Oleh Yustisia Agustin )*

Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia selalu menjadi momen penting untuk menegaskan komitmen negara dalam menjaga kedaulatan dan keamanan nasional. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, sektor pertahanan dan keamanan menunjukkan kemajuan signifikan, baik dari segi kebijakan, anggaran, maupun strategi diplomasi internasional. Hal ini menjadi cerminan bahwa semangat kemerdekaan tidak hanya diwujudkan dalam seremoni, tetapi juga dalam langkah nyata untuk memperkuat fondasi negara.

Pengamat militer sekaligus Kepala Center for Intermestic and Diplomatic Engagement (CIDE), Anton Aliabbas, menilai bahwa sejak Prabowo mulai aktif di pemerintahan pada 2019 sebagai Menteri Pertahanan, perhatian terhadap sektor pertahanan dan keamanan semakin meningkat. Transformasi tersebut berlanjut ketika pada 2024 Prabowo menjabat sebagai Presiden. Dalam kurun waktu tersebut, terdapat lonjakan signifikan pada anggaran pertahanan yang kini mencapai sekitar Rp160 triliun. Peningkatan ini mencerminkan keseriusan pemerintah dalam mempersiapkan Indonesia menghadapi tantangan keamanan, baik militer maupun non-militer, di tengah dinamika geopolitik global yang terus berubah.

Salah satu langkah strategis yang terlihat beberapa waktu terakhir adalah peningkatan status pasukan khusus seperti Kopassus dan Kopasgat dalam rangka persiapan tempur. Selain itu, pemerintah juga melakukan pemekaran Komando Daerah Militer (Kodam) sebagai bagian dari strategi pertahanan wilayah. Meski Indonesia dikenal sebagai negara yang menjunjung perdamaian, Anton menekankan bahwa pembangunan kekuatan pertahanan tetap penting untuk memastikan kedaulatan dan keamanan nasional. Namun, ia mengingatkan bahwa peningkatan anggaran harus dibarengi komitmen modernisasi alutsista agar tidak sekadar memperluas struktur, tetapi juga meningkatkan kualitas kemampuan tempur dan teknologi.

Tugas besar sektor pertahanan tidak hanya terfokus pada aspek militer, tetapi juga pada peran aktif Indonesia di forum internasional. Pemerintahan Prabowo menempatkan diplomasi pertahanan sebagai bagian integral dari strategi keamanan nasional. Keterlibatan aktif Indonesia dalam isu-isu global, seperti konflik Israel–Palestina dan Rusia–Ukraina, menjadi bukti bahwa negara ini tidak hanya mengamankan diri, tetapi juga berkontribusi pada perdamaian dunia. Upaya ini sejalan dengan empat tujuan nasional yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu melindungi segenap bangsa, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia.

Dampak positif pembangunan pertahanan di era Prabowo juga diharapkan menyentuh sektor ekonomi nasional, khususnya industri pertahanan dalam negeri. Anton menilai bahwa pengadaan alutsista sebaiknya melibatkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pertahanan agar kualitas produksi meningkat dan multiplier effect terhadap perekonomian dapat tercapai. Dengan demikian, peningkatan anggaran pertahanan tidak hanya memperkuat kemampuan tempur, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan daya saing industri nasional.

Meski fokus pada pembangunan kekuatan militer, penentuan skala prioritas tetap menjadi kunci. Anton mengingatkan bahwa anggaran pertahanan dalam APBN tidak seharusnya sepenuhnya dialokasikan untuk kebutuhan militer. Sebagian perlu digunakan untuk Operasi Militer Selain Perang (OMSP), seperti program ketahanan pangan. Presiden Prabowo memandang krisis pangan sebagai ancaman strategis yang memerlukan mitigasi sejak dini. Kebijakan ini menunjukkan bahwa pandangan pertahanan di era Presiden Prabowo bersifat menyeluruh, tidak hanya mengandalkan kekuatan senjata, tetapi juga memastikan ketersediaan sumber daya vital bagi rakyat.

Modalitas kepemimpinan Prabowo yang kuat—berasal dari latar belakang militer, kepekaan terhadap isu strategis, serta pengalaman di forum internasional—menjadi salah satu keunggulan pemerintahan saat ini. Di kancah internasional, beliau tampil percaya diri dan diperhitungkan, khususnya di kawasan regional Asia Tenggara. Hubungan bilateral dengan negara tetangga seperti Malaysia dan Australia juga mengalami penguatan, menciptakan stabilitas kawasan yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi dan keamanan bersama.

Presiden Prabowo juga dikenal rutin melakukan evaluasi kabinet untuk merespons perkembangan geopolitik yang dinamis. Ia tidak hanya fokus pada isu-isu internasional seperti konflik Kamboja–Thailand atau krisis global, tetapi juga memberi perhatian serius pada permasalahan dalam negeri. Isu-isu seperti kemiskinan, judi daring, dan narkoba mendapat perhatian khusus sebagai bagian dari strategi pertahanan nasional. Pendekatan ini menunjukkan bahwa keamanan negara tidak bisa dipisahkan dari stabilitas sosial dan kesejahteraan rakyat.

Keberhasilan pertahanan dan keamanan di era Presiden Prabowo juga didukung oleh pendekatan sinergis antara kekuatan militer dan diplomasi. Modernisasi alutsista, peningkatan kapasitas personel, dan pembinaan teritorial berjalan beriringan dengan penguatan kerja sama internasional. Dalam semangat HUT RI, strategi ini mencerminkan tekad untuk menjaga kemerdekaan yang telah diperjuangkan dengan pengorbanan besar. Kemerdekaan bukan hanya warisan, tetapi amanah yang harus dijaga dengan kesiapan menghadapi segala ancaman.

Tantangan geopolitik global, ancaman non-militer, serta perubahan teknologi yang cepat mengharuskan negara bersiap lebih awal. Karena itu, keberhasilan sektor pertahanan dan keamanan di bawah Presiden Prabowo tidak hanya menjadi kebanggaan, tetapi juga jaminan bagi kelangsungan hidup bangsa. Kebijakan yang menggabungkan kekuatan militer, diplomasi, dan ketahanan nasional mencerminkan semangat proklamasi yang visioner. Era ini menjadi pengingat bahwa mempertahankan kemerdekaan memerlukan strategi yang adaptif, kolaboratif, dan berpandangan jauh ke depan.

Dengan modalitas kepemimpinan yang kuat, dukungan rakyat, dan komitmen pada tujuan nasional, Indonesia berada di jalur yang tepat untuk menjaga kedaulatan sekaligus berkontribusi pada perdamaian dunia. Semangat HUT RI di era Prabowo bukan hanya dirayakan dengan bendera dan parade, tetapi diwujudkan dalam upaya nyata menjaga keamanan, kemandirian, dan kemakmuran bangsa.

)* penulis merupakan pemerhati kebijakan publik

Depok – Ikatan Alumni Universitas Indonesia (ILUNI UI) tengah memasuki babak baru kepemimpinan melalui Pemilihan Ketua Umum ILUNI UI periode 2025–2028. Salah satu kandidat yang mendapat sorotan luas dari berbagai kalangan alumni adalah dr. Dewi Puspitorini, Sp.P, MARS, alumni Fakultas Kedokteran UI angkatan 1987. Kehadiran dr. Dewi diyakini akan membawa semangat segar, visi inovatif, dan strategi kolaboratif demi memperkuat peran ILUNI UI sebagai wadah pemersatu dan penggerak kontribusi alumni bagi kemajuan bangsa.

dr. Dewi telah resmi mendaftar sebagai calon Ketua Umum ILUNI UI dan mendapatkan nomor urut 6. Ia menawarkan kepemimpinan yang sistematis, inklusif, dan berbasis hasil. Ia mengusung visi besar “Membangun ILUNI UI yang guyub, progresif, inklusif, dan berdampak nyata bagi alumni, almamater, dan bangsa menuju Indonesia Emas 2045”. Visi tersebut terangkum dalam semangat “guyub” yang ditandai oleh tagline “U & I Guyub, U and I become Us”, sebuah ajakan untuk membangun ILUNI UI sebagai organisasi yang merangkul keberagaman dan memperkuat solidaritas alumni.

“Guyub bukan hanya soal kebersamaan, tapi kekuatan untuk bergerak maju secara kolektif,” tegas Dewi.

Salah satu prioritas dr. Dewi adalah mendorong digitalisasi total sistem ILUNI. Melalui pengembangan platform UI Connect, ia menargetkan terciptanya ekosistem alumni yang aktif dan saling terhubung sepanjang waktu. Platform ini memungkinkan alumni dari berbagai daerah, bahkan luar negeri, untuk tetap terlibat dalam kegiatan dan jejaring alumni secara efektif.

Para alumni menyambut positif visi yang dibawa dr. Dewi. Beberapa di antaranya menilai kepemimpinan yang komunikatif, terbuka, dan berbasis inovasi akan menjadi kunci keberhasilan organisasi ke depan. Harapannya, ILUNI UI dapat semakin solid dan memberi manfaat yang lebih luas, tidak hanya bagi anggotanya, tetapi juga bagi masyarakat dan negara.

Ketua Umum ILUNI Fakultas Kedokteran UI, Dr. Wawan Mulyawan, menyampaikan dukungannya kepada dr. Dewi karena dianggap memiliki visi yang relevan dan kemampuan menyatukan berbagai latar belakang alumni.

“Dewi adalah sosok yang mampu merangkul lintas fakultas dan generasi, dan sangat memahami tantangan yang dihadapi alumni saat ini,” ujar Dr. Wawan.

Dengan latar belakang pengalaman panjang di dunia organisasi, akademik, dan sektor profesional, optimisme terhadap kepemimpinan dr. Dewi Puspitorini sangat tinggi untuk dapat mewujudkan ILUNI UI yang modern, mandiri, dan berdaya saing global. Kepemimpinannya diharapkan mampu menciptakan sinergi lintas generasi alumni, sehingga peran ILUNI UI kian terasa di berbagai lini kehidupan.

Jakarta – Jelang Pemilihan Langsung (Pemila) Ketua Umum Ikatan Alumni Universitas Indonesia (ILUNI UI) Periode 2025–2028, dr. Dewi Puspitorini mengangkat tema besar “Persatuan dan Inovasi” sebagai fondasi kepemimpinannya. Menurutnya, ILUNI UI bukan hanya wadah administratif kealumnian, tetapi harus menjadi ruang yang mempersatukan seluruh alumni dalam semangat kolaboratif, serta membuka cakrawala inovatif untuk menjawab tantangan zaman.

“ILUNI UI perlu menjadi simpul pemersatu alumni dari berbagai latar, serta menjadi akselerator ide dan kontribusi yang berdampak. Kita butuh inovasi, tapi juga butuh solidaritas,” ujarnya.

dr. Dewi juga menekankan pentingnya digitalisasi layanan, transparansi organisasi, serta penguatan peran alumni muda sebagai ujung tombak transformasi. Ia juga menyoroti potensi jejaring strategis alumni dalam memperkuat peran keilmuan, sosial, dan kebangsaan.

“Seluruh alumni agar bersama-sama menjadikan ILUNI UI sebagai rumah kolaborasi, bukan sekadar simbol formalitas organisasi,” pinta Dewi.

Pemila ILUNI UI 2025 diharapkan menjadi panggung penegasan nilai-nilai persatuan, inovasi, dan integritas. Melalui kepemimpinan yang berbasis nilai, dr. Dewi hadir menawarkan arah baru yang menyatukan, merelevankan kembali ILUNI UI sebagai kekuatan sosial, akademik, dan kebangsaan yang progresif dan berkelanjutan.

Dengan mengusung semangat persatuan dan inovasi, dr. Dewi menawarkan kepada seluruh alumni visi besar untuk menjadikan ILUNI UI sebagai ruang bersama yang mempersatukan potensi dan mendorong lahirnya terobosan-terobosan baru.

“Alumni agar berkontribusi aktif dalam memperkuat solidaritas lintas generasi, serta menghadirkan ILUNI UI sebagai lokomotif perubahan yang relevan, inklusif, dan berdampak nyata bagi bangsa,” ungkapnya.

Gagasan ini mendapatkan sambutan positif dari berbagai kalangan alumni. Visi kepemimpinan yang inklusif dan penuh terobosan dinilai mampu menjawab kerinduan akan organisasi alumni yang aktif, modern, dan bermanfaat nyata. Komitmen untuk menjembatani generasi alumni UI pun dianggap sebagai langkah strategis membangun kekuatan kolektif yang berdaya saing.

Ketua ILUNI FTUI, Didit Ratam, menegaskan pentingnya partisipasi alumni dalam menentukan arah organisasi ke depan. Menurutnya, partisipasi aktif alumni bukan hanya soal memilih, tetapi juga tentang merawat semangat persatuan dan memberi ruang bagi inovasi dalam gerak organisasi ke depan.

“Kita tidak sedang memilih sekadar pemimpin, tetapi sedang membangun kultur organisasi yang inklusif dan visioner. Saatnya ILUNI UI menjadi rumah inovasi, tempat alumni bersatu dalam karya,” ucap Didit.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Iluni UI, Ahmad Fitrianto mengatakan bahwa Iluni UI tidak hanya berperan penting bagi alumni dan almamater, tetapi juga bagi masyarakat luas. Melalui sinergi dengan ikatan alumni perguruan tinggi lain yang tergabung dalam Himpuni, Iluni UI diharapkan mampu memberikan dampak yang lebih besar.

“Saat ini, Iluni UI tergabung dalam presidium Himpuni. Siapa pun yang terpilih, kami berharap dapat melanjutkan sinergi dengan Himpuni dan pemerintah untuk mendukung kemandirian pangan dan peningkatan kesejahteraan rakyat Indonesia,” tuturnya.

JAKARTA – Pemilihan Ketua Umum Ikatan Alumni Universitas Indonesia (ILUNI UI) periode 2025–2028 memasuki fase penting dengan hadirnya figur-figur kuat yang siap membawa organisasi alumni terbesar di Indonesia ini ke arah baru. Salah satu kandidat unggulan yang mencuri perhatian adalah dr. Dewi Puspitorini, Sp.P, MARS, alumni Fakultas Kedokteran UI angkatan 1987, yang tampil dengan visi progresif dan inklusif.

Mengusung tagline “U&I Guyub: U and I become Us”, Dewi menawarkan visi menjadikan ILUNI UI sebagai rumah besar yang guyub, adaptif terhadap tantangan zaman, dan berdampak nyata bagi alumni, almamater, serta bangsa. Sosoknya dinilai mampu menjembatani kebutuhan generasi milenial dan Gen Z yang mendominasi demografi alumni UI saat ini.

“ILUNI UI harus menjadi wadah kolaborasi yang menghimpun energi positif lintas generasi untuk kemajuan bersama,” ujar Dewi dalam sesi Adu Gagasan Caketum ILUNI UI 2025–2028.

Lima misi strategisnya mencakup digitalisasi total sistem ILUNI, penguatan jejaring alumni global, pemberdayaan alumni dalam aspek kesejahteraan dan kesehatan, kontribusi konkret bagi Indonesia yang lebih sehat dan sejahtera, serta penguatan peran perempuan melalui program kepemimpinan alumni perempuan.

“Platform digital seperti UI Connect akan saya optimalkan sebagai ekosistem aktif, dinamis, dan lintas sektor untuk memperkuat kolaborasi alumni tanpa batas ruang dan waktu,” paparnya.

Dukungan terhadap Dewi mengalir dari berbagai pihak. Ketua Umum ILUNI FKUI, dr. Wawan Mulyawan, menyebut Dewi sebagai figur pemersatu lintas fakultas dan generasi. Sementara itu, alumni FTUI Kim Mei mengatakan,

“Mbak Dewi adalah sosok genuine yang care dengan Gen Z dan milenial. Beliau suportif dan nyambung dengan anak muda,” jelasnya.

Pemilihan langsung Ketua Umum ILUNI UI (Pemila) akan berlangsung secara daring melalui aplikasi UI Connect pada 23–24 Agustus 2025. Ketua Panitia Pemila, Yunadi Ramlan, menyatakan bahwa antusiasme alumni sangat tinggi. Hingga awal Agustus, lebih dari 10 ribu alumni telah terverifikasi sebagai pemilih.

Ketua Umum ILUNI UI, Didit Ratam, mengajak seluruh alumni untuk berpartisipasi aktif dalam Pemila, menekankan bahwa pemilihan ini bukan sekadar kontestasi ide, tetapi juga soal kepemimpinan kolaboratif untuk masa depan organisasi.

“Saatnya kita melangkah lebih maju karena waktu tak dapat diulang,” pungkasnya.

Dengan nomor urut 6, Dewi membawa semangat baru untuk ILUNI UI yang kolaboratif, digital, dan inklusif menuju Indonesia Emas 2045.

Rekam jejak Dewi yang panjang di dunia kesehatan dan organisasi memberikan landasan kuat untuk menjalankan visi tersebut. Dewi pernah menjadi dokter pribadi Menteri Kesehatan dan Ibu Negara, memegang peran strategis di RSPAD, dan menjabat sebagai Sekretaris Umum Forum Ikatan Alumni Fakultas Kedokteran Seluruh Indonesia (FIAKSI).

Oleh : Lailani Fitriani )*

Langkah strategis Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) untuk mendorong konsolidasi perusahaan BUMN Karya mencerminkan komitmen kuat pemerintah dalam menata ulang sektor konstruksi nasional. Arah kebijakan ini tak hanya bertujuan merampingkan struktur kelembagaan badan usaha milik negara, tetapi juga mengarah pada penguatan daya saing, efisiensi operasional, dan fokus bisnis yang lebih tajam. Jika sebelumnya terdapat tujuh entitas BUMN konstruksi dengan cakupan pekerjaan yang kerap tumpang tindih, maka pasca-merger, akan terbentuk tiga klaster utama dengan spesialisasi tersendiri. Hal ini membuka jalan bagi terciptanya sinergi, efisiensi anggaran, serta penguatan kapasitas perusahaan pelat merah dalam menghadapi tantangan industri yang semakin kompetitif.

Proses merger yang tengah berlangsung di bawah kendali Danantara menunjukkan keseriusan dan ketegasan dalam melakukan transformasi struktural BUMN Karya. Menurut Chief Operating Officer (COO) Danantara, Dony Oskaria, penggabungan ini merupakan prioritas kerja yang ditargetkan rampung pada semester kedua tahun 2025. Konsolidasi dilakukan dengan pendekatan multi-strategis, yang tidak hanya menyatukan perusahaan sejenis, namun juga mengelompokkan anak usaha yang selama ini tidak berkontribusi secara langsung terhadap bisnis inti sebagai kontraktor. Artinya, reformasi yang dilakukan bukan sekadar perubahan bentuk legal atau administratif, melainkan sebuah langkah fundamental untuk membentuk ekosistem BUMN yang lebih sehat, efisien, dan berkelanjutan.

Salah satu aspek penting dari rencana ini adalah penyederhanaan fungsi dan penguatan peran inti BUMN Karya. Fokus utama akan diarahkan kepada aktivitas kontraktor murni, sementara lini usaha yang berada di luar bidang tersebut akan dikonsolidasikan ke dalam unit-unit tersendiri agar tidak menjadi beban dalam struktur manajemen perusahaan induk. Praktik bisnis sebelumnya yang membiarkan anak usaha berkembang tanpa kontrol yang ketat telah menjadi salah satu sumber permasalahan finansial dan tata kelola. Dengan adanya restrukturisasi ini, perusahaan BUMN Karya diharapkan dapat beroperasi lebih ramping, akuntabel, dan terarah.

Langkah Danantara dalam menunjuk konsultan khusus untuk mengawal proses integrasi juga menegaskan bahwa kebijakan ini dirancang secara matang dan sistematis. Sekretaris Perusahaan WIKA, Ngatemin, menyatakan bahwa proses evaluasi internal telah dimulai dengan fokus pada perbaikan tata kelola dan sistem manajemen perusahaan. Diskusi berkala antara konsultan dan perwakilan dari BUMN Karya menjadi wujud nyata dari keterlibatan aktif seluruh pihak yang berkepentingan. Dengan begitu, risiko-risiko yang mungkin muncul selama masa transisi dapat diantisipasi sejak dini, serta memastikan bahwa hasil akhir benar-benar menghasilkan entitas yang sehat dan berdaya saing.

Dukungan terhadap rencana merger ini juga datang dari pemangku kepentingan lainnya, termasuk Kementerian BUMN yang sejak awal telah menggagas ide konsolidasi sebagai upaya penyelamatan dan revitalisasi sektor konstruksi pelat merah. Pemerintah menyadari bahwa dalam menghadapi tantangan pembangunan nasional yang kian kompleks, dibutuhkan BUMN yang kuat, profesional, dan memiliki kapasitas finansial serta manajerial yang mumpuni. Dalam konteks pembangunan infrastruktur besar-besaran (baik di Ibu Kota Nusantara/IKN, konektivitas antarwilayah, maupun fasilitas publik lainnya) peran BUMN Karya yang solid menjadi sangat vital.

Lebih dari sekadar efisiensi struktural, merger ini juga menjadi simbol pergeseran paradigma dalam pengelolaan BUMN. Era di mana perusahaan negara menjalankan bisnis dengan beban operasional tinggi dan output rendah harus ditinggalkan. Merger menjadi titik balik menuju BUMN yang lebih adaptif terhadap perubahan pasar, inovatif dalam layanan, dan kompetitif secara regional maupun global. Dengan penyederhanaan ini, perusahaan hasil merger diharapkan memiliki struktur permodalan yang lebih kuat, akses pendanaan yang lebih mudah, serta fleksibilitas dalam melakukan ekspansi usaha secara sehat.

Rencana ini juga sejalan dengan agenda besar reformasi BUMN yang telah dicanangkan oleh pemerintah. Konsolidasi bukanlah akhir, melainkan awal dari babak baru transformasi BUMN secara menyeluruh. Bahkan, Dony Oskaria mengungkapkan bahwa selain sektor konstruksi, Danantara juga tengah mempersiapkan konsolidasi di sektor lain seperti pupuk, rumah sakit, hotel, dan kawasan industri. Salah satu contohnya adalah PT Pupuk Indonesia yang diproyeksikan menjadi entitas tangguh dalam mendukung program swasembada pangan nasional. Ini menandakan bahwa langkah Danantara memiliki skala yang luas dan strategis dalam jangka panjang.

Dengan semua proses yang sedang berjalan, publik patut menaruh harapan bahwa transformasi BUMN Karya melalui merger ini akan membawa dampak positif bagi efisiensi nasional. Langkah yang diambil Danantara bukan hanya menyelamatkan perusahaan dari risiko finansial, tetapi juga mengangkat kembali peran strategis BUMN dalam pembangunan ekonomi nasional. Ketika BUMN Karya mampu menjalankan tugasnya dengan lebih baik, maka pembangunan infrastruktur yang menjadi fondasi pertumbuhan jangka panjang akan lebih cepat dan tepat sasaran. Di tengah tantangan global dan kebutuhan pembangunan dalam negeri yang mendesak, langkah efisiensi melalui merger BUMN Karya ini adalah pilihan tepat dan harus terus dikawal hingga tuntas.

)* Penulis adalah Pemerhati Ekonomi dan Pembangunan

Oleh : Robby Ibrahim )*

Transformasi infrastruktur menjadi salah satu fondasi penting dalam pembangunan ekonomi nasional. Di tengah kompleksitas tantangan global, konsolidasi BUMN Karya menjadi langkah strategis untuk memperkuat kapabilitas sektor konstruksi nasional. Pemerintah melalui Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) tengah menyusun rencana restrukturisasi besar-besaran terhadap BUMN Karya melalui skema merger dan konsolidasi. Langkah ini tidak hanya akan memperbaiki kinerja keuangan BUMN Karya, tetapi juga mendorong efisiensi kerja dan mempercepat realisasi pembangunan infrastruktur yang lebih merata dan berkualitas di seluruh Indonesia.

Chief Operating Officer (COO) BPI Danantara, Dony Oskaria, menjelaskan bahwa BUMN Karya yang telah bergabung nantinya akan difokuskan sebagai kontraktor utama yang efisien dan kompeten. Tenaga kerja yang digunakan berasal dari unit usaha masing-masing entitas usaha yang melebur. Ini merupakan strategi penyehatan menyeluruh terhadap BUMN Karya yang selama ini menghadapi tantangan beban utang dan proyek yang tersebar tanpa segmentasi yang jelas. Dengan konsolidasi ini, BUMN Karya tidak hanya akan lebih ramping, tetapi juga lebih fokus dan adaptif terhadap dinamika kebutuhan pembangunan nasional.

Rencana konsolidasi ini akan memangkas jumlah BUMN Karya menjadi tiga entitas besar dengan spesialisasi masing-masing. Menteri BUMN Erick Thohir telah menjabarkan struktur penggabungan tersebut, yang bertujuan menghindari tumpang tindih proyek dan persaingan internal yang tidak produktif. Hutama Karya dan Waskita Karya akan diarahkan untuk fokus pada proyek jalan tol, non-tol, bangunan institusional, serta kawasan residensial dan komersial. Sementara itu, Wijaya Karya (WIKA) dan PT. PP (Persero) akan fokus pada pembangunan pelabuhan, bandara, serta proyek residensial yang masih relevan. Adapun penggabungan Adhi Karya dan Nindya Karya akan difokuskan pada pembangunan infrastruktur air, rel kereta, serta sektor konstruksi lainnya yang bersifat mendukung konektivitas.

Pendekatan ini menjadi tonggak penting dalam mewujudkan ekosistem konstruksi nasional yang lebih sehat dan kompetitif. Dengan adanya spesialisasi berdasarkan klaster proyek, sinergi antar-BUMN dapat terbangun secara lebih terstruktur, sehingga tidak ada lagi persaingan tidak sehat di antara sesama perusahaan pelat merah. Konsolidasi ini sekaligus menjadi refleksi komitmen pemerintah dalam menata ulang arah strategis BUMN Karya demi tujuan pembangunan nasional jangka panjang.

Tak hanya fokus pada efisiensi, BPI Danantara juga memperkuat fondasi tata kelola perusahaan yang sehat. Corporate Secretary PT Adhi Karya, Rozi Sparta, menegaskan bahwa langkah Danantara akan memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi nasional serta percepatan pembangunan infrastruktur. Ia menambahkan, perusahaan berkomitmen untuk terus mengedepankan tata kelola yang baik, transparansi, pemanfaatan teknologi terkini, serta inovasi sebagai penggerak utama dalam menjawab tantangan pembangunan.

Dalam jangka panjang, transformasi ini diharapkan mampu menyeimbangkan kepentingan ekonomi nasional dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. BUMN Karya yang telah terkonsolidasi akan menjadi ujung tombak dalam merealisasikan proyek-proyek strategis, mulai dari pembangunan jalan tol trans wilayah, infrastruktur air bersih, pelabuhan logistik, hingga transportasi massal modern yang mampu menunjang produktivitas nasional. Skema ini akan mendukung akselerasi program prioritas nasional, konektivitas antarwilayah, serta percepatan transformasi hijau di sektor konstruksi.

Restrukturisasi BUMN Karya juga memberikan sinyal kuat kepada investor dan mitra kerja bahwa pemerintah serius dalam memperkuat sektor infrastruktur dengan pendekatan tata kelola yang profesional. Dengan terbentuknya entitas yang lebih sehat dan fokus, kapasitas fiskal negara dapat digunakan secara lebih bijak dan tepat sasaran. Pada saat yang sama, Danantara juga memainkan peran penting dalam mendorong ekosistem investasi yang terukur dan berkelanjutan di sektor pembangunan nasional. Hal ini menjadi kunci penting dalam menciptakan multiplier effect terhadap ekonomi rakyat.

Langkah konsolidasi ini juga menyentuh aspek sosial dan ketenagakerjaan. Dengan pemanfaatan tenaga kerja dari masing-masing entitas usaha yang tergabung, pemerintah memastikan bahwa transformasi ini tidak berdampak negatif terhadap pekerja yang selama ini menjadi bagian dari roda operasional BUMN Karya. Sebaliknya, peluang pengembangan kapasitas sumber daya manusia akan semakin terbuka, karena pekerja akan ditempatkan dalam sistem kerja yang lebih modern, terfokus, dan terstandarisasi.

Pemerintah dan Danantara tidak hanya merancang perubahan dalam skala struktur kelembagaan, tetapi juga berupaya membentuk budaya kerja baru yang menjunjung tinggi profesionalisme dan efisiensi. Ini menjadi pondasi penting untuk menghadapi era kompetisi global di bidang infrastruktur, sekaligus menjadikan BUMN Karya sebagai entitas yang mampu bersaing dengan perusahaan konstruksi internasional di proyek-proyek domestik maupun regional.

Masyarakat patut mendukung penuh langkah pemerintah dalam melakukan konsolidasi BUMN Karya demi masa depan infrastruktur yang lebih terintegrasi, efisien, dan berkelanjutan. Transformasi ini bukan hanya sebatas restrukturisasi kelembagaan, melainkan fondasi untuk mewujudkan Indonesia yang lebih terhubung, tangguh, dan sejahtera. Dukungan publik tentunya juga akan menjadi kekuatan tambahan agar seluruh proses ini berjalan lancar dan memberikan manfaat nyata bagi bangsa.

)* Penulis merupakan Pengamat Isu Strategis.

Jakarta – Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, menegaskan bahwa percepatan investasi dan hilirisasi yang dikelola oleh Danantara akan menjadi motor penggerak perekonomian nasional. Menurutnya, langkah ini sejalan dengan agenda pemerintah untuk memperkuat sektor-sektor strategis dan mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan.

“Ketika investasi meningkat, otomatis akan tercipta lapangan kerja baru. Masyarakat memiliki penghasilan, konsumsi naik, dan pertumbuhan ekonomi pun terakselerasi. Inilah multiplier effect yang nyata bagi perekonomian kita,” ujar Misbakhun di Jakarta.

Ia menambahkan, meskipun Danantara adalah entitas negara, pengelolaannya harus profesional seperti korporasi swasta agar efektif membangun kepercayaan publik dan memaksimalkan kinerja BUMN.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) tumbuh 6,99 persen secara tahunan (yoy) dan menyumbang 2,06 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), di tengah dominasi konsumsi rumah tangga yang mencapai 54,25 persen PDB. Misbakhun menilai kontribusi Danantara akan memperkuat angka-angka tersebut dengan mendorong aliran investasi ke sektor prioritas seperti energi, ketahanan pangan, dan perikanan.

CEO Danantara, Rosan Perkasa Roeslani, menekankan bahwa BUMN yang kini berada di bawah payung Danantara harus memiliki visi jangka panjang dan menghindari pola pikir investasi yang hanya berorientasi dua hingga lima tahun.

“Pengelolaan BUMN harus didorong dengan strategi berkelanjutan yang mampu menjawab tantangan masa depan, sekaligus menjaga kontribusinya terhadap pembangunan nasional,” pungkas Rosan.

Rosan menambahkan, Danantara sedang membangun tata kelola yang modern, transparan, dan akuntabel, dengan mengadopsi praktik terbaik dari Sovereign Wealth Fund global. Pendekatan ini diharapkan memperkuat pengambilan keputusan strategis, meningkatkan pengawasan, dan mengoptimalkan nilai aset BUMN.

Dengan dukungan kebijakan reformasi struktural dan kepemimpinan yang berorientasi jangka panjang, Danantara diproyeksikan menjadi lokomotif baru penguatan ekonomi nasional, sekaligus mengurangi ketergantungan pada pembiayaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).-

[edRW]

Jakarta — BPI Danantara tengah menyiapkan langkah besar untuk memperkuat posisi BUMN di pasar domestik maupun global. Salah satu strategi yang kini masuk tahap pembahasan bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah merger sejumlah BUMN sejenis di sektor keuangan dan nonkeuangan.

Rencana merger ini disebut akan menciptakan skala usaha yang lebih besar, efisiensi operasional, serta memperkuat daya saing di tengah persaingan global.

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar mengonfirmasi pihaknya telah menerima informasi terkait rencana tersebut. Menurutnya, konsolidasi yang digagas Danantara dapat menjadi momentum penguatan BUMN sejenis.

“Kami memang menerima atau pernah disampaikan rencana untuk rencana melakukan konsolidasi perusahaan-perusahaan sejenis secara menyeluruh oleh Danantara yang berada di bawah pengawasannya, baik di bidang keuangan maupun nonkeuangan,” ujar Mahendra.

Ia menjelaskan, penggabungan entitas bukan hanya akan menyatukan sumber daya, tetapi juga memperluas cakupan dan meningkatkan skala usaha.

“Pada gilirannya juga bisa meningkatkan daya saing dan cakupan, besaran dari perusahaan-perusahaan itu apabila dilakukan suatu konsolidasi,” jelasnya.

Meski demikian, Mahendra menegaskan bahwa rencana tersebut masih berada pada tahap persiapan telah berjalan dan segera memasuki implementasi.

“Dalam tahap operasi atau implementasinya, kami terus memantau dan mengawal perkembangan,” katanya.

Chief Operating Officer (COO) Danantara, Dony Oskaria, memaparkan konsolidasi akan dilakukan di berbagai sektor, termasuk logistik dan asuransi. Di sektor logistik, saat ini terdapat 18 BUMN yang perlu ditingkatkan daya siangnya dan akan dilebur menjadi satu perusahaan besar agar mampu bersaing di pasar.

“Yang tadinya logistiknya ada 18, nanti menjadi satu perusahaan logistik dengan skala yang cukup besar, kompetitif, dan mampu bersaing. Kemudian juga memberikan nilai tambah yang signifikan buat Danantara,” ujar Dony.

Sementara di sektor asuransi, Danantara telah melakukan fundamental business review terhadap 16 BUMN yang bergerak di bidang serupa. Hasilnya, perusahaan-perusahaan tersebut akan diselaraskan” atau “dirampingkan” dan dikelompokkan menjadi tiga kategori besar: asuransi jiwa (life insurance), asuransi umum (general insurance), dan asuransi kredit (credit insurance).

Jika terealisasi, langkah ini diyakini akan mengubah lanskap bisnis BUMN di Indonesia, menciptakan entitas yang lebih efisien, memiliki modal lebih kuat, dan siap bersaing di level global.-

[ed]

Oleh: Faiz Suryawan (*

Pemerintah Indonesia terus menunjukkan komitmen strategis dan responsif dalam mencegah penyalahgunaan Bantuan Sosial (bansos), khususnya untuk aktivitas judi daring. Komitmen ini tercermin melalui sinergi yang kuat antara Kementerian Sosial (Kemensos), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), serta Bank Indonesia. Kolaborasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa penyaluran bansos tepat sasaran dan benar-benar memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Hasil penemuan data yang dilakukan oleh PPATK pada tahun lalu menunjukkan adanya indikasi aktivitas perjudian online pada sebagian penerima bansos dengan jumlah yang cukup signifikan. Menindaklanjuti temuan tersebut, Kemensos telah melakukan evaluasi terhadap lebih dari 600 ribu rekening penerima bansos yang dicurigai, dan sebanyak 228 ribu Keluarga Penerima Manfaat (KPM) telah dihentikan bantuannya pada triwulan kedua. Proses verifikasi terhadap sisanya masih terus berlangsung untuk penyaluran di triwulan ketiga.

Pemerintah menegaskan bahwa seluruh langkah ini dilakukan secara cermat dan bertanggung jawab, dengan mengacu pada data perbankan dan sistem Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang akurasinya telah ditingkatkan sesuai dengan Instruksi Presiden. Langkah ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan untuk memastikan bansos diterima oleh masyarakat yang benar-benar membutuhkan, serta menjaga program tetap transparan dan tepat sasaran.

Menteri Sosial, Saifullah Yusuf (Gus Ipul), mengungkapkan bahwa Kemensos telah menghentikan penyaluran bansos kepada lebih dari 200.000 penerima yang terindikasi menggunakan dana tersebut untuk bermain Judi Daring. Keputusan ini diambil setelah hasil pemadanan data antara 30 juta NIK penerima bansos dan 9 juta NIK pemain Judi Daring yang ditelusuri oleh PPATK, berdasarkan izin Presiden Prabowo Subianto. Dari temuan awal, lebih dari 600.000 penerima bansos terindikasi terlibat dalam aktivitas Judi Daring, dan dari jumlah tersebut, lebih dari 200.000 penerima telah dihentikan penyalurannya.

Gus Ipul meminta Bank Indonesia memeriksa rekening penerima bansos yang terindikasi memiliki saldo tidak wajar, seperti saldo Rp5 juta atau lebih yang mengendap tanpa transaksi aktif. Langkah ini merupakan bagian dari upaya pemadanan data dengan PPATK untuk memastikan bansos digunakan sebagaimana mestinya. Jika ditemukan penyalahgunaan, bantuan akan dialihkan kepada penerima yang lebih berhak. Pemerintah menegaskan komitmennya agar bantuan sosial tepat sasaran dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat.

Sisa penerima yang masih dalam proses evaluasi akan diputuskan kelayakannya pada triwulan ketiga. Dana bansos yang sebelumnya diterima oleh mereka akan dialihkan kepada penerima yang lebih berhak, khususnya dari kelompok desil 1 hingga 4. Langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa bantuan sosial tepat sasaran dan tidak disalahgunakan untuk kepentingan pribadi yang merugikan masyarakat luas.

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, merespons temuan PPATK terkait 15.033 penerima bantuan sosial di Jakarta yang terindikasi terlibat dalam aktivitas Judi Daring. Menyikapi hal tersebut, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memutuskan untuk tidak mencabut hak bantuan sosial para penerima, melainkan mengambil langkah pembinaan dan edukasi. Pendekatan ini diambil sebagai bagian dari upaya humanis yang menekankan perlindungan terhadap kelompok rentan, seperti lansia, anak-anak, dan penyandang disabilitas. Gubernur Pramono menegaskan bahwa pemerintah hadir tidak hanya sebagai penegak aturan, tetapi juga sebagai pelindung dan pembina masyarakat agar tidak terjerumus pada perilaku yang merugikan diri sendiri dan lingkungan sosial.

Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, menyatakan siap mendukung program evaluasi nasional bansos, dengan menegaskan bahwa pemeriksaan data lokal tetap berlangsung agar penerima bansos benar‑benar sesuai data di lapangan. Provinsi secara aktif membantu Kemensos memperkuat validasi data lokal dan menjalin sinergi antar kabupaten/kota untuk mengelola data penduduk penerima bansos. Khofifah juga menyebut bahwa edukasi ke masyarakat sangat penting, yaitu melalui kegiatan sosialisasi dan literasi digital agar masyarakat memahami risiko Judi Daring dan memanfaatkan dana bansos dengan tepat. Kontribusi pemerintah provinsi ini sangat relevan dalam menjaga distribusi bansos yang aman dan produktif.

Pemerintah tidak hanya mengambil langkah penindakan, tetapi juga membangun sistem yang lebih progresif dan berkelanjutan. Melalui program literasi keuangan dan digital, penerima bansos dibekali pemahaman tentang pengelolaan keuangan dasar, cara mengenali kesalahan data, serta risiko jebakan Judi Daring. Tujuan utamanya adalah memastikan bansos digunakan sesuai peruntukannya, yaitu untuk memenuhi kebutuhan dasar keluarga seperti pendidikan, kesehatan, dan konsumsi pangan.

Di sisi lain, pemerintah pusat dan daerah menyediakan mekanisme pengaduan bagi masyarakat yang merasa haknya dicabut secara tidak tepat. Pengajuan keberatan dapat disampaikan beserta bukti pendukung dan akan diverifikasi bersama Badan Pusat Statistik (BPS) serta Kemensos. Langkah ini diambil untuk menjamin keadilan dan menjunjung prinsip kemanusiaan dalam setiap kebijakan yang diterapkan.

Langkah pemerintah yang melibatkan koordinasi antar lembaga, verifikasi data yang ketat, serta dukungan partisipasi masyarakat mencerminkan komitmen nyata dalam memastikan bansos digunakan sesuai peruntukannya. Pemerintah tidak hanya fokus pada penghentian penyalahgunaan bansos, tetapi juga terus memperkuat sistem pendataan, memberikan edukasi kepada penerima, serta menyediakan mekanisme koreksi bila terjadi kesalahan. Pendekatan ini menegaskan bahwa bansos bukan sekadar bantuan materi, melainkan bentuk tanggung jawab negara dalam mewujudkan keadilan sosial dan meningkatkan keberdayaan masyarakat.

)* Penulis Merupakan Pengamat Kebijakan Publik

Oleh: Karina Wulan)*

Pemerintah telah menempuh langkah strategis dengan mengimplementasikan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai basis utama penyaluran Bansos (Bantuan Sosial). Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 menandai transisi dari sistem Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) lama ke DTSEN, dengan tujuan utama memperbaiki akurasi sasaran dan mencegah penyalahgunaan anggaran sosial. Langkah ini sangat krusial di tengah tantangan ekonomi global dan tekanan inflasi.

Membantu masyarakat rentan sekaligus menjaga stabilitas ekonomi negara menjadi dua hal penting yang saling bersinergi. Menurut Menteri Sosial, Saifullah Yusuf, bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan program lainnya akan terus disalurkan sepanjang 2025, bahkan Presiden Prabowo sudah menyebut jika dibutuhkan anggaran bantuan sosial akan ditambah. Hal ini membuktikan keseriusan pemerintah dalam menyalurkan bansos ini

Beberapa keunggulan dapat dirasakan dalam kebijakan bansos yang berbasis DTSEN, seperti akurasi data sehingga adanya pengurangan salah sasaran ini dapat dikurangi karena dengan integrasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek), dan Penyasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) ke dalam DTSEN, data penerima manfaat diperbarui secara berkala dan diverifikasi oleh berbagai lembaga termasuk Badan Pusat Statistik (BPS) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Proses ground checking berhasil mendeteksi inclusion dan exclusion error, dengan hasil dari 20,3 juta KK penerima manfaat pada triwulan II‑2025, 16,5 juta telah diverifikasi, dan 14,3 juta benar berada pada desil 1–4. Hal ini jelas mendukung prinsip bantuan sosial hanya yang benar‑benar membutuhkan yang menerima manfaat.

Dekan Fakutas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Indonesia, Teguh Dartono mengatakan bahwa bansos adalah kebijakan mutlak yang harus disediakan negara. Ia bahkan mendorong agar pemerintah menambah alokasi anggaran bansos, asalkan disertai strategi distribusi dan rancangan pengentasan kemiskinan yang struktural.

Secara substansial, pengurangan penerima tidak layak sebesar sekitar 1,8 juta keluarga mencerminkan efisiensi dan keadilan dalam distribusi bansos. Selain itu dengan mekanisme yang transparan dan pengawasan yang tepat mempermudah melihat jika ada kecurangan, karena adanya integrasi lintas lembaga yang berarti data disinkronkan antara Kementerian Sosial (Kemensos), BPS, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), ini memastikan basis data lebih akurat.

Distribusi juga dilakukan dengan penerima secara langsung yakni transfer melalui rekening bank, kantor pos, atau kartu elektronik untuk PKH dan BPNT, mengurangi perantara dan meningkatkan transparansi, selanjutnya pengaduan publik mudah diakses yakni melalui Aplikasi “Cek Bansos”, hotline, dan posko di daerah. Dengan ini memberikan kesempatan masyarakat menyampaikan koreksi data, serta keterlibatan pihak-pihak independen seperti LSM, akademisi, media ikut mengawasi implementasi bansos sehingga penyelewengan diminimalkan. Sanksi tegas juga telah disiapkan terhadap pihak yang melakukan penyimpangan, termasuk oknum penerima yang memberikan data palsu dan pejabat yang memanipulasi distribusi.

Dengan adanya bansos ini juga dapat menjadi stimulus ekonomi yang terarah karena insentif transportasi dan tol meningkatkan mobilitas masyarakat, mendukung aktivitas ekonomi lokal dan sektor pariwisata yang meningkat hingga 23% pada April 2025 dibandingkan tahun lalu. Di sisi lain bansos menjaga daya beli keluarga miskin secara langsung karena penyaluran bansos triwulan II‑2025 dilakukan bersamaan dengan paket stimulus ekonomi senilai sekitar Rp24,44 trilun, mencakup tambahan bansos, diskon transportasi, subsidi upah, hingga bantuan beras gratis sebanyak 20 kg selama dua bulan untuk 18,3 juta penerima kartu sembako. Namun hal ini dapat memperkuat perlindungan sosial bagi golongan rentan, karena kehadiran bansos sangat signifikan dalam menjaga stabilitas sosial-ekonomi, terutama bagi kelompok tidak mampu.

Selain itu, dengan adanya bansos dapat mendorong kemandirian ekonomi jangka panjang, karena program bansos ini bukan hanya sekadar transfer tunai. Misalnya melalui Program Keluarga Harapan (PKH), penerima mendapatkan pelatihan usaha dalam program Pahlawan Ekonomi Nusantara (Pena), yang bekerja sama dengan BI dan Kemensos. Banyak yang kemudian berhasil keluar dari ketergantungan bansos dan mulai berwirausaha mandiri, hal ini menunjukkan bahwa bansos bukan sekadar konsumsi, tetapi mendorong pemberdayaan ekonomi secara nyata.

Di sisi lain pemerintah tangguh menghadapi tantangan efisiensi karena tidak sedikit kritik mengenai pemangkasan anggaran dalam berbagai sektor demi membiayai bansos. Namun, pendekatan efisiensi yang digunakan seperti pengurangan anggaran rapat, perjalanan dinas, atau fasilitas mewah pejabat justru membuktikan stabilitas anggaran digunakan untuk manfaat sosial nyata, bukan semata hal-hal administratif mewah. Ini menandakan bahwa prioritas kebijakan sosial berbasis data dan efisiensi memang diarahkan untuk memperkuat perlindungan publik.

Anggota Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Arief Anshory Yusuf, menyatakan bahwa bansos bukan sekadar biaya, melainkan investasi untuk pertumbuhan ekonomi inklusif. Pihaknya menambahkan bahwa bansos merupakan Investasi supaya kita mendapatkan future growth atau bahkan growth sekaligus. Terdapat beberapa tantangan yang dihadapi pemerintah dalam implementasi bansos berbasis DTSEN. Namun pemerintah telah menanggapi dengan pendekatan multifase yakni dengan memutakhirkan DTSEN setiap tiga bulan, membuka mekanisme partisipatif di aplikasi “Cek Bansos”; melibatkan pemeriksaan faktual (ground-checking) melalui BPS, Pemda, dan BPKP; serta mengajak partisipasi masyarakat laporan langsung bila data tidak sesuai. Jika ini semua dilaksanakan secara konsisten, tantangan ini dapat diatasi secara sistemik.

Kebijakan bansos 2025 yang berbasis DTSEN merupakan tonggak penting dalam reformasi perlindungan sosial di Indonesia. Dengan basis data yang akurat, mekanisme distribusi transparan, dan pengawasan yang ketat, pemerintah memberikan jawaban atas kritik sistem bansos sebelumnya yang rawan kesalahan sasaran maupun penyimpangan.

Kebijakan ini tidak hanya memperkuat solidaritas sosial, tetapi juga menjadi instrumen untuk memulihkan ekonomi nasional melalui stimulus terintegrasi. Dengan program pemberdayaan ekonomi seperti Pena, bansos juga membuka jalan bagi keluarga penerima untuk menjadi mandiri dalam jangka panjang. Oleh karena itu, mendukung kebijakan bansos pemerintah saat ini adalah pilihan yang logis sebagai bagian dari strategi perlindungan sosial yang lebih adil, efisien, dan berkelanjutan dalam membangun Indonesia Emas. Dengan sinergi antara data yang valid, transparansi, dan partisipasi masyarakat, bansos dapat menjadi fondasi kuat bagi kesejahteraan bersama.

)*Penulis Merupakan Pengamat Kebijakan Publik