Oleh: Rovila Putri *)

Kasus penyiraman air keras terhadap aktivis Andrie Yunus menjadi perhatian publik karena menyangkut perlindungan warga negara dan penegakan hukum yang berkeadilan. Peristiwa ini mendorong pemerintah untuk memastikan bahwa setiap proses hukum berjalan secara tegas, transparan, dan memberikan kepastian hukum yang jelas bagi semua pihak.

Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pengusutan kasus harus dilakukan secara menyeluruh hingga mampu mengungkap pihak yang bertanggung jawab secara penuh. Arahan tersebut menunjukkan komitmen pemerintah dalam memastikan bahwa proses hukum tidak berhenti pada pelaku lapangan, tetapi juga menelusuri kemungkinan adanya aktor di balik peristiwa tersebut.

Pemerintah Indonesia menempatkan kepastian hukum sebagai prioritas utama dalam setiap penanganan kasus yang melibatkan kepentingan publik. Pendekatan ini mencerminkan keseriusan negara dalam menjaga keadilan sekaligus membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum yang berlaku.

Pusat Polisi Militer TNI bergerak cepat dalam menangani kasus ini dengan melakukan penyidikan terhadap prajurit yang diduga terlibat. Proses tersebut dilakukan secara terstruktur dan berkelanjutan sebagai bagian dari mekanisme hukum militer yang telah diatur secara jelas dalam perundang-undangan.

Komandan Pusat Polisi Militer TNI, Mayjen Yusri Nuryanto, menjelaskan bahwa empat prajurit yang terlibat telah diidentifikasi dan sedang menjalani proses hukum sesuai ketentuan. Penanganan ini menunjukkan bahwa institusi militer tidak menutup diri dalam mengusut pelanggaran yang dilakukan oleh anggotanya.

Transparansi informasi menjadi salah satu prinsip yang dijalankan dalam proses penanganan kasus ini. Pembukaan identitas serta peran para terduga pelaku kepada publik mencerminkan upaya menjaga akuntabilitas sekaligus memastikan bahwa proses hukum dapat diawasi secara terbuka.

Undang-Undang tentang TNI memberikan dasar hukum yang kuat bagi peradilan militer untuk menangani kasus yang melibatkan prajurit. Ketentuan ini memastikan bahwa setiap pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anggota militer diproses melalui mekanisme yang sesuai dengan yurisdiksi yang berlaku.

Sistem peradilan militer dirancang untuk menjawab kebutuhan penegakan hukum yang selaras dengan karakteristik institusi pertahanan. Mekanisme ini memungkinkan proses hukum berjalan secara lebih fokus dan efektif tanpa mengabaikan prinsip keadilan.

Guru Besar Ilmu Komunikasi UIN Mataram, Profesor Kadri, menilai bahwa kasus ini perlu diposisikan sebagai tindakan individu, bukan representasi institusi. Pandangan tersebut mengingatkan pentingnya menjaga objektivitas publik dalam melihat peristiwa hukum.

Persepsi publik menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas kepercayaan terhadap institusi negara. Penyampaian informasi yang jelas dan konsisten dinilai mampu mencegah terbentuknya opini yang tidak proporsional terhadap institusi TNI.

Komunikasi publik yang dilakukan secara terbuka oleh TNI dinilai sebagai langkah strategis dalam menghindari kesimpangsiuran informasi. Kejelasan informasi membantu masyarakat memahami proses hukum yang sedang berlangsung secara utuh.

Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono, menilai bahwa penanganan kasus ini harus dilakukan secara serius karena berkaitan dengan nilai demokrasi dan hak asasi manusia. Pandangan tersebut memperkuat pentingnya penegakan hukum yang tegas dan transparan.

Dukungan lembaga legislatif menunjukkan adanya sinergi antar lembaga negara dalam mengawal proses hukum. Pengawasan yang dilakukan secara konstruktif diharapkan dapat memastikan bahwa setiap tahapan berjalan sesuai dengan prinsip akuntabilitas.

Peradilan militer memiliki rekam jejak dalam menjatuhkan sanksi tegas terhadap pelanggaran berat yang dilakukan oleh prajurit. Dalam berbagai kasus sebelumnya, hukuman yang dijatuhkan mencerminkan konsistensi dalam menjaga disiplin dan integritas institusi.

Sanksi dalam peradilan militer tidak hanya berupa hukuman pidana, tetapi juga dapat mencakup pemecatan dan penurunan pangkat. Pendekatan ini menunjukkan bahwa sistem hukum militer memiliki mekanisme yang komprehensif dalam menegakkan aturan.

Keterbukaan persidangan militer menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga kepercayaan publik. Proses persidangan pada prinsipnya dilakukan secara terbuka sehingga masyarakat dapat memantau jalannya penegakan hukum.

Pemerintah terus mendorong agar proses hukum berjalan tanpa intervensi dan tetap berada dalam koridor yang telah ditetapkan. Komitmen ini menjadi bagian dari upaya menciptakan sistem hukum yang adil dan terpercaya.

Penanganan kasus penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus juga memperlihatkan bahwa koordinasi antar lembaga berjalan efektif dalam mendukung penegakan hukum. Sinergi antara pemerintah, TNI, dan DPR memperkuat proses penyelesaian perkara sehingga dapat berjalan lebih akuntabel dan terukur.

Penanganan kasus penyiraman air keras ini menjadi momentum penting untuk menunjukkan bahwa peradilan militer mampu menjamin kepastian hukum. Proses yang berjalan secara transparan dan profesional memperlihatkan keseriusan negara dalam menegakkan supremasi hukum.

Kepastian hukum yang dihasilkan dari proses ini diharapkan dapat memberikan keadilan bagi korban sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara. Pemerintah menempatkan penegakan hukum sebagai fondasi utama dalam menjaga stabilitas dan keadilan sosial.

Peradilan militer pada akhirnya menjadi instrumen penting dalam memastikan bahwa setiap pelanggaran hukum ditangani secara tepat dan adil. Kepastian hukum yang menjadi prioritas utama mencerminkan kehadiran negara dalam melindungi rakyat dan menjaga integritas institusi.

Komitmen berkelanjutan dari pemerintah dan institusi militer dalam menyelesaikan kasus ini menjadi sinyal kuat bahwa reformasi penegakan hukum terus berjalan ke arah yang lebih baik. Langkah ini tidak hanya menjawab tuntutan keadilan saat ini, tetapi juga memperkuat sistem hukum nasional dalam jangka panjang.

*) pemerhati kebijakan publik

Oleh: Elvina Saras )*

Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak atau PP Tunas menandai langkah tegas pemerintah dalam memperkuat perlindungan anak di ruang digital.

PP Tunas tidak diarahkan untuk membatasi peran anak maupun orang tua, melainkan menitikberatkan pada tanggung jawab platform digital sebagai penyedia layanan yang selama ini menjadi ruang interaksi utama generasi muda.

Pemerintah memandang bahwa ekosistem digital yang terus berkembang harus diimbangi dengan tata kelola yang kuat. Dalam konteks ini, PP Tunas hadir sebagai instrumen yang memastikan penyelenggara sistem elektronik memiliki akuntabilitas yang jelas dalam menjaga keamanan pengguna anak. Pendekatan ini menunjukkan keberpihakan negara terhadap perlindungan generasi muda di tengah masifnya penetrasi teknologi digital.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital Kementerian Komunikasi dan Digital, Mediodecci Lustarini, menjelaskan bahwa regulasi ini dirancang sebagai penguatan tata kelola platform digital.

Mediodecci menegaskan bahwa fokus pengaturan berada pada penyelenggara sistem elektronik, sehingga mereka memiliki kewajiban untuk memastikan ruang digital aman bagi anak. Penjelasan tersebut menggarisbawahi bahwa tanggung jawab utama berada pada pihak yang mengelola dan memperoleh manfaat ekonomi dari aktivitas digital.

Menurut Mediodecci, platform digital memiliki posisi strategis dalam ekosistem internet karena menjadi pusat perputaran aktivitas dan nilai ekonomi yang sangat besar. Oleh karena itu, pemerintah menilai wajar apabila beban tanggung jawab perlindungan anak diletakkan pada platform, bukan pada pengguna individu. Perspektif ini memperlihatkan pendekatan regulasi yang adaptif terhadap realitas industri digital global.

Implementasi PP Tunas mendorong platform untuk menyediakan sistem yang aman, andal, dan bertanggung jawab. Regulasi ini mengharuskan adanya mekanisme perlindungan yang terintegrasi dalam desain layanan digital. Konsep safety by design menjadi salah satu prinsip utama, di mana perlindungan anak tidak lagi bersifat tambahan, melainkan menjadi bagian dari fondasi pengembangan produk dan fitur.

PP Tunas juga mengatur klasifikasi usia pengguna sebagai dasar dalam menentukan akses layanan. Dengan adanya pengelompokan usia, platform dapat menyesuaikan konten dan fitur sesuai dengan tingkat perkembangan anak. Langkah ini diyakini mampu meminimalkan paparan risiko digital yang selama ini kerap dihadapi anak-anak, mulai dari konten tidak layak hingga interaksi yang berpotensi membahayakan.

Selain itu, kewajiban verifikasi usia menjadi komponen penting dalam memastikan efektivitas perlindungan. Platform dituntut untuk mengembangkan sistem yang mampu mengidentifikasi usia pengguna secara akurat. Upaya ini sekaligus mendorong peningkatan standar operasional platform digital di Indonesia agar lebih profesional dan bertanggung jawab.

Pemerintah juga menetapkan batasan tegas terkait penggunaan platform oleh anak di bawah usia 16 tahun. Dalam ketentuan tersebut, platform tidak diperbolehkan memfasilitasi pembuatan akun bagi kelompok usia tersebut. Bahkan, akun yang dikategorikan berisiko tinggi diwajibkan untuk diblokir atau dinonaktifkan. Kebijakan ini diterapkan secara bertahap untuk memastikan proses penyesuaian berjalan optimal.

Sejumlah platform global mulai menunjukkan respons positif terhadap kebijakan ini. Roblox menjadi salah satu contoh yang melakukan penyesuaian lebih awal dengan memperkuat kontrol komunikasi dan konten bagi pengguna muda. Respons ini dinilai sebagai sinyal bahwa regulasi nasional dapat diikuti oleh pelaku industri global tanpa menghambat inovasi.

Anggota Komisi I DPR RI, Nurul Arifin, memandang langkah kepatuhan awal dari platform sebagai perkembangan yang patut diapresiasi. Ia menilai bahwa respons tersebut mencerminkan kesadaran industri terhadap pentingnya perlindungan anak. Ia juga menekankan bahwa seluruh platform, termasuk TikTok, Instagram, YouTube, dan X, perlu menunjukkan komitmen yang sama agar tidak muncul kesan ketidakadilan dalam penerapan regulasi.

Lebih lanjut, Nurul melihat kebijakan ini sebagai bentuk kehadiran negara dalam menjawab tantangan era digital. Selama ini, anak-anak sering kali berinteraksi di ruang digital tanpa perlindungan yang memadai. Dengan adanya PP Tunas, negara memberikan kerangka perlindungan yang lebih sistematis dan terukur.

Pemberlakuan regulasi ini juga diperkirakan akan mendorong transformasi di sektor industri digital. Platform dituntut untuk memperkuat sistem verifikasi, meningkatkan moderasi konten, serta memastikan keamanan layanan secara menyeluruh. Perubahan ini berpotensi menciptakan standar baru yang lebih tinggi dalam operasional platform digital.

Keterlibatan masyarakat turut menjadi faktor penting dalam mendukung implementasi PP Tunas. Anggota Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Kawiyan, menilai bahwa partisipasi publik diperlukan untuk memastikan pengawasan berjalan efektif. Masyarakat diberikan ruang untuk melaporkan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh platform, sehingga tercipta mekanisme kontrol yang lebih luas.

Peran tersebut memperkuat pendekatan kolaboratif antara pemerintah, industri, dan masyarakat dalam menciptakan ruang digital yang aman. Dengan adanya partisipasi publik, implementasi regulasi tidak hanya bergantung pada pengawasan pemerintah, tetapi juga didukung oleh kesadaran kolektif.

Ke depan, konsistensi pengawasan dan evaluasi kebijakan akan menjadi kunci keberhasilan implementasi PP Tunas. Pemerintah diharapkan terus memperkuat koordinasi lintas sektor agar seluruh ketentuan berjalan efektif dan tepat sasaran. Dengan demikian, ruang digital Indonesia dapat berkembang secara inklusif tanpa mengorbankan aspek perlindungan anak.

*Penulis merupakan Pengamat Kebijakan Digital Nasional

Pemerintah mengambil langkah strategis dengan menerapkan kebijakan efisiensi anggaran guna memperkuat kinerja keuangan negara di tengah tantangan global. Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa kebijakan ini bertujuan menekan pemborosan, mencegah potensi korupsi, serta memastikan anggaran digunakan secara tepat sasaran dan berdampak langsung bagi masyarakat.

Presiden mengungkapkan bahwa pada tahap awal efisiensi, pemerintah berhasil menghemat anggaran hingga Rp308 triliun.

“Pada tahap awal efisiensi, pemerintah mampu menghemat Rp308 triliun dari belanja yang dinilai tidak produktif. Jika tidak dipangkas, anggaran tersebut berpotensi mengarah pada praktik korupsi,” ujar Prabowo.

Ia menjelaskan bahwa kebijakan tersebut juga didasarkan pada indikator ekonomi Incremental Capital Output Ratio (ICOR) yang mencerminkan tingkat efisiensi investasi. Menurutnya, tingkat efisiensi Indonesia masih tertinggal dibanding negara lain di kawasan.

“Tingkat efisiensi kita masih lebih rendah dibandingkan negara seperti Thailand, Malaysia, Filipina, dan Vietnam. Ini menunjukkan masih adanya pemborosan yang harus diperbaiki,” jelasnya.

Langkah efisiensi juga diterapkan oleh Kementerian Pertahanan (Kemhan) bersama TNI, khususnya dalam penghematan penggunaan bahan bakar minyak (BBM). Kepala Biro Informasi Pertahanan Brigjen TNI Rico Ricardo Sirait menyatakan kebijakan ini merupakan bagian dari mitigasi menghadapi dinamika geopolitik global.

“Pemerintah memandang perlunya langkah mitigasi dini untuk menjaga stabilitas ekonomi dan ketahanan nasional,” ujarnya.

Menurut Rico, efisiensi dilakukan tanpa mengganggu operasional utama pertahanan.

“Penyesuaian dilakukan secara administratif dan manajerial, dengan tetap menjaga kesiapsiagaan sebagai prioritas utama,” katanya.

Ia menambahkan, penghematan mencakup pengaturan penggunaan sumber daya, operasional alutsista berbasis prioritas, serta pembatasan penggunaan kendaraan dinas.

Kebijakan serupa juga diterapkan di Kementerian Sosial (Kemensos) dengan fokus pada efisiensi belanja operasional. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan bahwa program bantuan sosial tetap menjadi prioritas.

“Kepentingan masyarakat tetap diutamakan, termasuk bansos reguler, bantuan kebencanaan, dan program atensi bagi masyarakat yang membutuhkan,” ujarnya.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta pemerintah daerah untuk menekan perjalanan dinas yang tidak mendesak.

“Perjalanan dinas yang tidak prioritas perlu dikurangi agar anggaran dapat dialihkan ke program yang lebih pro rakyat,” katanya.

Secara keseluruhan, kebijakan efisiensi ini menjadi respons pemerintah terhadap tekanan ekonomi global, termasuk kenaikan harga energi. Melalui langkah ini, pemerintah berharap pengelolaan anggaran menjadi lebih disiplin, transparan, dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Pemerintah menempatkan efisiensi ekonomi sebagai strategi utama untuk menjaga stabilitas nasional di tengah tekanan global yang ditandai oleh kenaikan harga energi dan komoditas. Langkah ini ditegaskan dalam berbagai kebijakan fiskal dan energi yang dibahas dalam rapat bersama Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan dengan tujuan memastikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap sehat dan mampu menghadapi risiko global.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa pemerintah terus memperkuat ketahanan fiskal melalui pengendalian defisit anggaran. Ia menegaskan bahwa efisiensi dilakukan di berbagai kementerian dan lembaga guna menjaga defisit tetap di bawah ambang batas.

“Kita menjaga APBN agar defisit tetap di bawah 3 persen dan sesuai dengan arahan pada saat Sidang Kabinet Paripurna dan sudah dirapatkan dengan kementerian teknis, itu dilakukan efisiensi dari berbagai Kementerian dan Lembaga dan dengan efisiensi berbagai K/L itu defisit 3 persen bisa dijaga,” ujar Airlangga.

Airlangga menyebutkan bahwa penugasan telah diberikan kepada Badan Pengelola Investasi Danantara untuk mempercepat implementasi konversi energi tersebut. Kebijakan ini diharapkan dapat menjadi solusi jangka panjang dalam meningkatkan efisiensi sekaligus memperkuat kemandirian energi nasional di tengah volatilitas harga minyak dunia.

Di sisi lain, pemerintah juga mengkaji kebijakan fleksibilitas kerja melalui skema Work From Home satu hari dalam lima hari kerja. Kebijakan ini dinilai mampu mengurangi konsumsi bahan bakar akibat mobilitas harian.

“Ada penghematan dari segi penggunaan mobilitas dari bensin penghematannya cukup signifikan, seperlima dari apa yang biasa kita keluarkan,” ungkap Airlangga.

Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan bahwa pemerintah tidak akan menaikkan harga BBM bersubsidi dalam waktu dekat meskipun harga minyak dunia mengalami kenaikan. Ia menyatakan bahwa kondisi APBN masih cukup kuat untuk menahan tekanan global.

“APBN kita masih tahan. Saya tidak akan ubah APBN atau subsidi BBM sampai titik harga minyak benar-benar sangat tinggi,” kata Purbaya.

Pemerintah juga telah melakukan berbagai simulasi untuk mengantisipasi lonjakan harga energi, termasuk skenario harga minyak mencapai US$97 per barel. Dalam kondisi tersebut, pemerintah tetap optimistis mampu menjaga defisit anggaran melalui optimalisasi penerimaan dan efisiensi belanja. Purbaya menegaskan bahwa Indonesia tidak berada dalam kondisi darurat energi karena pasokan masih terjaga dan struktur ekonomi yang ditopang sektor swasta menjadi kekuatan utama.

“Semua kemungkinan sudah kita hitung. Bantalan fiskal kita masih cukup,” pungkasnya.

Oleh : Zaki Walad )*

Di tengah meningkatnya ketidakpastian geopolitik global, pemerintah memperkuat langkah efisiensi ekonomi sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas nasional dan ketahanan fiskal. Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pengelolaan anggaran negara kini difokuskan pada optimalisasi belanja serta penutupan celah kebocoran penerimaan melalui pemanfaatan teknologi digital. Pendekatan ini dinilai menjadi kunci dalam menjaga ketahanan fiskal sekaligus memastikan keberlanjutan pembangunan nasional di tengah tekanan global seperti konflik kawasan dan fluktuasi harga energi.

Dalam konteks tersebut, Dewan Ekonomi Nasional yang dipimpin oleh Luhut Binsar Pandjaitan melaporkan bahwa implementasi GovTech dan digitalisasi memiliki potensi besar dalam menekan kebocoran anggaran negara hingga mencapai Rp240 triliun. Selain itu, transformasi ini juga diyakini mampu mendorong peningkatan rasio pajak nasional hingga mendekati level negara-negara ASEAN lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa reformasi berbasis teknologi tidak hanya meningkatkan transparansi, tetapi juga memperkuat kapasitas penerimaan negara secara berkelanjutan.

Kinerja penerimaan pajak pada awal tahun 2026 turut memperkuat optimisme pemerintah. Dalam tiga bulan pertama, pertumbuhan penerimaan pajak tercatat mencapai sekitar 30 persen secara konsisten. Jika tren ini dapat dipertahankan sepanjang tahun, maka rasio pajak Indonesia berpotensi meningkat dari kisaran 9 persen menjadi 12 hingga 13 persen. Peningkatan ini menjadi indikator penting bahwa kebijakan fiskal yang dijalankan mulai menunjukkan efektivitas dalam memperluas basis penerimaan tanpa memberikan tekanan berlebih kepada masyarakat.

Di tengah lonjakan harga minyak dunia akibat konflik geopolitik, pemerintah juga merancang kebijakan efisiensi energi melalui skema kerja fleksibel atau work from home. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa kebijakan ini bertujuan untuk mengurangi mobilitas pekerja sehingga konsumsi bahan bakar dapat ditekan secara signifikan. Dengan skema satu hari bekerja dari rumah dalam lima hari kerja, pemerintah memperkirakan penghematan energi dapat mencapai sekitar 20 persen dari konsumsi normal.

Rencana penerapan kebijakan tersebut tidak hanya menyasar aparatur sipil negara, tetapi juga diharapkan dapat diikuti oleh sektor swasta dan pemerintah daerah. Implementasinya direncanakan dimulai setelah Idul Fitri 1447 Hijriah, dengan mekanisme yang masih dalam tahap pematangan. Pemerintah menilai kebijakan ini sebagai langkah adaptif dalam menghadapi tekanan global, khususnya untuk menjaga stabilitas subsidi energi dan daya tahan anggaran pendapatan dan belanja negara.

Meski demikian, perhatian terhadap kualitas pelayanan publik tetap menjadi prioritas utama. Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda menilai bahwa selama kinerja tetap terukur dan pelayanan publik berjalan optimal, kebijakan efisiensi seperti WFH layak didukung sebagai bagian dari strategi menjaga stabilitas fiskal nasional.

Langkah efisiensi juga dilakukan di sektor pertahanan sebagai bagian dari mitigasi terhadap dampak geopolitik global. Kementerian Pertahanan bersama TNI mengimplementasikan penghematan penggunaan bahan bakar dengan tetap menjaga kesiapan operasional. Kepala Biro Informasi Pertahanan Brigadir Jenderal TNI Rico Ricardo Sirait menyampaikan bahwa kebijakan ini bersifat administratif dan manajerial, sehingga tidak mengganggu kesiapsiagaan pertahanan negara.

Efisiensi di sektor ini difokuskan pada pengaturan penggunaan sumber daya secara lebih efektif dan berbasis prioritas. Penggunaan alat utama sistem persenjataan diatur sesuai kebutuhan operasional, sementara mobilitas dinas juga disesuaikan untuk menghindari pemborosan energi. Selain itu, penyesuaian hari kerja pada fungsi tertentu hingga menjadi empat hari juga dipertimbangkan sebagai bagian dari upaya optimalisasi sumber daya.

Pendekatan yang dilakukan pemerintah menunjukkan bahwa efisiensi tidak hanya dimaknai sebagai penghematan semata, tetapi juga sebagai upaya strategis dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan sumber daya negara. Kebijakan ini dilaksanakan secara adaptif, terukur, dan bertahap agar tetap sejalan dengan kebutuhan masing-masing sektor serta tidak mengganggu pelayanan publik maupun stabilitas nasional.

Selama setahun terakhir, pemerintah juga mencatat berbagai capaian penting yang menjadi fondasi dalam menghadapi tantangan global. Stabilitas pertumbuhan ekonomi berhasil dijaga di tengah ketidakpastian, inflasi tetap terkendali dalam kisaran aman, serta nilai tukar rupiah relatif stabil. Selain itu, kepercayaan investor terhadap perekonomian Indonesia terus meningkat, yang tercermin dari arus investasi yang tetap positif.

Transformasi digital dalam layanan publik juga menunjukkan kemajuan signifikan. Berbagai inovasi dalam sistem administrasi pemerintahan mampu meningkatkan efisiensi birokrasi serta mempercepat pelayanan kepada masyarakat. Reformasi ini tidak hanya memperkuat tata kelola pemerintahan, tetapi juga meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran negara.

Dengan berbagai langkah tersebut, pemerintah menunjukkan komitmen kuat dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah tekanan global. Kebijakan efisiensi yang diterapkan tidak hanya berorientasi pada jangka pendek, tetapi juga diarahkan untuk memperkuat struktur ekonomi dalam jangka panjang.

Upaya efisiensi ekonomi yang dilakukan pemerintah merupakan langkah strategis yang membutuhkan dukungan dari seluruh elemen bangsa. Sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat menjadi kunci keberhasilan dalam menghadapi tantangan global. Dengan kolaborasi yang kuat, stabilitas ekonomi nasional dapat terus terjaga dan kesejahteraan masyarakat dapat ditingkatkan secara berkelanjutan.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute

Oleh : Prita Lazuardi )*

Upaya pemerintah menjaga stabilitas nasional di tengah tekanan global kembali ditegaskan melalui strategi efisiensi ekonomi yang menyasar pengelolaan fiskal, penguatan penerimaan negara, hingga optimalisasi kinerja birokrasi, sebuah langkah yang dinilai relevan dalam menghadapi dinamika geopolitik yang berdampak langsung terhadap perekonomian domestik.

Pemerintah memilih untuk tetap berpegang pada prinsip kehati-hatian fiskal dengan tidak mengubah batas defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, meskipun tekanan global akibat kenaikan harga minyak dunia terus meningkat seiring memanasnya situasi di Timur Tengah. Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa pemerintah berkomitmen menjaga defisit tetap di bawah 3 persen dari Produk Domestik Bruto sebagaimana diamanatkan dalam regulasi keuangan negara, sebuah kebijakan yang sekaligus mencerminkan konsistensi dalam menjaga kredibilitas fiskal Indonesia di mata global. Arahan tersebut disampaikan setelah rapat bersama Presiden RI Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan beberapa waktu lalu, yang menekankan pentingnya menjaga stabilitas APBN sebagai fondasi utama ketahanan ekonomi nasional.

Dalam konteks pengendalian defisit tersebut, pemerintah mengandalkan dua instrumen utama, yakni efisiensi belanja dan optimalisasi penerimaan negara. Dari sisi belanja, langkah efisiensi dilakukan secara menyeluruh di berbagai kementerian dan lembaga dengan menekan pengeluaran operasional yang tidak prioritas. Upaya ini bukan sekadar pemangkasan anggaran, melainkan penataan ulang belanja agar lebih produktif dan berdampak langsung bagi masyarakat. Pemerintah juga tengah mengkaji kebijakan fleksibilitas kerja bagi Aparatur Sipil Negara, termasuk opsi bekerja dari rumah satu hari dalam sepekan, sebagai bagian dari efisiensi energi dan operasional. Skema ini bahkan berpotensi diterapkan di sektor swasta, menunjukkan adanya dorongan perubahan pola kerja yang lebih adaptif dan hemat biaya.

Dari sisi penerimaan, pemerintah melihat peluang besar dari sektor komoditas, khususnya batu bara, yang mengalami kenaikan harga di tengah terganggunya distribusi energi global. Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan agar momentum ini dimanfaatkan secara optimal melalui penyesuaian kebijakan, termasuk revisi Rencana Kerja dan Anggaran Biaya batu bara serta pengkajian pajak ekspor yang dapat meningkatkan pendapatan negara. Dengan adanya windfall profit dari sektor tersebut, pemerintah berharap dapat memperkuat ruang fiskal tanpa harus menambah beban utang atau mengorbankan program prioritas.

Langkah strategis lainnya juga diarahkan pada sektor energi, terutama percepatan konversi Pembangkit Listrik Tenaga Diesel menjadi Pembangkit Listrik Tenaga Surya. Kebijakan ini tidak hanya bertujuan mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar minyak, tetapi juga menjadi bagian dari transisi energi yang lebih berkelanjutan. Pemerintah menugaskan Danantara untuk mempercepat realisasi program tersebut, sebagai bentuk konkret dari komitmen terhadap efisiensi energi sekaligus penguatan ketahanan energi nasional.

Di sisi lain, pemerintah memastikan bahwa masyarakat tetap terlindungi dari dampak langsung kenaikan harga energi global. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa harga bahan bakar minyak bersubsidi tidak akan mengalami kenaikan dalam waktu dekat karena kondisi APBN dinilai masih cukup kuat untuk menahan tekanan tersebut. Pemerintah bahkan telah melakukan berbagai simulasi untuk mengantisipasi skenario terburuk, termasuk jika harga minyak dunia melonjak jauh di atas asumsi awal. Hal ini menunjukkan kesiapan pemerintah dalam menghadapi ketidakpastian global dengan tetap menjaga daya beli masyarakat.

Efisiensi juga diterapkan secara konkret di tingkat kementerian, salah satunya oleh Menteri Kebudayaan Fadli Zon yang mendorong penerapan sistem kerja fleksibel sebagai bagian dari penghematan energi. Kebijakan satu hari kerja dari rumah dalam sepekan diharapkan tidak mengurangi kualitas pelayanan publik karena layanan tetap dilakukan secara daring dengan standar yang sama. Fadli Zon menekankan bahwa efisiensi harus dipandang sebagai langkah strategis untuk menjaga stabilitas kinerja, bukan sekadar pemangkasan anggaran semata. Ia juga menginstruksikan pembatasan penggunaan perangkat elektronik dan kendaraan dinas sebagai bagian dari upaya penghematan yang lebih luas.

Langkah-langkah efisiensi ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pentingnya kesiapsiagaan menghadapi krisis energi global. Seluruh jajaran pemerintahan diharapkan memiliki sense of emergency agar mampu merespons situasi yang terus berkembang dengan cepat dan tepat. Kebijakan efisiensi ini juga diharapkan dapat mengalihkan anggaran ke program-program yang lebih berdampak langsung bagi masyarakat, termasuk dalam pelestarian budaya dan penguatan sektor-sektor strategis lainnya.

Secara keseluruhan, langkah efisiensi ekonomi yang ditempuh pemerintah menunjukkan pendekatan yang komprehensif dan terukur dalam menghadapi tantangan global. Kebijakan ini tidak hanya berorientasi pada penghematan, tetapi juga pada penguatan struktur ekonomi agar lebih tahan terhadap guncangan eksternal. Dengan menjaga disiplin fiskal, mengoptimalkan potensi penerimaan, serta mendorong efisiensi di berbagai lini, pemerintah berupaya memastikan bahwa stabilitas nasional tetap terjaga.

Pada akhirnya, keberhasilan strategi ini sangat bergantung pada dukungan seluruh elemen bangsa, baik pemerintah, pelaku usaha, maupun masyarakat luas. Efisiensi harus menjadi gerakan bersama, bukan hanya kebijakan pemerintah semata. Dengan semangat kolaborasi dan kesadaran kolektif, Indonesia diyakini mampu menghadapi tantangan global dan menjaga stabilitas ekonomi demi kesejahteraan bersama.

)* Penulis adalah pengamat ekonomi

Oleh : Abdul Razak)*

Ketidakpastian global yang dipicu konflik geopolitik di Timur Tengah terus memberikan tekanan terhadap perekonomian dunia. Lonjakan harga energi, meningkatnya inflasi, hingga terganggunya rantai pasok global menjadi tantangan nyata yang dihadapi banyak negara. Namun di tengah situasi tersebut, Indonesia justru menunjukkan ketahanan ekonomi yang solid dan konsisten.

Fondasi ekonomi nasional terbukti mampu meredam dampak eksternal. Pertumbuhan ekonomi tetap terjaga dengan baik, ditopang oleh kuatnya konsumsi domestik, kinerja ekspor komoditas, serta penguatan sektor industri berbasis sumber daya alam. Kondisi ini menjadi indikator penting bahwa struktur ekonomi Indonesia semakin adaptif terhadap dinamika global yang tidak menentu.

Salah satu sektor yang menjadi penopang utama adalah industri pertambangan. Di tengah fluktuasi harga komoditas global, sektor ini tetap mampu mencatatkan kinerja impresif. Hal tersebut tercermin dari capaian PT Aneka Tambang Tbk yang berhasil membukukan laba bersih sebesar Rp6,61 triliun hingga kuartal III 2025, meningkat signifikan sebesar 197 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Sementara itu, pendapatan perusahaan mencapai Rp72,03 triliun atau tumbuh 66,7 persen secara tahunan.

Pengamat dari Gagas Nusantara, Romadhon Jasn, menilai bahwa keberhasilan tersebut tidak lepas dari tingginya kepercayaan investor terhadap prospek industri tambang nasional. Ia menyampaikan bahwa kepercayaan publik memiliki nilai strategis yang mampu mendorong pergerakan ekonomi berbasis kerakyatan menuju kemandirian. Menurutnya, ketika masyarakat percaya pada nilai investasi, maka roda ekonomi nasional akan bergerak lebih dinamis dan berkelanjutan.

Di sisi lain, kebijakan hilirisasi yang terus didorong pemerintah juga mulai menunjukkan hasil konkret. Komoditas yang sebelumnya diekspor dalam bentuk mentah kini diolah di dalam negeri, sehingga menghasilkan nilai tambah yang lebih tinggi. Proyek hilirisasi, khususnya pada komoditas nikel di berbagai wilayah seperti Maluku Utara, telah berkembang menjadi ekosistem industri yang memberikan kontribusi nyata terhadap perekonomian nasional.

Romadhon Jasn menegaskan bahwa hilirisasi bukan sekadar strategi bisnis, melainkan bagian dari komitmen jangka panjang dalam menjaga keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam. Ia menilai langkah tersebut juga menjadi simbol kedaulatan ekonomi nasional dalam mengelola kekayaan alam secara optimal dan berdaya saing global.

Selain sektor riil, ketahanan ekonomi Indonesia juga tercermin dari kinerja industri perbankan yang tetap solid. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memastikan bahwa fundamental perbankan nasional berada dalam kondisi yang sehat, meskipun terdapat revisi outlook negatif dari lembaga pemeringkat internasional.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, menjelaskan bahwa perubahan outlook tersebut lebih dipengaruhi oleh dinamika global dan penyesuaian terhadap peringkat kredit sovereign Indonesia, bukan karena melemahnya kinerja perbankan domestik. Ia menegaskan bahwa kondisi industri perbankan nasional tetap positif dengan pertumbuhan yang stabil.

Data menunjukkan bahwa pertumbuhan kredit pada Januari 2026 mencapai 9,96 persen secara tahunan, sejalan dengan peningkatan Dana Pihak Ketiga sebesar 13,48 persen. Dari sisi risiko, kualitas kredit tetap terjaga dengan rasio kredit bermasalah sebesar 2,14 persen. Selain itu, permodalan perbankan juga berada pada level yang kuat dengan rasio kecukupan modal mencapai 25,87 persen.

Dian Ediana Rae juga menyampaikan bahwa likuiditas perbankan berada dalam kondisi sangat memadai, dengan berbagai indikator yang jauh di atas ambang batas. Hal ini memberikan ruang bagi perbankan untuk tetap melakukan ekspansi kredit sekaligus menjaga stabilitas di tengah potensi risiko global.

Optimisme terhadap ketahanan ekonomi nasional juga tercermin dari proyeksi pertumbuhan ekonomi pada kuartal I 2026. Pemerintah memperkirakan pertumbuhan ekonomi berada pada kisaran 5,5 persen hingga 5,7 persen, meskipun tekanan global masih berlangsung.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi berpotensi mencapai 5,6 hingga 5,7 persen, didorong oleh meningkatnya konsumsi masyarakat selama momentum Ramadan dan Idulfitri. Ia menilai capaian tersebut tergolong baik di tengah situasi global yang penuh ketidakpastian.

Purbaya Yudhi Sadewa juga menjelaskan bahwa dampak tekanan global sejauh ini masih dapat diredam oleh pemerintah melalui berbagai kebijakan, termasuk menjaga stabilitas subsidi energi. Ia menyebutkan bahwa langkah tersebut dilakukan agar masyarakat tetap dapat beraktivitas secara normal tanpa terbebani lonjakan harga energi global.

Senada dengan itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memproyeksikan pertumbuhan ekonomi kuartal I 2026 berada di kisaran 5,5 persen. Ia menilai bahwa peningkatan aktivitas ekonomi selama Ramadan menjadi faktor utama yang mendorong optimisme tersebut.

Airlangga Hartarto menambahkan bahwa meskipun terdapat potensi peningkatan inflasi, hal tersebut masih dalam batas yang terkendali. Ia menjelaskan bahwa kenaikan inflasi secara statistik dipengaruhi oleh normalisasi tarif listrik, setelah sebelumnya terdapat kebijakan diskon yang menekan inflasi pada periode yang sama tahun lalu.

Dengan kombinasi kebijakan fiskal yang adaptif, stabilitas sektor keuangan, serta kuatnya konsumsi domestik, Indonesia dinilai mampu menjaga momentum pertumbuhan ekonomi di tengah gejolak global. Ketahanan ini tidak hanya mencerminkan kekuatan jangka pendek, tetapi juga menunjukkan arah transformasi ekonomi yang semakin matang.

Pada akhirnya, keberhasilan menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah tekanan global menjadi bukti bahwa Indonesia memiliki fondasi yang kokoh. Dengan sinergi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat, perekonomian nasional diyakini akan terus tumbuh secara berkelanjutan dan mampu menghadapi berbagai tantangan global ke depan.

)* Analis Kebijakan

Oleh: Bara Winatha*)

Di tengah dinamika ekonomi global yang masih dibayangi ketidakpastian, Indonesia terus berupaya menjaga stabilitas ekonomi nasional melalui berbagai kebijakan strategis. Fluktuasi pasar global, tekanan geopolitik, serta perubahan arah kebijakan ekonomi di berbagai negara menjadi tantangan nyata yang harus dihadapi secara hati-hati. Namun demikian, kekuatan fundamental ekonomi Indonesia dinilai masih cukup kokoh untuk menopang pertumbuhan yang berkelanjutan. Hal ini terlihat dari kombinasi kebijakan fiskal, stabilitas sektor keuangan, serta ketahanan permintaan domestik yang tetap menjadi pilar utama perekonomian nasional.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan bahwa pemerintah terus menjaga keseimbangan antara belanja negara dan stabilitas ekonomi melalui kebijakan fiskal yang lebih disiplin. Ia menjelaskan bahwa langkah pengetatan anggaran dilakukan sebagai respons terhadap meningkatnya usulan belanja dari berbagai kementerian dan lembaga yang berpotensi membebani keuangan negara. Pengendalian anggaran menjadi penting agar ruang fiskal tetap terjaga dan dapat digunakan secara optimal untuk kebutuhan prioritas.

Kebijakan pemangkasan anggaran bukan berarti menghambat pertumbuhan ekonomi. Pemerintah tetap memastikan aktivitas ekonomi berjalan normal dengan menjaga daya beli masyarakat serta stabilitas harga. Disiplin fiskal justru menjadi fondasi penting dalam menjaga kepercayaan pasar dan menciptakan stabilitas jangka panjang.

Lebih lanjut, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal pertama 2026 diperkirakan tetap berada di kisaran yang positif, didorong oleh momentum konsumsi selama Ramadan dan Idulfitri. Konsumsi domestik masih menjadi motor utama pertumbuhan, sehingga kebijakan pemerintah difokuskan pada upaya menjaga daya beli masyarakat melalui berbagai instrumen, termasuk subsidi energi dan bantuan sosial.

Selain itu, Purbaya juga menekankan pentingnya ketepatan dalam realisasi belanja negara. Belanja pemerintah harus dilakukan secara tepat waktu agar mampu memberikan dampak maksimal terhadap perekonomian. Dengan pengelolaan anggaran yang lebih terarah, pemerintah berharap setiap rupiah yang dibelanjakan dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat luas.

Di sisi lain, Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Haryo Limanseto mengatakan bahwa secara fundamental, ekonomi Indonesia masih berada dalam kondisi yang kuat dan resilien. Stabilitas makroekonomi tetap terjaga, yang tercermin dari pertumbuhan ekonomi yang konsisten serta inflasi yang berada dalam kisaran target. Kemampuan pemerintah dalam menjaga inflasi melalui kebijakan stabilisasi harga menjadi salah satu faktor penting dalam mempertahankan daya beli masyarakat.

Ia juga menyoroti bahwa permintaan domestik masih menjadi kekuatan utama ekonomi nasional. Konsumsi rumah tangga yang tetap tinggi, didukung oleh berbagai stimulus fiskal, menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi di tingkat masyarakat masih berjalan dengan baik. Selain itu, sektor manufaktur juga menunjukkan ekspansi yang positif, yang mencerminkan adanya peningkatan aktivitas produksi.

Ketahanan fiskal Indonesia juga menjadi faktor penting yang memperkuat fondasi ekonomi. Haryo mengatakan bahwa penerimaan negara, khususnya dari sektor pajak, menunjukkan pertumbuhan yang signifikan. Reformasi perpajakan serta digitalisasi sistem administrasi dinilai mampu meningkatkan kepatuhan dan memperluas basis penerimaan negara. Lebih jauh, capaian swasembada pada sejumlah komoditas serta penguatan program energi seperti biodiesel, Indonesia dinilai memiliki daya tahan yang lebih baik terhadap gejolak global.

Sementara itu, dari perspektif sektor keuangan, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan Dian Ediana Rae mengatakan bahwa industri perbankan nasional tetap menunjukkan kinerja yang solid meskipun terdapat tekanan dari sentimen global. Dian menilai bahwa indikator utama perbankan menunjukkan kondisi yang sehat. Pertumbuhan kredit yang stabil, peningkatan dana pihak ketiga, serta rasio kredit bermasalah yang tetap terkendali menjadi bukti bahwa sektor perbankan masih berada dalam kondisi yang kuat.

Selain itu, tingkat permodalan yang tinggi memberikan ruang bagi bank untuk terus melakukan ekspansi sekaligus menghadapi potensi risiko. Dengan struktur pendanaan yang didominasi oleh dana domestik, ketergantungan terhadap sumber pendanaan eksternal relatif rendah. Hal ini membuat perbankan Indonesia lebih tahan terhadap gejolak pasar global dibandingkan dengan negara-negara yang memiliki ketergantungan tinggi pada modal asing.

Menurut Dian, kepercayaan masyarakat terhadap sektor perbankan juga tetap terjaga, yang tercermin dari pertumbuhan simpanan yang signifikan. Ia menilai bahwa kepercayaan ini menjadi aset penting dalam menjaga stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan. Ke depan, OJK bersama Komite Stabilitas Sistem Keuangan akan terus memperkuat koordinasi kebijakan untuk memastikan stabilitas sektor keuangan tetap terjaga. Pengawasan yang berkelanjutan serta respons kebijakan yang adaptif dinilai menjadi kunci dalam menghadapi dinamika global yang terus berubah.

Jika dilihat secara keseluruhan, kombinasi antara kebijakan fiskal yang disiplin, fundamental ekonomi yang kuat, serta sektor keuangan yang stabil menunjukkan bahwa Indonesia memiliki fondasi yang cukup kokoh dalam menghadapi tantangan global. Kekuatan fundamental ini menjadi modal penting bagi Indonesia untuk terus tumbuh secara berkelanjutan. Dengan menjaga keseimbangan antara stabilitas dan pertumbuhan, serta memperkuat koordinasi antar lembaga, pemerintah memiliki peluang besar untuk mempertahankan momentum ekonomi di tengah ketidakpastian global.

Stabilitas ekonomi nasional bukan hanya ditentukan oleh kebijakan jangka pendek, tetapi juga oleh konsistensi dalam menjaga fundamental yang kuat. Dengan strategi yang tepat dan implementasi yang disiplin, Indonesia dapat terus melangkah maju sebagai ekonomi yang tangguh dan adaptif di tengah dinamika global yang terus berkembang.

*)Penulis merupakan pengamat sosial dan kemasyarakatan.

Jakarta – Pemerintah menegaskan bahwa kondisi ekonomi nasional tetap berada dalam jalur stabil meskipun dihadapkan pada dinamika dan tekanan global yang terus berkembang, termasuk ketidakpastian geopolitik, fluktuasi harga energi, serta perlambatan ekonomi di sejumlah negara maju. Di tengah tantangan tersebut, berbagai indikator makroekonomi Indonesia menunjukkan ketahanan yang kuat dan konsisten.

Berdasarkan proyeksi lembaga nasional dan internasional, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2026 diperkirakan tetap berada pada kisaran 5,0–5,4 persen. Capaian ini didukung oleh kuatnya konsumsi domestik, meningkatnya investasi, serta kinerja ekspor yang tetap terjaga. Selain itu, tingkat inflasi nasional berhasil dikendalikan dalam rentang sasaran 2,5±1 persen, mencerminkan efektivitas kebijakan pemerintah dalam menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat.

Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pemerintah terus memastikan stabilitas ekonomi melalui kebijakan yang terarah dan berpihak kepada masyarakat.

“Fundamental ekonomi kita kuat dan terjaga. Pemerintah akan terus bekerja keras memastikan pertumbuhan ekonomi tidak hanya stabil, tetapi juga inklusif dan dirasakan langsung oleh masyarakat,” ujar Presiden.

Lebih lanjut, Presiden juga menekankan pentingnya penguatan sektor riil dan percepatan program strategis nasional sebagai motor penggerak pertumbuhan. Menurutnya, sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan pelaku usaha menjadi faktor penting dalam menjaga momentum ekonomi di tengah ketidakpastian global.

Senada dengan hal tersebut, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan bahwa pemerintah tetap menjaga disiplin fiskal guna mempertahankan kepercayaan pasar dan investor.

“Kami memastikan defisit anggaran tetap terkendali di bawah 3 persen PDB. Ini penting untuk menjaga kredibilitas fiskal sekaligus memberikan ruang bagi pemerintah dalam mendukung program pembangunan yang berkelanjutan,” jelasnya.

Pemerintah juga terus memperkuat fondasi ekonomi melalui optimalisasi belanja negara yang produktif, penguatan sektor industri manufaktur, serta pengembangan ekonomi berbasis hilirisasi sumber daya alam. Di sisi lain, berbagai program perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat terus digulirkan guna menjaga daya beli dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Koordinasi lintas sektor juga diperkuat untuk memastikan respons kebijakan yang cepat, adaptif, dan tepat sasaran dalam menghadapi dinamika global yang terus berubah. Langkah ini menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam menjaga stabilitas sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Dengan berbagai capaian tersebut, pemerintah optimistis bahwa ekonomi nasional akan tetap tangguh dan mampu menghadapi berbagai tantangan global. Ke depan, pemerintah akan terus memperkuat sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan guna menjaga stabilitas, meningkatkan daya saing, serta mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan bagi seluruh rakyat Indonesia.