Oleh: Nanang Hermansyah )*
Pendidikan merupakan fondasi utama dalam membangun bangsa yang berdaya saing tinggi. Pemerintah melalui Program Sekolah Rakyat terus memperlihatkan komitmen kuat untuk memastikan tidak ada anak Indonesia yang tertinggal dari akses pendidikan. Program ini dirancang untuk menjangkau masyarakat miskin ekstrem yang selama ini kesulitan mendapatkan layanan pendidikan formal, dengan pendekatan yang inklusif, adaptif, dan berbasis nilai-nilai kebangsaan.
Namun, di tengah implementasi yang berjalan di berbagai daerah, pemerintah bersama DPR dan lembaga terkait terus melakukan evaluasi menyeluruh untuk memastikan program ini benar-benar memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Evaluasi tersebut mencakup aspek pengawasan, validasi data, hingga peningkatan kualitas sarana dan tenaga pendidik, agar Sekolah Rakyat bukan hanya simbol empati, tetapi instrumen nyata pengentasan kemiskinan melalui pendidikan.
Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, I Ketut Kariyasa Adnyana, menilai pengawasan dan validasi data menjadi kunci keberhasilan Program Sekolah Rakyat yang ditujukan bagi masyarakat miskin ekstrem. Menurutnya, program sebesar ini membutuhkan sistem pengawasan yang berlapis, transparan, dan melibatkan banyak pihak agar tepat sasaran.
Ketut menegaskan bahwa Komisi VIII DPR RI akan terus melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program tersebut. Bahkan, ia menyebut lembaganya telah menyiapkan rencana kunjungan kerja ke sejumlah lokasi pelaksanaan Sekolah Rakyat untuk memastikan implementasi di lapangan berjalan sesuai tujuan. Langkah ini menunjukkan bahwa DPR tidak hanya berperan dalam penganggaran, tetapi juga aktif mengawal jalannya program hingga ke akar pelaksanaan.
Lebih lanjut, Ketut menjelaskan bahwa DPR akan melakukan pengecekan langsung mulai dari tahap persiapan hingga pelaksanaan. Dalam proses tersebut, evaluasi juga akan melibatkan pengawas independen dan perguruan tinggi untuk menjaga objektivitas penilaian. Pendekatan partisipatif ini menunjukkan keseriusan pemerintah dan legislatif untuk memastikan bahwa Sekolah Rakyat benar-benar mampu mengangkat harkat masyarakat miskin ekstrem melalui jalur pendidikan.
Sementara itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini mengibaratkan Sekolah Rakyat sebagai “jantung” peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Ia menilai, pendidikan dalam program ini tidak hanya berorientasi pada buku pelajaran, tetapi juga membangun karakter, kedisiplinan, dan kebiasaan baik yang menjadi pondasi moral generasi penerus bangsa.
Rini menegaskan, Sekolah Rakyat bukanlah program sementara, tetapi investasi jangka panjang bagi masa depan. Keberlanjutan sekolah ini menjadi bukti bahwa kebijakan pendidikan yang berpihak pada rakyat kecil tidak berhenti di atas kertas atau meja rapat semata, melainkan benar-benar hadir di tengah masyarakat. Dengan dukungan lintas sektor dan pengawasan yang berkelanjutan, program ini diharapkan menjadi warisan nyata bagi generasi berikutnya dalam mencetak anak-anak bangsa yang tangguh, cerdas, dan berkarakter.
Pandangan serupa disampaikan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Maluku Utara, Sakop, yang menilai Program Sekolah Rakyat merupakan wujud nyata kolaborasi lintas sektor untuk memperluas kesempatan belajar di daerah dengan keterbatasan akses pendidikan formal. Menurutnya, pelaksanaan program ini membawa dampak positif dalam mendorong pemerataan pendidikan di wilayah terpencil.
Namun, ia juga mengakui bahwa di lapangan masih terdapat sejumlah tantangan yang perlu segera diatasi, seperti keterbatasan sumber daya manusia, minimnya dukungan pendanaan, serta kondisi infrastruktur dasar seperti sanitasi dan air bersih. Selain itu, penerimaan masyarakat terhadap Sekolah Rakyat belum sepenuhnya merata karena masih diperlukan sosialisasi yang lebih intensif mengenai manfaat dan tujuan program ini.
Untuk menjawab berbagai tantangan tersebut, Sakop merekomendasikan sejumlah langkah konkret, antara lain penguatan mekanisme rekrutmen dan retensi guru, perbaikan sanitasi serta penyediaan air bersih di sekolah, dan evaluasi standar biaya konsumsi siswa. Ia juga menilai pentingnya penerapan strategi komunikasi berbasis komunitas agar masyarakat semakin aktif terlibat dalam pengelolaan sekolah, sehingga keberlanjutan program dapat terjamin. Tidak kalah penting, dukungan pemerintah daerah dan lembaga sosial juga dibutuhkan untuk memperkuat implementasi Sekolah Rakyat sebagai bagian integral dari pembangunan daerah.
Evaluasi berkelanjutan terhadap Program Sekolah Rakyat menjadi bukti bahwa pemerintah tidak sekadar menyalurkan kebijakan, tetapi juga memastikan efektivitas dan keberlanjutannya di lapangan. Pengawasan lintas lembaga, keterlibatan akademisi, serta partisipasi masyarakat menjadikan program ini sebagai salah satu contoh nyata kolaborasi kebijakan publik yang berorientasi pada hasil.
Keberhasilan Sekolah Rakyat tidak hanya diukur dari jumlah anak yang bisa bersekolah, tetapi juga dari sejauh mana mereka memperoleh nilai-nilai kehidupan yang membentuk karakter bangsa. Dengan pengawasan yang kuat dan komitmen bersama, Sekolah Rakyat akan menjadi wadah yang tidak hanya mencerdaskan, tetapi juga memanusiakan manusia Indonesia.
Pada akhirnya, Program Sekolah Rakyat merupakan refleksi dari semangat gotong royong dalam membangun sumber daya manusia unggul di seluruh pelosok negeri. Pemerintah, DPR, dan seluruh elemen masyarakat perlu terus menjaga sinergi agar program ini berjalan dengan efektif, transparan, dan berkelanjutan.
Masyarakat diharapkan terus memberikan kepercayaan dan dukungan penuh kepada pemerintah dalam mengembangkan Sekolah Rakyat. Dengan semangat kebersamaan, partisipasi aktif, dan keyakinan pada niat baik pemerintah, Sekolah Rakyat akan menjadi bukti bahwa pendidikan untuk semua bukan sekadar slogan, tetapi kenyataan yang mengubah masa depan bangsa.
)* Penulis merupakan Pengamat Kebijakan Publik

Oleh: Gani Puteri Nasution*

Upaya pemerintah dalam menata ulang lebih dari 45 ribu sumur minyak rakyat di berbagai daerah merupakan langkah strategis dan bersejarah dalam mewujudkan kemandirian serta swasembada energi nasional. Langkah ini bukan sekadar kebijakan administratif, tetapi simbol keberpihakan negara terhadap rakyat kecil yang selama ini menjadi bagian tak terpisahkan dari rantai energi nasional. Melalui Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 14 Tahun 2025, pemerintah memastikan seluruh aktivitas penambangan rakyat mendapatkan landasan hukum yang jelas, aman, dan berkelanjutan.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto agar energi rakyat menjadi bagian dari pilar utama pembangunan nasional. Dengan legalisasi dan penataan ulang, masyarakat kini dapat bekerja dengan rasa aman, tidak lagi dihantui ketakutan akibat kegiatan ilegal, dan sekaligus menjaga kelestarian lingkungan. Langkah ini membuktikan bahwa negara hadir bukan untuk mematikan inisiatif rakyat, melainkan menertibkan dan memberdayakan agar produktivitas meningkat serta kesejahteraan masyarakat dapat dirasakan langsung di daerah penghasil minyak.

Sebanyak 45.095 sumur minyak rakyat yang tersebar di Aceh, Sumatra Utara, Jambi, Sumatra Selatan, Jawa Tengah, dan Jawa Timur kini resmi masuk dalam sistem pengelolaan nasional. Pemerintah memprioritaskan pengelolaan oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), koperasi, dan pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Mekanisme ini memastikan bahwa hasil ekonomi tidak lagi terserap ke kelompok tertentu, melainkan dinikmati langsung oleh masyarakat lokal. Kepala daerah pun dilibatkan dalam proses rekomendasi agar pengelolaan dilakukan oleh warga setempat yang memahami karakteristik wilayahnya.

Direktur Jenderal Migas Laode Sulaeman menjelaskan, seluruh kegiatan eksplorasi dan produksi akan didampingi oleh BUMN energi seperti Pertamina serta perusahaan nasional seperti Medco. Pendampingan ini bertujuan memastikan bahwa kegiatan penambangan berjalan sesuai standar keselamatan kerja dan prinsip tata kelola yang baik. Dalam empat tahun masa penanganan, pemerintah akan menilai kelayakan setiap sumur agar produktivitas energi tetap terjaga, sementara risiko kecelakaan dan pencemaran lingkungan dapat diminimalkan.

Respons masyarakat terhadap kebijakan ini sangat positif. Di berbagai daerah, para penambang minyak rakyat menyambut dengan penuh harapan. Mereka yang sebelumnya beroperasi secara sembunyi-sembunyi kini dapat bekerja dengan rasa aman karena diakui secara hukum. Keberpihakan pemerintah kepada masyarakat kecil menjadi bukti nyata bahwa pembangunan energi nasional tidak hanya berorientasi pada korporasi besar, melainkan juga pada kekuatan rakyat sebagai fondasi ekonomi bangsa.

Gubernur Sumatra Selatan Herman Deru menilai langkah ini mencerminkan keberpihakan negara kepada masyarakat bawah. Ia menegaskan bahwa penataan sumur rakyat membuka ruang keadilan sosial di sektor energi, di mana rakyat tidak lagi menjadi objek, tetapi subjek pembangunan. Pandangan tersebut selaras dengan visi pemerintahan Prabowo–Gibran yang menempatkan energi sebagai instrumen kedaulatan nasional.

Selain penataan sumur rakyat aktif, pemerintah juga memperhatikan 1.400 sumur tua yang dibor sebelum tahun 1970. Sumur-sumur ini masih memiliki potensi menghasilkan sekitar 1.600 barel per hari. Optimalisasi sumur tua akan mendukung target besar mencapai produksi satu juta barel per hari pada 2029. Berdasarkan laporan SKK Migas, produksi minyak nasional per September 2025 telah mencapai 619 ribu barel per hari, mendekati target APBN 2025. Peningkatan ini menunjukkan adanya perbaikan tata kelola yang nyata di sektor energi.

Kebijakan tata ulang ini tidak hanya berdampak pada peningkatan lifting minyak, tetapi juga memperkuat ketahanan ekonomi nasional. Dengan keterlibatan UMKM dan koperasi, perputaran ekonomi daerah meningkat signifikan. Setiap sumur yang dikelola dengan baik menjadi sumber penghidupan bagi ratusan keluarga. Model pemberdayaan ini mengubah paradigma lama: dari rakyat sebagai penonton menjadi pelaku utama dalam menjaga ketahanan energi bangsa.

Pakar energi dari Gerilya Institute, Subhkan Agung Sulistio, menilai kebijakan ini sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo yang menekankan kedaulatan ekonomi berbasis sumber daya nasional. Ia menyebut legalisasi dan tata kelola sumur rakyat sebagai bentuk inovasi kebijakan yang berpihak kepada masyarakat tanpa mengorbankan efisiensi produksi. Dengan memanfaatkan teknologi baru seperti Enhanced Oil Recovery (EOR) dan Chemical EOR (CEOR), pemerintah mendorong efisiensi dan keberlanjutan sektor migas tanpa mengabaikan prinsip keselamatan dan kelestarian lingkungan.

Transformasi sektor energi nasional ini juga tak lepas dari peran Pertamina sebagai tulang punggung ketahanan energi. Di bawah kepemimpinan Direktur Utama Simon Aloysius Mantiri, Pertamina menjalankan strategi Dual Growth Strategy untuk meningkatkan produksi hulu migas sekaligus memperluas pengembangan energi rendah karbon. Pertamina kini tidak hanya berorientasi pada bisnis migas tradisional, tetapi juga pada energi terbarukan seperti geothermal, biofuel, dan green fuel. Dengan langkah ini, Pertamina berupaya memastikan ketersediaan energi nasional tetap terjaga di tengah tantangan global serta transisi menuju energi bersih.

Komaidi Notonegoro dari Reforminer Institute menilai transformasi yang dilakukan Pertamina merupakan bukti nyata kemampuan adaptasi perusahaan terhadap dinamika industri global. Ia menyebut Pertamina berhasil menyeimbangkan fokus antara migas dan energi terbarukan, sambil tetap menjaga kesehatan finansial perusahaan. Dengan peningkatan produksi migas yang mencapai lebih dari satu juta barel setara minyak per hari, Pertamina telah menunjukkan peran vitalnya sebagai motor utama swasembada energi nasional.

Dari sisi akademik, Adib Miftahul dari Universitas Syekh Yusuf menilai kebijakan tata ulang sumur rakyat mencerminkan filosofi “reset ekonomi” ala Prabowo Subianto, yakni mengembalikan pengelolaan sumber daya nasional ke tangan rakyat. Menurutnya, hal ini bukan sekadar kebijakan teknis, tetapi gerakan ideologis untuk memastikan sumber daya alam benar-benar menjadi milik bangsa.

Dengan langkah penataan ulang ini, pemerintah sedang membangun pondasi baru dalam sektor energi lebih inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Setiap tetes minyak dari sumur rakyat bukan hanya simbol produksi, tetapi juga bukti kolaborasi antara negara dan rakyat dalam mencapai kedaulatan energi. Ke depan, kebijakan ini diharapkan mampu menjadi model tata kelola energi rakyat yang efektif, serta menjadi tonggak penting menuju swasembada energi nasional dan cita-cita Indonesia Emas 2045.

*Penulis merupakan analis kebijakan energi

Oleh : Dimas Eko Pratama )*

Dalam upaya mewujudkan kemandirian energi nasional, pemerintah terus memperkuat langkah strategis untuk memanfaatkan sumber daya gas bumi sebagai energi transisi yang berkelanjutan. Gas bumi dinilai memiliki potensi besar dalam mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan bakar fosil sekaligus mendukung target Net Zero Emission 2060.

Sejalan dengan arah kebijakan nasional tersebut, PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) sebagai Subholding Gas Pertamina menegaskan komitmennya dalam mendukung program swasembada energi. Melalui pengelolaan infrastruktur gas bumi yang terintegrasi, PGN berperan penting dalam memastikan energi bersih dan efisien dapat diakses oleh masyarakat luas di seluruh wilayah Indonesia.

Direktur Infrastruktur dan Teknologi PGN, Hery Murahmanta, menilai gas bumi memiliki peran strategis sebagai tulang punggung dalam transisi menuju energi bersih. Pengembangan dan pemanfaatan gas bumi tidak hanya mendukung upaya dekarbonisasi, tetapi juga menjadi solusi nyata dalam menekan impor Liquefied Petroleum Gas (LPG) yang selama ini membebani neraca perdagangan nasional. Hal ini sejalan dengan visi besar pemerintah yang tercantum dalam Asta Cita Presiden untuk mewujudkan swasembada energi berbasis potensi domestik. Melalui gas bumi, Indonesia memiliki peluang besar untuk mencapai kemandirian energi yang berkelanjutan sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional.

Dalam mendukung tujuan tersebut, PGN terus memperluas jangkauan infrastrukturnya melalui pengoperasian jaringan gas sepanjang lebih dari 33.000 kilometer yang tersebar di berbagai wilayah. Infrastruktur ini mencakup fasilitas regasifikasi LNG, pipa distribusi, serta stasiun pengisian bahan bakar gas yang terintegrasi. Di Area Cilegon, PGN telah menyalurkan sekitar 40,87 BBTUD gas bumi untuk melayani lebih dari 16.000 pelanggan dari berbagai segmen, mulai dari rumah tangga, usaha kecil, hingga industri besar. Upaya ini mencerminkan keseriusan perusahaan dalam menyediakan energi yang aman, bersih, dan efisien bagi masyarakat sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.

Secara keseluruhan di Provinsi Banten, PGN telah membangun lebih dari 15.000 jaringan gas (jargas) yang dibiayai oleh APBN serta lebih dari 69.000 jargas mandiri. Jaringan tersebut tersebar di Kota Cilegon, Kabupaten Serang, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan. Pembangunan jaringan gas tersebut tidak hanya memperkuat akses masyarakat terhadap energi bersih, tetapi juga menumbuhkan ekosistem ekonomi baru di daerah. PGN berencana untuk terus memperluas akses energi hingga ke wilayah yang belum terjangkau, sebagai bagian dari misi pemerataan energi nasional.

Pemanfaatan gas bumi juga memiliki nilai strategis dalam konteks efisiensi dan keberlanjutan. Gas bumi dikenal lebih ramah lingkungan karena menghasilkan emisi karbon yang lebih rendah dibandingkan bahan bakar fosil konvensional. Selain itu, karakteristiknya yang aman dan mudah diatur menjadikannya pilihan ideal bagi sektor rumah tangga maupun industri. Dengan demikian, pengembangan gas bumi menjadi langkah nyata untuk menekan emisi sekaligus memberikan energi yang stabil bagi masyarakat.

Wakil Ketua Komisi XII DPR RI, Putri Zulhas, turut mendorong percepatan pembangunan jaringan gas rumah tangga di seluruh Indonesia. Pembangunan jargas dipandang penting untuk memastikan masyarakat memperoleh manfaat langsung dari potensi gas bumi nasional. Pemanfaatan gas bumi dinilai lebih aman, praktis, dan ekonomis dibandingkan energi fosil impor. Ke depan, kolaborasi antara PGN, DPR, dan pemerintah daerah diharapkan dapat mempercepat pemerataan akses energi bersih serta memperkuat kemandirian energi nasional. Upaya ini akan memberikan dampak signifikan dalam menekan impor energi dan meningkatkan daya saing industri dalam negeri.

PGN juga terus menunjukkan kinerja positif dalam pengelolaan gas bumi secara andal dan efisien. Hal ini tercermin dari capaian terbaru perusahaan yang berhasil meraih Penghargaan Subroto 2025 dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Penghargaan tersebut merupakan bentuk apresiasi tertinggi pemerintah terhadap pelaku industri energi yang menunjukkan dedikasi, inovasi, dan kontribusi nyata terhadap pembangunan sektor energi nasional. Capaian ini menjadi bukti nyata kerja keras seluruh insan perwira PGN dalam mendukung kebijakan pemerintah di bidang energi. Dengan demikian, PGN berperan strategis sebagai motor penggerak utama dalam perjalanan Indonesia menuju swasembada energi.

Pemerintah dan PGN memiliki tujuan yang sejalan dalam memperkuat kemandirian energi nasional. Melalui pemanfaatan gas bumi, Indonesia dapat mengurangi ketergantungan pada energi impor, memperbaiki neraca perdagangan, serta memperkuat posisi negara sebagai pemain penting dalam sektor energi global. Upaya kolaboratif antara pemerintah, legislatif, dan BUMN energi akan menjadi kunci untuk mempercepat terwujudnya target swasembada energi nasional. Dalam konteks global yang semakin menuntut energi bersih dan efisien, langkah ini menegaskan komitmen Indonesia untuk berdaulat dalam energi sekaligus berperan aktif dalam mitigasi perubahan iklim.

Pada akhirnya, pengembangan gas bumi bukan sekadar langkah teknis dalam diversifikasi energi, tetapi merupakan manifestasi nyata dari semangat kemandirian bangsa. Masyarakat diharapkan turut mendukung kebijakan pemerintah dalam memperluas pemanfaatan gas bumi sebagai sumber energi utama. Dukungan publik terhadap transisi menuju energi bersih akan mempercepat tercapainya cita-cita swasembada energi nasional yang berkeadilan, berkelanjutan, dan menyejahterakan. Dengan sinergi antara pemerintah, industri, dan masyarakat, Indonesia dapat melangkah mantap menuju masa depan energi yang mandiri dan berdaulat.

)* Analis Kebijakan Energi Nasional

Jakarta — Pemerintah Indonesia semakin intensif dalam mempercepat transisi energi bersih sebagai bagian dari strategi jangka panjang untuk mewujudkan swasembada energi dan memperkuat ketahanan nasional. Langkah ini tak hanya soal mengganti bahan bakar fosil, tetapi juga mengubah paradigma pembangunan menuju energi yang terjangkau, berkelanjutan, dan mandiri.

Direktur Manajemen Proyek dan Energi Terbarukan PLN, Suroso Isnandar mengungkapkan, arah kebijakan energi nasional saat ini menekankan pentingnya keseimbangan antara keberlanjutan dan kemandirian energi, di samping harus sejalan dengan kepentingan nasional.

“Pesan dari bapak Presiden kita, selain transisi energi, jangan semata-mata hanya transisi energi bersih, tapi kemudian tidak mengindahkan swasembada energi, sehingga swasembada energi harus menjadi landasan strategis,” ungkapnya.

Selain itu, pembangunan sektor energi ke depan harus memastikan bahwa Indonesia tidak tergantung pada impor energi. Menurutnya, swasembada energi menjadi bagian dari kedaulatan tanah air.

“Tentu dalam melakukan transisi energi itu kita harus selalu tidak lepas dari filosofi dasar energy security,” ujar Suroso.

Sementara itu, dalam mendukung visi swasembada energi pemerintahan Presiden Prabowo, Perusahaan Gas Negara (PGN) berkontribusi aktif dalam menyiapkan energi bersih dan ramah lingkungan. Gas bumi dikenal sebagai salah satu sumber energi bersih yang relatif lebih ramah lingkungan dibandingkan bahan bakar fosil lain seperti batu bara dan minyak bumi.

Gas bumi memiliki emisi gas rumah kaca lebih rendah dibandingkan batu bara dan minyak bumi. Pembakaran gas bumi menghasilkan sekitar 50% lebih sedikit CO2 dibandingkan batu bara dan 30% lebih sedikit dibandingkan minyak bumi. Gas bumi sumber energi yang relatif bersih karena dapat digunakan bahan bakar pembangkit listrik, industri, dan transportasi dengan emisi lebih rendah.

Direktur Utama PGN Arief Kurnia Risdianto mengatakan, PGN menjaga keandalan layanan gas bumi untuk seluruh sektor dalam rangka memperkuat swasembada energi nasional. PGN mengoptimalkan pasokan gas bumi dan disalurkan untuk memenuhi kebutuhan energi masyarakat Indonesia.

“Maka PGN juga terus menjalin sinergi intensif dengan pemerintah untuk keberlanjutan layanan gas bumi sekaligus mendorong manfaat lebih luas bagi Masyarakat,” jelasnya.

Sebagai subholding Gas Pertamina, PGN menginisiasi penyediaan energi bersih dan ramah lingkungan di berbagai aspek. PGN menyediakan gas bumi kepada seluruh lapisan masyarakat lewat jaringan gas (Jargas) Rumah Tangga (RT). Saat ini, PGN melayani lebih 814 ribu rumah tangga di berbagai wilayah di Indonesia.

Jargas memberikan manfaat langsung berupa energi praktis, aman, tersedia 24/7 dan ramah lingkungan serta mendukung program pengurangan subsidi yang dicanangkan pemerintah.

“PGN siap gotong royong mengembangkan jargas secara masif,” jelas Arief.

[edRW]

Jakarta – Indonesia tengah berada di titik krusial dalam perjalanan transformasi energi nasional. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah menegaskan komitmennya untuk mengurangi ketergantungan pada energi fosil dan mempercepat pengembangan energi baru terbarukan (EBT).

Analis Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA), Katherine Hasan, menjelaskan bahwa program ambisius PLTS 100 gigawatt (GW) menjadi simbol nyata dari upaya strategis swasembada energi, sekaligus peluang bagi Indonesia untuk mencapai puncak emisi pembangkit listrik berbasis batu bara lebih cepat, selaras dengan tren global energi bersih.

“Program 100 GW energi surya Presiden Prabowo menjadi peluang bagi Indonesia untuk mencapai puncak emisi pembangkit listrik berbahan bakar batu bara pada 2030. Pemerintah tengah menerjemahkan visi presiden dalam peta jalan konkret yang memastikan dominasi energi bersih,” ujar Katherine.

Saat ini, pemerintah telah menargetkan pembangunan PLTS 80 GW yang terintegrasi dengan sistem penyimpanan baterai berkapasitas 320 gigawatt hours (GWh) di 80 ribu desa, ditambah 20 GW proyek skala besar di seluruh Indonesia.

Selain tenaga surya, transformasi energi Indonesia juga ditopang oleh sektor transportasi dan industri. PT Pertamina (Persero) menegaskan komitmennya untuk mendorong pengembangan bahan bakar pesawat terbang ramah lingkungan Sustainable Aviation Fuel (SAF). Pertamina juga mewujudkan Indonesia sebagai pusat pasokan bahan bakar penerbangan berkelanjutan di kawasan Asia Tenggara.

Komitmen ini disampaikan oleh Direktur Transformasi dan Keberlanjutan Bisnis PT Pertamina (Persero) Agung Wicaksono, saat menjadi pembicara dalam ajang 15th International Sustainability & Carbon Certification (ISCC) Regional Stakeholder Meeting Southeast Asia yang berlangsung di Jakarta.

“Pengembangan SAF bukan hanya langkah bisnis, melainkan wujud kontribusi Pertamina terhadap visi nasional menuju ekonomi hijau dan swasembada energi,” ujar Agung.

Pertamina membangun ekosistem terintegrasi, mulai dari pengumpulan minyak jelantah (Used Cooking Oil/UCO), proses produksi SAF, hingga distribusi dan penggunaannya di maskapai penerbangan.

Di sektor gas bumi, Direktur Utama PGN, Arief Kurnia Risdianto menegaskan bahwa PT Perusahaan Gas Negara (PGN) terus memperluas distribusi jargas rumah tangga serta layanan Beyond Pipeline seperti Compressed Natural Gas (CNG) dan Liquefied Natural Gas (LNG).

“PGN mengoptimalkan pasokan gas bumi dari bumi Indonesia untuk kebutuhan energi masyarakat. Kami terus bersinergi dengan pemerintah demi keberlanjutan layanan gas bumi sekaligus memperluas manfaatnya bagi Masyarakat,” ujar Arief. Hingga kini, PGN telah melayani lebih dari 814.000 rumah tangga, 3.298 pelanggan industri, serta ribuan UMKM.

Transformasi energi ini tidak lepas dari peran PLN sebagai tulang punggung pengembangan EBT. Dengan potensi EBT nasional mencapai 3.686 GW, termasuk energi surya hingga 20 Terawatt-peak (TWp), PLN menargetkan penambahan kapasitas pembangkit EBT sebesar 42,6 GW hingga 2034.

Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, secara tegas mengatakan bahwa percepatan ini bukan hanya mengikuti tren global, tetapi merupakan mandat kedaulatan energi untuk mengurangi ketergantungan pada energi fosil.

“Kita sedang bertransformasi dari sekadar operator listrik menjadi motor transisi energi. Total penambahan kapasitas pembangkit yang direncanakan mencapai 69,5 GW, di mana mayoritas, yaitu 42,6 GW, harus berasal dari EBT,” tegas Darmawan.

Selain itu, program penerangan desa dan sambung listrik gratis menunjukkan perhatian pemerintah terhadap pemerataan akses energi hingga wilayah 3T (terdepan, terluar, dan tertinggal).

Langkah strategis ini mencerminkan transformasi terencana yang sejalan dengan agenda swasembada energi nasional. Dari pembangunan PLTS 100 GW, pengembangan SAF, perluasan jaringan gas bumi, hingga percepatan kapasitas EBT PLN, semua elemen bekerja secara sinergis.

Dengan pendekatan ini, Indonesia tidak hanya mengurangi ketergantungan energi impor, tetapi juga menegaskan posisinya sebagai pemain utama di kancah energi dunia, sekaligus menjaga komitmen terhadap Net Zero Emission 2060.

Swasembada energi bukan sekadar target teknis, ini merupakan wujud kedaulatan, kemandirian, dan keberlanjutan yang dapat dirasakan langsung oleh rakyat. Transformasi strategis ini menunjukkan bahwa pemerintah serius menempatkan energi sebagai fondasi pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, dan ketahanan nasional.

Oleh : Dewi Astarini )*

Pemerintah bersama perbankan nasional menyiapkan skema besar Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan senilai Rp130 triliun, yang disebut sebagai salah satu intervensi pembiayaan perumahan paling agresif dan pro rakyat dalam sejarah kebijakan hunian di Indonesia. Dana jumbo ini bukan hanya dimaksudkan untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah mendapatkan rumah layak huni, tapi juga untuk menggerakkan seluruh ekosistem ekonomi perumahan, dari pengembang kecil, kontraktor lokal, toko bangunan, hingga pekerja harian bangunan.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait menyatakan pemerintah siap meluncurkan KUR Perumahan untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi nasional sebesar Rp130 triliun. KUR Perumahan merupakan langkah terobosan pemerintah untuk menggerakan ekonomi nasional. KUR ini menyasar pelaku di sektor konstruksi, seperti kontraktor, pengembang (developer), dan toko bangunan dengan skema subsidi bunga 5% dari pemerintah. Selain itu, kebijakan KUR Perumahan juga dapat memberikan dorongan besar bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Masyarakat dapat memanfaatkan KUR Perumahan dengan suku bunga 6% untuk pinjaman hingga Rp500 juta. Skema ini dinilai mampu mendorong perekonomian keluarga berpenghasilan rendah, terutama para ibu rumah tangga pelaku usaha kecil untuk memperkuat ekonomi keluarga.

Dari sisi perbankan, bank-bank nasional seperti Bank Mandiri, BRI, BNI, BTN hingga lembaga pembiayaan khusus perumahan disebut telah menyatakan kesiapan menyalurkan pembiayaan ini sebagai bagian dari penugasan nasional untuk menyediakan rumah rakyat. Direktur Utama BRI, Hery Gunardi mengatakan penyaluran KUR menjadi bukti peran BRI dalam memperluas akses pembiayaan bagi pelaku UMKM. Penyaluran KUR BRI masih didominasi sektor produksi, seperti pertanian, perikanan, industri pengolahan, perdagangan, dan jasa. Porsinya mencapai 64,31 persen dari total pembiayaan. Laju Kredit Konsumsi Kian Tak Bertenaga Artikel Kompas.id Dari jumlah itu, sektor pertanian menjadi kontributor terbesar dengan nilai Rp 58,37 triliun atau 44,83 persen dari total KUR yang disalurkan. KUR berperan ganda, selain menyalurkan permodalan, juga memperkuat sektor riil dan membuka lapangan kerja di berbagai daerah. Data BRI menunjukkan jangkauan KUR terhadap rumah tangga terus meningkat.

Menurut Hery, KUR berperan ganda. Selain menyalurkan permodalan, juga memperkuat sektor riil dan membuka lapangan kerja di berbagai daerah. Data BRI menunjukkan jangkauan KUR terhadap rumah tangga terus meningkat. Hingga akhir September 2025, sekitar 18 dari setiap 100 rumah tangga di Indonesia telah mengakses fasilitas KUR BRI. Angka itu naik dari 14 rumah tangga pada 2022 dan 15 rumah tangga pada 2023.

Pola ini menandai perubahan pendekatan, bukan hanya bicara KPR untuk pembeli rumah, tetapi pembiayaan modal kerja hulu-hilir agar rumahnya benar-benar terbangun, stoknya cukup, dan harganya tetap terjangkau. Pemerintah menyebut kolaborasi seperti ini belum pernah dilakukan sebesar ini sebelumnya.

Target langsung dari kebijakan ini adalah percepatan Program 3 Juta Rumah, agenda prioritas pemerintah untuk mengejar backlog hunian nasional, terutama bagi kelompok berpenghasilan rendah yang selama ini sulit masuk pasar perumahan formal. Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya menjelaskan pemerintah secara aktif terus melakukan pengawasan terhadap program KUR Perumahan dan Rumah Subsidi. Pemerintah berharap dukungan pembiayaan Rp130 triliun mampu mendorong pembangunan ratusan ribu unit rumah bersubsidi baru dalam satu tahun berjalan, termasuk rumah tapak sederhana di daerah dan hunian vertikal terjangkau di kota-kota besar. Strategi ini juga dilihat sebagai cara konkret menjaga daya beli rakyat lewat akses hunian yang legal, aman, dan layak huni.

Pemerintah memandang KUR Perumahan sebagai mesin pencipta lapangan kerja langsung dan tidak langsung. Saat satu proyek rumah subsidi berjalan, bukan hanya tukang bangunan yang bekerja di toko bahan bangunan di daerah ikut hidup, transportasi material bergerak, lahan-lahan baru mulai ditata, dan kontraktor lokal bisa naik kelas dari proyek kecil ke proyek berulang. Efek berantainya diharapkan terasa sampai sektor UMKM sekitar kawasan perumahan seperti katering pekerja, jasa angkut, percetakan dokumen, hingga jasa legal kecil-kecilan untuk pengurusan berkas rumah. Salah satu hal yang terus ditekankan pemerintah adalah bahwa KUR Perumahan bukan hanya kredit untuk pembeli rumah, tapi juga amunisi modal kerja bagi pengembang kecil agar mereka berani menambah kapasitas. Banyak pengembang subsidi daerah selama ini terhambat modal awal seperti butuh dana untuk land clearing, pengurugan tanah, sampai pembelian material awal, sementara pembayaran dari pembeli rumah baru cair belakangan melalui skema subsidi.

Dengan akses kredit berbunga ringan dan penyaluran yang difokuskan lewat bank-bank nasional, pemerintah berharap hambatan klasik “proyek berhenti di tengah jalan karena dana macet” bisa dikurangi secara signifikan.

Selain dukungan pendanaan murah, pemerintah juga merapikan insentif fiskal agar biaya total kepemilikan rumah pertama makin ringan. Kebijakan seperti pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), pengurangan atau pembebasan biaya Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), dan Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) disebut sebagai paket lengkap agar keluarga muda tidak mundur hanya karena biaya awal yang tinggi.

Pada akhirnya, arah kebijakannya jelas yaitu rumah rakyat bukan hanya soal dinding dan atap, tapi instrumen pemerataan ekonomi. Pemerintah ingin sektor perumahan menjadi lokomotif pertumbuhan, membuka kerja konstruksi di daerah, memutar usaha UMKM bahan bangunan, sekaligus menutup backlog kepemilikan rumah yang sudah bertahun-tahun dikeluhkan kelas pekerja.

)* Pemerhati Ekonomi Kerakyatan

Oleh : Naomi
Di tengah dinamika pembangunan nasional dan kebutuhan masyarakat akan hunian yang layak dan terjangkau, pemerintah Indonesia telah meluncurkan sebuah terobosan strategis yang membawa harapan baru: program Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan. Program ini tidak hanya menitikberatkan pada penyediaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), tetapi juga memperkuat ekosistem sektor perumahan sebagai salah satu penggerak ekonomi nasional.

Program KUR Perumahan ini secara resmi masuk dalam agenda pemerintah melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (Kementerian PKP). Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman Maruarar Sirait mengatakan alokasi anggaran sebesar Rp 130 triliun telah disiapkan untuk program ini di tahun berjalan. Angka ini menunjukkan besarnya komitmen negara untuk menjawab persoalan backlog perumahan sekaligus memperkuat industri?terkait. Sektor perumahan memiliki karakter multi-sektor yang signifikan, mencakup pengembang, kontraktor, pemasok bahan bangunan, toko material, hingga tenaga kerja lokal, dengan demikian, KUR Perumahan bukan hanya soal hunian tetapi juga soal pembangunan ekonomi inklusif.

Menteri UMKM Maman Abdurrachman menjelaskan bahwa KUR saat ini akan menjadi empat klaster. Yakni KUR UMKM, KUR perumahan, KUR pekerja migran, dan KUR padat karya. Adapun alokasi anggaran untuk KUR UMKM sebesar Rp 280 triliun dan KUR perumahan Rp 130 triliun.

Secara prinsip, skema KUR Perumahan dirancang dengan fasilitas kredit yang lebih terjangkau, subsidi bunga hingga 5 persen untuk pengembang dan para pemangku usaha mikro kecil menengah (UMKM) di sektor perumahan. Begitu pula dari sisi permintaan—masyarakat yang ingin membeli maupun merenovasi rumah—diberi akses yang lebih ringan. Sebuah laporan menyebut bahwa KUR Perumahan mencakup sisi suplai maupun sisi permintaan.

Sisi suplai mendapat perhatian melalui akses kredit bagi pengembang rumah subsidi dan toko material bangunan kecil. Sisi permintaan, di sisi lain, membuka jalan bagi masyarakat yang memiliki usaha kecil di rumah atau ingin memiliki rumah sendiri. Dengan demikian, program ini menempatkan hunian layak sebagai hak dasar yang berdampingan dengan peningkatan kesejahteraan ekonomi rakyat.

Lebih jauh lagi, KUR Perumahan juga bermaksud mendorong UMKM agar naik kelas. UMKM dapat memanfaatkan fasilitas ini untuk tumbuh dan berkembang. Bahkan sektor yang sebelumnya kurang terakomodasi kini mendapat perhatian melalui skema ini: misalnya produsen batako, pemasok pasir, penyedia jasa kontruksi kecil. Langkah ini nyata memperkuat link antara pembangunan hunian rakyat dan penciptaan lapangan kerja lokal.

Direktur Utama Bank BRI, Hery Gunardi menegaskan kesiapan pihaknya untuk mendukung KUR Perumahan. Dirinya menargetkan penyaluran dana Rp 13 triliun dapat terealisasi dalam kurun waktu 3 hingga 3,5 bulan.

Dalam konteks target yang lebih besar, program ini selaras dengan agenda nasional seperti Program 3 Juta Rumah, yang menargetkan pembangunan dan renovasi jutaan hunian untuk masyarakat berpenghasilan rendah sepanjang 2025–2029. KUR Perumahan menjadi salah satu instrumen krusial untuk mencapai target tersebut, sebab ia menjembatani gap antara kebutuhan dan kemampuan masyarakat dalam mendapatkan rumah layak.

Salah satu catatan penting, program ini bukan hanya untuk masyarakat end user saja, tetapi juga menyentuh rantai pasokan perumahan. Dengan menambahkan subsidi bunga bagi pengembang dan toko material, pemerintah menangkap kenyataan bahwa memperluas akses rumah layak tidak hanya soal membangun unit rumah, tetapi soal memastikan rantai produksi dan distribusi dalam kondisi optimal. Sebuah artikel menyebut bahwa alokasi Rp 130 triliun untuk KUR Perumahan mencakup sisi supply dan demand, menciptakan lever ganda untuk ekonomi lokal.

Lebih dari itu, peluncuran KUR Perumahan bakal berjalan dengan skema yang disederhanakan agar masyarakat tidak terjebak dalam mekanisme yang rumit. Dalam pertemuan terbaru, Menteri PKP menekankan bahwa bank?bank harus hadir dengan mekanisme yang cepat dan mudah bagi rakyat. Ini menunjukkan bahwa pemerintah ingin memastikan bahwa kebijakan tidak hanya tertulis, tetapi bisa dijalankan secara nyata oleh masyarakat yang membutuhkan.

Dalam rangka memastikan kelancaran, pemerintah juga menggandeng asosiasi seperti Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI), UMKM, toko bangunan, pengembang kecil, hingga pemerintah daerah. Melalui kolaborasi ini, penyebaran program di daerah?daerah pun dipastikan. Contohnya, di Jawa Timur digulirkan sosialisasi dan persiapan ekosistem untuk KUR Perumahan. Juga, di sejumlah daerah telah dilaksanakan acara akad massal sebagai tanda dimulainya penyaluran program secara nyata.

Skema ini juga penting dalam konteks pemerataan pembangunan antar wilayah. Sering kali pembangunan terpusat di kawasan metropolitan sehingga daerah pinggiran tertinggal. Dengan membuka akses kredit usaha dan perumahan secara lebih merata, harapannya adalah memperkuat pembanguan wilayah dan memunculkan aktivitas ekonomi baru di daerah.

Tentu saja, penyelenggaraan program ini harus berjalan dengan transparan, akuntabel dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Jika demikian, maka program KUR Perumahan dapat benar?benar menjawab kebutuhan hunian rakyat, memberikan kesempatan bagi banyak keluarga untuk memiliki rumah sendiri, serta menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi lokal.

Program KUR Perumahan adalah sebuah pendekatan yang komprehensif: ia menggabungkan aspek sosial (hunian layak), ekonomi (penguatan UMKM dan ekosistem), dan pembangunan (perluasan akses kredit). Bila dilaksanakan dengan baik, maka bukan hanya akan memenuhi kebutuhan hunian banyak masyarakat, tetapi juga menyumbang pada kesejahteraan, pemerataan dan daya tahan ekonomi nasional.
)*Pengamat Kebijakan Publik

Jakarta – Pemerintah resmi meluncurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan sebagai langkah konkret memperluas akses pembiayaan bagi masyarakat berpenghasilan rendah sekaligus menggerakkan ekonomi nasional.

Program ini diluncurkan di Surabaya oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam acara Akad Massal Kredit Usaha Rakyat (KUR) 800.000 Debitur Penciptaan Lapangan Kerja dan Peluncuran Kredit Program Perumahan (KPP).

“Pemerintah meluncurkan KPP dengan harapan semakin banyak pembangunan rumah baru maupun renovasi rumah masyarakat,” ujar Airlangga.

Pemerintah menyiapkan dana Rp130 triliun, terdiri atas Rp113 triliun untuk sektor penyedia seperti kontraktor dan pengembang serta Rp 17 triliun untuk sektor permintaan atau masyarakat penerima manfaat.

Di kesempatan berbeda, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyebut KUR Perumahan sebagai terobosan besar dalam mendukung sektor perumahan rakyat.

“KUR Perumahan ini disiapkan dananya oleh negara Rp130 triliun. Bunganya disubsidi 5 persen. Jadi kalau dari banknya 11 persen, disubsidi jadi 6 persen. Itu bagus sekali,” ujarnya.

Skema subsidi bunga tersebut membuat pelaku UMKM dapat mengajukan pinjaman hingga Rp500 juta dengan bunga 6 persen.

Menurut Maruarar, program ini juga memperkuat ekonomi keluarga berpenghasilan rendah, terutama bagi ibu rumah tangga pelaku usaha kecil.

“Kita tidak bisa hanya membangun dan merenovasi rumahnya, kita juga perlu mengisi ekonomi keluarganya,” katanya.

Kebijakan ini menjadi bukti bahwa pembangunan perumahan tidak hanya sebatas penyediaan hunian, tetapi juga instrumen untuk menggerakkan ekonomi rakyat.

Melalui KUR Perumahan, pemerintah mendorong terciptanya keseimbangan antara peningkatan kesejahteraan keluarga dan pertumbuhan ekonomi nasional secara berkelanjutan.

“Program ini menjadi solusi nyata dalam mengatasi pengangguran,” tegasnya.

KUR Perumahan dijalankan melalui kerja sama antara Kementerian PKP, PNM Mekaar, Bank BRI, dan SMF. Program ini diatur dalam Permenko Nomor 13 Tahun 2025 dan Peraturan Menteri PKP Nomor 13 Tahun 2025, dengan sasaran pengembang, kontraktor, serta individu yang ingin membeli atau merenovasi rumah produktif.

Sementara itu, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi menilai program ini memberikan efek berganda besar bagi ekonomi daerah.

“Setiap rumah yang dibangun melibatkan kontraktor, mandor, pekerja, toko bahan bangunan, hingga pelaku UMKM di sekitar lokasi,” ujarnya.

KUR Perumahan menjadi bukti nyata keberpihakan pemerintah kepada rakyat, menghadirkan kebijakan yang tidak hanya membangun rumah, tetapi juga membangun kesejahteraan. ##

[edRW]

Jakarta — Pemerintah terus menunjukkan komitmennya dalam memperluas akses pembiayaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan.

Tahun ini, pemerintah mengalokasikan dana sebesar Rp130 triliun untuk memperkuat sektor pembiayaan rumah rakyat, sebagai bagian dari strategi nasional pemerataan kesejahteraan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa program ini dirancang untuk mendukung pembangunan rumah sekaligus mendorong peran UMKM kontraktor di seluruh Indonesia.

“Jadi ini diluncurkan untuk kredit perumahan di mana pemerintah menyediakan anggaran on top Rp 130 triliun,” ujar Airlangga.

Program ini ditargetkan mampu membangun sekitar 320.000 rumah, dengan kredit yang dapat berputar hingga Rp 20 miliar melalui platform khusus bagi UMKM kontraktor.

Airlangga juga mendorong kepala daerah seperti gubernur, wali kota, dan bupati untuk aktif mendukung kontraktor daerah dalam menyediakan rumah bagi masyarakat, sebagai bagian dari program Presiden Prabowo Subianto untuk menyediakan 3 juta rumah.

Ia menambahkan, program kredit perumahan juga mencakup fasilitas renovasi dan perbaikan rumah, dengan alokasi Rp 17 triliun. Bunga pinjaman pun dibatasi maksimal 6% untuk mendorong pertumbuhan ekonomi rumah tangga penerima.

“Kepada para calon penerima saya mohon dan saya harapkan agar pinjaman yang dibantu oleh pemerintah dengan cicilan bunga maksimum 6% ini harapannya bisa mendorong ekonomi di rumah tangga Bapak dan Ibu,” kata Airlangga.

Sementara itu, Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI), Hery Gunardi mengatakan, Penyaluran KUR oleh BRI terus meningkat hingga akhir September 2025. Total pembiayaan yang disalurkan mencapai Rp130,2 triliun kepada 2,8 juta debitur, atau 74,4 persen dari total alokasi Rp175 triliun tahun ini. Pencapaian ini menunjukkan besarnya peran sektor perbankan dalam menggerakkan ekonomi produktif di tingkat akar rumput.

“BRI terus berkomitmen menyalurkan pembiayaan ke sektor riil agar pelaku UMKM bisa tumbuh dan naik kelas,” ujarnya.

BRI turut menyalurkan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) bagi 110 ribu masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dengan nilai kredit mencapai Rp15,07 triliun hingga September 2025. Program ini sejalan dengan target pemerintah membangun tiga juta rumah bagi masyarakat kecil.

Dengan dukungan anggaran yang kuat dan sinergi lintas sektor, pemerintah optimistis program ini akan memperluas kepemilikan rumah di kalangan masyarakat produktif, sekaligus menekan kesenjangan sosial.

Oleh: Citra Kurnia Khudori)*

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menunjukkan adanya relasi antara kebijakan sosial pemerintah dengan pembangunan ekonomi secara simultan. Tidak hanya menjadi skema pemenuhan gizi, MBG juga membuka peluang luar biasa untuk memasukkan komponen lokal dalam rantai pasok sehingga mampu menumbuhkan ekonomi di daerah.

Dalam pelaksanaannya, pemerintah memang mendorong bahan baku yang digunakan dalam program itu Sebagian besar berasal dari petani, peternak dan pelaku usaha mikro di wilayah pedesaan. Sehingga anggaran yang dikeluarkan pemerintah untuk Program MBG secara tidak langsung terserap oleh ekonomi lokal.

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Panjaitan meyakini bahwa program MBG menjanjikan tuah terhadap pertumbuhan ekonomi dalam negeri dalam waktu dekat. Ia menjelaskan bahwa dampak itu bisa diukur dari perputaran ekonomi di tataran Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), seperti lapangan kerja yang muncul, sektor pangan lokal yang terlibat, dan pertumbuhan ekonominya.

Pernyataan tersebut membuktikan bahwa fungsi MBG tidak hanya berhenti pada penyediaan makanan bergizi, tetapi juga mekanisme yang secara langsung menyerap bahan lokal dan berpotensi menghidupkan rantai ekonomi di tingkat daerah. Dalam hal ini, pemerintah juga perlu memastikan bahwa bahan pangan yang digunakan berasal dari produksi masyarakat lokal.

Pelaksanaan di tingkat daerah memperkuat gambaran tersebut. Seperti di Provinsi Riau, pemerintah provinsi setempat telah membentuk Satgas Percepatan MBG yang mendorong agar SPPG terpencil memperkuat dan menggunakan pangan lokal.

Sekretaris Satgas Percepatan MBG Provinsi Riau, Wiwik Suryani, mengungkapkan pentingnya pengelolaan pangan yang baik di SPPG, terutama yang berada di wilayah terpencil. Ia menegaskan bahwa setiap dapur-dapur di daerah harus memenuhi kriteria penyimpanan pangan yang memadai agar ketersediaan bahan makanan tidak menghambat.

Untuk memastikan SPPG terpencil dapat tetap memenuhi kebutuhan pangan dan mengelola penyimpanan pangan dengan baik, Wiwik menerangkan tentang pentingnya pemberdayaan pangan lokal dalam pelaksanaan program MBG di wilayah terpencil. Ia berharap SPPG terpencil tidak hanya menjadi tempat penyaluran makanan, tetapi juga penggerak ekonomi masyarakat sekitar melalui pemanfaatan hasil bumi setempat.

Diterangkannya, bahan pangan seperti sayur-sayuran, ikan, dan hasil pertanian khas daerah bisa menjadi komponen utama menu MBG, selama memenuhi standar gizi yang ditetapkan. Dengan demikian, keberadaan dapur SPPG mampu menghidupkan rantai ekonomi lokal, mulai dari petani, nelayan, hingga pelaku usaha kecil di sekitar lokaso.

Perlu kita akui, bahwa dari sisi praktis, optimalisasi bahan lokal MBG memiliki beberapa implikasi yang sangat penting. Pertama, Ketika dapur-dapur MBG membeli dari petani lokal maka terjadi backward linkage atau keterkaitan antara satu sektor industri dengan sektor lain yang menjadi pemasok bahan baku sektor tersebut, sehingga terjadi penyerapan tenaga kerja dan peningkatan pendapatan petani atau pengusaha lokal.

Kedua, karena MBG membutuhkan bahan baku dalam volume besar dan sifatnya kontinuitas, maka pelaku usaha lokal, peternak, dan petani memperoleh pasar baru yang lebih terstruktur. Pelaku usaha mikro di sektor pangan memperoleh peluang nyata untuk meningkatkan pendapatannya.

Hal itu sudah terbukti terjadi pada Yulida Khomisah, seorang pemilik rumah produksi tempe berlabel WAK HASAN di Kecamatan Gunungsitoli. Yulida, sebagai salah satu mitra pelaku UMKM dalam program MBG, dipercaya memasok tempe dalam ribuan porsi setiap minggu.

Ia bersyukur bahwa program MBG bukan sematan pemenuhan gizi, tetapi juga tentang membuka perputaran ekonomi di Masyarakat. Dengan keuntungan yang diperoleh, Yulida mengaku mampu meningkatkan taraf perekonomiannya, begitu pula pelaku ekonomi lain yang terlibat rantai pasokan penyediaan MBG.

Kemudian yang ketiga, dari sudut daerah, keuntungan bukan hanya di hulu produksi tapi juga pada sirkulasi keuangan. Dana yang ditarik dari anggaran pusat melalui dapur dan bahan baku lokal mengalir Kembali ke masyarakat, memperkuat ekonomi lokal dan mengurangi ketergantungan pada rantai pasok nasional yang panjang.

Seperti di Kabupaten Nabire, Papua, Program MBG dimanfaatkan untuk menjaga ketahanan pangan di daerah melalui pemanfaatan bahan pangan lokal untuk bahan baku utama penyediaan makan bergizi gratis. Plt Kepala Bidang Ketahanan Pangan Dinas Pertanian Kabupaten Nabire, Kornelia mengatakan, untuk mendukung program MBG Dinas Pertanian Kabupaten Nabire memiliki 20 hektar pangan lokal berupa ubi jalar yang bersumber dari dana Otonomi Khusus (Otsus) Tahun 2025.

Selain itu, tambah Kornelia, untuk padi, jagung dan beberapa pangan lokal lainnya didukung oleh APBN. Hal ini dilaksanakan dengan mengacu pada program kegiatan Dinas Pertanian Kabupaten Nabire.
MBG perlu dilihat sebagai program yang lebih dari sekadar program sosial. MBG bisa disebut sebagai program ekonomi yang tepat sasaran. Bila segala lini berhasil memanfaatkan bahan pangan lokal secara maksimal, maka sektor pangan daerah akan naik kelas. Petani tidak hanya menanam untuk pasar tradisional, tetapi menjadi pemasok tetap untuk dapur MBG. UMKM juga tumbuh karena mendapat pasar rutin.

Pada akhirnya, dapur-dapur MBG bertransformasi menjadi pusat aktivitas ekonomi lokal yang menyerap tenaga kerja, memberdayakan masyarakat, sekaligus memperkuat jaringan sosial-ekonomi di daerah.

)* Pemerhati Isu Sosial-Ekonomi