Jakarta — Pemerintah terus mengakselerasi hilirisasi lintas sektor sebagai strategi besar untuk memperkuat kemandirian ekonomi, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan daya saing nasional. Sejumlah langkah konkret telah berjalan, melibatkan sektor pertanian, perkebunan, pupuk, hingga petrokimia, dengan sinergi antara pelaku usaha lokal dan mitra internasional.

Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan, Cut Huzaimah, menegaskan pentingnya menghentikan ekspor karet mentah agar nilai tambahnya dinikmati langsung di dalam negeri.

“Produksi karet harus diolah di sini, agar manfaatnya langsung dirasakan masyarakat. Ekspor mentah hanya menguntungkan pihak lain,” ujarnya.

Pabrik pengolahan karet modern berkapasitas 2.500 ton karet kering per bulan kini siap beroperasi, menjadi bukti nyata komitmen hilirisasi yang menyerap tenaga kerja dan memperkuat ekonomi lokal.

Direktur Utama Arsari Group, Hashim Djojohadikusumo, menyebut pabrik ini sebagai wujud nyata hilirisasi industri perkebunan.

“Dengan mesin canggih yang mampu mengolah 10 ton karet basah per jam, produksi harian dapat mencapai 100 ton karet kering, dan kapasitas akan terus ditingkatkan mengikuti pasokan bahan baku,” jelasnya.

Di sektor pupuk dan petrokimia, PT Pupuk Indonesia (Persero) bersama Petronas Chemicals Group Berhad (PCG) melanjutkan kemitraan strategis melalui penandatanganan nota kesepahaman (MoU) yang memperluas sinergi mulai dari pasokan urea dan amonia, transfer teknologi, hingga pengembangan pabrik metanol di Indonesia.

“Kolaborasi ini adalah langkah strategis memperkuat hilirisasi industri nasional, efisien, berdaya saing, dan berkelanjutan,” kata Direktur Utama Pupuk Indonesia, Rahmad Pribadi.

Metanol yang diproduksi di dalam negeri diharapkan mengurangi ketergantungan pada impor dan memperkuat kemandirian energi nasional. Selain itu, kolaborasi ini juga membuka peluang perluasan pasar di Asia Tenggara sekaligus menciptakan lapangan kerja baru di sektor produksi dan distribusi.

Staf Khusus Menteri Investasi dan Hilirisasi, Sona Maesana, menegaskan bahwa hilirisasi harus menciptakan nilai tambah berkelanjutan, melibatkan UKM, dan mendorong pengusaha Indonesia naik kelas.

“Hilirisasi bukan hanya soal membangun pabrik, tapi juga soal siapa yang mendapat manfaatnya. Harus ada partisipasi aktif anak bangsa dalam rantai pasok,” katanya.

Ia menekankan perlunya integrasi antara pelaku lokal dan asing, insentif bagi investor yang membina industri lokal, serta percepatan dan kepastian perizinan. Hilirisasi, kata Sona, juga perlu diperluas ke sektor digital, pertanian, farmasi, dan industri kreatif, sehingga manfaatnya menjangkau lebih banyak lapisan masyarakat.

Pemerintah optimistis strategi hilirisasi lintas sektor akan menjadi pilar utama pertumbuhan ekonomi nasional. Dengan keterlibatan aktif pelaku usaha, dukungan teknologi modern, dan kebijakan yang pro-investasi, Indonesia dapat memperkuat posisinya sebagai pemain utama di pasar global sambil memastikan kesejahteraan rakyat menjadi prioritas utama.

Jakarta — Pemerintah menegaskan hilirisasi industri sebagai strategi jangka panjang untuk menciptakan lapangan kerja, meningkatkan nilai tambah, dan memperkuat kemandirian ekonomi nasional.

Sinergi antara sektor pertanian, perkebunan, pupuk, dan petrokimia kini menjadi prioritas untuk memastikan sumber daya alam Indonesia diolah maksimal di dalam negeri.

Langkah konkret terlihat dari dua inisiatif besar yang berjalan paralel: pengoperasian pabrik pengolahan karet modern berkapasitas 2.500 ton karet kering per bulan dan kelanjutan kemitraan strategis antara PT Pupuk Indonesia (Persero) dan Petronas Chemicals Group Berhad (PCG) di sektor pupuk dan petrokimia.

Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan, Cut Huzaimah, menegaskan bahwa produksi karet nasional harus diolah di dalam negeri.

“Produksi karet harus diolah di sini agar manfaatnya langsung dirasakan masyarakat. Ekspor mentah hanya menguntungkan pihak lain,” ujarnya.

Pabrik karet ini menjadi contoh nyata bagaimana hilirisasi mampu menciptakan nilai tambah sekaligus menyerap tenaga kerja lokal. Dengan teknologi modern, kapasitas pabrik dapat ditingkatkan sesuai ketersediaan bahan baku, sehingga rantai pasok industri karet semakin terintegrasi dari hulu ke hilir.

Di sisi lain, Direktur Utama Pupuk Indonesia, Rahmad Pribadi, menyampaikan bahwa kerja sama dengan PCG memperluas sinergi industri pupuk dan petrokimia, mulai dari pasokan bahan baku, transfer teknologi, hingga pengembangan pabrik metanol di Indonesia.

“Kolaborasi ini adalah langkah strategis memperkuat hilirisasi industri nasional, efisien, berdaya saing, dan berkelanjutan,” katanya.

Metanol yang diproduksi di dalam negeri nantinya akan mengurangi impor dan mendukung kemandirian energi nasional, sekaligus menjadi komoditas strategis bernilai tinggi. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah membangun ketahanan pangan melalui ketersediaan pupuk dan bahan kimia pendukung pertanian yang stabil.

Kedua inisiatif ini memiliki tujuan yang sama: membuka peluang kerja seluas-luasnya bagi masyarakat Indonesia. Hilirisasi bukan hanya soal membangun pabrik, tetapi memastikan keterlibatan pelaku usaha lokal, UKM, dan talenta muda dalam rantai pasok industri.

Pemerintah melalui kementerian dan lembaga terkait terus mendorong percepatan perizinan, pemberian insentif investasi, serta penguatan infrastruktur logistik untuk mendukung kelancaran distribusi bahan baku dan produk jadi.

“Indonesia memiliki sumber daya melimpah. Tantangannya adalah mengelolanya dengan bijak, memberi manfaat untuk rakyat, dan memastikan keberlanjutan industri dalam jangka panjang,” tegas Rahmad.

Dengan strategi hilirisasi yang terintegrasi lintas sektor, pemerintah optimistis target pertumbuhan ekonomi yang inklusif dapat tercapai, sekaligus memperkuat posisi Indonesia di pasar global.

Jakarta — Upaya memperkuat hilirisasi di berbagai sektor kembali mendapat dukungan nyata melalui kemitraan strategis antara Himpunan Kawasan Industri (HKI), Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), serta Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Kemendikti Saintek).

Ketua Umum HKI, Akhmad Ma’ruf Maulana menegaskan, kerja sama ini menjadi langkah konkret dalam mewujudkan Astacita guna mendorong kemandirian ekonomi nasional, keberlanjutan, dan percepatan inovasi teknologi sebagai pilar pertumbuhan.

“Melalui kolaborasi ini, HKI berperan aktif sebagai jembatan antara sektor industri dan institusi pendidikan serta pemerintah, untuk menciptakan daya saing baru yang berbasis pengetahuan dan inovasi,” ujarnya.

Kerja sama tersebut mencakup penyelarasan kurikulum industri dengan kebutuhan dunia usaha, kolaborasi riset dan inovasi untuk mempercepat hilirisasi nasional, serta peningkatan daya saing investasi melalui penciptaan SDM unggul.

HKI optimistis dapat mendorong pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen dalam lima tahun ke depan, dengan catatan percepatan perizinan investasi dilakukan secara optimal.

“Asalkan seluruh investasi yang masuk, baik melalui kawasan industri, PSN maupun Kawasan Ekonomi Khusus dapat didorong dan dipercepat proses perizinannya,” kata Ma’ruf.

Staf Khusus Menteri Investasi dan Hilirisasi, Sona Maesana, menjelaskan bahwa hilirisasi bukan hanya soal industri berat atau larangan ekspor bahan mentah, melainkan tentang nilai tambah, kemandirian ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan arah masa depan bangsa.

“Hilirisasi yang berkelanjutan hanya bisa terjadi bila ada ekosistem investasi yang sehat dan keberpihakan pada pengusaha lokal. Pertanyaannya: siapa yang memiliki nilai tambahnya? Apakah hanya perusahaan asing yang menikmati margin tinggi, atau ada partisipasi aktif anak bangsa?” ucapnya.

Menurut Sona, hilirisasi harus membuka lapangan kerja lokal, melibatkan UKM dalam rantai pasok, dan mendorong pengusaha Indonesia naik kelas melalui kemitraan.

“Investasi yang kita kejar bukan yang cepat, tapi yang tumbuh bersama ekosistem lokal,” tegasnya.
Sona juga melihat perlunya integrasi pelaku lokal dan asing, insentif bagi investor yang membina industri lokal, dan regulasi transparan untuk meminimalkan tumpang tindih perizinan.

“Kecepatan dan kepastian perizinan jauh lebih penting daripada sekadar angka komitmen investasi,” imbuhnya.

Ia menambahkan bahwa hilirisasi harus merambah sektor digital, pertanian, farmasi, hingga kreatif.

“Itulah hilirisasi yang berkelanjutan. Kita butuh kolaborasi lintas sektor, keberanian membangun, dan konsistensi menjaga arah,” pungkasnya.

Dengan sinergi kebijakan pemerintah, dukungan industri, dan pelibatan generasi muda, hilirisasi diproyeksikan menjadi jalan panjang menuju kemandirian ekonomi dan pemerataan manfaat pembangunan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Jakarta — Program hilirisasi aluminium terintegrasi yang dijalankan Holding Industri Pertambangan Indonesia (MIND ID) di Mempawah, Kalimantan Barat, berhasil menciptakan dampak signifikan bagi perekonomian daerah. Melalui pengembangan industri dari hulu hingga hilir, inisiatif ini telah menyerap sekitar 3.130 tenaga kerja baru di berbagai sektor terkait.

Corporate Secretary MIND ID, Pria Utama, menyatakan bahwa keberhasilan ini merupakan bukti nyata hilirisasi tidak hanya meningkatkan nilai tambah komoditas, tetapi juga menghadirkan manfaat langsung bagi masyarakat.

“Kami percaya bahwa hilirisasi harus membawa dampak langsung bagi masyarakat sekitar. Lapangan kerja yang tercipta adalah wujud nyata dari misi MIND ID untuk menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi yang inklusif, dan berkelanjutan,” ujarnya.

Serapan tenaga kerja tersebut berasal dari berbagai proyek strategis, di antaranya Smelter Grade Alumina Refinery (SGAR) Fase I yang telah menyerap sekitar 1.000 pekerja, SGAR Fase II yang sedang dibangun dengan serapan 880 pekerja, Pabrik Smelter Aluminium Baru yang masih dalam tahap perencanaan dengan proyeksi 1.000 pekerja, serta Fasilitas Washed Bauxite yang direncanakan menyerap 250 pekerja.

Pria menegaskan, MIND ID berkomitmen untuk memprioritaskan tenaga kerja lokal dari daerah sekitar proyek. Setiap pekerja yang direkrut akan mendapatkan pelatihan dan pengembangan berkelanjutan guna meningkatkan kapasitas serta daya saing mereka di masa depan.

“Hal ini tentunya juga menjadi fondasi bagi pengembangan hilirisasi dan industrialisasi jangka panjang di daerah, agar penciptaan nilai tambah dari sektor pertambangan lebih berkelanjutan,” tambahnya.

Selain memberikan lapangan kerja langsung, program hilirisasi ini juga diperkirakan memicu efek berganda (multiplier effect) yang besar pada sektor pendukung. Mulai dari infrastruktur dan jasa konstruksi, jasa pertambangan, logistik dan transportasi, hingga UMKM lokal seperti kuliner, akomodasi, dan penyedia barang serta jasa lainnya.

“Kegiatan hilirisasi yang aktif tentu akan membutuhkan banyak kolaborasi dengan masyarakat. Kami yakin hal ini akan mendorong peningkatan serapan tenaga kerja yang jauh lebih besar di sektor-sektor pendukung,” pungkas Pria.

Sejalan dengan amanat UUD 1945, MIND ID menegaskan bahwa pengelolaan sumber daya alam harus ditujukan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Melalui hilirisasi aluminium di Mempawah, pemerintah bersama BUMN sektor pertambangan berupaya menciptakan nilai ekonomi dan sosial yang berkelanjutan, sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok global industri aluminium. ()

Jakarta – Pemerintah menegaskan komitmen memperkuat hilirisasi dan teknologi sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi nasional. Presiden Prabowo Subianto melalui Deputi Bidang Diseminasi dan Media Informasi Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO), Noudhy Valdryno, menekankan pentingnya kolaborasi ilmuwan Indonesia dengan saintis dunia untuk mempercepat lompatan kemajuan.

“Kolaborasi dengan saintis dunia akan semakin menegaskan jalan terang Indonesia Maju,” ujar Ryno.

Menurutnya, langkah tersebut sejalan dengan target pemerintah mencapai pertumbuhan ekonomi 8 persen dalam lima tahun ke depan, melalui strategi industrialisasi nasional berbasis hilirisasi, penguasaan teknologi, dan penguatan sumber daya manusia (SDM).

Ryno menambahkan, visi ini sejalan dengan Asta Cita ke-4 yang menitikberatkan pada pembangunan SDM, penguatan sains dan teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta pemberdayaan perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas. Presiden juga mendorong para ilmuwan untuk lebih sering hadir di ruang publik guna berbagi pemikiran, inovasi, dan temuan terbaru.

Sebagai wujud dukungan, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) menggelar Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri (KSTI) Indonesia 2025 pada 7–9 Agustus 2025 di Sasana Budaya Ganesa (Sabuga) ITB, Bandung. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto menyebut kegiatan ini sebagai inisiatif langsung Presiden untuk mempertemukan peneliti, ilmuwan, dan guru besar, khususnya di bidang STEM (science, technology, engineering, and mathematics).

“KSTI 2025 menjadi wadah kolaborasi akademisi, industri, pemerintah, media, dan masyarakat untuk mempercepat transformasi ekonomi menjadi industri bernilai tambah tinggi,” kata Brian.

Ia menjelaskan, pertemuan ini juga menjadi ajang penyusunan peta jalan riset dan inovasi nasional yang terarah.

Dengan mengangkat tema “Sains dan Teknologi untuk Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi”, konvensi tersebut dihadiri lebih dari 2.000 saintis dari berbagai bidang. Brian mengungkapkan, forum ini akan memetakan prioritas penelitian dan pengembangan di delapan sektor strategis: energi, pertahanan, digitalisasi termasuk kecerdasan buatan dan semikonduktor, hilirisasi dan industrialisasi, kesehatan, pangan, maritim, serta material dan manufaktur maju.

Pemerintah meyakini, penguatan ekosistem riset dan teknologi yang terintegrasi dengan hilirisasi industri akan menjadi kunci mendorong produktivitas nasional. Kolaborasi dengan ilmuwan internasional diharapkan mampu mempercepat transfer teknologi, membuka lapangan kerja berkualitas, serta meningkatkan daya saing Indonesia di pasar global.

Dengan strategi ini, pemerintah optimistis visi Indonesia Maju dapat tercapai, membawa pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. ()

Yogyakarta – Pemerintah menegaskan komitmennya untuk mengakselerasi hilirisasi komoditas perkebunan sebagai strategi menciptakan jutaan lapangan kerja baru sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi nasional.

Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman mengungkapkan, hilirisasi berpotensi menyerap hingga 8,6 juta tenaga kerja, mulai dari sektor budidaya hingga pengolahan hasil perkebunan.

“Coba bayangkan jika kita lakukan hilirisasi, kita ciptakan lapangan kerja dan menyerap tenaga kerja hingga 8 juta. Kami diminta untuk memimpin upaya hilirisasi ini, dan kami tidak bisa jalan sendiri,” ujar Amran saat menghadiri Sarasehan Keluarga Besar BPD HIPMI DIY di Yogyakarta.

Amran menegaskan hilirisasi menjadi prioritas utama kebijakan pembangunan pertanian ke depan. Sejumlah komoditas seperti kelapa, kakao, mete, kopi, sawit, hingga kapas dinilai memiliki potensi besar untuk dikembangkan menjadi produk turunan bernilai tinggi, baik untuk pasar ekspor maupun substitusi impor.

Sebagai contoh, kelapa dalam dapat diolah menjadi produk bernilai tambah seperti virgin coconut oil (VCO), cocopeat, cocofiber, hingga bioenergi. Menurut Amran, nilai produk turunannya bahkan dapat melonjak hingga 107 kali lipat—dari harga buah kelapa Rp1.350 per kilogram menjadi VCO seharga Rp145.000 per liter.

“Nilai tambah komoditas harus tinggal di dalam negeri. Kita tidak boleh lagi menjual bahan mentah. Semua produk perkebunan harus diolah, diserap industri dalam negeri, dan menjadi pengungkit kesejahteraan petani,” tegas Amran.

Dalam kesempatan itu, Amran mengajak para pengusaha muda yang tergabung dalam Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) untuk mengambil peran aktif dalam hilirisasi pertanian. Ia menyebut HIPMI sebagai bagian penting dari generasi penerus bangsa yang harus diberi ruang dan dukungan untuk terlibat langsung dalam pembangunan ekonomi nasional berbasis pertanian.

“HIPMI adalah anak-anak kita, generasi kita. Beri mereka ruang seluas-luasnya, beri support. Karena mereka yang akan melanjutkan pembangunan. Di sinilah peluang besar untuk HIPMI bergerak,” ujarnya.

Amran optimistis, dengan sumber daya alam melimpah dan kemampuan produksi sepanjang tahun, Indonesia memiliki keunggulan komparatif yang tidak dimiliki banyak negara lain. Sinergi pemerintah dengan berbagai pihak, termasuk HIPMI, menjadi kunci mempercepat hilirisasi, memperkuat daya saing, dan menjaga ketahanan pangan.

Ketua Umum BPD HIPMI DIY, Ekawati Rahayu Putri, menyatakan apresiasinya terhadap ajakan Mentan Amran. Menurutnya, ajakan tersebut menjadi motivasi sekaligus dorongan bagi pengusaha muda untuk berperan lebih besar dalam pembangunan nasional.

“Terima kasih Pak Menteri telah memberikan motivasi pada kami. Kami akan mengumpulkan seluruh pengusaha di bidang pertanian dan mendorong sinergi dengan pemerintah,” kata Ekawati.

Ia menegaskan HIPMI DIY siap menjadi motor penggerak pembangunan pertanian Indonesia. “Semoga kami bisa berperan bersama mewujudkan ketahanan dan swasembada pangan nasional,” pungkasnya. ()

Riau – Pemerintah Provinsi Riau menegaskan komitmennya mendorong hilirisasi sebagai strategi utama mempercepat pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Gubernur Riau, Abdul Wahid, menyatakan bahwa daerahnya memiliki kekuatan pada tiga sektor strategis, yakni minyak dan gas bumi (migas), perkebunan, serta industri pulp and paper, yang akan memberikan nilai tambah besar jika diolah di daerah.

“Tiga sektor ini bisa berkembang dan maju jika didukung dengan hilirisasi yang maksimal. Kita tidak ingin hanya menjual bahan mentah, tapi bagaimana nilai tambah bisa dinikmati oleh daerah dan masyarakat,” ujar Wahid.

Wahid menilai forum tersebut menjadi ajang strategis memperkuat kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan investor. Ia menekankan pentingnya peningkatan pelayanan dan kemudahan perizinan agar iklim investasi semakin menarik.

“Kalau kita bisa memberikan kepastian dan kemudahan berusaha, saya yakin investasi akan tumbuh. Tapi kami tidak hanya butuh investor, kami juga butuh mitra pembangunan untuk memperdalam sinergi lintas sektoral,” ungkapnya.

Kepala BPS RI, Amalia Adininggar Widyasanti, yang turut hadir, menegaskan bahwa sektor perkebunan, khususnya kelapa sawit, memiliki peran penting dalam mendorong perekonomian nasional.

“Jika potensi ini dikelola dengan hilirisasi dan inovasi, kontribusinya akan semakin signifikan bagi kemajuan nasional,” katanya.

Amalia juga mengapresiasi langkah Bank Indonesia meluncurkan QRIS Card untuk mempermudah transaksi digital, yang diharapkan mampu mendorong efisiensi dan mengubah pola konsumsi masyarakat di era digital.

REF 2025 turut dirangkai dengan penandatanganan nota kesepahaman investasi antara Oriens Asset Management dan Pemerintah Provinsi Riau. Seusai kegiatan, Wahid menghadiri diskusi rumpun Melayu di Balai Dang Merdu, Pekanbaru, sebagai bagian dari peringatan HUT ke-68 Provinsi Riau.

Dalam kesempatan itu, ia menekankan pentingnya pembangunan menyeluruh dan berkeadilan, termasuk pembentukan tiga koridor pertumbuhan ekonomi di wilayah pesisir dan daratan.

“Koridor ini akan menciptakan rasa keadilan. Kita ingin konsep ini berjalan merata,” ucapnya.

Dengan semangat hilirisasi, pemerataan pembangunan, dan penguatan sumber daya manusia, Wahid optimistis Riau dapat melangkah menuju masa depan yang lebih maju, inklusif, dan berkelanjutan. ()

Jakarta – Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman mengajak generasi muda, khususnya yang tergabung dalam Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI), untuk mengambil peran strategis dalam mempercepat hilirisasi sektor pertanian, terutama pada komoditas perkebunan. Menurutnya, langkah ini akan menciptakan nilai tambah yang besar, membuka jutaan lapangan kerja, serta memperkuat ketahanan ekonomi nasional.

“Hilirisasi adalah kunci. Jika kita serius menggarap ini, akan ada 8,6 juta lapangan kerja baru dari sektor budidaya hingga industri pengolahan hasil perkebunan,” ujar Amran.

Amran menegaskan, hilirisasi akan menjadi prioritas utama pembangunan pertanian ke depan. Komoditas seperti kelapa, kakao, kopi, mete, kelapa sawit, hingga kapas dinilai memiliki potensi besar untuk diolah menjadi produk turunan bernilai tinggi, baik untuk kebutuhan ekspor maupun substitusi impor.

“Nilai tambah produk pertanian harus dinikmati di dalam negeri. Kita harus hentikan ekspor bahan mentah. Semua harus diolah, diserap industri lokal, dan berdampak langsung pada kesejahteraan petani,” tegasnya.

Sebagai contoh, Amran menyoroti industri kelapa. Dari kelapa dalam yang hanya seharga Rp1.350 per kilogram, dapat diolah menjadi Virgin Coconut Oil (VCO) dengan nilai jual mencapai Rp145.000 per liter—setara 107 kali lipat. Produk turunan lainnya seperti cocopeat, cocofiber, hingga bioenergi juga menawarkan peluang besar untuk industri makanan, minuman, hingga energi terbarukan.

Dalam kesempatan tersebut, Amran mengajak HIPMI menjadi mitra strategis pemerintah untuk mendorong hilirisasi pertanian. Ia menilai generasi muda perlu diberikan ruang dan dukungan agar dapat berkontribusi maksimal dalam membangun ekonomi berbasis pertanian.

“HIPMI ini anak-anak kita. Beri mereka panggung, beri dukungan. Mereka yang akan melanjutkan pembangunan. Inilah momen dan peluang emas untuk HIPMI bergerak,” serunya.

Amran menambahkan, Indonesia memiliki keunggulan komparatif berupa sumber daya alam yang melimpah dan kemampuan produksi pertanian sepanjang tahun. Sinergi antara pemerintah dan pelaku usaha muda seperti HIPMI disebut krusial dalam meningkatkan daya saing nasional sekaligus mewujudkan ketahanan pangan.

Menanggapi ajakan tersebut, Ketua Umum BPD HIPMI DIY, Ekawati Rahayu Putri, menyampaikan apresiasi dan komitmennya.

“Terima kasih Pak Menteri atas motivasi dan arahannya. Ini menjadi energi baru bagi kami. HIPMI siap menjadi inisiator untuk menghimpun para pelaku usaha pertanian dan bersinergi dengan pemerintah,” ujarnya.

Ekawati menegaskan, HIPMI DIY siap menjadi motor penggerak dalam pembangunan pertanian berbasis hilirisasi.

“Kami siap ambil bagian dalam mewujudkan ketahanan dan swasembada pangan nasional,” pungkasnya.

Oleh: Arifah Winarni *)

Dari sudut pandang manajemen kebijakan, hilirisasi yang baik bukan sekadar menambah pabrik atau melarang ekspor bahan mentah, melainkan membangun ekosistem nilai tambah yang mengaitkan investasi, pemasok lokal, talenta, dan pasar sehingga tercipta pekerjaan berkualitas. Desain kebijakan diuji pada tiga hal: keberpihakan pada pelaku lokal, kepastian dan kecepatan eksekusi, serta penggandaan manfaat ekonomi sampai ke rumah tangga produsen kecil. Kerangka seperti itu sedang dirajut pemerintah, dari penguatan rantai nilai di daerah, penyelarasan kampus–industri, hingga kemitraan strategis di pangan–petrokimia agar efek serap tenaga kerja terasa merata.

Staf Khusus Menteri Investasi dan Hilirisasi, Sona Maesana, memandang hilirisasi sebagai urusan nilai tambah, kemandirian ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan arah masa depan bangsa. Ia menilai pengalaman di dunia usaha dan kini di kebijakan menunjukkan hilirisasi yang berkelanjutan hanya mungkin bila ekosistem investasi sehat dan ada keberpihakan pada pengusaha lokal. Karena itu, ia menekankan integrasi pelaku lokal–asing, insentif bagi investor yang membina industri lokal, dan regulasi yang transparan agar tumpang-tindih perizinan ditekan. Dalam kerangka yang lebih luas, ia melihat hilirisasi tak berhenti di mineral dan logam, melainkan merambah sektor digital, pertanian, farmasi, dan kreatif, termasuk menghubungkan startup kesehatan dengan BUMN farmasi, mengaitkan petani ke pembeli industri via platform lokal, dan mengkomersialisasikan inovasi kampus melalui skema hilirisasi riset.

Kebijakan tidak bekerja di ruang hampa, ia membutuhkan simpul kemitraan. Himpunan Kawasan Industri (HKI) menandatangani nota kesepahaman dengan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM serta Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, yang disaksikan Presiden Prabowo Subianto beberapa waktu lalu. Ketua Umum HKI, Akhmad Ma’ruf Maulana, menilai kerja sama tersebut merupakan bagian dari perwujudan Asta Cita untuk mendorong kemandirian ekonomi, memperkuat keberlanjutan, dan mempercepat inovasi teknologi sebagai pilar pertumbuhan. Ia menegaskan peran HKI sebagai jembatan sektor industri dan institusi pendidikan bersama pemerintah untuk menciptakan daya saing berbasis pengetahuan dan inovasi. Ruang lingkupnya mencakup penyelarasan kurikulum industri, kolaborasi riset untuk mempercepat hilirisasi dan menarik investasi, serta peningkatan daya saing investasi melalui penciptaan SDM unggul.

Di tingkat daerah, contoh yang konkret datang dari Aceh. Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh, Cut Huzaimah, mendorong penghentian ekspor karet mentah karena pabrik pengolahan di Aceh Barat, PT Potensi Bumi Sakti (PBS), siap menyerap seluruh produksi lokal. Ia memandang langkah ini krusial untuk mendorong hilirisasi, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan. Pabrik tersebut berdiri di lahan 25 hektare dengan kemampuan mengolah 2.500 ton karet kering per bulan, dan ia menegaskan pentingnya menjaga keamanan serta stabilitas investasi agar manfaatnya dirasakan rakyat Aceh. Di sisi kebijakan daerah, integrasi rantai pasok menjadi fokus, sementara inisiatif lain seperti penggilingan gabah di Aceh Utara memperlihatkan bahwa hilirisasi bukan monopoli satu komoditas, melainkan pola pikir industrialisasi yang merangkul hasil bumi.

Pada klaster pangan–petrokimia, kemitraan lintas batas mempertebal pondasi hilirisasi. Direktur Utama PT Pupuk Indonesia (Persero), Rahmad Pribadi, menjelaskan perluasan kerja sama dengan Petronas Chemicals Group Berhad untuk memperkuat ketahanan pangan nasional–regional dan mendorong hilirisasi pupuk serta petrokimia. Ruang lingkupnya meliputi sinergi pasokan urea dan amonia, transfer pengetahuan teknis–operasional, dan penguatan tata kelola Kesehatan, Keselamatan, dan Lingkungan (HSE). Ia juga menyampaikan kesepakatan studi kelayakan bersama untuk pengembangan teknologi pabrik metanol agar hilirisasi petrokimia mengurangi ketergantungan impor dan mendorong kemandirian energi. Bagi perusahaan, kerja sama ini bukan semata pasokan produk, melainkan penguatan kehandalan operasional, penguasaan teknologi, dan jaringan kemitraan agar daya saing industri nasional semakin solid menghadapi tantangan global.

Dari perspektif manajemen kebijakan publik, benang merahnya jelas bahwa pemerintah berperan sebagai arsitek ekosistem. Integrasi lokal–asing dan perizinan yang cepat, agenda HKI yang menyambungkan kampus–industri, langkah Aceh yang mengunci bahan baku tetap diolah di daerah, dan kemitraan Pupuk Indonesia yang memperluas hilirisasi di petrokimia, semuanya mengarah pada “governance of delivery”—bagaimana keputusan berubah menjadi lapangan kerja. Kritik umum terhadap hilirisasi biasanya menyasar risiko enclave—nilai tambah terakumulasi di segelintir titik. Di sinilah desain kebijakan memagari hasil dengan prasyarat kemitraan lokal dan transfer pengetahuan, sebagaimana digarisbawahi Sona Maesana ketika menekankan bahwa investasi yang dikejar bukan sekadar cepat, melainkan yang tumbuh bersama ekosistem lokal. Kasus Aceh memperlihatkan bagaimana kunci kebijakan—menahan bahan baku untuk diolah di tempat—sekaligus membutuhkan pengawalan stabilitas investasi dan integrasi pasok supaya dampaknya langsung ke petani dan pekerja. Sementara itu, kerja sama Pupuk Indonesia menandai bagaimana hilirisasi di sektor strategis memperkuat daya saing tanpa melepaskan standar keselamatan dan lingkungan.

Pada akhirnya, keberhasilan hilirisasi diukur dari seberapa banyak keluarga yang memperoleh penghidupan lebih baik dan seberapa kuat kompetensi industri yang kita bangun. Dengan membaca sinyal kebijakan—integrasi pelaku lokal–asing, percepatan perizinan, pengikatan bahan baku di daerah, dan kemitraan teknologi di petrokimia—kita melihat agenda yang bergerak dari wacana ke implementasi. Hilirisasi model ini bukan hanya menambah angka di neraca, tetapi mengalirkan nilai tambah ke pekerja, petani, dan pelaku UKM. Itulah esensi kebijakan publik yang berpihak: mencetak pekerjaan, menumbuhkan kapasitas nasional, dan menegakkan kemandirian ekonomi secara berkelanjutan.

*) Penulis adalah Pemerhati Kebijakan Publik