Jakarta – Calon Ketua Umum Ikatan Alumni Universitas Indonesia (ILUNI UI) periode 2025–2028, dr. Dewi Puspitorini, Sp.P, MARS, menegaskan komitmennya untuk menghadirkan organisasi alumni yang inklusif, modern, dan berdampak nyata. Hal itu ia sampaikan saat menggelar kegiatan “Alumni UI We Care!” di Gedung IASTH, Jakarta Pusat, Jumat (15/8/2025).

Acara tersebut menghadirkan serangkaian program, mulai dari job fair, talkshow kewirausahaan, bazar UMKM alumni, hingga layanan pemeriksaan kesehatan gratis. Menurut Dewi, kegiatan ini menjadi bukti bahwa ILUNI UI bukan hanya ruang temu kangen, tetapi wadah yang bisa memberikan manfaat langsung bagi alumni, mahasiswa, dan masyarakat.

“Guyub bukan sekadar kebersamaan, melainkan kekuatan untuk bergerak maju secara kolektif. Alumni UI harus menunjukkan peran nyata, tidak hanya di kampus, tapi juga di tengah masyarakat,” ujar Dewi.

Ia menambahkan, konsep kebersamaan yang diusung melalui tagline “U & I Guyub, U and I become Us” harus diwujudkan dalam aksi yang konkret. Salah satunya adalah transformasi digital melalui platform UI Connect. “Teknologi harus digunakan untuk mendekatkan, bukan membatasi. Dengan UI Connect, alumni dari seluruh dunia bisa tetap terhubung dalam satu ekosistem yang inklusif dan dinamis,” jelasnya.

Selain soal digitalisasi, Dewi juga menekankan pentingnya tata kelola organisasi yang profesional dan transparan. “ILUNI UI harus menjadi contoh organisasi yang bersih, terbuka, dan berdampak nyata bagi bangsa. Legitimasi lahir dari akuntabilitas yang konsisten,” tegasnya.

Ia juga menggarisbawahi pentingnya kesejahteraan anggota. Program seperti pemeriksaan kesehatan berkala, dukungan psikologis, hingga bantuan finansial menurutnya menjadi pondasi yang menjaga produktivitas alumni. “Kesejahteraan alumni, baik fisik maupun mental, adalah investasi untuk memperkuat peran ILUNI UI ke depan,” ujar Dewi.

Dukungan terhadap Dewi datang dari Ketua Umum ILUNI Fakultas Kedokteran UI, dr. Wawan Mulyawan. Ia menilai Dewi sebagai sosok visioner yang mampu menjawab tantangan zaman. “Dewi memiliki visi yang jelas dan kapasitas nyata. Ia bisa memadukan kompetensi profesional dengan semangat kolaboratif untuk menyatukan keberagaman alumni,” kata Wawan.

Pemilihan Ketua Umum ILUNI UI dijadwalkan berlangsung pada 23–24 Agustus 2025 dengan sistem e-voting. Cara ini diharapkan memperluas partisipasi sekaligus memperkuat legitimasi hasil pemilihan.

Dengan visi inklusif, strategi digitalisasi, dan kepedulian terhadap kesejahteraan anggota, Dewi Puspitorini memanfaatkan momentum “Alumni UI We Care!” untuk menegaskan arah baru ILUNI UI sebagai organisasi alumni yang adaptif dan berkontribusi nyata bagi bangsa.

Jakarta – Fenomena pengibaran bendera bajak laut bertema anime One Piece di bulan kemerdekaan menuai perhatian publik dan akademisi. Tren yang marak di ruang publik maupun media sosial ini memunculkan perdebatan tentang batas antara ekspresi budaya pop dan penghormatan terhadap simbol negara. Akademisi Universitas 17 Agustus 1945 (Untag) Surabaya, Supangat, menilai nasionalisme tidak bisa digantikan oleh tren viral yang bersifat sementara.

“Fenomena ini jelas lebih dari sekadar tren atau budaya pop. Sayangnya, di balik kreativitas itu, nasionalisme perlahan terdorong ke pinggir oleh narasi fiksi, algoritma media sosial, dan kegandrungan akan viralitas,” ujar Supangat.

Ia mengakui bahwa generasi muda memerlukan ruang berekspresi dan Indonesia tidak anti terhadap budaya populer, termasuk karya fiksi yang mengusung pesan perlawanan. Namun, menurutnya, ada garis batas yang tidak boleh dilanggar. “Merah Putih bukan simbol yang bisa disandingkan sembarangan. Ketika bendera fiksi dikibarkan sejajar dengan lambang negara, ini adalah pergeseran makna yang dapat mengaburkan nilai kebangsaan,” tegasnya.

Supangat menyoroti peran algoritma digital yang mempengaruhi persepsi publik. Menurutnya, sistem rekomendasi di media sosial cenderung mengulang preferensi pengguna tanpa memberi ruang pada konten edukatif atau bernilai kebangsaan. “Inilah yang saya sebut nasionalisme digital yang disorientatif. Identitas bangsa bisa kehilangan jangkar jika literasi digital masyarakat rendah,” jelasnya.

Dari sisi pemerintah, ajakan untuk menjaga simbol negara disuarakan secara masif. Sekretaris Fraksi PKS MPR RI, Johan Rosihan, menilai budaya global memang tidak harus dimusuhi, tetapi tidak boleh menggantikan simbol-simbol nasional. Ia menekankan pentingnya revitalisasi narasi kebangsaan yang relevan bagi generasi digital, sehingga Merah Putih hadir tidak hanya di upacara, tetapi juga di ruang kreatif digital.

Langkah konkret juga dilakukan di daerah. Kapolda Kalimantan Selatan Irjen Pol Rosyanto Yudha Hermawan bersama Gubernur dan Forkopimda membagikan 15.000 bendera Merah Putih kepada masyarakat sebagai ajakan nyata untuk memaknai kemerdekaan. Sementara itu, Kepala Badan Kesbangpol Makassar, Fatur Rahim, mengajak warga mengibarkan Merah Putih di setiap rumah selama Agustus sebagai simbol kebanggaan nasional.

Supangat menegaskan, tantangan terbesar saat ini bukan sekadar melarang bendera fiksi, tetapi bagaimana membuat Merah Putih kembali memiliki pamor di ruang digital. “Platform digital seharusnya menyematkan konten kebangsaan ke dalam alur algoritma utama. Teknologi harus berpihak pada nilai bangsa,” ujarnya.

Momentum menuju HUT RI ke-80 menjadi saat tepat memperkuat nasionalisme di tengah derasnya arus budaya global. Menghormati Merah Putih berarti menjaga kehormatan bangsa. Dalam ruang nyata maupun virtual, bendera ini harus tetap berkibar sebagai simbol persatuan dan identitas Indonesia ()

Depok – Pemilihan Ketua Umum Ikatan Alumni Universitas Indonesia (ILUNI UI) periode 2025–2028 diprediksi berlangsung dinamis. Dari sejumlah kandidat yang muncul, nama dr. Dewi Puspitorini, SpP, MARS, mencuri perhatian berkat visi besarnya untuk menjadikan ILUNI UI sebagai lokomotif perubahan dan penggerak kemajuan nasional.

Mengusung konsep kolaborasi lintas generasi dan sektor, dr. Dewi ingin menghadirkan ILUNI UI sebagai rumah besar yang menyatukan seluruh alumni.

“ILUNI UI harus menjadi tempat bertukar gagasan, tumbuh bersama, dan berkontribusi nyata,” ujarnya.

Salah satu gagasan unggulannya adalah pembangunan ekosistem digital alumni terintegrasi melalui platform UI Connect . Melalui platform ini, Dewi berharap jejaring alumni dari berbagai bidang dapat diperluas dan dipertemukan, sehingga lahir kolaborasi yang berdampak langsung bagi masyarakat dan pembangunan bangsa.

“Dengan UI Connect, kami ingin membuka ruang partisipasi yang inklusif, mempertemukan ide-ide besar dengan jejaring kuat alumni di berbagai sektor, dari pemerintah, dunia usaha, akademisi, hingga masyarakat,” jelasnya.

Menurutnya, kekuatan alumni UI terletak pada persebarannya yang luas, baik di dalam negeri maupun di mancanegara. Jika seluruh potensi ini dipadukan dengan semangat gotong royong, ILUNI UI berpeluang menjadi pilar penting dalam mewujudkan Indonesia yang adil, maju, dan berdaya saing global.

Gagasan ini mendapatkan sambutan positif dari Sekretaris Jenderal ILUNI UI, Ahmad Fitrianto. Ia menilai ILUNI UI perlu memperkuat sinergi dengan berbagai pihak, termasuk Himpunan Alumni Perguruan Tinggi Negeri Indonesia (HIMPUNI) dan pemerintah. Sinergi tersebut diyakini dapat menjadi motor penggerak program strategis, mulai dari kemandirian pangan, inovasi digital, hingga peningkatan kesejahteraan rakyat.

“Kerja sama lintas sektor akan membuka peluang lebih besar bagi alumni untuk memberikan kontribusi nyata bagi bangsa. Gagasan dr. Dewi sejalan dengan kebutuhan ILUNI UI saat ini,” ungkap Ahmad.

Penilaian positif juga datang dari kalangan eksternal. Dewan Pakar Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Nasional, Dr. Risman Pasaribu, menilai dr. Dewi sebagai sosok yang tepat memimpin ILUNI UI. Menurutnya, Dewi memiliki rekam jejak pengalaman yang luas, integritas tinggi, dan transparansi dalam bekerja.

“Mbak Dewi memiliki kapasitas yang tinggi dan gagasan yang baik untuk membangun ILUNI UI ke depan, sehingga beliau menjadi satu-satunya harapan saya dan para Alumni UI,” ujarnya.

Risman juga menambahkan bahwa selain mumpuni di bidang kesehatan, Dewi memiliki kemampuan organisasi yang teruji.

Dengan visi membangun jejaring alumni yang solid, pemanfaatan teknologi digital, dan dorongan kolaborasi untuk kemajuan bangsa, dr. Dewi Puspitorini dinilai mampu membawa ILUNI UI menjadi organisasi yang guyub, progresif, dan relevan dengan tantangan zaman. Pemilihan Ketua Umum ILUNI UI kali ini akan menjadi momen penting, dan banyak mata tertuju pada langkah-langkah Dewi untuk mewujudkan visinya tersebut. (*)

[ed]

*) Oleh : Andi Mahesa

Judi daring telah menjadi ancaman serius bagi stabilitas sosial dan ekonomi Indonesia. Perkembangannya yang pesat di era digital memanfaatkan berbagai celah teknologi untuk beroperasi, termasuk melalui sistem perbankan dan layanan keuangan berbasis dompet digital. Transaksi yang cepat, anonim, dan lintas batas membuat peredaran uang hasil judi daring semakin sulit dilacak tanpa intervensi tegas dari negara. Menyadari hal ini, pemerintah bergerak cepat untuk memutus aliran dana yang menjadi urat nadi praktik ilegal tersebut. Salah satu langkah strategis yang kini ditempuh adalah pemblokiran rekening dormant dan e-wallet yang terindikasi digunakan dalam transaksi judi daring.

Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Ivan Yustiavandana, berkomitmen untuk menindak tegas setiap dompet digital yang terlibat dalam tindak pidana judi daring. Berdasarkan data, PPATK mencatat deposit judi daring melalui e-wallet mencapai Rp 1,6 triliun, dengan jumlah transaksi fantastis hingga 12,6 juta kali. Angka ini mencerminkan skala masalah yang tidak dapat dianggap remeh. Pemblokiran dilakukan tidak hanya terhadap e-wallet yang aktif digunakan, tetapi juga yang terbengkalai atau dormant, karena keduanya berpotensi disalahgunakan oleh jaringan pelaku.

Ivan menjelaskan bahwa penanganan terhadap e-wallet atau platform fintech memerlukan pendekatan berbeda dibanding rekening konvensional. Teknologi yang digunakan lebih dinamis dan terhubung langsung dengan ekosistem digital, sehingga metode pengawasan dan pemblokiran harus adaptif. Sebelumnya, PPATK telah menerapkan kebijakan pemblokiran rekening bank yang tidak aktif selama tiga bulan, dengan temuan lebih dari 140 ribu rekening dormant yang menganggur lebih dari 10 tahun. Banyak di antaranya digunakan untuk aktivitas ilegal, mulai dari jual beli rekening hingga praktik pencucian uang, sehingga intervensi segera menjadi kebutuhan mendesak.

Langkah pemerintah ini mencerminkan strategi menyeluruh yang tidak hanya berfokus pada penindakan pelaku, tetapi juga pemutusan jalur pendanaan. Dalam konteks kejahatan siber, pemblokiran akses keuangan adalah bentuk pencegahan yang efektif untuk melumpuhkan operasional jaringan. Pemblokiran massal menjadi sinyal kuat bahwa Indonesia tidak akan menjadi surga bagi pelaku judi daring yang memanfaatkan teknologi untuk menghindari hukum. Dengan memutus aliran dana, pemerintah juga melindungi masyarakat dari risiko finansial dan jebakan yang sering kali menjerumuskan mereka dalam lilitan hutang.

Asisten Deputi Bidang Koordinasi Penanganan Kejahatan Transnasional dan Luar Biasa Kemenko Polkam, Brigjen Polisi Adhi Satya Perkasa, menambahkan bahwa pemerintah telah membentuk Desk Koordinasi Pemberantasan Perjudian Daring. Forum ini berfungsi sebagai pusat sinergi lintas lembaga untuk memastikan langkah pemberantasan berjalan efektif. Dalam pandangannya, penindakan hukum harus diiringi dengan edukasi publik, penguatan regulasi, dan pengamanan ruang siber dari konten negatif. Dengan demikian, penanggulangan judi daring tidak hanya reaktif, tetapi juga proaktif dan berkelanjutan.

Adhi menekankan pentingnya kolaborasi internasional dalam menghadapi judi daring yang kerap beroperasi lintas negara. Tanpa kerja sama global, jaringan pelaku akan selalu menemukan celah untuk memindahkan server, mengaburkan transaksi, dan menghindari jerat hukum. Selain itu, pemerintah daerah diminta untuk aktif memantau wilayahnya masing-masing agar tidak menjadi titik rawan penyusupan sistem oleh konten judi daring. Pengawasan di tingkat lokal menjadi kunci karena peredaran aplikasi ilegal seringkali memanfaatkan distribusi melalui jalur yang sulit dijangkau otoritas pusat.

Keberhasilan pemberantasan judi daring, menurut Adhi, tidak bisa hanya mengandalkan aparat penegak hukum. Dibutuhkan gerakan kolektif seluruh elemen bangsa untuk menjaga ruang digital tetap sehat dan aman. Peran masyarakat, media, akademisi, dan sektor swasta sangat penting dalam membentuk ekosistem digital yang tangguh terhadap infiltrasi konten negatif. Kesadaran publik akan bahaya judi daring harus terus ditumbuhkan agar pencegahan berjalan dari hulu, bukan sekadar penindakan di hilir.

Langkah tegas pemerintah melalui PPATK dan Kemenko Polkam menjadi bukti keseriusan negara dalam melindungi warganya dari bahaya judi daring. Dengan kombinasi antara teknologi pengawasan, regulasi yang adaptif, dan kerja sama lintas sektor, peluang pelaku untuk bersembunyi semakin sempit. Pemblokiran rekening dormant dan e-wallet bukan sekadar tindakan administratif, tetapi bagian dari strategi komprehensif memutus ekosistem finansial kejahatan siber. Di saat yang sama, upaya ini memberi pesan moral bahwa negara hadir untuk menjaga integritas ekonomi dan ketahanan moral masyarakat.

Masyarakat perlu memahami bahwa judi daring bukan hanya persoalan hukum, tetapi juga masalah sosial yang berdampak luas. Korban tidak hanya kehilangan harta benda, tetapi juga dapat mengalami gangguan psikologis, kehancuran rumah tangga, hingga kriminalitas yang lahir dari tekanan finansial. Dengan memahami dampaknya, masyarakat diharapkan lebih waspada terhadap setiap tawaran atau iklan yang menggiring ke arah perjudian. Dukungan publik terhadap kebijakan pemerintah akan mempercepat tercapainya tujuan pemberantasan.

Di tengah derasnya arus digitalisasi, kewaspadaan menjadi benteng utama masyarakat terhadap ancaman judi daring. Pemerintah telah mengambil langkah nyata memutus aliran dana melalui pemblokiran rekening dan e-wallet, namun keberhasilan upaya ini membutuhkan partisipasi aktif setiap individu. Masyarakat harus lebih selektif dalam menggunakan layanan keuangan digital, melaporkan aktivitas mencurigakan, dan menolak segala bentuk normalisasi perjudian di ruang publik. Bersama-sama, kita dapat menciptakan ekosistem digital yang aman, sehat, dan produktif bagi generasi mendatang.

*) Penulis merupakan Mahasiswa Pascasarjana.

Jakarta — Pemilihan Ketua Umum Ikatan Alumni Universitas Indonesia (ILUNI UI) periode 2025–2028 menghadirkan dinamika baru dalam tubuh organisasi. Salah satu calon yang menonjol adalah dr. Dewi Puspitorini, Sp.P, MARS, alumni Fakultas Kedokteran UI angkatan 1987, yang mengusung semangat kebersamaan untuk memperkuat peran alumni dalam skala nasional maupun global.

Dewi resmi mendaftar sebagai calon Ketua Umum dengan nomor urut 6. Visi yang ia bawa terangkum dalam konsep “Membangun ILUNI UI yang guyub, progresif, inklusif, dan berdampak nyata bagi alumni, almamater, dan bangsa menuju Indonesia Emas 2045.” Melalui tagline “U & I Guyub, U and I become Us,” Dewi ingin menjadikan kebersamaan sebagai energi perubahan.

“Guyub bukan sekadar simbol persatuan, melainkan fondasi kekuatan untuk menghadapi tantangan zaman,” pungkas Dewi Puspitorini.

Dalam rencananya, Dewi memprioritaskan transformasi digital melalui platform UI Connect. Sistem ini akan menghubungkan alumni lintas angkatan dan profesi, menciptakan ekosistem yang kolaboratif dan adaptif terhadap perkembangan teknologi.

Dukungan juga datang dari tokoh alumni. Dr. Wawan Mulyawan, Ketua Umum ILUNI Fakultas Kedokteran UI, menilai Dewi memiliki kapasitas besar untuk menyatukan keberagaman.

“Dewi adalah figur yang visioner dan mampu memahami kebutuhan alumni dari generasi berbeda,” ujar Wawan Mulyawan.

Kiprah Dewi dalam dunia organisasi alumni bukanlah hal baru. Ia pernah menduduki sejumlah posisi strategis seperti Sekretaris Umum ILUNI FKUI, Wakil Ketua Umum ILUNI FKUI, Sekum FIAKSI, hingga Ketua IKAMARS UI. Sebagai dokter spesialis yang juga pernah menjabat Direktur Profesi Tenaga Kesehatan RSPAD dan dipercaya menjadi dokter pribadi Presiden, pengalamannya memperlihatkan ketangguhan dalam memimpin organisasi besar dengan tanggung jawab tinggi.

Tidak hanya itu, Dewi juga menekankan pentingnya aksi nyata yang menyentuh kebutuhan alumni dan masyarakat. Salah satunya tercermin dalam kegiatan “Alumni UI We Care!” yang akan digelar pada Jumat, 15 Agustus 2025, di Gedung IASTH Lantai 5, Jalan Salemba Raya Nomor 4, Jakarta Pusat. Acara ini menghadirkan serangkaian program, mulai dari job fair dengan partisipasi berbagai sektor industri, talkshow kewirausahaan, hingga bazar UMKM alumni.

Pemeriksaan kesehatan gratis serta panggung hiburan turut melengkapi kegiatan ini, menjadikannya bukan sekadar ajang temu kangen, tetapi juga forum berbagi manfaat bagi alumni, mahasiswa, hingga masyarakat umum. Melalui momentum tersebut, Dewi ingin menunjukkan bahwa ILUNI UI bisa hadir sebagai kekuatan nyata, bukan hanya dalam lingkup kampus, tetapi juga di tengah kehidupan sosial dan ekonomi bangsa.

Semangat kebersamaan yang diusung Dewi memberi warna baru bagi ILUNI UI. Dengan strategi digitalisasi, rekam jejak kepemimpinan, dan gagasan inklusif, ia menawarkan arah baru yang diyakini dapat membawa alumni UI lebih guyub, berdaya saing, dan relevan di era global.

Oleh : Aksara Dwi Wijayanto *)

Momentum Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia, sejumlah daerah menyelenggarakan kegiatan pengibaran Bendera Merah Putih dengan konsep unik dan penuh makna. Di tengah maraknya simbol budaya pop yang mendominasi ruang publik, pemerintah daerah dan aparat menegaskan bahwa bendera nasional tetap menjadi lambang utama persatuan dan kedaulatan bangsa. Semangat ini menjadi cerminan tekad bersama untuk menjaga identitas nasional.

Polda Jawa Barat melaksanakan pengibaran bendera Merah Putih di ketinggian 3.078 meter di puncak Gunung Ciremai dalam rangka menyambut HUT ke-80 RI. Kepala Kepolisian Daerah Jawa Barat, Irjen Rudi Setiawan mengatakan bahwa kegiatan mencakup santunan, penanaman pohon, dan pembangunan shelter. Ia menyampaikan bahwa pengibaran bendera di puncak gunung bukan sekadar seremoni, melainkan pengingat bahwa kemerdekaan diraih melalui perjuangan dan pengorbanan, namun perlu juga diisi dengan hal-hal positif demi kemajuan bangsa. Kegiatan ini menunjukkan bahwa semangat kemerdakaan tidak pernah hilang.

Inisiatif ini juga mencerminkan komitmen aparat kepolisian dalam mengedepankan nilai-nilai kebangsaan di setiap momentum penting, sekaligus mendorong keterlibatan masyarakat dalam menjaga kelestarian alam. Dengan memadukan perayaan kemerdekaan dan aksi nyata peduli lingkungan, kegiatan tersebut menjadi teladan bahwa rasa cinta tanah air dapat diwujudkan melalui tindakan yang bermanfaat dan berkelanjutan. Pesan yang disampaikan pun jelas, kemerdekaan bukan hanya untuk dikenang, tetapi untuk terus dihidupi dalam bentuk kontribusi positif bagi bangsa dan negara.

Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Zainal Arifin Paliwang, membuka secara resmi Gerakan Pembagian Bendera Merah Putih sebagai bagian dari peringatan HUT ke-80 RI. Ia menegaskan bahwa gerakan ini tidak sekadar memeriahkan, melainkan berupaya menumbuhkan cinta Tanah Air sebagai penghormatan terhadap perjuangan para pahlawan serta penguatan semangat nasionalisme masyarakat. Sebanyak 2.049 bendera Merah Putih dibagikan kepada warga untuk dikibarkan sepanjang bulan Agustus. Masyarakat juga diimbau aktif dalam mempercantik lingkungan dengan nuansa kemerdekaan sebagai wujud partisipasi kolektif.

Pembagian ini menjadi momentum dalam merajut partisipasi publik pada peringatan kenegaraan. Ia mengajak seluruh pihak untuk menghiasi lingkungan mereka sebagai simbol komunal, memperkuat rasa kebersamaan dan patriotisme. Upaya ini selaras dengan kebijakan pemerintah pusat yang mendorong pengibaran bendera secara masif sebagai bagian dari gerakan nasional menumbuhkan rasa cinta tanah air.

Unik dan penuh simbolisme, di Pantai Batu Kuda, Tulehu, Kabupaten Maluku Tengah, Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, menyelenggarakan pengibaran bendera Merah Putih di bawah laut. Pihaknya menyampaikan bahwa kegiatan tersebut menunjukkan bahwa semangat kemerdekaan tidak hanya dirayakan di darat saja, tetapi juga di laut, merefleksikan identitas masyarakat bahwa merah putih berkibar di seluruh penjuru negeri. Pengibaran bendera bawah laut ini tak hanya menjadi simbol perayaan kemerdekaan, tetapi juga mengukuhkan kebanggaan masyarakat Maluku sebagai garda depan kejayaan maritim Indonesia.

Kegiatan ini sekaligus mempertegas komitmen pemerintah daerah dalam menjaga dan memanfaatkan potensi kelautan sebagai bagian dari identitas nasional. Melalui pengibaran bendera di bawah laut, masyarakat diajak untuk semakin mencintai dan melestarikan laut sebagai sumber kehidupan, sembari menanamkan kesadaran bahwa kemerdekaan juga berarti menjaga kedaulatan wilayah perairan Indonesia. Aksi ini menjadi contoh nyata sinergi antara pelestarian lingkungan, penguatan nasionalisme, dan promosi kekayaan maritim kepada dunia.

Kegiatan pengibaran bendera yang dilakukan di tiga wilayah ini menjadi representasi kuat bagaimana pemerintah daerah dan pusat berupaya menjaga semangat nasionalisme di tengah perkembangan zaman. Budaya pop dengan segala daya tariknya, mulai dari tren media sosial hingga gaya busana bertema kemerdekaan, memang memberikan warna tersendiri. Namun, pemerintah menegaskan bahwa esensi kemerdekaan tetap berpusat pada simbol resmi negara.

Inisiatif tersebut juga mengirimkan pesan penting bahwa rasa cinta tanah air dapat diwujudkan dengan berbagai cara kreatif, selama tetap memegang teguh nilai-nilai dasar bangsa. Berbagai aksi tersebut menunjukkan bahwa nasionalisme tidak harus selalu hadir dalam bentuk seremonial, tetapi juga bisa melalui kegiatan yang mempererat persatuan dan kepedulian sosial. Pemerintah pusat mengapresiasi keterlibatan masyarakat luas dalam rangkaian peringatan HUT RI, karena hal ini sejalan dengan misi membangun Indonesia yang inklusif dan berkeadaban.

Berbagai inovasi dalam perayaan kemerdekaan tahun ini menegaskan bahwa Bendera Merah Putih tetap menjadi simbol abadi perjuangan dan persatuan. Di tengah gemerlapnya budaya pop, identitas nasional melalui lambang kebangsaan tidak boleh terpinggirkan. Pemerintah pusat dan daerah sejalan dalam mendorong upaya memadukan kreativitas dan patriotisme, menjadikan setiap sudut negeri sebagai kanvas pengibar bendera kebanggaan.

Di tengah semarak perayaan kemerdekaan yang dipenuhi kreativitas dan simbol budaya pop, penting untuk mengingat makna sejati Bendera Merah Putih.  Merah Putih bukan hanya selembar kain, tetapi simbol perjuangan yang menyatukan bangsa di atas segala perbedaan suku, agama, bahasa, dan pandangan politik. Mari kita bersama-sama ikut merayakan kemerdekaan Indonesia dengan tetap menegakkan Bendera Indonesia.

)* Penulis Merupakan Pengamat Sosial