Jakarta – Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan Koperasi Desa/ Kelurahan Merah Putih (KDKMP) siap menyerap produk UMKM yang telah diproduksi oleh pelaku usaha lokal. Selain itu juga, KDMP akan memperkuat ekonomi desa agar perekonomian masyarakat didesa dapat lebih baik dan mengurangi kesenjangan desa dengan kota.

“KDKMP akan berperan sebagai pusat layanan ekonomi sekaligus menjadi off taker atau penyerap utama hasil produksi UMKM dan pelaku usaha lokal. Melalui skema tersebut, pemerintah berharap perekonomian desa semakin kuat serta mampu mengurangi kesenjangan pembangunan antara wilayah pedesaan dan perkotaan, ujar menkop Ferry di Jakarta.

Menurut Ferry, pemerintah ingin koperasi desa menjadi tempat yang memprioritaskan produk-produk masyarakat desa. Produk UMKM lokal, merek-merek lokal, harus mendapatkan ruang utama sehingga manfaat ekonominya kembali kepada masyarakat desa.

Ia menjelaskan terdapat perbedaan mendasar antara KDKMP dengan jaringan ritel komersial. Meski sama-sama bergerak di bidang perdagangan, keuntungan yang diperoleh koperasi akan kembali kepada anggota dan masyarakat melalui mekanisme koperasi.

“Kalau koperasi desa melakukan kegiatan ritel, keuntungan yang diperoleh akan kembali kepada masyarakat desa sebagai anggota koperasi. Itulah semangat ekonomi gotong royong yang ingin dibangun,” tuturnya.

Ditambahkannya, Kopdes tidak hanya berfungsi sebagai toko atau pusat distribusi barang. Koperasi tersebut juga diproyeksikan menjadi ekosistem ekonomi produktif yang mampu menyerap hasil pertanian, perikanan, peternakan, hingga produk UMKM lokal sehingga masyarakat memiliki kepastian pasar.

Lebih lanjut, ia menegaskan pemerintah ingin mengubah paradigma pembangunan desa agar tidak lagi bergantung pada bantuan sosial, melainkan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi yang mandiri.

“Selama ini desa terlalu bergantung pada bantuan. Padahal masyarakat desa harus menjadi pelaku ekonomi yang mandiri, memiliki badan usaha sendiri, dan mampu menggerakkan potensi ekonomi lokal,” katanya.

Menurut Ferry, keberadaan Kopdes menjadi salah satu instrumen penting untuk memperluas akses pembiayaan, memperkuat kelembagaan ekonomi desa, sekaligus membuka peluang usaha baru bagi masyarakat.

Selain itu, ia juga menyoroti tingginya angka urbanisasi yang menyebabkan banyak generasi muda meninggalkan desa karena terbatasnya kesempatan kerja dan usaha.

“Kalau desa tidak segera diperkuat, anak-anak muda akan terus pindah ke kota. Kita tidak ingin desa menjadi kosong karena tidak ada aktivitas ekonomi yang mampu memberikan penghidupan yang layak,” pungkasnya.

Jakarta – Peredaran konten hoaks di ruang digital menjelang Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Republik Indonesia menjadi perhatian pemerintah. Berbagai informasi palsu yang beredar dinilai berpotensi memicu provokasi, menimbulkan keresahan, dan mengganggu suasana kondusif menjelang perayaan kemerdekaan. Karena itu, pemerintah menegaskan pentingnya memperkuat literasi digital dan menghadirkan informasi yang akurat agar semangat persatuan dan gotong royong tetap terjaga.

Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, mengatakan Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) mencermati meningkatnya konten hoaks yang diproduksi untuk memancing provokasi menjelang Hari Kemerdekaan Republik Indonesia.

“Kami mencermati dalam bulan Agustus ini, terutama menjelang hari kemerdekaan kita, bahwa banyak sekali konten-konten hoaks yang diproduksi untuk melakukan provokasi-provokasi terhadap kondisi yang baik saat ini,” katanya.

Menurut Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, masyarakat perlu lebih teliti dalam menerima informasi di media digital dengan memastikan kebenaran setiap konten sebelum membagikannya kepada orang lain.

“Jadi, yang perlu kita perhatikan adalah teman-teman harus melihat videonya,” ia menambahkan.

Ia menjelaskan bahwa hoaks yang beredar memiliki berbagai bentuk, mulai dari konten yang dibuat sendiri oleh kreator, penggunaan video lama dengan narasi yang tidak sesuai, penggabungan fakta dengan informasi yang keliru, hingga pemanfaatan peristiwa di luar negeri yang seolah-olah terjadi di Indonesia.

“Ada lagi bentuk hoaks yang menggabungkan kejadian di negara lain, kemudian seolah-olah ada di Indonesia,” kata Meutya.

Lebih lanjut, Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, menilai penyebaran informasi palsu tersebut dapat memicu keresahan di tengah masyarakat sekaligus mencederai nilai-nilai kebangsaan yang menjadi semangat peringatan kemerdekaan.

“Ini menurut saya tidak tepat, tidak benar, mencederai nilai-nilai demokrasi, dan sungguh tidak mencerminkan semangat kita sebagai bangsa gotong royong, terutama menyambut hari kemerdekaan kita,” katanya.

Kemkomdigi juga mengajak media massa untuk terus menghadirkan pemberitaan yang akurat, berimbang, dan telah melalui proses verifikasi guna memperkuat literasi digital masyarakat serta menangkal penyebaran hoaks.

Sejalan dengan upaya tersebut, Wakil Direktur Reserse Siber Polda Metro Jaya, AKBP Ardian Satrio Utomo mengatakan pengungkapan kasus dugaan penyebaran hoaks ajakan berdemonstrasi menjelang HUT RI bermula dari temuan patroli siber.

“Unggahan akun tiktok yang ada tidak didukung fakta dan berpotensi menimbulkan keresahan masyarakat” kata Ardian.

Ia menambahkan, kepolisian masih menyelidiki motif pelaku, memeriksa para saksi, dan melakukan analisis forensik terhadap unggahan tersebut. Langkah tersebut menjadi bagian dari komitmen pemerintah dalam menjaga ruang digital yang aman dan kondusif agar peringatan HUT RI ke-81 berlangsung dengan semangat persatuan, tanpa tercemari oleh penyebaran informasi palsu.

JAKARTA — Pemerintah mengimbau seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama melawan penyebaran informasi bohong atau hoaks yang berpotensi meningkat menjelang peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Langkah tersebut penting untuk menjaga situasi tetap kondusif sekaligus memperkuat persatuan bangsa dalam menyambut momentum bersejarah 17 Agustus.

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid mengatakan Kementerian Komunikasi dan Digital mencermati adanya peningkatan produksi konten provokatif sepanjang bulan Agustus yang berisiko memicu keresahan di tengah masyarakat. Menurutnya, penyebaran informasi yang tidak benar dapat memengaruhi keputusan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari serta mengganggu stabilitas sosial.

“Dalam kerangka edukasi publik, kami perlu mengingatkan masyarakat. Kita mencermati menjelang Hari Kemerdekaan bahwa banyak sekali konten hoaks yang diproduksi untuk melakukan provokasi terhadap kondisi yang baik saat ini,” ujar Meutya.

Ia menegaskan, pihaknya mengajak seluruh masyarakat untuk lebih kritis dalam menerima setiap informasi yang beredar di ruang digital. Meutya juga mendesak para pembuat konten provokatif agar menghentikan penyebaran berita palsu yang sengaja dirancang untuk memicu kecemasan publik. Menurutnya, praktik tersebut tidak hanya merugikan masyarakat, tetapi juga mencederai nilai-nilai demokrasi dan mengikis semangat gotong royong yang menjadi fondasi bangsa Indonesia.

Pemerintah menilai penguatan literasi digital menjadi salah satu kunci dalam menghadapi maraknya disinformasi. Oleh karena itu, masyarakat diharapkan tidak mudah percaya terhadap informasi yang belum memiliki sumber jelas serta membiasakan diri melakukan verifikasi sebelum membagikannya kepada orang lain.

Senada dengan hal tersebut, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto mengajak masyarakat menggunakan media sosial secara bijak dan bertanggung jawab. Menurutnya, kewaspadaan publik sangat dibutuhkan untuk menekan penyebaran informasi yang belum dapat dipastikan kebenarannya.

“Pastikan setiap informasi telah terverifikasi sebelum disebarluaskan dan jangan mudah terprovokasi oleh konten yang belum jelas kebenarannya. Apabila menemukan dugaan hoaks, segera laporkan kepada kepolisian agar dapat ditindaklanjuti,” kata Budi.

Pemerintah berharap kolaborasi seluruh elemen bangsa dapat mempersempit ruang gerak penyebar hoaks. Dengan meningkatnya kesadaran publik terhadap pentingnya memverifikasi informasi, momentum peringatan Hari Kemerdekaan diharapkan dapat berlangsung aman, damai, dan penuh semangat persatuan. Upaya bersama dalam melawan disinformasi juga menjadi bagian penting untuk menjaga kepercayaan publik serta memastikan ruang digital Indonesia tetap sehat demi mendukung terciptanya kehidupan bermasyarakat yang harmonis. (*)

Oleh: Yandi Arya Adinegara)*

Menjelang peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia pada Agustus 2026, ruang digital nasional justru diramaikan oleh gelombang konten yang mengaburkan batas antara fakta dan rekayasa. Berbagai video aksi demonstrasi beredar luas di media sosial, namun sebagian besar ternyata merupakan rekaman lama atau hasil suntingan yang diunggah ulang tanpa keterangan waktu dan konteks yang sebenarnya. Fenomena ini menjadi pengingat bahwa ancaman terhadap persatuan bangsa kini tidak lagi datang semata dari luar, melainkan juga dari manipulasi informasi yang sengaja diproduksi untuk menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menyoroti bahwa pola produksi hoaks semakin beragam bentuknya. Ada konten yang sepenuhnya rekaan karena peristiwanya tidak pernah terjadi, ada pula yang memanfaatkan gambar lama dengan konteks berbeda, bahkan ada yang menggabungkan kejadian di negara lain seolah-olah berlangsung di Indonesia.

Ia mengajak media massa untuk memperkuat perannya dengan meliput dan memberitakan fakta secara cepat, sebab kecepatan penyampaian informasi yang benar menjadi kunci untuk mencegah disinformasi mengisi ruang kosong di tengah masyarakat. Pandangan ini menegaskan bahwa jurnalisme yang akurat dan responsif bukan sekadar tuntutan profesional, melainkan bagian dari pertahanan bangsa menghadapi perang informasi.

Senada dengan itu, Meutya juga mengimbau masyarakat agar tidak mudah percaya maupun ikut menyebarkan video-video hoaks aksi demonstrasi yang saat ini banyak beredar. Hasil pemantauan Kementerian Komunikasi dan Digital menunjukkan sejumlah video viral tersebut sebenarnya rekaman lama yang diunggah ulang tanpa penjelasan waktu dan konteks, sehingga berpotensi menyesatkan opini publik.

Bagi Meutya, penyebaran informasi palsu bukan sekadar persoalan konten digital semata, sebab dampaknya bersentuhan langsung dengan keputusan keseharian masyarakat, mulai dari rasa takut untuk beraktivitas hingga kekhawatiran dalam bekerja. Ia menilai kondisi tersebut mencederai nilai-nilai demokrasi dan semangat nasionalisme, terlebih di momen yang seharusnya menjadi ajang syukur atas kemerdekaan bangsa.

Kekhawatiran serupa juga disampaikan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago. Ia mengajak masyarakat memperkuat literasi digital sebagai upaya menangkal hoaks, disinformasi, dan ujaran kebencian. Apabila fitnah dan disinformasi dibiarkan terus berkembang, generasi muda bangsa berisiko tumbuh dengan cara pandang pesimistis terhadap masa depan negaranya sendiri. Ia pun mendorong pemerintah daerah beserta seluruh unsur Forkopimda untuk kompak menghadirkan informasi yang akurat dan faktual, agar ruang digital tidak didominasi oleh narasi yang menyesatkan.

Persoalan hoaks sesungguhnya juga menuntut kesadaran kolektif masyarakat sebagai pengguna internet. Kemudahan mengakses informasi di era digital selalu berbanding lurus dengan risiko penyebaran berita palsu yang dibuat demi berbagai kepentingan, mulai dari keuntungan ekonomi lewat klik semata, kepentingan politik, hingga sekadar menciptakan kegaduhan.

Ciri-ciri hoaks pun sebenarnya dapat dikenali, misalnya judul yang sensasional dan provokatif, sumber yang tidak jelas asal-usulnya, serta penggunaan foto atau video yang telah dimanipulasi dari konteks aslinya. Membiasakan diri membaca informasi secara utuh dan membandingkannya dengan sumber resmi maupun media terpercaya menjadi langkah sederhana namun penting untuk memutus rantai penyebaran hoaks.

Langkah pemerintah dalam menjaga ruang digital nasional patut mendapat dukungan penuh dari seluruh elemen bangsa. Penguatan patroli digital oleh Kementerian Komunikasi dan Digital, disertai koordinasi dengan aparat penegak hukum untuk menindak akun-akun yang menyamar sebagai media namun menyebarkan informasi manipulatif, merupakan wujud nyata kehadiran negara melindungi masyarakat dari kebohongan yang terus diproduksi menjelang momen kemerdekaan.

Langkah tegas ini sama sekali tidak dimaksudkan untuk membungkam kebebasan pers maupun hak masyarakat menyampaikan pendapat, melainkan justru untuk memastikan hak publik memperoleh informasi yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan tetap terjaga. Bangsa ini sudah terlalu lama dihadapkan pada narasi yang memicu perpecahan, sehingga sudah sepatutnya energi nasional diarahkan untuk mengawal program-program prioritas pemerintah dan memperkuat persatuan, alih-alih terus terkuras oleh perang narasi yang tidak berdasar.

Tantangan menjaga ruang digital yang sehat memang tidak sederhana, mengingat pola produksi hoaks terus berkembang mengikuti dinamika politik dan sosial yang terjadi. Namun demikian, langkah-langkah yang telah diambil pemerintah, mulai dari penguatan literasi digital, sinergi dengan media massa, hingga penegakan hukum yang adil dan transparan, menunjukkan keseriusan negara dalam melindungi masyarakat dari ancaman disinformasi tanpa mengorbankan kebebasan berekspresi yang menjadi ciri demokrasi.

Menjelang HUT ke-81 RI, momentum ini menjadi ajakan bersama bagi seluruh elemen bangsa, pemerintah, media, dan masyarakat, untuk berhenti terpecah oleh hoaks dan provokasi yang tidak berdasar. Kemerdekaan yang telah diperjuangkan dengan pengorbanan besar hanya akan bermakna apabila diisi dengan semangat persatuan, bukan dengan kecurigaan yang ditumbuhkan dari informasi palsu. Melawan hoaks digital bukan sekadar tugas pemerintah semata, melainkan tanggung jawab bersama demi menjaga Indonesia tetap satu, kokoh, dan optimistis menyongsong masa depan.

)*Penulis Merupakan Pengamat Sosial

Oleh : Abdul Razak)*

Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia semestinya menjadi momentum untuk memperkuat persatuan, memperteguh semangat gotong royong, serta menumbuhkan optimisme dalam menghadapi berbagai tantangan bangsa. Namun, di tengah semarak menyambut 17 Agustus, ruang digital kembali dihadapkan pada maraknya penyebaran informasi palsu yang berpotensi memecah belah masyarakat. Fenomena tersebut menjadi pengingat bahwa kemerdekaan di era digital bukan hanya tentang kebebasan menyampaikan pendapat, tetapi juga tanggung jawab bersama dalam menjaga kebenaran informasi.

Hoaks bukan sekadar informasi yang keliru. Dalam konteks kehidupan berbangsa, disinformasi dapat memicu keresahan, menurunkan kepercayaan publik terhadap institusi negara, hingga mengganggu stabilitas sosial. Oleh karena itu, menyambut HUT RI ke-81 hendaknya dilakukan dengan mengedepankan fakta, memperkuat literasi digital, serta membangun budaya verifikasi informasi sebelum menyebarkannya kepada masyarakat luas.

Contoh nyata terlihat dari beredarnya informasi di media sosial yang menyebut Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memberlakukan kembali tilang manual secara menyeluruh disertai kenaikan denda tilang hingga 150 persen. Informasi tersebut bahkan mencatut nama sejumlah tokoh nasional sehingga terkesan meyakinkan.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Korps Lalu Lintas Polri, Irjen Pol. Wibowo menegaskan bahwa informasi tersebut merupakan hoaks. Ia menjelaskan bahwa hingga saat ini kebijakan penegakan hukum lalu lintas tetap mengedepankan sistem Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE), baik ETLE statis maupun ETLE mobile, sebagai instrumen utama penegakan hukum yang objektif, transparan, dan akuntabel. Menurutnya, penindakan manual hanya dilakukan secara terbatas terhadap pelanggaran yang kasat mata dan berpotensi membahayakan keselamatan pengguna jalan, seperti balap liar, melawan arus, penggunaan knalpot yang tidak sesuai spesifikasi teknis, maupun aksi berkendara secara ugal-ugalan. Wibowo juga mengingatkan masyarakat agar selalu mengacu pada informasi resmi yang disampaikan melalui kanal NTMC Korlantas sehingga tidak mudah terpengaruh oleh narasi yang menyesatkan.

Ancaman hoaks juga terlihat dari pengungkapan kasus penyebaran informasi palsu mengenai ajakan demonstrasi menjelang HUT Kemerdekaan RI. Direktorat Reserse Siber Polda Metro Jaya berhasil mengamankan seorang perempuan berinisial DM yang diduga mengunggah konten tanpa dasar fakta sehingga berpotensi memicu keresahan di tengah masyarakat.

Direktur Reserse Siber Polda Metro Jaya, Kombes Pol. R. Bagoes Wibisono menjelaskan bahwa pengungkapan perkara tersebut bermula dari patroli siber rutin yang dilanjutkan dengan analisis digital dan penelusuran jejak elektronik. Hasil penyelidikan menunjukkan bahwa konten yang disebarkan tidak memiliki dasar fakta dan berpotensi memengaruhi ketertiban masyarakat. Setelah dilakukan koordinasi dengan Polres Ciamis, penyidik berhasil mengamankan pelaku beserta sejumlah barang bukti digital yang kini digunakan dalam proses penyidikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Senada dengan itu, Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol. Budi Hermanto mengimbau masyarakat agar semakin bijak dalam menggunakan media sosial. Ia menekankan pentingnya memastikan setiap informasi telah melalui proses verifikasi sebelum disebarluaskan serta mengajak masyarakat segera melaporkan dugaan hoaks kepada aparat kepolisian agar dapat segera ditindaklanjuti.

Di sisi lain, upaya menjaga ruang informasi yang sehat juga mendapat penegasan dari Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid. Ia memastikan pemerintah tidak pernah melarang media massa menjalankan fungsi jurnalistik sepanjang tetap berpedoman pada kaidah jurnalistik dan ketentuan Undang-Undang Pers. Menurutnya, media justru memiliki posisi yang sangat penting dalam mempercepat penyampaian informasi yang benar sehingga mampu mempersempit ruang penyebaran disinformasi di tengah masyarakat.

Meutya juga mengingatkan bahwa menjelang peringatan Hari Kemerdekaan RI, produksi konten hoaks cenderung meningkat dengan berbagai modus, mulai dari penggunaan gambar lama di luar konteks, peristiwa yang tidak pernah terjadi, hingga penggabungan kejadian dari negara lain yang seolah-olah berlangsung di Indonesia. Ia menilai penyebaran informasi palsu telah menimbulkan dampak nyata terhadap kehidupan masyarakat karena mampu memengaruhi cara masyarakat mengambil keputusan, menimbulkan rasa takut, bahkan mencederai semangat demokrasi dan nilai gotong royong yang menjadi identitas bangsa.

Peran media massa menjadi semakin strategis dalam situasi tersebut. Kehadiran media yang mengedepankan prinsip verifikasi, keberimbangan, dan akurasi merupakan benteng utama dalam menghadapi derasnya arus disinformasi di ruang digital. Semakin cepat informasi yang benar tersampaikan kepada publik, semakin kecil peluang hoaks berkembang dan memengaruhi opini masyarakat.

Momentum HUT RI ke-81 menjadi kesempatan bagi seluruh elemen bangsa untuk menunjukkan kedewasaan dalam bermedia digital. Kemerdekaan bukan hanya diwujudkan melalui upacara dan berbagai perayaan seremonial, melainkan juga melalui komitmen bersama menjaga ruang informasi yang sehat, bertanggung jawab, dan bebas dari manipulasi.

Pada akhirnya, semangat kemerdekaan akan semakin bermakna apabila seluruh masyarakat menjadikan fakta sebagai landasan dalam berpikir dan bertindak. Dengan menolak hoaks serta mengedepankan informasi yang benar, Indonesia tidak hanya merayakan 81 tahun kemerdekaan, tetapi juga memperkuat persatuan nasional dan membangun demokrasi yang sehat menuju masa depan yang lebih maju dan berkeadaban.

)* Analis Kebijakan

Jakarta – Pemerintah dan aparat keamanan memastikan situasi nasional menjelang peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Republik Indonesia tetap aman dan kondusif. Berbagai narasi yang beredar di media sosial terkait potensi gangguan keamanan maupun kerusuhan dipastikan tidak mencerminkan kondisi nyata di lapangan.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan Polri telah bersinergi dengan seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk menjaga stabilitas keamanan selama rangkaian perayaan kemerdekaan berlangsung.

“Kita bersama seluruh kementerian dan lembaga, khususnya yang memiliki tugas untuk menjaga stabilitas keamanan, bekerja sama dengan pemerintah daerah semuanya di seluruh Indonesia,” ujar Jenderal Sigit.

Menurut Kapolri, koordinasi terus dilakukan untuk memastikan seluruh agenda peringatan kemerdekaan berjalan lancar dan memberikan rasa aman kepada masyarakat.

“Tentunya setiap saat selalu berkoordinasi untuk memastikan bahwa seluruh rangkaian nanti masuk pada perayaan 17 yang sudah dimulai dari beberapa rangkaian yang dilaksanakan pemerintah, semuanya bisa berjalan dengan aman,” tuturnya.

Ia juga mengajak seluruh masyarakat menyambut HUT RI sebagai momentum kebersamaan dan persatuan bangsa.

“Tentunya kita imbau, ini adalah perayaan kita, perayaan kemerdekaan yang ke-81, perayaan kita bersama. Mari kita sambut bersama-sama, kita rayakan bersama-sama dengan baik, dan kita jaga keutuhan bangsa ini,” imbaunya.

Selain memastikan keamanan perayaan kemerdekaan, Polri juga tengah mendalami penyebaran video hoaks bernarasi demonstrasi ricuh yang viral di media sosial. Kapolri menegaskan bahwa aparat akan mengambil langkah sesuai ketentuan hukum terhadap pihak yang menyebarkan informasi tidak benar.

“Saat ini sedang dilaksanakan pendalaman oleh tim, nanti pada saatnya akan kita informasikan,” kata Jenderal Sigit.

Ia juga mengingatkan pentingnya penggunaan media sosial secara bertanggung jawab.

“Yang jelas tentunya terkait dengan kegiatan masyarakat di media sosial, harapan kita berikan informasi-informasi yang sesuai dengan fakta. Karena undang-undang mengaturnya,” ujarnya.

Sementara itu, Menko Polkam Djamari Chaniago mengajak masyarakat tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh berbagai konten provokatif yang sengaja disebarkan menjelang peringatan kemerdekaan.

“Ketenangan semacam ini sangat dibutuhkan, apalagi menjelang kita pada perayaan Ulang Tahun kita yang ke-81 yang akan kita rayakan sebentar lagi,” ujar Djamari.

Ia menegaskan bahwa masyarakat seharusnya menyambut momentum kemerdekaan dengan suasana gembira dan optimistis.

“Bersama-sama kita justru harus dengan tenang, berbahagia, bergembira. Masyarakat kita tidak perlu dikotori dengan masalah-masalah yang berkaitan (hoaks/provokasi) seperti saya sebutkan tadi,” pungkasnya. (*)

Jakarta – Pemerintah memastikan situasi keamanan nasional tetap aman, stabil, dan terkendali menjelang peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Republik Indonesia pada 17 Agustus 2026.

Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Djamari Chaniago, menegaskan bahwa kondisi keamanan nasional berada dalam situasi yang kondusif. Seluruh perkembangan yang terjadi dinilai masih dapat dikendalikan melalui sinergi pemerintah, aparat keamanan, dan lembaga intelijen.

“Situasi di dalam negeri sangat, sangat mantap. Perkembangan yang terjadi masih dalam kendali kita semua, baik dalam kendali Panglima, Kapolri, maupun koordinasi intelijen melalui BIN,” ujar Djamari.

Selain memastikan stabilitas keamanan di dalam negeri, pemerintah terus memantau dinamika geopolitik global agar tidak berdampak terhadap kondisi ekonomi, sosial, maupun pelaksanaan berbagai program prioritas nasional.

Pemerintah juga meluruskan berbagai informasi yang beredar di media sosial, termasuk isu pemasangan pagar tinggi di sejumlah pusat perbelanjaan yang sempat dikaitkan dengan potensi kerusuhan.

Djamari menegaskan bahwa isu tersebut tidak memiliki hubungan dengan kondisi keamanan nasional. Masyarakat pun diminta tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum terverifikasi.

Sebelumnya, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid telah mengingatkan masyarakat agar mewaspadai potensi peningkatan penyebaran informasi bohong atau hoaks menjelang peringatan Hari Kemerdekaan.

Kementerian Komunikasi dan Digital mencermati adanya peningkatan produksi konten provokatif yang berisiko mengganggu situasi kondusif di tengah masyarakat sepanjang Agustus.

“Dalam kerangka edukasi publik, kami perlu mengingatkan masyarakat. Kita mencermati menjelang Hari Kemerdekaan bahwa banyak sekali konten hoaks yang diproduksi untuk melakukan provokasi terhadap kondisi yang baik saat ini,” ujar Meutya.

Ia menjelaskan, modus manipulasi informasi yang beredar cukup beragam, mulai dari rekayasa peristiwa, penggunaan rekaman lama, hingga penggabungan rekaman kejadian dari luar negeri yang seolah-olah terjadi di Indonesia.

Karena itu, pers diminta bergerak cepat menyajikan informasi faktual untuk mempersempit ruang penyebaran disinformasi di ruang digital.

“Teman-teman (awak media massa) harus melihat videonya, ada yang betul-betul hoaks atau kejadiannya tidak ada, ada hoaks gabungan memakai gambar lama, dan ada yang menggabungkan kejadian negara lain seolah di Indonesia. Kami ingin teman-teman media meliput dan memberitakan yang benar dengan cepat agar tidak memberi ruang disinformasi,” jelasnya.

Meutya juga meminta para pembuat konten provokatif menghentikan penyebaran berita palsu yang dapat memicu kecemasan masyarakat. Penyebaran hoaks dinilai tidak hanya mencederai nilai demokrasi, tetapi juga mengikis semangat gotong royong dalam menyambut hari kemerdekaan.

Oleh Tania Andini )*

Peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia merupakan momentum bersejarah sekaligus pengingat bahwa kemerdekaan yang dinikmati bangsa Indonesia hari ini lahir dari perjuangan panjang yang menuntut persatuan, pengorbanan, serta semangat gotong royong seluruh anak bangsa. Oleh karena itu, menjelang perayaan hari kemerdekaan, menjaga keamanan, ketertiban, dan persatuan menjadi tanggung jawab bersama yang tidak dapat dibebankan hanya kepada aparat negara. Seluruh elemen masyarakat memiliki peran yang sama pentingnya dalam memastikan suasana tetap kondusif sehingga makna kemerdekaan dapat dirasakan secara utuh oleh seluruh rakyat Indonesia.

Dalam beberapa tahun terakhir, tantangan terhadap keamanan nasional tidak lagi hanya berbentuk ancaman fisik, tetapi juga berkembang melalui ruang digital. Arus informasi yang begitu cepat membuat masyarakat sangat mudah menerima berbagai kabar yang belum tentu benar. Di saat menjelang momentum besar seperti Hari Kemerdekaan, penyebaran hoaks, provokasi, maupun disinformasi berpotensi meningkat karena adanya pihak-pihak yang ingin memanfaatkan situasi untuk menimbulkan keresahan. Kondisi semacam ini menjadi tantangan baru yang membutuhkan kewaspadaan seluruh masyarakat.

Pemerintah menunjukkan keseriusannya dalam menjaga stabilitas nasional menjelang peringatan HUT ke-81 RI. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Djamari Chaniago menegaskan bahwa koordinasi antara pemerintah dengan seluruh jajaran aparat keamanan dan intelijen terus diperkuat guna memastikan kondisi keamanan nasional tetap stabil dan terkendali. Stabilitas keamanan merupakan fondasi utama agar seluruh rangkaian kegiatan nasional maupun perayaan masyarakat di berbagai daerah dapat berlangsung dengan aman, tertib, dan penuh sukacita.

Komitmen pemerintah juga terlihat dari upaya memberantas penyebaran berita bohong yang sengaja dirancang untuk memicu ketakutan dan keresahan di tengah masyarakat. Penegakan hukum terhadap pelaku penyebaran informasi menyesatkan menjadi bagian penting dalam menjaga ruang publik tetap sehat. Sikap tegas tersebut bukan dimaksudkan untuk membatasi kebebasan berpendapat, melainkan melindungi masyarakat dari dampak buruk informasi palsu yang dapat memecah belah persatuan.

Keamanan nasional tidak akan terwujud tanpa adanya sinergi yang kuat antara pemerintah, aparat keamanan, dan masyarakat. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan bahwa Polri akan terus bersinergi dengan seluruh pemangku kepentingan untuk memastikan seluruh rangkaian peringatan Hari Kemerdekaan berjalan dengan aman di seluruh Indonesia. Koordinasi lintas sektor menjadi kunci dalam mengantisipasi berbagai kemungkinan gangguan sehingga masyarakat dapat merayakan hari bersejarah tersebut dengan rasa aman dan nyaman.

Semangat kebersamaan harus menjadi ruh dalam setiap perayaan 17 Agustus. Ketika seluruh masyarakat memiliki kesadaran bahwa peringatan kemerdekaan adalah pesta nasional yang mempersatukan, maka ruang bagi provokasi dan konflik akan semakin sempit. Persatuan tidak hanya diwujudkan melalui slogan, tetapi melalui sikap saling menghormati, menjaga ketertiban, dan mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi maupun golongan.

Peran masyarakat menjadi semakin penting karena ancaman terhadap keamanan sering kali bermula dari hal-hal yang tampak sederhana, seperti menyebarkan informasi tanpa melakukan verifikasi terlebih dahulu. Setiap warga negara memiliki tanggung jawab moral untuk menjadi pengguna media sosial yang bijaksana. Menahan diri sebelum menyebarkan informasi, memeriksa kebenaran berita, serta mengutamakan sumber resmi merupakan bentuk kontribusi nyata dalam menjaga stabilitas nasional.

Pandangan serupa juga disampaikan Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni yang mengingatkan masyarakat agar tidak mudah terprovokasi oleh berbagai narasi yang beredar di media sosial menjelang HUT ke-81 Kemerdekaan RI. Menurutnya, informasi yang belum terverifikasi berpotensi menimbulkan keresahan di tengah masyarakat sehingga penyebaran informasi yang akurat harus lebih diutamakan. Ia juga menekankan bahwa masyarakat membutuhkan rasa aman dalam menyambut hari kemerdekaan dan mengingatkan bahwa gangguan keamanan dalam skala besar akan berdampak pada seluruh elemen bangsa.

Semangat menjaga keamanan juga tidak boleh dimaknai hanya sebagai tugas aparat penegak hukum. Lingkungan keluarga, sekolah, tempat kerja, organisasi kemasyarakatan, hingga komunitas digital memiliki peran strategis dalam membangun budaya damai. Dengan menciptakan suasana yang tertib selama berbagai kegiatan peringatan kemerdekaan berlangsung akan menghasilkan dampak besar bagi ketahanan sosial bangsa.

Peringatan Hari Kemerdekaan seharusnya menjadi momentum memperkuat optimisme nasional. Indonesia telah membuktikan kemampuannya melewati berbagai tantangan, mulai dari krisis ekonomi, pandemi, hingga dinamika politik yang kompleks. Keberhasilan tersebut tidak terlepas dari kemampuan bangsa untuk tetap bersatu ketika menghadapi ujian. Semangat itulah yang harus terus dipelihara agar Indonesia mampu menghadapi tantangan masa depan yang semakin kompleks, termasuk ancaman keamanan nonkonvensional yang memanfaatkan perkembangan teknologi informasi.

Makna kemerdekaan bukan hanya tentang mengenang perjuangan para pahlawan, tetapi juga meneruskan perjuangan tersebut melalui tindakan nyata menjaga persatuan, keamanan, dan keharmonisan bangsa. Menjelang HUT ke-81 Republik Indonesia, setiap warga negara memiliki kesempatan untuk menunjukkan kecintaannya kepada tanah air dengan tidak mudah terprovokasi, tidak menyebarkan hoaks, menghormati perbedaan, serta mendukung terciptanya suasana yang damai. Ketika seluruh elemen bangsa berjalan dalam semangat yang sama, peringatan Hari Kemerdekaan tidak hanya menjadi perayaan seremonial, tetapi juga menjadi simbol kokohnya persatuan nasional.

)* penulis merupakan pengamat keamanan siber

Oleh : Rivka Mayangsari*)

Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia menjadi momentum penting bagi seluruh elemen bangsa untuk memperkuat persatuan, memperkokoh semangat kebangsaan, serta menjaga stabilitas nasional di tengah berbagai tantangan global dan dinamika kehidupan bermasyarakat. Dengan mengusung tema ”Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur”, peringatan kemerdekaan tahun ini tidak hanya menjadi ajang mengenang perjuangan para pendiri bangsa, tetapi juga menjadi pengingat bahwa cita-cita Indonesia maju hanya dapat diwujudkan melalui kerja sama, solidaritas, dan komitmen seluruh rakyat dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Tema tersebut mencerminkan arah pembangunan nasional yang menempatkan kedaulatan, pemerataan, dan kesejahteraan sebagai fondasi utama menuju Indonesia yang semakin kuat. Di tengah perkembangan dunia yang penuh ketidakpastian, semangat persatuan menjadi modal sosial yang sangat penting agar bangsa Indonesia mampu menghadapi berbagai tantangan tanpa kehilangan arah dan identitas kebangsaannya.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cirebon, Eli Haryati, S.Sos., M.Si., menegaskan bahwa tema “Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur” memiliki makna yang sangat mendalam. Menurutnya, makna berdaulat tidak hanya berkaitan dengan kekuatan negara dalam menjaga wilayah dan kedaulatan politik, tetapi juga kemampuan bangsa menentukan masa depannya secara mandiri tanpa bergantung kepada pihak lain. Kemandirian tersebut menjadi fondasi penting dalam membangun Indonesia yang mampu bersaing di tingkat global.

Lebih lanjut, Eli menjelaskan bahwa nilai keadilan harus diwujudkan melalui pemerataan pembangunan, kesempatan yang setara bagi seluruh masyarakat, serta penegakan hukum yang tidak membedakan latar belakang sosial, ekonomi, maupun wilayah. Sementara itu, kemakmuran merupakan tujuan akhir dari seluruh proses pembangunan nasional yang terus dilakukan pemerintah melalui berbagai program strategis di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, ketahanan pangan, hingga pembangunan infrastruktur.

Menurut Eli, pencapaian tujuan tersebut tidak dapat diwujudkan hanya oleh pemerintah semata. Seluruh komponen bangsa memiliki tanggung jawab untuk memberikan kontribusi nyata sesuai dengan kapasitas masing-masing. Semangat gotong royong yang menjadi jati diri bangsa Indonesia harus terus dipelihara sebagai kekuatan utama dalam membangun bangsa yang maju dan berdaya saing.

Ia juga mengingatkan bahwa semangat kemerdekaan tidak cukup diwujudkan melalui upacara, perlombaan, maupun kegiatan seremonial selama bulan Agustus. Nilai-nilai perjuangan para pahlawan harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari melalui sikap saling menghormati, menghargai perbedaan, bekerja keras, menjaga toleransi, serta mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi maupun kelompok.

Di sisi lain, perkembangan teknologi informasi menghadirkan tantangan baru yang tidak kalah penting. Arus informasi yang sangat cepat melalui media digital membawa manfaat besar, namun juga membuka ruang bagi penyebaran hoaks, disinformasi, fitnah, provokasi, dan narasi kebencian yang berpotensi memecah belah masyarakat. Polusi informasi tersebut dapat mengaburkan fakta, menurunkan kepercayaan publik terhadap institusi negara, serta mengganggu harmoni sosial apabila tidak disikapi secara bijaksana.

Ketua Umum DPC PERMAHI Jambi, Roland Pramudiansyah, S.H., berpandangan bahwa situasi tersebut harus dimaknai sebagai panggilan bersama untuk menjaga ketenangan dan memperkuat persatuan, terutama menjelang berbagai momentum penting nasional seperti peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Menurutnya, seluruh elemen masyarakat memiliki tanggung jawab moral untuk menciptakan ruang publik yang sehat, damai, dan produktif.

Roland menegaskan bahwa mahasiswa memiliki peran historis sebagai *moral force* sekaligus *agent of change*. Kritik terhadap kebijakan pemerintah merupakan bagian yang sah dalam kehidupan demokrasi, namun kritik tersebut harus dibangun berdasarkan data, kajian ilmiah, argumentasi yang rasional, serta etika kebangsaan. Demokrasi yang sehat tidak dibangun melalui penyebaran informasi palsu ataupun narasi provokatif yang sengaja dirancang untuk memecah persatuan bangsa.

Dalam konteks tersebut, literasi digital menjadi salah satu kebutuhan utama masyarakat modern. Kemampuan untuk memverifikasi informasi sebelum membagikannya, memahami konteks sebuah berita, serta mengedepankan sikap tabayun menjadi benteng penting dalam menghadapi berbagai bentuk manipulasi informasi. Masyarakat diharapkan tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu yang belum terverifikasi karena dampaknya dapat mengganggu stabilitas sosial maupun kehidupan demokrasi.

PERMAHI Jambi mengajak seluruh mahasiswa, organisasi kepemudaan, insan pers, akademisi, tokoh agama, tokoh adat, organisasi kemasyarakatan, hingga masyarakat luas untuk bersama-sama menjadi pelopor literasi digital. Kolaborasi tersebut diharapkan mampu membangun ruang diskusi yang sehat, terbuka, dan berbasis fakta sehingga perbedaan pandangan dapat diselesaikan melalui dialog yang konstruktif, bukan melalui penyebaran kebencian maupun provokasi.

Momentum HUT ke-81 Kemerdekaan RI menjadi pengingat bahwa tantangan bangsa pada masa kini tidak lagi hanya berupa ancaman fisik, tetapi juga ancaman terhadap persatuan melalui ruang digital. Oleh karena itu, menjaga persatuan harus dimulai dari kesadaran setiap warga negara untuk menggunakan media sosial secara bertanggung jawab, menghormati perbedaan pendapat, serta mengutamakan kepentingan nasional di atas kepentingan kelompok. Dengan semangat “Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur”, seluruh elemen bangsa diharapkan terus memperkuat solidaritas, menolak segala bentuk provokasi dan disinformasi, serta menjadikan peringatan kemerdekaan sebagai momentum memperkokoh persatuan demi mewujudkan Indonesia yang semakin maju, damai, dan sejahtera.
*) Pemerhati sosial

JAKARTA – Pemerintah terus memperkuat peran Perum BULOG sebagai operator pangan nasional melalui berbagai kebijakan strategis guna menjaga keberhasilan swasembada pangan sekaligus memastikan stok pangan nasional tetap aman di tengah dinamika global. Langkah tersebut menjadi bagian dari komitmen pemerintah membangun sistem ketahanan pangan yang tangguh agar Indonesia mampu menghadapi berbagai tantangan ekonomi dan geopolitik dunia.

Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa keberhasilan Indonesia mencapai swasembada pangan merupakan fondasi utama dalam memperkuat ketahanan bangsa. Menurut Presiden, kecukupan pangan menjadi faktor paling mendasar untuk menjaga stabilitas nasional di tengah ketidakpastian global yang berdampak terhadap harga pangan dan energi.

“Alhamdulillah kita sudah capai dalam waktu yang singkat ketahanan pangan, swasembada pangan. Ini yang membuat kita percaya diri, confident. Apa pun terjadi, kita yakin, kita bisa jamin makan untuk bangsa Indonesia,” ujar Presiden Prabowo Subianto saat memberikan taklimat kepada pengusaha Kadin pusat dan daerah di Istana Negara, Jakarta.

Sejalan dengan arahan Presiden, pemerintah menerbitkan berbagai kebijakan untuk memperkuat BULOG, di antaranya melalui penyesuaian margin penugasan berdasarkan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 3 Tahun 2026. Pemerintah juga memberikan dukungan berupa keringanan bunga pembiayaan perbankan yang meningkatkan efisiensi operasional sekaligus memperkuat kemampuan BULOG dalam menjalankan penugasan menjaga cadangan pangan nasional.

Direktur Utama Perum BULOG Ahmad Rizal Ramdhani menyampaikan apresiasi atas dukungan penuh Presiden beserta jajaran pemerintah yang dinilai menjadi fondasi penting bagi transformasi BULOG sebagai lembaga pangan negara yang semakin profesional, sehat secara finansial, dan berkelanjutan.

“Dukungan penuh Bapak Presiden beserta jajaran pemerintah merupakan energi besar bagi BULOG untuk terus meningkatkan kinerja. Kebijakan-kebijakan strategis yang diberikan tidak hanya memperkuat pelaksanaan penugasan pemerintah, tetapi juga menciptakan tata kelola yang semakin sehat sehingga BULOG dapat menjalankan fungsinya secara berkelanjutan dalam mendukung terwujudnya swasembada pangan nasional,” kata Ahmad Rizal Ramdhani.

Rizal menjelaskan, penguatan kondisi keuangan BULOG akan dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat melalui penguatan sistem penyimpanan komoditas pangan, peningkatan pemeliharaan gudang, serta penambahan sumber daya manusia di bidang pengawasan mutu. Upaya tersebut diharapkan mampu menjaga kualitas komoditas pangan sekaligus memastikan ketersediaan stok nasional tetap terjaga.

Sinergi yang semakin erat antara pemerintah dan BULOG diharapkan menjadi modal penting dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan, memperkuat cadangan pangan pemerintah, serta mempertahankan keberhasilan swasembada pangan sebagai salah satu pilar utama ketahanan nasional Indonesia.