Jakarta, Pemerintah memastikan stabilitas ekonomi nasional tetap terjaga di tengah dinamika global, salah satunya melalui pengendalian nilai tukar rupiah yang dilakukan secara terukur dan berkelanjutan. Di tengah tekanan eksternal seperti ketidakpastian geopolitik, fluktuasi harga komoditas, serta kebijakan moneter ketat di negara maju, nilai tukar rupiah dinilai masih berada dalam koridor yang aman dan mencerminkan fundamental ekonomi yang kuat.

Stabilitas nilai tukar menjadi salah satu indikator penting dalam menjaga kepercayaan pasar dan pelaku usaha. Pemerintah bersama Bank Indonesia terus memperkuat koordinasi kebijakan fiskal dan moneter guna memastikan volatilitas nilai tukar dapat dikelola dengan baik. Langkah-langkah stabilisasi dilakukan tidak hanya melalui intervensi pasar valuta asing, tetapi juga melalui penguatan cadangan devisa dan pengelolaan arus modal yang lebih adaptif terhadap dinamika global.

Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun mengatakan Pertumbuhan ekonomi berada pada tren stabil di kisaran 4,8-5 persen secara tahunan, dengan inflasi yang terkendali. Cadangan devisa Indonesia juga menunjukkan kekuatan, didukung oleh surplus transaksi berjalan dan neraca perdagangan yang positif.

“Fundamental kita kuat. Yang terjadi adalah sentimen yang harus diperkuat kepada pasar,” ungkap Misbakhun

Fundamental ekonomi domestik yang relatif solid turut menopang pergerakan rupiah. Pertumbuhan ekonomi yang terjaga, inflasi yang terkendali, serta kinerja ekspor yang masih positif menjadi faktor penyangga utama stabilitas nilai tukar.

“Pemerintah terus mendorong diversifikasi pasar ekspor dan penguatan industri dalam negeri untuk mengurangi ketergantungan terhadap faktor eksternal tertentu,” imbuhnya.

Sementara itu, Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan pemerintah berkomitmen menjaga disiplin anggaran dengan tetap mengedepankan belanja produktif. Fokus diarahkan pada program-program strategis yang memiliki dampak langsung terhadap daya beli masyarakat, penciptaan lapangan kerja, serta peningkatan kapasitas ekonomi nasional.

“Dengan pengelolaan fiskal yang prudent dan kredibel, stabilitas makroekonomi dapat terus dijaga tanpa mengorbankan momentum pertumbuhan ekonomi,” katanya.

Pemerintah juga menegaskan bahwa stabilitas nilai tukar bukanlah tujuan akhir, melainkan bagian dari upaya menciptakan iklim ekonomi yang aman dan kondusif. Nilai tukar yang terkendali memberikan kepastian bagi dunia usaha dalam menyusun perencanaan investasi dan produksi, sekaligus melindungi masyarakat dari lonjakan harga barang impor yang berpotensi memicu inflasi.

Ke depan, pemerintah akan terus meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai risiko global dengan memperkuat sinergi kebijakan lintas sektor. Dengan langkah antisipatif dan komunikasi kebijakan yang jelas, pemerintah optimistis stabilitas nilai tukar dapat terus dijaga, sehingga perekonomian nasional tetap aman, resilien, dan mampu tumbuh secara berkelanjutan di tengah tantangan global yang terus berkembang.

Oleh: Aulia Dana Utami *)

Stabilitas nilai tukar rupiah menjadi salah satu indikator utama ketahanan ekonomi nasional. Ketika rupiah terjaga, kepercayaan pelaku usaha meningkat, inflasi dapat dikendalikan, dan aktivitas ekonomi masyarakat berlangsung dengan lebih aman dan terukur. Di tengah dinamika global yang penuh ketidakpastian, upaya pemerintah dalam menjaga stabilitas rupiah perlu didukung oleh penguatan ekonomi domestik, khususnya di tingkat daerah. Perekonomian daerah yang sehat dan produktif menjadi bantalan penting agar tekanan eksternal tidak berdampak signifikan terhadap kehidupan ekonomi masyarakat.

Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto telah menetapkan arah pembangunan nasional melalui Asta Cita sebagai panduan strategis lima tahun ke depan. Target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen, peningkatan kesejahteraan masyarakat, pengendalian inflasi, peningkatan Indeks Pembangunan Manusia, serta penguatan ketahanan pangan dan energi menuntut sinergi kuat antara pemerintah pusat dan daerah. Dalam konteks ini, peran pemerintah daerah menjadi sangat vital karena langsung bersentuhan dengan pengelolaan potensi ekonomi lokal dan pelayanan publik.

Wakil Menteri Dalam Negeri Akhmad Wiyagus menekankan bahwa Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) memiliki peran strategis dalam mendorong perekonomian daerah sekaligus mendukung target pembangunan nasional. BUMD tidak hanya berfungsi sebagai entitas bisnis, tetapi juga sebagai instrumen kebijakan ekonomi daerah yang berorientasi pada pelayanan publik, penguatan sektor produktif, dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dengan PAD yang kuat, pemerintah daerah memiliki kapasitas fiskal yang lebih besar untuk menjaga stabilitas ekonomi, termasuk dalam menghadapi fluktuasi nilai tukar dan tekanan inflasi.

Akhmad Wiyagus juga menegaskan bahwa pengelolaan BUMD harus dilakukan secara berkelanjutan dan profesional. BUMD dituntut memiliki kondisi keuangan yang sehat, mampu berinovasi, menangkap peluang usaha, serta menjalankan visi strategis pemerintah daerah. Selain itu, penguatan kualitas sumber daya manusia, penerapan digitalisasi, serta perluasan jejaring kerja sama dan investasi menjadi langkah penting agar BUMD mampu beradaptasi dengan perkembangan ekonomi modern. BUMD yang dikelola dengan baik akan menciptakan efek berganda bagi perekonomian daerah, mulai dari penciptaan lapangan kerja hingga peningkatan aktivitas produksi dan distribusi.

Dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah, peran Bank Pembangunan Daerah menjadi sangat krusial. Sebagai bagian dari BUMD, BPD berfungsi sebagai perpanjangan tangan pemerintah daerah dalam memperkuat distribusi pembiayaan, mendukung dunia usaha, serta memperluas akses permodalan bagi UMKM. Penguatan permodalan BPD, penerapan tata kelola perusahaan yang baik, pengembangan teknologi informasi, serta peningkatan kapasitas organisasi dan sumber daya manusia akan memperkokoh sistem keuangan daerah. Sistem keuangan daerah yang solid berkontribusi langsung pada stabilitas moneter nasional dan membantu menjaga nilai rupiah tetap terkendali.

Selain sektor keuangan, penguatan ekonomi daerah juga sangat ditopang oleh sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Iman Adinugraha, menilai pembinaan ribuan desa wisata sebagai langkah strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Desa wisata terbukti mampu membuka lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta menggerakkan ekonomi rakyat secara langsung. Pengembangan desa wisata menciptakan sirkulasi ekonomi yang merata, memperkuat daya beli masyarakat, dan pada akhirnya berkontribusi terhadap stabilitas ekonomi nasional.

Sementara itu, transformasi struktur ekonomi daerah juga menjadi faktor kunci dalam menjaga ketahanan ekonomi jangka panjang. Wakil Gubernur Kalimantan Timur Seno Aji menyoroti pergeseran signifikan struktur ekonomi di daerahnya yang kini semakin bertumpu pada industri kreatif. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa sektor industri kreatif telah menjadi kontributor utama perekonomian Kalimantan Timur, melampaui sektor sumber daya alam. Pergeseran ini mencerminkan arah pembangunan yang lebih berkelanjutan dan tidak terlalu rentan terhadap fluktuasi harga komoditas global.

Pertumbuhan ekonomi kreatif yang ditopang oleh generasi muda, seni, budaya, dan UMKM menciptakan sumber-sumber pertumbuhan ekonomi baru yang lebih inklusif. Seno Aji menegaskan pentingnya penyediaan ruang-ruang kreatif yang dapat dimanfaatkan oleh anak muda dan pelaku UMKM. Dengan dukungan pemerintah daerah, potensi kreatif lokal dapat berkembang secara optimal dan memberikan kontribusi nyata terhadap perekonomian daerah. Ekonomi kreatif yang kuat akan memperluas basis ekonomi domestik dan memperkecil ketergantungan pada sektor ekstraktif.

Seluruh upaya tersebut menunjukkan bahwa menjaga rupiah bukan hanya tugas kebijakan moneter di tingkat pusat, tetapi juga membutuhkan penguatan fundamental ekonomi daerah. BUMD yang profesional, BPD yang kuat, desa wisata yang produktif, serta industri kreatif yang berkembang menjadi pilar utama dalam menciptakan ekonomi daerah yang tangguh. Ketika ekonomi daerah bergerak stabil dan inklusif, dampaknya akan terasa pada tingkat nasional berupa inflasi yang terkendali, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta kepercayaan pasar yang terjaga.

Dengan sinergi yang solid antara pemerintah pusat dan daerah, stabilitas rupiah dapat terus dipertahankan di tengah dinamika ekonomi global. Aktivitas ekonomi daerah pun tetap aman, berkelanjutan, dan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Inilah fondasi penting menuju pembangunan ekonomi nasional yang kuat, mandiri, dan berkeadilan.

)* penulis merupakan pengamat kebijakan ekonomi

Jakarta – Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, meminta masyarakat untuk tetap tenang dan tidak panik menyikapi pergerakan nilai tukar rupiah yang belakangan mendekati level Rp17.000 per dolar Amerika Serikat (AS).

Menurutnya, pelemahan tersebut lebih dipengaruhi oleh dinamika global, sementara fundamental ekonomi Indonesia tetap kuat dan terjaga.

Purbaya menegaskan bahwa nilai tukar rupiah pada dasarnya akan kembali mencerminkan kondisi fundamental ekonomi nasional.

“Rupiah kan akan tergantung pada fundamental ekonominya,” kata Purbaya.

Ia meyakini bahwa seiring membaiknya persepsi investor dan meningkatnya kepercayaan pasar, rupiah akan kembali menguat dalam waktu yang tidak terlalu lama.

Optimisme tersebut, lanjut Purbaya, ditopang oleh prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia yang dinilai semakin solid. Pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi ke depan diyakini akan mendorong masuknya aliran modal asing ke dalam negeri.

Hal ini tercermin dari pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang telah menembus level tertinggi sepanjang sejarah.

“Kalau indeks naik ke situ pasti ada flow asing masuk ke situ juga, kan? Nggak mungkin termasuk sendiri yang bisa mendorong itu ke level yang seperti itu,” jelasnya.

Purbaya menilai kondisi tersebut bersifat sementara dan akan diprediksi akan kembali menguat.

“Jadi tinggal tunggu waktu aja rupiahnya menguat juga. Karena suplai dolar akan bertambah,” ujarnya.

Dari sisi fundamental, pemerintah tetap optimistis terhadap kinerja ekonomi nasional. Pada 2026, Purbaya menargetkan pertumbuhan yang lebih tinggi, yakni mencapai 6%.

Sejumlah kebijakan pendukung telah disiapkan, mulai dari pelonggaran likuiditas, perbaikan iklim investasi, hingga penguatan kolaborasi antara kebijakan fiskal dan moneter.

“Nanti kalau begitu insaf juga langsung menguat lagi rupiah karena pondasi ekonominya kita akan jaga supaya semakin membaik ke depan pertumbuhan ekonomi akan semakin cepat Semakin cepat, semakin cepat.” Ujar Menkeu.

Sementara itu, pemerintah dan Bank Indonesia terus memperkuat koordinasi dalam menjaga stabilitas ekonomi.

Dalam pertemuan di Istana Negara, Rabu (21/1/2026), Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengundang Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo untuk membahas fluktuasi nilai tukar rupiah dan perkembangan ekonomi nasional.

Pertemuan tersebut juga dihadiri sejumlah anggota DPR sebagai bagian dari konsolidasi antarlembaga.

Gubernur BI, Perry Warjiyo menjelaskan bahwa tekanan terhadap rupiah dipicu oleh kombinasi faktor global dan domestik, termasuk ketidakpastian pasar keuangan internasional, ketegangan geopolitik, kebijakan tarif Presiden AS Donald Trump, serta tingginya imbal hasil US Treasury.

Namun demikian, dengan fundamental ekonomi yang kuat, koordinasi kebijakan yang erat, serta kepercayaan investor yang terus terjaga, pemerintah optimistis rupiah tetap berada dalam kondisi terkendali di tengah tekanan global yang meningkat.

[w.R]

Oleh: Alfin Ilham )*

Dengan jumlah penduduk yang telah mencapai sekitar 285 juta jiwa, sektor pangan menempati posisi strategis dalam agenda pembangunan nasional Indonesia. Ketersediaan pangan tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, tetapi juga menjadi pilar utama ketahanan nasional, stabilitas sosial, dan kesinambungan pertumbuhan ekonomi. Atas dasar itu, pemerintah menempatkan pengelolaan pangan sebagai sektor yang harus dikelola secara terencana, terintegrasi, dan berkelanjutan agar ketersediaan, keterjangkauan, serta keamanan pangan dapat terjamin di seluruh wilayah.

Presiden Prabowo Subianto secara konsisten menegaskan bahwa kemandirian bangsa merupakan fondasi utama pembangunan nasional, dengan swasembada pangan sebagai elemen sentralnya. Sejak awal masa pemerintahan, sektor pertanian dan pangan ditetapkan sebagai prioritas nasional untuk memperkuat ketahanan pangan, meningkatkan kesejahteraan petani, sekaligus menjaga keberlanjutan pembangunan ekonomi jangka panjang. Pendekatan yang diambil pemerintah tidak bersifat parsial, melainkan menyeluruh dari hulu hingga hilir, mencakup produksi, distribusi, pengolahan, hingga stabilitas harga.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam forum Road to Jakarta Food Security Summit ke-6 menjelaskan bahwa penguatan ketahanan pangan menjadi fondasi bagi sejumlah program strategis pemerintah. Salah satunya adalah Program Makan Bergizi Gratis yang didukung alokasi APBN hingga Rp335 triliun.

Program MBG ini dirancang dengan skema pembayaran di awal untuk menjaga kesinambungan produksi, mendorong partisipasi dunia usaha, serta menyalurkan stimulus ekonomi langsung ke tingkat akar rumput. Dampaknya tidak hanya memperkuat ketahanan pangan, tetapi juga menciptakan lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi sesuai target pemerintah.

Dari sisi produksi, kinerja sektor pangan nasional menunjukkan hasil yang signifikan. Produksi beras Indonesia pada 2025 tercatat mencapai 34,71 juta ton, salah satu yang tertinggi sepanjang sejarah. Pada level tersebut, terjadi surplus beras sekitar 3,52 juta ton, yang menjadi bantalan penting dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga.

Airlangga menilai capaian ini patut disyukuri karena di tengah dinamika harga, nilai tukar petani justru berada pada level tertinggi dalam beberapa tahun terakhir, menandakan peningkatan kesejahteraan di tingkat produsen.

Untuk menjaga kesinambungan capaian tersebut, pemerintah menyiapkan dukungan anggaran yang kuat pada 2026. Sebesar Rp164,4 triliun dialokasikan untuk peningkatan produksi pertanian dan stabilitas stok pangan, sementara Rp181,8 triliun disiapkan untuk pemberdayaan UMKM, terutama di wilayah perdesaan.

Dukungan anggaran ini diarahkan pada penguatan logistik, pelaksanaan Operasi Pasar Merah Putih, serta pengendalian inflasi pangan agar daya beli masyarakat tetap terjaga. Di saat yang sama, pemerintah juga mencermati ancaman perubahan iklim yang sempat menekan produksi padi pada 2024 akibat fenomena El Niño dan La Niña yang terjadi bersamaan.

Perhatian terhadap sektor pertanian menjadi krusial mengingat kontribusinya terhadap perekonomian nasional mencapai sekitar 14,35 persen dari Produk Domestik Bruto serta menyerap hampir 29 persen tenaga kerja atau sekitar 40,7 juta orang. Menyikapi tantangan tersebut, pemerintah mendorong berbagai program strategis, termasuk pengembangan food estate dan penerapan modern farming berbasis teknologi untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, serta mitigasi risiko iklim.

Selain produksi, pemerintah memberi perhatian serius pada persoalan logistik dan food loss. Kajian Bappenas menunjukkan bahwa food waste dan loss di Indonesia masih berada pada kisaran 23 hingga 48 juta ton per tahun. Angka tersebut mendorong pemerintah memperbaiki sistem logistik dan pemanfaatan hasil pangan agar lebih bernilai tambah. Upaya ini juga membuka ruang kolaborasi lintas sektor, termasuk dunia usaha melalui program tanggung jawab sosial perusahaan, sebagai bagian dari pembangunan sistem pangan yang efisien dan berkelanjutan.

Langkah konkret dari hulu ke hilir juga terlihat dalam percepatan program Swasembada Gula Nasional 2027. Pemerintah menargetkan perluasan areal tanam tebu di Jawa Barat seluas 10.000 hektare pada 2026, dengan Kabupaten Indramayu sebagai wilayah utama.

Staf Ahli Kementerian Pertanian, Nandang Sudrajat, menjelaskan bahwa penugasan ini merupakan hasil realokasi target nasional agar jadwal swasembada tetap terjaga. Perluasan lahan tersebut diproyeksikan meningkatkan luas kebun tebu Indramayu secara signifikan dan membuka peluang pembangunan pabrik gula baru untuk menyerap hasil panen secara optimal.

Untuk memastikan kesiapan dari sisi input produksi, pemerintah juga didukung oleh komitmen BUMN strategis. PT Pupuk Indonesia (Persero) mengambil langkah konkret dengan mengamankan pasokan bahan baku pupuk melalui kerja sama dengan perusahaan tambang fosfat asal Aljazair, Somiphos.

Direktur Utama Pupuk Indonesia, Rahmad Pribadi, menyampaikan bahwa kerja sama ini bertujuan menjamin keberlanjutan suplai rock phosphate sebagai bahan baku utama pupuk, sehingga kebutuhan petani dalam negeri dapat terpenuhi secara berkelanjutan. Melalui kesepakatan tersebut, Pupuk Indonesia memperoleh dukungan pasokan hingga 1 juta ton per tahun sekaligus membuka peluang investasi industri pupuk terintegrasi.

Rangkaian kebijakan dan langkah strategis ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam membangun ekosistem pertanian yang kuat dari hulu ke hilir. Dengan sinergi kebijakan, dukungan anggaran, peran dunia usaha, serta keberpihakan nyata kepada petani, swasembada pangan tidak hanya menjadi target jangka pendek, tetapi fondasi kokoh bagi kemandirian dan ketahanan nasional Indonesia ke depan.

Ke depan, pemerintah memastikan penguatan ekosistem pertanian akan terus dijalankan secara berkelanjutan melalui kebijakan yang adaptif, berbasis data, dan berpihak pada petani. Konsistensi ini diharapkan menjaga momentum swasembada pangan sekaligus memperkuat daya tahan ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute

Jakarta – Presiden Prabowo Subianto memuji kinerja tim pemerintahannya yang mampu mewujudkan swasembada beras nasional jauh lebih cepat dari target awal.

Target yang sebelumnya dipatok empat tahun, nyatanya dapat dicapai hanya dalam waktu satu tahun. Pernyataan itu disampaikan Presiden Prabowo saat berbicara di forum internasional World Economic Forum (WEF).

Ia mengungkapkan bahwa produksi beras Indonesia kini berada pada level tertinggi sepanjang sejarah.

“Saya memberi target empat tahun, tetapi tim saya mampu mencapainya dalam satu tahun,” ujar Prabowo.

Menurutnya, capaian tersebut menjadi bukti kerja keras dan keseriusan pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan nasional. Presiden Prabowo juga menyatakan optimisme bahwa dalam empat tahun ke depan Indonesia tidak hanya swasembada beras, tetapi juga pangan strategis lainnya.

“Saya yakin kita bisa mandiri pangan secara menyeluruh,” tegasnya.

Dukungan terhadap agenda swasembada pangan nasional tersebut terlihat nyata di daerah.

Gubernur Sulawesi Utara, Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus, menegaskan bahwa ketersediaan beras di Sulawesi Utara saat ini berada dalam kondisi aman.

“Beras kita tercukupi di Sulut. Kita juga rutin melakukan Gerakan Pangan Murah dan membagikan beras cadangan pemerintah, terutama saat menghadapi Natal dan Tahun Baru,” ujarnya.

Ia menambahkan, langkah antisipatif tersebut turut menekan laju inflasi. “Puji Tuhan, inflasi Sulut di tahun 2025 nomor tiga terendah di Indonesia. Ini hasil dari gerakan dan program yang kita lakukan bersama,” katanya.

Pemerintah provinsi juga berencana mendistribusikan kembali sekitar 2.000 hektare lahan pertanian serta menyalurkan bantuan alat dan sarana pertanian.

“Saya juga akan berikan lima pompa air agar saat musim kemarau nanti, panen kita tidak tergantung hujan,” jelas Gubernur Yulius, sembari mengingatkan petani agar tidak menimbun hasil panen.

Kontribusi pelaku usaha turut memperkuat upaya tersebut.

PT Global Nutri Agrinusa (GNA) melalui produk pupuk Suma memfasilitasi panen raya di Desa Gabus, Kabupaten Pati. Perwakilan PT GNA, Endah Sri Wahyuningati, menyatakan kegiatan ini selaras dengan upaya swasembada pangan.

“Produk kami hadir sebagai mitra yang akan berkolaborasi dengan prototipe pertanian yang selama ini sudah ada di lapangan,” ujarnya.

Ia menjelaskan, hasil ubinan menunjukkan produktivitas lahan mencapai lebih dari 10 ton per hektare.

“Yang terpenting, produk ini diaplikasikan secara benar, dan ketika ada kendala, PT GNA siap mendampingi serta memberikan solusi,” tutupnya. ***

Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa sektor pertanian menjadi salah satu bukti paling nyata keberhasilan kinerja pemerintah dalam menjaga ketersediaan pangan nasional.

Capaian tersebut dinilai tidak hanya memperkuat ketahanan pangan, tetapi juga membangun kepercayaan diri bangsa untuk berdiri di atas kaki sendiri.

Presiden menilai prestasi tim pertanian dan ekonomi patut diapresiasi karena menjadi fondasi penting bagi kedaulatan nasional.

“Saya kira harus diakui prestasi dan pekerjaan daripada tim ekonomi kita, tim pertanian kita membanggakan. Kita harus jadi bangsa yang percaya diri dan bangga dengan prestasi kita,” ujar Presiden.

Menurut Prabowo, keberhasilan sektor pertanian memiliki makna strategis karena tidak hanya berkaitan dengan produksi pangan, tetapi juga pembentukan mental bangsa yang kuat dan mandiri.

“Kita tidak boleh jadi bangsa yang rendah diri, merasa selalu tidak mampu bersaing. Di setiap bidang kehidupan kita harus menjadi bangsa yang kuat dan mampu berdiri di atas kaki kita sendiri,” tegasnya.

Presiden juga mengungkapkan bahwa target swasembada beras yang semula dirancang untuk dicapai dalam empat tahun, justru terealisasi hanya dalam satu tahun.

“Saya beri target kepada tim saya untuk swasembada beras dalam waktu empat tahun. Ternyata kita berhasil dalam satu tahun,” katanya.

Ia menilai keberhasilan tersebut lahir dari sinergi kabinet serta keberanian memangkas regulasi yang menghambat. Salah satu terobosan utama adalah reformasi tata kelola pupuk bersubsidi yang selama ini menjadi keluhan petani.

“Dulu ada 145 peraturan dan 13 tanda tangan. Bayangkan,” ujar Prabowo.

Pemerintah kemudian memangkas seluruh aturan tersebut. “Sekarang tidak perlu 13 tanda tangan, cukup satu instruksi. Pupuk langsung ke petani, cukup kartu penduduk dan persetujuan kepala desa,” jelasnya.

Sementara itu, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengapresiasi peran kepala daerah dalam mendukung swasembada pangan.

“Kami targetkan swasembada empat tahun, tapi karena dukungan bupati dan wali kota se-Indonesia, swasembada dicapai dalam satu tahun,” ujarnya.

Amran menegaskan Indonesia tidak akan melakukan impor beras. “Tidak boleh impor beras, kita sudah swasembada. Stok kita melimpah,” tegasnya.

Dukungan terhadap kebijakan pangan pemerintah juga datang dari 98 Resolution Network. Salah satu pemrakarsanya, Eli Salomo Sinaga, mengapresiasi Pemerintahan Prabowo-Gibran.

“Kita telah berhasil mencapai swasembada beras dalam waktu tidak kurang dari satu tahun. Kami optimis swasembada pangan nasional akan tercapai.” Ucapnya. ***

Oleh: Rahmi Sagita )*

Pemerintah Indonesia terus menegaskan komitmen kuat dalam mengantarkan bangsa menuju swasembada pangan yang berkelanjutan. Di tengah dinamika global yang diwarnai krisis pangan, konflik geopolitik, dan perubahan iklim, ketahanan pangan diposisikan sebagai fondasi utama kedaulatan nasional. Pendekatan ini mencerminkan kesadaran bahwa kemandirian pangan bukan sekadar agenda sektoral, melainkan strategi negara untuk menjaga stabilitas ekonomi dan sosial.

Presiden Prabowo Subianto sejak awal masa kepemimpinannya menempatkan swasembada pangan sebagai prioritas nasional. Pemerintah menilai bahwa capaian sektor pangan dalam satu tahun pemerintahan menunjukkan akselerasi yang melampaui target awal. Percepatan ini memperlihatkan efektivitas kebijakan terkoordinasi lintas kementerian dan lembaga dalam memperkuat sistem pangan nasional secara menyeluruh.

Arah kebijakan pangan juga dikaitkan langsung dengan visi besar pembangunan nasional. Swasembada pangan ditetapkan sebagai pilar utama Asta Cita Pemerintah, sejajar dengan Program Makan Bergizi Gratis, ketahanan energi berbasis biofuel, serta hilirisasi industri. Pemerintah melihat keterpaduan kebijakan ini sebagai jalan untuk membangun ekonomi yang kuat dari desa hingga pusat.

Komitmen terhadap kemandirian pangan semakin relevan di tengah tekanan global terhadap rantai pasok. Pemerintah menilai ketergantungan impor menjadi risiko strategis yang harus dikurangi secara bertahap dan terukur. Oleh karena itu, penguatan produksi dalam negeri dipandang sebagai langkah penting untuk menjaga daya tahan nasional menghadapi krisis apa pun.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menekankan bahwa sektor pangan merupakan prioritas utama dalam kebijakan ekonomi nasional. Pemerintah mencatat produksi beras nasional mencapai salah satu level tertinggi sepanjang sejarah. Lonjakan produksi ini menunjukkan keberhasilan kebijakan dalam meningkatkan produktivitas sekaligus memperkuat ketahanan pasokan.

Capaian produksi pangan juga dibarengi dengan upaya menjaga keseimbangan harga dan kesejahteraan petani. Pemerintah memandang stabilitas inflasi pangan sebagai prasyarat penting bagi stabilitas ekonomi. Pada saat yang sama, peningkatan Nilai Tukar Petani menunjukkan bahwa kebijakan yang dijalankan mampu memberikan dampak positif bagi pelaku utama sektor pertanian.

Keberlanjutan Program Makan Bergizi Gratis menjadi bagian penting dari strategi swasembada pangan. Pemerintah melihat program ini tidak hanya sebagai intervensi gizi, tetapi juga sebagai instrumen penggerak ekonomi domestik. Dengan dukungan anggaran negara, program ini menciptakan kepastian permintaan bagi produk pangan lokal.

Pendekatan pemerintah juga mencakup kesiapan menghadapi dampak perubahan iklim. Fenomena cuaca ekstrem dinilai sebagai tantangan serius bagi produksi pangan nasional. Oleh karena itu, pengembangan kawasan pangan berbasis modern farming dan teknologi pertanian terus didorong sebagai solusi jangka panjang.

Airlangga Hartarto memandang pengembangan food estate sebagai salah satu strategi penting. Konsep pertanian terintegrasi dinilai mampu meningkatkan efisiensi produksi sekaligus memperkuat cadangan pangan nasional. Pemerintah melihat potensi besar kawasan ini sebagai lumbung pangan dan energi di masa depan.

Kolaborasi lintas sektor menjadi kunci dalam mempercepat pencapaian swasembada pangan. Pemerintah menyadari bahwa tantangan pangan tidak dapat diselesaikan sendiri tanpa dukungan dunia usaha. Sinergi ini menjadi fokus dalam berbagai forum strategis nasional.

Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Novyan Bakrie menilai dukungan pemerintah terhadap Jakarta Food Security Summit 2026 sebagai sinyal kuat keterbukaan kolaborasi. Dunia usaha melihat forum ini sebagai ruang strategis untuk menyelaraskan agenda bisnis dengan prioritas nasional di sektor pangan.

Kadin secara aktif mendorong keterlibatan pelaku usaha dalam penguatan rantai pasok pangan. Partisipasi dunia usaha dalam Program Makan Bergizi Gratis dinilai sebagai contoh konkret sinergi yang saling menguntungkan. Pendekatan ini memperkuat peran sektor swasta dalam agenda ketahanan pangan nasional.

Anindya juga menyoroti pentingnya penerapan sistem pertanian terintegrasi dari hulu hingga hilir. Inclusive closed loop system dipandang mampu menciptakan efisiensi produksi sekaligus memberikan kepastian pasar bagi petani. Jika diterapkan secara luas hingga tingkat desa, sistem ini diyakini memberi dampak ekonomi yang signifikan.

Dari sisi kebijakan teknis, Staf Khusus Menteri Pertanian Sam Herodian menilai capaian swasembada beras dan jagung mencerminkan keseriusan pemerintah. Target swasembada yang semula dirancang jangka menengah berhasil dipercepat melalui kerja lintas sektor yang intensif. Pendekatan ini menunjukkan komitmen kuat dalam reformasi sektor pertanian.

Percepatan capaian pangan dilakukan melalui berbagai terobosan kebijakan. Pemerintah mendorong deregulasi sektor pertanian, penyederhanaan perizinan, serta penguatan pembiayaan bagi petani. Langkah-langkah ini diarahkan untuk menciptakan iklim usaha pertanian yang lebih produktif dan berdaya saing.

Pemerintah juga membentuk mekanisme koordinasi lintas kementerian dan lembaga. Task force pangan dipandang efektif dalam memastikan kebijakan berjalan selaras dari perencanaan hingga implementasi. Pendekatan ini memperkecil hambatan birokrasi yang selama ini menghambat produktivitas.

Sam Herodian menegaskan bahwa ketahanan pangan tidak hanya berbicara soal produksi. Aspek distribusi, efisiensi, stabilitas harga, dan kepastian pasar menjadi bagian integral dari kebijakan pangan nasional. Pemerintah menilai pendekatan menyeluruh ini sebagai kunci keberlanjutan swasembada pangan.

Secara keseluruhan, langkah terukur pemerintah mencerminkan keseriusan membangun kemandirian pangan jangka panjang. Konsistensi kebijakan, dukungan anggaran, serta kolaborasi dengan dunia usaha memperkuat fondasi swasembada pangan nasional. Melalui strategi ini, Indonesia diarahkan menjadi bangsa yang mandiri, tangguh, dan berdaulat di sektor pangan.

)* Penulis adalah kontributor Lembaga Studi Informasi Strategis Indonesia

Jakarta – Pemerintah melalui PT PLN (Persero) terus mempercepat pemulihan kelistrikan di wilayah Sumatra pascabencana banjir dan tanah longsor yang melanda sejumlah daerah di Aceh dan Sumatera Utara.

Langkah cepat ini menjadi bagian dari komitmen negara dalam memastikan layanan dasar masyarakat tetap terpenuhi di tengah situasi darurat. Hingga saat ini, proses pemulihan menunjukkan progres signifikan dengan mayoritas wilayah terdampak telah kembali menikmati pasokan listrik.

Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, mengatakan pemulihan kelistrikan dilakukan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto dengan mengedepankan kecepatan, ketepatan, serta keselamatan masyarakat dan petugas di lapangan.

“Setelah sistem kelistrikan besar Aceh berhasil dipulihkan, PLN langsung memfokuskan upaya pada penormalan jaringan distribusi hingga menjangkau desa-desa. Alhamdulillah, hingga saat ini hampir seluruh desa di Aceh telah kembali menyala,” ujar Darmawan.

Di Sumatera Utara, PLN mencatat capaian pemulihan yang hampir menyeluruh. Dari total 6.223 desa yang terdampak bencana, sebanyak 99,97 persen telah kembali menikmati pasokan listrik. Selain pemulihan jaringan, PLN juga memberikan berbagai bentuk dukungan konkret bagi masyarakat terdampak.

“Selama enam bulan listrik di hunian sementara kami gratiskan dan juga pemasangan instalasi listrik serta kWh meter menjadi tanggung jawab PLN,” katanya..

Tak hanya itu, PLN juga menyediakan penerangan jalan umum dan fasilitas umum, paket pasang baru multiguna secara gratis, serta token listrik gratis selama enam bulan.

“Kami juga menyediakan PJU dan fasilitas umum, kemudian paket pasang baru multiguna yang gratis dan token gratis selama enam bulan,” lanjutnya.

Sementara itu, General Manager PLN Unit Induk Distribusi (UID) Aceh, Eddi Saputra, menjelaskan di tengah proses perbaikan jaringan permanen, PLN tetap memastikan pasokan listrik bagi desa-desa yang belum dapat dijangkau. Dukungan Program 1.000 Genset dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menjadi solusi sementara yang krusial.

“Kami berkomitmen pemulihan jaringan permanen secepat mungkin. Namun keselamatan petugas dan akses alat berat sangat bergantung pada kondisi jalan,” ucap Eddi.

Apresiasi terhadap upaya PLN juga disampaikan Bupati Aceh Tengah, Haili Yoga, yang mengawal langsung proses pemulihan di wilayahnya. Ia menilai kerja keras petugas PLN di lapangan patut diapresiasi, terutama di tengah medan yang sulit.

“Luar biasa perjuangan dari petugas PLN yang harus menerjang titik-titik longsor demi membawa material. Kami juga sangat terbantu dengan adanya backup 1.000 genset dari Kementerian ESDM, sehingga desa-desa kami tetap terang,” ungkap Haili Yoga.

Pemerintah memastikan bahwa upaya pemulihan akan terus dilakukan secara menyeluruh, terukur, dan berkelanjutan hingga seluruh wilayah kembali pulih sepenuhnya.

Jakarta – Pemerintah terus memperkuat upaya pemulihan masyarakat terdampak bencana di Sumatra melalui kebijakan penggratisan listrik di hunian sementara (huntara). Langkah ini diambil untuk meringankan beban warga sekaligus memastikan aktivitas harian dan layanan dasar dapat kembali berjalan normal selama masa transisi menuju hunian tetap.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia, menyatakan bahwa kebijakan ini merupakan bentuk kehadiran negara dalam menjamin akses energi bagi masyarakat terdampak bencana. Ia menegaskan bahwa listrik merupakan kebutuhan dasar yang harus dipastikan ketersediaannya agar warga dapat menjalani aktivitas secara layak dan aman, “Pemerintah memastikan listrik di huntara digratiskan agar masyarakat bisa fokus pada pemulihan dan tidak terbebani biaya tambahan,” ujarnya.

Sejalan dengan hal tersebut, Direktur Utama PT PLN (Persero), Darmawan Prasodjo, memastikan bahwa PLN telah menyiapkan infrastruktur kelistrikan yang andal dan aman di seluruh lokasi huntara. Ia menambahkan bahwa langkah ini tidak hanya menjamin pasokan listrik, tetapi juga menjadi bagian dari komitmen PLN dalam mendukung program pemulihan pascabencana yang dijalankan pemerintah, “PLN siap memastikan listrik tersedia 24 jam di huntara sebagai bentuk pelayanan dan tanggung jawab sosial kepada masyarakat,” katanya.

Kebijakan penggratisan listrik ini diharapkan dapat mempercepat proses pemulihan sosial dan ekonomi warga, terutama bagi keluarga yang kehilangan tempat tinggal dan sumber penghidupan akibat bencana. Dengan adanya akses listrik yang stabil dan gratis, warga dapat menjalankan aktivitas pendidikan, kesehatan, dan ekonomi secara lebih optimal.

Pemerintah menegaskan bahwa kebijakan ini merupakan bagian dari pendekatan pemulihan yang berkeadilan dan berkelanjutan. Sinergi lintas kementerian dan BUMN akan terus diperkuat untuk memastikan seluruh kebutuhan dasar masyarakat terdampak bencana terpenuhi, sejalan dengan komitmen negara dalam melindungi dan menyejahterakan rakyat di tengah situasi darurat dan pemulihan.

Oleh: Ahmad Syahrial *)

Pemulihan listrik pascabencana banjir dan longsor di wilayah Sumatra bukan sekadar urusan teknis, melainkan merupakan tulang punggung pemulihan kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Ketika bencana menghantam akhir November 2025, hamparan infrastruktur listrik di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat runtuh bersama tanah dan arus air. Keberhasilan pemerintah dan PT PLN (Persero) dalam menghidupkan kembali jaringan kelistrikan kini menjadi penanda penting bahwa negara hadir dengan strategi pemulihan yang terukur, cepat, dan berpihak pada masyarakat terdampak.

Upaya pemulihan yang dilakukan tidak hanya berfokus pada penyalaan kembali listrik. Secara administratif, PT PLN bersama pemerintah daerah dan pusat menempatkan prioritas pada keselamatan, kecepatan, dan kesinambungan pasokan listrik. Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, menyatakan bahwa hingga pertengahan Januari 2026, sebanyak 98,9 persen desa di Provinsi Aceh telah menikmati aliran listrik kembali setelah jaringan utama pulih, sementara sisanya masih dalam proses normalisasi di lokasi-lokasi paling terpencil yang medan dan akses jalannya sangat menantang.

Capaian kemajuan ini mencerminkan koordinasi yang kuat antara PLN dan pemerintah pusat sebagai bagian dari respon negara terhadap keadaan darurat. Langkah cepat tersebut tentu bukan hanya sekadar menyambungkan kabel, tetapi menjaga kehidupan yang terhenti akibat kegelapan pascagempa alam itu. Di Sumatra Barat, misalnya, pemulihan sistem listrik berhasil 100 persen, termasuk di wilayah Agam yang sebelumnya menjadi salah satu titik paling parah terdampak bencana. Keberhasilan ini berkat kerja keras tim PLN di lapangan yang memasang ratusan tiang jaringan dan sirkuit kabel baru di medan berat untuk memastikan suplai listrik dapat pulih.

Kondisi serupa juga terlihat di Sumatra Utara, di mana mayoritas desa telah kembali menyala meski banjir susulan sempat memadamkan jaringan di dua desa di Tapanuli Utara. Tingkat pemulihan mencapai hampir 100 persen, sebuah capaian signifikan mengingat tantangan logistik dan keselamatan teknis di lapangan. Pemulihan listrik telah menjadi fondasi penting bagi aktivitas layanan kesehatan, pendidikan, dan usaha mikro yang sebelumnya terhenti karena tidak ada arus listrik untuk menerangi malam hari atau menghidupkan mesin serta peralatan penting.

Pemerintah juga mengambil langkah-langkah untuk meringankan beban finansial kelistrikan bagi masyarakat terdampak. Pemerintah melalui PT PLN memberikan listrik gratis selama enam bulan kepada hunian sementara (huntara) korban bencana di Aceh, Sumatra Barat, dan Sumatra Utara, termasuk pemasangan instalasi, kWh meter, penerangan jalan umum, dan fasilitas umum di sekitar huntara.

Langkah pemberian listrik gratis ini juga selaras dengan upaya mempercepat pemulihan kehidupan normal bagi masyarakat yang kehilangan rumah atau terpaksa berpindah ke hunian sementara. Ini sekaligus mencerminkan bahwa kebijakan negara tidak hanya ingin menyalakan lampu, tetapi memastikan keluarga korban banjir dapat meneruskan kehidupan sehari-hari dengan akses energi yang stabil. Di saat yang sama, pemerintah tengah mempertimbangkan insentif lain, termasuk diskon tagihan listrik bagi pelanggan di wilayah terdampak bencana, sebagai bentuk dukungan jangka menengah agar masyarakat tidak terbebani biaya energi ketika pemulihan ekonomi lokal masih berjalan.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto telah menegaskan agar seluruh jaringan listrik di tiga provinsi tersebut dipulihkan tanpa kompromi dalam waktu secepat mungkin. Arahan ini menjadi imbauan tegas kepada kementerian dan lembaga terkait untuk menurunkan seluruh sumber daya teknis demi memastikan listrik kembali menyala di wilayah yang lumpuh total akibat bencana.

Namun, pemulihan ini bukan tanpa hambatan. Beberapa desa di Aceh yang masih belum teraliri listrik berada di wilayah dengan medan paling berat dan akses jalan yang rusak parah akibat banjir serta longsor. Akses yang terputus ini memperlambat mobilisasi personel dan material. Meski demikian, komitmen pemerintah pusat dan PLN untuk menjangkau wilayah terpencil ini menunjukkan bahwa pemulihan listrik di kawasan terdampak bencana ditangani secara menyeluruh dan tak terputus oleh kendala geografis.

Belajar dari pengalaman Aceh dan Sumatra lainnya, Darmawan Prasodjo menyampaikan bahwa PLN mulai merancang skenario baru dalam merespons pemulihan jaringan pascabencana, sebuah pendekatan yang menggabungkan kesiapsiagaan, teknik rekonstruksi cepat, dan koordinasi lintas sektor guna menghadapi dampak perubahan iklim dan risiko hidrometeorologi di masa depan.

Dukungan politik dan kebijakan pemerintah dalam pemulihan kelistrikan ini juga telah mendapat apresiasi dari berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah yang merasakan dampaknya langsung. Gubernur Sumatra Barat, Mahyeldi Ansharullah menilai langkah cepat PLN sangat membantu aktivitas masyarakat untuk kembali berjalan normal setelah masa terkelam pascagempa dan banjir.

Ketika listrik kembali menyala, lampu-lampu rumah, klinik kesehatan, sekolah, warung, serta pabrik kecil kembali hidup. Keputusan negara untuk mengutamakan pemulihan listrik pascabencana adalah keputusan yang tidak hanya teknis tetapi etis, listrik berarti kehidupan, dan pemulihan listrik berarti memberi peluang masyarakat untuk pulih dari trauma dan kerugian.

Agenda pemerintah bukan sekadar menyalakan kembali jaringan yang sempat padam, tetapi memulihkan kehidupan. Konsistensi kebijakan ini menunjukkan bahwa negara memahami esensi energi dalam kehidupan modern dan tidak menyerah pada tantangan yang datang setelah bencana. Dukungan pemerintah terhadap pemulihan listrik pascabencana Sumatra tidak hanya layak didukung, tetapi juga perlu dipertahankan sebagai bagian dari strategi pembangunan nasional yang berkelanjutan dan berpihak pada rakyat.

*) Analis Kebijakan Publik dan Infrastruktur Energi