Oleh Rahma Yulia Sari )*

Fenomena maraknya penggunaan simbol-simbol asing, termasuk tren bendera bajak laut di ruang-ruang publik dan media sosial, menjadi alarm bagi bangsa Indonesia untuk segera memperkuat rasa nasionalisme. Bendera Merah Putih bukan sekadar kain berwarna merah dan putih, tetapi simbol sah kedaulatan negara sebagaimana diatur dalam Pasal 35 UUD NRI 1945 dan diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009. Artinya, memperlakukan bendera negara dengan hormat adalah bagian dari menjaga martabat bangsa. Saat simbol kebangsaan tergeser oleh ikon-ikon populer dari luar negeri, hal itu mencerminkan adanya tantangan serius terhadap ketahanan identitas nasional.

Sekretaris Fraksi PKS MPR RI, Johan Rosihan, mengingatkan bahwa budaya global memang tidak seharusnya dimusuhi. Namun, ketika budaya pop asing mulai menggantikan simbol-simbol nasional, Indonesia tengah menghadapi krisis identitas. Generasi muda yang tumbuh di era digital hidup dalam dunia yang tanpa batas, tetapi sebagian belum memiliki fondasi nilai kebangsaan yang kokoh. Di sinilah pentingnya revitalisasi narasi kebangsaan, yakni menyampaikan pesan nasionalisme dalam bahasa yang relevan bagi generasi digital. Merah Putih seharusnya hadir tidak hanya di dinding kelas atau saat upacara, tetapi juga mewarnai ruang-ruang kreatif seperti meme, musik, film, dan konten digital yang mereka nikmati setiap hari.

Menjelang peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia, upaya konkret untuk menumbuhkan kecintaan terhadap Merah Putih terus dilakukan. Di Kalimantan Selatan, Kapolda Irjen Pol Rosyanto Yudha Hermawan bersama Gubernur dan Forkopimda membagikan 15.000 bendera Merah Putih kepada masyarakat. Kegiatan ini digelar serentak di seluruh jajaran Polda Kalsel dan akan berlangsung hingga puncak perayaan 17 Agustus. Pembagian bendera ini bukan sekadar formalitas, melainkan ajakan nyata untuk memaknai nilai-nilai nasionalisme yang lahir dari perjuangan, darah, dan air mata para pendiri bangsa.

Ajakan untuk mengibarkan Merah Putih sebagai simbol kebanggaan nasional juga datang dari Kepala Badan Kesbangpol Makassar, Fatur Rahim. Menurutnya, bulan Agustus bukanlah bulan biasa, tetapi momen yang seharusnya dimaknai sebagai kesempatan memperkuat rasa cinta tanah air. Mengibarkan bendera Merah Putih di halaman rumah, kantor, maupun lingkungan sekitar bukan sekadar rutinitas tahunan, tetapi langkah kolektif menjaga nyala jiwa nasionalisme. Fatur menekankan bahwa Merah Putih adalah hasil dari perjuangan panjang dan pengorbanan para pahlawan yang harus dihormati, terutama di momen sakral seperti Hari Kemerdekaan.

Kekhawatiran terhadap tren mengganti simbol nasional dengan ikon hiburan atau budaya luar bukan tanpa alasan. Media sosial kini menjadi ruang yang sangat berpengaruh terhadap cara generasi muda membangun identitas. Tren bendera bajak laut atau simbol-simbol fiksi lain yang menjadi populer bisa perlahan mengikis kebanggaan terhadap simbol negara. Jika dibiarkan, kondisi ini dapat menurunkan rasa kepemilikan terhadap Indonesia sebagai tanah air bersama. Oleh karena itu, kampanye nasionalisme tidak boleh hanya mengandalkan cara-cara konvensional, tetapi harus mampu beradaptasi dengan dinamika zaman.

Gerakan seperti pembagian bendera di Kalsel atau imbauan dari tokoh daerah seperti di Makassar adalah contoh awal yang baik. Namun, keberhasilan menjaga nasionalisme memerlukan konsistensi dan kolaborasi dari seluruh elemen bangsa—pemerintah, tokoh masyarakat, akademisi, pelaku seni, hingga influencer media sosial. Semua pihak memiliki peran untuk menjaga agar simbol negara tidak hanya dikenang saat upacara, tetapi benar-benar hidup dalam keseharian masyarakat.

Momentum menuju HUT RI ke-80 ini adalah waktu yang tepat untuk membangun kesadaran bersama. Nasionalisme bukan sekadar jargon, melainkan kekuatan yang mempersatukan bangsa dalam menghadapi tantangan global. Dalam era di mana batas antarnegara kian kabur akibat teknologi, mempertahankan simbol dan identitas nasional menjadi kunci agar Indonesia tidak kehilangan jati dirinya. Tren bendera bajak laut mungkin terlihat remeh, tetapi ia adalah tanda pergeseran yang harus segera direspons.

Pemerintah melalui berbagai kementerian, aparat keamanan, dan lembaga terkait terus menggencarkan kampanye edukatif yang mengangkat nilai-nilai sejarah dan makna bendera Merah Putih. Edukasi ini bisa dimasukkan ke dalam kurikulum sekolah, program televisi, hingga platform digital populer. Menghidupkan nasionalisme bukan berarti menolak pengaruh global, melainkan menempatkan pengaruh tersebut dalam kerangka identitas Indonesia yang kuat.

Bendera Merah Putih telah menjadi saksi sejarah perjuangan bangsa dari masa penjajahan hingga kemerdekaan. Setiap helai kainnya merekam cerita tentang darah dan air mata para pejuang yang mempertaruhkan nyawa demi kemerdekaan. Oleh karena itu, menjaga kehormatan bendera adalah menjaga kehormatan bangsa. Menggantinya dengan simbol lain, apalagi yang tidak memiliki keterkaitan dengan sejarah dan perjuangan Indonesia, sama saja dengan mengabaikan pengorbanan para pahlawan.

Menghadapi tren yang menggeser simbol nasional, penguatan nasionalisme harus menjadi gerakan bersama yang dilakukan dengan kesadaran, kreativitas, dan kebanggaan. Merah Putih harus kembali hadir sebagai identitas yang membanggakan di tengah derasnya arus budaya global. Dari ruang kelas hingga ruang digital, dari upacara bendera hingga festival musik, simbol kebangsaan ini harus selalu menjadi bagian dari kehidupan berbangsa. Dengan begitu, generasi masa depan tidak hanya mewarisi Merah Putih sebagai kain, tetapi sebagai jiwa dan semangat Indonesia yang sejati.

)* penulis merupakan pemerhati sosial

Oleh: Puteri Wulandari*

Bulan Agustus adalah bulan yang istimewa bagi seluruh rakyat Indonesia. Inilah saat di mana semangat kemerdekaan menggelora, bendera Merah Putih berkibar di setiap sudut negeri, dan ingatan akan perjuangan para pahlawan kembali dihidupkan. Setiap helai kain merah dan putih bukan sekadar simbol, tetapi penjelmaan harga diri, persatuan, dan kedaulatan bangsa. Karena itu, di momen sakral ini, tidak ada simbol lain yang pantas menggeser atau berdiri sejajar dengan Sang Saka. Bendera bajak laut, meskipun populer di dunia hiburan, jelas tidak cocok mewarnai bulan kemerdekaan.

Fenomena pengibaran bendera One Piece yang ramai di ruang publik dan media sosial belakangan ini memicu perdebatan. Sebagian menganggapnya bentuk kreativitas, sebagian lain melihatnya sebagai isyarat lunturnya rasa nasionalisme. Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto tidak mempermasalahkan pengibaran bendera tersebut selama tidak dibenturkan dengan Merah Putih. Kreativitas boleh saja, namun bulan kemerdekaan menuntut penghormatan penuh kepada simbol negara.

Kesakralan Merah Putih lahir dari pengorbanan. Ia berkibar di tengah hujan peluru, menyatukan perjuangan rakyat dari berbagai suku dan daerah, dan menjadi saksi lahirnya Indonesia merdeka. Menggantinya, apalagi di momen peringatan kemerdekaan, berarti mengaburkan sejarah perjuangan itu sendiri. Bulan Agustus seharusnya menjadi ajang untuk menguatkan persatuan, bukan memamerkan simbol yang tak memiliki kaitan dengan perjalanan bangsa.

Sekretaris Fraksi PKS MPR RI, Johan Rosihan, mengingatkan bahwa budaya global boleh dinikmati, tetapi tidak untuk menggantikan simbol nasional. Tantangan kita saat ini adalah membuat generasi muda bangga pada Merah Putih dengan cara yang relevan dengan dunia mereka. Simbol negara ini harus hadir bukan hanya di tiang-tiang upacara, tetapi juga di ruang kreatif seperti konten digital, musik, seni, dan media sosial yang mereka nikmati setiap hari.

Propaganda positif menjaga Merah Putih tidak dimaksudkan membatasi kreativitas, tetapi membangun identitas yang kokoh di tengah derasnya arus globalisasi. Pemerintah, tokoh masyarakat, dan pelaku seni bisa memadukan semangat nasionalisme dengan tren modern. Merah Putih dapat diangkat dalam desain busana, mural, hingga karya digital yang memikat, sehingga kebanggaan nasional tumbuh alami dan tak terasa dipaksakan.

Di berbagai daerah, semangat ini sudah mulai ditunjukkan. Di Kalimantan Selatan, Kapolda Irjen Pol Rosyanto Yudha Hermawan bersama Gubernur dan Forkopimda membagikan 15.000 bendera Merah Putih kepada masyarakat. Kepala Badan Kesbangpol Makassar, Fatur Rahim, juga mengajak warga menjadikan Agustus sebagai bulan cinta tanah air dengan mengibarkan bendera di rumah dan lingkungan masing-masing. Gerakan ini adalah contoh nyata bagaimana pesan kebangsaan dapat disampaikan secara positif dan menggerakkan.

Bulan kemerdekaan adalah panggung besar bagi rakyat Indonesia untuk menunjukkan persatuan. Kita boleh berbeda selera musik, film, atau hobi, tetapi di atas semua perbedaan itu, kita hanya memiliki satu bendera yang menyatukan: Merah Putih. Bendera bajak laut mungkin cocok untuk acara komunitas atau cosplay, tetapi tidak pantas menjadi warna dominan dalam perayaan kemerdekaan.

Merah Putih adalah identitas dan harga diri bangsa. Mengibarkannya di bulan Agustus bukan sekadar kewajiban, melainkan pernyataan kepada dunia bahwa Indonesia adalah bangsa yang kuat dan bersatu. Di tengah tantangan global yang membuat batas negara semakin kabur, mempertahankan simbol nasional adalah bagian dari mempertahankan jati diri.

Peringatan HUT ke-80 RI ini adalah momentum untuk menghidupkan kembali semangat nasionalisme yang mengakar. Mari jadikan bulan ini sebagai ajang mengangkat Merah Putih ke puncak tiang tertinggi di rumah, sekolah, kantor, dan setiap sudut negeri. Jangan biarkan simbol asing—betapapun populernya—mengaburkan makna perjuangan yang telah diperjuangkan dengan darah dan air mata.

Bulan kemerdekaan adalah saat yang tepat untuk menegaskan bahwa di atas segala perbedaan, Merah Putih adalah pemersatu. Bendera bajak laut, atau simbol populer lain, mungkin bisa menjadi bagian dari hiburan dan kreativitas, tetapi tidak pantas menjadi warna dominan di momen sakral ini. Indonesia telah berjuang terlalu keras untuk merdeka, dan kesakralan itu hanya bisa dijaga jika seluruh rakyatnya menempatkan Merah Putih di tempat yang paling terhormat di hati dan di puncak tiang tertinggi negeri ini.

Mengibarkan Merah Putih adalah bentuk penghormatan tertinggi kepada para pahlawan. Ia adalah simbol yang tak tergantikan, yang harus tetap hidup di hati setiap warga negara. Di bulan kemerdekaan, mari kita satukan tekad untuk menjaga kesakralan ini. Bendera bajak laut boleh menjadi bagian dari hiburan, tetapi Merah Putih adalah bagian dari jiwa bangsa. Dan jiwa bangsa tidak pernah layak digantikan.

*Penulis merupakan pemerhati sosial

Oleh: Maria Anisette Tabuni *)

Pemerintah menggelar pertemuan di Nabire, Papua Tengah, sebagai bagian dari upaya memperkuat pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di wilayah Papua. Kegiatan ini mempertemukan jajaran pemerintah pusat, pemerintah daerah, tokoh adat, tokoh agama, pemuda, serta perwakilan organisasi masyarakat untuk membahas program strategis yang mencakup sektor gizi, kesehatan, ekonomi desa, dan pemberdayaan kampung.

Mengusung semangat “Papua Bersatu, Indonesia Maju: Menuju Generasi Sehat, Ekonomi Mandiri, dan Kampung Terpadu”, kegiatan ini memperlihatkan bahwa arah pembangunan Papua tidak lepas dari dua fokus utama: peningkatan kualitas sumber daya manusia dan penguatan ekonomi lokal. Gubernur Papua Tengah, Meki Fritz Nawipa, menyampaikan bahwa percepatan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah menjadi prioritas utama, dengan langkah konkret seperti pembentukan Kelompok Kerja, penambahan titik dapur sehat, alokasi anggaran daerah, dan pemetaan sekolah penerima manfaat.

Program MBG tidak hanya menjadi intervensi gizi, tetapi juga penggerak ekonomi yang melibatkan petani, peternak, dan pelaku usaha lokal. Bahan pangan yang diserap dari masyarakat setempat memberi efek berantai pada perekonomian daerah, sementara manfaat langsungnya dirasakan oleh anak-anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, serta anak balita, termasuk yang mengalami stunting. Dengan pendekatan ini, pembangunan kesehatan dan perekonomian berjalan beriringan, menciptakan fondasi kuat bagi masa depan Papua.

Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, mengungkapkan bahwa Papua menjadi salah satu wilayah tercepat dalam realisasi MBG, dengan capaian signifikan di berbagai provinsi. Ia menekankan pentingnya penggunaan bahan baku lokal sebagai strategi mendorong ekonomi rakyat. Langkah ini memastikan bahwa setiap rupiah yang dialirkan ke Papua benar-benar menghidupkan aktivitas ekonomi masyarakat, sekaligus memperkuat kemandirian pangan daerah.

Pemerintah daerah tidak berhenti pada program gizi saja. Pemberian makanan tambahan, bantuan langsung tunai untuk balita, pemeriksaan kesehatan gratis, dan pengembangan Transformasi Ekonomi Kampung Terpadu (TEKAD) menjadi bukti bahwa pembangunan dirancang menyentuh berbagai aspek kehidupan. Sejak 2023, program TEKAD di Nabire dan Dogiyai telah menjadi model pemberdayaan masyarakat berbasis kampung, yang sejalan dengan visi pemerataan ekonomi di seluruh pelosok Papua.

Langkah strategis lainnya adalah pembentukan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di seluruh desa/kelurahan Papua Tengah, menjadikannya provinsi pertama di wilayah Papua yang mencapai 100 persen pembentukan koperasi tersebut. Menteri Koperasi, Budi Arie Setiadi, memberikan apresiasi atas capaian ini dan menilai KDMP sebagai pilar penting kemandirian desa. Koperasi ini diharapkan menjadi motor penggerak ekonomi yang bekerja dari desa untuk desa, memastikan manfaat pembangunan benar-benar dirasakan masyarakat.

Menteri Desa PDTT, Yandri Susanto, memperkuat pandangan ini dengan menekankan bahwa membangun Papua berarti membangun Indonesia. Dengan dana desa di Papua mencapai hampir Rp6,5 triliun per tahun, dan Papua Tengah menerima Rp1,089 triliun pada tahun ini, peluang menggerakkan perekonomian desa sangat besar. Program MBG, KDMP, dan TEKAD menjadi rangkaian kebijakan yang saling melengkapi untuk memperkuat pondasi ekonomi masyarakat, menciptakan kemandirian, dan memperkecil kesenjangan pembangunan.

Pendekatan terintegrasi ini juga mendapat dukungan kuat dari masyarakat adat. Kepala Suku Nabire, Melkisedek Rumawi, menilai kehadiran Badan Gizi Nasional membawa manfaat besar bagi generasi muda Papua. Ia melihat pemenuhan gizi sebagai langkah penting menyiapkan anak-anak adat agar tumbuh sehat, berpendidikan, dan kelak menjadi pemimpin bangsa. Dukungan ini disertai harapan agar setiap program benar-benar dijalankan dengan konsisten, diawasi bersama, dan memberi dampak nyata bagi rakyat.

Konsistensi dan keberlanjutan menjadi kata kunci keberhasilan pembangunan Papua. Pemerintah pusat dan daerah memahami bahwa kemajuan tidak dapat dicapai hanya dengan proyek sesaat, tetapi melalui kerja berkelanjutan yang melibatkan seluruh elemen masyarakat. Pendekatan partisipatif seperti yang ditunjukkan di Nabire menjadi model interaksi yang memperkuat rasa memiliki terhadap program pembangunan, sehingga masyarakat tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga bagian dari penggeraknya.

Selain manfaat ekonomi dan kesehatan, agenda pembangunan Papua juga berkontribusi pada stabilitas dan kedamaian wilayah. Dengan terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat, peluang terjadinya ketegangan sosial dapat diminimalkan. Hal ini sejalan dengan harapan tokoh-tokoh Papua agar kekerasan dihentikan, kehidupan sosial berjalan damai, dan masyarakat dapat beribadah, bersekolah, serta berusaha dengan aman.

Momentum pembangunan ini juga memiliki makna simbolis menjelang Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia. Kehadiran pemerintah di tengah masyarakat Papua, disertai program nyata yang menyentuh kebutuhan mereka, menjadi pengingat bahwa Papua adalah bagian integral dari Indonesia yang mendapat perhatian dan dukungan penuh. Semangat persatuan yang diusung dalam kegiatan di Nabire mencerminkan tekad bersama untuk membangun tanah Papua sebagai wilayah yang damai, sejahtera, dan setara dengan daerah lainnya.

Rangkaian pembangunan yang digelar di Nabire juga diikuti kegiatan serupa di Jayapura, Wamena, Merauke, Sorong, dan Manokwari. Di berbagai lokasi tersebut, pemerintah melaksanakan penyaluran bantuan sosial, pemeriksaan kesehatan gratis, serta peletakan batu pertama dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai langkah awal memperluas jangkauan program.

Kehadiran kegiatan di banyak titik ini menunjukkan bahwa upaya memperkuat gizi masyarakat, meningkatkan layanan kesehatan, dan mendorong kemandirian ekonomi desa dilakukan secara merata di seluruh wilayah Papua, sehingga manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh seluruh masyarakat.

*) Praktisi Pemberdayaan Masyarakat

Oleh: Loa Murib

Pemerintah terus menguatkan langkah strategis untuk mendorong kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Papua melalui program-program terintegrasi yang menyentuh langsung kebutuhan dasar warga, sekaligus membuka ruang bagi kemandirian ekonomi berbasis potensi lokal. Upaya ini terlihat jelas dalam pelaksanaan acara “Papua Bersatu, Indonesia Maju; Menuju Generasi Sehat, Ekonomi Mandiri dan Kampung Terpadu” di Kantor Gubernur Papua Tengah, Nabire, dan secara daring terhubung dengan titik-titik pelaksanaan di Jayapura, Wamena, Merauke, Sorong, dan Manokwari.

Acara tersebut menjadi momentum untuk menyatukan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, tokoh adat, tokoh agama, hingga masyarakat, dalam satu visi membangun Papua dari akar rumput. Kehadiran pejabat negara menunjukkan komitmen pemerintah pusat terhadap percepatan pembangunan di Papua.

Di Papua Tengah, pemerintah provinsi telah membentuk Kelompok Kerja Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diketuai langsung oleh Wakil Gubernur sebagai tindak lanjut program prioritas Presiden. Program ini diarahkan untuk meningkatkan kualitas gizi anak, ibu hamil, dan ibu menyusui, sekaligus menciptakan efek berantai bagi ekonomi lokal melalui pemberdayaan petani, ibu-ibu sebagai juru masak, dan tenaga pengemudi. Meskipun pelaksanaan MBG masih terkonsentrasi di Kabupaten Mimika karena kendala verifikasi penyedia dapur sehat, ketiadaan SPPG, dan situasi keamanan di beberapa wilayah, pemerintah daerah menunjukkan komitmen kuat untuk memperluas cakupan.

Selain MBG, Papua Tengah juga melaksanakan Program Pemberian Makanan Tambahan (PMT), Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk balita, intervensi kesehatan bagi ibu hamil dengan kekurangan energi kronis, serta layanan cek kesehatan gratis yang telah menjangkau ribuan warga. Di bidang pemberdayaan ekonomi, tercatat 1.045 dari 1.200 desa/kelurahan telah memiliki Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) berbadan hukum, sementara sisanya masih dalam proses legalisasi. Program Transformasi Ekonomi Kampung Terpadu (TEKAD) juga berjalan di Kabupaten Nabire dan Dogiyai, menyasar langsung potensi kampung dan memperkuat ekonomi desa.

Kementerian Koperasi dan UKM menegaskan bahwa KDMP bukan hanya wadah usaha, tetapi juga sarana memperkuat kepercayaan dan gotong royong antarwarga. Dengan memanfaatkan sentuhan lokal, koperasi diharapkan mampu mengelola hasil kebun, perikanan, dan potensi desa lainnya secara efisien, sehingga memberikan nilai tambah dan keuntungan maksimal bagi warga. Pemerintah pusat berkomitmen mendampingi dengan pelatihan, akses permodalan, dan kemitraan, namun keberhasilan sejati akan lahir dari tekad dan kemandirian masyarakat itu sendiri.

Menteri Desa dan PDT menekankan pentingnya membangun dari desa untuk pemerataan ekonomi dan pengentasan kemiskinan, terutama di tanah Papua yang kaya sumber daya alam. Papua memiliki hampir tujuh ribu kampung, dengan total alokasi dana desa sekitar Rp6,5 triliun setiap tahun, termasuk lebih dari Rp1 triliun untuk Papua Tengah. Dana ini menjadi instrumen vital dalam membiayai pembangunan infrastruktur dasar, pemberdayaan masyarakat, serta penguatan ekonomi desa. Dengan semangat kolaborasi, program ini diharapkan tidak hanya mengatasi kesenjangan, tetapi juga meneguhkan Papua sebagai bagian penting dan setara dalam pembangunan nasional.

Dari sisi ketahanan gizi, Badan Gizi Nasional mencatat Papua menjadi salah satu wilayah dengan perkembangan cepat dalam pembentukan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Hingga kini, terdapat 101 SPPG di Papua dari total target nasional, termasuk 14 unit di Papua Tengah. SPPG ini diharapkan hadir di setiap kampung, memanfaatkan bahan pangan lokal seperti ubi, pisang, ketela, dan ikan untuk memenuhi kebutuhan gizi anak sekolah, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan kesehatan, tetapi juga menggerakkan ekonomi lokal dengan melibatkan mama-mama Papua dalam proses pengolahan makanan bergizi.

Program ini menempatkan kemandirian masyarakat sebagai inti, di mana seluruh rantai pasok mulai dari produksi, distribusi, hingga konsumsi berasal dari potensi lokal. Dengan demikian, dana yang digelontorkan pemerintah akan berputar di daerah, menciptakan multiplier effect yang signifikan terhadap perekonomian setempat.

Keseluruhan upaya ini menunjukkan adanya sinergi kuat antara pemerintah pusat dan daerah dalam membangun Papua secara komprehensif. Pendekatan yang digunakan bukan sekadar top-down, melainkan memberdayakan masyarakat lokal sebagai pelaku utama. Mulai dari penguatan koperasi, pembangunan ekonomi desa, peningkatan layanan gizi, hingga penguatan infrastruktur sosial, semua diarahkan untuk menciptakan Papua yang sehat, mandiri, dan sejahtera.

Program strategis pemerintah di Papua ini sesungguhnya menjadi model pembangunan inklusif yang dapat direplikasi di daerah lain. Dengan menyatukan kekuatan sumber daya alam, modal sosial, dan dukungan kebijakan, Papua berpeluang besar mengejar ketertinggalan dan berdiri sejajar dengan wilayah lain di Indonesia. Lebih dari itu, keberhasilan ini akan menjadi bukti bahwa pembangunan yang berkeadilan dapat diwujudkan melalui kolaborasi, keberpihakan, dan komitmen yang konsisten.

Di tengah tantangan geografis, sosial, dan keamanan, kerja sama lintas sektor dan lintas wilayah menjadi kunci utama. Perjalanan menuju Papua yang maju dan sejahtera memang panjang, namun langkah yang diambil saat ini sudah berada di jalur yang tepat. Dengan kesinambungan program dan dukungan semua pihak, Papua bukan hanya akan menjadi kebanggaan Indonesia dari sisi kekayaan alamnya, tetapi juga dari kualitas hidup masyarakatnya.

*Penulis Adalah Mahasiswa Papua di Surabaya

Nabire – Pemerintah pusat menegaskan komitmen membangun Papua melalui berbagai program strategis, mulai dari Makan Bergizi Gratis (MBG), Cek Kesehatan Gratis (CKG), bantuan sosial, pembentukan Koperasi Desa (Kopdes), hingga pengembangan Ekonomi Kampung Terpadu. Langkah ini diiringi pertemuan tatap muka dengan kepala suku, tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, pemuda, dan organisasi kemasyarakatan di Nabire, Papua Tengah, Selasa (12/8).

Mengusung tema “Papua Bersatu, Indonesia Maju: Menuju Generasi Sehat, Ekonomi Mandiri, dan Kampung Terpadu”, kegiatan dihadiri langsung masyarakat Papua Tengah, sementara perwakilan dari lima provinsi lainnya di Tanah Papua mengikuti secara daring.

Sejumlah pejabat hadir, di antaranya Kepala BIN Jenderal TNI (Purn) M. Herindra, Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi, Menteri Desa PDTT Yandri Susanto, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana, dan Gubernur Papua Tengah Meki Fritz Nawipa.

Gubernur Meki memaparkan percepatan MBG di Papua Tengah melalui pembentukan Pokja yang diketuai Wakil Gubernur, penambahan titik dapur sehat, penyediaan anggaran daerah, dan pemetaan sekolah pelaksana.

“Kita ketahui bahwa pelaksanaan MBG memberikan dampak multi efek kepada semua elemen. Mulai dari penyediaan bahan makanan yang memberi dampak ekonomi bagi petani dan peternak, hingga peningkatan gizi anak, ibu menyusui, ibu hamil, dan anak stunting,” ujarnya.

Kepala BGN Dadan Hindayana menyebut Papua menjadi wilayah tercepat dalam realisasi MBG, yang telah mencapai 25 persen dari target. Ia menegaskan penggunaan bahan baku lokal sebagai strategi mendorong ekonomi masyarakat.

”Jadi kami berharap bahwa nanti banyak dana yang dialirkan oleh Badan Gizi ke wilayah Papua itu dibelanjakan untuk bahan baku yang berasal dari lokal, kemudian dimasak oleh mama-mama atau masyarakat lokal, dan kemudian nanti diberikan kepada ibu hamil, ibu menyusui, anak balita, dan seluruh anak sekolah mulai dari PAUD sampai anak SMK,” katanya.

Di sektor ekonomi desa, Papua Tengah menjadi provinsi pertama di Papua yang membentuk Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di seluruh desa/kelurahan. Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi mengapresiasi pencapaian tersebut.

“Saya mengapresiasi Papua Tengah menjadi provinsi pertama di wilayah Papua yang berhasil membentuk Kopdes Merah Putih di seluruh desa/kelurahan 100 persen,” ungkapnya.

Menteri Desa PDTT Yandri Susanto menekankan pentingnya membangun dari desa demi pemerataan ekonomi. Ia mencatat dana desa di Papua mencapai hampir Rp6,5 triliun per tahun, dengan Papua Tengah menerima Rp1,089 triliun pada 2025.

“Kalau makan siang bergizi berhasil, koperasi desa berhasil, itu yang menikmati kampung-kampung, desa-desa. Karena semua putaran uang ada di desa,” ujarnya.

Dukungan juga datang dari tokoh lokal. Kepala Suku Nabire, Melkisedek Rumawi, menilai kehadiran BGN membawa manfaat besar bagi masyarakat adat.

“Kehadiran Badan Gizi Nasional ini sangat baik khususnya bagi masyarakat adat, anak-anak adat yang dipersiapkan sebagai generasi muda untuk Indonesia,” ujarnya.

Selain di Nabire, rangkaian kegiatan juga berlangsung di Jayapura, Wamena, Merauke, Sorong, dan Manokwari, meliputi penyaluran bansos, pemeriksaan kesehatan gratis, dan peletakan batu pertama dapur MBG.

PAPUA TENGAH – Upaya pembangunan Papua kembali ditegaskan pemerintah melalui kegiatan terpadu di Nabire, Papua Tengah, Selasa (12/8). Kegiatan diikuti masyarakat lintas provinsi Papua secara langsung dan daring, memperkuat keterlibatan semua pihak dalam perencanaan pembangunan.

Acara ini dihadiri Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Jenderal TNI (Purn.) M. Herindra, Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi, Menteri Desa PDTT Yandri Susanto, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana, dan Gubernur Papua Tengah Meki Fritz Nawipa. Disertai penyaluran bansos, layanan kesehatan gratis, dan peletakan batu pertama dapur MBG di Nabire, Jayapura, Wamena, Merauke, Sorong, dan Manokwari.

Meki Fritz Nawipa menyebut MBG sebagai langkah strategis memperbaiki gizi dan ekonomi.

“Kami memandang MBG memiliki multiplier effect besar, mulai dari peningkatan pendapatan petani, pemberdayaan ibu-ibu sebagai juru masak, hingga peningkatan gizi anak,” ujar Meki Nawipa.

Dadan Hindayana mengungkapkan target pembangunan SPPG di seluruh kampung Papua.

“Kami berharap setiap kampung di Papua memiliki SPPG yang memanfaatkan potensi bahan baku lokal, dikelola oleh masyarakat setempat, sehingga perputaran ekonomi terjadi di wilayah sendiri,” tegas Dadan Hindayana.

Yandri Susanto memastikan dana desa menjadi instrumen pemerataan.
“Membangun kampung di Papua sejatinya membangun Indonesia. Pemerintah pusat tidak pernah memiliki niat untuk menganaktirikan Papua,” pungkas Yandri Susanto.

Budi Arie Setiadi optimistis koperasi menjadi penggerak ekonomi.
“Bayangkan setiap desa di Papua memiliki koperasi tangguh yang mengelola potensi lokal secara maksimal dan memberi manfaat langsung bagi warganya,” tambah Budi Arie Setiadi.

Program terpadu ini menjadi sinyal kuat bahwa Papua adalah prioritas pembangunan nasional.

PAPUA TENGAH – Papua digadang menjadi sentra pertumbuhan baru melalui rangkaian program strategis yang diluncurkan di Nabire, Papua Tengah, Selasa (12/8). Acara yang menghubungkan seluruh provinsi di Tanah Papua ini mempertemukan pejabat negara dengan masyarakat secara langsung dan virtual.

Hadir Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Jenderal TNI (Purn.) M. Herindra, Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi, Menteri Desa PDTT Yandri Susanto, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana, dan Gubernur Papua Tengah Meki Fritz Nawipa. Agenda dilengkapi penyaluran bantuan sosial, pemeriksaan kesehatan gratis, serta groundbreaking dapur MBG di enam titik, termasuk Nabire, Jayapura, Wamena, Merauke, Sorong, dan Manokwari.

Meki Fritz Nawipa menekankan pentingnya MBG dalam mendorong ekonomi lokal.
“Kami memandang MBG memiliki multiplier effect besar, mulai dari peningkatan pendapatan petani, pemberdayaan ibu-ibu sebagai juru masak, hingga peningkatan gizi anak,” ujar Meki Nawipa.

Dadan Hindayana memaparkan bahwa 101 SPPG sudah beroperasi di Papua.
“Kami berharap setiap kampung di Papua memiliki SPPG yang memanfaatkan potensi bahan baku lokal, dikelola oleh masyarakat setempat, sehingga perputaran ekonomi terjadi di wilayah sendiri,” tegas Dadan Hindayana.

Yandri Susanto memastikan prinsip pemerataan tetap dipegang.

“Membangun kampung di Papua sejatinya membangun Indonesia. Pemerintah pusat tidak pernah memiliki niat untuk menganaktirikan Papua,” pungkas Yandri Susanto.

Budi Arie Setiadi menyebut koperasi sebagai pilar utama kemandirian.

“Bayangkan setiap desa di Papua memiliki koperasi tangguh yang mengelola potensi lokal secara maksimal dan memberi manfaat langsung bagi warganya,” tambah Budi Arie Setiadi.

Dengan sinergi yang terbangun, Papua diproyeksikan menjadi pusat kemajuan baru yang mendorong pertumbuhan nasional secara merata.

PAPUA TENGAH – Kehadiran pejabat tinggi negara di Nabire, Papua Tengah, Selasa (12/8), menjadi momentum penting dalam memperkuat pemerataan pembangunan di Tanah Papua. Pertemuan tatap muka antara pemerintah dan masyarakat dihadiri tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, pemuda, serta perwakilan organisasi dari seluruh provinsi Papua melalui sambungan daring.

Mengusung tema Papua Bersatu, Indonesia Maju, acara tersebut dihadiri Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Jenderal TNI (Purn.) M. Herindra, Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi, Menteri Desa PDTT Yandri Susanto, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana, dan Gubernur Papua Tengah Meki Fritz Nawipa. Kegiatan juga dirangkai dengan penyaluran bantuan sosial, pemeriksaan kesehatan gratis, serta groundbreaking dapur MBG di enam titik: Nabire, Jayapura, Wamena, Merauke, Sorong, dan Manokwari.

Meki Fritz Nawipa menyebutkan, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) membawa dampak positif berantai bagi masyarakat.

“Kami memandang MBG memiliki multiplier effect besar, mulai dari peningkatan pendapatan petani, pemberdayaan ibu-ibu sebagai juru masak, hingga peningkatan gizi anak,” ujar Meki Nawipa.

Program TEKAD dan koperasi desa turut menjadi andalan dalam menggerakkan ekonomi lokal. Meki yakin kolaborasi pemerintah pusat dan daerah akan mempercepat kemandirian desa-desa di Papua.

Dadan Hindayana menegaskan, pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) terus digenjot.

“Kami berharap setiap kampung di Papua memiliki SPPG yang memanfaatkan potensi bahan baku lokal, dikelola oleh masyarakat setempat, sehingga perputaran ekonomi terjadi di wilayah sendiri,” tegas Dadan Hindayana.

Yandri Susanto memastikan pemerintah berkomitmen membangun Papua dengan prinsip pemerataan.

“Membangun kampung di Papua sejatinya membangun Indonesia. Pemerintah pusat tidak pernah memiliki niat untuk menganaktirikan Papua,” pungkas Yandri Susanto.

Budi Arie Setiadi menilai koperasi menjadi kunci kemandirian masyarakat.

“Bayangkan setiap desa di Papua memiliki koperasi tangguh yang mengelola potensi lokal secara maksimal dan memberi manfaat langsung bagi warganya,” tambah Budi Arie Setiadi.

Kegiatan di Nabire menjadi bukti nyata bahwa Papua memegang peran penting dalam masa depan Indonesia yang sejahtera.

Nabire – Pemerintah menegaskan komitmennya membangun Papua melalui berbagai program terpadu yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat, mulai dari peningkatan gizi, pemberdayaan ekonomi desa, hingga penguatan koperasi berbasis kearifan lokal. Hal ini mengemuka dalam acara “Papua Bersatu, Indonesia Maju; Menuju Generasi Sehat, Ekonomi Mandiri dan Kampung Terpadu” yang digelar di Kantor Gubernur Papua Tengah, Nabire, serta secara daring di lima provinsi Papua lainnya.

Gubernur Papua Tengah, Meki Fritz Nawipa, menyampaikan bahwa daerahnya terus mempercepat pelaksanaan program prioritas Presiden, khususnya Makan Bergizi Gratis (MBG) yang memiliki dampak ganda terhadap perekonomian dan kesehatan masyarakat. “MBG mampu meningkatkan pendapatan petani, memberdayakan ibu-ibu sebagai juru masak, menyerap tenaga pengemudi, serta memperbaiki gizi anak, ibu hamil, dan ibu menyusui,” ujarnya. Ia menambahkan, Papua Tengah juga menjalankan Program Makanan Tambahan, Bantuan Langsung Tunai bagi balita, hingga cek kesehatan gratis yang telah menjangkau ribuan warga.

Menteri Koperasi, Budi Arie Setiadi, menekankan peran strategis Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dalam mendorong kemandirian desa di Papua. “Koperasi bukan sekadar wadah usaha, tetapi tempat membangun kepercayaan dan kerja sama. Dengan dukungan tokoh adat, tokoh agama, dan seluruh masyarakat, KDMP akan menjadi kekuatan nyata,” katanya. Ia optimistis Nabire dapat menjadi contoh keberhasilan koperasi tangguh yang mengelola potensi lokal secara maksimal.

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Yandri Susanto, menggarisbawahi pentingnya membangun Papua dari kampung sebagai wujud pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. “Papua adalah kebanggaan kita semua. Membangun kampung di Papua berarti membangun Indonesia,” tegasnya. Ia mengungkapkan, dana desa untuk Papua mencapai hampir Rp6,5 triliun per tahun, dengan Papua Tengah mendapatkan porsi Rp1,089 triliun pada 2025. Program Transformasi Ekonomi Kampung Terpadu (TEKAD) pun menjadi salah satu instrumen untuk memperkuat perekonomian desa.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dr. Dadan Hindayana, memaparkan perkembangan pembentukan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Papua yang telah mencapai 25 persen dari target nasional. “Kami ingin setiap kampung di Papua memiliki SPPG yang dikelola warga lokal dengan memanfaatkan bahan baku setempat, sehingga manfaat ekonominya langsung dirasakan masyarakat,” jelasnya. Ia menekankan bahwa pengelolaan berbasis potensi lokal akan membuat program lebih berkelanjutan sekaligus menghidupkan ekonomi desa.

Melalui sinergi pemerintah pusat, daerah, tokoh adat, dan masyarakat, berbagai program ini diharapkan mampu mempercepat terwujudnya Papua yang sehat, mandiri, dan sejahtera. Pemerintah memastikan bahwa tanah Papua akan terus menjadi prioritas pembangunan nasional. ()

Oleh: Cahyo Widjaya

Dalam berbagai kesempatan, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa cita-cita kemakmuran Indonesia tidak boleh hanya dinikmati oleh segelintir orang. Pesan ini kembali ia sampaikan kepada para pengusaha, khususnya mereka yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri (Kadin), dengan penekanan bahwa kesejahteraan rakyat adalah fondasi utama bagi stabilitas dan kemajuan bangsa.

Presiden melihat bahwa kesenjangan ekonomi yang terlalu lebar akan menjadi sumber masalah sosial yang membahayakan semua pihak. Ia mengingatkan bahwa kehidupan bernegara tidak akan berjalan baik jika hanya sebagian kelompok yang makmur sementara banyak rakyat masih hidup dalam kesulitan. Kondisi tersebut, menurutnya, bagaikan bom waktu sosial yang dapat meledak sewaktu-waktu jika dibiarkan.

Pandangan ini mencerminkan kesadaran bahwa kemajuan ekonomi bukan sekadar angka di atas kertas, melainkan kondisi nyata yang dirasakan masyarakat di semua lapisan. Presiden menilai, ketika rakyat sejahtera, perekonomian nasional akan bergerak lebih dinamis karena daya beli meningkat dan pasar berkembang. Oleh sebab itu, ia menegaskan bahwa tugas pemerintah adalah membantu yang kecil, usaha mikro, dan mereka yang tertinggal, agar dapat ikut menikmati manfaat pembangunan.

Berbagai program prioritas yang digulirkan pemerintah mencerminkan komitmen ini. Mulai dari Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk anak sekolah, pembangunan tiga juta rumah, pembentukan koperasi Merah Putih di desa dan kelurahan, layanan kesehatan gratis, perlindungan pekerja migran, hingga pembangunan pedesaan dan percepatan sektor pertanian. Semua program ini dirancang untuk mendorong pemerataan, mengurangi kemiskinan, dan memperluas kesempatan ekonomi bagi semua.

Menariknya, pemerintah juga menggarap terobosan yang menggabungkan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Salah satunya adalah pemasangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di setiap desa dengan konsep dual-use. Lahan di bawah panel surya akan dimanfaatkan untuk budidaya ikan dan hortikultura, sehingga selain menyediakan energi bersih, program ini juga menambah sumber penghasilan bagi masyarakat desa.

Ajakan Presiden kepada dunia usaha tidak berhenti pada dukungan terhadap program-program tersebut. Ia mendorong agar pengusaha memiliki visi kebangsaan yang kuat, bekerja dalam semangat kolaborasi, dan memandang diri sebagai bagian dari upaya besar membangun Indonesia. Dalam pandangannya, pengusaha yang berjiwa patriot bukan hanya mencari keuntungan, tetapi juga memikirkan dampak sosial dari setiap langkah bisnis yang diambil.

Dukungan terhadap gagasan ini datang dari Wakil Ketua Umum Kadin bidang kepatuhan dan etika bisnis, Haryara Tambunan, yang menyampaikan kesiapan Kadin untuk bersinergi dengan pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat. Ia menilai bahwa kolaborasi antara sektor publik dan swasta akan membawa manfaat besar bagi pencapaian visi dan misi Asta Cita Presiden. Menurutnya, dunia usaha harus siap bekerja sama dengan siapa pun, termasuk pelaku usaha kecil dan menengah, selama sesuai dengan aturan yang berlaku.

Dari perspektif pembangunan nasional, kolaborasi lintas sektor ini adalah kunci. Pemerintah memiliki kewenangan dan arah kebijakan, dunia usaha memiliki modal, jaringan, dan teknologi, sementara masyarakat memiliki kreativitas dan tenaga kerja. Jika ketiganya bergerak bersama, percepatan pembangunan dan pemerataan kesejahteraan akan menjadi lebih mungkin tercapai.

Namun, kolaborasi ini membutuhkan perubahan paradigma. Dunia usaha perlu melihat keuntungan jangka panjang yang muncul dari masyarakat yang sejahtera—dari pasar yang lebih luas, tenaga kerja yang lebih terampil, hingga stabilitas sosial yang lebih terjaga. Pemerintah, di sisi lain, harus memastikan kebijakan dan regulasi yang mendorong iklim usaha sehat dan adil, sehingga kolaborasi dapat berjalan tanpa hambatan.

Ajakan Presiden untuk bekerja dalam semangat Indonesia Incorporated merupakan gagasan bahwa pembangunan adalah proyek kolektif, bukan milik satu pihak. Di tengah tantangan global seperti ketidakpastian ekonomi, perubahan iklim, dan persaingan internasional, kekuatan terbesar Indonesia justru terletak pada kemampuannya untuk bersatu.

Masyarakat pun memiliki peran yang tidak kalah penting. Dukungan terhadap program-program pemerintah dan inisiatif dunia usaha harus diwujudkan dalam bentuk partisipasi aktif, mulai dari menjaga hasil pembangunan, memanfaatkan fasilitas publik dengan bijak, hingga mengembangkan potensi lokal. Tanpa dukungan dari akar rumput, program sebesar apa pun akan sulit memberikan dampak maksimal.

Kesadaran bahwa memajukan rakyat adalah panggilan bersama perlu terus ditanamkan. Kemajuan yang berkelanjutan hanya akan terwujud jika setiap komponen bangsa merasa memiliki tanggung jawab yang sama. Dalam konteks ini, pertemuan antara Presiden dan para pengusaha bukan sekadar acara formal, tetapi momentum untuk memperkuat komitmen kolektif tersebut.

Di era saat ini, tantangan pembangunan tidak lagi bisa dihadapi secara sektoral. Persoalan kemiskinan, kesenjangan, dan keterbelakangan desa membutuhkan solusi terpadu yang melibatkan pemerintah, swasta, dan masyarakat. Kolaborasi seperti ini bukan hanya memungkinkan, tetapi menjadi satu-satunya jalan untuk memastikan bahwa kemajuan tidak meninggalkan siapa pun di belakang.

Dengan semangat gotong royong yang telah lama menjadi ciri bangsa, ajakan pemerintah ini seharusnya menjadi panggilan bagi semua pihak untuk ikut bergerak. Membangun Indonesia yang adil dan makmur bukan tugas satu kelompok saja, tetapi tugas bersama. Dan ketika semua tangan terulur untuk bekerja demi kepentingan rakyat, barulah cita-cita besar bangsa dapat benar-benar diwujudkan.

Peneliti Ekonomi Kerakyatan – Institut Ekonomi Nusantara