JAKARTA – Di tengah bayang-bayang ketidakpastian ekonomi global dan eskalasi ketegangan geopolitik internasional, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto berhasil membuktikan bahwa kedaulatan negara sejatinya bermula dari kedaulatan di atas meja makan. Keberhasilan strategis Indonesia dalam mencapai swasembada pangan kini bukan sekadar deretan angka pencapaian, melainkan menjelma menjadi tameng sekaligus modal utama kemerdekaan bangsa untuk berdiri tegak menghadapi gejolak dunia.

Di tengah ancaman krisis pangan global akibat konflik internasional, pemerintah Indonesia berhasil mencetak rekor surplus pertanian melalui langkah cepat dan kebijakan pro-petani, seperti pemangkasan regulasi, jaminan penyerapan panen, dan kelancaran distribusi pupuk. Berdasarkan data BPS, keberhasilan dalam mengamankan pasokan pangan ini sukses menjadikan sektor pertanian sebagai penggerak utama ekonomi, yang dibuktikan dengan capaian PDB impresif serta rekor Nilai Tukar Petani (NTP) tertinggi sepanjang sejarah.

Menyikapi keberhasilan luar biasa ini, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa ketahanan pangan merupakan fondasi paling esensial dalam pembangunan peradaban dan pertahanan kekuatan suatu negara.

“Paling dasar, Anda sudah tahu kalau saya bicara udah berapa puluh tahun pasti saya bicara masalah pangan, masalah perut. Karena ini pelajaran ribuan tahun sejarah. Alhamdulillah kita sudah capai dalam waktu yang singkat ketahanan pangan, swasembada pangan,” ujar Presiden Prabowo.

Presiden Prabowo menekankan bahwa kepastian dan kemandirian dalam pemenuhan pangan domestik akan memberikan kekuatan moril serta stabilitas nasional yang kokoh di tengah krisis dunia yang semakin tidak menentu.

“Ini yang membuat kita percaya diri, confident. Apapun terjadi, kita yakin, kita bisa jamin makan untuk bangsa Indonesia,” tegasnya.

Sejalan dengan visi besar tersebut, Kementerian Pertanian terus bergerak memacu produktivitas dari hulu ke hilir. Akselerasi program strategis terus digenjot dengan komitmen penuh untuk menjawab instruksi percepatan target yang diberikan langsung oleh Kepala Negara demi kesejahteraan rakyat.

“Bapak Presiden Prabowo menargetkan swasembada dalam empat tahun, kemudian menjadi tiga tahun, setelah itu dua tahun, dan terakhir target dalam satu tahun,” tutur Amran.

Keberhasilan Indonesia membalikkan keadaan menjadi negara yang berdaulat atas pangannya sendiri diakui merupakan hasil orkestrasi apik dari pemerintah yang senantiasa merangkul seluruh elemen masyarakat dan pemangku kepentingan.

“Ini bukan kerja satu orang. Ini kerja kita semua. Ada Kementerian Pertanian, Bulog, Badan Pangan Nasional, Pupuk Indonesia, Komisi Informasi, TNI, Polri, Kejaksaan, BUMN, serta penyuluh lapangan, juga para petugas lapangan, dan utamanya ini hasil kerja para petani kita,” ungkapnya.

Keberhasilan capaian swasembada pangan ini menjadi bukti nyata dan tak terbantahkan bahwa di bawah kepemimpinan yang tangguh dan bervisi jauh ke depan, Indonesia tidak hanya sekadar bertahan dari badai krisis global, tetapi juga bangkit menjadi kekuatan ekonomi yang berdikari. Melalui dedikasi dan kerja keras pemerintah yang secara konsisten membela kesejahteraan petani serta menjaga ketahanan nasional, Indonesia kini melangkah semakin mantap menyongsong masa depan bangsa yang berdaulat, adil, makmur, dan sangat dihormati di mata dunia.*

Oleh Yulia Rahmi )*

Kemerdekaan sebuah bangsa tidak hanya diukur dari kemampuan menjaga kedaulatan wilayah atau memperkuat posisi diplomasi di panggung internasional. Kemerdekaan yang sesungguhnya juga tercermin dari kemampuan sebuah negara memenuhi kebutuhan dasar rakyatnya secara mandiri, terutama kebutuhan pangan. Indonesia sebagai negara agraris dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah, swasembada pangan bukan sekadar target pembangunan sektor pertanian, melainkan simbol kedaulatan nasional yang menentukan keberlanjutan kehidupan bangsa.

Pandangan tersebut semakin relevan di tengah dinamika global yang terus berubah. Konflik geopolitik di berbagai kawasan dunia, perubahan iklim, gangguan rantai pasok internasional, hingga fluktuasi harga pangan dan energi telah menunjukkan bahwa ketergantungan terhadap impor pangan menyimpan risiko yang sangat besar. Banyak negara yang selama ini bergantung pada pasokan luar negeri harus menghadapi kelangkaan bahan pangan maupun lonjakan harga yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat. Situasi tersebut menjadi pengingat bahwa ketahanan pangan bukan lagi sekadar isu pertanian, melainkan bagian dari strategi pertahanan nasional, stabilitas ekonomi, dan keamanan sosial.

Presiden Prabowo Subianto menempatkan ketahanan pangan sebagai fondasi utama pembangunan nasional. Menurut Presiden Prabowo, pembangunan bangsa harus dimulai dari penguatan ekonomi yang berpijak pada kemampuan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, terutama pangan. Ketika kebutuhan paling mendasar masyarakat dapat dipenuhi, pembangunan di sektor lain akan memiliki landasan yang jauh lebih kokoh.

Presiden Prabowo Subianto menyampaikan bahwa Indonesia telah menunjukkan kemajuan signifikan dalam mewujudkan ketahanan pangan dalam waktu yang relatif singkat. Keberhasilan tersebut menjadi modal penting dalam membangun rasa percaya diri bangsa untuk menghadapi berbagai tantangan global. Kemampuan menjamin ketersediaan pangan bagi seluruh rakyat memberikan kepastian bahwa Indonesia memiliki daya tahan yang lebih kuat ketika dunia menghadapi gejolak ekonomi maupun politik internasional.

Keberhasilan menuju swasembada pangan tentu tidak hadir secara instan. Dibutuhkan kebijakan yang terintegrasi, konsistensi pelaksanaan di lapangan, serta sinergi seluruh pemangku kepentingan. Pemerintah tidak hanya berfokus pada peningkatan produksi, tetapi juga membangun sistem pangan yang lebih efisien, berkelanjutan, dan mampu menjawab tantangan masa depan. Langkah tersebut mencerminkan perubahan paradigma bahwa ketahanan pangan harus dibangun dari hulu hingga hilir, mulai dari penyediaan lahan, peningkatan produktivitas, distribusi hasil pertanian, hingga perlindungan terhadap kesejahteraan petani.

Dukungan terhadap agenda tersebut juga datang dari kalangan dunia usaha. Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia, Anindya Novyan Bakrie, memandang penguatan sektor pangan sebagai salah satu prioritas utama yang terus ditekankan pemerintah dalam upaya mewujudkan kemandirian pangan nasional. Keterlibatan dunia usaha menjadi elemen penting karena pembangunan pertanian modern memerlukan investasi, inovasi teknologi, penguatan rantai pasok, serta pengembangan industri pengolahan hasil pertanian. Sinergi antara pemerintah dan sektor swasta akan mempercepat terciptanya ekosistem pangan yang lebih produktif sekaligus meningkatkan nilai tambah komoditas pertanian Indonesia.

Di sisi lain, Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Nasional Himpunan Kerukunan Tani Indonesia sekaligus Kepala Balai Karantina Indonesia, Abdul Kadir Karding, menilai bahwa sektor pertanian kini menjadi salah satu prioritas utama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, kondisi tersebut merupakan momentum yang harus dimanfaatkan untuk memperkuat kesejahteraan petani melalui berbagai kebijakan yang berpihak kepada mereka. Perhatian pemerintah terhadap sektor pertanian membuka peluang besar bagi organisasi petani untuk berperan lebih aktif dalam mendampingi masyarakat tani sekaligus mengawal implementasi berbagai program strategis di lapangan.

Berbagai strategi yang telah disiapkan pemerintah menunjukkan keseriusan dalam mempercepat tercapainya swasembada pangan. Program pembukaan sawah baru menjadi langkah penting untuk memperluas kapasitas produksi nasional. Revitalisasi jaringan irigasi juga akan meningkatkan efisiensi pengelolaan air sehingga produktivitas lahan dapat terus ditingkatkan. Penyediaan benih unggul, modernisasi alat dan mesin pertanian, serta penyederhanaan tata kelola distribusi pupuk bersubsidi juga menjadi bagian dari upaya menciptakan sistem produksi pertanian yang lebih efektif dan tepat sasaran. Keseluruhan program tersebut saling melengkapi dalam membangun fondasi pertanian nasional yang semakin tangguh.

Namun demikian, organisasi masyarakat, akademisi, dunia usaha, hingga pemerintah daerah juga memiliki tanggung jawab yang sama dalam memastikan berbagai program tersebut berjalan efektif. Pendampingan kepada petani harus dilakukan secara berkelanjutan agar inovasi teknologi benar-benar diterapkan di lapangan. Demikian pula peningkatan kualitas sumber daya manusia pertanian menjadi faktor penting untuk menghadapi tantangan regenerasi petani.

Swasembada pangan bukan sekadar pencapaian statistik, tetapi juga cerminan kemampuan bangsa menjaga martabat dan kedaulatannya di tengah dunia yang semakin kompetitif dan tidak menentu. Ketika Indonesia mampu memenuhi kebutuhan pangan rakyatnya sendiri, bangsa ini tidak hanya memperkuat ketahanan ekonomi, tetapi juga mempertegas kemerdekaan yang sesungguhnya. Kemerdekaan yang tidak bergantung pada belas kasihan negara lain, kemerdekaan yang lahir dari kerja keras petani, keberpihakan kebijakan, dan kolaborasi seluruh elemen bangsa. Oleh karena itu, menjaga momentum menuju swasembada pangan harus menjadi komitmen bersama, karena di sanalah terletak wujud kemerdekaan sekaligus fondasi bagi Indonesia yang semakin berdaulat, maju, dan sejahtera.

)* penulis merupakan pengamat kebijakan pangan

*) Oleh : Gavin Asadit

Peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Republik Indonesia menjadi momentum untuk menegaskan bahwa kedaulatan bangsa tidak hanya diukur dari kekuatan pertahanan atau pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari kemampuan memenuhi kebutuhan pangan rakyat secara mandiri. Berbagai kebijakan yang dijalankan menunjukkan komitmen kuat menjadikan sektor pangan sebagai fondasi ketahanan nasional sekaligus simbol kepercayaan diri Indonesia dalam menghadapi tantangan global.

Presiden Prabowo Subianto mengatakan kedaulatan pangan sebagai salah satu agenda strategis yang menentukan masa depan Indonesia. Komitmen tersebut tercermin melalui berbagai langkah nyata dalam memperkuat sektor pangan, termasuk pelibatan seluruh elemen bangsa untuk mewujudkan swasembada pangan sebagai fondasi stabilitas nasional sekaligus memperkuat kepercayaan diri Indonesia dalam menghadapi dinamika global.

Memasuki usia ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, pembangunan sektor pangan tidak lagi hanya berorientasi pada peningkatan hasil produksi. Kebijakan yang dijalankan juga diarahkan untuk membangun sistem pangan nasional yang kuat dari hulu hingga hilir. Melalui penguatan produksi, modernisasi pertanian, pemanfaatan teknologi, serta hilirisasi komoditas, Indonesia berupaya menciptakan nilai tambah yang mampu meningkatkan kesejahteraan petani sekaligus memperkuat daya saing ekonomi nasional. Pendekatan tersebut menjadi bukti bahwa pembangunan pangan telah menjadi bagian dari strategi besar menuju Indonesia yang semakin mandiri.

Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi mengatakan perhatian Presiden RI Prabowo Subianto terhadap sektor pangan menunjukkan keseriusan dalam membangun ketahanan nasional secara menyeluruh. Pembangunan pangan dilakukan mulai dari peningkatan produktivitas hingga penguatan hilirisasi sehingga setiap hasil pertanian mampu memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar. Menurutnya, ketahanan pangan merupakan fondasi penting bagi kemandirian bangsa sehingga seluruh komponen negara bergerak bersama untuk mendukung agenda strategis tersebut.

Kolaborasi nasional menjadi salah satu kekuatan utama dalam mewujudkan target swasembada pangan. Seluruh matra Tentara Nasional Indonesia dilibatkan sesuai kompetensi masing-masing untuk mempercepat peningkatan produksi komoditas strategis. TNI Angkatan Darat memfokuskan pendampingan pada budidaya padi dan jagung, TNI Angkatan Laut mengembangkan komoditas kedelai, sedangkan TNI Angkatan Udara mengoptimalkan pengembangan tebu sebagai bahan baku gula sekaligus bioenergi. Sinergi tersebut menunjukkan bahwa pembangunan pangan merupakan tanggung jawab bersama yang melibatkan seluruh potensi bangsa.

Hasil pendampingan yang dilakukan memberikan kontribusi signifikan terhadap pencapaian target nasional. Sepanjang Januari hingga Juni 2026, TNI Angkatan Darat telah mendampingi sekitar 6,26 juta hektare lahan padi dengan estimasi produksi mencapai 19,2 juta ton beras atau sekitar 55,24 persen dari target produksi beras nasional tahun 2026. Capaian tersebut menjadi gambaran nyata bahwa kolaborasi antara negara dan para petani mampu memperkuat fondasi kedaulatan pangan Indonesia.

Kontribusi positif juga datang dari TNI Angkatan Laut yang mendampingi pengembangan kedelai di lahan seluas 2.432 hektare dengan potensi produksi mencapai 3.676 ton. Sementara itu, TNI Angkatan Udara mengawal pengembangan 236.048 hektare lahan tebu yang diproyeksikan menghasilkan sekitar 18,386 juta ton tebu atau setara 1,36 juta ton gula. Jumlah tersebut diperkirakan mampu memenuhi sekitar 45,05 persen target produksi gula nasional tahun ini. Capaian tersebut memperlihatkan semakin kuatnya kapasitas nasional dalam memenuhi kebutuhan pangan strategis secara mandiri.

Menurut Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, keterlibatan TNI dalam program ketahanan pangan merupakan bagian dari strategi nasional untuk mengoptimalkan seluruh sumber daya yang dimiliki bangsa. Kolaborasi antara kementerian, pemerintah daerah, BUMN, akademisi, dunia usaha, serta para petani menjadi modal penting dalam mempercepat terwujudnya swasembada pangan. Sinergi tersebut memperlihatkan bahwa pembangunan pangan hanya dapat berhasil apabila seluruh elemen bangsa bergerak dalam satu tujuan yang sama.

Selain menghasilkan gula konsumsi, kawasan tersebut juga mengembangkan industri pengolahan tebu menjadi bioetanol sebagai sumber energi terbarukan, pupuk organik, serta berbagai produk turunan bernilai tambah. Pengembangan berbasis hilirisasi ini tidak hanya memperkuat ketahanan pangan, tetapi juga mendukung ketahanan energi nasional sekaligus menciptakan manfaat ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat.

Hilirisasi komoditas pertanian menjadi langkah penting dalam meningkatkan nilai tambah hasil produksi nasional. Pendekatan ini membuka peluang investasi baru, menciptakan lapangan kerja, memperkuat industri pengolahan, serta meningkatkan pendapatan petani melalui diversifikasi produk. Dengan demikian, sektor pangan tidak hanya menjadi penyangga kebutuhan masyarakat, tetapi juga menjadi salah satu penggerak utama pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Memasuki usia ke-81 kemerdekaan, keberhasilan memperkuat sektor pangan menjadi simbol kedaulatan sekaligus kepercayaan diri nasional. Kemampuan memenuhi kebutuhan pangan melalui kekuatan sendiri mencerminkan semakin kokohnya fondasi bangsa dalam menghadapi tantangan global. Dengan penguatan produksi, hilirisasi, pemanfaatan teknologi, dan kolaborasi seluruh elemen bangsa sebagaimana diarahkan Presiden RI Prabowo Subianto, Indonesia optimistis mampu mewujudkan swasembada pangan yang berkelanjutan serta menjadikan pangan sebagai simbol kedaulatan dan kepercayaan diri nasional pada usia ke-81 kemerdekaan.

)* Penulis adalah Pemerhati Masalah Sosial dan Kemasyarakatan