Jakarta – Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris, menilai langkah pemerintah melakukan pembenahan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan kebijakan yang tepat untuk memastikan program prioritas Presiden Prabowo Subianto berjalan semakin efektif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Pemerintah terus melakukan evaluasi dan penyempurnaan agar pelaksanaannya dapat berjalan optimal dari sisi perencanaan, distribusi, pengawasan, hingga kualitas makanan yang diberikan kepada penerima manfaat.

“Kami menyambut baik berbagai langkah pembenahan yang diumumkan Kepala BGN, khususnya kebijakan moratorium pembangunan dapur SPPG baru, refocusing penerima manfaat, serta pergeseran fokus dari kuantitas menjadi kualitas MBG,” ujar Charles kepada wartawan.

Menurut Charles, perubahan arah kebijakan tersebut merupakan langkah yang selama ini dinantikan berbagai pihak.

Dengan menitikberatkan perhatian pada kualitas layanan, pemerintah dapat memastikan program berjalan lebih efektif sekaligus memberikan dampak yang lebih besar terhadap perbaikan status gizi masyarakat.

“Fokus baru kebijakan ini adalah yang selama ini kami tunggu untuk memastikan program berjalan lebih efektif, efisien, dan memberikan dampak nyata terhadap perbaikan status gizi masyarakat,” katanya.

Ia menjelaskan bahwa kebijakan moratorium pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG baru perlu dimanfaatkan sebagai momentum evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program yang telah berjalan.

“Moratorium pembangunan dapur baru patut didukung sebagai kesempatan bagi BGN untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola program, memperbaiki SOP, meningkatkan kualitas SDM, serta memastikan seluruh dapur yang telah beroperasi memenuhi standar keamanan pangan dan kualitas gizi yang ditetapkan,” kata Charles.

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Yahya Zaini juga menekankan pentingnya pembenahan menyeluruh terhadap tata kelola, pengawasan, dan koordinasi lintas sektor dalam pelaksanaan MBG. Menurutnya, penggunaan anggaran yang efektif dan akuntabel harus menjadi perhatian utama kepemimpinan baru Badan Gizi Nasional (BGN).

“Ada tiga hal yang perlu mendapat perhatian Kepala BGN yang baru. Pertama, perbaikan tata kelola yang berkaitan dengan penggunaan anggaran serta sistem pengelolaan program MBG,” ujar Yahya.

Selain tata kelola, penguatan pengawasan juga dinilai sangat penting untuk memastikan seluruh standar operasional dilaksanakan secara konsisten di lapangan.

“Penegakan disiplin dalam pelaksanaan standar operasional harus diawasi secara ketat dan konsisten,” tegasnya.

Melalui berbagai langkah pembenahan tersebut, pemerintah menunjukkan komitmennya untuk memperkuat Program Makan Bergizi Gratis dari hulu hingga hilir.

[w.R]

Oleh: Rahma Santika )*

Pembangunan sumber daya manusia merupakan fondasi utama dalam mewujudkan Indonesia yang maju dan berdaya saing. Di tengah berbagai tantangan pembangunan, pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto menempatkan sektor pendidikan sebagai prioritas strategis.

Salah satu langkah konkret yang kini terus diperkuat adalah Program Sekolah Rakyat, sebuah kebijakan yang dirancang untuk memperluas akses pendidikan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu sekaligus menjadi investasi jangka panjang dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia.

Sekolah Rakyat dengan semangat menghadirkan keadilan sosial di bidang pendidikan. Selama bertahun-tahun, masih terdapat anak-anak yang menghadapi keterbatasan akses pendidikan karena faktor ekonomi maupun kondisi sosial.

Melalui Sekolah Rakyat, pemerintah berupaya memastikan bahwa setiap anak memiliki kesempatan yang sama untuk mengembangkan potensi dan meraih masa depan yang lebih baik.

Keseriusan pemerintah dalam mengawal program tersebut terlihat dari keterlibatan langsung berbagai kementerian dan lembaga. Kepala Staf Kepresidenan, Dudung Abdurachman, misalnya, melakukan peninjauan langsung ke pelaksanaan Program Sekolah Rakyat di Malang, Jawa Timur. Kunjungan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya merancang kebijakan, tetapi juga memastikan implementasinya berjalan sesuai tujuan.

Dalam peninjauan langsung ke pelaksanaan Program Sekolah Rakyat, Dudung melihat secara langsung proses pembelajaran di sekolah rintisan yang saat ini digunakan sambil menunggu pembangunan sekolah permanen. Dari hasil dialog dengan kepala sekolah dan para pembimbing, diperoleh gambaran bahwa berbagai tantangan pada tahap awal pelaksanaan program mampu dihadapi melalui kerja sama seluruh pihak yang terlibat.

Dudung menegaskan bahwa Sekolah Rakyat merupakan salah satu program prioritas Presiden yang bertujuan memberikan kesempatan pendidikan kepada anak-anak yang selama ini menghadapi keterbatasan ekonomi maupun pernah putus sekolah. Menurutnya, program tersebut merupakan wujud nyata komitmen negara untuk memastikan tidak ada anak Indonesia yang kehilangan hak memperoleh pendidikan.

Upaya pemerintah tidak berhenti pada penyediaan ruang belajar semata. Program ini juga dirancang untuk membangun karakter, moral, kedisiplinan, dan semangat kebangsaan peserta didik. Hal tersebut tercermin dari perkembangan para siswa yang mulai menunjukkan perubahan positif selama mengikuti proses pendidikan di Sekolah Rakyat.

Perubahan tersebut juga disampaikan oleh Menteri Sosial, Saifullah Yusuf. Berdasarkan hasil pemantauan langsung terhadap kegiatan siswa, ia menilai peserta didik Sekolah Rakyat mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Mereka menjadi lebih percaya diri, lebih bersemangat dalam belajar, lebih disiplin, serta memiliki keberanian untuk menampilkan kemampuan di depan publik.

Perkembangan peserta didik Sekolah Rakyat menunjukkan bahwa investasi pendidikan tidak hanya menghasilkan peningkatan kemampuan akademik, tetapi juga membentuk karakter yang kuat. Dalam jangka panjang, karakter positif seperti disiplin, keberanian, tanggung jawab, dan rasa percaya diri merupakan modal penting untuk menciptakan generasi unggul yang mampu bersaing di berbagai bidang.

Keberhasilan pembentukan karakter itu terlihat dalam berbagai kegiatan yang ditampilkan para siswa. Mereka mampu menunjukkan keterampilan melalui pertunjukan seni, olahraga, pidato, hingga berbagai aktivitas yang mencerminkan peningkatan kemampuan komunikasi dan kepercayaan diri. Kondisi tersebut menjadi indikator bahwa pendekatan pendidikan yang diterapkan dalam Sekolah Rakyat memberikan dampak nyata terhadap perkembangan peserta didik.

Komitmen tersebut terlihat dari peninjauan yang dilakukan Wakil Menteri Sosial, Agus Jabo Priyono, terhadap pembangunan Sekolah Rakyat permanen di Lampung Timur. Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh proses pembangunan berjalan sesuai target sehingga dapat segera digunakan untuk menerima peserta didik baru.

Menurut Agus Jabo, sekolah tersebut akan menjadi pusat pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu dengan kapasitas ratusan siswa yang mencakup jenjang SD, SMP, dan SMA. Kehadiran fasilitas permanen ini akan memperluas jangkauan program sekaligus meningkatkan kualitas layanan pendidikan yang diberikan kepada masyarakat.

Tingginya minat masyarakat terhadap Sekolah Rakyat menjadi bukti bahwa program ini menjawab kebutuhan nyata di lapangan. Jumlah calon siswa yang mengikuti proses asesmen bahkan dilaporkan melebihi kuota yang tersedia. Kondisi tersebut menunjukkan besarnya harapan masyarakat terhadap hadirnya pendidikan yang berkualitas dan terjangkau bagi seluruh lapisan sosial.

Merespons tingginya antusiasme tersebut, pemerintah terus menyiapkan berbagai skema pengembangan agar semakin banyak anak dapat memperoleh manfaat dari program ini. Langkah tersebut penting karena peningkatan kualitas sumber daya manusia membutuhkan cakupan program yang luas dan berkelanjutan.

Pembangunan Sekolah Rakyat juga mencerminkan kuatnya kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah. Penyediaan lahan, pembangunan fasilitas, hingga dukungan operasional dilakukan melalui koordinasi lintas sektor. Pendekatan kolaboratif ini mempercepat realisasi program sekaligus memastikan setiap tahapan berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.

Program Sekolah Rakyat juga selaras dengan agenda besar Indonesia Emas 2045 yang menempatkan kualitas manusia sebagai faktor utama kemajuan bangsa. Generasi yang sehat, berpendidikan, berkarakter, dan memiliki keterampilan yang baik akan menjadi kekuatan utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, inovasi, serta daya saing nasional.

Melalui penguatan akses pendidikan, pembangunan fasilitas yang memadai, pembinaan karakter, dan dukungan lintas sektor, pemerintah menunjukkan komitmen kuat dalam membangun fondasi sumber daya manusia Indonesia. Sekolah Rakyat bukan sekadar program pendidikan, melainkan investasi strategis yang akan memberikan manfaat bagi bangsa dalam jangka panjang.

*) Pengamat Kebijakan Publik

Jakarta – Penguatan nilai tukar rupiah dan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menunjukkan meningkatnya kepercayaan investor terhadap perekonomian Indonesia.

Kinerja positif tersebut dinilai tidak terlepas dari respons kebijakan yang ditempuh pemerintah dan Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional.

Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Ramdan Denny Prakoso, mengatakan penguatan rupiah dipicu oleh respons positif investor terhadap bauran kebijakan moneter yang diterapkan Bank Indonesia.

“Pasca kenaikan BI-Rate menjadi 5,50 persen, serta penguatan imbal hasil SRBI dan SBN, investor asing merespons positif penguatan bauran kebijakan tersebut,” ujar Ramdan.

Menurutnya, respons tersebut terlihat dari meningkatnya aliran modal asing ke instrumen Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) setelah lelang pada 10 Juni 2026.

Selain itu, investor asing juga mulai kembali masuk ke pasar Surat Berharga Negara (SBN), terutama pada tenor pendek dan menengah.

“Hal ini tercermin dari meningkatnya aliran masuk modal asing ke instrumen SRBI pasca lelang SRBI pada 10 Juni 2026. Aliran masuk modal asing juga mulai kembali terjadi di pasar SBN, terutama pada tenor pendek dan menengah,” katanya.

Ramdan menambahkan, penguatan rupiah yang kembali berada di bawah level psikologis Rp18.000 per dolar AS menunjukkan keyakinan investor terhadap stabilitas ekonomi Indonesia masih terjaga di tengah dinamika global.

Bank Indonesia, lanjutnya, akan terus melakukan langkah stabilisasi baik di pasar domestik maupun offshore secara konsisten dan terukur.

“Berbagai langkah stabilisasi nilai tukar, baik melalui intervensi di pasar offshore maupun domestik, juga akan terus dilakukan secara konsisten dan terukur,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Riset Korea Investment & Sekuritas Indonesia (KISI), Muhammad Wafi, menilai kenaikan IHSG menjadi salah satu sinyal terkuat yang muncul sepanjang tahun 2026.

Menurutnya, kondisi pasar saat ini menawarkan peluang investasi yang menarik karena valuasi saham berada pada level yang relatif murah.

Pandangan serupa disampaikan Head of Research Kiwoom Sekuritas Indonesia, Liza Camelia Suryanata.

Ia menilai penguatan pasar saat ini menunjukkan respons positif terhadap kombinasi dukungan kebijakan dan harapan investor terhadap langkah pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi.

“Kenaikan IHSG hari ini mungkin dapat meredakan tekanan yang dirasakan. Namun, pasar masih menantikan bukti nyata apakah ‘obat’ yang diberikan benar-benar efektif untuk menyembuhkan permasalahan yang ada,” kata Liza.

Jakarta — Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada 2026 akan difokuskan pada refocusing penerima manfaat agar lebih tepat sasaran serta pembenahan dapur atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang telah beroperasi. Langkah ini dilakukan untuk memastikan kualitas layanan dan makanan yang diterima masyarakat semakin baik, sekaligus memperkuat efektivitas tata kelola program di tengah upaya efisiensi anggaran.

Kepala BGN, Nanik Sudaryati Deyang, mengatakan fokus MBG pada tahun depan bukan lagi semata mengejar perluasan jumlah penerima manfaat, melainkan memastikan kualitas makanan dan layanan tetap terjaga. Menurutnya, keberhasilan program tidak hanya diukur dari banyaknya penerima, tetapi juga dari kemampuan dapur-dapur MBG menyediakan makanan yang sehat dan bergizi.

“Tahun 2026 ini kami tidak mengejar kuantitas. Kami akan memperbaiki kualitas. Bisa jadi kami tidak mengejar angka 82 juta penerima, tetapi bagaimana dapur-dapur ini sehat dan mampu memberikan makanan yang benar-benar bergizi,” ujar Nanik.

Ia menjelaskan, pembenahan tata kelola dimulai melalui efisiensi anggaran tanpa mengurangi kualitas maupun manfaat program. Saat ini, anggaran MBG telah disesuaikan menjadi sekitar Rp268 triliun dari sebelumnya Rp335 triliun.

“Kami concern hal pertama adalah untuk efisiensi, sehingga meski kini sudah tinggal Rp268 triliun, kami berharap masih bisa menurunkan lagi, tetapi tidak menurunkan kualitas,” katanya.

Untuk mendukung agenda tersebut, BGN menetapkan tiga langkah utama, yakni melakukan refocusing penerima manfaat, memberlakukan moratorium pembangunan dapur baru, serta membenahi dapur yang telah beroperasi melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia dan penguatan standar operasional.

Kebijakan efisiensi ini juga mendapat dukungan pemerintah. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menilai penyesuaian anggaran merupakan bagian dari upaya menjaga efektivitas dan keberlanjutan program. Meski terjadi pengurangan anggaran, pemerintah memastikan MBG tetap difokuskan pada kelompok masyarakat yang paling membutuhkan, termasuk wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) serta daerah dengan tingkat stunting dan kerawanan pangan yang masih tinggi.

Presiden Prabowo Subianto turut menegaskan pentingnya keberhasilan program MBG melalui pengawasan yang ketat. Menurutnya, kepentingan rakyat harus menjadi prioritas utama sehingga seluruh pelaksana program dituntut bekerja secara profesional demi memastikan manfaat MBG benar-benar dirasakan masyarakat.

Oleh: Biya Afriani )*

Penguatan nilai tukar rupiah dalam beberapa waktu terakhir menjadi indikator penting yang menunjukkan terjaganya kepercayaan pasar terhadap perekonomian Indonesia.

Di tengah ketidakpastian global yang masih membayangi pasar keuangan internasional, kemampuan rupiah untuk kembali menguat dan bergerak di bawah level psikologis Rp18.000 per dolar Amerika Serikat memperlihatkan bahwa kebijakan ekonomi nasional berjalan pada jalur yang tepat.

Pergerakan positif tersebut berlangsung seiring dengan menguatnya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada pembukaan perdagangan pertengahan Juni 2026.

Kenaikan simultan yang terjadi pada pasar saham dan nilai tukar menunjukkan adanya respons positif investor terhadap langkah-langkah yang ditempuh pemerintah bersama Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional.

Kenaikan simultan tersebut menjadi bukti bahwa koordinasi kebijakan fiskal dan moneter mampu memberikan dampak nyata terhadap persepsi pasar. Ketika berbagai negara masih menghadapi tekanan akibat gejolak ekonomi global, Indonesia justru mampu mempertahankan daya tariknya sebagai salah satu tujuan investasi yang menjanjikan di kawasan.

Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Ramdan Denny Prakoso, menjelaskan bahwa penguatan rupiah didorong oleh respons positif investor terhadap bauran kebijakan yang diterapkan Bank Indonesia. Menurutnya, kenaikan BI-Rate menjadi 5,50 persen, disertai penguatan imbal hasil Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) dan Surat Berharga Negara (SBN), berhasil meningkatkan minat investor asing terhadap instrumen keuangan domestik.

Ramdan juga mengungkapkan bahwa aliran modal asing mulai kembali masuk ke pasar Indonesia. Arus masuk tersebut terlihat pada instrumen SRBI setelah pelaksanaan lelang pada 10 Juni 2026, serta mulai meningkatnya minat investor asing terhadap pasar SBN, khususnya pada tenor pendek dan menengah.

Masuknya kembali modal asing menjadi sinyal penting bahwa investor menilai fundamental ekonomi Indonesia tetap kuat. Kepercayaan tersebut tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan dibangun melalui konsistensi kebijakan yang mampu menjaga stabilitas makroekonomi dan mengurangi ketidakpastian di pasar.

Bank Indonesia juga terus menunjukkan komitmennya dalam menjaga stabilitas nilai tukar melalui berbagai langkah yang dilakukan secara terukur. Strategi stabilisasi dilakukan baik melalui pasar domestik maupun offshore guna memastikan pergerakan rupiah tetap sejalan dengan kondisi fundamental ekonomi nasional.

Keberhasilan menjaga stabilitas rupiah tidak dapat dilepaskan dari sinergi yang kuat antara pemerintah dan otoritas moneter. Berbagai kebijakan yang mendukung iklim investasi, pengelolaan fiskal yang hati-hati, serta langkah penguatan pasar keuangan telah menciptakan fondasi yang semakin kokoh bagi perekonomian nasional.

Pandangan serupa disampaikan Kepala Riset Korea Investment & Sekuritas Indonesia (KISI), Muhammad Wafi. Ia menilai penguatan pasar yang terjadi saat ini merupakan salah satu sinyal terkuat sepanjang tahun 2026. Menurutnya, kondisi pasar saat ini menawarkan peluang yang menarik karena koreksi sebelumnya lebih banyak dipengaruhi sentimen dibandingkan pelemahan fundamental ekonomi.

Penilaian Wafi menunjukkan bahwa pelaku pasar mulai kembali melihat prospek ekonomi Indonesia secara lebih objektif. Setelah melewati fase tekanan yang cukup berat, pasar kini memberikan apresiasi terhadap berbagai kebijakan yang berhasil menjaga stabilitas ekonomi nasional.

Kepercayaan pasar juga tercermin dari meningkatnya aktivitas perdagangan di Bursa Efek Indonesia. Pergerakan tersebut menunjukkan bahwa investor mulai kembali melakukan akumulasi pada berbagai aset yang dinilai memiliki prospek jangka panjang yang baik.

Di sisi lain, Head of Research Kiwoom Sekuritas Indonesia, Liza Camelia Suryanata, menilai bahwa kenaikan pasar merupakan respons terhadap kondisi oversold yang sebelumnya terjadi. Namun yang lebih penting, menurutnya, terdapat dukungan kebijakan yang memperkuat keyakinan investor bahwa pemerintah serius dalam menjaga kesehatan pasar keuangan nasional.

Pandangan Liza memperlihatkan bahwa pasar tidak hanya merespons faktor teknikal, tetapi juga memberikan perhatian besar terhadap kualitas kebijakan yang diterapkan pemerintah. Kepercayaan investor pada akhirnya akan sangat ditentukan oleh konsistensi langkah yang diambil dalam menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Dalam jangka panjang, penguatan rupiah memiliki arti strategis bagi perekonomian Indonesia. Nilai tukar yang stabil akan membantu menjaga inflasi tetap terkendali, meningkatkan kepastian usaha, serta memberikan ruang yang lebih luas bagi dunia usaha untuk melakukan ekspansi.

Stabilitas rupiah juga menjadi faktor penting dalam menjaga daya beli masyarakat. Ketika tekanan terhadap nilai tukar dapat dikendalikan, risiko kenaikan harga barang impor maupun biaya produksi dapat diminimalkan sehingga aktivitas ekonomi domestik tetap terjaga.

Keberhasilan mempertahankan stabilitas ekonomi di tengah dinamika global menjadi modal berharga bagi Indonesia untuk melanjutkan agenda pembangunan nasional. Dengan fundamental ekonomi yang tetap kuat, dukungan kebijakan yang responsif, serta koordinasi yang erat antara pemerintah dan Bank Indonesia, optimisme terhadap prospek ekonomi nasional semakin menguat.

Penguatan rupiah yang terjadi saat ini bukan sekadar pergerakan jangka pendek di pasar keuangan. Lebih dari itu, kondisi tersebut menjadi refleksi bahwa berbagai kebijakan yang ditempuh pemerintah dan Bank Indonesia mampu menghasilkan kepercayaan yang dibutuhkan pasar.

Sinergi yang terbangun antara otoritas fiskal dan moneter telah menunjukkan efektivitasnya dalam menjaga stabilitas ekonomi, sekaligus memperkuat ketahanan Indonesia menghadapi berbagai tantangan global.

*) Konsultan Kebijakan Ekonomi

Jakarta – Penguatan nilai tukar rupiah dan lonjakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dalam beberapa hari terakhir menjadi sinyal positif bagi pemulihan kepercayaan pasar terhadap perekonomian Indonesia.

Perbaikan ini menunjukkan respons positif investor terhadap berbagai langkah stabilisasi yang ditempuh pemerintah dan otoritas terkait.

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Friderica Widyasari Dewi, menilai penguatan IHSG terjadi setelah berbagai isu yang sebelumnya menjadi perhatian investor mendapatkan penjelasan yang memadai.

Selain itu, munculnya wacana buyback saham tanpa persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) turut memberikan sentimen positif bagi pasar.

“Alhamdulillah (IHSG) rebound. Dan kita lihat juga beberapa hal yang kemudian menjadi pertanyaan dari investor, sudah disampaikan. Dan juga kita melihat upaya untuk buyback saham tanpa RUPS sudah mulai ada wacana untuk dilakukan,” ujar Friderica.

Menurut Friderica, tekanan yang sempat terjadi di pasar saham Indonesia bukan fenomena yang berdiri sendiri.

Sejumlah bursa saham di kawasan Asia juga mengalami koreksi yang cukup dalam, termasuk Korea Selatan yang sempat memberlakukan penghentian sementara perdagangan setelah indeks Kospi anjlok lebih dari 8,5 persen.

“Kalau kita lihat kemarin di Korea itu sampai trading halt karena sudah 8,5 persen lebih mereka turun dan juga bursa-bursa lainnya,” katanya.

Penguatan IHSG juga didukung tingginya aktivitas perdagangan. Pada penutupan perdagangan, volume transaksi mencapai 45,17 miliar saham dengan nilai transaksi sebesar Rp28,01 triliun dan frekuensi perdagangan lebih dari 2,7 juta kali transaksi.

Optimisme serupa disampaikan Analis Samuel Sekuritas Indonesia, Prasetya Gunadi. Ia menilai fase terburuk pasar saham Indonesia telah berlalu. Menurutnya, penguatan rupiah yang kembali bergerak di bawah Rp18.000 per dolar AS menjadi indikator penting membaiknya sentimen pasar.

Sementara itu, Pengamat Pasar Modal sekaligus Founder Republik Investor, Hendra Wardana, menilai kenaikan IHSG merupakan perkembangan positif yang telah lama dinantikan pasar.

“Kenaikan IHSG ini merupakan sinyal positif yang telah lama dinantikan pasar, meskipun belum memadai untuk menyatakan bahwa seluruh persoalan telah teratasi,” ujarnya.

Meski masih terdapat sejumlah risiko global dan domestik yang perlu diwaspadai, Hendra menilai peluang penguatan IHSG masih terbuka.

Ia menegaskan bahwa stabilitas rupiah, perbaikan sentimen global, serta kebijakan pemerintah yang mendukung investasi akan menjadi faktor penting dalam memperkuat pemulihan kepercayaan pasar pada paruh kedua 2026.

Oleh: Abimanyu Putra S. )*

Penguatan nilai tukar rupiah dalam beberapa waktu terakhir menjadi salah satu indikator penting yang menunjukkan ketahanan ekonomi Indonesia di tengah dinamika dan ketidakpastian global.

Di saat berbagai negara masih menghadapi tekanan pasar keuangan akibat gejolak geopolitik, perubahan arah kebijakan moneter dunia, dan perlambatan ekonomi global, Indonesia justru memperlihatkan kemampuan untuk menjaga stabilitas ekonomi melalui koordinasi kebijakan yang terukur dan responsif.

Pergerakan positif rupiah tidak berdiri sendiri. Penguatan mata uang nasional berlangsung bersamaan dengan membaiknya kinerja pasar modal yang ditandai oleh rebound Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). Kondisi ini mencerminkan mulai pulihnya kepercayaan investor terhadap prospek perekonomian Indonesia setelah sempat mengalami tekanan dalam beberapa bulan terakhir.

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, Friderica Widyasari Dewi, menjelaskan bahwa penguatan IHSG didorong oleh sejumlah sentimen positif yang berhasil mengurangi kekhawatiran pelaku pasar.

Menurut Friderica, berbagai isu yang sebelumnya menjadi perhatian investor telah mendapatkan penjelasan yang memadai dari otoritas sehingga membantu mengembalikan optimisme terhadap pasar keuangan domestik.

Selain itu, wacana pelaksanaan buyback saham tanpa persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham juga memperoleh respons positif dari investor. Kebijakan tersebut dinilai mampu memperkuat stabilitas pasar serta memberikan ruang bagi emiten untuk menjaga nilai sahamnya di tengah kondisi pasar yang berfluktuasi.

Friderica menegaskan bahwa tekanan yang sebelumnya dialami pasar saham Indonesia bukan fenomena yang terjadi secara khusus di dalam negeri. Sejumlah bursa saham di kawasan Asia juga mengalami koreksi yang cukup tajam. Bahkan, pasar saham Korea Selatan sempat mengalami penghentian sementara perdagangan setelah indeksnya turun lebih dari delapan persen dalam satu hari perdagangan.

Fakta tersebut menunjukkan bahwa tekanan yang terjadi sebelumnya lebih banyak dipengaruhi faktor eksternal dibandingkan persoalan fundamental ekonomi Indonesia. Karena itu, ketika sentimen global mulai membaik dan langkah-langkah stabilisasi dijalankan secara efektif, pasar domestik mampu menunjukkan pemulihan yang relatif cepat.

Kembalinya optimisme investor terlihat dari tingginya aktivitas perdagangan di Bursa Efek Indonesia. Volume transaksi yang meningkat menunjukkan bahwa pelaku pasar mulai kembali memanfaatkan peluang investasi di tengah valuasi saham yang dinilai menarik.

Pandangan serupa disampaikan oleh Analis Samuel Sekuritas Indonesia, Prasetya Gunadi. Ia menilai fase terburuk yang sempat dialami pasar saham Indonesia telah berlalu. Salah satu indikator yang mendukung pandangan tersebut adalah penguatan rupiah yang berhasil kembali bergerak di bawah level Rp18.000 per dolar Amerika Serikat setelah sebelumnya sempat menembus Rp18.200 per dolar AS.

Menurut Prasetya, penguatan rupiah tidak terlepas dari respons kebijakan Bank Indonesia yang semakin tegas dalam menjaga stabilitas pasar keuangan. Kenaikan suku bunga acuan secara kumulatif serta langkah-langkah moneter lainnya berhasil meningkatkan kepercayaan investor terhadap aset-aset keuangan Indonesia.

Selain faktor moneter, terdapat pula sejumlah kebijakan ekonomi yang berpotensi memperkuat fundamental eksternal Indonesia. Upaya meningkatkan arus devisa melalui pengelolaan sektor pertambangan yang lebih baik dinilai dapat memberikan kontribusi positif terhadap stabilitas nilai tukar dalam jangka menengah dan panjang.

Dari sisi fiskal, pengelolaan anggaran yang lebih efisien juga menjadi faktor pendukung. Langkah-langkah rasionalisasi program dan penguatan efektivitas belanja negara membantu menjaga persepsi positif pasar terhadap kondisi ekonomi nasional.

Kepercayaan investor juga tercermin dari kembalinya aliran dana asing ke pasar domestik. Setelah beberapa waktu mengalami tekanan arus keluar modal, pasar Indonesia mulai mencatat arus masuk dana asing bersih. Kondisi tersebut menjadi indikator bahwa investor internasional mulai melihat peluang yang lebih menarik pada instrumen keuangan Indonesia.

Prasetya menilai valuasi pasar saham Indonesia saat ini berada pada level yang relatif murah dibandingkan rata-rata historisnya. Situasi tersebut membuka ruang pemulihan yang cukup besar apabila stabilitas ekonomi terus terjaga dan sentimen global semakin kondusif.

Optimisme terhadap pasar domestik juga disampaikan oleh Pengamat Pasar Modal dan Founder Republik Investor, Hendra Wardana. Menurutnya, penguatan IHSG merupakan sinyal positif yang menunjukkan dimulainya proses pemulihan kepercayaan pasar setelah periode tekanan yang cukup panjang.

Hendra menilai penguatan tersebut tidak hanya dipengaruhi oleh faktor internal seperti kebijakan buyback saham, tetapi juga didukung oleh membaiknya kondisi eksternal. Meredanya ketegangan geopolitik di Timur Tengah memberikan dampak positif terhadap sentimen pasar global dan mendorong peningkatan minat terhadap aset berisiko di berbagai negara berkembang, termasuk Indonesia.

Namun demikian, Hendra melihat peluang penguatan pasar masih terbuka. Menurutnya, apabila pemerintah mampu menjaga stabilitas ekonomi, memperkuat konsumsi domestik, dan menghadirkan kebijakan yang mendukung investasi, maka tren pemulihan pasar berpotensi berlanjut pada paruh kedua tahun 2026.

Perkembangan rupiah yang kembali menguat di tengah gejolak global menjadi bukti bahwa fundamental ekonomi Indonesia tetap memiliki daya tahan yang baik. Ketika banyak negara menghadapi tekanan akibat ketidakpastian eksternal, Indonesia mampu menunjukkan kemampuan beradaptasi melalui kombinasi kebijakan moneter, fiskal, dan sektor keuangan yang saling mendukung.

*) Analis Ekonomi Makro

Oleh: M. Farhan Hidayat
Masyarakat diimbau untuk tetap tenang dan menggunakan bahan bakar secara bijak karena pemerintah bersama PT Pertamina Patra Niaga memastikan pasokan energi nasional, khususnya bahan bakar minyak (BBM) subsidi jenis Pertalite, berada dalam kondisi aman. Kepastian ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah dalam menjaga ketahanan energi nasional di tengah potensi meningkatnya konsumsi masyarakat setelah adanya penyesuaian harga BBM nonsubsidi Pertamax.

PT Pertamina Patra Niaga menegaskan bahwa stok Pertalite masih mencukupi kebutuhan masyarakat di seluruh Indonesia. Distribusi BBM subsidi tersebut juga dipastikan berjalan sesuai dengan penugasan yang diberikan pemerintah. Langkah tersebut dilakukan agar masyarakat yang berhak tetap dapat memperoleh akses terhadap BBM bersubsidi, sekaligus menjaga keberlangsungan program subsidi energi yang selama ini menjadi salah satu instrumen penting dalam mendukung aktivitas masyarakat.

Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth MV Dumatubun, menjelaskan bahwa perusahaan terus melakukan pemantauan terhadap stok dan penyaluran BBM secara real time. Menurutnya, upaya tersebut dilakukan agar kebutuhan energi masyarakat di berbagai wilayah dapat terpenuhi secara optimal. Roberth MV Dumatubun menyampaikan bahwa selain memastikan stok Pertalite tersedia dan distribusi ke seluruh SPBU berlangsung normal, Pertamina Patra Niaga juga terus memonitor kondisi pasokan serta penyaluran BBM di seluruh Indonesia sehingga kebutuhan masyarakat dapat terlayani dengan baik.

Langkah antisipasi juga telah dipersiapkan oleh Pertamina Patra Niaga untuk menghadapi kemungkinan meningkatnya permintaan Pertalite di sejumlah daerah. Perusahaan terus memperkuat koordinasi dengan berbagai unit operasional maupun pemangku kepentingan terkait guna memastikan distribusi BBM berjalan tanpa hambatan. Upaya tersebut dinilai penting mengingat konsumsi BBM dapat mengalami perubahan seiring dengan dinamika harga energi di pasar domestik.

Dalam menjaga ketahanan energi nasional, Pertamina Patra Niaga mengandalkan berbagai infrastruktur yang telah tersedia. Terminal BBM, fasilitas penyimpanan, armada distribusi, serta sistem pemantauan terintegrasi menjadi faktor penting yang mendukung kelancaran penyaluran energi kepada masyarakat. Dengan dukungan sarana tersebut, perusahaan optimistis pasokan BBM nasional dapat terus terjaga meskipun terjadi peningkatan kebutuhan di beberapa wilayah.

Roberth MV Dumatubun juga menegaskan bahwa apabila terdapat lonjakan konsumsi di daerah tertentu, Pertamina akan segera memperkuat distribusi guna menjaga ketersediaan Pertalite. Kebijakan tersebut dinilai sebagai bentuk kesiapsiagaan perusahaan dalam mengantisipasi berbagai kemungkinan yang dapat memengaruhi keseimbangan pasokan dan permintaan BBM di lapangan.

Selain memastikan kelancaran distribusi, Pertamina Patra Niaga juga mengajak masyarakat untuk menggunakan energi secara lebih bijaksana. Roberth MV Dumatubun mengimbau masyarakat agar membeli BBM sesuai kebutuhan, memperhatikan peruntukan penggunaannya, serta menyesuaikan jenis bahan bakar dengan kendaraan yang dimiliki. Imbauan tersebut dianggap penting untuk mendukung efisiensi penggunaan energi sekaligus menjaga keberlanjutan program subsidi yang disiapkan pemerintah.

Sebelumnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengakui adanya potensi perpindahan konsumsi masyarakat dari Pertamax ke Pertalite setelah harga BBM nonsubsidi RON 92 mengalami kenaikan sebesar 32 persen menjadi Rp16.250 per liter. Kondisi tersebut diperkirakan dapat memengaruhi tingkat permintaan Pertalite dalam beberapa waktu mendatang sehingga diperlukan langkah-langkah antisipatif dari pemerintah dan badan usaha yang bertugas menyalurkan BBM.

Menghadapi situasi tersebut, pemerintah telah menyiapkan berbagai strategi mitigasi guna memastikan distribusi BBM subsidi tetap berjalan tepat sasaran. Kebijakan tersebut menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menjaga keberlanjutan subsidi energi agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat yang berhak menerimanya.

Juru Bicara Kementerian ESDM, Dwi Anggia, menjelaskan bahwa sistem MyPertamina yang menggunakan QR Code masih menjadi instrumen utama dalam mengawasi penyaluran BBM subsidi. Menurut Dwi Anggia, pemerintah terus memanfaatkan teknologi digital untuk memastikan proses distribusi berjalan secara lebih terukur dan akuntabel. Sistem tersebut juga diharapkan dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan BBM subsidi oleh pihak-pihak yang tidak berhak.

Tidak hanya itu, pemerintah juga berkomitmen memperketat pengawasan terhadap berbagai praktik penyalahgunaan BBM subsidi di lapangan. Dwi Anggia menyampaikan bahwa langkah antisipasi dan mitigasi terus dilakukan. Ia menjelaskan bahwa akses pembelian BBM subsidi saat ini menggunakan QR Code, sementara Menteri ESDM telah meminta Pertamina bersama pihak terkait untuk meningkatkan pengawasan di berbagai daerah.

Kebijakan pengawasan yang diperkuat tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam memastikan subsidi energi dapat dinikmati oleh kelompok masyarakat yang memang membutuhkan. Selama setahun terakhir, pemerintah dinilai berhasil menjaga stabilitas distribusi energi nasional melalui berbagai kebijakan pengawasan, peningkatan koordinasi antarlembaga, serta pemanfaatan teknologi dalam sistem penyaluran BBM subsidi. Keberhasilan tersebut menjadi modal penting dalam menjaga ketahanan energi nasional di tengah tantangan ekonomi dan dinamika kebutuhan masyarakat yang terus berkembang.

Di sisi lain, kepastian mengenai ketersediaan stok Pertalite memberikan rasa tenang bagi masyarakat. Dengan sistem distribusi yang terus dipantau dan berbagai langkah mitigasi yang telah dipersiapkan, Pertamina Patra Niaga optimistis kebutuhan BBM masyarakat dapat terpenuhi meskipun terdapat potensi peningkatan konsumsi akibat kenaikan harga Pertamax. Optimisme tersebut sekaligus menunjukkan bahwa pemerintah dan badan usaha terkait memiliki kesiapan dalam menjaga stabilitas pasokan energi nasional.

Pada akhirnya, terjaganya pasokan BBM nasional merupakan faktor penting dalam mendukung aktivitas ekonomi dan kehidupan masyarakat sehari-hari. Karena itu, masyarakat diharapkan dapat mendukung upaya pemerintah dengan menggunakan energi secara bijaksana dan memanfaatkan BBM sesuai peruntukannya. Dengan kolaborasi antara pemerintah, Pertamina, dan masyarakat, ketahanan energi nasional diharapkan dapat terus terjaga sehingga manfaat subsidi benar-benar dirasakan oleh mereka yang membutuhkan.

*) Peneliti Kebijakan Publik dan Energi

Jakarta – Pemerintah kembali melanjutkan program bantuan pangan berupa beras untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah potensi kenaikan harga kebutuhan pokok. Bantuan beras sebanyak 10 kilogram per bulan akan diberikan selama tiga bulan kepada jutaan keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia.

Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, mengatakan kebijakan tersebut diambil sebagai tindak lanjut arahan Presiden guna memastikan masyarakat tetap terlindungi dari dampak kenaikan harga pangan yang berpotensi terjadi saat memasuki musim kemarau.

“Memasuki periode musim kemarau dan mempertimbangkan perkembangan situasi terkini, sesuai petunjuk Bapak Presiden, pemerintah ingin memastikan harga kebutuhan pokok tetap terkendali dan tidak membebani masyarakat. Oleh sebab itu, masa penyaluran bantuan pangan beras diperpanjang menjadi tiga bulan,” ujar Zulkifli Hasan.

Ia menjelaskan bantuan akan mulai disalurkan pada Juli 2026 dengan alokasi 10 kilogram beras per bulan kepada 33,2 juta keluarga penerima manfaat. Pelaksanaan program akan dikoordinasikan oleh Kementerian Sosial bersama instansi terkait.

Meski demikian, pemerintah masih akan mengevaluasi penyaluran pada Agustus dan September dengan mempertimbangkan perkembangan kondisi musim, kebutuhan masyarakat, dan ketersediaan pasokan beras nasional.

“Penyaluran untuk bulan Juli sudah dipastikan terlaksana. Sementara untuk bulan-bulan berikutnya akan diputuskan setelah melihat perkembangan situasi dan kebutuhan masyarakat di lapangan,” katanya.

Zulkifli Hasan memperkirakan kebutuhan beras untuk program tersebut mencapai sekitar 1 juta ton. Namun, ia memastikan stok beras nasional masih mencukupi.

“Cadangan beras nasional saat ini berada di kisaran 5,2 juta ton sehingga masih sangat cukup untuk mendukung pelaksanaan program bantuan pangan tersebut,” ujarnya.

Sementara itu, Direktur Utama Perum Bulog Letjen TNI (Purn) Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan pemerintah telah menyiapkan berbagai langkah untuk menjaga stabilitas harga beras, termasuk mempercepat penyaluran bantuan pangan dan distribusi beras Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).

“Hingga awal Juni 2026, persediaan beras yang berada dalam pengelolaan Bulog telah mencapai sekitar 5,3 juta ton. Jumlah tersebut lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan bantuan pangan, program SPHP, maupun berbagai kebijakan intervensi pemerintah,” kata Ahmad Rizal.

Hingga Juni 2026, realisasi penyaluran bantuan pangan beras telah mendekati 60 persen atau diterima hampir 20 juta penerima dari target 33,2 juta penerima. Selain itu, Bulog telah menyalurkan sekitar 315 ribu ton beras SPHP melalui pasar tradisional, kios pangan, pengecer mitra pemerintah daerah, dan Gerakan Pangan Murah.

“Beras SPHP menjadi salah satu instrumen utama pemerintah dalam menjaga akses masyarakat terhadap beras dengan harga yang terjangkau,” tambahnya.

Ahmad Rizal juga mengimbau masyarakat tetap tenang karena stok beras nasional berada dalam kondisi aman dan pemerintah akan terus menjaga stabilitas pasokan serta harga pangan di seluruh wilayah Indonesia.

Jakarta – Pemerintah memperpanjang program bantuan pangan berupa beras 10 kilogram dengan menambah masa penyaluran menjadi tiga bulan pada tahun 2026. Kebijakan ini ditujukan untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus memastikan sekitar 33,2 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) tetap memperoleh kebutuhan pangan pokok di tengah ketidakpastian ekonomi dan potensi kenaikan harga bahan pangan.

Keputusan tersebut diambil dalam rapat koordinasi terbatas yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan. Melalui program ini, setiap keluarga penerima manfaat akan menerima bantuan beras sebanyak 10 kilogram pada setiap tahap distribusi. Pemerintah menilai langkah tersebut penting untuk memperkuat perlindungan sosial bagi masyarakat rentan serta menjaga stabilitas harga pangan nasional.

Zulkifli Hasan menjelaskan bahwa tambahan bantuan pangan diberikan sebagai langkah antisipasi menghadapi musim kemarau yang berpotensi memengaruhi produksi pangan di sejumlah wilayah. Selain itu, kebijakan ini juga bertujuan menjaga harga kebutuhan pokok agar tetap terkendali dan tidak membebani masyarakat.

“Pemerintah memperkirakan musim kemarau akan segera berlangsung dan perkembangan kondisi pangan terus dipantau. Sesuai arahan Presiden, harga kebutuhan pokok harus tetap terkendali dan masyarakat tidak boleh merasakan kesulitan akibat kenaikan harga. Karena itu, bantuan pangan beras diputuskan untuk diperpanjang selama tiga bulan,” ujar Zulkifli Hasan.

Penyaluran tahap pertama dijadwalkan dimulai pada Juli 2026. Sementara dua tahap berikutnya akan disesuaikan dengan kondisi pangan nasional dan potensi masa paceklik di berbagai daerah. Untuk mendukung program tersebut, pemerintah menyiapkan hampir satu juta ton beras.

“Jika dihitung untuk tiga kali distribusi dengan alokasi 10 kilogram bagi 33,2 juta keluarga penerima manfaat, kebutuhan berasnya mendekati satu juta ton. Langkah ini dilakukan agar hampir 34 juta warga yang tergolong rentan tetap terlindungi dari dampak perubahan nilai tukar maupun tekanan ekonomi lainnya,” katanya.

Kebijakan ini juga mendapat dukungan dari Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas), I Gusti Ketut Astawa.

“Badan Pangan Nasional mendukung penuh langkah pemerintah dalam menjaga kestabilan pangan masyarakat. Program bantuan pangan menjadi salah satu upaya untuk memastikan pasokan pangan tetap tersedia serta memberikan perlindungan bagi kelompok masyarakat yang paling rentan,” ujar Ketut Astawa.

Melalui program ini, pemerintah berharap kebutuhan pangan masyarakat rentan tetap terpenuhi serta stabilitas harga pangan nasional dapat terus terjaga sepanjang tahun 2026.