JAKARTA — Menjelang Ramadhan 1447 Hijriah, Indonesia mencetak sejarah sebagai negara pertama yang memperoleh izin kepemilikan properti di Mekkah dan Madinah untuk memperkuat pelayanan haji dan umrah.

Pencapaian tersebut terwujud melalui proyek Kampung Haji Indonesia yang dikelola BPI Danantara atas arahan Presiden Prabowo Subianto.

Pengelolaan itu ditandai dengan akuisisi Hotel Novotel Thakher dan lahan sekitar lima hektare di dekat Masjidil Haram.

Menteri Agama Nasaruddin Umar menegaskan keistimewaan tersebut hanya diberikan kepada Indonesia.

“Kita negara yang pertama diberikan kesempatan untuk membeli properti yang ada di Kota Mekah dan Madinah. Tidak ada satu negara pun yang mendapatkan hal seperti ini selain di Indonesia,” ujarnya.

Menurut Nasaruddin, peluang tersebut tidak terlepas dari kuatnya hubungan bilateral Presiden Prabowo dengan Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman.

“Alhamdulillah karena Bapak Presiden mempunyai hubungan yang dekat dengan, sehingga diberikan kesempatan. Dan kita sudah mendapatkan lahan yang cukup luas,” lanjutnya.

Dari sisi pengelolaan investasi, CEO Danantara Rosan Roeslani menjelaskan proyek Kampung Haji Indonesia tengah memasuki tahap pematangan desain teknis sebelum konstruksi dimulai pada kuartal IV 2026.

“Iya, jadi rencananya kita akan membuat gambar lebih detail lagi. Target pada Q4 2026 kita sudah mulai pembangunan,” kata Rosan.

Kawasan terpadu tersebut dirancang mencakup 13 menara hotel beserta fasilitas kesehatan, masjid, dan sarana pendukung lain guna meningkatkan kenyamanan jemaah

Bukan hanya itu, namun seluruhnya juga bertujuan untuk semakin menekan biaya akomodasi jangka panjang, dengan nilai investasi kawasan Thakher City mencapai sekitar USD 1,2 miliar.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan keberhasilan akuisisi aset tersebut merupakan buah diplomasi intensif Presiden Prabowo yang mendorong perubahan kebijakan Arab Saudi sehingga membuka peluang kepemilikan properti bagi negara asing.

“Bapak Rosan melaporkan bahwa kita telah memenangkan bidding (lelang), dan kita telah sekarang memiliki hotel sendiri di Mekah, yang ini atas diplomasi yang luar biasa dari Bapak Presiden,” ujar Prasetyo.

Kepemilikan properti strategis di Tanah Suci menegaskan komitmen pemerintah menghadirkan layanan haji dan umrah yang lebih bermartabat.

Lebih lanjut, langkah pemerintah tersebut juga menjadi simbol kehadiran negara dalam menjamin kenyamanan, efisiensi, dan kemandirian pelayanan bagi jemaah Indonesia menjelang Ramadhan. (*)

JAKARTA — Menjelang datangnya bulan penuh berkah, Ramadhan 1447 Hijriah, Indonesia mencatat sejarah sebagai negara pertama yang diizinkan memiliki properti di Mekkah dan Madinah guna memperkuat pelayanan haji dan umrah.

Tonggak tersebut menegaskan kehadiran permanen Indonesia di Tanah Suci melalui kepemilikan aset strategis bagi kepentingan jemaah.

Pencapaian itu direalisasikan melalui proyek Kampung Haji Indonesia yang dikelola BPI Danantara atas arahan Presiden Prabowo Subianto.

Adanya akuisisi Hotel Novotel Thakher Makkah beserta lahan sekitar 4,4 hingga lima hektare di kawasan Thakher City yang berjarak 1–3 kilometer dari Masjidil Haram menjadi penanda bagi realisasi proyak Kampung Haji Indonesia tersebut.

Menteri Agama Nasaruddin Umar menegaskan keistimewaan tersebut belum pernah diberikan Arab Saudi kepada negara lain.

“Perkampungan haji perlu saya sampaikan bahwa ini keakraban Presiden kita dengan MBS (Muhammad bin Salman), sehingga kita negara yang pertama diberikan kesempatan untuk membeli properti yang ada di Kota Makkah dan Madinah,” ucapnya.

“Tidak ada satu negara pun yang mendapatkan hal seperti ini selain Indonesia,” kata Nasaruddin Umar.

Ia menambahkan bahwa pemerintah Saudi telah menerbitkan keputusan resmi yang memungkinkan kepemilikan asing atas properti di kota suci.

“Kita sudah mendapatkan lahan yang cukup luas, itu mungkin hampir sekitar 60 hektare nanti, antara 1 sampai 3 kilometer dari Kabah,” katanya.

“Tapi nanti akan ada terowongan yang menghubungkan Masjidil Haram dengan perkampungan Indonesia itu,” lanjutnya.

Keberhasilan tersebut juga dikonfirmasi Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi setelah menerima laporan CEO BPI Danantara.

“Jadi Bapak Rosan melaporkan bahwa kita telah memenangkan bidding dan kita telah sekarang memiliki hotel sendiri di Mekkah,” ujar Prasetyo.

“Yang luar biasa dari Bapak Presiden sehingga untuk pertama kalinya pemerintah Arab Saudi merubah aturan untuk sebuah negara bila bisa memiliki aset di Arab Saudi,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala BPI Danantara Rosan Roeslani menyampaikan pembangunan Kampung Haji Indonesia dijadwalkan dimulai pada kuartal IV 2026.

“Pembangunan nanti rencana di kuartal IV-2026,” kata Rosan.

Kepemilikan aset tersebut diharapkan meningkatkan kenyamanan, efisiensi, serta menekan biaya penyelenggaraan haji dan umrah bagi jutaan jemaah Indonesia di masa mendatang. (*)

Oleh: Farah Salsabila Karim

Ramadhan 1447 Hijriah menjadi penanda langkah berani pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dalam mengamankan tanah strategis di Kota Mekkah. Pada momentum spiritual tersebut, negara tidak sekadar berbicara tentang ibadah, tetapi mengambil keputusan konkret dengan memenangkan lelang lahan dan properti yang diproyeksikan sebagai Kampung Haji Indonesia. Langkah tersebut langsung memosisikan Indonesia sebagai aktor negara yang hadir secara nyata dalam urusan pelayanan jemaah di Tanah Suci.

Keputusan mengamankan lahan di kawasan strategis Mekkah memperlihatkan perubahan pendekatan pemerintah dalam pengelolaan haji dan umrah. Selama bertahun-tahun, layanan jemaah sangat bergantung pada sistem sewa akomodasi musiman dengan biaya tinggi dan kualitas yang kerap beragam.

Pemerintah kini memilih jalur kepemilikan aset jangka panjang agar pelayanan dapat diatur secara lebih berdaulat, efisien, dan berkelanjutan. Ramadhan menjadi titik awal yang sarat makna, karena kebijakan tersebut lahir di tengah bulan refleksi dan penguatan komitmen keumatan.

Menteri Agama Nasaruddin Umar menegaskan bahwa Indonesia menjadi negara pertama yang memperoleh izin khusus untuk membeli properti di Mekkah dan Madinah. Kesempatan tersebut belum pernah diberikan Arab Saudi kepada negara lain.

Pemerintah memanfaatkan peluang tersebut untuk memastikan tersedianya fasilitas terintegrasi bagi jemaah Indonesia, sekaligus menegaskan kehadiran permanen negara di dua kota suci. Nasaruddin memaparkan bahwa kebijakan tersebut tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan hasil dari hubungan bilateral yang semakin solid antara Presiden Prabowo Subianto dan Putra Mahkota Arab Saudi Muhammad bin Salman.

Hubungan diplomatik di tingkat pimpinan negara membuka akses Indonesia terhadap lokasi-lokasi strategis yang sebelumnya sulit dijangkau. Nasaruddin menjelaskan bahwa Kampung Haji Indonesia direncanakan berdiri di atas lahan luas yang mencapai puluhan hektare, dengan jarak sekitar satu hingga tiga kilometer dari Masjidil Haram.

Pemerintah juga menyiapkan desain konektivitas kawasan tersebut agar mobilitas jemaah lebih lancar, termasuk rencana penghubung langsung menuju pusat ibadah. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa proyek Kampung Haji tidak sekadar pembangunan fisik, melainkan perencanaan ekosistem layanan ibadah yang menyeluruh.

Keberhasilan Indonesia memenangkan bidding lahan strategis di Mekkah juga dikonfirmasi Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. Pemerintah berhasil keluar sebagai pemenang dari puluhan penawar internasional dalam proses lelang yang sangat kompetitif.

Tanah yang diamankan berada di kawasan Eastern Hindawiyah, wilayah yang dipilih karena lokasinya relatif dekat dengan Masjidil Haram serta kondisi lahan yang mendukung pengembangan kawasan terpadu. Prasetyo menilai capaian tersebut sebagai buah nyata dari diplomasi aktif Presiden Prabowo, yang membuka pintu kepemilikan aset negara asing di Arab Saudi.

Menurut Prasetyo, kemenangan Indonesia atas sekitar 90 bidder lain memperlihatkan keseriusan pemerintah dalam menempatkan kepentingan jemaah sebagai prioritas strategis. Kepemilikan hotel dan lahan di Mekkah bukan hanya simbol prestise, melainkan instrumen kebijakan publik jangka panjang.

Pemerintah kini memiliki ruang untuk mengatur standar layanan, mengendalikan biaya, serta memastikan keamanan dan kenyamanan jemaah tanpa bergantung sepenuhnya pada mekanisme pasar lokal yang fluktuatif.

Dari sisi pengelolaan investasi, Kepala Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) Rosan Roeslani menjelaskan bahwa proyek Kampung Haji Indonesia telah memasuki tahap pematangan desain dan perencanaan teknis.

Danantara menargetkan pembangunan fisik dimulai pada kuartal IV 2026. Kawasan tersebut akan dikembangkan sebagai kompleks terpadu khusus melayani jemaah haji dan umrah asal Indonesia, dengan melibatkan perusahaan-perusahaan BUMN dalam proses konstruksi.

Rosan menguraikan bahwa Kampung Haji Indonesia dirancang memiliki 13 menara hotel dengan kapasitas sekitar 6.000 kamar. Kawasan tersebut juga akan dilengkapi rumah sakit, masjid, serta berbagai sarana pendukung lain, termasuk area kuliner yang memperkenalkan cita rasa Indonesia.

Pendekatan tersebut menegaskan bahwa proyek Kampung Haji tidak hanya berorientasi pada akomodasi, tetapi juga pada kenyamanan psikologis jemaah agar merasa lebih dekat dengan suasana tanah air.

Dari sisi nilai ekonomi, investasi Danantara di kawasan Thakher City dan lahan strategis lain di Mekkah telah mencapai sekitar USD 1,2 miliar atau hampir Rp 20 triliun. Rosan memandang investasi tersebut sebagai langkah rasional mengingat jumlah jemaah haji dan umrah asal Indonesia mencapai jutaan orang setiap tahun. Dengan kepemilikan aset sendiri, pemerintah memiliki peluang besar menekan biaya logistik dan akomodasi, sekaligus meningkatkan efisiensi penyelenggaraan haji dalam jangka panjang.

Momentum Ramadhan 1447 Hijriah akhirnya tercatat sebagai fase awal perubahan besar dalam pengelolaan haji nasional. Pengamanan tanah strategis di Mekkah menandai hadirnya negara secara lebih tegas dalam melayani ibadah umat, tidak lagi sebatas regulator, tetapi sebagai pemilik infrastruktur pelayanan yang menentukan standar dan kualitas layanan jemaah.

Melalui Kampung Haji Indonesia, pemerintah membuka jalan bagi sistem penyelenggaraan haji yang lebih terukur, efisien, dan berpihak pada kenyamanan jamaah sejak keberangkatan hingga kepulangan.

Proyek tersebut tidak hanya mencerminkan keberhasilan diplomasi dan investasi lintas negara, tetapi juga menegaskan arah kebijakan pemerintah yang menempatkan martabat jemaah sebagai inti pelayanan publik lintas generasi, sekaligus warisan tata kelola ibadah yang lebih berdaulat bagi masa depan Indonesia. (*)

Pengamat Kebijakan Publik

Oleh: Aulia Sofyan Harahap

Ramadhan 1447 Hijriah menjadi penanda awal langkah strategis pemerintah dalam membenahi layanan ibadah haji secara fundamental. Di bulan penuh berkah tersebut, Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto resmi mencatat sejarah sebagai negara pertama yang memperoleh izin kepemilikan lahan dan properti di Kota Mekkah dan Madinah. Keputusan tersebut tidak hanya bermakna simbolik, tetapi juga menegaskan arah kebijakan negara untuk menghadirkan pelayanan haji yang lebih bermartabat, mandiri, dan berkelanjutan.

Langkah tersebut diwujudkan melalui pembelian lahan dan hotel di kawasan strategis Mekkah untuk pembangunan Kampung Haji Indonesia. Pemerintah melalui Badan Pengelola Investasi Danantara berhasil memenangkan proses lelang atas lahan seluas sekitar lima hektare serta Hotel Novotel Thakher Makkah yang berlokasi kurang lebih 2,5 kilometer dari Masjidil Haram.

Kepemilikan tersebut dimungkinkan seiring berlakunya regulasi baru Arab Saudi pada awal 2026 yang membuka ruang kepemilikan asing terbatas di kawasan suci, dengan Indonesia menjadi pelopor pemanfaatannya.

Menteri Agama Nasaruddin Umar menilai pencapaian tersebut sebagai keistimewaan yang belum pernah diberikan kepada negara lain. Menurutnya, Presiden Prabowo secara langsung menyampaikan kepada para tokoh agama Islam bahwa hingga saat itu tidak ada satu pun negara yang memperoleh kesempatan serupa dari Kerajaan Arab Saudi.

Nasaruddin juga menekankan bahwa kedekatan hubungan Presiden Prabowo dengan Putra Mahkota Arab Saudi, Muhammad bin Salman, menjadi faktor penting yang membuka peluang strategis tersebut. Relasi bilateral yang erat itu dinilai mampu melampaui sekat regulasi yang selama ini membatasi kepemilikan properti asing di Mekkah dan Madinah.

Dalam rencana jangka panjang, Kampung Haji Indonesia tidak hanya berdiri di atas lahan lima hektare yang telah diakuisisi, tetapi diproyeksikan berkembang hingga mencakup area sekitar 60 hektare.

Kawasan tersebut dirancang berada dalam radius 1–3 kilometer dari Masjidil Haram dan akan dilengkapi terowongan penghubung guna memudahkan mobilitas jemaah. Konsep tersebut mencerminkan upaya negara menghadirkan layanan yang manusiawi, efisien, serta ramah bagi jemaah lansia dan berisiko tinggi.

Dari perspektif investasi dan pengelolaan aset, Danantara memandang proyek tersebut sebagai terobosan besar dalam pelayanan publik lintas negara. Chief Investment Officer Danantara, Pandu Sjahrir, memaparkan bahwa Kompleks Haji Indonesia dirancang agar jemaah asal Tanah Air dapat merasa aman dan nyaman layaknya berada di rumah sendiri. Dengan jumlah jemaah haji dan umrah Indonesia yang terbesar di dunia, kehadiran kawasan khusus tersebut dinilai sebagai kebutuhan strategis yang selama ini tertunda.

Pandu juga melihat Kampung Haji bukan sekadar fasilitas ibadah, melainkan instrumen diplomasi kultural yang memperkenalkan keramahan Indonesia di pusat spiritual umat Islam dunia.

Menurutnya, proyek tersebut menghadirkan manfaat ganda karena menjalankan fungsi pelayanan publik sekaligus menciptakan nilai ekonomi jangka panjang. Investasi Danantara di sektor tersebut bahkan disebut sebagai salah satu investasi asing terbesar di sektor real estate Arab Saudi pada 2025, membuka babak baru peran Indonesia dalam ekosistem ekonomi Tanah Suci.

Selain hotel yang telah diakuisisi dengan kapasitas 1.461 kamar, pemerintah merencanakan pembangunan 13 menara tambahan. Jika seluruh tahap pembangunan rampung, Kompleks Haji Indonesia akan memiliki total 6.025 kamar yang mampu menampung puluhan ribu jemaah. Fasilitas pendukung seperti klinik kesehatan, area makan khas Indonesia, serta ruang ibadah dirancang terintegrasi demi menunjang kenyamanan dan efisiensi layanan.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan bahwa keberhasilan tersebut merupakan buah langsung dari diplomasi Presiden Prabowo dengan Kerajaan Arab Saudi. Menurutnya, perubahan kebijakan Saudi yang mengizinkan suatu negara memiliki aset properti di wilayahnya untuk pertama kali menunjukkan tingkat kepercayaan yang tinggi terhadap Indonesia. Akuisisi Hotel Novotel Thakher Makkah dipandang sebagai fondasi awal kehadiran permanen negara di jantung Tanah Suci.

Dalam konteks Ramadhan, langkah tersebut memiliki makna reflektif sekaligus transformatif. Bulan suci tidak hanya menjadi momentum spiritual, tetapi juga titik tolak kebijakan negara yang berpihak pada kepentingan jemaah secara nyata. Kepemilikan lahan di Mekkah menandai pergeseran paradigma dari ketergantungan pada sewa musiman menuju pengelolaan aset jangka panjang yang lebih efisien dan berdaulat.

Ke depan, keberadaan Kampung Haji Indonesia diharapkan mampu menekan biaya logistik, meningkatkan standar kenyamanan, serta memperkuat martabat jemaah Indonesia di Tanah Suci melalui pengelolaan fasilitas yang terintegrasi dan berorientasi jangka panjang.

Kepemilikan aset tersebut memberi ruang bagi negara untuk mengatur layanan haji secara lebih mandiri, mulai dari akomodasi, kesehatan, hingga konsumsi, tanpa sepenuhnya bergantung pada mekanisme sewa musiman yang selama ini rentan fluktuasi harga dan keterbatasan kualitas.

Ramadhan 1447 Hijriah pun tercatat bukan sekadar bulan ibadah, melainkan awal sejarah baru kehadiran negara dalam melayani rukun Islam kelima secara lebih bermakna, berdaulat, dan berkelanjutan, sekaligus menegaskan komitmen pemerintah menempatkan kepentingan jemaah sebagai pusat kebijakan publik lintas generasi. (*)

Pengamat Kebijakan Publik – Lembaga Kajian Kebijakan Publik Bentang Nusantara

Jakarta – Pemerintah memperkuat agenda ketahanan energi di Papua melalui dua pendekatan utama, yakni pengembangan energi baru terbarukan berbasis komoditas pertanian lokal serta peningkatan investasi sektor hulu minyak dan gas bumi (migas).

Langkah ini dinilai penting untuk memperluas sumber pasokan energi nasional sekaligus mendorong kontribusi kawasan timur Indonesia dalam mendukung kebutuhan energi jangka panjang.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mendorong pengembangan komoditas pertanian di Papua yang berpotensi menjadi bahan baku energi terbarukan. Komoditas seperti singkong dan tebu dipandang dapat diolah menjadi bioetanol sebagai bahan bakar alternatif pengganti bahan bakar minyak (BBM).

Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM, Eniya Listiani Dewi, mengatakan target produksi bahan baku bioetanol nasional dari berbagai sumber, termasuk Papua, diproyeksikan dapat mencapai 300 ribu kiloliter (KL) per tahun.

“Kalau yang Papua itu, informasi yang disampaikan ke kami, targetnya adalah membuat 300 ribu kiloliter per tahun,” ujar Eniya.

Namun, Eniya menjelaskan bahwa pengembangan produksi bioetanol di Papua masih berada dalam tahap awal, dengan fokus pada pembibitan dan pengembangan tanaman sebagai fondasi penyediaan bahan baku.

“Tetapi kan bahan bakunya sekarang baru bibit, baru pembibitan yang diperbanyak, diperluas seperti itu, masih jauh sih. Kalau itu masih jauh,” tambahnya.

Selain Papua, pemerintah juga berupaya mengoptimalkan pasokan bahan baku bioetanol dari wilayah lain di luar Pulau Jawa. Kebijakan ini ditujukan agar produksi lebih merata dan biaya logistik dapat ditekan.

“Sumber di luar Jawa harus diperkuat, pabrik biotanol juga nanti harus banyak di luar Jawa. Karena kita menginginkan, nanti kan distribusi logistik segala macam itu sangat memakan biaya logistik tinggi. Nah pentahapannya itu ada di daerah yang ada sumbernya juga. Yang dimandatorikan itu di daerah yang ada sumbernya,” jelas Eniya.

Di sisi lain, penguatan ketahanan energi Papua juga didorong melalui investasi sektor hulu migas. Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya menyatakan dukungan terhadap rencana investasi RH Petrogas Companies in Indonesia, yang diharapkan dapat meningkatkan produksi sekaligus memperkuat penerimaan negara maupun daerah melalui skema Dana Bagi Hasil (DBH).

Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Energi dan Sumber Daya Mineral Papua Barat Daya, Suroso, berharap kegiatan usaha hulu migas tersebut dapat berjalan optimal.

“Kami berharap aktivitas usaha hulu migas Petrogas dapat berjalan baik. Jika produksi berjalan optimal, tentu akan berdampak pada penerimaan negara maupun daerah melalui skema bagi hasil migas,” pungkas Suroso. #

Jakarta – Pemerintah terus memperkuat langkah menuju kemandirian energi nasional dengan menjadikan Papua sebagai salah satu pilar utama pengembangan ketahanan energi. Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa Papua memiliki potensi sumber daya energi yang sangat besar dan strategis, baik dari energi terbarukan maupun sektor minyak dan gas bumi, yang harus dikelola untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

“Saya kira Papua punya sumber energi yang sangat baik dan Menteri ESDM juga sudah merancang bahwa daerah-daerah Papua harus menikmati hasil daripada energi yang diproduksi di Papua,” ujar Presiden Prabowo.

Presiden menekankan bahwa pembangunan energi di Papua tidak hanya berorientasi pada produksi, tetapi juga pada pemerataan manfaat bagi masyarakat. Pemerintah mendorong pemanfaatan energi terbarukan seperti tenaga surya dan tenaga air sebagai solusi berkelanjutan, khususnya bagi wilayah terpencil yang selama ini bergantung pada distribusi BBM dengan biaya tinggi.

“Kalau ada tenaga surya dan tenaga air, tidak perlu kirim-kirim BBM mahal-mahal dari daerah-daerah lain,” tegas Presiden.

Selain itu, pemerintah juga mengarahkan pengembangan bahan bakar nabati berbasis sumber daya lokal sebagai bagian dari strategi swasembada energi dan pangan nasional. Presiden Prabowo menyebut kemandirian energi akan memperkuat ketahanan fiskal negara, mengingat nilai impor BBM yang masih mencapai ratusan triliun rupiah setiap tahun.

“Bayangkan kalau kita bisa potong setengah saja, ratusan triliun itu bisa dialihkan untuk pembangunan daerah, termasuk di Papua,” ujarnya.

Komitmen tersebut mendapat dukungan kuat dari pemerintah daerah. Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya menyambut positif rencana investasi sektor hulu migas oleh RH Petrogas Companies in Indonesia yang dinilai mampu memperkuat ketahanan energi sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

“Kami berharap aktivitas usaha hulu migas Petrogas dapat berjalan baik. Jika produksi berjalan optimal, tentu akan berdampak pada penerimaan negara maupun daerah melalui skema bagi hasil migas, serta memberi manfaat nyata bagi masyarakat,” kata Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Energi dan Sumber Daya Mineral Papua Barat Daya, Suroso.

Sementara itu, General Manager Operations RH Petrogas Companies in Indonesia, Alfian Telaumbanua, menegaskan bahwa koordinasi dengan pemerintah daerah merupakan bagian penting dalam mendukung peningkatan produksi energi nasional. “Ini merupakan bagian dari kerja sama berkelanjutan guna memastikan kelancaran operasi migas serta mendukung ketahanan energi, khususnya di Papua Barat Daya,” ujarnya.

Di sektor energi terbarukan, Kementerian ESDM menargetkan pengembangan bioetanol dari Papua sebagai sumber energi masa depan. Direktur Jenderal EBTKE, Eniya Listiani Dewi, menyatakan bahwa Papua diproyeksikan menjadi salah satu kontributor penting produksi bioetanol nasional. “Target yang disampaikan ke kami, Papua diarahkan mampu memproduksi hingga 300 ribu kiloliter per tahun,” ujarnya.

Dengan sinergi kuat antara pemerintah pusat, daerah, dan pelaku usaha, Papua diyakini akan tampil sebagai motor baru ketahanan energi nasional sekaligus simbol pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan di kawasan timur Indonesia.

Oleh : Yohanes Wandikbo )*

Upaya pemerintah memperkuat ketahanan energi nasional semakin menunjukkan arah yang komprehensif dan berkeadilan, salah satunya melalui fokus pembangunan energi di Papua. Kawasan timur Indonesia ini tidak lagi dipandang semata sebagai wilayah pinggiran, melainkan sebagai bagian strategis dari masa depan energi nasional. Dengan kekayaan sumber daya alam, potensi pertanian, serta cadangan migas yang masih menjanjikan, Papua memiliki peran penting dalam menopang kebutuhan energi jangka panjang Indonesia. Kebijakan pemerintah yang memadukan pengembangan energi baru terbarukan dan penguatan sektor hulu migas mencerminkan keseriusan negara dalam membangun sistem energi yang berkelanjutan, inklusif, dan berdaulat.

Ketahanan energi Papua ditempuh melalui dua pendekatan utama. Pertama, pengembangan energi baru terbarukan berbasis komoditas pertanian lokal seperti singkong dan tebu. Kedua, peningkatan investasi di sektor hulu minyak dan gas bumi untuk menjaga kesinambungan pasokan energi fosil nasional. Kedua pendekatan ini saling melengkapi. Energi terbarukan menjadi fondasi transisi energi jangka panjang, sementara migas tetap berperan penting sebagai penyangga kebutuhan energi nasional dalam masa peralihan.

Dorongan Presiden Prabowo Subianto agar Papua menjadi salah satu sentra pengembangan bahan baku energi terbarukan mencerminkan visi pembangunan yang terintegrasi antara ketahanan energi dan penguatan ekonomi rakyat. Komoditas pertanian yang selama ini menjadi tumpuan ekonomi lokal diarahkan naik kelas sebagai bagian dari rantai pasok energi nasional. Singkong dan tebu, misalnya, memiliki potensi besar untuk diolah menjadi bioetanol sebagai bahan bakar alternatif pengganti BBM. Pendekatan ini bukan hanya soal energi, tetapi juga menciptakan nilai tambah ekonomi, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua.

Kebijakan tersebut mendapat dukungan teknokratik dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi Kementerian ESDM, Eniya Listiani Dewi, menyampaikan bahwa pemerintah menargetkan produksi bahan baku bioetanol nasional dari berbagai daerah, termasuk Papua, dapat mencapai ratusan ribu kiloliter per tahun. Proyeksi tersebut menunjukkan bahwa Papua telah masuk dalam perencanaan energi nasional secara serius, bukan sekadar wacana. Pemerintah memahami bahwa membangun industri bioetanol membutuhkan tahapan yang realistis, dimulai dari pembibitan, perluasan lahan, hingga penguatan ekosistem industri pendukung.

Dalam pandangan Direktur Jenderal EBTKE Kementerian ESDM, Eniya Listiani Dewi, pengembangan bioetanol di Papua saat ini memang masih berada pada fase awal, dengan fokus pada penyediaan bahan baku melalui pembibitan dan pengembangan tanaman. Namun tahapan ini justru menjadi fondasi penting agar pembangunan industri bioenergi berjalan berkelanjutan dan tidak mengorbankan aspek lingkungan maupun sosial. Pemerintah memilih langkah bertahap dan terukur agar investasi yang masuk benar-benar memberikan manfaat jangka panjang bagi daerah.

Lebih jauh, kebijakan pengembangan bioetanol juga diarahkan agar tidak terpusat di Pulau Jawa. Pemerintah mendorong penguatan sumber bahan baku dan pembangunan pabrik di luar Jawa, termasuk di Papua, guna menekan biaya logistik dan menciptakan pemerataan pembangunan. Dalam kerangka ini, Papua tidak hanya menjadi pemasok bahan mentah, tetapi juga berpotensi menjadi pusat industri energi terbarukan yang terintegrasi. Strategi ini sejalan dengan agenda pemerataan ekonomi dan penguatan kawasan timur Indonesia sebagai motor pertumbuhan baru.

Di sisi lain, penguatan ketahanan energi Papua juga ditempuh melalui optimalisasi sektor hulu migas. Investasi di sektor ini tetap dibutuhkan untuk menjaga stabilitas pasokan energi nasional sekaligus meningkatkan penerimaan negara. Pemerintah daerah pun menunjukkan dukungan terhadap rencana investasi migas yang dinilai dapat memberikan manfaat fiskal dan ekonomi bagi daerah. Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Energi dan Sumber Daya Mineral Papua Barat Daya, Suroso, menilai bahwa aktivitas usaha hulu migas memiliki potensi besar untuk meningkatkan penerimaan negara dan daerah melalui skema dana bagi hasil, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.

Pandangan Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Energi dan Sumber Daya Mineral Papua Barat Daya, Suroso tersebut sejalan dengan komitmen pemerintah pusat dalam menciptakan iklim investasi yang sehat dan berkelanjutan. Investasi migas tidak hanya diposisikan sebagai sumber pendapatan, tetapi juga sebagai sarana alih teknologi, peningkatan kapasitas tenaga kerja lokal, serta penguatan infrastruktur daerah. Dengan pengelolaan yang transparan dan akuntabel, sektor migas dapat menjadi instrumen pembangunan yang inklusif bagi Papua.

Sinergi antara energi terbarukan dan migas di Papua mencerminkan pendekatan kebijakan yang realistis dan adaptif. Pemerintah tidak terjebak pada dikotomi lama antara energi fosil dan energi bersih, melainkan memadukan keduanya dalam kerangka transisi energi yang berkeadilan. Papua, dengan segala potensinya, menjadi contoh bagaimana daerah dapat berkontribusi pada agenda nasional sekaligus memperoleh manfaat nyata dari kebijakan negara.

Ketahanan energi Papua pada akhirnya bukan hanya soal pasokan energi, tetapi juga tentang keadilan pembangunan, kedaulatan ekonomi, dan persatuan nasional. Dengan kebijakan yang konsisten, dukungan regulasi yang kuat, serta kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, dan pelaku usaha, Papua berpeluang besar menjadi salah satu pilar utama ketahanan energi Indonesia. Langkah-langkah yang ditempuh pemerintah hari ini menunjukkan bahwa pembangunan energi tidak lagi bersifat sentralistik, melainkan berakar pada potensi daerah dan kebutuhan rakyat. Inilah fondasi penting menuju kemandirian energi nasional yang tangguh dan berkelanjutan.

)* Penulis merupakan Pengamat Pembangunan Papua

Oleh : Loa Murib

Ketahanan energi nasional semakin menjadi isu strategis di tengah dinamika geopolitik global, fluktuasi harga energi, serta tuntutan transisi menuju energi yang lebih bersih. Dalam konteks tersebut, Papua tampil sebagai salah satu wilayah kunci yang memiliki posisi penting dalam peta energi Indonesia. Dengan kekayaan sumber daya alam, potensi energi terbarukan, dan cadangan minyak serta gas bumi yang masih menjanjikan, Papua tidak lagi dapat dipandang sebagai wilayah pinggiran, melainkan sebagai pilar masa depan kemandirian energi nasional. Arah kebijakan pemerintah yang menempatkan Papua sebagai bagian integral dari strategi ketahanan energi menunjukkan adanya perubahan paradigma pembangunan yang lebih berkeadilan dan berbasis potensi daerah.

Ketahanan energi Papua dibangun melalui pendekatan ganda yang saling melengkapi. Di satu sisi, pemerintah mendorong percepatan pengembangan energi baru terbarukan. Di sisi lain, sektor hulu migas tetap dioptimalkan untuk menjaga stabilitas pasokan energi nasional. Pendekatan ini mencerminkan sikap realistis dalam masa transisi energi, di mana energi fosil masih dibutuhkan sebagai penyangga sembari fondasi energi bersih diperkuat secara bertahap. Sinergi dua jalur ini menempatkan Papua sebagai laboratorium kebijakan energi nasional yang adaptif terhadap tantangan zaman.

Pengembangan energi terbarukan di Papua memiliki keunggulan komparatif karena bertumpu pada potensi lokal. Komoditas pertanian seperti singkong dan tebu diarahkan menjadi bahan baku bioetanol yang dapat menggantikan sebagian konsumsi bahan bakar minyak. Strategi ini tidak hanya menyasar aspek energi, tetapi juga menciptakan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat. Rantai pasok bioetanol membuka peluang kerja baru, meningkatkan produktivitas sektor pertanian, serta memperkuat ekonomi berbasis kampung dan distrik. Transformasi komoditas lokal menjadi sumber energi modern memperlihatkan bahwa ketahanan energi dapat berjalan seiring dengan pemberdayaan rakyat.

Presiden Prabowo Subianto menempatkan Papua sebagai salah satu sentra pengembangan energi nasional yang harus memberi manfaat langsung bagi masyarakat setempat. Dalam pandangannya, sumber daya energi Papua perlu dikelola agar hasilnya dinikmati daerah penghasil, sehingga pembangunan energi tidak sekadar berorientasi produksi, tetapi juga pemerataan kesejahteraan. Presiden juga menekankan pentingnya pemanfaatan tenaga surya dan tenaga air untuk menjawab tantangan wilayah terpencil yang selama ini bergantung pada pasokan BBM berbiaya tinggi. Arah kebijakan tersebut menunjukkan bahwa kemandirian energi dipandang selaras dengan efisiensi fiskal dan penguatan kapasitas daerah.

Dari sisi teknokratik, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral memandang Papua sebagai bagian serius dalam perencanaan bioetanol nasional. Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi, Eniya Listiani Dewi, melihat Papua memiliki peluang menjadi kontributor signifikan produksi bioetanol nasional dengan target ratusan ribu kiloliter per tahun. Penekanan pada tahapan pembibitan, penyediaan bahan baku, dan pembangunan ekosistem industri menunjukkan bahwa pemerintah mengedepankan pendekatan bertahap dan berkelanjutan. Langkah ini penting agar pengembangan bioenergi tidak menimbulkan tekanan lingkungan atau konflik sosial, melainkan tumbuh sebagai industri yang sehat.

Kebijakan desentralisasi lokasi industri bioetanol juga memperlihatkan komitmen pemerataan pembangunan. Selama ini, industri energi kerap terpusat di Pulau Jawa, menyebabkan ketimpangan nilai tambah antarwilayah. Dengan mendorong pembangunan pabrik dan sumber bahan baku di Papua, biaya logistik dapat ditekan sekaligus menciptakan pusat pertumbuhan baru di kawasan timur Indonesia. Papua tidak lagi sekadar pemasok bahan mentah, tetapi berpeluang menjadi pusat industri energi terbarukan yang terintegrasi dari hulu ke hilir.

Sementara itu, sektor hulu migas tetap memegang peran strategis. Investasi di sektor ini diperlukan untuk menjaga pasokan energi nasional dan meningkatkan penerimaan negara. Pemerintah daerah di Papua Barat Daya menunjukkan sikap terbuka terhadap investasi migas karena dinilai memberi dampak fiskal dan ekonomi. Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Energi dan Sumber Daya Mineral Papua Barat Daya, Suroso, menilai aktivitas hulu migas berpotensi meningkatkan penerimaan daerah melalui dana bagi hasil sekaligus menggerakkan ekonomi lokal. Pandangan tersebut memperlihatkan bahwa sektor migas masih relevan sebagai instrumen pembangunan daerah selama dikelola secara transparan dan akuntabel.

Pada akhirnya, ketahanan energi Papua tidak semata berbicara mengenai produksi dan pasokan, melainkan juga menyangkut keadilan pembangunan. Ketika daerah penghasil memperoleh manfaat nyata, rasa memiliki terhadap agenda nasional akan semakin kuat. Energi menjadi jembatan yang menghubungkan kepentingan pusat dan daerah dalam kerangka persatuan nasional. Papua berpeluang menjadi contoh bagaimana pengelolaan sumber daya alam dapat diarahkan untuk memperkuat kedaulatan ekonomi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Konsistensi kebijakan, kepastian regulasi, dan kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, serta pelaku usaha menjadi kunci keberhasilan. Ketahanan energi Papua adalah investasi strategis bagi masa depan Indonesia. Dari tanah yang kaya sumber daya ini, fondasi kemandirian energi nasional dapat dibangun secara bertahap namun pasti. Jika arah kebijakan ini terus dijaga, Papua tidak hanya menjadi lumbung energi, tetapi juga simbol bahwa pembangunan yang berkeadilan dapat diwujudkan melalui tata kelola energi yang visioner, inklusif, dan berkelanjutan.

*Penulis adalah Mahasiswa Papua di Jawa Timur

Jakarta — Presiden Republik Indonesia menegaskan komitmen kuat pemerintah terhadap pelestarian lingkungan melalui rencana peluncuran Gerakan Indonesia ASRI, singkatan dari aman, sehat, resik, dan indah.

Penegasan tersebut disampaikan Presiden RI, Prabowo Subianto, dalam taklimat pada Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026. Dalam forum tersebut, Presiden menekankan bahwa persoalan sampah nasional harus ditangani secara serius dan terintegrasi, melibatkan seluruh tingkatan pemerintahan serta partisipasi aktif masyarakat.

Rencana peluncuran Gerakan Indonesia ASRI disebut sebagai langkah konkret untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan tertata sebagai bagian dari disiplin nasional menjaga ruang hidup bersama.

“Resik saya tanya artinya apa? Artinya bersih, tertib, dan sebagainya. Ini hanya suatu katakanlah nama, tapi wujudnya tadi, semua instansi pemerintahan harus memimpin korve. Anak sekolah enggak apa-apa. Pagi-pagi 10 menit, 15 menit, setengah jam. Kalau ratusan ribuan itu, cepat itu,” ucap Presiden.

Gerakan Indonesia ASRI dirancang sebagai pendekatan menyeluruh untuk menata lingkungan permukiman, kawasan perkotaan, hingga wilayah pedesaan agar lebih tertib, bersih, dan layak huni. Melalui gerakan ini, pemerintah mendorong perubahan pola pikir dan perilaku masyarakat terhadap lingkungan, dari yang bersifat reaktif menjadi preventif dan berkelanjutan.

Peluncuran Gerakan Indonesia ASRI juga mencerminkan kesadaran nasional akan tantangan lingkungan yang semakin kompleks, mulai dari persoalan sampah rumah tangga, sanitasi, pencemaran air dan udara, hingga penurunan kualitas ruang terbuka hijau.

Pemerintah menilai bahwa persoalan-persoalan tersebut tidak dapat diselesaikan secara sektoral atau sesaat, melainkan membutuhkan kolaborasi lintas kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, dunia usaha, serta keterlibatan langsung masyarakat sebagai pelaku utama perubahan.

Inisiatif ini menjadi penanda penting bahwa agenda pembangunan nasional tidak hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi dan infrastruktur, tetapi juga pada keberlanjutan lingkungan hidup serta kualitas ruang hidup masyarakat di seluruh wilayah Indonesia.

Dukungan terhadap peluncuran gerakan ini juga datang dari parlemen. Anggota Komisi XII DPR RI, Meitri Citra Wardani, menyatakan kesiapan untuk melakukan fungsi pengawasan agar pelaksanaan Gerakan Indonesia ASRI berjalan selaras dengan tujuan nasional yang telah ditetapkan. Menurutnya, gerakan ini memiliki potensi besar untuk menjadi titik temu antara kebijakan lingkungan hidup dan pemberdayaan masyarakat secara luas.

“Gerakan Indonesia ASRI bukan sekadar aksi bersih-bersih atau korve rutin. Ini adalah momentum emas untuk menyinkronkan program pemberdayaan masyarakat di Kementerian Lingkungan Hidup dengan target besar Presiden. Kita harus memastikan budaya bersih ini didukung oleh ketersediaan infrastruktur pengolahan sampah yang memadai di tingkat bawah,” ujar Meitri.****

Bogor – Presiden Prabowo Subianto memperkenalkan Gerakan Indonesia ASRI (Aman, Sehat, Resik, Indah) sebagai inisiatif nasional untuk mendukung penanganan sampah dan penataan lingkungan.

Gagasan tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Dalam arahannya, Presiden menjelaskan bahwa Gerakan Indonesia ASRI diarahkan untuk mendorong keterlibatan instansi pemerintah serta masyarakat dalam membangun kebiasaan menjaga kebersihan lingkungan secara rutin.

Presiden menekankan bahwa gerakan tersebut dapat diwujudkan melalui langkah sederhana yang dilakukan secara kolektif.

“Resik saya tanya artinya apa? Artinya bersih, tertib, dan sebagainya. Ini hanya suatu, katakanlah, nama, tapi wujudnya tadi, semua instansi pemerintahan harus memimpin korve. Anak sekolah enggak apa-apa. Pagi-pagi 10 menit, 15 menit, setengah jam. Kalau ratusan ribuan itu, cepat itu,” ucap Presiden.

Presiden juga menyoroti persoalan sampah yang dinilai semakin krusial di berbagai daerah. Ia menyebutkan proyeksi bahwa hampir seluruh tempat pembuangan akhir (TPA) di Indonesia berpotensi mengalami kelebihan kapasitas dalam beberapa tahun mendatang.

“Sampah ini menjadi masalah, diproyeksi hampir semua TPA sampah akan mengalami overcapacity pada tahun 2028, bahkan lebih cepat,” katanya.

Sebagai bagian dari langkah penanganan, pemerintah menargetkan pembangunan 34 proyek waste to energy di 34 kota pada tahun 2026. Presiden menyebut program tersebut diharapkan dapat mengurangi beban sampah di TPA sekaligus menghasilkan energi bagi masyarakat.

“Sampah itu bencana, sampah itu penyakit. Kita akan berbuat, kita akan dukung, Saudara-saudara. Ini 34, kita segera mulai. Begitu ada uang, kita arahkan ke sini juga. Bagaimana kita mau jual, kita mau harapkan pariwisata, kalau lingkungan kita enggak benar, jorok, kotor,” ujar Presiden.

Selain itu, Presiden turut memperkenalkan gagasan proyek “gentengisasi” sebagai upaya memperindah kawasan permukiman. Menurut Presiden, penggunaan atap seng yang meluas membuat lingkungan terlihat kurang rapi serta menimbulkan panas bagi penghuni.

“Seng ini panas untuk penghuni, Seng ini juga berkarat. Jadi tidak mungkin Indonesia indah kalau semua genteng dari seng,” ucap Presiden.

Sementara itu, Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan Baktiar Najamudin menyatakan dukungan terhadap Gerakan Indonesia ASRI.

Ia menilai program tersebut selaras dengan agenda Green Village yang sedang dijalankan DPD RI bersama Kementerian Desa dan Daerah Tertinggal.

“Kita patut mengapresiasi dan dendukung upaya Presiden Prabowo yang secara khusus memberikan perhatian pada isu sampah. Bagi kami, sampah adalah isu sosial yang potensial jika kita kelola bersama dengan pendekatan teknologi,” pungkas Sultan. #