Reformasi KUHP-KUHAP Perkuat Negara Hukum yang Humanis dan Berkeadilan

Oleh: Maya Wahyuni )*

Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang baru menandai babak penting reformasi hukum nasional. Pemerintah menempatkan pembaruan ini sebagai fondasi untuk membangun sistem peradilan pidana yang lebih adil, berimbang, dan relevan dengan dinamika masyarakat modern.

Arah kebijakan modern terlihat jelas dari praktik penegakan hukum yang mulai menunjukkan perubahan orientasi, tidak lagi semata menitikberatkan pada penghukuman, tetapi juga pada perlindungan hak tersangka dan pemulihan hak korban.

Salah satu contoh konkret muncul dalam perkara mantan pegawai ASEAN Inter-Parliamentary Assembly, Laras Faizati. Putusan pidana percobaan selama enam bulan dengan kewajiban menjalani pidana pengawasan satu tahun dinilai sebagai refleksi pendekatan baru dalam hukum pidana nasional.

Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menilai putusan tersebut mencerminkan semangat reformasi hukum yang telah lama diperjuangkan, di mana hakim diberikan ruang lebih luas untuk mempertimbangkan aspek keadilan substantif.

Menurut Habiburokhman, penerapan ketentuan dalam KUHP dan KUHAP baru memungkinkan hakim tidak lagi terjebak pada pola pemidanaan seragam sebagaimana terjadi di masa lalu. Dalam perkara Laras, meskipun unsur perbuatan terbukti, pengadilan mempertimbangkan berbagai faktor yang membuat pidana penjara tidak lagi menjadi satu-satunya pilihan. Pendekatan ini dipandang sebagai upaya menjaga keseimbangan antara kepastian hukum dan rasa keadilan.

Ia juga menyampaikan apresiasi terhadap majelis hakim yang dinilai telah menjalankan tugas secara profesional dan berorientasi pada hati nurani. Di sisi lain, perkara tersebut diharapkan dapat menjadi pembelajaran bagi pihak yang bersangkutan agar lebih bijak dalam mengekspresikan pendapat di ruang publik, tanpa harus mengulang kesalahan yang sama.

Selain kasus tersebut, Habiburokhman mencatat sejumlah perkara lain yang menunjukkan manfaat nyata dari keberlakuan KUHP dan KUHAP baru. Salah satunya adalah penerapan vonis pemaafan hakim dalam perkara pidana anak di Pengadilan Negeri Muara Enim. Dalam kasus itu, meskipun anak terbukti melakukan pencurian dengan pemberatan, hakim memilih tidak menjatuhkan pidana kurungan. Keputusan tersebut dipandang sejalan dengan prinsip perlindungan anak dan tujuan pemidanaan yang lebih edukatif.

Pendekatan serupa juga terlihat dalam penanganan laporan dugaan penistaan terhadap Panji Pragiwaksono. Dalam perkara tersebut, aparat penegak hukum menegaskan akan mengacu pada ketentuan KUHP dan KUHAP baru. Orientasi penanganan perkara tidak diarahkan pada pemidanaan yang sewenang-wenang, melainkan pada penilaian proporsional terhadap perbuatan yang dilaporkan, sehingga hak individu tetap terlindungi dalam proses hukum.

Perlindungan terhadap korban juga menjadi perhatian utama dalam penerapan aturan baru. Hal ini tercermin dalam penanganan perkara dugaan penggelapan dana pada aplikasi Dana Syariah Indonesia yang sedang ditangani Bareskrim Polri. Dalam perkara tersebut, ketentuan KUHAP baru digunakan untuk memastikan bahwa penyitaan barang bukti tidak hanya berfungsi sebagai alat pembuktian, tetapi juga diarahkan pada upaya pemulihan kerugian korban.

Pendekatan ini menunjukkan bahwa hukum acara pidana tidak lagi berdiri semata untuk kepentingan negara dalam menghukum pelaku, tetapi juga hadir untuk menjamin hak-hak korban agar memperoleh keadilan yang nyata. Pemerintah menilai orientasi pemulihan tersebut penting untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan pidana.

Dari sisi perumusan kebijakan, Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Madya Kanwil Kementerian Hukum Maluku Utara, Eki Indra Wijaya, menjelaskan bahwa pembaruan KUHP dan KUHAP dirancang sebagai respons atas kebutuhan sistem hukum pidana yang lebih humanis. Ia menekankan bahwa norma-norma dalam KUHP baru disusun dengan memperhatikan nilai sosial masyarakat Indonesia serta prinsip hak asasi manusia.

KUHP baru, menurut Eki, memperkuat prinsip keadilan restoratif, memperluas alternatif pemidanaan, serta menata kembali pengaturan pidana denda agar lebih proporsional. Pendekatan tersebut bertujuan menghindari pemidanaan berlebihan yang justru dapat menimbulkan masalah sosial baru, tanpa mengurangi efek jera dan fungsi pencegahan hukum pidana.

Sementara itu, KUHAP baru dirancang untuk memberikan jaminan perlindungan hak warga negara secara lebih komprehensif. Pengaturan hukum acara pidana diperkuat sejak tahap penyelidikan, penyidikan, hingga persidangan, dengan menekankan transparansi, akuntabilitas, dan penghormatan terhadap asas due process of law. Hal ini dinilai penting untuk mencegah potensi penyalahgunaan kewenangan dalam proses penegakan hukum.

Pandangan akademis turut menguatkan arah pembaruan tersebut. Akademisi Universitas Khairun Ternate, Muhammad Tabrani, menilai pembentukan KUHP dan KUHAP baru tidak dapat dilepaskan dari visi besar reformasi hukum nasional. Ia menyoroti bahwa pembaruan ini lahir dari kesadaran historis untuk meninggalkan warisan hukum kolonial yang sudah tidak sepenuhnya relevan dengan kondisi masyarakat saat ini.

Menurut Tabrani, tantangan utama ke depan terletak pada implementasi. Oleh karena itu, peran akademisi dan masyarakat dinilai penting untuk mengawal penerapan KUHP dan KUHAP baru agar tetap sejalan dengan tujuan awal pembaruan. Pengawasan publik yang konstruktif dipandang sebagai bagian dari proses pendewasaan sistem hukum nasional.

Secara keseluruhan, pemerintah menilai keberlakuan KUHP dan KUHAP baru sebagai langkah strategis dalam memperkuat perlindungan hak tersangka dan korban. Dengan pendekatan yang lebih berimbang, sistem hukum pidana diharapkan mampu menghadirkan keadilan yang tidak hanya bersifat formal, tetapi juga dirasakan secara nyata oleh masyarakat. Reformasi ini menjadi sinyal kuat bahwa negara terus berupaya membangun penegakan hukum yang berkeadilan, manusiawi, dan berorientasi pada kepentingan publik luas.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi institute

KUHP-KUHAP Baru Tegaskan Reformasi Hukum Modern di Era Pemerintahan Prabowo

Jakarta, Indonesia resmi meninggalkan sistem hukum pidana lama dan menapaki fase baru reformasi hukum yang lebih relevan dengan dinamika masyarakat modern. Pemerintah menilai pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru sebagai tonggak penting dalam pembangunan hukum nasional.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra, menyampaikan bahwa mulai berlakunya KUHP dan KUHAP baru bukan sekadar pembaruan aturan.

“Ini bukan sekadar perubahan regulasi, melainkan sebuah lompatan besar dalam upaya mewujudkan sistem hukum pidana nasional yang lebih modern, berkeadilan, dan berakar pada nilai-nilai serta falsafah bangsa Indonesia,” kata Yusril.

Yusril menilai, pembaruan tersebut dirancang untuk menjawab kebutuhan kepastian hukum tanpa mengesampingkan nilai kemanusiaan. Menurutnya, arah penegakan hukum ke depan tidak lagi semata berfokus pada penghukuman.

“Penegakan hukum ke depan tidak lagi semata-mata berorientasi pada penghukuman, tetapi juga pada keadilan substantif, kemanfaatan, serta keseimbangan antara kepentingan negara, masyarakat, dan individu,” ungkapnya.

Senada, Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, menyebut partisipasi masyarakat menjadi bagian penting dalam pembentukan regulasi tersebut. Dalam proses penyusunannya, keterlibatan publik dilakukan secara luas.

“Pelibatan masyarakat dalam penyusunan KUHP dan KUHAP berlangsung secara luas dan bermakna,” jelas Supratman.

Sementara itu, Anggota Komisi III DPR RI Adang Daradjatun menegaskan bahwa kehadiran KUHP dan KUHAP baru mencerminkan reformasi hukum nasional yang lebih humanis dan berkeadilan. KUHP baru meninggalkan paradigma kolonial yang menitikberatkan pembalasan.

“Tidak semua persoalan hukum harus diselesaikan dengan penjara. KUHP baru memberi ruang keadilan yang lebih proporsional dan kontekstual,” kata Adang.

Adang juga menyoroti KUHAP baru yang memperkuat perlindungan hak tersangka, mulai dari pendampingan penasihat hukum sejak awal hingga penguatan mekanisme pengawasan.

“DPR akan terus mengawal implementasi kedua undang-undang ini agar semangat pembaruan benar-benar terwujud dalam praktik penegakan hukum,” pungkasnya.****

Reformasi KUHP-KUHAP Hadirkan Wajah Hukum yang Lebih Berkeadilan

JAKARTA – Penerapan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) nasional dinilai mulai menunjukkan dampak nyata dalam praktik penegakan hukum.

Hal ini tercermin dari putusan terhadap mantan pegawai ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA), Laras Faizati, yang dijatuhi vonis pidana percobaan selama enam bulan dengan kewajiban menjalani pidana pengawasan selama satu tahun.

Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menilai putusan tersebut menjadi bukti awal keberhasilan reformasi hukum pidana setelah KUHP dan KUHAP baru resmi berlaku. Ditegaskannya bahwa arah penegakan hukum kini lebih berorientasi pada keadilan substantif.

“Vonis pidana pengawasan kepada Laras Faizati adalah contoh konkret bahwa hukum saat ini ditegakkan dengan hati nurani dan berorientasi pada keadilan daripada sekadar kepastian hukum,” ujar Habiburokhman.

Menurutnya, meskipun Laras terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan, hakim mempertimbangkan berbagai aspek sehingga tidak menjatuhkan pidana penjara.

Sementara itu, Wakil Menteri Hukum, Edward Omar Sharif Hiariej, menyoroti panjang dan rumitnya proses perumusan KUHP nasional. Keragaman latar belakang sosial, budaya, dan agama di Indonesia menjadi tantangan tersendiri dalam menyusun hukum pidana yang dapat diterima semua pihak.

“Kalau kita mengikuti Sulawesi Utara karena menilai pasal tersebut terlalu masuk ke ranah privat, maka Sumatera Barat akan mengatakan tidak aspiratif. Kalau kita mengikuti Sumatera Barat karena menilai pasal tersebut terlalu lemah, maka Sulawesi Utara akan mengatakan tidak aspiratif,” ungkap Eddy.

Dari kalangan praktisi, Ade Putra Wibawa menilai berlakunya KUHP Nasional berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2023 dan KUHAP baru berdasarkan UU Nomor 20 Tahun 2025 sejak 2 Januari 2026 memperkuat perlindungan hukum masyarakat.

“Hal ini karena kedua peraturan tersebut lahir dari konteks sosial, politik, dan budaya bangsa sendiri,” katanya.

Ia menyoroti perubahan signifikan, mulai dari pendampingan hukum sejak tahap awal pemeriksaan hingga penerapan restorative justice (RJ) sebagai kewajiban dalam perkara tertentu.

“Selain itu, KUHP baru mengatur RJ sebagai kewajiban dalam perkara tertentu, khususnya tindak pidana dengan ancaman hukuman di bawah lima tahun,” ucapnya.

Menurut Ade, pendekatan tersebut menegaskan arah baru hukum pidana nasional yang menempatkan keadilan, pemulihan, dan kemanfaatan sebagai tujuan utama, sembari tetap membuka ruang koreksi konstitusional jika terdapat norma yang bertentangan dengan peraturan lebih tinggi. ***

Pemerintah Perkuat Fondasi Ekonomi untuk Menciptakan Lapangan Pekerjaan

Oleh: Arik Hidayat )*

Di tengah dinamika ekonomi global yang masih dibayangi ketidakpastian serta perlambatan di sejumlah negara mitra dagang utama, pemerintah Indonesia mengambil langkah strategis dengan memperkuat fondasi ekonomi domestik.

Kebijakan memperkuat fondasi ekonomi domestik ini diarahkan untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus menciptakan lapangan pekerjaan yang berkelanjutan. Pendekatan tersebut mencerminkan pilihan kebijakan yang berpihak pada stabilitas nasional, dengan menempatkan sektor ketenagakerjaan sebagai pilar utama ketahanan ekonomi.

Pemerintah menjalankan strategi tersebut melalui Paket Ekonomi 2025 dan program penyerapan tenaga kerja yang dirancang secara terintegrasi. Juru Bicara Kemenko Perekonomian, Haryo Limanseto, menjelaskan bahwa seluruh kebijakan ini disusun untuk merespons tantangan global, mendorong kualitas pertumbuhan ekonomi, serta memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat.

Menurut Haryo, penguatan fondasi ekonomi tidak hanya bertujuan menjaga stabilitas makro, tetapi juga memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi mampu menciptakan manfaat nyata berupa lapangan pekerjaan baru.

Paket Ekonomi 2025 mencakup delapan program akselerasi yang dijalankan sepanjang tahun, dilanjutkan dengan sejumlah program lanjutan pada 2026, serta program andalan penyerapan tenaga kerja.

Salah satu fokus utama pemerintah adalah percepatan penciptaan kerja bagi lulusan baru melalui Program Magang Nasional. Program ini telah menjangkau lebih dari seratus ribu peserta hingga batch ketiga, melampaui target awal yang ditetapkan pemerintah. Capaian tersebut mencerminkan keseriusan pemerintah dalam menjembatani kesenjangan antara dunia pendidikan dan kebutuhan pasar kerja.

Selain mendorong penciptaan kerja, pemerintah juga menaruh perhatian besar pada perlindungan daya beli pekerja. Kebijakan Pajak Penghasilan Pasal 21 Ditanggung Pemerintah bagi pekerja sektor pariwisata dengan tingkat gaji tertentu menjadi salah satu instrumen untuk menjaga pendapatan riil pekerja. Langkah ini dinilai penting agar konsumsi rumah tangga tetap terjaga, sekaligus menopang aktivitas ekonomi di sektor-sektor yang memiliki daya serap tenaga kerja tinggi.

Perhatian terhadap pekerja informal juga menjadi bagian dari strategi penguatan fondasi ekonomi. Pemerintah memberikan insentif jaminan sosial berupa diskon iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi pekerja bukan penerima upah, khususnya di sektor transportasi dan logistik.

Kebijakan Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian ini menjangkau ratusan ribu pekerja dan bertujuan meningkatkan rasa aman serta perlindungan sosial bagi kelompok yang selama ini rentan terhadap risiko kerja. Dengan perlindungan yang lebih baik, pemerintah berharap produktivitas dan keberlanjutan penghidupan pekerja informal dapat terjaga.

Upaya pemerintah juga mencakup perluasan akses pembiayaan perumahan bagi pekerja melalui Program Manfaat Layanan Tambahan Perumahan BPJS Ketenagakerjaan. Skema relaksasi suku bunga yang diterapkan diharapkan dapat membantu pekerja berpenghasilan menengah ke bawah memiliki hunian layak.

Kepemilikan rumah dipandang sebagai faktor penting dalam meningkatkan stabilitas sosial dan ekonomi pekerja, sekaligus memperkuat daya tahan mereka terhadap gejolak ekonomi.

Di sisi lain, Program Padat Karya Tunai tetap dipertahankan sebagai instrumen penting untuk menjaga daya serap tenaga kerja, khususnya di wilayah dengan tingkat kerentanan ekonomi yang tinggi. Program ini berperan sebagai jaring pengaman sekaligus sarana distribusi pendapatan yang cepat dan efektif.

Penguatan fondasi ekonomi juga dilakukan melalui akselerasi investasi dan agenda hilirisasi nasional. Himpunan Kawasan Industri Indonesia menilai arahan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan peran pendidikan tinggi dalam mendukung investasi strategis sebagai langkah visioner.

Ketua Umum HKI, Akhmad Ma’ruf Maulana, berpandangan bahwa dukungan perguruan tinggi terhadap 18 proyek strategis hilirisasi yang dikelola Danantara mencerminkan arah kebijakan pembangunan yang semakin terintegrasi antara pengembangan sumber daya manusia, riset, dan investasi.

HKI menilai Danantara memiliki peran krusial dalam mempercepat pembiayaan dan pelaksanaan proyek hilirisasi, sementara kawasan industri berfungsi sebagai simpul eksekusi yang memastikan kesiapan lahan, utilitas, serta ekosistem usaha. Sinergi tersebut dinilai mampu mempercepat realisasi investasi dan menciptakan dampak ekonomi yang nyata.

Menurut Ma’ruf, keberhasilan proyek strategis hilirisasi akan membentuk siklus pertumbuhan yang saling menguatkan, di mana investasi mendorong pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan ekonomi menciptakan lapangan kerja, dan penguatan ekosistem industri meningkatkan daya saing nasional.

Dalam mendukung percepatan investasi, HKI menyatakan kesiapan untuk memperkuat koordinasi dengan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, termasuk dalam fasilitasi perizinan dan penyelesaian berbagai hambatan yang kerap dihadapi investor.

Di saat yang sama, HKI juga berkomitmen menjembatani kebutuhan industri dengan dunia pendidikan melalui penyelarasan kurikulum dan penguatan riset terapan, sebagaimana ditegaskan dalam nota kesepahaman yang ditandatangani pada Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia 2025.

Penguatan fondasi ekonomi tidak hanya bertumpu pada sektor industri besar, tetapi juga pada ekonomi rakyat di tingkat desa. Menteri Koperasi, Ferry Juliantono, menjelaskan bahwa Koperasi Desa Merah Putih dirancang sebagai solusi atas keterbatasan lapangan kerja, terutama bagi generasi milenial dan Gen Z yang menghadapi tantangan pasar kerja. Koperasi desa diharapkan membuka ruang ekonomi baru melalui unit usaha produktif, layanan berbasis komunitas, dan penciptaan lapangan kerja lokal.

Secara keseluruhan, rangkaian kebijakan tersebut menunjukkan konsistensi pemerintah dalam memperkuat fondasi ekonomi nasional sebagai prasyarat utama penciptaan lapangan pekerjaan.

Dengan pendekatan yang menyeluruh, terintegrasi, dan berorientasi pada keberlanjutan, pemerintah berupaya memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak hanya tercermin dalam angka, tetapi juga dirasakan langsung oleh masyarakat melalui meningkatnya kesempatan kerja dan kesejahteraan yang lebih merata.

Pengamanan Terpadu Nataru Wujud Komitmen Negara Hadir Lindungi Warga

JAKARTA – Menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru), pemerintah bersama TNI, Polri, dan berbagai pemangku kepentingan terus memantapkan kesiapan nasional untuk memastikan keamanan, kelancaran logistik, dan kenyamanan masyarakat. Analis intelijen, pertahanan, dan keamanan, Ngasiman Djoyonegoro, menilai langkah pemerintah saat ini menunjukkan komitmen kuat dalam menjaga stabilitas nasional di tengah meningkatnya mobilitas masyarakat.

Ngasiman menyatakan bahwa pola operasi pengamanan terpadu yang dijalankan TNI dan Polri telah terbukti efektif dari tahun ke tahun. “Kita melihat kesiapan aparat sudah sangat memadai. Pengamanan di tempat ibadah, pusat keramaian, hingga jalur transportasi utama berjalan terstruktur. Ini menunjukkan kualitas perencanaan yang baik,” ujarnya. Menurutnya, penggalangan masyarakat juga memainkan peran penting dalam memperkuat deteksi dini dan mencegah potensi gangguan.

Koordinasi antarinstansi serta pemerintah daerah dinilai semakin solid. Kebijakan pusat yang jelas menjadi landasan kuat bagi daerah untuk bergerak cepat. Meski demikian, Ngasiman menyoroti tantangan akibat bencana alam yang melanda Sumatera Utara, Aceh, dan Sumatera Barat. Ia menjelaskan, “Kerusakan pada objek vital dan terganggunya akses komunikasi memang menjadi hambatan logistik. Namun pemerintah sudah bergerak cepat dengan mengerahkan bantuan lintas kementerian untuk memulihkan kondisi.”

Ia mengingatkan bahwa risiko keamanan publik paling menonjol menjelang Nataru adalah gangguan berskala kecil yang dapat memicu kepanikan masyarakat. Selain itu, cuaca ekstrem turut berpotensi menghambat distribusi pangan dan memperlambat jalur logistik. “Cuaca ekstrem harus tetap diantisipasi. Pemerintah sudah menyiapkan strategi distribusi berlapis agar pasokan pangan tetap terjaga,” katanya.

Lebih lanjut, Ngasiman menekankan bahwa situasi di Sumatera dan Aceh dalam sepekan terakhir membutuhkan perhatian penuh. Pemerintah disebut telah melakukan langkah-langkah percepatan penanganan agar dampak bencana tidak meluas. Ia menambahkan, “Kesiapsiagaan pemerintah patut diapresiasi. Respons cepat seperti ini penting agar kita tidak lagi menghadapi situasi mendadak.”

Meski terdapat tantangan, pengamanan rumah ibadah dan pengawasan terhadap pendatang baru berjalan baik. Deteksi dini dilakukan hingga tingkat RT dan RW, melibatkan kolaborasi aparat, pemerintah daerah, hingga organisasi masyarakat. “Gotong royong menjadi modal sosial kita untuk menjaga keamanan bersama,” tuturnya.

Pemerintah kini memfinalisasi rencana operasi pengamanan nasional untuk mengantisipasi meningkatnya aktivitas masyarakat di berbagai daerah. Kolaborasi aparat dan masyarakat, yang dikombinasikan dengan komitmen pemerintah menjaga stabilitas nasional, diharapkan dapat memastikan perayaan Nataru berlangsung aman, nyaman, dan penuh kebersamaan. Menurut Ngasiman, “Upaya ini bukan hanya soal pengamanan, tetapi juga menjaga keberlanjutan pembangunan nasional agar tetap berjalan tanpa hambatan.”

Pakar menilai Negara Pastikan Keamanan dan Kelancaran Distribusi Jelang Nataru

JAKARTA – Menjelang momentum Natal dan Tahun Baru, pemerintah bersama TNI, Polri, dan berbagai pihak terkait terus memperkuat kesiapan nasional demi menjaga keamanan, kelancaran distribusi, dan kenyamanan publik. Analis intelijen Pertahanan dan Keamanan Ngasiman Djoyonegoro menilai upaya ini mencerminkan komitmen kuat pemerintah menjaga stabilitas di tengah lonjakan mobilitas masyarakat.

“Presiden sudah memerintahkan Kementerian terkait baikmendagri, kemeneterian perhubungan dan aparat keamanan, untuk menyiapkan pola operasi terpadu pengamanan tempat ibadah, pusat keramaian,” kata Ngasiman dalam dialog bersama salah satu stasiun radio swasta di Jakarta.

Ngasiman menyatakan bahwa pola operasi pengamanan terpadu yang dijalankan TNI dan Polri telah terbukti efektif dari tahun ke tahun.

“Kita melihat tingkat kesiapan aparat sudah sangat memadai untuk persiapan nataru,” ungkapnya.

Menurutnya, penggalangan masyarakat juga memainkan peran penting dalam memperkuat deteksi dini dan mencegah potensi gangguan.

Koordinasi antarinstansi serta pemerintah daerah dinilai semakin solid. Kebijakan pusat yang jelas menjadi landasan kuat bagi daerah untuk bergerak cepat.

Ngasiman juga menyoroti tantangan akibat bencana alam yang melanda Sumatera Utara, Aceh, dan Sumatera Barat.

“Kerusakan pada objek vital dan terganggunya akses komunikasi memang menjadi hambatan logistik. Namun pemerintah sudah bergerak cepat dengan mengerahkan bantuan lintas kementerian untuk memulihkan kondisi.”

Ia mengingatkan bahwa risiko keamanan publik paling menonjol menjelang Nataru adalah gangguan berskala kecil yang dapat memicu kepanikan masyarakat.

Selain itu, cuaca ekstrem turut berpotensi menghambat distribusi pangan dan memperlambat jalur logistik.

“Cuaca ekstrem harus tetap diantisipasi. Pemerintah sudah menyiapkan strategi distribusi berlapis agar pasokan pangan tetap terjaga,” katanya.

Lebih lanjut, Ngasiman menekankan bahwa situasi di Sumatera dan Aceh dalam sepekan terakhir membutuhkan perhatian penuh. Pemerintah disebut telah melakukan langkah-langkah percepatan penanganan agar dampak bencana tidak meluas. Ia menambahkan,

“Kesiapsiagaan pemerintah patut diapresiasi. Respons cepat seperti ini penting agar kita tidak lagi menghadapi situasi mendadak.”

Meski terdapat tantangan, pengamanan rumah ibadah dan pengawasan terhadap pendatang baru berjalan baik. Deteksi dini dilakukan hingga tingkat RT dan RW, melibatkan kolaborasi aparat, pemerintah daerah, hingga organisasi masyarakat.

“Gotong royong menjadi modal sosial kita untuk menjaga keamanan bersama,” tuturnya.

Sinergi aparat dan publik memastikan liburan dan perayaan Natal Tahun Baru berlangsung aman dan nyaman. Ngasiman menegaskan bahwa langkah ini juga menjaga keberlanjutan pembangunan agar tetap stabil tanpa gangguan.[]

Pengamat Hankam: Stabilitas Keamanan dan Logistik Jadi Fokus Utama Jelang Nataru

Jakarta – Menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025, perhatian pemerintah bersama aparat keamanan tertuju pada upaya menjaga stabilitas keamanan nasional serta kelancaran distribusi logistik. Dalam sebuah talkshow dengan narasumber Analis Intelijen, Pertahanan, dan Keamanan Ngasiman Djoyonegoro menegaskan bahwa kesiapan pengamanan tahun ini telah dirancang secara komprehensif dengan melibatkan seluruh elemen negara.

Ngasiman menjelaskan bahwa TNI dan Polri telah menyiapkan pola operasi pengamanan terpadu yang selama ini terbukti efektif dalam menjaga keamanan pada momentum-momentum besar. “TNI Polri telah menyiapkan pola operasi pengamanan terpadu seperti yang dijalankan bertahun-tahun, meliputi tempat beribadah, pusat keramaian, dan jalur transportasi utama. Penggalangan masyarakat juga telah dalam rangka memperkuat deteksi dini, cegah dini, dan lain sebagainya,” ujarnya.

Ia menilai, risiko keamanan publik yang paling perlu diwaspadai bukan hanya ancaman besar, tetapi juga gangguan kecil yang dapat memicu kepanikan luas. “Risiko keamanan publik yang paling menonjol saat ini adalah gangguan yang bersifat teror kecil, yang dapat memicu kepanikan dan mengganggu mobilitas masyarakat selama arus mudik Nataru,” jelas Ngasiman. Selain itu, cuaca ekstrem berpotensi menghambat distribusi pangan dan memutus jalur logistik. Kondisi ini dapat memicu kerawanan berupa kelangkaan bahan pangan serta lonjakan harga, terutama di wilayah rawan banjir atau longsor.

Ngasiman juga menyoroti situasi terkini di Sumatra dan Aceh yang dalam satu minggu terakhir mengalami bencana hidrometeorologi cukup signifikan. “Kondisi di Sumatera dan Aceh harus menjadi perhatian utama untuk mendorong langkah percepatan penanganan, sehingga seluruh pihak dapat memahami secara menyeluruh dampak bencana yang terjadi,” tegasnya. Menurutnya, percepatan distribusi logistik, pembukaan akses, serta penguatan koordinasi pemerintah pusat, daerah, dan TNI-Polri merupakan kunci meminimalkan dampak lanjutan.

Di akhir sesi, Ngasiman menekankan pentingnya sinergi antara aparat dan masyarakat dalam menjaga keamanan. “Aparat dan masyarakat bergotong royong melakukan langkah deteksi dini serta meningkatkan kewaspadaan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dengan demikian, perayaan Nataru, arus mudik, dan arus balik dapat berlangsung aman, sekaligus mempererat kerukunan berbangsa dan bernegara,” tuturnya.

Melalui penguatan sistem pengamanan terpadu dan antisipasi logistik yang lebih matang, pemerintah berharap periode Nataru 2025 berlangsung tertib, lancar, dan aman bagi seluruh masyarakat Indonesia. Dengan koordinasi yang semakin solid, stabilitas nasional diharapkan tetap terjaga di tengah meningkatnya mobilitas publik menjelang akhir tahun.

Pemerintah Perkuat Keamanan dan Logistik Jelang Libur Nataru

Jakarta – Menjelang perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru), pemerintah bersama TNI–Polri memperkuat pengamanan nasional guna memastikan masyarakat dapat merayakan libur akhir tahun dengan aman dan nyaman. Analis intelijen, pertahanan, dan keamanan, Ngasiman Djoyonegoro, menilai tingkat kesiapan aparat pada tahun ini sudah memadai melalui pola operasi terpadu yang telah dijalankan secara konsisten setiap tahun.

“TNI–Polri telah menyiapkan pola operasi pengamanan terpadu seperti tahun-tahun sebelumnya, mencakup rumah ibadah, pusat keramaian, hingga jalur transportasi utama. Penggalangan masyarakat juga terus dilakukan untuk memperkuat deteksi dini dan cegah dini,” ujarnya. Ia menuturkan bahwa kesiapan tersebut menjadi fondasi penting untuk menjaga stabilitas keamanan dalam momentum libur Nataru yang biasanya diwarnai lonjakan mobilitas masyarakat.

Ngasiman turut menyoroti sejumlah tantangan yang muncul terutama di wilayah Sumatera, seperti Sumut, Aceh, dan Sumbar. Menurutnya, musibah bencana yang melanda beberapa daerah telah menimbulkan kerusakan pada objek vital yang menjadi pusat koordinasi dan informasi. “Kerusakan itu menghambat penyaluran logistik karena terputusnya alur informasi serta terbatasnya akses transportasi dan komunikasi,” katanya. Namun koordinasi ekstra terus dilakukan antara pemerintah pusat, daerah, serta instansi terkait untuk memastikan distribusi tetap berjalan.

Ia menjelaskan bahwa risiko keamanan publik yang paling menonjol saat ini bukan hanya ancaman teror berskala besar, tetapi gangguan kecil yang dapat memicu kepanikan. “Gangguan teror kecil dapat menghambat mobilitas masyarakat selama arus mudik Nataru. Selain itu, cuaca ekstrem juga bisa mengganggu distribusi pangan dan memutus jalur logistik. Jika tidak diantisipasi, ini bisa menimbulkan kelangkaan bahan pangan dan lonjakan harga, terutama di wilayah rawan banjir atau longsor,” jelasnya.

Dalam sepekan terakhir, situasi di Sumatera dan Aceh menjadi perhatian serius. Ngasiman menekankan pentingnya percepatan penanganan agar seluruh pemangku kepentingan memahami secara menyeluruh dampak bencana yang terjadi. “Pemerintah telah mengerahkan seluruh potensi lembaga dan kementerian untuk melakukan tindakan cepat, supaya tidak terjadi lagi situasi mendadak seperti sebelumnya,” ujarnya.

Terkait pengamanan rumah ibadah, Ngasiman memastikan kondisi tetap kondusif. Menurutnya, deteksi dini sudah dilakukan sejak jauh hari, bahkan hingga tingkat RT dan RW. “Keberadaan pendatang baru tidak menimbulkan kecurigaan sejauh ini. Aparat pemerintah, organisasi masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan terlibat memperkuat gotong royong dan kebersamaan,” katanya. Ia mengimbau masyarakat agar menjaga komunikasi yang baik selama perjalanan, terutama jika mengalami kelelahan atau situasi tak terduga, sehingga potensi insiden dapat dicegah lebih cepat.

Lebih lanjut, pemerintah terus menyusun rencana operasi pengamanan nasional untuk mengantisipasi meningkatnya keramaian di berbagai daerah. Upaya deteksi dini, kewaspadaan masyarakat, serta kerja sama lintas sektor menjadi kunci agar perayaan Nataru, arus mudik, hingga arus balik dapat berlangsung aman.

“Dengan pengamanan yang solid dan partisipasi masyarakat, perayaan Nataru bukan hanya berjalan aman, tetapi juga mampu mempererat kerukunan berbangsa serta memastikan pembangunan nasional terus berlanjut tanpa gangguan,” tutup Ngasiman. (*)

Pemerintah Perkuat Gotong Royong dan Deteksi Dini, Jamin Stabilitas Keamanan Nataru 2025/2026

Jakarta, – Pemerintah Republik Indonesia telah memantapkan kesiapan operasi pengamanan terpadu menjelang periode Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru 2025/2026). Kesiapan ini didukung penuh oleh penguatan sinergi antara aparat dan masyarakat melalui prinsip gotong royong dan deteksi dini, guna menjamin stabilitas keamanan di seluruh wilayah.

Menurut Analis Intelijen, Pertahanan, dan Keamanan, Ngasiman Djoyonegoro, pola operasi pengamanan terpadu yang diterapkan oleh TNI dan Polri sudah berjalan bertahun-tahun dan dinilai memadai. Operasi ini mencakup pengamanan intensif di tempat beribadah, pusat keramaian, dan jalur transportasi utama.

“Penggalangan masyarakat telah dilakukan dalam rangka memperkuat deteksi dini, cegah dini, dan lain sebagainya. Dapat dilihat tingkat kesiapan sudah memadai untuk menjaga stabilitas keamanan selama momentum persiapan libur Nataru 2025/2026,” kata Ngasiman.

Meskipun kesiapan umum sudah matang, Pemerintah mengakui adanya sejumlah tantangan di daerah, terutama akibat musibah bencana di Pulau Sumatera (Sumut, Aceh, dan Sumbar). Tantangan ini berdampak pada kelancaran logistik dan koordinasi di lapangan.

“Kerusakan pada berbagai objek vital yang berfungsi sebagai pusat koordinasi dan informasi telah menghambat penyaluran logistik, karena terputusnya alur informasi serta terbatasnya akses transportasi dan komunikasi”, Jelasnya.

Oleh karena itu, Pemerintah menjadikan kondisi di Sumatera dan Aceh sebagai fokus utama dalam satu minggu terakhir untuk mendorong langkah percepatan penanganan. Seluruh potensi lembaga dan kementerian telah dikerahkan guna melakukan tindakan cepat, memastikan tidak terjadi kembali situasi mendadak yang dapat mengganggu arus pergerakan masyarakat.

Terkait risiko yang mungkin muncul selama Nataru, Ngasiman mengidentifikasi bahwa gangguan yang bersifat kecil berpotensi memicu kepanikan dan mengganggu mobilitas masyarakat. Selain itu, cuaca ekstrem menjadi perhatian serius.

Cuaca ekstrem berpotensi menghambat distribusi pangan dan memutus jalur logistik, yang dapat menimbulkan kerawanan berupa kelangkaan bahan pangan dan lonjakan harga, terutama di wilayah yang rawan banjir atau longsor sehingga akses menuju pasar terganggu.

Untuk menghadapi potensi ini, Pemerintah memperkuat gotong royong antara aparat dan masyarakat. Deteksi dini ditingkatkan hingga pada tingkat paling bawah, termasuk RT dan RW. Aparat pemerintah, organisasi masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan dilibatkan untuk membangun kebersamaan dan meningkatkan kewaspadaan.

Langkah cepat berupa deteksi dini dan komunikasi yang efektif harus segera dilakukan ketika masyarakat melakukan perjalanan dan mengalami kelelahan atau muncul situasi yang tidak diinginkan, agar kejadian-kejadian yang pernah terjadi sebelumnya dapat dicegah.

Secara keseluruhan, Pemerintah terus menyusun rencana operasi pengamanan nasional Nataru 2025/2026. Upaya ini ditujukan untuk memastikan perayaan, arus mudik, dan arus balik berlangsung aman, sekaligus mempererat kerukunan berbangsa dan bernegara, serta menjamin proses pembangunan nasional dapat berjalan tanpa gangguan.

Pemerintah Mantapkan Pengamanan Terpadu Jaga Stabilitas Keamanan dan Logistik Jelang Nataru

Jakarta – Menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru), pemerintah bersama TNI–Polri memperkuat langkah pengamanan nasional guna memastikan stabilitas keamanan dan kelancaran distribusi logistik di seluruh daerah. Analis intelijen pertahanan dan keamanan, Ngasiman Djoyonegoro, menegaskan bahwa aparat telah menyiapkan pola operasi terpadu yang selama ini terbukti efektif.

“TNI Polri telah menyiapkan pola operasi pengamanan terpadu seperti yang dijalankan bertahun-tahun, meliputi tempat ibadah, pusat keramaian, dan jalur transportasi utama,” ujarnya dalam program Trijaya Hot Topic Petang.

Ia menambahkan bahwa penggalangan masyarakat pun diperkuat untuk mendukung deteksi dini sehingga situasi tetap kondusif selama momentum libur Nataru.

Meski demikian, sejumlah tantangan turut mengemuka di lapangan, terutama akibat bencana di Sumatera Utara, Aceh, dan Sumatera Barat. Ngasiman menyebut bahwa kerusakan pada objek vital menjadi kendala dalam distribusi logistik.

“Kerusakan pada berbagai objek vital yang berfungsi sebagai pusat koordinasi dan informasi telah menghambat penyaluran logistik karena terputusnya alur informasi serta terbatasnya akses transportasi dan komunikasi,” jelasnya.

Kondisi ini membuat pemerintah harus bekerja lebih cepat untuk menjaga pasokan pangan dan kestabilan harga, terlebih dengan risiko cuaca ekstrem yang dapat memutus jalur distribusi.

Ngasiman juga mengingatkan bahwa risiko keamanan publik tetap perlu diwaspadai, termasuk gangguan teror kecil yang dapat memicu kepanikan. “Risiko keamanan publik yang paling menonjol saat ini adalah gangguan yang bersifat teror kecil,” ujarnya.

Ia menilai bahwa aparat telah merespons dengan meningkatkan deteksi dini hingga tingkat RT/RW serta memperkuat koordinasi dengan masyarakat, organisasi lokal, dan pemerintah daerah demi memastikan kewaspadaan kolektif.

Wilayah Sumatera dan Aceh disebutnya masih membutuhkan perhatian khusus. “Dalam satu minggu terakhir, kondisi di Sumatera dan Aceh harus menjadi perhatian utama untuk mendorong percepatan penanganan,” kata Ngasiman. Pemerintah dinilai telah mengerahkan seluruh potensi lembaga untuk menghindari terulangnya situasi mendadak seperti sebelumnya.

Di akhir penjelasannya, Ngasiman menegaskan bahwa pemerintah terus menyusun rencana operasi nasional untuk menghadapi puncak keramaian Nataru.

“Aparat dan masyarakat bergotong royong melakukan deteksi dini serta meningkatkan kewaspadaan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan,” tuturnya.

Dengan langkah terpadu ini, perayaan Nataru diharapkan berjalan aman, arus mudik dan balik tetap lancar, serta stabilitas nasional terjaga demi kelanjutan pembangunan.