Jakarta, – Pemerintah Indonesia resmi menggulirkan paket stimulus ekonomi senilai Rp24,4 triliun untuk menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi nasional tetap stabil. Stimulus ini diluncurkan sebagai respons atas potensi perlambatan konsumsi dan ancaman eksternal yang membayangi perekonomian nasional.

Kementerian Keuangan menyebut bahwa stimulus tersebut didesain untuk memperkuat konsumsi rumah tangga dan mendongkrak daya beli masyarakat pada Juni dan Juli 2025. Selain itu, langkah ini juga bertujuan mendorong pertumbuhan ekonomi kuartal II agar tetap mendekati 5 persen, menyusul realisasi pertumbuhan pada kuartal I yang hanya mencapai 4,87 persen.

“Ini langkah antisipatif. Risiko global meningkat, khususnya dari ketegangan perdagangan antara negara besar. Kami ingin menjaga ekonomi domestik tetap tangguh,” ujar Direktur Jenderal (Dirjen) Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan, Febrio Nathan Kacaribu, dalam konferensi pers di Jakarta.

Paket stimulus terdiri dari lima program utama. Pertama, bantuan langsung untuk transportasi publik senilai Rp940 miliar. Pemerintah memberikan diskon tiket kereta api sebesar 30 persen bagi 2,8 juta penumpang, pembebasan PPN tiket pesawat kelas ekonomi sebesar 6 persen bagi 6 juta penumpang, serta diskon tarif angkutan laut sebesar 50 persen bagi 500 ribu penumpang.

Kedua, potongan tarif tol sebesar 20 persen yang dibiayai melalui skema non-APBN, dengan estimasi nilai subsidi sekitar Rp650 miliar. Potongan ini berlaku selama periode libur sekolah dan ditujukan untuk mendukung mobilitas masyarakat.

Ketiga, penebalan program perlindungan sosial berupa tambahan Rp200 ribu per bulan selama dua bulan kepada 18,3 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Kartu Sembako. Selain itu, pemerintah juga menyalurkan bantuan pangan berupa beras sebanyak 10 kg per bulan.

Keempat, bantuan subsidi upah untuk pekerja bergaji di bawah Rp3,5 juta dan guru honorer. Sebanyak 17,3 juta pekerja dan 565 ribu guru honorer akan menerima tambahan penghasilan sebesar Rp300 ribu per bulan selama dua bulan, dengan total anggaran Rp10,72 triliun.

Kelima, pemerintah memberikan diskon 50 persen iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) selama enam bulan kepada 2,7 juta pekerja di sektor padat karya. Insentif ini dibiayai oleh dana non-APBN sebesar Rp20 miliar.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyatakan bahwa paket stimulus ini diperkirakan mampu meningkatkan konsumsi rumah tangga sebesar 0,5 – 0,8%, cukup signifikan untuk mengangkat PDB nasional pada paruh kedua 2025.

“Kita berupaya memastikan agar mesin pertumbuhan ekonomi, yakni konsumsi domestik, tidak kehilangan momentum. Dengan menjaga daya beli, sektor riil bisa bergerak lebih cepat,” katanya.

Stimulus ini juga dirancang agar cepat terserap dan tepat sasaran. Pemerintah akan mengandalkan data dari DTKS, BPJS Ketenagakerjaan, serta Bulog untuk menyalurkan bantuan secara akurat. Proses pengawasan akan dilakukan oleh BPKP dan lintas kementerian/lembaga.

Melalui stimulus ini, pemerintah berharap dapat memperkuat daya beli, menstabilkan konsumsi domestik, dan menjaga kepercayaan publik terhadap arah kebijakan fiskal di tengah gejolak ekonomi global yang belum sepenuhnya mereda.

Jakarta – Pemerintah Indonesia tetap optimistis menargetkan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,2 persen pada tahun 2025, meskipun tantangan global terus membayangi.

Langkah-langkah strategis telah disiapkan guna memastikan stabilitas ekonomi dan menjaga momentum pertumbuhan di tengah gejolak ekonomi internasional yang tidak menentu.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa pemerintah tidak tinggal diam menghadapi situasi global yang kian kompleks. Dalam pernyataannya, ia menyampaikan bahwa proyeksi dari lembaga internasional seperti IMF menunjukkan adanya tren perlambatan ekonomi dunia, termasuk di negara-negara maju seperti Amerika Serikat. Meskipun demikian, pemerintah Indonesia tetap percaya diri menjaga laju pertumbuhan nasional.

Sri Mulyani menjelaskan bahwa untuk mencapai target pertumbuhan 5,2 persen tersebut, pemerintah akan menerapkan kebijakan fiskal yang bersifat counter-cyclical. Artinya, ketika aktivitas ekonomi melemah, pemerintah akan meningkatkan belanja negara untuk mendorong konsumsi rumah tangga dan investasi domestik.

“Kami menargetkan angka itu [5,2%], tapi risikonya ada karena situasi global. IMF sudah merevisi turun ekonomi dunia. Banyak negara, termasuk Amerika Serikat, juga mengalami penurunan. Indonesia tidak terkecuali,” ujar Sri Mulyani.

Ia juga menekankan pentingnya keberlanjutan berbagai stimulus ekonomi yang telah diluncurkan. Menurutnya, Indonesia tidak bisa terlalu bergantung pada ekspor, sehingga penguatan konsumsi dan investasi dalam negeri menjadi kunci utama.

“Kami meluncurkan sejumlah stimulus untuk menjaga daya beli dan investasi. Ini sangat penting karena kita tidak bisa terlalu bergantung pada ekspor,” tambahnya.

Salah satu strategi yang dijalankan adalah penguatan jaring pengaman sosial. Anggota Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Arief Anshory Yusuf, menegaskan bahwa bantuan sosial (bansos) yang digelontorkan pemerintah sejatinya bukan sekadar pengeluaran, melainkan bentuk investasi jangka panjang.

“Sering orang mengistilahkan bansos itu sebagai biaya. Padahal bansos itu adalah investasi. Investasi supaya kita mendapatkan future growth atau bahkan growth sekaligus,” kata Arief.

Menurutnya, pemerintah saat ini juga tengah memperkuat kebijakan kesejahteraan melalui program-program seperti makan bergizi gratis (MBG), deregulasi ekonomi, serta peluncuran paket stimulus ekonomi triwulan II.

Seluruh langkah tersebut merupakan bukti konkret bahwa pemerintah tidak hanya berupaya menjaga kestabilan ekonomi jangka pendek, tetapi juga meletakkan fondasi kuat untuk pertumbuhan yang berkelanjutan dan inklusif di masa depan.

Dengan sinergi antar lembaga dan kepercayaan masyarakat, target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2 persen bukan sekadar harapan, tetapi tujuan yang dapat dicapai bersama.

Oleh: Loa Murib

Aksi kekerasan yang dilakukan oleh kelompok separatis bersenjata Organisasi Papua Merdeka (OPM) telah menjelma menjadi ancaman nyata terhadap perlindungan dan penghormatan Hak Asasi Manusia (HAM) di Papua. Di tengah upaya pemerintah dan masyarakat sipil untuk mendorong pembangunan dan perdamaian, OPM justru terus melancarkan tindakan-tindakan teror yang merugikan warga sipil. Kekerasan, intimidasi, pemaksaan, dan serangan terhadap fasilitas publik menjadi bukti bahwa kelompok ini tidak hanya menjadi ancaman bagi stabilitas keamanan, tetapi juga terhadap nilai-nilai kemanusiaan yang seharusnya dijunjung tinggi.

Di wilayah Pegunungan Tengah Papua, masyarakat sipil menjadi korban langsung dari kekejaman kelompok ini. Tokoh masyarakat setempat, Yonas Tabuni, mengungkapkan bahwa OPM kerap memasuki kampung-kampung, mengambil hasil kebun warga, memaksa penduduk menyerahkan logistik, dan bahkan mengancam mereka yang menolak. Dalam banyak kasus, warga tidak berdaya menghadapi intimidasi ini karena tantangan geografis yang menyulitkan proses perlindungan optimal. Tindakan semacam ini bukan hanya menimbulkan ketakutan, tetapi juga merupakan pelanggaran serius terhadap hak atas rasa aman, hak atas kepemilikan, dan hak untuk hidup damai.

Lebih dari sekadar gangguan keamanan, kekerasan yang dilakukan oleh OPM telah menciptakan penderitaan mendalam di tengah masyarakat. Yonas menegaskan bahwa kekerasan tersebut tidak memandang siapa korbannya. Guru, tenaga kesehatan, petani, bahkan anak-anak pun menjadi sasaran. Ini menunjukkan bahwa kekejaman OPM telah melampaui batas moral dan hukum. Apa yang mereka lakukan tidak bisa lagi disebut perjuangan, melainkan aksi brutal yang memperparah derita rakyat Papua sendiri.

Puncak dari pelanggaran HAM tersebut tercermin dalam penembakan yang terjadi di RSUD Wamena, Kabupaten Jayawijaya. Dalam insiden ini, OPM melalui sayap bersenjatanya, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB), mengakui bertanggung jawab atas aksi penyerangan tersebut. Serangan ini menuai kecaman keras dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), yang menyatakan bahwa tindakan tersebut merupakan pelanggaran serius terhadap hukum humaniter internasional. Fasilitas kesehatan seperti rumah sakit seharusnya menjadi zona netral dalam konflik, sesuai dengan Konvensi Jenewa. Serangan terhadap rumah sakit tidak hanya melanggar hak atas hidup dan hak atas kesehatan, tetapi juga menciptakan trauma kolektif di tengah masyarakat.

Ketika rumah sakit sebagai tempat pelayanan dasar kesehatan diserang, masyarakat semakin kehilangan harapan akan perlindungan. Tenaga medis yang semestinya menjadi penyelamat nyawa pun menjadi sasaran ketakutan. Aksi ini membuktikan bahwa OPM tidak lagi memiliki batas moral dalam melancarkan aksinya. Penyerangan terhadap rumah sakit bukan hanya tindakan tidak manusiawi, tetapi juga memperlihatkan degradasi moral yang sangat parah dalam perjuangan mereka.

Selain menyebabkan korban jiwa dan luka-luka, kekerasan yang dilakukan OPM juga berdampak besar terhadap kondisi sosial masyarakat Papua. Di Kabupaten Maybrat, Papua Barat Daya, ribuan warga terpaksa mengungsi akibat meningkatnya ancaman dan kekerasan dari kelompok bersenjata. Data dari Kementerian Hukum dan HAM menunjukkan bahwa sebanyak 3.208 jiwa harus meninggalkan kampung halaman mereka demi keselamatan. Gelombang pengungsian ini memperparah kondisi ekonomi, pendidikan, dan kesehatan masyarakat setempat yang sudah rentan. Pengungsian massal akibat konflik bersenjata adalah pelanggaran HAM dalam bentuk paling nyata, karena merampas hak warga atas tempat tinggal, rasa aman, dan kehidupan yang layak.

Di tengah situasi yang mengancam ini, Tentara Nasional Indonesia (TNI) mengambil langkah-langkah strategis untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat. Dansatgas Media HABEMA, Letkol Inf Iwan Dwi Prihartono, menegaskan bahwa seluruh operasi yang dilakukan TNI di Papua tetap menjunjung tinggi prinsip hukum dan hak asasi manusia. Ia menekankan bahwa TNI hadir bukan untuk menindas, tetapi untuk melindungi masyarakat dari ancaman nyata kelompok bersenjata. Profesionalisme, legalitas, dan pendekatan humanis menjadi prinsip utama dalam menjaga stabilitas dan melayani kebutuhan masyarakat di daerah rawan konflik.

Letkol Iwan juga menyampaikan bahwa keberadaan pos militer di wilayah-wilayah strategis bukan semata untuk operasi tempur, tetapi juga bertujuan untuk menciptakan rasa aman dan memperkuat kehadiran negara di tengah masyarakat. TNI bahkan menjalankan program-program berbasis kemanusiaan seperti bantuan kesehatan, dukungan pendidikan, serta proyek pembangunan kecil di desa-desa terpencil. Pendekatan ini menunjukkan bahwa negara tidak tinggal diam melihat penderitaan rakyat, tetapi berupaya hadir secara aktif dengan pendekatan kolaboratif dan solutif.

Apa yang terjadi di Papua saat ini menuntut perhatian dan komitmen semua pihak. Kekerasan yang dilakukan OPM tidak bisa lagi dilihat sebagai perjuangan yang sah, karena justru menghancurkan prinsip-prinsip HAM yang selama ini mereka gaungkan. Masyarakat Papua justru menjadi korban utama, terjebak dalam ketakutan, kehilangan hak atas pendidikan, kesehatan, dan penghidupan yang layak. Serangan terhadap fasilitas kesehatan, penyanderaan tenaga pendidik, serta eksodus warga sipil adalah bukti nyata bahwa OPM telah bertransformasi menjadi aktor pelanggar HAM.

*Penulis adalah Mahasiswa Papua Di Jawa Timur

Papua – Kelompok separatis Organisasi Papua Merdeka (OPM) kembali menjadi sorotan tajam publik nasional dan internasional karena serangkaian tindakan kekerasan terhadap warga sipil yang melanggar prinsip dasar HAM, sehingga menegaskan pentingnya ke-hadiran negara untuk melindungi rakyat Papua.

Di wilayah Pegunungan Tengah Papua, warga desa hidup dalam ketakutan akibat ulah kelompok bersenjata OPM. Tokoh masyarakat setempat, Yonas Tabuni, menyuarakan keprihatinannya terhadap kondisi ini. Ia mengungkapkan bahwa kelompok separatis ini kerap memasuki kampung-kampung secara paksa, merampas hasil kebun, meminta logistik secara sepihak, bahkan mengancam penduduk yang menolak.

“Ini jelas pelanggaran HAM yang tak bisa diterima,” tegasnya.

Lebih dari itu, korban kekerasan OPM bukan hanya aparat keamanan, tetapi juga guru, tenaga kesehatan, petani, hingga anak-anak. Ketua Komisi Hak Asasi Manusia Papua, Fransiskus Kobepa, menyebut OPM telah melewati batas.

“Kami menerima banyak laporan pemalakan, penodongan, hingga penyiksaan oleh ok-num bersenjata. Tindakan ini jelas tidak dapat dibenarkan dalam perspektif HAM,” katanya.

Sementara itu, Dansatgas Media HABEMA, Letkol Inf Iwan Dwi Prihartono, menyatakan bahwa TNI tetap menjunjung tinggi prinsip hukum dan hak asasi manusia dalam setiap operasi yang dilakukan di Papua.

“TNI hadir bukan untuk menindas, tapi untuk melindungi. Kami menjalankan tugas dengan profesionalisme, legalitas, dan mengedepankan pendekatan humanis demi men-ciptakan rasa aman bagi masyarakat,” ujarnya.

Ia juga menegaskan bahwa pembangunan pos militer merupakan bagian dari strategi pengamanan wilayah dan perlindungan terhadap masyarakat sipil dari ancaman ke-lompok bersenjata.

“Kami tidak hanya menjaga keamanan, tapi juga membantu masyarakat melalui program kesehatan, pendidikan, dan pembangunan berbasis kemanusiaan,” tambahnya.

Sebagai akibat dari serangan kelompok bersenjata, ribuan warga di Kabupaten Maybrat terpaksa mengungsi. Pemerintah melalui berbagai kementerian terus hadir memberikan bantuan dan perlindungan bagi masyarakat terdampak. Kementerian Hak Asasi Manusia mencatat, sebanyak 3.208 jiwa eksodus dari kampung halaman akibat situasi yang tidak kondusif.

Staf Khusus Menteri HAM, Thomas Harming Suwarta, menyampaikan bahwa pihaknya terus memantau dan mendampingi para pengungsi yang terdampak konflik.

“Kami melakukan pemantauan langsung di lapangan dan berkomitmen untuk melindungi hak-hak dasar masyarakat, khususnya mereka yang menjadi korban kekerasan ke-lompok bersenjata,” ujarnya.

Pelanggaran HAM yang dilakukan oleh OPM juga dinilai telah melanggar prinsip hukum humaniter internasional, termasuk asas distinction, proportionality, dan precaution, yang mengatur perlindungan warga sipil dalam konflik. Beberapa tindakan mereka bahkan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana terorisme, sebagaimana tertuang da-lam UU No. 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

TNI dan pemerintah menegaskan kembali bahwa upaya menjaga Papua adalah bentuk perlindungan terhadap seluruh rakyat Indonesia. Negara hadir untuk melindungi dan menjamin hak-hak masyarakat Papua. Sebaliknya, tindakan kekerasan dan propaganda separatis justru menjadi ancaman serius bagi hak hidup, keamanan, dan masa depan masyarakat di Tanah Papua.-

[edRW]

Oleh : Dimas Permana )*

Upaya pemerintah dan DPR RI dalam memperkuat perlindungan hukum bagi justice collaborator melalui Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) menandai kemajuan penting dalam reformasi sistem peradilan pidana nasional. Langkah ini bukan hanya mencerminkan perubahan norma hukum, melainkan juga penegasan peran negara dalam menciptakan iklim hukum yang berpihak pada keadilan substantif. Dalam konteks penegakan hukum modern, perlindungan terhadap saksi pelaku yang bekerja sama menjadi aspek strategis dalam mengungkap jaringan kejahatan yang rumit dan terorganisir.

Perlindungan terhadap justice collaborator dalam draf RUU KUHAP diatur secara eksplisit dalam Pasal 69. Hal ini merupakan pengakuan hukum formal atas peran penting saksi pelaku dalam proses pembuktian tindak pidana berat seperti korupsi, terorisme, dan perdagangan narkotika. Dalam sistem peradilan yang masih menghadapi tantangan keterbatasan alat bukti dan dominasi struktur hierarkis dalam kejahatan terorganisir, keberadaan justice collaborator menjadi jalan tengah yang menjembatani kepentingan penegakan hukum dan perlindungan hak individu.

Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menyatakan bahwa ketentuan tersebut adalah bagian dari paradigma baru yang tidak hanya menekankan efektivitas penegakan hukum, tetapi juga menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia. Penegasan ini penting untuk menunjukkan bahwa reformasi hukum bukan hanya soal perubahan teks, tetapi lebih kepada pergeseran cara pandang terhadap keadilan itu sendiri.

RUU KUHAP yang sedang dibahas Komisi III DPR juga akan memperkuat Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2025 yang telah diteken Presiden Prabowo Subianto. Aturan tersebut menjadi pijakan normatif untuk pemberian penghargaan kepada saksi pelaku yang kooperatif. Konsekuensi positif berupa keringanan hukuman hingga pembebasan bersyarat menjadi stimulus legal yang mendorong keterbukaan dan kemauan bekerja sama. Dalam jangka panjang, skema ini berpotensi mempercepat proses pembuktian perkara dan meminimalisasi resiko kegagalan dalam pengungkapan kasus besar.

Habiburokhman menambahkan bahwa perlindungan terhadap saksi pelaku telah memiliki dasar kuat dalam praktik hukum Indonesia, termasuk dalam yurisprudensi Mahkamah Agung, Surat Edaran MA, serta beberapa undang-undang sektoral. Keberadaan berbagai norma hukum tersebut menunjukkan bahwa peran justice collaborator bukanlah konsep baru, namun baru kini diperkuat secara komprehensif melalui regulasi induk sistem acara pidana nasional.

Penegasan perlindungan dalam RUU KUHAP sekaligus mengatasi kelemahan yang selama ini dihadapi saksi pelaku. Banyak kasus besar yang tidak bisa diungkap secara menyeluruh karena ketakutan saksi pelaku terhadap balasan dari pelaku utama atau ketidakjelasan imbal balik hukum atas kesediaan bekerja sama. Dalam kondisi tersebut, tanpa jaminan perlindungan menyeluruh, keberanian berbicara menjadi barang langka. RUU KUHAP menawarkan arah yang lebih menjamin dan memberi kepastian.

Pentingnya justice collaborator sebagai instrumen penegakan hukum juga telah menjadi praktik global. Di berbagai negara, model serupa telah diterapkan untuk memecah kejahatan transnasional seperti kartel narkotika, korupsi lintas negara, hingga kejahatan finansial. Indonesia sedang bergerak menuju sistem peradilan pidana yang lebih strategis dan adaptif terhadap dinamika kejahatan modern, dan langkah ini menegaskan posisi Indonesia dalam arus global tersebut.

Habiburokhman juga menegaskan bahwa pembahasan RUU KUHAP dilakukan secara inklusif, dengan mempertimbangkan masukan dari berbagai pemangku kepentingan dan berlandaskan semangat pembaruan hukum. Inklusivitas dalam proses legislasi merupakan jaminan bahwa aturan yang dihasilkan tidak bersifat elitis, tetapi responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan tantangan hukum kontemporer.

Di sisi lain, pendekatan terhadap justice collaborator ini memperlihatkan bahwa negara tidak semata hadir sebagai institusi yang menghukum, tetapi juga sebagai entitas yang memberi ruang rekonsiliasi hukum. Pelaku tindak pidana yang bersedia bekerja sama diakui kontribusinya dalam mengungkap kebenaran yang lebih besar. Hal ini mencerminkan keadilan yang bersifat korektif dan rehabilitatif, bukan sekadar retributif.

Dalam praktiknya, penerapan konsep justice collaborator harus tetap diawasi secara ketat untuk menghindari potensi penyalahgunaan. Kriteria kooperatif, kontribusi signifikan, dan kebenaran testimoni harus diuji secara cermat agar tidak dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk memperoleh keuntungan hukum tanpa dasar kuat. Namun dengan mekanisme evaluasi yang baik, potensi positif skema ini jauh lebih besar dibandingkan risikonya.

Kejelasan hukum dan perlindungan terhadap saksi pelaku merupakan elemen penting dalam membangun kepercayaan terhadap sistem peradilan. Dalam masyarakat yang semakin sadar hukum, legitimasi terhadap proses peradilan tidak hanya ditentukan oleh hasil akhir, tetapi juga oleh prosedur yang adil dan perlakuan yang berimbang terhadap semua pihak. RUU KUHAP menjadi alat penting dalam membangun sistem yang menjamin kedua aspek tersebut.
Pemerintah dan DPR telah menempuh langkah strategis melalui RUU KUHAP dengan memberi tempat terhormat bagi justice collaborator. Ini adalah fondasi penting menuju sistem peradilan yang lebih modern, adil, dan berorientasi pada substansi keadilan, bukan semata-mata pada formalitas hukum. Dengan pendekatan ini, upaya pemberantasan kejahatan berat dapat berjalan lebih efektif, dan pada saat yang sama, kepercayaan masyarakat terhadap hukum dapat diperkuat secara signifikan.

)* Penulis merupakan Pegiat Hukum dan Kebijakan Publik

Oleh Ardiansyah Prasetya Wibawa )*

Revisi Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) kini memasuki babak penting dalam sejarah pembaruan sistem hukum nasional. Pemerintah, melalui penandatanganan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) oleh sejumlah pejabat tinggi negara seperti Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, Ketua Mahkamah Agung Sunarto, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Jaksa Agung ST Burhanuddin, dan Wamensesneg Bambang Eko Suharyanto, menegaskan komitmen untuk melibatkan publik dalam proses pembahasan RUU KUHAP secara terbuka dan inklusif. Momentum ini tidak hanya menandai dimulainya reformasi hukum acara pidana Indonesia, tetapi juga menggambarkan langkah strategis untuk mewujudkan sistem peradilan pidana yang adaptif terhadap perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat.

Sudah lebih dari empat dekade KUHAP menjadi tulang punggung hukum acara pidana di Indonesia. KUHAP lahir untuk menggantikan Herzien Inlandsch Reglement (HIR), produk hukum kolonial yang sudah tidak relevan dengan semangat kemerdekaan dan demokrasi. Namun seiring waktu, KUHAP itu sendiri mengalami keterbatasan dalam menjawab tantangan hukum modern. Perkembangan teknologi, dinamika masyarakat, serta perubahan struktur ketatanegaraan menuntut pembaruan yang menyeluruh terhadap sistem peradilan pidana. Oleh karena itu, reformasi hukum melalui RUU KUHAP merupakan keharusan, bukan sekadar pilihan.

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menyampaikan bahwa penyusunan RUU KUHAP merupakan respons terhadap kebutuhan hukum yang lebih responsif dan berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia. Penandatanganan DIM menjadi puncak dari upaya kolaboratif lintas sektor dalam merancang sistem hukum acara pidana yang lebih adil dan efisien. Upaya ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak bekerja secara tertutup, melainkan dengan melibatkan lembaga penegak hukum, akademisi, dan masyarakat dalam menyusun substansi perubahan hukum tersebut.

Salah satu aspek penting dalam pembaruan ini adalah komitmen pemerintah untuk membuka ruang partisipasi publik. Proses legislasi yang inklusif menjadi kunci agar hasil akhir dari RUU KUHAP benar-benar mencerminkan kepentingan dan aspirasi masyarakat. Dalam hal ini, DPR RI sebagai mitra legislatif pemerintah turut menjanjikan bahwa pembahasan RUU KUHAP akan dilakukan secara terbuka. Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menegaskan bahwa masyarakat akan diberi akses terhadap perkembangan pembahasan melalui laman daring serta forum-forum konsultasi publik, sehingga transparansi dan akuntabilitas dapat terjaga.

Jaksa Agung ST Burhanuddin turut menekankan pentingnya prinsip “check and balances” dalam pembentukan sistem peradilan pidana yang sehat. Keseimbangan antara lembaga penegak hukum – mulai dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan, hingga lembaga pemasyarakatan – menjadi krusial untuk memastikan tidak terjadinya penyalahgunaan kewenangan. Hal ini juga menjadi jaminan bahwa proses hukum tidak hanya mengejar kepastian hukum semata, tetapi juga menjunjung tinggi keadilan substantif dan perlindungan hak warga negara.

RUU KUHAP nantinya diharapkan menjadi pondasi pelaksanaan dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru. Keduanya harus berjalan selaras agar sistem hukum pidana nasional tidak pincang. Dalam konteks ini, pembaruan KUHAP bukan sekadar mengganti pasal demi pasal, melainkan menyusun ulang paradigma penegakan hukum yang lebih manusiawi, profesional, dan berorientasi pada pemulihan keadilan.

Ketua Mahkamah Agung Sunarto dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo juga turut mengambil peran strategis dalam memastikan integrasi sistem peradilan yang solid. Dengan adanya sinergi antar-lembaga penegak hukum dalam proses legislasi ini, pembaruan KUHAP menjadi lebih holistik dan implementatif. Tidak hanya aspek normatif yang diperhatikan, tetapi juga efektivitas penerapannya di lapangan, mulai dari tingkat penyidikan hingga eksekusi putusan pengadilan.

Lebih jauh lagi, reformasi hukum acara pidana ini menjadi bagian dari agenda besar penegakan supremasi hukum di Indonesia. Pemerintah menunjukkan bahwa dalam negara hukum yang demokratis, hukum tidak hanya menjadi alat kekuasaan, tetapi juga pelindung hak-hak warga negara. Oleh karena itu, partisipasi masyarakat dalam pembahasan RUU KUHAP bukanlah formalitas belaka, melainkan bentuk pengakuan atas peran rakyat dalam pembentukan hukum nasional.

RUU KUHAP harus menjadi dokumen hukum yang hidup, yang mampu menjawab tantangan zaman dan berpihak kepada keadilan sosial. Tidak boleh ada lagi ruang bagi kriminalisasi, penyalahgunaan wewenang, atau praktik hukum yang mencederai prinsip-prinsip HAM. Dalam konteks ini, pelibatan masyarakat sipil, organisasi profesi hukum, dan akademisi menjadi sangat penting untuk memberikan masukan dan kritik yang konstruktif.

Dengan melibatkan publik secara aktif, pemerintah tidak hanya mewujudkan transparansi, tetapi juga memperkuat legitimasi hukum itu sendiri. Sebuah produk hukum yang dibentuk melalui proses partisipatif akan lebih dihormati dan dipatuhi oleh masyarakat, karena mereka merasa memiliki bagian dalam pembentukannya.

Pada akhirnya, pembaruan KUHAP bukan sekadar persoalan teknis hukum, tetapi merupakan bagian dari perjalanan panjang bangsa dalam membangun keadaban hukum. Langkah pemerintah dalam membuka partisipasi publik patut diapresiasi sebagai wujud dari reformasi hukum yang inklusif dan demokratis. Harapannya, RUU KUHAP benar-benar menjadi instrumen keadilan yang tidak hanya kuat di atas kertas, tetapi juga nyata dalam pelaksanaannya di lapangan.

)* penulis merupakan pengamat kebijakan hukum publik

Jakarta – Pemerintah bersama DPR RI terus menunjukkan komitmen kuat dalam memperkuat sistem hukum nasional melalui pembahasan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) yang kini dilakukan secara terbuka dan partisipatif. Upaya ini menandai babak baru dalam reformasi hukum di Indonesia, sekaligus mengafirmasi pentingnya keterlibatan publik dalam setiap proses pembentukan regulasi yang menyangkut hak-hak dasar warga negara.

Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad mengatakan revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) akan dibahas bersama pemerintah dalam waktu dekat. Hal itu ia sampaikan usai pemerintah meneken Daftar Inventaris Masalah (DIM) RUU KUHAP.

“Pembahasan RUU KUHAP dilaksanakan mulai pekan, dilakukan secara terbuka dan memberi ruang partisipasi publik. Salah satunya lewat menampilkan perkembangan pembahasan RUU KUHAP di laman yang disediakan.” Ujar Dasco.

Selain itu, Dasco menyatakan DPR aktif meminta pendapat publik untuk memberikan masukan dalam penyusunan KUHAP. Langkah itu juga dilakukan Komisi III di masa reses.

Sebelumnya, pemerintah telah meneken DIM RUU KUHAP. Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej mengatakan naskah itu berisi sekitar enam ribu inventarisasi masalah.

“DIM berisi sekitar enam ribu masalah, disusun oleh Kementerian Hukum berdasarkan hasil diskusi yang melibatkan berbagai pihak, mulai dari penegak hukum, koalisi masyarakat sipil, akademisi, hingga para advokat.” Kata Hiariej

Pembahasan terbuka terhadap RUU KUHAP menjadi cerminan dari semangat demokrasi dan prinsip transparansi yang terus dijunjung tinggi dalam penyusunan peraturan perundang-undangan. Melalui pembaruan KUHAP, sistem hukum diharapkan lebih berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia.

Lebih jauh, pendekatan inklusif dalam pembahasan RUU KUHAP ini turut menjadi contoh bagi pembentukan regulasi lain di masa mendatang. Meskipun berada dalam domain utama pemerintah dan parlemen, pembentukan hukum kini juga mengadopsi pendekatan partisipatif dari publik.

Pembahasan terbuka RUU KUHAP menjadi simbol penting bahwa hukum tidak hanya tentang aturan, tetapi juga tentang kepercayaan. Ketika rakyat dilibatkan, hukum tidak lagi menjadi sesuatu yang menakutkan atau jauh dari kehidupan sehari-hari, melainkan menjadi bagian dari sistem sosial yang menjamin keadilan dan perlindungan bagi semua.

Dengan demikian, proses penyusunan KUHAP baru yang digelar terbuka dan memprioritaskan partisipasi publik merupakan langkah strategis menuju sistem hukum nasional yang lebih adil, modern, dan partisipatif.

***

Jakarta – Pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) resmi masuk tahap lanjutan setelah pemerintah menyerahkan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) kepada DPR RI. RUU KUHAP kini berstatus inisiatif DPR, dan proses pembahasan akan dilanjutkan melalui panitia kerja bersama pemerintah.

Salah satu isu utama dalam revisi KUHAP adalah belum dicantumkannya Hakim Pemeriksa Pendahuluan (HPP) dalam draf RUU terbaru. Hakim Agung Kamar Pidana MA, Achmad Setyo Pudjoharsoyo, menilai kehadiran HPP berperan penting untuk mencegah potensi pelanggaran HAM sejak tahap awal. Namun, MA menegaskan tidak memaksakan usulan ini dan siap menjalankan kewenangan jika hal tersebut ditetapkan oleh pembuat undang-undang.

“HPP dapat mencegah pelanggaran HAM dengan memeriksa legalitas dan proporsionalitas tindakan paksa sebelum dilakukan. Ini berbeda dengan praperadilan yang bersifat korektif,” ujarnya.

Pemerintah secara terbuka memberikan ruang bagi masukan-masukan konstruktif dari berbagai pihak, termasuk dari tokoh akademik dan organisasi profesi hukum. Hal ini tercermin dari pernyataan Ketua Umum IKA FH Undip, Asep Ridwan, yang menilai perlunya pembaruan substansial, termasuk adopsi putusan Mahkamah Konstitusi dan reformasi mekanisme praperadilan.

“Praperadilan seharusnya bisa menjadi alat uji layak tidaknya sebuah perkara diproses lebih lanjut,” ujarnya.

Asep menekankan pentingnya melibatkan berbagai kalangan dalam pembahasan agar KUHAP baru menjawab visi KUHP Nasional dan mampu menghadirkan sistem hukum yang melindungi HAM serta memberikan kepastian hukum.

Pemerintah pun menyambut baik aspirasi tersebut sebagai bagian dari proses legislasi yang inklusif. Presiden Prabowo melalui Wamensesneg Bambang Eko Suhariyanto telah menegaskan bahwa pembaruan KUHAP bukan semata-mata langkah teknokratis, melainkan kebijakan strategis dalam menjawab kebutuhan hukum rakyat.

“Izinkan kami menyampaikan kembali pesan Bapak Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto, suatu negara tanpa sistem hukum yang kuat dan berkeadilan adalah negara yang gagal, hukum harus berpihak kepada rakyat dan menjamin hak setiap warga negara, kita harus memastikan bahwa sistem hukum yang kita bangun dapat menjadi alat untuk menegakan keadilan dan kesejahteraan,” ujar Bambang.

Menurutnya, keberhasilan reformasi KUHAP akan memperkuat supremasi hukum yang bermartabat dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses peradilan.

Proses penyusunan RUU KUHAP melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk lembaga negara dan elemen masyarakat sipil. RUU ini diharapkan menjadi pijakan penting dalam pembaruan sistem peradilan pidana agar lebih adil, transparan, dan mampu memperkuat perlindungan HAM bagi seluruh warga negara.

[edRW]

JAKARTA – Fenomena kecanduan di tengah masyarakat terus meluas, dan kini, badai baru hadir dalam bentuk judi daring yang tak hanya menyasar rakyat kecil, namun juga merambah ke lingkungan elite dan generasi muda. Keberadaan judi daring bukan lagi isu pinggiran, melainkan ancaman nyata yang menggerus nilai moral, merusak tatanan sosial, dan melemahkan daya juang generasi penerus bangsa.

Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Ivan Yustiavandana, membeberkan fakta mencengangkan saat rapat bersama Komisi III DPR. Ia menyebut lebih dari seribu anggota legislatif diketahui terlibat dalam praktik judi daring, dengan total transaksi mencapai 63.000 kali. “Tercatat sekitar 7.000 transaksi dilakukan oleh anggota DPR. Ini sangat memprihatinkan,” ungkap Ivan.

Tak hanya itu, Ivan juga mengungkap bahwa sebanyak 197.054 anak-anak usia 11-19 tahun tercatat pernah melakukan transaksi judi daring. “Nilai deposit dari kelompok usia ini bahkan telah menyentuh angka Rp293 miliar,” ujarnya, dikutip dari Tempo Nasional. Ini menjadi peringatan serius bagi seluruh orang tua dan pendidik.

Masyarakat diajak untuk menyadari bahwa judi daring bukan sekadar permainan, melainkan bentuk kejahatan yang merusak moral, etika, dan hukum. Aktivitas ini memupuk kecanduan, mendorong gaya hidup instan, serta menciptakan kebiasaan untuk mencari jalan pintas dalam memperoleh uang.

“Judi daring tidak hanya memiskinkan secara ekonomi, tetapi juga memperlemah daya pikir dan nilai kemanusiaan. Pemainnya perlahan kehilangan orientasi untuk berkarya dan berkontribusi bagi masyarakat,” tulis pengamat sosial Muhammad Yusuf dalam kolom opini di Kompas (5/7/2024).

Ketergantungan pada judi daring juga kerap diikuti oleh kejahatan lain, seperti pinjaman daring ilegal dan pencurian data pribadi. Hal ini memperkuat kejahatan siber yang mengancam keamanan individu dan negara.

Karena itu, masyarakat diminta meningkatkan kewaspadaan dan membangun daya kritis terhadap berbagai bentuk konten digital yang menyusup ke kehidupan sehari-hari. Pemerintah dan lembaga terkait diharapkan terus menggencarkan edukasi, penindakan, serta literasi digital agar masyarakat tidak menjadi korban selanjutnya.

Judi daring bukan sekadar fenomena digital, tetapi darurat sosial yang harus ditanggulangi bersama.