Oleh : Ardiansyah Pawirojoyo*)

Ketahanan pangan adalah salah satu fondasi terpenting bagi kedaulatan sebuah bangsa. Tanpa ketersediaan pangan yang cukup, terjangkau, dan berkualitas, sebuah negara akan selalu berada dalam posisi rentan, baik terhadap gejolak pasar global maupun perubahan iklim. Presiden Prabowo Subianto menyadari sepenuhnya bahwa kedaulatan pangan bukan sekadar jargon politik, melainkan kebutuhan strategis yang harus diwujudkan secara nyata. Oleh karena itu, salah satu prioritas utama pemerintahannya adalah mewujudkan program swasembada pangan dengan dukungan penuh dari pembangunan dan penguatan infrastruktur yang terintegrasi.

Visi swasembada pangan di era Presiden Prabowo menempatkan petani sebagai ujung tombak sekaligus penerima manfaat utama. Namun, beliau juga memahami bahwa petani tidak bisa bekerja sendiri tanpa dukungan ekosistem yang memadai. Infrastruktur, baik fisik maupun nonfisik, menjadi tulang punggung yang memungkinkan setiap tahapan produksi pangan berjalan efisien, mulai dari proses pengolahan lahan, distribusi benih, irigasi, panen, hingga pemasaran hasil pertanian. Infrastruktur bukan hanya jalan dan jembatan, tetapi juga mencakup bendungan, gudang penyimpanan modern, fasilitas pengeringan gabah, jaringan transportasi logistik, hingga teknologi digital yang membantu petani mengakses informasi harga dan cuaca.

Presiden Prabowo menekankan pentingnya membangun infrastruktur irigasi modern sebagai salah satu faktor kunci keberhasilan swasembada. Sistem irigasi yang efisien akan memastikan air tersedia sepanjang tahun, mengurangi risiko gagal panen akibat kekeringan atau banjir. Pemerintah berkomitmen merehabilitasi ribuan kilometer saluran irigasi yang selama ini terbengkalai serta membangun embung dan bendungan baru di daerah-daerah strategis. Hal ini tidak hanya meningkatkan produksi pangan, tetapi juga memperluas area tanam yang selama ini tergantung pada curah hujan musiman.

Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo mengatakan pihaknya terus memperkuat dukungan infrastruktur Sumber Daya Air untuk mendorong swasembada pangan nasional, sebagaimana tertuang dalam Asta Cita Presiden Prabowo Subianto. Salah satu infrastruktur strategis yang menjadi penopang ketahanan pangan di wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta adalah Bendungan Sermo di Kabupaten Kulon Progo.

Bendungan Sermo merupakan salah satu bukti nyata bagaimana infrastruktur yang terawat dengan baik mampu menjadi tulang punggung ketahanan pangan, sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto. Pemanfaatan Bendungan Sermo telah memberikan manfaat untuk meningkatkan pola tanam petani dari sebelumnya 215% menjadi 273%, sehingga produksi padi di wilayah layanan mencapai 49.087 ton gabah kering panen (GKP) atau setara 41.723 ton gabah kering giling (GKG) setiap tahunnya, dengan produktivitas rata-rata 6,04 ton/hektare.

Selain itu, Staf Khusus Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Herzaky Mahendra Putra mengatakan pihaknya siap mewujudkan swasembada pangan nasional sebagaimana dicanangkan Presiden Prabowo Subianto melalui Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2025. Pihaknya juga mengatakan perbaikan infrastruktur irigasi akan menjadi prioritas karena menjadi kunci peningkatan produktivitas pertanian dan perluasan masa tanam.

Dalam perspektif lebih luas, strategi ini adalah bagian dari visi kedaulatan nasional. Negara yang mampu memenuhi kebutuhan pangannya sendiri akan lebih mandiri dalam mengambil keputusan politik dan ekonomi, tanpa tekanan dari pihak luar. Dengan swasembada yang ditopang oleh infrastruktur kokoh, Indonesia akan memiliki ketahanan yang tangguh menghadapi krisis global, seperti lonjakan harga pangan dunia atau gangguan rantai pasok internasional.

Pemerintah juga memastikan bahwa keberhasilan strategi ini tidak hanya diukur dari hasil produksi, tetapi juga dari peningkatan kesejahteraan petani. Program pendampingan teknis, penyuluhan berkelanjutan, serta kemudahan akses terhadap pembiayaan menjadi prioritas agar petani dapat mengelola lahan secara optimal dan berkelanjutan. Dengan kombinasi dukungan fisik dan nonfisik ini, potensi pertanian lokal dapat berkembang maksimal, menciptakan ekosistem pangan yang tangguh dan adaptif terhadap perubahan iklim maupun dinamika pasar.

Keberhasilan program ini tidak hanya diukur dari jumlah produksi pangan, tetapi juga dari meningkatnya kesejahteraan petani, terjaganya stabilitas harga, dan tersedianya pangan bergizi untuk seluruh rakyat. Presiden Prabowo mengajak semua pihak, pemerintah daerah, swasta, akademisi, hingga masyarakat umum, untuk bergotong royong mewujudkan ketahanan pangan. Infrastruktur hanyalah alat, sementara kerja sama dan kesadaran kolektif adalah jiwa yang menggerakkannya.

Ketahanan pangan adalah kunci masa depan Indonesia yang mandiri dan berdaya saing. Infrastruktur pertanian yang kuat adalah fondasi, dari irigasi modern hingga cetak sawah berbasis teknologi, yang menegaskan bahwa program swasembada pangan adalah prioritas nyata dari Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Semuanya harus terus bersatu mendukung tekad ini. Dengan kerja sama, investasi, dan keberanian berinovasi, Indonesia akan menjadi lumbung pangan sejati, yang menjamin kesejahteraan generasi mendatang dan merekatkan kedaulatan pangan kita.

Dengan komitmen yang kuat, strategi yang tepat, dan pembangunan infrastruktur yang merata, mimpi swasembada pangan Indonesia bukanlah hal yang mustahil. Justru, di tangan kepemimpinan yang tegas dan visioner seperti Presiden Prabowo, swasembada pangan dapat menjadi kenyataan yang membawa Indonesia melangkah sebagai bangsa yang berdaulat, sejahtera, dan berdaya saing tinggi di panggung dunia.

)* Penulis adalah Pengamat Kebijakan Publik

Jakarta – Pemerintah terus menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kualitas pendidikan di seluruh pelosok negeri. Salah satu langkah konkret yang diambil adalah penyediaan 15.000 unit laptop untuk mendukung kegiatan belajar mengajar di Sekolah Rakyat yang tersebar di berbagai daerah.

Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf memastikan pengadaan lebih dari 15.000 laptop untuk siswa Sekolah Rakyat akan dilakukan secara transparan dan akuntabel. Langkah itu untuk mencegah praktek-praktek yang mengarah ke melanggar aturan.

“Saya sudah minta kepada penanggung jawab pengadaan untuk melakukan pengadaan dengan transparan, dengan terbuka, tidak kongkalikong, tidak ada lagi praktek-praktek yang melanggar aturan,” kata Saifullah.

Mensos mengatakan seluruh siswa Sekolah Rakyat akan mendapatkan satu unit laptop untuk menunjang proses belajar mengajar. Pada tahap pertama, sebanyak 9.705 siswa akan menerima laptop.

Tahap kedua menyusul dengan 5.665 siswa, sehingga total mencapai lebih dari 15.370 siswa penerima manfaat. Spesifikasi laptop akan disesuaikan dengan kebutuhan jenjang pendidikan masing-masing siswa.

“Selain laptop, Kementerian Sosial juga menyalurkan seragam sekolah sebagai bagian dari fasilitas pendukung,” jelas Saifullah.

Saifullah menegaskan seluruh proses pengadaan laptop dan seragam dilakukan secara transparan dan terbuka. Hal itu sesuai arahan Presiden untuk memastikan tidak ada praktik korupsi, kolusi, dan pelanggaran aturan lainnya.

“Karena ini sesuai dengan arahan presiden, tidak ada korupsi. Pastikan bahwa semua proses itu sesuai dengan prosedur, sesuai dengan ketentuan. Kita juga minta didampingi oleh aparat,” ungkap Saifullah.

Menurut Saifullah, penyediaan laptop bukan sekadar bantuan fasilitas, melainkan langkah strategis untuk memperkuat kualitas pembelajaran di Sekolah Rakyat. Fasilitas ini adalah bagian dari keseriusan Kemensos untuk memastikan siswa Sekolah Rakyat mendapatkan lingkungan dan sarana belajar yang layak dan setara dengan sekolah-sekolah terbaik.

Pemerintah menegaskan akan terus memantau pelaksanaan program ini, termasuk memastikan perangkat digunakan sesuai peruntukan. Kolaborasi dengan pemerintah daerah dan pihak sekolah menjadi kunci agar bantuan ini memberi manfaat maksimal bagi dunia pendidikan.

Sekolah Rakyat saat ini telah beroperasi di 67 titik dan ditargetkan mencapai 100 titik pada pertengahan Agustus 2025. Pada September 2025, jumlahnya akan bertambah menjadi 159 titik yang tersebar dari Sabang sampai Merauke.

Sekolah Rakyat adalah program yang digagas Presiden Prabowo yang dilaksanakan oleh beberapa Kementerian dan Lembaga. Kementerian Sosial bertanggung jawab atas operasional dan pembangunan gedung dan sarana prasarana oleh Kementerian Pekerjaan Umum. Sementara itu, kurikulum dan seleksi guru digodok oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, dengan guru agama dari Kementerian Agama.

Jakarta – Pemerintah Republik Indonesia terus menunjukkan komitmennya dalam pemerataan pendidikan, khususnya bagi anak-anak di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, terluar) dan kawasan transmigrasi. Kementerian Sosial bersama Kementerian Transmigrasi resmi berkolaborasi untuk mempersiapkan pembangunan Sekolah Rakyat yang ditargetkan mulai beroperasi pada awal 2026.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf, atau yang akrab disapa Gus Ipul, menegaskan bahwa inisiatif ini menjadi harapan baru bagi pemerataan akses pendidikan di daerah-daerah yang selama ini kurang terjangkau.

“Kami tengah melakukan pendalaman dan identifikasi untuk memastikan program ini berjalan optimal. Sekolah Rakyat akan menjadi strategi penguatan pendidikan sekaligus pemerataan pembangunan di wilayah tertinggal,” ujarnya dalam keterangan resmi usai menerima kunjungan kerja Menteri Transmigrasi M. Iftitah Sulaiman Suryanagara.

Gus Ipul menyoroti data Badan Pusat Statistik (BPS) yang mencatat lebih dari 3 juta anak usia sekolah di Indonesia belum mengenyam pendidikan, tidak bersekolah, atau berisiko putus sekolah, termasuk di wilayah 3T.

“Anak-anak ini sering kali tidak terdengar dan tidak terlihat. Presiden mengamanatkan agar kita menoleh kepada mereka, memastikan tidak ada yang tertinggal dari hak pendidikan,” tegasnya.

Sementara itu, Menteri Transmigrasi M. Iftitah menyatakan dukungan penuh terhadap program ini. Ia mengungkapkan bahwa pihaknya segera mengidentifikasi lokasi awal pelaksanaan di berbagai kawasan transmigrasi. Beberapa wilayah prioritas yang telah masuk tahap persiapan antara lain Nusa Tenggara Timur dan Papua.

Iftitah menambahkan bahwa pembangunan kawasan transmigrasi saat ini diarahkan untuk menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja. Dalam kerangka itu, pendidikan menjadi pilar utama agar masyarakat lokal mampu mandiri dan berkembang berkelanjutan.

“Dengan pendidikan yang memadai, masyarakat setempat akan memiliki keterampilan dan wawasan yang membuka peluang kemajuan,” jelasnya.

Sekolah Rakyat merupakan program prioritas Presiden Prabowo Subianto yang menyasar anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem yang tidak memiliki akses ke pendidikan formal. Program ini juga ditujukan bagi anak-anak yang termasuk kategori Desil 1 dan 2 dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

Melalui sinergi lintas kementerian, pemerintah berharap Sekolah Rakyat menjadi wadah pembentukan generasi cerdas, berdaya, dan berkarakter. Dengan fokus pada mutu pendidikan dan pemerataan akses, langkah ini diharapkan mampu menjadi tonggak sejarah baru dalam membangun kemandirian bangsa, sekaligus mengikis kesenjangan antarwilayah.-

[ed]

Oleh: Muhammad Anugrah )*

Pemerintah melalui Kementerian Sosial telah meluncurkan Program pembagian 15.000 laptop bagi siswa Sekolah Rakyat di seluruh Indonesia. Program strategis ini bertujuan memutus rantai kemiskinan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta memperluas akses terhadap teknologi pendidikan. Inisiatif tersebut sekaligus menjadi langkah nyata dalam mendorong percepatan transformasi digital di sektor pendidikan nasional.

Menteri Sosial, Saifullah Yusuf, menegaskan jaminan keamanan program bagi publik. Ia memastikan pengadaan dilakukan secara transparan, terbuka, tanpa praktik kongkalikong, dengan tahap pertama penyaluran 9.700 laptop yang dijadwalkan pada akhir Agustus atau awal September 2025. Komitmen tersebut menjadi jaminan bahwa implementasi program berjalan bersih, akuntabel, dan bertanggung jawab.

Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial, Robben Rico, menegaskan perhatian terhadap kualitas perangkat yang akan dibagikan. Ia menjelaskan bahwa spesifikasi laptop disusun oleh tim ahli dari berbagai perguruan tinggi, tanpa berorientasi pada merek, namun disesuaikan dengan kebutuhan siswa, tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah. Pendekatan ini mencerminkan prinsip efisiensi agar perangkat benar-benar mendukung proses belajar tanpa menimbulkan pemborosan.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani, menegaskan bahwa anggaran untuk program ini bukan sekadar simbol, melainkan bagian dari pengelolaan fiskal yang cermat dan inklusif. Sebesar Rp 1,1 triliun dialokasikan khusus untuk pengadaan laptop dan seragam bagi lebih dari 15.000 siswa Sekolah Rakyat, sebagai langkah memutus mata rantai kemiskinan antar generasi. Ia menekankan bahwa setiap rupiah yang digelontorkan untuk pendidikan rakyat merupakan investasi strategis dengan manfaat jangka panjang.

Pemerintah diingatkan akan pentingnya pendidikan inklusif, terutama agar program ini menjangkau anak difabel dengan aksesibilitas yang memadai. Fasilitas tersebut mencakup ketersediaan literatur Braille, guru berbahasa isyarat, serta sarana penunjang lain yang ramah difabel. Unsur inklusif yang krusial meliputi tenaga pendidik kompeten, fasilitas adaptif, infrastruktur fisik yang mudah diakses, layanan kesehatan dan dukungan psikososial, serta kurikulum fleksibel. Pendekatan ini menegaskan bahwa pemerintah tidak hanya berfokus pada kuantitas, seperti jumlah laptop dan sekolah, tetapi juga pada kualitas dan pemerataan akses pendidikan.

Program ini juga disertai pembangunan infrastruktur pendukung di 159 Sekolah Rakyat. Fasilitas yang tersedia meliputi listrik, air bersih, asrama, dan sarana olahraga, dengan total anggaran mencapai Rp 7 triliun. Pemerintah menargetkan penambahan jumlah sekolah secara bertahap hingga mencapai 200 unit. Langkah ini menjadi wujud nyata komitmen pemerataan pendidikan di seluruh wilayah Indonesia.

Penyediaan laptop sekaligus memperkuat kesiapan siswa dalam menghadapi era transformasi digital. Siswa dapat mengakses materi pembelajaran digital, memanfaatkan platform belajar daring, dan mengembangkan kreativitas secara lebih luas. Hal ini membuka peluang yang setara bagi siswa di berbagai daerah dan membantu memperkecil kesenjangan digital antara siswa di daerah miskin dan mereka yang berada di pusat kota.

Keberhasilan program pembagian 15.000 laptop ini tidak hanya bergantung pada langkah pemerintah, tetapi juga dukungan dari berbagai pihak. Sejumlah BUMN, perusahaan swasta, dan komunitas pendidikan telah menunjukkan komitmen untuk berpartisipasi melalui program tanggung jawab sosial. Dukungan tersebut mencakup penyediaan pelatihan keterampilan digital bagi guru dan siswa, bantuan perawatan perangkat, hingga penyediaan akses internet di sekolah-sekolah penerima manfaat.

Lembaga internasional dan organisasi non-pemerintah juga berpotensi menjadi mitra strategis dalam memperluas jangkauan program. Kerja sama lintas sektor ini diharapkan dapat mempercepat pemerataan akses teknologi pendidikan, sekaligus memastikan keberlanjutan manfaat yang dihasilkan. Dengan kolaborasi yang solid, program ini tidak hanya menjadi inisiatif pemerintah, tetapi juga gerakan nasional yang melibatkan seluruh elemen masyarakat demi kemajuan pendidikan Indonesia.

Program pembagian 15.000 laptop ini diharapkan membawa perubahan nyata bagi kualitas pendidikan, khususnya di wilayah yang selama ini tertinggal dalam akses teknologi. Dalam jangka pendek, siswa dapat lebih mudah mengakses materi pembelajaran digital, mengikuti pelatihan keterampilan, serta memperluas wawasan melalui sumber pengetahuan global. Sementara dalam jangka panjang, program ini diyakini akan meningkatkan kompetensi digital generasi muda, memperkuat daya saing tenaga kerja, dan membuka peluang ekonomi baru di daerah.

Bagi para guru, ketersediaan perangkat ini menjadi sarana untuk mengembangkan metode pembelajaran yang lebih interaktif dan kreatif. Kisah-kisah dari penerima manfaat, seperti siswa di sekolah terpencil yang kini dapat mengakses kelas daring atau mengikuti lomba berbasis teknologi, menjadi bukti bahwa perubahan dapat dimulai dari langkah sederhana. Harapannya, semangat dan hasil positif ini dapat menjadi inspirasi untuk memperluas program serupa ke lebih banyak daerah, sehingga pendidikan berkualitas benar-benar dapat dirasakan oleh seluruh anak Indonesia.

Program ini bukan hanya menjadi simbol digitalisasi, tetapi juga bukti nyata keberpihakan pemerintah terhadap pendidikan rakyat. Pelaksanaannya dilakukan secara transparan dan inklusif, dengan dukungan fasilitas yang memadai. Sekolah Rakyat diharapkan mampu menjadi motor penggerak transformasi sosial dan ekonomi di berbagai daerah. Langkah ini diyakini dapat membawa generasi muda Indonesia melangkah lebih percaya diri dan siap menghadapi tantangan masa depan.

Masyarakat optimis momentum ini dapat terus terjaga dengan langkah-langkah strategis. Pemantauan distribusi, evaluasi kualitas perangkat, peningkatan pembelajaran digital, dan penguatan sarana pendukung menjadi kunci keberlanjutan program. Tujuan besar program ini tidak berhenti pada penyaluran laptop semata, tetapi berkembang menjadi lompatan signifikan menuju masyarakat yang cerdas, mandiri, dan berkeadilan. Dengan pendidikan sebagai fondasi utamanya, Indonesia diyakini akan terus bergerak maju.

)* Penulis merupakan pengamat isu pendidikan

Oleh : Wijayanto Rakadewa*)

Pemerintah kembali menunjukkan komitmen cerdasnya dalam sektor pendidikan melalui pengadaan 15.000 laptop untuk siswa Sekolah Rakyat. Langkah strategis ini tidak hanya menghadirkan dukungan teknis bagi proses belajar-mengajar, tetapi juga menjadi sinyal tegas bahwa transparansi dan antikorupsi merupakan prioritas utama dalam setiap inisiatif publik. Kebijakan ini sekaligus mempertegas tekad pemerintah untuk memastikan setiap kebijakan pendidikan berorientasi pada pemerataan kualitas dan keadilan bagi seluruh anak bangsa.

Menteri Sosial, Saifullah Yusuf atau yang akrab disapa Gus Ipul, menegaskan bahwa seluruh proses pengadaan dilakukan secara transparan, terbuka, dan akuntabel, dan tanpa celah. Tahap pertama pengadaan laptop akan menyasar sekitar 9.705 siswa, diikuti tahap kedua untuk 5.665 siswa, total lebih dari 15.370 laptop akan segera disalurkan. Gus Ipul menambahkan, program ini mengikuti arahan Presiden Prabowo Subianto yang meminta semua pengadaan di sektor pendidikan dilakukan dengan pengawasan ketat.

Prinsip keterbukaan tidak hanya berlaku pada proses distribusi, tetapi juga dalam tahap pelaporan yang dapat diakses publik. Keberhasilan program ini sangat bergantung pada kepercayaan masyarakat, sehingga setiap tahapan harus diawasi bersama oleh pemerintah, lembaga pengawas, dan warga. Langkah ini diharapkan menjadi model pengadaan barang publik yang bersih dan dapat ditiru di sektor lainnya.

Dukungan serius terhadap program ini datang dari Menteri Keuangan, Sri Mulyani, yang telah memaparkan bahwa alokasi anggaran Sekolah Rakyat mencapai Rp 7 triliun pada tahun ini. Pihaknya menjanjikan anggaran akan meningkat lagi pada 2026 seiring perluasan program hingga 200 titik sekolah rakyat. Ia menegaskan bahwa setiap rupiah yang digunakan akan dipertanggungjawabkan secara terbuka, sesuai prinsip pengelolaan keuangan negara yang bersih.

Kebijakan ini juga mendapatkan sorotan positif dari Ketua DPP PKS Bidang Pendidikan dan Kesehatan, Kurniasih Mufidayati. Ia menilai Sekolah Rakyat bukan hanya menghadirkan akses pendidikan gratis bagi anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem, tetapi juga menjadi sarana membangun karakter melalui sistem asrama. Dalam pandangannya, pemberian laptop akan memperkuat kualitas pembelajaran, baik di kelas maupun di luar jam pelajaran.

Keberhasilan program tidak hanya diukur dari jumlah laptop yang dibagikan, tetapi dari pemanfaatannya secara optimal. Oleh karena itu, pelatihan penggunaan teknologi bagi guru, pendamping, dan siswa harus menjadi bagian integral dari program. Pendekatan ini memastikan bahwa laptop tidak hanya menjadi perangkat mati, melainkan sarana efektif untuk meningkatkan literasi digital dan daya saing anak-anak Indonesia di era global.

Dari latar belakang program ini, Sekolah Rakyat merupakan terobosan pemerintah untuk menuntaskan masalah putus sekolah di kalangan keluarga miskin. Berbeda dengan sekolah reguler, Sekolah Rakyat menyediakan asrama, makan, perlengkapan belajar, hingga pendidikan karakter secara penuh. Dengan tambahan fasilitas laptop, siswa akan memiliki akses lebih luas terhadap sumber belajar daring, peluang riset, dan pelatihan keterampilan-keterampilan lain yang relevan dengan zaman.

Pemerintah juga mengantisipasi potensi masalah distribusi dan penyalahgunaan dengan menerapkan sistem pendataan berbasis NIK dan verifikasi langsung di lapangan. Mekanisme ini meminimalkan risiko laptop jatuh ke pihak yang tidak berhak. Selain itu, integrasi sistem pelaporan publik akan memudahkan masyarakat memantau progres penyaluran. Ini membuktikan bahwa teknologi bukan hanya diberikan kepada siswa, tetapi juga dimanfaatkan untuk mengawal transparansi.

Dari sisi dampak jangka panjang, pengadaan laptop ini akan membantu mengurangi kesenjangan digital di daerah terpencil. Selama ini, keterbatasan akses internet dan perangkat membuat anak-anak dari keluarga pra-sejahtera tertinggal dibandingkan teman sebayanya di perkotaan. Dengan perangkat memadai dan jaringan yang terus diperluas, kesempatan belajar menjadi lebih merata.

Kebijakan ini merupakan sinergi antara visi pendidikan inklusif dan praktik pemerintahan yang bersih. Pemerintah tidak hanya membangun infrastruktur fisik, tetapi juga menyiapkan sumber daya manusia yang berdaya saing. Transparansi yang pengelolaan anggaran yang diawasi ketat dukungan lintas instansi menunjukkan bahwa isu pendidikan mampu menjadi titik temu politik demi kemajuan bangsa.

Pada saat bangsa kita sedang menghadapi tantangan ekonomi dan pendidikan, pengadaan 15.000 laptop untuk Sekolah Rakyat ini menjadi bukti bahwa perhatian pemerintah terhadap generasi muda bukan sekadar retorika. Langkah ini dirancang dengan ketepatan, anggaran serius, dan mekanisme transparan, memastikan hak pendidikan berkualitas bagi seluruh anak bangsa tanpa kompromi terhadap integritas. Program ini diharapkan menjadi pendorong percepatan literasi digital yang merata, sehingga siswa di berbagai pelosok dapat bersaing di panggung nasional maupun global.

Di tengah upaya membangun fondasi kemajuan bangsa, langkah strategis pemerintah ini patut menjadi teladan bagi program pendidikan di masa mendatang. Kita patut memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada pemerintah atas komitmen kuat dalam mencegah praktik korupsi, sembari terus mencerdaskan kehidupan bangsa. Pengadaan laptop ini bukan hanya investasi perangkat keras, tetapi investasi masa depan generasi penerus yang siap membangun Indonesia unggul dan berkeadaban.

)* Penulis Merupakan Pengamat Sosial

Jakarta – Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk memperkuat sektor pertahanan demi memastikan stabilitas keamanan negara. Langkah ini dinilai sebagai kelanjutan dari perhatiannya yang sudah terbangun sejak memimpin Kementerian Pertahanan pada 2019, yang kini berlanjut saat beliau menjabat Presiden.

Pengamat Militer sekaligus Kepala Center for Intermestic and Diplomatic Engagement (CIDE), Anton Aliabbas, menilai perhatian Presiden Prabowo terhadap sektor pertahanan kian nyata.

“Menjelang satu tahun terakhir, terdapat perubahan signifikan, terutama pada peningkatan anggaran pertahanan yang mencapai sekitar Rp160 triliun,” ujarnya.

Ia menambahkan, peningkatan status pasukan khusus seperti Kopassus dan Kopasgat, pemekaran Kodam, serta langkah strategis lainnya menunjukkan keseriusan pemerintah.

Meski Indonesia dikenal sebagai negara damai, Anton mengingatkan pentingnya modernisasi alutsista.

“Jika tidak disertai komitmen modernisasi, peningkatan anggaran dikhawatirkan tidak sejalan dengan peningkatan kualitas pertahanan,” jelasnya.

Ia menekankan bahwa pengadaan alutsista sebaiknya melibatkan BUMN agar manfaatnya dirasakan pula bagi perekonomian nasional.

Selain aspek militer, Anton menyoroti peran Presiden Prabowo di kancah internasional. Menurutnya, Prabowo aktif mendorong penyelesaian konflik global seperti Israel–Palestina dan Rusia–Ukraina, sembari tetap memerhatikan isu dalam negeri, termasuk kemiskinan, judi daring, dan narkoba.

“Beliau memiliki modalitas kuat—latar belakang militer, kepekaan, dan pengalaman di forum internasional—yang membuatnya diperhitungkan di kawasan,” kata Anton.

Dukungan terhadap kebijakan ini datang dari berbagai kalangan. B. Surya, pendengar dari Bogor, mengapresiasi perhatian pada anggaran pertahanan namun berharap kesejahteraan prajurit turut menjadi prioritas.

“TNI harus siap tempur, tetapi juga menjadi bagian penting dari bangsa,” ujarnya.

Putra dari Sumatera Utara menilai bahwa fokus pertahanan juga harus mencakup ketahanan pangan, sosial, serta perlindungan dari kemiskinan dan korupsi.

Sementara itu, Masmuk dari Bandung menilai Presiden Prabowo memiliki karakter kepemimpinan yang konsisten sejak menjadi Menteri Pertahanan. “Beliau memperkuat militer sekaligus memperhatikan kebutuhan sandang, pangan, dan papan rakyat,” katanya.

Langkah Presiden Prabowo memperkuat pertahanan dinilai sejalan dengan amanat Pembukaan UUD 1945, yakni melindungi segenap bangsa, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan berkontribusi pada perdamaian dunia.

Dengan kombinasi modernisasi alutsista, diplomasi internasional, dan perhatian terhadap kesejahteraan rakyat, arah kebijakan ini diharapkan menjadi fondasi kokoh bagi keamanan dan kedaulatan Indonesia di masa depan. []

Jakarta – Dengan kombinasi modernisasi alutsista, diplomasi internasional, dan perhatian terhadap kesejahteraan rakyat, arah kebijakan pemerintah terkait pertahanan dan keamanan nasional, diharapkan menjadi fondasi kokoh bagi keamanan dan kedaulatan Indonesia di masa depan.

Pengamat Militer sekaligus Kepala Center for Intermestic and Diplomatic Engagement (CIDE), Anton Aliabbas mengatakan, Presiden Prabowo Subianto terus menegaskan komitmennya untuk memperkuat sektor pertahanan demi memastikan stabilitas keamanan negara.

Langkah ini dinilai sebagai kelanjutan dari perhatiannya yang sudah terbangun sejak memimpin Kementerian Pertahanan pada 2019, yang kini berlanjut saat beliau menjabat Presiden.

Anton Aliabbas menilai perhatian Presiden Prabowo terhadap sektor pertahanan kian nyata.

“Menjelang satu tahun terakhir, terdapat perubahan signifikan, terutama pada peningkatan anggaran pertahanan yang mencapai sekitar Rp160 triliun,” ujarnya.

Menurutnya adanya peningkatan status pasukan khusus seperti Kopassus dan Kopasgat, pemekaran Kodam, serta langkah strategis lainnya menunjukkan keseriusan pemerintah untk melindungi segenap bangsa Indonesia.

Meski Indonesia dikenal sebagai negara damai, Anton mengingatkan pentingnya modernisasi alutsista.

“Jika tidak disertai komitmen modernisasi, peningkatan anggaran dikhawatirkan tidak sejalan dengan peningkatan kualitas pertahanan,” jelasnya.

Ia menekankan bahwa pengadaan alutsista sebaiknya melibatkan BUMN agar manfaatnya dirasakan pula bagi perekonomian nasional.

Selain aspek militer, Anton menyoroti peran Presiden Prabowo di kancah internasional. Menurutnya, Prabowo aktif mendorong penyelesaian konflik global seperti Israel–Palestina dan Rusia–Ukraina, sembari tetap memerhatikan isu dalam negeri, termasuk kemiskinan, judi daring, dan narkoba.

“Beliau memiliki modalitas kuat—latar belakang militer, kepekaan, dan pengalaman di forum internasional—yang membuatnya diperhitungkan di kawasan,” kata Anton.

Dukungan terhadap kebijakan ini datang dari berbagai kalangan. B. Surya, pendengar dari Bogor, mengapresiasi perhatian pada anggaran pertahanan namun berharap kesejahteraan prajurit turut menjadi prioritas.

“TNI harus siap tempur, tetapi juga menjadi bagian penting dari bangsa,” ujarnya.

Putra dari Sumatera Utara menilai bahwa fokus pertahanan juga harus mencakup ketahanan pangan, sosial, serta perlindungan dari kemiskinan dan korupsi.

Sementara itu, Masmuk dari Bandung menilai Presiden Prabowo memiliki karakter kepemimpinan yang konsisten sejak menjadi Menteri Pertahanan.

“Beliau memperkuat militer sekaligus memperhatikan kebutuhan sandang, pangan, dan papan rakyat,” katanya []

Jakarta,– Pengamat militer sekaligus Kepala Center for Intermestic and Diplomatic Engagement (CIDE), Anton Aliabbas, menilai Presiden Prabowo Subianto telah menunjukkan peningkatan signifikan dalam pembangunan sektor pertahanan dan keamanan sejak terjun aktif di pemerintahan.

Menurut Anton, Prabowo mulai terlibat secara resmi di sektor pertahanan pada 2019 saat menjabat sebagai Menteri Pertahanan. Kemudian, pada 2024, ketika beliau mengemban amanah sebagai Presiden Republik Indonesia, perhatian terhadap sektor strategis ini semakin terlihat jelas.

“Sejak menjabat sebagai menteri hingga kini sebagai presiden, perhatian beliau terhadap pertahanan dan keamanan semakin meningkat,” ujar Anton dalam wawanvara dengan salah satu stasiun Radio di Jakarta.

Anton menjelaskan, tugas besar sektor pertahanan tidak hanya menjaga kualitas alat utama sistem persenjataan (alutsista), tetapi juga memperkuat peran aktif Indonesia di forum internasional untuk mendorong penyelesaian konflik global, termasuk di Israel–Palestina dan Rusia–Ukraina.

Semua langkah ini, kata Anton, selaras dengan empat tujuan nasional yang termaktub dalam Pembukaan UUD 1945: melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia.

“Membangun kekuatan pertahanan adalah hal yang tidak dapat dihindari demi menciptakan keamanan negara,” tutur Anton.

Namun, lanjutnya, pembangunan tersebut harus berdampak positif bagi perekonomian, khususnya melalui penguatan industri pertahanan nasional.

“Pertahanan yang kokoh bukan hanya menjaga kedaulatan, tapi juga menjadi motor penggerak ekonomi nasional,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Anton menyebut Presiden Prabowo memiliki modalitas yang kuat untuk menjalankan agenda besar ini.

Latar belakang militer yang mumpuni, kepekaan terhadap dinamika geopolitik, dan pengalaman panjang di kancah internasional membuat Presiden Prabowo mampu tampil percaya diri dan diperhitungkan dalam berbagai forum, baik di tingkat regional maupun multilateral.

“Hubungan bilateral Indonesia dengan negara tetangga seperti Malaysia dan Australia juga semakin baik di bawah kepemimpinan beliau. Ini modal penting untuk memperkuat posisi Indonesia di kawasan,” tambah Anton.

Dengan kombinasi visi strategis, diplomasi aktif, dan penguatan industri pertahanan, kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dinilai mampu membawa Indonesia menuju pertahanan yang modern, mandiri, dan berkontribusi besar terhadap perdamaian dunia.[]

Jakarta – Presiden Prabowo Subianto telah menunjukkan peningkatan signifikan dalam pembangunan sektor pertahanan dan keamanan sejak terjun aktif di pemerintahan.

Hal tersebut dikatakan Pengamat Militer sekaligus Kepala Center for Intermestic and Diplomatic Engagement (CIDE), Anton Aliabbas, saat wawancara di salah satu stasiun Radio di Jakarta.

Menurut Anton, Prabowo mulai terlibat secara resmi di sektor pertahanan pada 2019 saat menjabat sebagai Menteri Pertahanan. Kemudian, pada 2024, ketika beliau mengemban amanah sebagai Presiden Republik Indonesia, perhatian terhadap sektor strategis ini semakin terlihat jelas.

“Sejak menjabat sebagai menteri hingga kini sebagai presiden, perhatian beliau terhadap pertahanan dan keamanan semakin meningkat,” ujar Anton.

Anton juga menjelaskan, tugas besar sektor pertahanan tidak hanya menjaga kualitas alat utama sistem persenjataan (alutsista), tetapi juga memperkuat peran aktif Indonesia di forum internasional untuk mendorong penyelesaian konflik global, termasuk di Israel–Palestina dan Rusia–Ukraina.

Semua langkah ini, kata Anton, selaras dengan empat tujuan nasional yang termaktub dalam Pembukaan UUD 1945, yakni melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia.

“Membangun kekuatan pertahanan adalah hal yang tidak dapat dihindari demi menciptakan keamanan negara,” tutur Anton.

Namun, lanjutnya, pembangunan tersebut harus berdampak positif bagi perekonomian, khususnya melalui penguatan industri pertahanan nasional.

“Pertahanan yang kokoh bukan hanya menjaga kedaulatan, tapi juga menjadi motor penggerak ekonomi nasional,” ungkapnya. []

Jakarta – Prabowo Subianto menegaskan komitmennya dalam memperkuat sektor pertahanan dan keamanan Indonesia sejak terlibat resmi pada 2019 sebagai Menteri Pertahanan. Kini, sebagai Presiden Republik Indonesia, perhatian beliau terhadap sektor strategis ini semakin jelas terlihat.

Pengamat Militer sekaligus Kepala Center for Intermestic and Diplomatic Engagement (CIDE), Anton Aliabbas, mengungkapkan bahwa perhatian Prabowo terhadap pertahanan semakin meningkat seiring dengan penugasan beliau sebagai menteri dan kini presiden. Terlebih dalam setahun terakhir, ada perubahan signifikan dengan meningkatnya anggaran pertahanan hingga sekitar Rp160 triliun.

“Meskipun Indonesia dikenal sebagai negara damai, perhatian terhadap sektor pertahanan tetap penting untuk menjaga stabilitas nasional. Namun, tantangan besar adalah modernisasi alat utama sistem persenjataan (alutsista),” jelas Anton, saat acara dialog di salah satu Radio Jakarta.

Tanpa langkah modernisasi, peningkatan anggaran pertahanan bisa tidak sebanding dengan kualitas persenjataan yang ada. Selain itu, pemekaran organisasi militer dan ancaman non-militer seperti terorisme, kemiskinan, dan masalah sosial juga berpotensi menyerap anggaran besar.

Prabowo, menurut Anton, memiliki visi yang luas mengenai tugas besar sektor pertahanan Indonesia. Tidak hanya untuk menjaga kedaulatan negara dari ancaman eksternal, tetapi juga untuk memperkuat peran Indonesia di forum internasional dalam penyelesaian konflik global, seperti di Israel-Palestina dan Rusia-Ukraina.

“Langkah ini sejalan dengan empat tujuan nasional yang termaktub dalam Pembukaan UUD 1945, melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan berkontribusi terhadap ketertiban dunia, tuturnya.

Selain itu, upaya Prabowo juga mencakup penguatan sektor ekonomi, khususnya industri pertahanan. Salah satu langkah yang disarankan oleh Anton adalah memastikan pengadaan alutsista melibatkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), agar kualitasnya meningkat dan memberi dampak ekonomi nyata.

“Pertahanan yang kokoh harus berdampak positif pada perekonomian, dan industri pertahanan menjadi salah satu pendorongnya,” tambahnya.

Tak hanya fokus pada anggaran, Presiden Prabowo juga memberikan perhatian besar terhadap kesejahteraan prajurit TNI. Upaya ini bertujuan agar TNI tidak hanya siap tempur, tetapi juga menjadi bagian penting dari masyarakat yang telah mengabdikan jiwa dan raganya untuk negara.

Pada tingkat domestik, Presiden Prabowo juga menekankan pentingnya ketahanan pangan dan sosial, dengan fokus pada pencegahan ancaman internal, seperti kemiskinan dan korupsi.

Pemerintah di bawah kepemimpinan Prabowo melihat bahwa pertahanan harus mencakup lebih dari sekadar ancaman militer dari luar negeri, namun juga memperhatikan ketahanan sosial dan ekonomi dalam negeri.

Sebagai pemimpin dengan latar belakang militer dan pengalaman internasional yang matang, Presiden Prabowo juga memperlihatkan kepemimpinan yang solid dalam diplomasi internasional. Sebagai contoh, hubungan bilateral Indonesia dengan negara tetangga seperti Malaysia dan Australia semakin diperkuat di bawah kepemimpinan beliau.

Dengan langkah-langkah strategis yang telah diambil, baik dalam meningkatkan anggaran pertahanan, memperkuat hubungan internasional, serta menjaga kesejahteraan prajurit dan masyarakat, kepemimpinan Prabowo Subianto memberikan harapan besar untuk masa depan pertahanan Indonesia yang lebih kuat dan mandiri. []