Jakarta- Program Sekolah Rakyat hadir sebagai upaya pemerintah dalam membuka akses pendidikan bermutu bagi seluruh anak bangsa, khususnya dari kalangan kurang mampu. Inisiatif ini diharapkan mampu mengurangi kesenjangan pendidikan sekaligus menciptakan generasi yang lebih berdaya saing di masa depan.

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi mengatakan, kehadiran program Sekolah Rakyat menjadi salah satu solusi membantu anak-anak dari keluarga kurang mampu melanjutkan pendidikan. Dengan demikian, tidak ada anak Indonesia yang kehilangan akses pendidikan.

“Bagaimana Bapak Presiden ini tidak ingin ada anak Indonesia yang tidak bisa makan dan tidak ingin ada anak Indonesia yang tidak bisa menempuh pendidikan. Karena itu, sekolah rakyat hadir sebagai solusi agar anak-anak dari keluarga kurang mampu tetap bisa melanjutkan pendidikan,” kata Arifah.

Keberadaan Sekolah Rakyat, menurut Arifah, memberi harapan bagi anak-anak yang sebelumnya merasa sulit dan putus asa untuk melanjutkan pendidikan dan merasakan kegiatan belajar dengan penuh semangat.

“Mereka merasakan bahwa program ini membangkitkan semangat mereka untuk meraih cita-cita,” ucapnya.

Meski pendidikan ini gratis, namun pemerintah menyiapkan program Sekolah Rakyat dengan sangat serius melalui penyiapan infrastruktur dan tata kelola yang berkualitas. Hal tersebut salah satunya tercermin dari ketatnya pengawasan pembangunan Sekolah Rakyat di berbagai daerah yang dilakukan oleh pemerintah pusat.

Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur Cahyo Harjo Prakoso bersyukur pemerintah saat ini yang dikomandoi oleh Presiden Prabowo Subianto memiliki program Sekolah Rakyat sebagai bentuk pemerataan akses Pendidikan sekaligus upaya pengentasan kemiskinan.

Menurut Cahyo, dari segi fasilitas Sekolah Rakyat sangat memadai dengan dilengkapi kecanggihan teknologi dalam proses belajar mengajar. Di samping itu, fasilitas pendidikan juga menyediakan berbagai aspek pengembangan diri.

“Beliau ingin pelayanan publik sektor Pendidikan kita tidak hanya mencetak generasi muda yang intelektual tetapi harus memiliki karakter yang berbeda,” jelasnya.

Ketua DPC Partai Gerindra Kota Surabaya itu meyakini, pemerataan akses Pendidikan menjadi faktor penting dalam menyongsong target Indonesia Emas 2045. Oleh karena itu, upaya tersebut perlu didukung bersama dengan program Sekolah Rakyat.

“Kami bersama pemerintah provinsi Jawa Timur berkomitmen untuk membangun kualitas pelayanan pendidikan yang baik,” pungkasnya.

Oleh: Ayu Ramadhani*)

Pembangunan sumber daya manusia sering kali terbentur oleh ketimpangan kualitas pendidikan yang terjadi secara meluas. Hingga kini, latar belakang ekonomi keluarga masih menjadi penentu utama prestasi akademik seorang siswa. Realitas tersebut menunjukkan bahwa lembaga pendidikan belum sepenuhnya berhasil menjalankan perannya sebagai alat pemerataan sosial. Menanggapi tantangan ini, pemerintah menggagas program Sekolah Rakyat sebagai langkah nyata untuk membuka akses pendidikan bermutu dan berkualitas bagi semua kalangan tanpa terkecuali.

Analisis terhadap data pendidikan nasional menunjukkan adanya pergeseran positif yang signifikan pasca-implementasi program Sekolah Rakyat. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2024, sebelum program ini berjalan, Angka Partisipasi Sekolah (APS) untuk jenjang SMA/SMK berada di level 73,42 persen. Angka ini mencerminkan adanya hambatan besar bagi sekitar 26 persen remaja usia produktif dalam mengakses pendidikan menengah, yang mayoritas disebabkan oleh kendala biaya serta persebaran fasilitas pendidikan yang tidak merata. Namun, pada hasil data tahun 2025 setelah program Sekolah Rakyat diimplementasikan secara massif oleh pemerintah, data menunjukkan adanya peningkatan partisipasi yang cukup tajam menjadi 74,64 persen.

Kenaikan sebesar 1,22 persen dalam satu tahun anggaran merupakan pencapaian yang melampaui tren pertumbuhan tahun-tahun sebelumnya. Pertumbuhan ini paling terlihat di wilayah-wilayah marginal, dimana akses pendidikan bermutu kini tidak lagi bersifat eksklusif. Peningkatan statistik ini bukan sekadar angka, melainkan indikator bahwa demokratisasi pendidikan mulai berjalan efektif dalam membuka jalan bagi lahirnya generasi unggul yang lebih inklusif dan merata di seluruh lapisan masyarakat. Sehingga kehadiran program Sekolah Rakyat terbukti memberikan dampak linier terhadap penguatan akses pendidikan di Indonesia.

Keberhasilan statistik tersebut mendorong pemerintah untuk menempatkan Sekolah Rakyat sebagai program prioritas nasional. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan bahwa program ini dirancang sebagai instrumen strategis untuk memperluas jangkauan bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrem. Dengan target kapasitas hingga 1.000 murid per sekolah, program ini diproyeksikan mampu menjangkau 500 ribu peserta didik di seluruh Indonesia. Upaya pemerataan ini diharapkan menjadi mesin utama dalam menghapus kemiskinan ekstrem melalui jalur pendidikan.

Pandangan serupa disampaikan, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti yang menyatakan program Sekolah Rakyat merupakan implementasi langsung visi pemerintahan Prabowo Subianto dalam memperluas akses pendidikan bermutu bagi seluruh anak bangsa. Program Sekolah Rakyat dirancang untuk menjangkau anak-anak dari keluarga prasejahtera yang berpotensi terhambat akses pendidikannya akibat keterbatasan ekonomi. Pemerintah memastikan biaya pendidikan ditanggung negara, sehingga faktor finansial tidak lagi menjadi penghalang meraih masa depan.

Pemerintah menunjukkan bahwa penentu keberhasilan program Sekolah Rakyat tidak hanya diukur dari kuantitas gedung yang terbangun, tetapi pemerintah juga mengutamakan aspek kualitas layanan pada program ini agar standarisasi mutu Sekolah Rakyat dapat setara dengan institusi pendidikan unggulan. Menteri Sosial, Saifullah Yusuf, menjelaskan setiap unit Sekolah Rakyat dirancang dengan pendekatan fasilitas yang istimewa, mulai dari laboratorium digital, akses internet berkecepatan tinggi, hingga penggunaan Learning Management System (LMS) terbaru. Selain infrastruktur fisik, aspek kualitas juga diperkuat melalui penempatan tenaga pendidik pilihan yang memiliki kompetensi khusus dalam menangani dinamika psikososial siswa dari keluarga marginal.

Dengan fasilitas dan kurikulum yang adaptif terhadap kebutuhan industri masa depan, Sekolah Rakyat tidak lagi sekadar menjadi tempat belajar, melainkan wadah berkualitas tinggi bagi lahirnya generasi unggul yang siap bersaing secara global. Dalam proses rekrutmen, Sekolah Rakyat tidak membuka pendaftaran umum. Seleksi dilakukan melalui penjangkauan langsung berbasis DTSEN, disertai verifikasi lapangan oleh pendamping sosial bersama pemerintah daerah guna memastikan bahwa manfaat program ini benar-benar diterima oleh keluarga yang membutuhkan.

Agar keberhasilan awal ini dapat terjaga dalam jangka panjang, diperlukan sinergi yang lebih kuat antara pemerintah pusat, daerah, dan sektor swasta. Pemutakhiran data penerima manfaat secara berkala, pemeliharaan fasilitas digital, serta peningkatan kapasitas guru secara berkelanjutan menjadi kunci agar standar mutu tidak menurun seiring berjalannya waktu. Selain itu, dukungan masyarakat luas sangat dibutuhkan untuk menghapus stigma negatif terhadap sekolah gratis. Dengan pengawasan ketat dan manajemen yang transparan, Sekolah Rakyat dapat menjadi model pendidikan nasional yang tidak hanya mengandalkan jumlah gedung, tetapi benar-benar dapat melahirkan generasi unggul dengan kualitas lulusan yang kompetitif dan berdaya saing.

Secara keseluruhan, program Sekolah Rakyat merupakan manifestasi nyata dari upaya negara dalam mendemokratisasi kualitas pendidikan di Indonesia. Dengan merobohkan tembok hambatan finansial dan menyediakan fasilitas setara sekolah unggulan bagi masyarakat prasejahtera, program ini sedang membangun fondasi bagi lahirnya generasi unggul yang inklusif. Peningkatan angka partisipasi sekolah yang signifikan pada tahun 2025 menjadi bukti bahwa ketika akses dibuka seluas-luasnya, potensi anak bangsa akan tumbuh tanpa batas. Melalui Sekolah Rakyat, pendidikan bermutu bukan lagi menjadi privilese kelompok tertentu, melainkan menjadi jembatan bagi setiap anak Indonesia dari latar belakang apapun untuk melangkah pasti menuju masa depan yang gemilang.

)* Pemerhati Isu Sosial-Ekonomi

*) Oleh : Sinta Anindita Hesti

Program Sekolah Rakyat hadir sebagai langkah strategis pemerintah untuk memastikan setiap anak Indonesia memperoleh hak atas pendidikan yang bermutu. Kehadirannya menjadi wujud nyata komitmen negara dalam memperluas akses pendidikan yang inklusif dan merata, sehingga anak-anak dari berbagai latar belakang dapat tumbuh dan berkembang secara optimal melalui proses pembelajaran yang berkualitas.

Lebih dari sekadar ruang belajar, Sekolah Rakyat menjadi fondasi penting dalam membentuk generasi masa depan yang unggul dan berdaya saing. Pendidikan diposisikan sebagai instrumen utama pembangunan manusia, yang tidak hanya meningkatkan kapasitas individu, tetapi juga memperkuat arah kemajuan bangsa secara berkelanjutan.

Hak atas pendidikan telah dijamin dalam konstitusi dan terus diperkuat melalui berbagai kebijakan yang mendorong pemerataan akses secara nyata. Dalam implementasinya, pemerintah menghadirkan Program Sekolah Rakyat sebagai solusi konkret yang mampu menjangkau berbagai lapisan masyarakat dengan pendekatan yang inklusif, terjangkau, dan adaptif terhadap kebutuhan di lapangan.

Melalui pendekatan tersebut, Sekolah Rakyat berperan sebagai instrumen strategis dalam memastikan setiap anak tetap berada dalam ekosistem pendidikan yang layak dan berkelanjutan. Upaya ini mempertegas komitmen negara untuk menghadirkan pendidikan yang merata, sekaligus memastikan tidak ada anak yang tertinggal dalam mengakses kesempatan belajar sebagai bekal masa depan.

Wakil Menteri Sosial, Agus Jabo Priyono menyampaikan bahwa penambahan Sekolah Rakyat merupakan langkah percepatan dalam memperluas jangkauan pendidikan. Ia menegaskan bahwa program ini dirancang agar manfaatnya dapat segera dirasakan oleh masyarakat. Secara bertahap, pengembangan Sekolah Rakyat telah dilakukan melalui beberapa tahap. Pada tahap pertama, Pemerintah telah mengembangkan 166 titik rintisan. Tahap kedua berfokus pada pembangunan sekolah permanen di 104 lokasi, sementara tahap ketiga menyiapkan sekitar 100 titik tambahan.

Sekolah Rakyat tidak hanya berfungsi sebagai tempat belajar, tetapi juga sebagai ruang pembinaan karakter dan penguatan nilai nilai kebangsaan. Melalui kurikulum yang dirancang secara kontekstual, anak anak tidak hanya diajarkan pengetahuan akademik, tetapi juga keterampilan hidup yang relevan dengan lingkungan mereka. Hal ini penting untuk membentuk generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga tangguh secara mental dan sosial.

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifah Fauzi mengatakan bahwa keberadaan Sekolah Rakyat merupakan manifestasi nyata dari investasi negara terhadap generasi masa depan. Program ini berakar dari visi besar Presiden Prabowo Subianto yang menaruh perhatian mendalam pada kesejahteraan anak anak Indonesia.

Dalam implementasinya, Sekolah Rakyat menekankan prinsip pemerataan dan keadilan pendidikan. Program ini menjangkau kelompok masyarakat yang selama ini sulit mengakses pendidikan formal, termasuk anak anak di wilayah terpencil dan kawasan dengan tingkat kemiskinan tinggi. Dengan demikian, Sekolah Rakyat menjadi instrumen penting dalam mengurangi kesenjangan pendidikan antarwilayah dan antarkelompok sosial.

Peran pemerintah menjadi pilar utama dalam memastikan keberhasilan dan keberlanjutan Program Sekolah Rakyat. Melalui dukungan anggaran yang kuat, penyediaan tenaga pendidik berkualitas, serta sistem pengawasan yang efektif, program ini mampu berjalan optimal dan memberikan manfaat luas bagi masyarakat. Komitmen ini menunjukkan keseriusan negara dalam menjadikan pendidikan sebagai prioritas utama pembangunan nasional.

Tidak kalah penting adalah keterlibatan orang tua dan lingkungan sekitar dalam mendukung proses pendidikan anak. Sekolah Rakyat mendorong partisipasi aktif masyarakat agar pendidikan tidak hanya menjadi tanggung jawab lembaga formal, tetapi juga menjadi gerakan bersama. Dengan adanya dukungan sosial yang kuat, anak anak akan lebih termotivasi untuk belajar dan mengembangkan potensi dirinya secara optimal.

Sekretaris Direktorat Jenderal Sarana dan Prasarana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Essy Asiah memastikan kesiapan infrastruktur terus dimatangkan. Upaya ini mencakup penyediaan fasilitas belajar yang layak, aman, dan ramah anak, sehingga mampu menciptakan lingkungan pendidikan yang kondusif bagi proses pembelajaran. Menurutnya, pembangunan sarana dan prasarana tidak hanya berfokus pada aspek fisik, tetapi juga memperhatikan keberlanjutan dan pemerataan akses, terutama bagi wilayah yang selama ini masih menghadapi keterbatasan fasilitas pendidikan. Dengan komitmen tersebut, diharapkan Sekolah Rakyat dapat berjalan optimal dan benar benar menjadi solusi nyata dalam menjamin hak anak atas pendidikan yang bermutu.

Di tengah perkembangan zaman yang semakin dinamis, kualitas pendidikan menjadi kunci utama dalam menghadapi berbagai tantangan global. Sekolah Rakyat diharapkan mampu menjawab kebutuhan tersebut dengan menghadirkan pendidikan yang relevan, adaptif, dan berorientasi pada masa depan. Dengan demikian, anak anak yang dibina melalui program ini memiliki bekal yang cukup untuk bersaing dan berkontribusi dalam pembangunan bangsa.

Pada akhirnya, Sekolah Rakyat bukan sekadar program pendidikan, tetapi merupakan wujud komitmen negara dalam menjamin hak setiap anak untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Upaya ini harus terus diperkuat dan dikembangkan agar mampu menjangkau lebih banyak anak di seluruh pelosok negeri. Dengan pendidikan yang merata dan berkualitas, Indonesia dapat melangkah lebih percaya diri menuju masa depan yang lebih adil, sejahtera, dan berdaya saing tinggi.

*) Penulis merupakan pengamat sosial dan kemasyarakatan

Jakarta — Sekolah Rakyat kembali menjadi sorotan sebagai upaya nyata menghadirkan pendidikan bermutu yang semakin terjangkau bagi masyarakat luas. Di tengah tantangan akses dan kualitas pendidikan, inisiatif ini dinilai mampu membangkitkan harapan baru, terutama bagi keluarga dengan keterbatasan ekonomi. Kehadirannya tidak hanya menjawab kebutuhan dasar pendidikan, tetapi juga memperkuat komitmen pemerataan kesempatan belajar.

Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menegaskan pendidikan sebagai instrumen utama negara dalam meningkatkan kualitas hidup rakyat, khususnya kelompok rentan.

“Sekolah Rakyat dirancang untuk menjangkau anak-anak dari keluarga kurang mampu agar memperoleh layanan pendidikan yang layak dan bermutu,” tegas Presiden Prabowo.

Penegasan ini memperkuat arah kebijakan nasional yang menempatkan pendidikan sebagai fondasi pembangunan sumber daya manusia.

Kesenjangan akses pendidikan masih menjadi persoalan di berbagai daerah, terutama wilayah terpencil dan pinggiran kota. Biaya pendidikan dan keterbatasan fasilitas sering menjadi hambatan bagi anak-anak untuk mendapatkan pendidikan layak. Sekolah Rakyat hadir sebagai solusi inklusif dengan biaya lebih terjangkau tanpa mengorbankan kualitas pembelajaran.

Konsepnya mengedepankan gotong royong dan partisipasi masyarakat. Dukungan komunitas, organisasi sosial, hingga pemerintah memungkinkan sekolah ini berjalan dengan standar yang baik. Kurikulum yang diterapkan juga adaptif, menggabungkan pembelajaran akademik dengan penguatan karakter, keterampilan hidup, dan literasi digital.

Menteri Pekerjaan Umum, Dodi Hangodo, menegaskan bahwa pengentasan kemiskinan paling efektif dilakukan melalui pendidikan.

“Karena itu, Kementerian PU memastikan Sekolah Rakyat dibangun dengan sungguh-sungguh agar menjadi tempat belajar yang nyaman,” ujar Dodi.

Melalui pembangunan prasarana pendidikan yang layak dan berkualitas, Kementerian PU menegaskan komitmennya dalam menghadirkan masa depan yang lebih baik bagi generasi muda.

Selain menjadi tempat belajar, Sekolah Rakyat juga berfungsi sebagai pusat pemberdayaan masyarakat. Berbagai kegiatan komunitas, pelatihan keterampilan, dan pengembangan potensi lokal turut memperluas dampaknya dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekitar.

Dukungan lintas sektor menjadi kunci keberlanjutan sekaligus menjaga mutu pendidikan. Meski masih menghadapi tantangan seperti standarisasi dan ketersediaan tenaga pendidik, inovasi terus dilakukan, termasuk pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran.

Sekolah Rakyat kini dipandang sebagai solusi penting dalam menciptakan sistem pendidikan yang lebih adil dan merata. Dengan pendekatan berbasis kebutuhan masyarakat, inisiatif ini membuka peluang lebih luas bagi anak-anak untuk meraih masa depan yang lebih baik.

Oleh: Marsha Silalahi *)

Di tengah situasi dunia yang semakin tidak menentu akibat konflik geopolitik yang memanas, masyarakat diajak untuk tidak hanya menjadi penonton, tetapi juga memahami bagaimana Indonesia mampu bertahan dan bahkan menunjukkan ketangguhannya. Pemerintah dalam satu tahun terakhir dinilai berhasil menjaga stabilitas ekonomi nasional melalui berbagai kebijakan strategis, mulai dari penguatan fiskal, pengendalian inflasi, hingga percepatan transformasi ekonomi yang berdampak nyata bagi masyarakat luas.

Ketahanan ekonomi nasional kembali menjadi sorotan ketika tekanan global meningkat, mulai dari konflik antarnegara hingga fluktuasi pasar keuangan internasional. Namun dalam kondisi tersebut, Indonesia justru mampu menunjukkan daya tahan yang solid. Pemerintah memandang bahwa fondasi ekonomi yang kuat menjadi kunci utama dalam meredam berbagai tekanan eksternal, sekaligus menjaga kepercayaan publik dan pelaku pasar agar tetap optimistis terhadap arah perekonomian nasional.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tetap berada dalam kondisi yang sehat dan siap menghadapi berbagai kemungkinan gejolak global. Ia menyampaikan bahwa ruang fiskal yang dimiliki pemerintah masih cukup longgar untuk menjadi bantalan ekonomi. Hal ini menjadi bukti bahwa pengelolaan keuangan negara selama setahun terakhir berjalan disiplin dan terarah, sehingga mampu menciptakan stabilitas yang berkelanjutan.

Purbaya juga menyoroti bahwa defisit anggaran tetap berada dalam batas aman hingga akhir tahun. Pemerintah telah menghitung secara cermat berbagai skenario ekonomi, sehingga risiko terhadap ketidakseimbangan anggaran dapat diminimalisasi. Keberhasilan ini tidak lepas dari konsistensi pemerintah dalam menjaga keseimbangan antara belanja negara dan pendapatan, sekaligus memastikan program-program prioritas tetap berjalan optimal.

Lebih lanjut, pemerintah juga dinilai berhasil membangun kepercayaan publik dengan memastikan bahwa kondisi fiskal tetap terkendali. Hal ini menjadi salah satu capaian penting dalam setahun terakhir, di mana stabilitas anggaran mampu dijaga tanpa mengorbankan kebutuhan pembangunan dan perlindungan sosial.

Sementara itu, Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Haryo Limanseto menekankan bahwa pemerintah terus memantau dinamika global dengan seksama. Berbagai masukan dari masyarakat turut menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan ekonomi. Pendekatan ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya responsif, tetapi juga adaptif terhadap perubahan yang terjadi di tingkat global maupun domestik.

Haryo juga menjelaskan bahwa fundamental ekonomi Indonesia tetap kuat dan resilien, ditopang oleh berbagai indikator makroekonomi yang stabil. Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2025 yang mencapai 5,11 persen secara tahunan menjadi salah satu bukti nyata bahwa Indonesia mampu mempertahankan momentum pertumbuhan di tengah tekanan global. Selain itu, inflasi yang tetap berada dalam target menunjukkan keberhasilan pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat.

Dalam satu tahun terakhir, konsumsi domestik tetap menjadi pilar utama pertumbuhan ekonomi. Pemerintah secara konsisten menggulirkan berbagai stimulus fiskal serta program bantuan sosial untuk menjaga daya beli masyarakat, terutama di tengah tekanan harga global. Langkah ini terbukti efektif dalam menjaga perputaran ekonomi di tingkat nasional sekaligus memperkuat ketahanan sektor rumah tangga.

Keberhasilan lainnya terlihat dari upaya pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan dan energi. Program swasembada sejumlah komoditas strategis mulai menunjukkan hasil, sementara kebijakan pengembangan biodiesel mampu menciptakan surplus energi yang signifikan. Hal ini tidak hanya mengurangi ketergantungan pada impor, tetapi juga memberikan dampak positif terhadap neraca perdagangan dan stabilitas ekonomi secara keseluruhan.

Transformasi ekonomi juga menjadi salah satu fokus utama pemerintah dalam setahun terakhir. Melalui hilirisasi industri, peningkatan investasi, serta pengembangan energi baru terbarukan dan kendaraan listrik, Indonesia berupaya memperkuat struktur ekonominya agar lebih modern dan berdaya saing. Langkah ini menjadi penting untuk memastikan pertumbuhan ekonomi yang tidak hanya tinggi, tetapi juga berkualitas dan berkelanjutan.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto turut menegaskan bahwa kondisi ekonomi Indonesia saat ini berada dalam posisi yang kuat. Ia melihat adanya perubahan menuju pola ekonomi yang lebih efisien dan modern, yang ditandai dengan stabilitas sektor energi, termasuk ketersediaan bahan bakar minyak yang tetap aman. Hal ini menjadi indikator bahwa kebijakan pemerintah berjalan efektif dalam menjaga keseimbangan antara kebutuhan domestik dan dinamika global.

Keberhasilan pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi selama satu tahun terakhir juga tidak lepas dari sinergi antarinstansi serta koordinasi yang solid dalam merespons berbagai tantangan. Kebijakan fiskal, moneter, dan sektor riil berjalan selaras, sehingga mampu menciptakan ekosistem ekonomi yang kondusif. Hal ini menjadi fondasi penting dalam menghadapi ketidakpastian global yang masih berpotensi berlanjut.

Di tengah berbagai capaian tersebut, tantangan tentu masih ada. Namun dengan fondasi yang telah dibangun, Indonesia memiliki modal kuat untuk terus melangkah ke depan. Masyarakat diharapkan dapat turut berperan aktif dalam menjaga stabilitas ekonomi, baik melalui aktivitas konsumsi, investasi, maupun dukungan terhadap produk dalam negeri.

Ketangguhan ekonomi Indonesia di tengah memanasnya konflik geopolitik global bukanlah hasil yang datang secara instan, melainkan buah dari kerja keras dan konsistensi kebijakan pemerintah selama setahun terakhir. Dengan menjaga optimisme dan memperkuat kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat, ekonomi nasional tidak hanya mampu bertahan, tetapi juga terus tumbuh dan berkembang di tengah berbagai tantangan global.

*) Pengamat Kebijakan Publik

Oleh: Syaifullah Ahmad *)

Di tengah ketidakpastian ekonomi global yang terus berlangsung, masyarakat Indonesia patut tetap optimistis melihat kondisi perekonomian nasional yang masih terjaga dengan baik. Berbagai indikator menunjukkan bahwa ekonomi Indonesia mampu bertahan, bahkan tetap tumbuh di beberapa sektor strategis.

Keberhasilan ini tidak lepas dari langkah konsisten pemerintah selama setahun terakhir dalam menjaga stabilitas fiskal, memperkuat daya beli masyarakat, serta memastikan sektor industri tetap berjalan di tengah tekanan global.

Salah satu indikator penting yang mencerminkan ketahanan ekonomi nasional adalah kinerja sektor manufaktur. Data terbaru menunjukkan Purchasing Manager’s Index atau PMI manufaktur Indonesia pada Maret 2026 berada di angka 50,1. Meskipun sedikit menurun dibandingkan bulan sebelumnya, angka tersebut masih berada di atas level 50 yang menandakan sektor industri tetap berada dalam fase ekspansi. Hal ini menunjukkan bahwa aktivitas produksi nasional masih berjalan dan mampu bertahan di tengah berbagai tantangan global.

Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan, Febrio Kacaribu, menilai bahwa sektor manufaktur Indonesia masih mampu bertahan berkat kuatnya permintaan domestik serta stabilnya kinerja mitra dagang utama. Permintaan dalam negeri menjadi penopang utama yang menjaga aktivitas industri tetap bergerak, bahkan ketika tekanan dari luar negeri semakin besar.

Tekanan global memang tidak dapat dihindari. Konflik geopolitik, kenaikan harga energi, hingga gangguan rantai pasok internasional menjadi tantangan yang dirasakan hampir semua negara. Namun, Indonesia mampu menunjukkan ketahanan yang relatif baik. Di saat banyak negara mengalami kontraksi di sektor industri, Indonesia justru masih mampu bertahan di zona ekspansi, yang menjadi sinyal positif bagi perekonomian nasional.

Kuatnya konsumsi domestik menjadi salah satu faktor utama yang menopang stabilitas ekonomi. Hal ini terlihat dari Indeks Penjualan Riil yang tumbuh 6,9 persen secara tahunan. Peningkatan ini tercermin dari naiknya penjualan mobil sebesar 12,2 persen, penjualan semen sebesar 5,3 persen, serta konsumsi listrik sektor industri dan bisnis yang tetap ekspansif.

Selain itu, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kondisi ekonomi juga masih tinggi. Indeks Keyakinan Konsumen tercatat berada di level 125,2. Angka ini menunjukkan bahwa masyarakat memiliki persepsi positif terhadap kondisi ekonomi saat ini maupun prospeknya ke depan. Stabilnya kepercayaan ini menjadi hasil dari kebijakan pemerintah yang berhasil menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat selama setahun terakhir.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengungkapkan bahwa ketahanan sektor manufaktur di tengah tekanan global merupakan capaian yang patut diapresiasi. Menurut Agus Gumiwang Kartasasmita, kondisi ini menunjukkan bahwa sektor industri Indonesia memiliki resiliensi yang kuat meskipun menghadapi tantangan berat dari dalam maupun luar negeri.

Jika dibandingkan dengan negara lain, posisi Indonesia dalam indeks PMI manufaktur juga masih cukup kompetitif. Indonesia berada dalam kelompok negara dengan kinerja ekspansif bersama beberapa negara di kawasan Asia dan Asia Tenggara. Hal ini memperlihatkan bahwa industri nasional masih mampu bersaing dan menjaga momentum pertumbuhan di tengah ketidakpastian global.

Agus Gumiwang Kartasasmita menegaskan bahwa pemerintah akan terus bekerja sama dengan berbagai pihak untuk menjaga sektor industri tetap bergerak dan kompetitif. Menurutnya, sektor manufaktur merupakan tulang punggung ekonomi nasional yang harus terus dijaga agar mampu mendukung pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja.

Di sisi lain, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menilai bahwa kondisi ekonomi Indonesia masih berada dalam posisi yang kuat. Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa perekonomian nasional terus bergerak menuju sistem yang lebih modern dan efisien, dengan stabilitas yang tetap terjaga di tengah dinamika global.

Sebagai bagian dari upaya tersebut, pemerintah menerapkan berbagai kebijakan efisiensi, termasuk transformasi digital dan sistem kerja fleksibel bagi aparatur sipil negara. Kebijakan work from home satu hari dalam sepekan menjadi salah satu langkah untuk meningkatkan efisiensi sekaligus menghemat anggaran negara. Selain itu, pembatasan penggunaan kendaraan dinas serta pengurangan perjalanan dinas juga dilakukan sebagai bentuk pengelolaan anggaran yang lebih disiplin.

Meskipun ada penyesuaian dalam pola kerja, pemerintah memastikan bahwa sektor pelayanan publik tetap berjalan optimal. Layanan kesehatan, keamanan, dan sektor strategis lainnya tetap beroperasi secara normal, sementara sektor pendidikan tetap melaksanakan kegiatan tatap muka demi menjaga kualitas pembelajaran.

Dari sisi fiskal, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tetap berada dalam kondisi aman dan terkendali. Pemerintah menjadikan APBN sebagai instrumen utama untuk meredam dampak gejolak global. Melalui pengelolaan anggaran yang disiplin, pemerintah mampu menjaga stabilitas ekonomi sekaligus melindungi daya beli masyarakat melalui berbagai program prioritas, termasuk kompensasi energi.

Ketahanan ekonomi Indonesia saat ini merupakan hasil dari kebijakan yang konsisten dan terarah. Stabilitas yang terjaga bukan hanya mencerminkan kekuatan ekonomi, tetapi juga menunjukkan bahwa langkah strategis pemerintah selama setahun terakhir telah memberikan dampak nyata. Oleh karena itu, dukungan masyarakat sangat diperlukan agar perekonomian nasional dapat terus tumbuh dan tetap tangguh menghadapi berbagai tantangan global di masa depan.

*) Pengamat Kebijakan Ekonomi

Jakarta – Pemerintah memastikan kondisi ekonomi nasional tetap stabil di tengah memanasnya situasi geopolitik global dengan menyiapkan berbagai langkah strategis, termasuk menjaga ketahanan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), memperkuat efisiensi kebijakan, serta mendorong transformasi digital di sektor pemerintahan.

Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menegaskan bahwa APBN masih memiliki ruang fiskal yang cukup untuk meredam dampak gejolak ekonomi dunia. Ia menyampaikan bahwa pemerintah terus menjaga keberlanjutan anggaran sebagai langkah antisipatif terhadap ketidakpastian global.

“Kami selalu menjaga anggaran berkesinambungan dan dengan itu pun kami masih mempunyai ruangan untuk memberi cushion atau bantalan terhadap gejolak perekonomian dunia,” ujar Purbaya.

Menurutnya, hingga akhir tahun, kondisi defisit anggaran masih berada dalam batas aman dan terkendali.

“Anggaran kita sekarang sampai akhir tahun pun tetap berkesinambungan dan defisitnya masih terkendali,” jelasnya.

Ia juga memastikan bahwa pemerintah telah melakukan perhitungan matang terhadap seluruh dinamika fiskal yang mungkin terjadi.

“Teman-teman media dan masyarakat tidak perlu khawatir defisitnya tidak terkendali dan anggarannya morat-marit. Kita kendalikan dengan baik semuanya dan kita sudah hitung sampai dengan akhir tahun,” pungkasnya.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyatakan bahwa posisi ekonomi Indonesia masih relatif kuat meskipun dihadapkan pada tekanan global. Ia mengungkapkan bahwa pemerintah terus mendorong perubahan menuju sistem ekonomi yang lebih modern dan efisien.

“Di tengah dinamika global, Indonesia menunjukkan momentum menuju perilaku yang lebih modern dan efisien. Perekonomian tetap stabil, stok BBM aman, dan kebijakan fiskal tetap terjaga,” ujarnya.

Dalam rangka mendukung efisiensi tersebut, pemerintah menerapkan sejumlah kebijakan baru, termasuk transformasi digital dan sistem kerja fleksibel bagi ASN. Salah satu kebijakan yang diterapkan adalah Work From Home (WFH) selama satu hari dalam sepekan. Selain itu, pemerintah juga membatasi penggunaan kendaraan dinas dan mendorong penggunaan transportasi publik.

Langkah efisiensi lainnya dilakukan melalui pengurangan anggaran perjalanan dinas, yakni hingga 50 persen untuk perjalanan dalam negeri dan 70 persen untuk perjalanan luar daerah. Meski demikian, pemerintah memastikan bahwa sektor-sektor penting seperti layanan publik, kesehatan, keamanan, dan kebersihan tetap beroperasi secara normal tanpa gangguan.

Selain itu, program prioritas seperti kompensasi energi tetap dijalankan guna menjaga daya beli masyarakat. Kebijakan ini diharapkan mampu memperkuat ketahanan ekonomi Indonesia di tengah ketidakpastian global yang terus berkembang.

Jakarta – Pemerintah terus memperkuat ketahanan ekonomi nasional di tengah tekanan global yang meningkat, mulai dari konflik geopolitik, kenaikan harga energi, hingga gangguan rantai pasok. Meski demikian, berbagai indikator menunjukkan ekonomi Indonesia tetap stabil, terlihat dari sektor manufaktur yang masih ekspansif, inflasi yang terkendali, serta kinerja perdagangan yang surplus.

Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan, Febrio Kacaribu, menegaskan bahwa sektor manufaktur Indonesia masih bertahan di zona ekspansi pada Maret 2026 meski tekanan global berlanjut. Permintaan domestik yang kuat dan kinerja mitra dagang yang terjaga menjadi penopang utama..

“Sektor manufaktur Indonesia tetap ekspansif pada Maret 2026, ditopang permintaan domestik dan kinerja mitra dagang utama yang terjaga, meskipun dihadapkan pada kenaikan harga energi dan gangguan rantai pasok global,” ujar Febrio.

Dari sisi global, sejumlah negara mitra seperti Vietnam, Filipina, Thailand, India, dan Amerika Serikat juga masih mencatatkan ekspansi manufaktur. Bahkan, kawasan Eropa mulai menunjukkan pemulihan, sehingga membuka peluang bagi peningkatan ekspor Indonesia.

Sementara itu, aktivitas ekonomi domestik menunjukkan tren positif. Indeks Penjualan Riil Februari 2026 tumbuh 6,9 persen secara tahunan, didorong konsumsi masyarakat selama Ramadan dan menjelang Idulfitri. Penjualan mobil meningkat 12,2 persen, diikuti pertumbuhan sektor lain seperti semen dan konsumsi listrik. Indeks Keyakinan Konsumen juga tetap tinggi di level 125,2, mencerminkan optimisme masyarakat.

Inflasi tetap terkendali di angka 3,5 persen secara tahunan pada Maret 2026. Pemerintah menjaga stabilitas harga melalui berbagai kebijakan seperti operasi pasar, bantuan pangan, dan pengawasan distribusi.

Dari sektor eksternal, neraca perdagangan mencatat surplus hingga 1,27 miliar dolar AS, melanjutkan tren surplus selama 70 bulan berturut-turut. Ekspor didorong komoditas unggulan seperti besi baja dan minyak nabati, sementara impor bahan baku menunjukkan aktivitas industri yang tetap kuat.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menilai capaian ini sebagai bukti ketahanan industri nasional.

“Di tengah tekanan global dan domestik, sektor manufaktur Indonesia masih ekspansif, ini patut diapresiasi,” ujar Agus.

Ke depan, pemerintah akan terus memperkuat kebijakan strategis, termasuk perbaikan iklim investasi, kemandirian energi, dan transformasi digital.

“Kami akan memastikan industri tetap adaptif dan kompetitif karena manufaktur merupakan tulang punggung ekonomi nasional,” tegas Agus.

Jakarta – Proses hukum kasus penyiraman air keras terhadap aktivis Andrie Yunus terus berjalan dalam koridor peradilan militer.

Pemerintah melalui institusi TNI menegaskan komitmennya untuk menuntaskan perkara secara profesional, transparan, dan akuntabel, sekaligus mengajak publik untuk menghormati serta mengawal mekanisme hukum yang berlaku.

Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI, Mayor Jenderal TNI Aulia Dwi Nasrullah, menyampaikan bahwa empat personel militer telah resmi ditetapkan sebagai tersangka, yakni Kapten NDP, Letnan Satu SL, Letnan Satu BHW, serta Sersan Dua ES.

“Keempat pelaku telah ditetapkan sebagai tersangka dan telah menjalani penahanan di instalasi tahanan militer,” ujarnya.

Ia menambahkan, proses penyidikan terus berjalan dengan pengumpulan keterangan tambahan guna memperkuat berkas perkara.

Penanganan kasus ini sebelumnya melibatkan aparat penegak hukum sipil sebelum akhirnya dilimpahkan ke yurisdiksi militer karena status para terduga pelaku sebagai prajurit aktif.

Praktisi Hukum Fransiscus Xaverius Tangkudung menegaskan bahwa mekanisme peradilan militer merupakan ketentuan hukum yang sah dan tidak dapat diperdebatkan secara subjektif.

“Kalau terduga pelaku adalah prajurit aktif, maka yurisdiksi peradilan militer itu bukan pilihan, melainkan ketentuan hukum. Ini harus dipahami secara objektif dan tidak dipolitisasi,” jelasnya.

Menurutnya, polemik yang mempersoalkan forum peradilan justru berpotensi mengaburkan substansi utama, yakni penegakan hukum itu sendiri.

Ia menekankan bahwa prinsip utama adalah memastikan proses berjalan adil, transparan, dan akuntabel.

“Tidak benar jika dikatakan peradilan militer tertutup sepenuhnya. Publik tetap memiliki ruang untuk mengawal melalui pemberitaan media dan pengawasan masyarakat,” ungkapnya.

Tangkudung juga mengingatkan agar kritik yang berkembang tetap konstruktif dan tidak menggiring opini publik pada ketidakpercayaan yang tidak berdasar terhadap institusi hukum negara.

Ia menilai tekanan opini yang berlebihan justru berpotensi mengganggu independensi proses hukum.

“Penegakan hukum harus dijaga marwahnya. Jangan sampai karena tekanan opini, kita merusak sistem yang sudah diatur dalam konstitusi,” tegasnya.

Di sisi lain, langkah cepat Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI dalam menetapkan tersangka mendapat apresiasi dari berbagai elemen masyarakat, termasuk Gerakan Mahasiswa Pelajar Kebangsaan (GMPK).

Ketua DPD GMPK DKI Jakarta, Asip Irama, menyebut tindakan tegas tersebut sebagai bukti komitmen TNI dalam menegakkan hukum tanpa pandang bulu.

“Penetapan tersangka dari internal menunjukkan komitmen kuat untuk menjaga integritas institusi. Ini sekaligus mematahkan stigma negatif bahwa aparat kebal hukum,” tutupnya.

Jakarta – Perkembangan penanganan kasus penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS Andrie Yunus menunjukkan sinyal kuat bahwa negara hadir dan bekerja melalui jalur hukum yang terukur, transparan, dan akuntabel.

Di tengah tingginya perhatian publik, proses yang berjalan saat ini dinilai menjadi momentum penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum sekaligus memastikan keadilan ditegakkan tanpa intervensi.

Informasi terbaru menyebut penyidikan yang dilakukan aparat telah mencapai kemajuan signifikan, termasuk penetapan empat tersangka dan pendalaman alat bukti yang kini memasuki tahap akhir.

Komisioner Komnas HAM, Saurlin P Siagian, menegaskan lembaganya terus mengawal proses secara aktif setelah meminta keterangan langsung dari jajaran TNI.

“Komnas HAM meminta Danpuspom menjelaskan bagaimana proses penyelidikan dan penyidikan kasus ini sejak peristiwa hingga saat ini. Puspom menyatakan sudah menetapkan 4 orang tersangka yang dikenakan pasal 469 KUHP (penganiayaan berat) dengan alternatif 467 ayat 1 dan 2 (penganiayaan dengan rencana),” ujar Saurlin.

Dalam kesempatan yang sama, Saurlin juga menekankan pentingnya keterbukaan sebagai fondasi legitimasi proses hukum.

“Komnas HAM mendorong transparansi proses penegakan hukum antara lain segera mengumumkan identitas pelaku kepada publik, melibatkan pengawasan eksternal dalam proses penegakan hukum, memberikan akses kepada Komnas HAM untuk bertemu dan meminta keterangan tersangka,” katanya.

Pernyataan ini memperlihatkan bahwa mekanisme checks and balances berjalan, sehingga publik memiliki ruang untuk tetap mengawasi tanpa perlu terjebak pada spekulasi yang justru dapat mengganggu proses penyidikan.

Dari sisi aparat militer, Danpuspom TNI Mayor Jenderal TNI Yusri Nuryanto sebelumnya memastikan penanganan perkara dilakukan secara serius dan progresif. Penetapan empat prajurit aktif sebagai tersangka menjadi bukti bahwa institusi tidak menoleransi tindakan melanggar hukum oleh siapa pun.
“Ini sekarang yang diduga empat tersangka sudah kita amankan di Puspom TNI untuk dilakukan pendalaman ke tingkat penyidikan,” tutur Yusri.
Langkah tegas ini sekaligus memperlihatkan komitmen reformasi internal yang terus diperkuat, di mana setiap dugaan pelanggaran diproses berdasarkan aturan yang berlaku dan tidak dibiarkan menjadi beban institusional berkepanjangan.

Praktisi hukum Fransiscus Xaverius Tangkudung turut mengingatkan pentingnya kedewasaan publik dalam menyikapi forum hukum yang digunakan.

“Kalau terduga pelaku adalah prajurit aktif, maka yurisdiksi peradilan militer itu bukan pilihan, melainkan ketentuan hukum,” jelas Xaverius.

Ia menilai fokus utama seharusnya diarahkan pada substansi penegakan hukum, bukan memperdebatkan mekanisme yang secara normatif sudah memiliki dasar kuat dalam sistem peradilan nasional.

Sejalan dengan itu, sejumlah perkembangan terkini juga menunjukkan adanya dorongan luas agar proses tetap terbuka dan kredibel, termasuk dari Komnas HAM serta berbagai elemen masyarakat sipil yang meminta hasil investigasi diumumkan secara bertahap. Dinamika ini justru mencerminkan sehatnya demokrasi, karena negara memberi ruang bagi pengawasan publik sekaligus menjaga proses tetap berada dalam koridor hukum yang sah.

Di tengah perhatian publik yang besar, sikap terbaik adalah menghormati proses hukum yang berjalan dan menjaga suasana tetap kondusif. Langkah cepat, transparan, dan akuntabel yang ditunjukkan pemerintah serta aparat penegak hukum menjadi bukti komitmen kuat negara dalam menegakkan keadilan, sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintahan saat ini.*