Jakarta – Presiden Prabowo Subianto mengklaim realisasi Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) telah menjangkau 18 juta warga negara Indonesia. Program ini menjadi salah satu terobosan pemerintah dalam mewujudkan sistem kesehatan yang lebih adil dan merata bagi seluruh rakyat.

“Kami membangun sistem kesehatan yang lebih adil dan merata. Cek Kesehatan Gratis telah digunakan oleh lebih dari 18 juta warga,” kata Presiden Prabowo.

Program CKG yang diluncurkan pada 10 Februari 2025 bertujuan meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat melalui deteksi dini berbagai penyakit yang dapat dicegah. Layanan ini menyasar seluruh lapisan usia, mulai dari bayi hingga lansia, dengan target akhir menjangkau 280 juta penduduk.

Sebagai bagian dari penguatan layanan kesehatan, Presiden Prabowo menyampaikan bahwa pemerintah telah meningkatkan fasilitas di 66 rumah sakit yang tersebar di 66 kabupaten. Langkah ini diambil untuk memastikan layanan kesehatan semakin merata hingga ke daerah-daerah.

Selain itu, pemerintah juga membangun Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sanur di Kota Denpasar, Bali, yang difungsikan sebagai pusat pelayanan medis bertaraf internasional.

“Tujuannya agar orang Indonesia tidak harus berobat ke luar negeri,” ungkap Presiden Prabowo.

Program ini mendapat dukungan penuh dari Kementerian Kesehatan yang menargetkan 50 juta penerima manfaat pada tahun 2025. Target tersebut mencakup lebih dari 53 juta siswa di 282 ribu satuan pendidikan yang mulai mendapatkan pemeriksaan kesehatan gratis sejak 4 Agustus 2025 bertepatan dengan tahun ajaran baru.

Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menegaskan bahwa peningkatan kelas layanan rumah sakit dan pembangunan pusat layanan kesehatan internasional menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk memperluas jangkauan dan kualitas layanan kesehatan nasional.

Dukungan anggaran pun dipastikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan bahwa anggaran kesehatan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 sebesar Rp244 triliun.

“Anggaran kesehatan Rp244 triliun ini kita bagi menjadi yang membantu layanan kesehatan masyarakat. Jadi masyarakat akan mendapatkan akses dan juga untuk operasi dari layanan kesehatan,” jelas Sri Mulyani.
Dari total anggaran tersebut, sebesar Rp123,2 triliun dialokasikan untuk layanan kesehatan masyarakat, termasuk Rp2,6 triliun khusus untuk Program CKG yang menargetkan 130,3 juta peserta.

Dengan capaian awal yang telah menjangkau 18 juta warga dan dukungan anggaran yang besar, pemerintah optimistis Program Cek Kesehatan Gratis akan terus berkembang dan memberikan manfaat nyata bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Jakarta – Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto terus menunjukkan komitmennya dalam membangun kualitas sumber daya manusia melalui peluncuran Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) di berbagai daerah. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pemeriksaan kesehatan secara rutin sebagai langkah pencegahan penyakit dan upaya menciptakan pola hidup sehat. Pemerintah juga mengembangkan Program CKG di sekolah.

Program CKG ini menyediakan layanan pemeriksaan kesehatan dasar secara gratis, meliputi pengecekan tekanan darah, gula darah, kolesterol, pemeriksaan gizi, hingga konsultasi medis. Pemerintah juga melibatkan tenaga kesehatan dari puskesmas, rumah sakit daerah, dan relawan medis untuk memastikan pelaksanaan berjalan optimal.

Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) di sekolah telah dimulai Agustus 2025, sebanyak 53.844.419 peserta didik dari 282.317 satuan pendidikan akan menjadi sasaran program tersebut. Selain peserta didik, masyarakat yang berulang tahun juga dapat memeriksakan kesehatan di Puskesmas. Program itu dapat menjadi pintu masuk menuju kesadaran hidup lebih sehat.

Tenaga Ahli Utama Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO), Hariqo Wibawa Satria mengatakan program CKG tidak sekadar layanan medis. CKG merupakan sebuah upaya mengubah pola pikir masyarakat terhadap kesehatan.

“Program CKG itu titik start menuju merdeka dari penyakit. Dari sini masyarakat akan muncul kesadaran untuk terus menjaga kesehatan,” ujar Hariqo.

Hariqo berharap, setiap ulang tahun kemerdekaan pada 17 Agustus, bertambah pula jumlah warga yang bebas dari sakit. Presiden Prabowo telah menyiapkan program prioritas berkesinambungan, mulai dari CKG, Stop TBC, revitalisasi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), hingga tunjangan khusus bagi dokter spesialis di daerah tertinggal, perbatasan, dan kepulauan (DTPK).

Menurut Hariqo, beban penyakit di Indonesia masih berat. Penyakit tidak hanya menggerus produktivitas tenaga kerja, tetapi juga menekan pertumbuhan ekonomi. Studi mencatat kehilangan produktivitas akibat sakit mencapai 6,5% Produk Domestik Bruto (PDB) pada 2015, dan diprediksi naik menjadi 7,2% pada 2030 jika tak ditangani. Kerugian ekonomi juga muncul dari rokok, obesitas, dan penyakit tropis.

Pemerintah menargetkan CKG dapat meningkatkan angka harapan hidup yang kini berada di kisaran 73–74 tahun. Setiap warga dianjurkan memeriksakan kesehatan setidaknya sekali setahun, dengan akses layanan terbuka untuk semua.

Melalui Program CKG, pemerintahan Presiden Prabowo ingin memastikan bahwa kesehatan bukan hanya menjadi tanggung jawab individu, tetapi juga bagian dari pelayanan publik yang merata dan berkeadilan. Program Cek Kesehatan Gratis diharapkan menjadi tonggak penting dalam membangun kesadaran kolektif masyarakat untuk hidup lebih sehat demi masa depan Indonesia yang lebih kuat.

*) Oleh : Fahmi Purba S.

Pidato Kenegaraan Presiden Prabowo Subianto pada momentum bersejarah ini menjadi penegasan nyata komitmen pemerintah dalam membangun kekuatan ekonomi rakyat dari akar rumput. Salah satu program yang menjadi sorotan adalah pendirian 80 ribu Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih yang tersebar di seluruh Indonesia. Program ini dirancang bukan sekadar sebagai wadah usaha, tetapi sebagai instrumen pemerataan ekonomi dan penguatan kemandirian masyarakat. Dengan memanfaatkan potensi lokal, koperasi ini diharapkan mampu mendorong distribusi barang dan jasa yang lebih merata, termasuk menyediakan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau. Langkah ini mencerminkan visi ekonomi yang inklusif, berkeadilan, dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat.

Presiden Prabowo menegaskan bahwa koperasi-koperasi ini akan menjadi solusi strategis untuk menekan biaya hidup masyarakat. Lini usaha yang dikembangkan mencakup penyediaan sembako seperti beras dan minyak goreng murah, distribusi LPG 3 kg, hingga pupuk bersubsidi untuk petani. Selain itu, koperasi juga akan memiliki unit usaha simpan pinjam, klinik kesehatan, apotek desa, hingga sistem pergudangan dan logistik yang mampu memotong rantai distribusi panjang yang selama ini membuat harga barang melonjak. Tidak berhenti di situ, koperasi ini juga akan membuka akses protein murah seperti ikan dan daging, sehingga gizi masyarakat terjamin dengan harga yang lebih ramah di kantong. Dengan demikian, koperasi Merah Putih akan berperan sebagai penyeimbang pasar sekaligus penggerak ekonomi rakyat.

Langkah ini juga diharapkan mampu memutus ketergantungan masyarakat pada tengkulak yang seringkali menentukan harga secara sepihak. Anggota Komisi IV DPR RI, Ajbar Abdul Kadir, menyampaikan bahwa Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) adalah motor penggerak pembangunan ekonomi berbasis komunitas. Dengan memanfaatkan potensi desa, koperasi ini akan menciptakan lapangan kerja baru, memberdayakan sumber daya lokal, dan menggerakkan roda perekonomian dari bawah. Ajbar menekankan, sebagaimana komitmen Presiden Prabowo, koperasi ini adalah momentum lahirnya peradaban baru ekonomi Indonesia yang mengedepankan gotong royong, rasa memiliki, dan kemandirian. Keberadaannya diharapkan membuat masyarakat aktif terlibat, sehingga pembangunan desa tidak lagi bergantung pada bantuan eksternal semata.

Pemerintah memahami bahwa pembangunan ekonomi tidak bisa bersifat parsial. Karena itu, koperasi Merah Putih hadir dengan konsep ekonomi holistik yang menghubungkan potensi hulu hingga hilir. Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan Bidang Ekonomi, Fithra Faisal, menjelaskan bahwa koperasi ini tidak hanya berfokus pada satu sektor atau satu wilayah, tetapi menghubungkan desa ke kota, dari daerah terpencil hingga pusat pertumbuhan ekonomi. Artinya, pemerataan pembangunan menjadi nyata, karena semua pihak dapat terlibat dan merasakan manfaatnya. Pendekatan ini sekaligus menjawab tantangan disparitas ekonomi yang selama ini menjadi hambatan kemajuan Indonesia.

Dari perspektif makroekonomi, keberadaan koperasi Merah Putih akan memperkuat daya beli masyarakat sekaligus memperluas basis produksi nasional. Distribusi kebutuhan pokok yang lebih murah akan menurunkan tekanan inflasi, khususnya di sektor pangan. Pada saat yang sama, unit usaha simpan pinjam akan memperluas akses pembiayaan bagi pelaku usaha kecil di pedesaan. Hal ini menciptakan efek ganda: mendorong produktivitas dan menumbuhkan pasar internal yang lebih kuat. Dengan keterlibatan masyarakat sebagai pemilik sekaligus pengelola, koperasi ini akan menjaga sirkulasi modal di tingkat lokal, sehingga keuntungan tidak keluar dari desa, tetapi kembali menghidupi komunitasnya.

Secara sosial, koperasi Merah Putih akan menjadi ruang kolaborasi antarwarga, memulihkan semangat gotong royong yang menjadi jati diri bangsa. Di tengah tantangan global, kemandirian ekonomi berbasis komunitas adalah benteng terbaik untuk menjaga ketahanan sosial. Ketika harga pangan dunia melonjak atau rantai pasok global terganggu, koperasi desa dapat menjadi penyangga dengan stok dan distribusi lokal yang lebih terjamin. Dengan begitu, masyarakat tidak mudah terjebak dalam spekulasi harga yang merugikan. Peran ini sangat penting untuk menjaga stabilitas sosial dan mengurangi kesenjangan ekonomi antarwilayah.

Pembangunan koperasi ini juga akan membawa dampak positif pada ketahanan pangan nasional. Dengan terhubungnya petani, nelayan, dan peternak melalui jalur distribusi yang dikelola koperasi, biaya transportasi dan logistik dapat ditekan. Akibatnya, harga produk segar seperti sayur, buah, ikan, dan daging bisa lebih kompetitif, bahkan di daerah yang selama ini sulit dijangkau. Pendekatan ini sejalan dengan tujuan pemerintah untuk memastikan setiap keluarga di Indonesia memiliki akses pada makanan bergizi dengan harga terjangkau. Dalam jangka panjang, kualitas kesehatan masyarakat akan meningkat, dan beban biaya kesehatan dapat ditekan.

Keberhasilan koperasi Merah Putih akan sangat bergantung pada partisipasi aktif masyarakat. Pemerintah telah menyiapkan skema pelatihan dan pendampingan untuk memastikan pengelolaan koperasi berjalan profesional. Transparansi, akuntabilitas, dan manajemen yang baik akan menjadi kunci agar koperasi tidak hanya bertahan, tetapi berkembang menjadi kekuatan ekonomi yang berkelanjutan. Dalam hal ini, sinergi antara pemerintah dan seluruh elemen masyarakat menjadi faktor penentu. Jika semua pihak bersatu, maka cita-cita membangun kemandirian ekonomi dari desa akan menjadi kenyataan.

Pada akhirnya, Koperasi Merah Putih bukan hanya simbol komitmen pemerataan ekonomi, tetapi juga instrumen nyata yang akan mengubah wajah perekonomian Indonesia dari pinggiran ke pusat. Dengan konsep ekonomi inklusif dan gotong royong, program ini akan membuka jalan bagi lahirnya generasi baru pelaku ekonomi yang mandiri, kreatif, dan berdaya saing tinggi.

*) Penulis merupakan Pengamat Kebijakan Publik.

Oleh: Arman Panggabean

Pidato Kenegaraan Presiden Prabowo Subianto di Sidang Tahunan MPR RI menjadi salah satu momen penting yang menandai arah kebijakan pemerintah dalam mewujudkan kedaulatan pangan nasional. Di hadapan para wakil rakyat, Presiden menegaskan bahwa negara tidak boleh lagi terjebak dalam ketergantungan pangan impor. Untuk itu, ia menekankan dua strategi besar: pembangunan Koperasi Merah Putih sebagai instrumen distribusi pangan murah dan peningkatan produksi pertanian yang ditandai dengan rekor tertinggi stok beras nasional sepanjang sejarah Indonesia.

Dalam pidatonya, Presiden menyampaikan bahwa salah satu masalah mendasar ekonomi Indonesia adalah perputaran uang yang terlalu terkonsentrasi di kota besar. Karena itu, pemerintah berkomitmen mendirikan 80 ribu koperasi desa dan koperasi kelurahan Merah Putih. Tujuannya jelas, yaitu menghadirkan akses pangan murah sekaligus membuka ruang usaha rakyat di level akar rumput.

Pernyataan ini bukan sekadar retorika politik. Jika dilihat dari rancangan program, koperasi tidak hanya berperan sebagai penyedia sembako murah seperti beras dan minyak goreng, tetapi juga menjadi pintu distribusi barang subsidi strategis seperti LPG 3 kg dan pupuk. Lebih jauh, koperasi juga akan mengelola lini usaha simpan pinjam, klinik kesehatan, apotek desa, hingga sistem logistik terpadu. Artinya, koperasi akan menjadi ekosistem ekonomi yang lengkap di tingkat desa, tidak sekadar warung penyalur barang murah.

Gagasan ini sejalan dengan semangat ekonomi kerakyatan yang pernah diperjuangkan para pendiri bangsa. Presiden menegaskan bahwa rakyat kecil harus punya akses pada pangan berkualitas dengan harga terjangkau, termasuk protein hewani seperti ikan dan daging. Pernyataan ini memperlihatkan pandangan bahwa pangan bukan hanya soal kenyang, melainkan juga soal gizi dan kualitas hidup.

Ketua MPR RI, Ahmad Muzani, dalam kesempatan yang sama menambahkan bahwa Koperasi Merah Putih adalah alat perjuangan ekonomi rakyat untuk menjadi kuat secara ekonomi. Ia menekankan bahwa koperasi merupakan bentuk modernisasi ekonomi desa yang berakar pada gotong royong. Ucapan ini patut dicermati karena koperasi memang memiliki sejarah panjang dalam sistem ekonomi Indonesia. Namun, selama beberapa dekade terakhir, eksistensi koperasi sering kali dipandang sebelah mata, bahkan tak jarang hanya menjadi formalitas tanpa aktivitas riil. Jika program ini berhasil dijalankan secara konsisten, Koperasi Merah Putih dapat menjadi tonggak sejarah baru kebangkitan koperasi di Indonesia.

Di sisi lain, Presiden juga menyoroti pencapaian bersejarah dalam ketersediaan beras nasional. Ia mengumumkan bahwa stok beras di gudang Perum Bulog telah mencapai 4,2 juta ton, jumlah tertinggi sejak lembaga tersebut berdiri pada 1969. Angka ini bukan hanya sekadar catatan statistik, tetapi juga sinyal kuat bahwa swasembada pangan bukan lagi sekadar wacana, melainkan sebuah realitas yang mulai terwujud.

Presiden menegaskan bahwa untuk pertama kalinya dalam puluhan tahun, Indonesia kembali mengekspor beras dan jagung. Pernyataan ini penting karena Indonesia selama ini dikenal sebagai negara yang rawan impor beras, terutama pada musim paceklik. Ekspor menunjukkan adanya surplus produksi, sekaligus menandai keberhasilan kebijakan pemerintah dalam memperkuat produktivitas pertanian.

Langkah konkret yang mendukung pencapaian ini antara lain adalah pembukaan lahan pertanian baru seluas 2 juta hektar, dengan fokus utama di Merauke, Papua Selatan. Wilayah tersebut disebut sebagai lumbung pangan masa depan, mengingat ketersediaan lahan yang luas dan potensi agronomisnya. Selain itu, pemerintah juga menaikkan harga beli gabah menjadi Rp 6.500 per kilogram. Kebijakan ini bukan hanya insentif ekonomi, tetapi juga bentuk penghargaan terhadap jerih payah petani. Dengan harga gabah yang stabil dan menguntungkan, petani memiliki kepastian untuk terus menanam dan meningkatkan produktivitas.

Selain harga, Presiden juga menyebut adanya pemangkasan birokrasi dalam penyaluran pupuk serta penyediaan bantuan alat dan mesin pertanian modern. Hal ini menunjukkan adanya pendekatan holistik: bukan hanya menambah lahan dan menjamin harga, tetapi juga memperbaiki efisiensi produksi melalui mekanisasi. Kebijakan ini mencerminkan orientasi jangka panjang untuk menciptakan pertanian modern, produktif, dan berkelanjutan.

Pernyataan resmi Perum Bulog yang menyebut stok beras sebesar 4.251.259 ton semakin menguatkan klaim pemerintah. Dari jumlah tersebut, cadangan pemerintah mencapai 4.237.120 ton, sementara stok komersial sebesar 14.139 ton. Data ini menunjukkan kemampuan pemerintah mengelola cadangan strategis pangan dengan lebih baik dibandingkan periode sebelumnya. Rekor ini sekaligus memberikan rasa aman bagi masyarakat di tengah ancaman krisis pangan global yang kerap menghantui berbagai negara.

Jika dikaitkan dengan program Koperasi Merah Putih, capaian stok beras ini akan memiliki dampak lebih luas. Dengan distribusi yang dikelola koperasi, beras murah dari cadangan pemerintah bisa lebih cepat sampai ke tangan masyarakat. Tidak ada lagi rantai distribusi panjang yang sering membuat harga di pasar jauh lebih tinggi dari harga di gudang Bulog. Dengan kata lain, kombinasi antara produksi yang melimpah dan distribusi yang efisien dapat menjadi kunci keberhasilan kedaulatan pangan.

Namun, tentu ada tantangan besar yang harus diantisipasi. Koperasi di Indonesia selama ini sering menghadapi masalah tata kelola, korupsi, hingga minimnya partisipasi anggota. Begitu pula dalam sektor pertanian, pembukaan lahan baru kerap berhadapan dengan isu lingkungan dan konflik agraria. Oleh karena itu, keberhasilan program pemerintah akan sangat bergantung pada implementasi yang transparan, profesional, dan berpihak kepada rakyat.

Pada akhirnya, visi Presiden untuk menghadirkan pangan murah dan berkualitas melalui Koperasi Merah Putih serta keberhasilan mencatat rekor stok beras nasional menjadi titik awal penting. Namun, sebagaimana diingatkan oleh sejarah panjang pembangunan pertanian Indonesia, keberhasilan tidak hanya ditentukan oleh kebijakan pusat, tetapi juga konsistensi implementasi di daerah dan partisipasi aktif rakyat. Dengan gotong royong dan tata kelola yang baik, Indonesia berpeluang besar menjadikan kedaulatan pangan bukan sekadar jargon, melainkan kenyataan yang mengubah wajah ekonomi bangsa.

*) Pengamat Kebijakan Sosial – Lembaga Sosial Madani Institute

Jakarta — Kemandirian pangan dipandang sebagai salah satu pondasi utama kekuatan bangsa dalam menghadapi ketidakpastian global.

Hal ini disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam pidato pembahasan RAPBN 2026, yang menempatkan kemandirian pangan sebagai salah satu sektor strategis dalam memperkuat kedaulatan dan daya saing Indonesia di panggung dunia.

Presiden Prabowo menyebut, stok beras nasional berhasil tembus 4,2 juta ton, tertinggi dalam sejarah Indonesia. Berdasarkan data Perum Bulog, cadangan pemerintah tercatat 4.237.120 ton dan stok komersial 14.139 ton, menjadikannya rekor sejak Bulog berdiri pada 1969.

“Untuk pertama kalinya dalam puluhan tahun, Indonesia kembali mengekspor beras dan jagung,” kata Prabowo.

Untuk mewujudkan kemandirian pangan, pemerintah membuka lahan pertanian baru seluas 2 juta hektare, dengan fokus utama di Merauke, Papua Selatan, yang diproyeksikan menjadi lumbung pangan baru.

Upaya ini dibarengi dengan peningkatan harga beli gabah menjadi Rp 6.500 per kilogram, pemangkasan birokrasi penyaluran pupuk, serta pemberian bantuan alat dan mesin pertanian.

“Para petani tersenyum karena harga gabah stabil dan penghasilan mereka meningkat,” ujarnya.

Sejalan dengan itu, Anggota DPD RI, Fahira Idris menyatakan bahwa di usia ke-80 tahun kemerdekaan, ketahanan pangan harus “naik kelas” menjadi kemandirian pangan.

Fahira mengusulkan enam terobosan, mulai dari diversifikasi pangan, perluasan peran Bulog, pembangunan 100.000 lumbung komunal modern, pertanian tahan iklim, keterkaitan program pangan dengan perbaikan gizi, hingga pembentukan sistem Satu Peta Pangan berbasis data terpadu.

“Dengan sistem ini, pengambilan keputusan seperti serapan panen, distribusi, atau operasi pasar dapat dilakukan cepat dan tepat,” tutur Fahira.

Sementara itu, Ketua MPR RI, Ahmad Muzani menilai arah pembangunan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto menunjukkan tekad kuat menjadikan Indonesia negara besar, berdaulat, dan disegani dunia.

Salah satu fokusnya adalah kemandirian pangan yang diiringi program strategis seperti Makan Bergizi Gratis, Koperasi Merah Putih, Sekolah Rakyat, dan Pemeriksaan Kesehatan Gratis.

Menurut Muzani, program-program tersebut tidak hanya memenuhi kebutuhan dasar rakyat, tetapi juga menjadi penggerak ekonomi lokal, pemerataan pendidikan, serta penguatan daya tahan sosial dan ekonomi bangsa.

“Dengan kata lain, kita kini telah melangkah pada jalur yang benar,” pungkasnya.

Jakarta – Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk mewujudkan kemandirian pangan nasional. Dalam Pidato Kenegaraan pada Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) di Kompleks Parlemen, Senayan. Presiden mengumumkan capaian bersejarah: stok beras nasional berhasil menembus 4,2 juta ton, tertinggi dalam sejarah Indonesia.

“Untuk pertama kalinya dalam puluhan tahun, Indonesia kembali mengekspor beras dan jagung,” ungkap Presiden Prabowo dengan penuh optimisme. Ia menegaskan bahwa kemandirian pangan merupakan fondasi kokoh bagi ketahanan sebuah negara, dan Indonesia tidak boleh lagi terjebak pada ketergantungan impor beras.

Sebagai bagian dari strategi besar swasembada pangan, pemerintah telah membuka lahan pertanian baru seluas 2 juta hektar di berbagai daerah. Fokus utama diarahkan ke Merauke, Papua Selatan, yang dinilai memiliki potensi besar sebagai lumbung pangan masa depan.

Langkah tersebut dibarengi dengan kebijakan pro-petani yang konkret, antara lain menaikkan harga beli gabah menjadi Rp 6.500 per kilogram, memangkas birokrasi penyaluran pupuk, serta memberikan bantuan alat dan mesin pertanian modern.

“Para petani kini tersenyum karena harga gabah stabil dan penghasilan mereka meningkat,” ujar Presiden.

Prabowo meyakini bahwa kombinasi pembukaan lahan baru, peningkatan harga gabah, dan efisiensi distribusi pupuk akan menciptakan ekosistem pertanian yang produktif, modern, dan berkelanjutan. Upaya ini, menurutnya, tidak hanya menjaga ketersediaan pangan, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan petani di seluruh Indonesia.

Data resmi Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog) menunjukkan, stok beras nasional saat ini mencapai 4.251.259 ton. Jumlah tersebut terdiri dari cadangan pemerintah sebesar 4.237.120 ton dan stok komersial 14.139 ton. Angka ini merupakan rekor tertinggi sejak Bulog berdiri pada 1969, menandai babak baru kemandirian pangan nasional.

Pencapaian ini menjadi sinyal kuat bahwa visi swasembada pangan yang selama ini digaungkan pemerintah bukan sekadar wacana, melainkan program nyata yang menghasilkan dampak positif. Dengan dukungan penuh para petani, inovasi teknologi pertanian, serta kebijakan terintegrasi, Indonesia semakin mantap melangkah menuju kedaulatan pangan yang mampu menopang ketahanan nasional di tengah dinamika global.

*) Oleh : Fahmi Purba S.

Pidato Kenegaraan Presiden Prabowo Subianto pada momentum bersejarah ini menjadi penegasan nyata komitmen pemerintah dalam membangun kekuatan ekonomi rakyat dari akar rumput. Salah satu program yang menjadi sorotan adalah pendirian 80 ribu Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih yang tersebar di seluruh Indonesia. Program ini dirancang bukan sekadar sebagai wadah usaha, tetapi sebagai instrumen pemerataan ekonomi dan penguatan kemandirian masyarakat. Dengan memanfaatkan potensi lokal, koperasi ini diharapkan mampu mendorong distribusi barang dan jasa yang lebih merata, termasuk menyediakan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau. Langkah ini mencerminkan visi ekonomi yang inklusif, berkeadilan, dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat.

Presiden Prabowo menegaskan bahwa koperasi-koperasi ini akan menjadi solusi strategis untuk menekan biaya hidup masyarakat. Lini usaha yang dikembangkan mencakup penyediaan sembako seperti beras dan minyak goreng murah, distribusi LPG 3 kg, hingga pupuk bersubsidi untuk petani. Selain itu, koperasi juga akan memiliki unit usaha simpan pinjam, klinik kesehatan, apotek desa, hingga sistem pergudangan dan logistik yang mampu memotong rantai distribusi panjang yang selama ini membuat harga barang melonjak. Tidak berhenti di situ, koperasi ini juga akan membuka akses protein murah seperti ikan dan daging, sehingga gizi masyarakat terjamin dengan harga yang lebih ramah di kantong. Dengan demikian, koperasi Merah Putih akan berperan sebagai penyeimbang pasar sekaligus penggerak ekonomi rakyat.

Langkah ini juga diharapkan mampu memutus ketergantungan masyarakat pada tengkulak yang seringkali menentukan harga secara sepihak. Anggota Komisi IV DPR RI, Ajbar Abdul Kadir, menyampaikan bahwa Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) adalah motor penggerak pembangunan ekonomi berbasis komunitas. Dengan memanfaatkan potensi desa, koperasi ini akan menciptakan lapangan kerja baru, memberdayakan sumber daya lokal, dan menggerakkan roda perekonomian dari bawah. Ajbar menekankan, sebagaimana komitmen Presiden Prabowo, koperasi ini adalah momentum lahirnya peradaban baru ekonomi Indonesia yang mengedepankan gotong royong, rasa memiliki, dan kemandirian. Keberadaannya diharapkan membuat masyarakat aktif terlibat, sehingga pembangunan desa tidak lagi bergantung pada bantuan eksternal semata.

Pemerintah memahami bahwa pembangunan ekonomi tidak bisa bersifat parsial. Karena itu, koperasi Merah Putih hadir dengan konsep ekonomi holistik yang menghubungkan potensi hulu hingga hilir. Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan Bidang Ekonomi, Fithra Faisal, menjelaskan bahwa koperasi ini tidak hanya berfokus pada satu sektor atau satu wilayah, tetapi menghubungkan desa ke kota, dari daerah terpencil hingga pusat pertumbuhan ekonomi. Artinya, pemerataan pembangunan menjadi nyata, karena semua pihak dapat terlibat dan merasakan manfaatnya. Pendekatan ini sekaligus menjawab tantangan disparitas ekonomi yang selama ini menjadi hambatan kemajuan Indonesia.

Dari perspektif makroekonomi, keberadaan koperasi Merah Putih akan memperkuat daya beli masyarakat sekaligus memperluas basis produksi nasional. Distribusi kebutuhan pokok yang lebih murah akan menurunkan tekanan inflasi, khususnya di sektor pangan. Pada saat yang sama, unit usaha simpan pinjam akan memperluas akses pembiayaan bagi pelaku usaha kecil di pedesaan. Hal ini menciptakan efek ganda: mendorong produktivitas dan menumbuhkan pasar internal yang lebih kuat. Dengan keterlibatan masyarakat sebagai pemilik sekaligus pengelola, koperasi ini akan menjaga sirkulasi modal di tingkat lokal, sehingga keuntungan tidak keluar dari desa, tetapi kembali menghidupi komunitasnya.

Secara sosial, koperasi Merah Putih akan menjadi ruang kolaborasi antarwarga, memulihkan semangat gotong royong yang menjadi jati diri bangsa. Di tengah tantangan global, kemandirian ekonomi berbasis komunitas adalah benteng terbaik untuk menjaga ketahanan sosial. Ketika harga pangan dunia melonjak atau rantai pasok global terganggu, koperasi desa dapat menjadi penyangga dengan stok dan distribusi lokal yang lebih terjamin. Dengan begitu, masyarakat tidak mudah terjebak dalam spekulasi harga yang merugikan. Peran ini sangat penting untuk menjaga stabilitas sosial dan mengurangi kesenjangan ekonomi antarwilayah.

Pembangunan koperasi ini juga akan membawa dampak positif pada ketahanan pangan nasional. Dengan terhubungnya petani, nelayan, dan peternak melalui jalur distribusi yang dikelola koperasi, biaya transportasi dan logistik dapat ditekan. Akibatnya, harga produk segar seperti sayur, buah, ikan, dan daging bisa lebih kompetitif, bahkan di daerah yang selama ini sulit dijangkau. Pendekatan ini sejalan dengan tujuan pemerintah untuk memastikan setiap keluarga di Indonesia memiliki akses pada makanan bergizi dengan harga terjangkau. Dalam jangka panjang, kualitas kesehatan masyarakat akan meningkat, dan beban biaya kesehatan dapat ditekan.

Keberhasilan koperasi Merah Putih akan sangat bergantung pada partisipasi aktif masyarakat. Pemerintah telah menyiapkan skema pelatihan dan pendampingan untuk memastikan pengelolaan koperasi berjalan profesional. Transparansi, akuntabilitas, dan manajemen yang baik akan menjadi kunci agar koperasi tidak hanya bertahan, tetapi berkembang menjadi kekuatan ekonomi yang berkelanjutan. Dalam hal ini, sinergi antara pemerintah dan seluruh elemen masyarakat menjadi faktor penentu. Jika semua pihak bersatu, maka cita-cita membangun kemandirian ekonomi dari desa akan menjadi kenyataan.

Pada akhirnya, Koperasi Merah Putih bukan hanya simbol komitmen pemerataan ekonomi, tetapi juga instrumen nyata yang akan mengubah wajah perekonomian Indonesia dari pinggiran ke pusat. Dengan konsep ekonomi inklusif dan gotong royong, program ini akan membuka jalan bagi lahirnya generasi baru pelaku ekonomi yang mandiri, kreatif, dan berdaya saing tinggi.

*) Penulis merupakan Pengamat Kebijakan Publik.

Oleh : Nindi Syafitri
Pidato kenegaraan Presiden Prabowo Subianto pada Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI 2025 menjadi sorotan publik bukan hanya karena momentum peringatan HUT ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia, tetapi juga karena lahirnya sebuah gagasan besar untuk pemerataan ekonomi nasional: pendirian Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih. Program ini menegaskan tekad pemerintah untuk memutus ketergantungan perputaran uang yang selama ini terkonsentrasi di ibu kota dan kota-kota besar, sekaligus menghidupkan denyut ekonomi hingga ke pelosok negeri.

Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih (KDMP) hadir sebagai solusi konkret untuk mengatasi disparitas ekonomi yang telah lama menjadi tantangan pembangunan nasional. Dengan target pendirian 80 ribu unit koperasi di seluruh Indonesia, program ini tidak hanya menjadi instrumen distribusi pangan murah, tetapi juga pintu masuk bagi penguatan ekonomi berbasis komunitas. Keberadaannya diharapkan dapat memastikan kebutuhan pokok seperti beras, minyak goreng, LPG bersubsidi, dan pupuk dapat diakses masyarakat dengan harga terjangkau, tanpa terjerat rantai distribusi yang panjang dan mahal.

Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih menjadi payung hukum yang menegaskan keseriusan pemerintah. Peluncuran resmi program ini di Klaten, Jawa Tengah, pada 21 Juli 2025 menjadi simbol komitmen untuk menjadikan desa dan kelurahan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru. Tidak hanya sebagai penyedia barang kebutuhan pokok, KDMP juga akan mengelola berbagai lini usaha lain seperti simpan pinjam, klinik kesehatan, apotek desa, hingga sistem pergudangan dan logistik yang efisien. Langkah ini akan memperpendek jalur distribusi dan menekan biaya, sehingga manfaatnya dapat langsung dirasakan oleh masyarakat.

Pengamat kebijakan publik Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah, memandang KDMP sebagai program strategis nasional yang mampu mendorong kemajuan ekonomi desa, menciptakan lapangan kerja, dan mendukung swasembada pangan. Menurutnya, program ini mampu menghadirkan pemerataan pembangunan hingga ke daerah 3T (terpencil, tertinggal, dan terluar), yang selama ini kerap terpinggirkan dari arus utama pertumbuhan ekonomi. Dengan keterlibatan aktif masyarakat desa dalam mengelola koperasi, diharapkan muncul rasa memiliki dan tanggung jawab kolektif untuk mengembangkan usaha bersama demi kesejahteraan bersama pula.

Selain manfaat langsung dalam bentuk akses pangan murah, KDMP memiliki peran strategis dalam membangun ketahanan ekonomi nasional. Desa yang kuat secara ekonomi akan lebih tangguh menghadapi gejolak harga pangan global maupun fluktuasi pasokan. Dengan pengelolaan berbasis komunitas, pemerintah dapat memastikan bahwa subsidi dan barang-barang kebutuhan vital sampai tepat sasaran. Hal ini menjadi terobosan penting untuk menghindari kebocoran distribusi yang selama ini menjadi kendala klasik dalam penyaluran bantuan dan subsidi.

Presiden Prabowo secara tegas menyampaikan bahwa koperasi di setiap desa dan kelurahan akan menjadi tulang punggung pemerataan ekonomi, sekaligus instrumen untuk menciptakan jutaan lapangan kerja baru. Kehadiran KDMP akan memacu roda perekonomian lokal, menggerakkan sektor perdagangan, pertanian, peternakan, dan perikanan, serta membuka peluang bagi pelaku usaha mikro untuk berkembang. Dengan sistem yang transparan dan profesional, koperasi ini juga diharapkan menjadi model pengelolaan ekonomi kerakyatan yang berkelanjutan.

Dampak sosial dari program ini juga tidak bisa diabaikan. Dengan tersedianya sembako dan kebutuhan dasar dengan harga terjangkau, beban pengeluaran rumah tangga akan berkurang secara signifikan. Petani dan nelayan akan mendapatkan akses pupuk, benih, dan pakan dengan harga bersubsidi yang terjangkau, sehingga produktivitas dapat meningkat. Pada saat yang sama, warga desa akan memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam unit usaha koperasi, baik sebagai anggota, pengelola, maupun mitra usaha.

Momentum ini sekaligus menjadi pengingat bahwa pembangunan nasional yang sejati adalah pembangunan yang merata, menyentuh seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Desa bukan lagi hanya objek pembangunan, tetapi subjek yang aktif berperan dalam menentukan arah pertumbuhan ekonomi. KDMP menjadi instrumen yang menghidupkan kembali semangat gotong royong dalam bingkai modern, di mana partisipasi masyarakat menjadi kunci keberhasilan.

Sebagai program yang diluncurkan di awal masa kepemimpinan Presiden Prabowo, keberhasilan KDMP akan menjadi tolok ukur komitmen pemerintah dalam membangun ekonomi yang inklusif. Tantangan tentu ada, mulai dari kesiapan sumber daya manusia di tingkat desa, pengelolaan yang profesional, hingga pengawasan agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang. Namun, dengan sistem pendampingan dan pelatihan yang tepat, KDMP berpotensi menjadi tonggak baru dalam sejarah pembangunan ekonomi Indonesia.

Pidato kenegaraan Presiden Prabowo pada 15 Agustus 2025 menandai dimulainya babak baru transformasi ekonomi nasional. KDMP bukan sekadar program distribusi barang murah, melainkan strategi besar untuk memindahkan pusat gravitasi ekonomi dari kota ke desa. Inisiatif ini mengandung visi besar: membangun Indonesia dari pinggiran dengan menguatkan ekonomi rakyat, memperkokoh ketahanan pangan, dan memastikan kesejahteraan yang merata dari Sabang sampai Merauke.

Jika dijalankan dengan konsistensi, transparansi, dan pengawasan ketat, Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih akan menjadi warisan penting bagi generasi mendatang. Program ini berpotensi mengubah wajah desa-desa di Indonesia menjadi pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru, di mana rakyat tidak hanya menjadi konsumen, tetapi juga produsen yang berdaya. Dengan demikian, cita-cita besar untuk bersatu, berdaulat, rakyat sejahtera, dan Indonesia maju dapat diwujudkan secara nyata, dimulai dari akar rumput perekonomian bangsa.

*Penulis adalah Pengamat Ekonomi

Jakarta – Dalam Pidato Kenegaraan di hadapan Sidang Tahunan MPR RI, Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk memperluas akses pangan murah dan berkualitas melalui program strategis Koperasi Merah Putih. Program ini menjadi salah satu prioritas utama dalam agenda kedaulatan pangan nasional.

“Untuk mengatasi perputaran uang yang terkonsentrasi di ibukota dan kota-kota besar, kami dirikan 80.000 Koperasi Desa dan Koperasi Kelurahan Merah Putih,” ujar Presiden Prabowo.

Koperasi Merah Putih ini dirancang untuk meringankan beban hidup masyarakat dengan menyediakan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau. Lini usaha yang akan dikelola mencakup penyediaan sembako seperti beras dan minyak goreng murah, serta distribusi produk bersubsidi seperti LPG 3 kg dan pupuk.

“Koperasi desa dan kelurahan juga akan meringankan beban hidup negara kita dengan menjual beras murah, minyak goreng murah, LPG bersubsidi, pupuk bersubsidi sesuai dengan harga jual,” ungkap Presiden.

Selain itu, Koperasi Merah Putih juga akan memiliki unit usaha lain seperti simpan pinjam, klinik kesehatan, apotek desa, hingga sistem pergudangan dan logistik untuk memotong rantai distribusi yang panjang.

“Kita juga akan membuat rakyat bisa punya akses kepada protein seperti ikan dan daging dengan harga yang terjangkau,” pungkas Presiden.

Sementara itu, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Ahmad Muzani mengatakan program Koperasi Merah Putih yang digulirkan pemerintah berguna untuk memperkuat ekonomi rakyat.

“Koperasi Merah Putih adalah alat perjuangan ekonomi rakyat untuk menjadi kuat secara ekonomi,” kata Ahmad Muzani.

Koperasi Merah Putih juga diharapkan dapat mengembangkan UMKM di daerah sehingga lapangan pekerjaan pun dapat terbuka.

Karena itu, pihaknya berharap program Koperasi Merah Putih ini dapat bergulir terus demi kepentingan masyarakat.

“Gerakan strategis ini bertujuan membangun ekosistem ekonomi desa yang modern dan berpihak kepada rakyat kecil,” kata Ahmad Muzani.

Dengan semangat gotong royong, Presiden Prabowo yakin Koperasi Merah Putih akan menjadi tonggak sejarah baru dalam membangun keadilan ekonomi di Indonesia.

Jakarta, — Presiden Prabowo Subianto dalam Pidato Kenegaraan perdananya di Sidang Tahunan MPR/DPR/DPD RI menegaskan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP/KKMP) akan menjadi motor penggerak pemerataan ekonomi dari desa ke kota. Ia optimistis program ini mampu menciptakan lapangan kerja secara masif.

Menurut Prabowo, koperasi di setiap desa bukan hanya akan menggerakkan ekonomi lokal, tetapi juga membuka jutaan kesempatan kerja bagi masyarakat. “Koperasi di setiap desa akan meningkatkan ekonomi desa dan menciptakan jutaan lapangan kerja,” ujarnya di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (15/8).

Presiden Prabowo sebelumnya meresmikan 80.000 koperasi desa/kelurahan pada 21 Juli 2025 di Klaten sebagai tonggak penguatan ekonomi kerakyatan berbasis gotong royong. Program ini dipayungi Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang percepatan pembentukan KDMP/KKMP, dengan progres pembentukan lebih dari 81 ribu koperasi melalui musyawarah desa/kelurahan per 1 Agustus 2025.

Dalam pidatonya, Prabowo menargetkan setiap koperasi memiliki infrastruktur yang memadai, seperti gudang, cold storage, gerai layanan, dan dua unit truk, sebelum akhir 2025. Ia menyebut fasilitas ini akan memperkuat distribusi pangan dan kebutuhan pokok. “Koperasi ini akan menjadi pusat distribusi dan produksi yang dimiliki masyarakat, sehingga keuntungan dan kesejahteraan kembali ke desa,” katanya.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menambahkan, pemerintah akan memastikan pembiayaan murah melalui penempatan dana APBN di bank-bank Himbara. Skema ini, menurutnya, memungkinkan koperasi mengakses kredit berbunga sekitar 6 persen dengan tenor hingga enam tahun. “Kita akan terus mendukung agar model bisnis KDMP/KKMP berjalan optimal di desa dan kelurahan,” ucapnya.

Sementara itu, Juru Bicara Ekonomi Kantor Komunikasi Kepresidenan, Fithra Faisal, menjelaskan program ini merupakan pendekatan pembangunan ekonomi yang menyeluruh. Ia menyebut KDMP/KKMP menghubungkan sektor hulu hingga hilir secara partisipatif. “Inilah peningkatan ekonomi holistik, dari hulu ke hilir, dari desa ke kota,” tuturnya.

Program KDMP/KKMP menjadi salah satu instrumen pemerintah dalam menjalankan amanat Pasal 33 UUD 1945 untuk membangun ekonomi berbasis usaha bersama demi kemakmuran rakyat.