Oleh : Zaki Walad )*

Mereka yang masuk ke dunia judi daring percaya bahwa keberuntungan bisa diatur, atau setidaknya, peluang masih terbuka. Padahal, sejak detik pertama mendaftar, mereka sesungguhnya sedang masuk ke dalam sistem yang sudah merencanakan kekalahan mereka.

Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Ivan Yustiavandana, pernah mengingatkan bahwa tidak ada pemain judi daring yang benar-benar menang. Algoritma permainan sudah didesain sedemikian rupa untuk menutup jalan keluar menuju keuntungan. Ini bukan sekadar teori konspirasi karena adalah realita yang dibangun oleh para bandar agar uang terus mengalir ke kantong mereka. Bahkan cerita seorang pemain yang menjual dua mobil mewah untuk bermain, lalu “menang” hanya satu motor, hanyalah ilustrasi pahit bahwa ilusi kemenangan bisa menutupi kerugian besar yang sebenarnya sudah terjadi.

Di balik grafis berwarna cerah, efek suara memikat, dan jackpot yang seolah berada dalam genggaman, ada sistem yang bekerja dingin dan presisi. Mike Robinson, dosen psikologi di Wesleyan University, Amerika Serikat, pernah mengatakan bahwa permainan slot daring memang diatur agar bandar selalu menang, sementara pemainnya hanya sesekali, bahkan jarang, mencicipi kemenangan. Logikanya sederhana: jika pemain bisa menang besar, maka bisnis ini tidak akan bertahan lama.

Ketua Sobat Cyber Indonesia, Miqdad Nizam Fahmi, bahkan mengungkapkan data bahwa hampir semua pemain mengaku mengalami kerugian. Dari perspektif keamanan siber, risikonya berlipat ganda, selain kehilangan uang, data pribadi pun rawan disalahgunakan. Jadi, bahkan saat tidak sedang kalah di meja digital, pemain tetap berada di posisi rugi.

Seorang mantan bandar judi online, yang kita sebut saja Jo Budi, memberikan kesaksian gamblang. Menurutnya, platform judi daring sengaja membuat pemain menang di awal. Dua hingga tiga kali pertama bermain, sistem akan memberikan kemenangan yang cukup besar. Tujuannya sederhana: menimbulkan rasa percaya diri dan adiksi. Begitu pemain mulai menaikkan taruhan, algoritma mengubah arah—peluang menang nyaris nol, dan kekalahan datang bertubi-tubi.

Jo mengaku di tahun pertama bisnisnya, pengaturan kemenangan belum terlalu ketat. Namun, sejak ada pembaruan sistem, semuanya bisa diatur: siapa yang boleh menang, kapan, dan berapa lama. Data seperti IP address, nomor rekening, hingga nomor ponsel digunakan untuk memetakan kebiasaan pemain. Begitu mereka “terdaftar” dalam sistem, hasil akhirnya sudah bisa ditebak—kalah.

Strategi ini disebut pemancing psikologis. Pemain dibuat percaya bahwa mereka “hampir menang” atau bahwa sedikit strategi tambahan bisa mengubah nasib. Padahal, seperti yang Jo sampaikan, peluang itu hanyalah fatamorgana. Bahkan pemain besar yang menyetor ratusan juta rupiah tidak lolos dari skenario ini. Ia menceritakan kisah tragis seorang pengusaha hotel di Bali yang awalnya menang ratusan juta, lalu kehilangan segalanya hingga harus menjual properti.

Struktur bisnisnya pun bukan main-main. Ada tiga tier. Tier 1 adalah konsorsium pusat dengan koneksi kuat, tier 2 mengelola jaringan situs, dan tier 3—seperti Jo—adalah operator yang mencari pemain. Tim pemasaran mereka membombardir calon korban lewat ribuan pesan WhatsApp setiap hari. Targetnya jelas: memancing sebanyak mungkin orang untuk mencoba “peruntungan” yang sejatinya sudah ditutup rapat.

Omzet yang Jo raih saat menjadi operator bisa mencapai miliaran rupiah per bulan, sebagian besar berasal dari kekalahan pemain. Namun, ia mengakui, tidak ada yang benar-benar menang. Semua sistem dirancang untuk membuat pemain miskin secara perlahan, sambil menanamkan ilusi bahwa kemenangan besar selalu menunggu di putaran berikutnya.

Dampaknya tidak hanya di rekening bank. Psikolog klinis dari Universitas Indonesia, Phoebe Ramadina, menegaskan bahwa judi daring memicu keretakan rumah tangga, krisis kepercayaan, dan rasa tidak aman dalam hubungan. Uang yang seharusnya digunakan untuk kebutuhan keluarga menguap begitu saja, komunikasi memburuk, dan stres mental meningkat. Bahkan, jika kecanduan sudah parah, keputusan berat seperti berpisah demi menjaga keselamatan diri dan anak-anak bisa menjadi satu-satunya jalan.

Phoebe menekankan pentingnya mengenali tanda-tanda awal kecanduan. Jika perilaku ini terus berulang tanpa kemauan untuk berubah, risiko kerusakan mental, fisik, dan finansial akan semakin besar. Memisahkan emosi dari kebutuhan untuk bertindak rasional adalah kunci, terutama bagi mereka yang berada dalam situasi rumah tangga yang terancam runtuh.

Fakta yang disampaikan berbagai pihak tersebut adalah hanyalah potongan-potongan puzzle yang jika disatukan membentuk gambaran utuh: judi daring adalah jebakan sistematis yang tidak pernah dimaksudkan untuk memberi keuntungan kepada pemain. Kemenangan hanyalah pancingan, kekalahan adalah tujuan akhir.

Tidak ada strategi, keberuntungan, atau mantra yang bisa melawan algoritma yang sudah dikunci untuk memihak bandar. Setiap klik adalah langkah lebih dalam ke jurang kerugian. Setiap deposit adalah bahan bakar untuk mesin bisnis yang memakan mimpi dan masa depan orang-orang yang berharap “sekali ini saja bisa menang besar”.

Maka, sebelum terjebak lebih dalam, hentikan sekarang juga. Jangan biarkan uang, waktu, dan hubungan hancur karena ilusi keberuntungan yang tak pernah nyata. Judi daring bukan jalan cepat menuju kaya namun itu adalah jalan pasti menuju kalah.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Khatulistiwa Institute

Oleh : Astrid Widia )*

Presiden Prabowo Subianto membuka babak baru kepemimpinan nasional melalui pidato kenegaraan perdananya di Sidang Tahunan MPR-DPR, yang digelar di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, pada 15 Agustus 2025.

Pidato kenegaraan perdana tersebut disampaikan dalam suasana yang sangat khidmat, karena dalam momentum menjelang peringatan kemerdekaan ke-80 Republik Indonesia, ia memaparkan berbagai macam capaian monumental yang berhasil diraih hanya dalam kurun waktu 299 hari saja pada masa kepemimpinannya, sekaligus menguraikan bagaimana arah pembangunan strategis untuk masa depan bangsa ini.

Langkah pembentukan 80.081 Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih menjadi sorotan utama. Program tersebut memang dirancang oleh pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto sebagai motor penggerak ekonomi kerakyatan yang berdikari, inklusif, dan adil, sesuai dengan mandat dalam Asta Cita ke-3.

Melalui koperasi ini, perputaran uang yang selama ini terpusat hanya di kota saja, diharapkan dapat mengalir dengan jauh lebih baik ke desa, sehingga mampu membuka jutaan lapangan kerja, dan meningkatkan taraf hidup seluruh masyarakat di perdesaan.

Strategi tersebut tidak hanya membangun kemandirian ekonomi, tetapi juga memberikan akses langsung bagi warga untuk mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau, seperti beras, minyak goreng, LPG bersubsidi, dan pupuk.

Presiden menempatkan capaian swasembada pangan sebagai prestasi bersejarah. Dengan stok beras nasional mencapai 4,2 juta ton (tertinggi sejak Indonesia berdiri) pemerintah berhasil mencetak rekor cadangan pangan.

Untuk pertama kalinya dalam puluhan tahun, Indonesia kembali mengekspor beras dan jagung. Langkah ini didukung oleh pembukaan dua juta hektar lahan sawah baru, terutama di Merauke, Papua Selatan, dan daerah strategis lain, sebagai upaya memutus ketergantungan pada impor pangan.

Kebijakan peningkatan harga beli gabah menjadi Rp6.500/kg, percepatan penyaluran pupuk, serta distribusi alat dan mesin pertanian langsung ke petani, menjadi faktor penguat produktivitas sektor pertanian.

Senyum petani yang menikmati harga gabah stabil mencerminkan hasil nyata dari kebijakan tersebut. Data Perum Bulog menegaskan bahwa cadangan beras pemerintah dan komersial kini mencapai 4.251.259 ton, sebuah pencapaian yang menempatkan Indonesia pada posisi lebih aman secara ketahanan pangan.

Terkait hal tersebut, Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan Hariqo Satria, mengatakan bahwa pidato kepresiden Indonesia mencerminkan komitmen kuat untuk mewujudkan negara maju. Hal tersebut juga menegaskan ketegasan Presiden Prabowo dalam memberantas korupsi, khususnya untuk menindak orang-orang yang serakah, karena Presiden Prabowo tidak membela satu dua orang, namun seluruh masyarkat Indonesia.

Sementara itu, Fraksi Gerindra DPR RI, Budisatrio Djiwandono, melihat pidato tersebut sebagai momentum penting untuk mengonsolidasikan arah pembangunan nasional.

Ia menilai, pemaparan program kerja selama 299 hari serta rencana ke depan menunjukkan konsistensi dalam menjalankan visi pembangunan. Budisatrio menekankan bahwa keberhasilan tersebut juga bertumpu pada fondasi kuat yang telah dibangun sebelumnya, termasuk pelaksanaan program makan bergizi gratis untuk jutaan anak di seluruh Indonesia.

Program itu dinilainya sebagai investasi jangka panjang terhadap kualitas sumber daya manusia, serupa dengan keberhasilan negara seperti Brasil dan Korea Selatan yang memerlukan waktu puluhan tahun untuk mencapai hasil setara.

Selain itu, ia menggarisbawahi sikap terbuka Presiden dalam menerima masukan dan kritik sebagai indikator kepemimpinan yang adaptif. Meskipun tantangan tetap ada, capaian yang sudah diperoleh memberi keyakinan akan kesinambungan pembangunan.

Ketua DPD RI, Sultan Bachtiar Najamuddin, memandang pidato tersebut sebagai cerminan visi seorang pemimpin yang berorientasi pada kejayaan bangsa di tingkat global. Menurutnya, komitmen Presiden dalam memberantas tambang ilegal (termasuk yang melibatkan pejabat berpangkat tinggi) menunjukkan keberanian politik dan kesungguhan dalam menegakkan tata kelola sumber daya alam yang transparan dan berkeadilan. Ia menegaskan, DPD RI siap mengawasi implementasi komitmen tersebut agar selaras dengan prinsip hukum dan kepentingan rakyat.

Mengurai pidato kenegaraan tersebut, terlihat jelas bahwa arah kebijakan pemerintah menempatkan pembangunan ekonomi desa, ketahanan pangan, dan pengelolaan sumber daya alam sebagai prioritas utama. Langkah-langkah yang telah diambil bukan sekadar respons terhadap persoalan jangka pendek, tetapi strategi jangka panjang yang dapat memperkuat daya tahan nasional.

Pendekatan yang menyeimbangkan antara pembangunan ekonomi kerakyatan dan penguatan sektor strategis negara menjadi ciri khas kepemimpinan Prabowo. Visi ini menuntut sinergi lintas sektor, mulai dari pemerintah pusat, daerah, hingga masyarakat. Jika dijalankan secara konsisten, program-program tersebut dapat menjadi tonggak penting menuju Indonesia yang berdikari secara ekonomi dan berdaulat secara politik.

Dalam konteks momentum kemerdekaan ke-80, pidato Presiden Prabowo bukan hanya laporan capaian, melainkan deklarasi arah masa depan. Fondasi ekonomi berbasis desa, pencapaian swasembada pangan, serta komitmen menjaga kekayaan alam menunjukkan bahwa pembangunan yang berkelanjutan memerlukan kombinasi antara visi strategis dan langkah eksekusi yang tegas.

Capaian tersebut, disertai dukungan kebijakan yang konsisten, menjadi modal besar untuk membawa Indonesia pada posisi yang lebih terhormat di panggung dunia. Tantangan global menuntut negara memiliki ketahanan pangan, energi, dan ekonomi yang solid. Pidato kenegaraan perdana ini memberikan gambaran bahwa pemerintahan di bawah Presiden Prabowo memahami tantangan tersebut dan memiliki rencana nyata untuk menjawabnya.

Dengan kerja keras, komitmen politik, serta keberanian mengambil keputusan strategis, arah pembangunan yang disampaikan Presiden dalam pidato itu berpotensi menjadi penanda era baru kebangkitan nasional. Bukan sekadar melanjutkan tradisi pembangunan, tetapi membawa Indonesia menuju lompatan kemajuan yang selama ini menjadi cita-cita kolektif bangsa. (*)

)* Pengamat Politik dan Ketatanegaraan

Jakarta — Ikatan Alumni Universitas Indonesia (ILUNI UI) memasuki fase penting dengan berlangsungnya pemilihan Ketua Umum periode 2025–2028. Dari sejumlah kandidat, nama dr. Dewi Puspitorini, Sp.P, MARS, alumni Fakultas Kedokteran UI angkatan 1987, mendapat perhatian luas berkat gagasan segar yang menekankan kolaborasi lintas fakultas dan generasi.

Dewi yang mendapat nomor urut 6 dalam pencalonan ini membawa visi besar bertajuk “Membangun ILUNI UI yang guyub, progresif, inklusif, dan berdampak nyata bagi alumni, almamater, dan bangsa menuju Indonesia Emas 2045.” Melalui semangat “guyub” yang ia jadikan sebagai poros gerak, Dewi mengajak alumni untuk membangun solidaritas dengan tagline “U & I Guyub, U and I become Us.”

“Guyub bukan hanya soal kebersamaan, tapi kekuatan untuk bergerak maju secara kolektif,” tegas Dewi Puspitorini.

Salah satu program unggulan yang ia dorong adalah digitalisasi total ILUNI UI lewat pengembangan platform UI Connect. Platform ini akan menjadi ruang interaktif yang mempertemukan alumni dari berbagai wilayah hingga mancanegara, menciptakan kolaborasi yang lebih efektif dan produktif.

Dukungan terhadap Dewi mengalir dari berbagai pihak, termasuk Dr. Wawan Mulyawan, Ketua Umum ILUNI Fakultas Kedokteran UI. Menurutnya, Dewi merupakan figur yang mampu menjembatani beragam latar belakang alumni.

“Dewi adalah sosok yang mampu merangkul lintas fakultas dan generasi, dan sangat memahami tantangan yang dihadapi alumni saat ini,” ujar Wawan Mulyawan.

Rekam jejak Dewi menambah bobot kepemimpinannya. Ia pernah menjabat sebagai Direktur Profesi Tenaga Kesehatan RSPAD serta dipercaya menjadi dokter pribadi Presiden. Kiprah panjangnya di dunia organisasi, mulai dari Sekretaris Umum ILUNI FKUI, Wakil Ketua Umum ILUNI FKUI, Sekum FIAKSI, hingga Ketua IKAMARS UI, menunjukkan konsistensi dalam mendukung gerakan alumni.

Selain berfokus pada pemilihan, Dewi juga mendorong kegiatan nyata yang memperkuat solidaritas alumni. Salah satunya melalui “Alumni UI We Care!” yang akan diselenggarakan pada Jumat, 15 Agustus 2025, di Gedung IASTH Lantai 5, Jalan Salemba Raya Nomor 4, Jakarta Pusat. Acara berlangsung sejak pukul 08.00 hingga 17.00 WIB dengan melibatkan alumni lintas fakultas, mahasiswa tingkat akhir, fresh graduate, pelaku industri, profesional, hingga komunitas bisnis.

Kegiatan ini diisi rangkaian acara yang variatif. Job fair menghadirkan peluang kerja dari berbagai sektor industri, talkshow kewirausahaan memberikan inspirasi bagi alumni muda, sementara bazar kuliner mendukung UMKM milik alumni. Pemeriksaan kesehatan gratis dan panggung hiburan turut memeriahkan suasana, menjadikan acara ini tidak sekadar pertemuan, tetapi juga wadah berbagi manfaat nyata.

Dengan visi yang inklusif dan program yang konkret, Dewi menunjukkan bahwa kepemimpinan ILUNI UI ke depan tidak hanya berhenti pada penguatan internal organisasi, tetapi juga hadir dengan kontribusi nyata bagi masyarakat luas. Semangat kolektif inilah yang diharapkan menjadi landasan kuat dalam menjadikan ILUNI UI sebagai organisasi alumni yang adaptif, modern, dan berdaya saing global.

Jakarta – Pemerintah dan sejumlah tokoh nasional mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai provokasi melalui penggunaan simbol budaya pop, khususnya pengibaran bendera bajak laut bertema One Piece, yang dinilai dapat mencederai kesakralan simbol negara utamanya saat momentum kemerdekaan. Polemik ini memicu perhatian publik karena berpotensi mengaburkan makna perayaan kemerdekaan.

Tokoh hukum dan aktivis antikorupsi, Mohammad Trijanto, menilai tindakan mengganti bendera Merah Putih dengan bendera fiktif seperti One Piece merupakan pelecehan konstitusional yang memiliki konsekuensi hukum. Menurutnya, Pasal 66 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 secara tegas melarang penghinaan terhadap bendera negara.

“Mengganti bendera Merah Putih—lambang sakral kedaulatan bangsa—dengan bendera bajak laut fiktif dari budaya luar adalah tindakan pelecehan konstitusional dan perendahan martabat nasional. Ini bukan soal kreativitas, ini pelanggaran hukum,” tegas Trijanto.

Ia menambahkan bahwa simbol negara bukan sekadar kain, melainkan identitas hukum dan kehormatan bangsa. Untuk itu, dirinya menginisiasi pembentukan Jaringan Pemantau Simbol Negara di berbagai daerah, mengajak masyarakat sipil turut menjaga kehormatan Merah Putih.

“Kalau bangsa ini tak mampu menjaga kehormatan Merah Putih, jangan harap dihormati oleh bangsa lain,” pungkasnya.

Senada dengan itu, Menteri Hak Asasi Manusia, Natalius Pigai, menegaskan bahwa larangan pengibaran bendera selain Merah Putih merupakan langkah strategis untuk menjaga integritas nasional.

“Pelarangan ini adalah upaya menjaga simbol-simbol nasional sebagai wujud penghormatan terhadap negara,” ujarnya.

Pigai menilai tindakan tersebut bahkan bisa dikategorikan sebagai makar simbolik jika dikibarkan sejajar atau menggantikan posisi Merah Putih. Ia merujuk pada Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik yang diakui PBB, yang memberikan legitimasi bagi negara untuk membatasi ekspresi yang berpotensi membahayakan stabilitas nasional.

Menteri Kebudayaan, Fadli Zon, juga mengimbau masyarakat agar lebih bijak dalam menyambut perayaan kemerdekaan.

“Kita harus fokus pada peringatan Indonesia merdeka. Jangan sampai ada salah tafsir, sebaiknya kita mengedepankan atribut Merah Putih di mana-mana,” kata Fadli.

Ia menekankan pentingnya menjaga suasana khidmat dan semangat nasionalisme menjelang puncak perayaan HUT RI.

“Kita ingin 80 tahun Indonesia merdeka dirayakan secara masif. Jangan sampai ada gangguan, apalagi dengan simbol-simbol yang tidak semua orang pahami,” tambahnya.

Dengan peringatan yang semakin dekat, seruan ini menjadi pengingat bagi masyarakat untuk menempatkan simbol negara pada posisi terhormat dan menjauhkan perayaan dari provokasi yang berpotensi memecah persatuan bangsa.

Jakarta – Pemerintah menunjukkan komitmen penuh dalam memberantas praktik judi daring dengan melakukan pemblokiran massal terhadap rekening dormant dan dompet digital (e-wallet) yang terindikasi terlibat dalam transaksi ilegal. Langkah ini diambil untuk memutus aliran dana ilegal yang selama ini menjadi sumber utama operasional jaringan judi daring.

Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Ivan Yustiavandana, mengungkapkan pihaknya akan bertindak tegas dengan memblokir e-wallet apabila ditemukan indikasi keterlibatan dalam tindak pidana judi daring. Berdasarkan data PPATK, tercatat deposit judi daring melalui e-wallet mencapai angka fantastis Rp 1,6 triliun dengan total 12,6 juta transaksi.

“Sudah banyak kasus ke e-wallet juga kami tangani,” tegas Ivan.

Menurut Ivan, pemblokiran ini tidak hanya menyasar e-wallet yang aktif melakukan transaksi, tetapi juga e-wallet yang terbengkalai atau dormant. Ia menjelaskan bahwa penanganan dompet digital dan fintech memiliki mekanisme berbeda dengan rekening nganggur di bank konvensional.

Sebelumnya, PPATK telah menetapkan kebijakan pemblokiran terhadap rekening yang tidak aktif selama tiga bulan, dengan catatan lebih dari 140 ribu rekening dormant telah menganggur selama lebih dari 10 tahun. “Banyak rekening dormant disalahgunakan untuk aktivitas ilegal, mulai dari jual beli rekening hingga praktik pencucian uang,” ungkapnya.

Di sisi lain, Asisten Deputi Bidang Koordinasi Penanganan Kejahatan Transnasional dan Luar Biasa, Brigjen Polisi Adhi Satya Perkasa, menyampaikan bahwa pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polkam) telah membentuk Desk Koordinasi Pemberantasan Perjudian Daring. Desk ini menjadi wadah koordinasi lintas lembaga untuk memperkuat sinergi dalam memberantas praktik ilegal tersebut.

“Sebagai langkah ke depan, Kemenko Polkam mendorong peningkatan edukasi publik, penguatan regulasi, kolaborasi internasional, serta pengamanan ruang siber dari konten negatif. Pemerintah daerah juga diingatkan untuk tidak lengah dan ikut aktif mencegah penyusupan sistem oleh konten judi daring,” ujar Adhi.

Ia menegaskan bahwa keberhasilan pemberantasan judi daring tidak hanya bertumpu pada aspek penegakan hukum, melainkan juga membutuhkan partisipasi aktif seluruh elemen bangsa.

“Gerakan kolektif diperlukan untuk memastikan ruang digital kita tetap sehat, aman, dan produktif,” tambahnya.

Langkah tegas pemerintah melalui pemblokiran massal ini diharapkan dapat menekan peredaran dana judi daring secara signifikan, sekaligus memberikan efek jera kepada pelaku. Selain itu, kebijakan ini menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah tidak akan memberikan ruang bagi aktivitas ilegal yang merusak moral dan ekonomi masyarakat.

Jakarta — Pidato Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Tahunan MPR 15 Agustus 2025 menjadi sorotan publik. Dalam kesempatan itu, Presiden menegaskan arah kebijakan pemerintah yang berfokus pada pemberantasan korupsi, penguatan ekonomi rakyat, serta pemerataan kesejahteraan dari Sabang hingga Merauke.

Tenaga Ahli Utama Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hariqo Wibawa Satria, menegaskan bahwa pesan Presiden bukan sekadar retorika, melainkan peringatan keras bagi para pelaku korupsi dan praktik ekonomi serakah. “Presiden mengibaratkan negara seperti tubuh manusia. Kalau darahnya terus keluar, tubuh akan mati. Nah, yang mengeluarkan darah itu adalah para koruptor dan mereka yang menganut serakahnomik. Itulah yang dimaksud Presiden, bahwa tidak ada seorang pun yang boleh merasa kebal hukum,” ujar Hariqo.

Hariqo menjelaskan, selama 10 bulan pemerintahan Prabowo-Gibran, puluhan kasus korupsi berhasil diusut, bahkan melibatkan figur yang sebelumnya dianggap kebal hukum. “Kita bisa lihat, ada nama-nama besar yang sekarang diperiksa. Itu membuktikan Presiden tidak akan membela segelintir orang yang merugikan jutaan rakyat,” tegas Hariqo.

Komitmen itu juga tercermin dari langkah menaikkan gaji hakim hingga 280 persen. Menurut Hariqo, kebijakan tersebut bertujuan memperkuat integritas lembaga peradilan. “Presiden sudah bersumpah membela kepentingan rakyat. Salah satunya dengan memastikan penegakan hukum berjalan tanpa pandang bulu. Kenaikan gaji hakim adalah bagian dari ikhtiar memperkuat independensi lembaga peradilan, agar tidak mudah diintervensi,” jelas Hariqo.

Selain isu hukum, Presiden Prabowo menekankan pentingnya pengelolaan sumber daya alam untuk kepentingan rakyat. Dalam pidatonya, ia menegaskan, “Hilirisasi akan kita perluas, lapangan kerja akan kita ciptakan, nilai tambah harus kita maksimalkan. Semua anak bangsa harus maju, pendidikan harus merata, kesehatan, pemerataan pembangunan kita lakukan dari Sabang sampai Merauke,” tegas Presiden Prabowo.

Pemerintah juga menaruh perhatian besar pada misi sosial. Presiden menargetkan kemiskinan ekstrem dapat ditekan hingga nol persen dengan pemanfaatan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). “Tidak boleh lagi ada orang kaya yang menikmati subsidi rakyat,” pungkas Presiden.

Selama 299 hari kepemimpinannya, berbagai capaian telah dicatat, termasuk peresmian 80.081 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagai motor ekonomi kerakyatan. Koperasi ini diharapkan mampu membuka jutaan lapangan kerja serta menyediakan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau. “Untuk mengatasi perputaran uang yang terkonsentrasi di kota-kota, kami dirikan 80 ribu Koperasi Desa dan Koperasi Kelurahan Merah Putih untuk tingkatkan ekonomi desa dan menciptakan jutaan lapangan kerja baru,” ujar Presiden Prabowo.

Pertumbuhan ekonomi juga menunjukkan tren positif. Kuartal II 2025 mencatat angka 5,12 persen, sementara investasi semester I 2025 mencapai Rp942 triliun, naik 13,6 persen dari tahun sebelumnya. Capaian ini turut menyerap tenaga kerja hingga 1,2 juta orang.

Pidato kenegaraan Presiden Prabowo Subianto pun dipandang sebagai momentum penting dalam sejarah politik dan ekonomi Indonesia modern. Pesan tegas pemberantasan korupsi, penguatan ekonomi kerakyatan, dan pemerataan pembangunan dinilai menjadi kompas moral bagi seluruh pejabat dan pelaku usaha menuju Indonesia yang tangguh, mandiri, dan sejahtera.

Jakarta – Pemilihan Ketua Umum Ikatan Alumni Universitas Indonesia (ILUNI UI) periode 2025–2028 menjadi ajang strategis yang dinilai dapat menentukan arah masa depan organisasi alumni terbesar di Indonesia. Dari sejumlah kandidat yang bersaing, nama dr. Dewi Puspitorini, Sp.P, MARS menonjol dengan gagasan modernisasi organisasi berbasis digital serta inklusivitas lintas generasi.

Dewi, seorang dokter spesialis paru dan pakar manajemen rumah sakit, membawa gaya kepemimpinan kolaboratif yang progresif serta berorientasi pada hasil. Dengan tagline “U & I Guyub, U and I become Us”, ia menekankan pentingnya solidaritas.

“Guyub bukan sekadar kebersamaan, melainkan kekuatan untuk bergerak maju secara kolektif,” ujar Dewi Puspitorini.

Salah satu gagasan utama yang ditawarkan adalah transformasi digital melalui platform UI Connect. Aplikasi ini dirancang untuk menghubungkan seluruh alumni dalam ekosistem yang dinamis dengan akses real-time, sehingga partisipasi dari berbagai belahan dunia tetap terjaga.

“Teknologi harus digunakan untuk mendekatkan, bukan membatasi,” tegas Dewi Puspitorini.

Tak hanya menyoroti aspek teknologi, Dewi juga menekankan tata kelola organisasi yang bersih, transparan, dan profesional. Menurutnya, legitimasi sebuah organisasi lahir dari akuntabilitas yang konsisten.

“ILUNI UI harus menjadi contoh organisasi yang profesional, terbuka, dan berdampak nyata bagi bangsa,” pungkas Dewi Puspitorini.

Komitmennya juga terlihat dalam program kesejahteraan alumni. Ia menggagas layanan pemeriksaan kesehatan berkala, dukungan psikologis, serta bantuan finansial bagi anggota yang membutuhkan. Menurut Dewi, kesejahteraan fisik dan mental adalah pondasi yang akan menjaga produktivitas alumni.

Dukungan terhadap Dewi datang dari tokoh senior alumni yang menilai kapasitasnya mampu menjawab tantangan era baru. dr. Wawan Mulyawan, Ketua Umum ILUNI Fakultas Kedokteran UI, menilai Dewi mampu memadukan integritas dengan pengalaman profesional.

“Dewi memiliki visi dan kapasitas nyata untuk menjawab tantangan zaman. Ia memadukan kompetensi profesional dengan semangat kolaboratif,” kata Wawan Mulyawan.

Pemilihan Ketua Umum ILUNI UI akan digelar pada 23–24 Agustus 2025 dengan sistem e-voting. Cara ini diharapkan memperluas partisipasi anggota sekaligus memperkuat legitimasi hasil pemilihan.

Sejalan dengan itu, kegiatan “Alumni UI We Care!” akan dilaksanakan pada 15 Agustus 2025 di Gedung IASTH, Jakarta Pusat. Acara ini menjadi wadah interaksi alumni lintas fakultas dan angkatan melalui job fair, talkshow kewirausahaan, bazar UMKM, hingga layanan kesehatan gratis.

Dengan visi inklusif, strategi digitalisasi, dan kepedulian terhadap kesejahteraan anggota, Dewi Puspitorini tampil sebagai figur yang berpotensi membawa ILUNI UI menjadi organisasi modern yang adaptif serta berkontribusi nyata bagi bangsa.

Jakarta – Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) tengah menyiapkan regulasi penggunaan Virtual Private Network (VPN) serta teknologi pemblokiran yang lebih efektif untuk mengatasi praktik judi daring dan konten ilegal lainnya.

“Kami menargetkan dua output (keluaran), yaitu teknologi blokir yang efektif dan regulasi VPN,” kata Asisten Deputi Koordinasi Perlindungan Data dan Transaksi Elektronik Kemenko Polhukam Syaiful Garyadi

Menurutnya, layanan VPN sering dimanfaatkan untuk mengakses konten ilegal, termasuk judi daring dan pornografi, karena hingga saat ini belum ada aturan yang mengatur penggunaannya. Aturan tersebut diharapkan dapat mencegah penyalahgunaan VPN untuk mengakses konten negatif.

Syaiful menjelaskan, saat ini Kementerian Komunikasi dan Digital setiap pekan memblokir 5.000 hingga 9.000 konten ilegal. Namun, situs-situs serupa sering muncul kembali setelah pemblokiran dilakukan.

“Teman-teman Komdigi seperti pemadam kebakaran, memadamkan api tapi sumber apinya tidak pernah padam,” ujarnya.

Oleh sebab itu, pemerintah mendorong pemanfaatan teknologi yang lebih efektif dalam memblokir akses terhadap konten ilegal, sehingga upaya pemberantasan judi daring dan pelanggaran serupa dapat berjalan lebih optimal.

Di sisi lain, Ketua DPR RI Puan Maharani dalam Sidang Tahunan MPR RI turut menyinggung maraknya praktik bisnis manipulatif yang merugikan masyarakat. Di hadapan Presiden Prabowo Subianto, ia menilai praktik seperti tambang ilegal, judi daring, narkoba, dan penyelundupan merupakan ancaman serius bagi bangsa.

“Kita menghadapi kenyataan pahit, sebagian kecil masyarakat dengan segala kelebihannya justru mengeksploitasi rakyat dan sumber daya alam melalui praktik bisnis yang manipulatif,” kata Puan.

Ia menegaskan bahwa keuntungan yang diperoleh pelaku bisnis manipulatif tersebut sudah jauh melampaui kewajaran.

“Keuntungan mereka sudah melampaui batas rasionalitas peradaban,” ucapnya.

Pemerintah berharap regulasi VPN yang akan dirumuskan dapat menjadi salah satu instrumen penting dalam memberantas judi daring, sekaligus melindungi masyarakat dari dampak negatif konten ilegal di ruang digital.*