Oleh : Doni Wicaksono )*

Dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, hilirisasi telah menjadi strategi kunci yang diusung oleh pemerintah. Langkah ini bukan sekadar kebijakan industrialisasi, tetapi sebuah lompatan strategis untuk mengubah struktur ekonomi dari berbasis ekspor bahan mentah menuju pengolahan dalam negeri yang bernilai tambah tinggi. Salah satu dampak paling nyata dari hilirisasi adalah kemampuannya dalam menyerap tenaga kerja secara masif, terutama di sektor-sektor yang selama ini hanya menjadi penyedia bahan baku tanpa keterlibatan lebih dalam proses produksi. Dengan mengembangkan rantai nilai industri di dalam negeri, hilirisasi menjadi motor penggerak penciptaan lapangan kerja yang luas dan berkelanjutan.

Transformasi dari ekspor bahan mentah ke pengolahan industri telah membuka peluang besar di berbagai daerah, terutama di wilayah-wilayah penghasil sumber daya alam. Sebagai contoh, pembangunan smelter di kawasan pertambangan tidak hanya menciptakan lapangan kerja langsung bagi ribuan tenaga kerja, tetapi juga memicu pertumbuhan ekosistem ekonomi lokal, seperti jasa logistik, katering, transportasi, serta sektor UMKM penunjang lainnya. Pemerintah mencatat dengan adanya proyek hilirisasi di sektor nikel, bauksit, dan tembaga, ribuan lapangan kerja telah tercipta, bahkan sebelum fasilitas industri tersebut sepenuhnya beroperasi.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia mengatakan sebanyak 18 proyek prioritas hilirisasi diperkirakan akan menciptakan hampir 300 ribu lapangan kerja. Proyek-proyek tersebut kini telah memasuki tahap pra-studi kelayakan. Pihaknya juga telah menyerahkan dokumen pra-studi kelayakan proyek prioritas hilirisasi dan ketahanan energi nasional kepada Chief Executive Officer (CEO) Danantara, Rosan Roeslani. Masuknya Danantara untuk membiayai proyek hilirisasi akan menciptakan pertumbuhan ekonomi dan lapangan pekerja bagi masyarakat. Hal ini dikarenakan nantinya nilai tambah yang ada di hilirisasi akan masuk ke dalam negeri.

Selain menciptakan lapangan kerja baru, hilirisasi juga mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pekerja tidak lagi hanya menjadi buruh kasar dalam proses ekstraksi sumber daya, tetapi mulai dilibatkan dalam proses-proses teknis, manajerial, dan operasional industri pengolahan. Hal ini mendorong peningkatan kapasitas tenaga kerja melalui pelatihan, pendidikan vokasi, dan transfer teknologi yang difasilitasi oleh pemerintah maupun sektor swasta. Dengan begitu, hilirisasi bukan hanya menciptakan kuantitas pekerjaan, tetapi juga meningkatkan kualitas dan daya saing tenaga kerja nasional di tingkat global.

Kebijakan hilirisasi juga memberikan nilai tambah yang signifikan bagi perekonomian negara. Dengan mengolah bahan mentah di dalam negeri, Indonesia tidak hanya memperoleh nilai jual yang lebih tinggi dari produk turunannya, tetapi juga memperkuat posisi dalam rantai pasok global. Hal ini membuka peluang ekspor produk jadi atau setengah jadi ke berbagai negara dengan nilai yang lebih tinggi dibandingkan ekspor bahan mentah. Dengan demikian, pendapatan negara meningkat, devisa bertambah, dan stabilitas ekonomi nasional dapat lebih terjaga.

Sementara itu, Ekonom Senior Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Muhammad Ishak Razak mengatakan hilirisasi dapat meningkatkan nilai tambah ekonomi komoditas primer dan meningkatkan kontribusi industri pengolahan terhadap produk domestik bruto (PDB). Selain itu, proyek-proyek tersebut dapat mendorong peningkatan penyerapan tenaga kerja sehingga mengurangi pengangguran, terutama di daerah-daerah kaya sumber daya, khususnya di kawasan Indonesia Timur.

Pemerintah secara konsisten mendorong percepatan hilirisasi melalui berbagai kebijakan strategis. Salah satunya adalah pemberian insentif investasi kepada industri pengolahan dalam negeri, termasuk keringanan pajak, kemudahan perizinan, dan penyediaan infrastruktur pendukung. Selain itu, regulasi larangan ekspor bahan mentah juga menjadi langkah tegas yang memperkuat posisi industri hilir dalam negeri. Kebijakan ini meski sempat menimbulkan tantangan, terbukti membawa dampak positif dalam jangka menengah dan panjang, termasuk dalam menciptakan iklim investasi yang kompetitif dan kondusif bagi pertumbuhan industri berbasis sumber daya alam.

Kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat menjadi kunci utama dalam menyukseskan hilirisasi sebagai motor penyerapan tenaga kerja nasional. Pemerintah pusat dan daerah perlu bersinergi dalam menyediakan regulasi yang mendukung, infrastruktur yang memadai, serta pendidikan dan pelatihan yang relevan dengan kebutuhan industri. Sektor swasta, di sisi lain, diharapkan berperan aktif dalam membangun industri hilir yang berkelanjutan, bertanggung jawab terhadap lingkungan, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar. Sementara itu, masyarakat juga perlu merespons peluang ini dengan semangat untuk meningkatkan keterampilan dan kompetensi agar dapat bersaing di era industri baru yang lebih kompleks dan dinamis.

Ke depan, hilirisasi akan terus menjadi pilar penting dalam strategi pembangunan nasional, terutama dalam menghadapi tantangan global seperti dekarbonisasi, transisi energi, dan digitalisasi. Hilirisasi tidak hanya relevan di sektor tambang, tetapi juga dapat diperluas ke sektor perkebunan, perikanan, dan industri kreatif. Dengan potensi sumber daya alam yang melimpah dan jumlah penduduk usia produktif yang besar, Indonesia memiliki modal kuat untuk menjadikan hilirisasi sebagai katalis utama pembangunan ekonomi berbasis penciptaan lapangan kerja. Dengan komitmen kuat dari seluruh elemen bangsa, hilirisasi bukan hanya menjadi strategi ekonomi semata, tetapi juga sebuah jalan menuju kemandirian, pemerataan, dan kemakmuran nasional.

)* Pengamat kebijakan publik

Oleh : Ferri Alfian )*

Proyek hilirisasi yang tengah digencarkan pemerintah kini memasuki fase yang lebih konkret dengan dibukanya berbagai pusat industri pengolahan di berbagai daerah. Langkah ini tidak hanya ditujukan untuk meningkatkan nilai tambah produk-produk dalam negeri, tetapi juga sebagai strategi untuk menciptakan lapangan kerja baru secara massif. Hilirisasi di sektor-sektor strategis seperti nikel, bauksit, kelapa sawit, dan batu bara diyakini mampu menyerap tenaga kerja lokal dalam jumlah besar sekaligus mendorong pemerataan ekonomi antarwilayah. Pemerintah menegaskan bahwa setiap proyek hilirisasi wajib memperhatikan aspek sosial, termasuk membuka ruang bagi masyarakat sekitar untuk terlibat aktif sebagai bagian dari rantai produksi.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia mengatakan rencana pembangunan 18 proyek hilirisassi akan membuka lapangan kerja besar besaran. Bahlil menyebut, 18 proyek hilirisasi tersebut diperkirakan membutuhkan investasi sebesar US$ 38,63 miliar atau setara dengan Rp 618,13 triliun. Dari 18 proyek dengan potensi serapan tenaga kerja sebanyak 276.636 orang tersebut, mayoritas tenaga kerja akan diserap pada proyek kilang minyak sebesar 44.000 orang dan hilirisasi batu bara menjadi dimethyl ether (DME) sebanyak 34.800 orang.

Adapun 18 proyek hilirisasi dan ketahanan energi nasional ini terdiri dari delapan proyek hilirisasi di sektor mineral dan batu bara, dua proyek tentang transisi energi, dua proyek ketahanan energi, tiga proyek hilirisasi pertanian, serta tiga proyek hilirisasi kelautan dan perikanan.

Pemerintah pun mendorong keterlibatan BUMN dan swasta untuk mengakselerasi pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian (smelter) yang menjadi tulang punggung hilirisasi. Dalam prosesnya, pelatihan tenaga kerja lokal menjadi agenda penting untuk menjamin kesiapan SDM menghadapi kebutuhan industri. Kementerian Ketenagakerjaan telah menggelar berbagai program pelatihan berbasis kompetensi yang selaras dengan kebutuhan industri hilirisasi. Ini mencakup pelatihan pengelasan, pengoperasian alat berat, hingga keahlian teknis lainnya. Harapannya, tenaga kerja lokal tidak hanya menjadi pekerja kasar, tetapi juga mampu mengisi posisi strategis dan teknis.

Sementara itu, CEO Danantara, Rosan Roeslani, mengatakan bahwa kontribusi investasi di bidang hilirisasi meningkat cukup signifikan. Kurang lebih dari investasi yang masuk di kloter kedua kurang lebih kontribusinya dari Rp 950 triliun lebih itu mencapai 30 persen, itu berdasarkan dari hilirisasi.

Angka ini menunjukkan bahwa arah kebijakan pemerintah dalam mendorong industrialisasi berbasis sumber daya alam mendapat respons positif dari para investor, baik domestik maupun internasional. Kucuran dana sebesar itu tidak hanya menunjukkan optimisme terhadap potensi ekonomi Indonesia, tetapi juga membuka peluang besar bagi penciptaan lapangan kerja di berbagai lini, mulai dari hulu ke hilir. Hal ini mempertegas bahwa hilirisasi bukan sekadar jargon pembangunan, melainkan strategi konkret yang mampu menggerakkan roda ekonomi nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara luas.

Selain menciptakan lapangan kerja, hilirisasi juga memberikan dampak berganda (multiplier effect) bagi perekonomian lokal. Kehadiran industri pengolahan memicu tumbuhnya sektor-sektor penunjang lain seperti perumahan, warung makan, transportasi lokal, hingga jasa perbankan dan keuangan mikro. Di beberapa wilayah, geliat ekonomi terlihat meningkat seiring bertambahnya daya beli masyarakat. Tidak sedikit anak muda yang sebelumnya memilih merantau ke kota kini memilih kembali ke kampung halaman karena peluang kerja mulai terbuka lebar. Pemerataan ini menjadi bagian dari strategi pembangunan Indonesia Sentris yang diusung pemerintahan saat ini.

Meski begitu, keberhasilan proyek hilirisasi tidak lepas dari tantangan. Direktur Kolaborasi Internasional INDEF, Imaduddin Abdullah menjelaskan ketersediaan infrastruktur dasar seperti listrik, air bersih, jalan, dan pelabuhan masih menjadi kendala di sejumlah daerah. Pemerintah perlu mempercepat pembangunan infrastruktur pendukung melalui skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), agar aktivitas industri pengolahan dapat berjalan efisien dan berdaya saing tinggi. Tanpa infrastruktur yang memadai, peluang penciptaan lapangan kerja dan pemerataan ekonomi lewat hilirisasi dikhawatirkan tidak akan optimal.

Pemerintah juga memastikan keterlibatan masyarakat lokal bukan hanya sebagai pekerja, tetapi juga sebagai pemangku kepentingan. Sosialisasi, dialog publik, dan program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) diwajibkan sebagai bagian dari proses pembangunan industri. Dalam beberapa proyek, masyarakat dilibatkan sejak tahap perencanaan, sehingga mereka merasa menjadi bagian dari proses transformasi. Dengan begitu, resistensi sosial dapat ditekan dan kepercayaan masyarakat terhadap pembangunan meningkat. Model ini diharapkan menjadi standar baru dalam pendekatan pembangunan berbasis kawasan.

Melalui proyek hilirisasi ini, Indonesia menegaskan visinya untuk tidak lagi menjadi eksportir bahan mentah, tetapi menjadi pemain penting dalam rantai nilai global. Dengan memaksimalkan sumber daya dan memperkuat kapasitas SDM lokal, hilirisasi menjadi jalan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkeadilan. Jika dijalankan secara konsisten dan terukur, proyek ini tak hanya menciptakan lapangan kerja dalam jumlah besar, tapi juga mampu mentransformasi wajah pembangunan nasional dari sentralistis menjadi lebih merata dan berdampak nyata bagi masyarakat luas.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Khatulistiwa Institute

Jakarta – Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, mengatakan pemerintah terus menggenjot realisasi investasi di sektor hilirisasi sebagai bagian dari strategi memperkuat ketahanan energi dan menciptakan lapangan kerja nasional.

Sebanyak 18 proyek hilirisasi senilai Rp618,13 triliun kini memasuki tahap evaluasi oleh BPI Danantara, sebagai bentuk keseriusan pemerintah dalam menindaklanjuti mandat Presiden mendorong hilirisasi nasional.

“Kami sudah ada sekitar 18 proyek yang sudah siap pra-FS-nya, Pak Kepala Danantara, dengan total investasi sebesar US$38,63 miliar atau sekitar Rp618,13 triliun. Ini di luar ekosistem baterai mobil khusus yang akan dibangun sesuai arahan Presiden,” kata Bahlil.

Pemerintah menyusun proyek-proyek hilirisasi lintas sektor strategis, sebagai langkah nyata mempercepat transformasi ekonomi nasional dan pemerataan pembangunan.

Secara rinci, proyek hilirisasi minerba menjadi sektor dengan porsi investasi terbesar, yakni delapan proyek dengan nilai US$20,1 miliar. Proyek ini diproyeksikan menyerap lebih dari 100 ribu tenaga kerja.

“Dari 18 proyek tersebut, 8 proyek berada di sektor mineral dan batu bara, 2 proyek transisi energi, 2 proyek ketahanan energi, 3 proyek pertanian, serta 3 proyek kelautan dan perikanan. Ini akan menciptakan lapangan pekerjaan yang baik dengan upah yang layak, bukan lagi sekadar upah minimum,” jelas Bahlil.

Berdasarkan kajian awal Satgas Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional, seluruh proyek tersebut diperkirakan mampu menciptakan hingga 276.636 lapangan kerja langsung maupun tidak langsung.

Dari sektor pertanian, potensi serapan tenaga kerja mencapai 23.950 orang, sedangkan sektor kelautan dan perikanan dapat menyerap sekitar 67.100 pekerja. Adapun sektor transisi energi diperkirakan menyerap 29.652 orang, dan ketahanan energi sebanyak 50.960 orang.

Sementara itu, CEO Danantara, Rosan Roeslani, menambahkan bahwa peningkatan investasi di bidang hilirisasi menunjukkan tren positif dan akan menjadi pilar penting dalam pembangunan nasional ke depan.

“Kontribusi investasi dari sektor hilirisasi sangat signifikan. Dari total investasi yang masuk pada semester ini, sekitar 30 persen berasal dari proyek hilirisasi,” ungkap Rosan.

Ia juga menyebutkan bahwa dalam empat bulan terakhir, Danantara telah memperoleh komitmen pendanaan dari sejumlah Sovereign Wealth Fund (SWF) global senilai total US$7 miliar, termasuk dari Qatar, China Investment Corporation (CIC), dan Russian Direct Investment Fund (RDIF).

“Kami akan fokus pada proyek-proyek yang berpotensi besar dalam menciptakan lapangan pekerjaan di tahap awal. Ini sejalan dengan mandat kami untuk mendukung pembangunan berkelanjutan di Indonesia,” pungkas Rosan.

[w.R]

Jakarta – Pemerintah tengah mendorong realisasi 18 proyek strategis di sektor hilirisasi dan ketahanan energi yang telah memasuki tahap prastudi kelayakan. Dalam strategi pembangunan nasional yang berorientasi pada peningkatan nilai tambah sumber daya alam, hilirisasi tidak hanya dipandang sebagai upaya meningkatkan penerimaan negara dan ekspor, tetapi juga sebagai langkah konkret untuk menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat Indonesia.

Proyek-proyek tersebut merupakan hasil kajian Satuan Tugas Hilirisasi dan Ketahanan Energi yang kemudian diserahkan kepada Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) untuk ditindaklanjuti.

Chief Executive Officer (CEO) BPI Danantara, Rosan Roeslani menyampaikan, nilai to-tal investasi dari keseluruhan proyek tersebut mencapai sekitar Rp618 triliun. Dari ang-ka tersebut, diperkirakan akan tercipta lebih dari 270 ribu lapangan kerja di berbagai sektor.

“Dari total 18 proyek yang kurang lebih nilainya Rp618 triliun itu diperkirakan akan ter-cipta lebih dari 270 ribu lapangan kerja di berbagai sektor,” kata Rosan.

Kebijakan hilirisasi menjadi tulang punggung dalam mewujudkan ekonomi berdaulat dan berkelanjutan. Dengan tidak lagi bergantung pada ekspor bahan mentah, Indonesia bertekad membangun ekosistem industri yang kuat di dalam negeri.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia menyampaikan se-bagian proyek telah siap dieksekusi dalam waktu dekat, sesuai amanat Presiden Prabowo Subianto untuk mempercepat implementasi hilirisasi di berbagai sektor.

“Kita kolaborasi sehingga manfaat total nilai tambahnya itu semua berputar dalam negeri dan itu akan menciptakan lapangan pekerjaan yang baik dengan upah yang lay-ak, bukan lagi upah, mohon maaf bukan lagi upah UMR,” ujarnya.

Bahlil menyebut, hal tersebut ditujukan sebagai bagian dari strategi pemerataan ekonomi dan peningkatan keadilan di wilayah-wilayah pengembangan industri. Industri berbasis hilirisasi seperti pengolahan nikel, bauksit, tembaga, hingga minyak kelapa sawit telah menunjukkan potensi besar dalam membuka lapangan kerja langsung mau-pun tidak langsung.

Transformasi industri ini dirancang agar mampu mengangkat kualitas hidup masyarakat melalui peningkatan pendapatan dan kesempatan kerja yang lebih merata. Pemerintah menekankan pentingnya pembangunan kawasan industri terpadu yang terintegrasi dengan infrastruktur pendukung, pendidikan vokasi, serta sistem logistik modern agar proses hilirisasi berjalan optimal.

Presiden Prabowo menaruh perhatian besar terhadap pembangunan yang berkeadilan dan menyeluruh. Program hilirisasi yang digagas akan terus dikawal secara ketat agar benar-benar menciptakan nilai tambah ekonomi dan sosial.

*

Oleh : Gavin Asadit )*

Bantuan sosial (bansos) kini tidak lagi dilihat sebagai beban anggaran negara, tetapi telah berubah menjadi instrumen strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif. Pernyataan ini ditegaskan oleh Anggota Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Arief Anshory Yusuf, dalam sebuah diskusi publik pada akhir Juni 2025.

Arief menjelaskan bahwa bansos harus dipahami sebagai bentuk investasi sosial yang mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Menurutnya, melalui bantuan yang disalurkan secara tepat dan terukur, masyarakat miskin dan rentan dapat terangkat dari jerat kemiskinan, yang pada akhirnya mendorong konsumsi rumah tangga, memperluas pasar domestik, dan meningkatkan produktivitas nasional.

Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2025 yang mencapai Rp 3.621,3 triliun, pemerintah mengalokasikan sekitar Rp 503,2 triliun atau 13,9 persen untuk perlindungan sosial, termasuk program-program bansos seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), dan bantuan tunai langsung.

Selain itu, anggaran kesehatan mendapat porsi Rp 218,5 triliun atau sekitar 6 persen dari total belanja negara. Pemerintah juga mengeluarkan paket stimulus pada triwulan kedua tahun ini dengan total nilai Rp 24,4 triliun. Dari jumlah itu, Rp 11,93 triliun dialokasikan khusus untuk penebalan bansos, Rp 10,72 triliun untuk subsidi upah, Rp 0,94 triliun untuk diskon transportasi, dan Rp 0,65 triliun untuk subsidi tarif tol. Pemerintah berharap dengan langkah ini, daya beli masyarakat dapat terjaga dan konsumsi rumah tangga tetap tumbuh di tengah tekanan ekonomi global.

Namun, sejumlah ekonom mengingatkan bahwa peningkatan anggaran bansos belum tentu memberikan dampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi jika tidak dibarengi dengan reformasi struktural dan efektivitas program. Mereka menilai bahwa bansos harus tepat sasaran dan bersinergi dengan program pemberdayaan ekonomi lainnya agar tidak menciptakan ketergantungan, melainkan menjadi jalan menuju kemandirian masyarakat miskin. Dalam hal ini, pemanfaatan data yang akurat dan digitalisasi penyaluran bansos menjadi aspek penting yang harus diperkuat.

Per 9 Juli 2025, Kementerian Keuangan mencatat bahwa penyaluran bansos sembako telah mencapai Rp 20,26 triliun untuk 18,2 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM), atau sekitar 97,22 persen dari target nasional sebesar 18,8 juta KPM. Setiap KPM menerima bantuan sebesar Rp 200 ribu per bulan secara tunai, yang dimaksudkan untuk mendukung pemenuhan kebutuhan pangan dasar.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menekankan bahwa bansos bukan hanya instrumen kesejahteraan, tetapi juga perlindungan ekonomi yang mendorong konsumsi domestik sebagai salah satu penggerak utama pertumbuhan nasional. Sebelumnya, hingga akhir Mei 2025, total realisasi belanja bansos telah mencapai Rp 48,8 triliun atau sekitar 32,6 persen dari target tahunan. Meski lebih lambat dibandingkan tahun lalu yang mencapai 46,3 persen pada periode yang sama, pemerintah memastikan akselerasi dilakukan pada semester kedua untuk menutup ketertinggalan.

Mulai Juni hingga Juli 2025, pemerintah melakukan penambahan nilai bansos. Para penerima kini memperoleh Rp 1 juta untuk dua bulan, meningkat dari sebelumnya Rp 600 ribu. Kebijakan ini merupakan bagian dari strategi menstimulasi ekonomi rakyat dan menekan dampak inflasi terhadap kelompok miskin. Menteri Sosial menyatakan bahwa penerima bansos berasal dari desil 1 hingga desil 4 dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Sistem pemutakhiran data memungkinkan penyesuaian daftar penerima secara otomatis, termasuk penghapusan nama yang dianggap telah meningkat kesejahteraannya. Masyarakat yang merasa berhak namun tidak terdaftar tetap memiliki hak untuk melakukan pengaduan dan verifikasi ulang melalui jalur resmi.

Pemerintah juga terus mengembangkan digitalisasi bansos sebagai upaya memperkuat akuntabilitas dan efisiensi penyaluran. Pada awal Juli 2025, Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Luhut Binsar Pandjaitan, meninjau langsung pelaksanaan proyek percontohan digitalisasi bansos di Banyuwangi. Program ini melibatkan penggunaan identitas digital dan sistem biometrik, serta integrasi data melalui infrastruktur digital publik yang disebut “Portal Perlinsos”. Sistem ini memungkinkan sinergi antarinstansi dalam menyalurkan PKH, BPNT, dan bantuan lainnya, sekaligus meminimalkan duplikasi dan kebocoran anggaran. Proyek percontohan ini diharapkan menjadi model nasional yang akan direplikasi secara luas ke seluruh daerah dalam beberapa bulan ke depan.

Digitalisasi juga membuka peluang untuk pengawasan yang lebih transparan serta evaluasi berbasis data real time. Ini penting karena selama bertahun-tahun, kelemahan dalam sistem manual penyaluran bansos menyebabkan ketidaktepatan sasaran dan potensi penyalahgunaan anggaran. Lewat pendekatan digital, setiap bantuan tercatat, terverifikasi, dan terpantau secara sistematis, sehingga meningkatkan kepercayaan publik terhadap program bansos pemerintah.

Selain sebagai alat pengaman sosial, bansos juga menjadi pendorong ekonomi lokal, terutama di pedesaan. Presiden Prabowo Subianto bersama jajaran kepala daerah meluncurkan inisiatif Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) pada pertengahan Juli 2025. Inisiatif ini ditujukan untuk memperkuat ekonomi rakyat dari bawah melalui koperasi berbasis desa yang terintegrasi dengan program perlinsos dan bantuan usaha mikro.

Pemerintah mencatat seluruh desa di Jawa Timur dan Maluku Utara telah memiliki koperasi aktif yang berbadan hukum. Keberadaan koperasi ini tidak hanya menyerap dana bansos sebagai modal bergulir, tetapi juga memfasilitasi pelatihan usaha, pengembangan produk lokal, dan akses pasar. Presiden menyebut koperasi desa sebagai “urat nadi ekonomi rakyat” yang harus diperkuat secara berkelanjutan agar pertumbuhan ekonomi benar-benar merata hingga ke pelosok.

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian juga menambahkan bahwa pendekatan dari desa ke kota ini menjadi fondasi dalam membangun ekonomi nasional yang inklusif. Bantuan sosial bukan hanya ditujukan untuk mengangkat daya beli sesaat, tetapi untuk menciptakan transformasi ekonomi mikro menuju produktivitas yang lebih tinggi. Pemerintah berharap program ini akan mendorong peningkatan pendapatan masyarakat desa secara berkelanjutan dan memperkuat struktur ekonomi nasional dari bawah.

Meski begitu, berbagai tantangan masih mengemuka. Selain keterbatasan anggaran dan isu ketepatan sasaran, kebijakan bansos juga dihadapkan pada tantangan dalam memastikan bahwa bantuan tidak menciptakan ketergantungan jangka panjang. Untuk itu, dibutuhkan sinergi lintas sektor dan konsistensi kebijakan agar program bansos benar-benar menjadi jembatan menuju kemandirian ekonomi. Evaluasi berkala, penguatan kapasitas kelembagaan desa, serta pelibatan aktif masyarakat sipil dalam proses pengawasan dan pelaksanaan menjadi langkah yang sangat penting.

Berdasarkan perkembangan terbaru di bulan Juli 2025, bansos telah memainkan peran penting sebagai pengungkit daya beli masyarakat, pelindung ekonomi rumah tangga rentan, serta pendorong ekonomi desa. Jika dikelola dengan tata kelola yang baik, transparan, dan adaptif terhadap perubahan, bansos bukan hanya memberi bantuan sesaat, tetapi menjadi fondasi dari ekonomi yang lebih tangguh, berkeadilan, dan menyeluruh.

)* Penulis adalah Pemerhati Masalah Sosial dan Kemasyarakatan

Oleh : Syamsul Huda )*

Kebijakan bansos selama ini kerap dipersepsikan semata sebagai langkah karitatif untuk menambal kondisi darurat warga miskin. Padahal, dalam konteks pembangunan berkelanjutan, bansos memiliki potensi besar untuk menjadi alat strategis pemberdayaan ekonomi rakyat. Pemerintah, melalui pendekatan baru yang lebih progresif, kini tengah mengarahkan peran bansos tidak lagi sebagai bentuk belas kasih tanpa arah, tetapi sebagai jembatan menuju kemandirian. Gagasan ini menjadi angin segar dalam upaya pengentasan kemiskinan struktural yang selama ini menghantui banyak keluarga Indonesia.

Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar (Cak Imin), menjadi salah satu motor penggerak perubahan paradigma ini. Ia menegaskan bahwa bansos tidak boleh menjadi kenyamanan permanen bagi mereka yang masih berada dalam usia produktif. Dalam konsepnya, penerima bansos yang tergolong produktif idealnya hanya menerima bantuan maksimal selama lima tahun. Setelah itu, mereka diharapkan sudah merdeka secara ekonomi, mandiri dalam mencari nafkah, dan kuat menghadapi dinamika kehidupan. Hanya dua kelompok yang tetap diberikan hak atas bansos jangka panjang, yakni para manula dan difabel, karena keterbatasan fisik yang membuat mereka tidak memungkinkan bekerja secara aktif.

Gagasan ini menandai pergeseran penting dalam pola pikir kebijakan sosial. Pemerintah menyadari bahwa bantuan langsung yang berlangsung terlalu lama tanpa disertai pemberdayaan justru akan menumbuhkan ketergantungan yang kontra-produktif. Karena itu, Cak Imin menyampaikan rencana konsolidasi seluruh jenis bantuan sosial yang nilainya mencapai sekitar Rp 500 triliun ke dalam program yang lebih produktif. Fokus utama akan diarahkan pada pelatihan keterampilan, akses modal usaha, dan pendampingan ekonomi. Dengan begitu, penerima bansos tidak hanya menerima manfaat sesaat, tetapi juga bekal untuk keluar dari garis kemiskinan secara permanen.

Senada dengan itu, Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menyatakan bahwa penerima bansos dari Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) akan dievaluasi secara berkala. Evaluasi ini penting untuk menilai apakah penerima yang tergolong usia produktif masih layak mendapatkan bantuan atau sudah mampu mandiri. Jika dinilai sudah kuat secara ekonomi, bansos akan dihentikan secara bertahap. Namun demikian, pemerintah tidak akan membiarkan mereka kembali terjatuh. Program pelatihan keterampilan, pemberian modal usaha, dan skema kewirausahaan akan disiapkan agar transisi dari ketergantungan menuju kemandirian dapat berjalan mulus.

Pendekatan baru ini menempatkan bansos bukan sebagai akhir dari intervensi negara, melainkan sebagai awal dari proses transformasi sosial-ekonomi rakyat. Gus Ipul menekankan pentingnya kebijakan ini agar tidak ada lagi fenomena warga sehat dan mampu bekerja tetap menerima bansos selama 10 bahkan 15 tahun. Situasi seperti itu justru menunjukkan kegagalan sistem dalam mendorong kemandirian. Oleh karena itu, langkah ini merupakan bagian dari koreksi besar terhadap orientasi kebijakan sosial masa lalu yang terlalu karitatif dan minim pengaruh jangka panjang.

Sementara itu, Pakar kebijakan publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah, menyambut positif arah baru kebijakan bansos ini. Menurutnya, pembatasan masa penerimaan bansos bagi warga usia produktif sangat relevan untuk memastikan bahwa bansos tidak menjadi jebakan kenyamanan. Namun, Trubus juga mengingatkan agar pemerintah memperkuat aspek validasi dan integrasi data penerima bantuan. Ketepatan sasaran menjadi kunci agar kebijakan ini tidak berujung pada ketidakadilan sosial. Selain itu, keberhasilan kebijakan ini sangat bergantung pada sinergi antarkementerian, dunia usaha, dan masyarakat sipil untuk membentuk ekosistem pemberdayaan yang komprehensif.

Apa yang digagas oleh pemerintah juga selaras dengan visi besar Presiden Prabowo Subianto yang menargetkan angka kemiskinan ekstrem 0 persen pada tahun 2026. Untuk mencapai target ambisius ini, dibutuhkan pendekatan yang tidak hanya menyentuh permukaan, tetapi mampu membangun pondasi ekonomi rakyat dari bawah. Pendekatan yang berfokus pada pelatihan, pembinaan, dan modal usaha akan memperkuat ketahanan ekonomi keluarga sekaligus mempersempit ketimpangan sosial. Maka dari itu, bansos sebagai instrumen strategis tidak boleh lagi berhenti di level konsumsi, tetapi harus masuk ke fase produksi.

Dalam konteks pembangunan nasional, keberhasilan menciptakan masyarakat yang mandiri dan produktif akan mempercepat laju pertumbuhan ekonomi. Ketika warga mampu menciptakan pendapatan sendiri, beban fiskal negara juga akan berkurang dan sumber daya dapat dialihkan untuk sektor strategis lainnya. Maka dari itu, perubahan arah kebijakan bansos ke model pemberdayaan adalah langkah cerdas yang patut diapresiasi. Pemerintah tidak sekadar memberi kail, tetapi juga memastikan bahwa para penerima bantuan tahu bagaimana menggunakan kail itu untuk mendapatkan ikan yang cukup, bahkan berlebih.

Selain itu, masyarakat pun memiliki peran penting dalam mendukung keberhasilan kebijakan ini. Perlu adanya kesadaran kolektif bahwa bansos bukan hak yang melekat selamanya, tetapi bantuan bersyarat yang bertujuan membebaskan rakyat dari jeratan kemiskinan. Penerima bansos usia produktif harus memiliki semangat untuk berubah dan menunjukkan kemauan untuk berdaya. Di sisi lain, masyarakat yang tidak menerima bansos dapat berperan dalam proses pengawasan, advokasi, maupun keterlibatan aktif dalam program pemberdayaan yang dijalankan oleh pemerintah.

Di tengah tantangan ekonomi global dan ketimpangan sosial yang masih nyata, kebijakan pembatasan masa penerimaan bansos selama lima tahun bukanlah bentuk pemutusan bantuan secara semena-mena. Ini adalah strategi transisi dari ketergantungan menuju kemandirian. Pemerintah telah menunjukkan komitmennya untuk tidak sekadar menghentikan bantuan, tetapi menggantinya dengan pembinaan, pelatihan, dan dukungan ekonomi yang lebih tepat sasaran. Masyarakat usia produktif diharapkan mampu bangkit, membangun masa depan yang lebih baik, dan berdiri tegak di atas kaki sendiri.

)* Penulis merupakan Pengamat Kebijakan Publik.

Jakarta – Negara hadir bukan hanya untuk memberi, tetapi juga untuk membangkitkan potensi rakyatnya. Melalui kebijakan baru di bawah Kementerian Sosial, bantuan sosial (bansos) kini tidak lagi berhenti pada penyaluran, tetapi bergerak menuju pem-berdayaan yang berkelanjutan. Pemerintah mendorong transformasi bansos agar men-jadi jalan bagi masyarakat untuk bangkit, mandiri, dan sejahtera.

Program pelatihan keterampilan berbasis potensi lokal terus digalakkan di berbagai wilayah. Keluarga Penerima Manfaat (KPM) diajak untuk mengolah pelepah pisang, en-ceng gondok, dan bahan daur ulang menjadi produk kerajinan yang bernilai ekonomi. Pendekatan ini tidak hanya membangun kemandirian, tetapi juga memperkuat rasa percaya diri warga untuk mengembangkan usahanya sendiri.

Menteri Sosial Republik Indonesia, Saifullah Yusuf, menyampaikan bahwa paradigma bansos harus berubah dari pasif menjadi produktif.

“Kita tidak ingin masyarakat selamanya bergantung. Bantuan itu perlu, tapi yang lebih penting adalah membuka jalan agar mereka bisa berdiri di atas kaki sendiri,” ujarnya dalam kunjungan ke lokasi pelatihan.

Sementara itu, Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial, Mira Riyati, menegaskan pent-ingnya kemitraan dengan perguruan tinggi dan komunitas lokal untuk memastikan pro-gram pemberdayaan berjalan efektif.

“Kami ingin memastikan bahwa program ini tidak hanya berhenti di pelatihan, tetapi menghasilkan perubahan nyata dalam kehidupan masyarakat,” ungkapnya.

Transformasi bansos menjadi program pemberdayaan adalah bentuk nyata keber-pihakan negara. Dengan kerja nyata, kolaborasi, dan kepercayaan, masyarakat tidak hanya dibantu untuk bertahan—tetapi juga diberi harapan untuk tumbuh.

Program ini juga membuka peluang akses pembiayaan usaha mikro melalui sinergi dengan lembaga keuangan negara dan marketplace digital, sehingga produk-produk KPM dapat menjangkau pasar yang lebih luas. Pemerintah meyakini bahwa dengan kombinasi keterampilan, modal, dan pemasaran yang terintegrasi, upaya pengentasan kemiskinan akan lebih kokoh dan berkelanjutan.

Di berbagai daerah, hasilnya mulai terasa. Sejumlah KPM yang sebelumnya hanya menerima bantuan kini telah menjadi pelaku usaha kecil yang sukses menjual hasil ke-rajinannya hingga ke luar daerah. Cerita-cerita ini menjadi bukti bahwa ketika negara hadir tidak hanya memberi, tapi juga membimbing, rakyat mampu mengubah bantuan menjadi kekuatan untuk hidup lebih layak dan bermartabat. –

[edRW]

Banyuwangi – Pemerintah terus mengembangkan sistem penyaluran bansos sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pada tahun 2025, Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) tetap menjadi dua program utama dalam mendukung kebutuhan dasar keluarga prasejahtera.

Sejumlah pembaruan, termasuk penggunaan basis data baru dan digitalisasi sistem penyaluran, mulai diterapkan untuk memastikan bantuan lebih tepat sasaran, transparan, dan berdampak jangka panjang.

Salah satu inovasi kunci dalam transformasi ini adalah penggunaan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai basis data utama menggantikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Selain itu, pemerintah pusat juga telah menunjuk Kabupaten Banyuwangi sebagai pilot project digitalisasi bansos melalui portal Perlindungan Sosial Adaptif (Parlinsos). Portal ini merupakan inisiatif Dewan Ekonomi Nasional (DEN) bersama sejumlah kementerian untuk membangun Digital Public Infrastructure (DPI) yang terintegrasi dan aman.

“Di antaranya adalah kesiapan Banyuwangi yang dapat dilihat dari rekam jejak proses transformasi digital pemerintahannya selama ini, termasuk indeks SPBE yang sangat baik, serta komitmen pemimpin daerahnya yang tinggi,” ujar Plt Deputi Bidang Transformasi Digital Pemerintah Kemenpan RB, Cahyono Tri Birowo.

Melalui platform ini, masyarakat akan dapat melakukan proses verifikasi, pendaftaran, hingga pemantauan bantuan sosial secara mandiri. Data yang digunakan akan memanfaatkan identitas digital, data biometrik untuk autentikasi, dan sistem pertukaran data lintas sektor.

Sementara itu, Principal Expert Government Technology DEN, Rahmat Danu Andika menegaskan bahwa sistem ini dirancang untuk menjawab permasalahan klasik bansos yang kerap salah sasaran.

“Harapan kami, dengan portal ini nantinya tidak ada lagi cerita bansos salah sasaran dan tidak tepat guna. Untuk itulah, di piloting ini kita sangat membutuhkan keterbukaan pemikiran kepala daerah dan juga semangat bersama untuk mencoba cara baru. Banyuwangi yang sangat pas untuk memulai project ini,” katanya.

Program ini direncanakan mulai berjalan pada September 2025, dengan fokus awal pada penyaluran PKH dan BPNT. Bila sukses, cakupan bantuan akan diperluas secara nasional.

Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, menyatakan dukungan penuh terhadap program tersebut. Ia juga optimis, digitalisasi bansos akan berdampak besar bagi masyarakat.

“Prinsipnya, kami siap untuk berkolaborasi demi mewujudkan kemaslahatan rakyat. Dengan sasaran yang tepat, warga penerima bantuan dapat lebih berdaya dan sejahtera,” jelasnya.

Program PKH dan BPNT selama ini telah menjadi pilar penting dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga rentan. Penyaluran yang dilakukan per triwulan memudahkan keluarga penerima manfaat untuk mengelola bantuan secara terencana.-

[edRW]

Papua- Pemerintah Provinsi Papua Tengah dan Papua Barat Daya tengah menggagas langkah strategis dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui pembangunan Sekolah Rakyat. Program pendidikan gratis berasrama yang diinisiasi oleh Presiden Prabowo Subianto ini diyakini menjadi solusi inklusif untuk menjawab tantangan rendahnya akses pendidi-kan di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar), termasuk di Tanah Papua.

Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa, menegaskan bahwa pihaknya telah mengusulkan pem-bangunan Sekolah Rakyat di dua wilayah strategis, yakni Kabupaten Nabire dan Kabupaten Mimika. Kedua daerah ini dinilai relatif aman dan memiliki potensi sebagai percontohan dalam menjalankan program pendidikan yang menyasar anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem.

“Sekolah Rakyat ditujukan bagi anak-anak kurang mampu, termasuk mereka yang berasal dari wilayah yang menghadapi keterbatasan akses pendidikan, agar tetap bisa melanjutkan sekolah,” ujar Meki Nawipa di Timika.

Ia menambahkan, Pemprov Papua Tengah saat ini masih berkoordinasi dengan Kementerian Sosial terkait segala kebutuhan pembangunan sekolah berpola asrama tersebut. Meski proses persiapan memerlukan waktu, namun Meki Nawipa memastikan komitmen pemerintahannya untuk menghadirkan pendidikan yang setara, berkualitas, dan gratis bagi seluruh anak Papua Tengah.

Sementara itu, komitmen serupa juga digaungkan oleh Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya. Gubernur Elisa Kambu menyampaikan bahwa pihaknya telah mendorong seluruh pemerintah ka-bupaten/kota di wilayahnya untuk menyiapkan lahan demi percepatan pembangunan Sekolah Rakyat di enam wilayah, yaitu Kabupaten Sorong, Sorong Selatan, Tambrauw, Maybrat, Raja Ampat, dan Kota Sorong.

“Prinsipnya, sekolah ini berada di bawah kewenangan kabupaten/kota. Maka kami minta mereka segera siapkan lahan. Sekolah ini diharapkan menjadi jembatan bagi mereka agar tidak putus sekolah dan tetap mendapat layanan pendidikan yang berkualitas,” jelas Elisa Kambu di Sorong.
Ia juga mengungkapkan bahwa laporan lisan terkait kesiapan lahan sudah diterima dari sejumlah kepala daerah. Namun, proses administrasi resmi berupa dokumen usulan masih menunggu untuk diajukan ke tingkat provinsi sebelum diteruskan ke pemerintah pusat.

Pembangunan Sekolah Rakyat ini merupakan bagian dari strategi nasional untuk mempercepat pemerataan pendidikan serta memutus rantai kemiskinan antargenerasi di wilayah Papua. Program ini tidak hanya menjadi solusi jangka pendek dalam menanggulangi angka anak tidak sekolah, tetapi juga investasi jangka panjang yang akan mengangkat harkat dan martabat masyarakat Papua melalui penguatan sektor pendidikan.

Dengan dukungan sinergis antara pemerintah daerah dan pusat, diharapkan Sekolah Rakyat dapat segera terwujud dan menjadi model keberhasilan pembangunan pendidikan inklusif di tanah Pa-pua. Upaya ini menjadi bukti nyata bahwa negara hadir untuk melayani seluruh warganya tanpa terkecuali. –

[edRW]