JAKARTA — Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto telah secara resmi meluncurkan Program Penugasan Khusus Ekspor (PKE) untuk menghadapi kebijakan tarif impor 32 persen yang diberlakukan Presiden Amerika Serikat Donald Trump.

Terkait dengan hal itu, Wakil Menteri Perdagangan Dyah Roro Esti Widya Astuti menegaskan bahwa pemerintah terus berupaya untuk semakin memperluas akses pasar ekspor ke negara lain selama proses negosiasi tarif resiprokal tersebut.

“Tahun ini, Insya Allah ratifikasi,” kata Dyah Roro di Jakarta, Kamis, terkait perjanjian kerja sama perdagangan dengan Tunisia yang segera diratifikasi.

Ia juga menyebut bahwa pemerintah tengah mempercepat negosiasi dagang dengan berbagai pihak seperti Dewan Kerja Sama Teluk (GCC), Srilanka, ASEAN-Canada Free Trade Agreement (FTA), Turki, dan Mercosur.

Menurutnya, Indonesia telah memiliki 19 perjanjian kerja sama pasar bebas atau CEPA yang mencakup ASEAN, China, Jepang, Korea, Australia, Selandia Baru, Hong Kong, Pakistan, dan Chili.

Direktur Pengelolaan Risiko Keuangan Negara DJPPR Kementerian Keuangan Tony Prianto mengatakan dinamika tarif tersebut memicu kekhawatiran pelaku usaha karena selama ini perdagangan Indonesia bergantung pada negara tujuan konvensional seperti AS.

“Di sinilah peran program penugasan khusus ekspor (PKE), bagaimana kita memperluas pasar ekspor tidak hanya ke negara konvensional, tetapi juga nonkonvensional,” ujar Tony dalam media briefing di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, Kamis.

Tony menjelaskan program PKE mendukung pembiayaan dan penjaminan untuk produk ekspor yang potensial namun belum bankable akibat risiko keamanan di negara tujuan.

“Kalau ekspor ke negara konvensional tujuan ekspor kita mungkin sudah nyaman infrastruktur dan asuransinya, semuanya sudah in place,” katanya.

“Tapi, kalau ke negara seperti Zimbabwe, eksportir masih agak deg-degan, apakah uangnya dikeluarkan. Di sini fungsi PKE,” jelasnya.

Program PKE dijalankan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) dengan penyaluran pembiayaan hingga Juni 2025 senilai Rp26 triliun dan menghasilkan devisa Rp66,3 triliun.

Pelaksana Tugas Direktur Pelaksana Pengembangan Bisnis LPEI Maqin U Norhadi menambahkan bahwa PKE merupakan langkah antisipatif pemerintah yang sejatinya sudah berjalan bahkan sebelum kebijakan kenaikan tarif impor Trump berlangsung.

“PKE Kawasan ini sudah diarahkan ke Amerika Latin, Timur Tengah, Afrika, dan Asia Selatan,” ucapnya.

“Ini adalah langkah antisipatif yang sudah berjalan bahkan sebelum ada kebijakan tarif dari Presiden Trump,” tambah Maqin. ()

‘

Oleh : Umar Adisusanto )*

Pemerintah Indonesia telah menunjukkan bagaimana langkah yang cepat dan juga strategis dalam rangka untuk menghadapi adanya tekanan kebijakan tarif impor sebesar 32 persen dari Presiden Amerika Serikat, Donald Trump.

Kebijakan tersebut tentunya telah berpotensi untuk menimbulkan berbagai macam risiko besar bagi perdagangan nasional, mengingat AS sendiri masih menjadi salah satu dari mitra dagang utama Indonesia. Namun, diversifikasi pasar ekspor yang digulirkan pemerintah di bawa kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto terbukti menjadi sebuah langkah mitigasi yang sangat tepat.

Pendekatan ini berjalan seiring dengan diberlakukannya strategi diversifikasi ekonomi nasional, terutama mengincar akses ke pasar OECD dan CPTPP, sekaligus memperkuat kemitraan strategis dengan AS maupun negara lain.

Mengenai hal tersebut, Direktur Pengelolaan Risiko Keuangan Negara Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan, Tony Prianto, menilai bahwa bagaimana langkah diversifikasi ekspor yang diberlakukan oleh pemerintah menjadi mitigasi yang paling relevan untuk saat ini.

Tony menegaskan bahwa pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo langsung dapat mengoptimalkan keberlakuan program Penugasan Khusus Ekspor (PKE) guna semakin memperluas pasar ke kawasan non-tradisional seperti Amerika Latin, Afrika, Timur Tengah, Eropa Timur, dan Asia Selatan. Strategi tersebut bertujuan mengurangi ketergantungan pada pasar konvensional agar keberlanjutan ekspor Indonesia tetap terjaga meskipun tekanan tarif AS kian meningkat.

Program PKE menggunakan skema National Interest Account (NIA) yang memungkinkan pemerintah untuk memberikan dukungan dalam pembiayaan dan juga pada proteksi asuransi kepada para eksportir. Tony menjelaskan bahwa skema tersebut jelas sangat mendukung kegiatan ekspor yang sebenarnya sudah layak secara komersial, namun belum dianggap layak oleh pihak perbankan.

Melalui Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI), pemerintah bukan hanya sekadar menyediakan pembiayaan semata, namun juga sekaligus adanya proteksi asuransi untuk memastikan seluruh kegiatan ekspor ke negara non-tradisional dapat berjalan dengan aman meskipun infrastruktur negara tujuan masih belum memadai.

Menurut Tony, ekspor ke pasar konvensional relatif dalam kondisi yang aman karena sistem logistik, shipping, dan asuransinya sudah terbangun dengan baik, sementara itu untuk ekspor ke negara seperti Fiji atau Zimbabwe masih memerlukan jaminan risiko yang lebih besar.

Tony menegaskan bahwa perluasan pasar ekspor akan semakin meningkatkan daya saing pada produk Indonesia di pasar global serta dapat mengurangi adanya risiko akibat ketergantungan pada satu atau dua pasar besar saja.

Diversifikasi tersebut juga semakin memastikan bahwa perekonomian nasional tetap dalam keadaan yang tangguh meski di tengah terjadinya beragam tekanan kebijakan proteksionisme AS.

Sementara itu, Pelaksana Tugas Direktur Pelaksana Pengembangan Bisnis LPEI, Maqin U Norhadi, menambahkan bahwa PKE memang sejatinya dirancang bahkan sejak awal untuk mampu mendukung berlangsungnya kegiatan ekspor ke pasar alternatif.

Maqin menilai bahwa kebijakan tersebut sudah sangat tepat sebagai sebuah langkah antisipatif bahkan sejak jauh sebelum kebijakan tarif Presiden Trump diumumkan ke publik. Fokus pemerintah Indonesia pada kawasan Amerika Latin, Timur Tengah, Afrika, dan Asia Selatan diharapkan dapat meminimalisir dampak tarif tinggi AS terhadap ekspor nasional.

Sejauh ini, LPEI telah menyalurkan dukungan pembiayaan hingga sebesar Rp26 triliun dalam berlangsungnya program PKE hingga bulan Juni 2025 yang telah berhasil menembus hingga lebih dari 90 negara dengan menghasilkan devisa setara Rp66,3 triliun.

Dari program tersebut, lebih dari 29 produk telah diekspor, antara lain pesawat terbang, kereta api, vaksin, alat kesehatan, makanan olahan, furnitur, dan produk kimia. Keberhasilan tersebut jelas menunjukkan bahwa pelaksanaan upaya diversifikasi pasar tidak hanya sekadar menjadi wacana saja, melainkan justru merupakan sebuah langkah yang sangat nyata dari pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto untuk mengamankan perekonomian nasional.

Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, menegaskan bahwa Indonesia akan tetap menjadi anggota BRICS meskipun AS mengancam dengan tarif tambahan sebesar 10 persen bagi negara yang dianggap berpihak kepada BRICS.

Prasetyo menilai bahwa risiko tarif tersebut merupakan konsekuensi logis dari keputusan Indonesia bergabung dengan BRICS pada awal 2025. Indonesia bersama negara BRICS lainnya juga mengutuk kenaikan tarif AS yang dinilai mengganggu perdagangan global dan rantai pasok internasional.

Prasetyo menyebut bahwa pemerintah mengirimkan menteri ekonomi ke Washington untuk menegosiasikan persyaratan tarif yang lebih baik. Menurut Prasetyo, Indonesia memandang potensi kenaikan tarif hingga 42 persen sebagai tantangan yang harus dihadapi dengan strategi komprehensif, salah satunya dengan diversifikasi pasar ekspor. Langkah tersebut akan mengurangi tekanan terhadap sektor manufaktur dan menjaga stabilitas ekonomi dalam negeri.

Kebijakan tarif AS memang memberikan tekanan signifikan terhadap perdagangan Indonesia, tetapi langkah diversifikasi pasar ekspor yang digulirkan Presiden Prabowo Subianto membuktikan ketepatan visi ekonomi nasional.

Strategi tersebut memastikan Indonesia tidak hanya bertahan, melainkan mampu membuka peluang pasar baru yang akan memperkuat struktur ekonomi nasional dalam jangka panjang. Diversifikasi pasar menjadi bukti nyata bahwa pemerintah hadir dengan solusi strategis untuk menjawab tantangan proteksionisme global dan membawa Indonesia menuju ekonomi yang lebih tangguh dan berdaya saing tinggi di kancah internasional. (*)

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Khatulistiwa Institute

JAKARTA — Pemerintah Indonesia bergerak cepat dalam mengantisipasi dampak kebijakan tarif impor 32 persen yang diberlakukan Presiden Amerika Serikat Donald Trump.

Direktur Pengelolaan Risiko Keuangan Negara Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan, Tony Prianto, menyebut dinamika tarif tersebut menimbulkan kekhawatiran bagi pelaku usaha.

Hal tersebut karena perdagangan Indonesia masih bertumpu pada negara tujuan konvensional seperti Amerika Serikat.

Tony menegaskan bahwa pemerintah melalui Program Penugasan Khusus Ekspor (PKE) tengah memperluas pasar ekspor ke kawasan non-tradisional, antara lain Amerika Latin, Afrika, Timur Tengah, Eropa Timur, dan Asia Selatan.

“Terkait tarif Trump, ekspor kita ke Amerika pasti terdampak, tetapi memang mitigasinya adalah salah satu yang kita shifting untuk membuat yang negara-negara tujuan ekspor yang non tradisional,” ujar Tony dalam Media Briefing di Labuan Bajo, Kamis (10/7).

Program PKE memanfaatkan skema National Interest Account (NIA) yang memungkinkan pemerintah memberikan pembiayaan dan proteksi asuransi kepada eksportir.

Tony menjelaskan bahwa skema NIA mendukung ekspor yang secara komersial layak namun belum dianggap layak oleh perbankan.

Melalui Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI), pemerintah memastikan ekspor ke negara non-tradisional dapat berjalan lebih aman meskipun terdapat risiko keamanan, logistik, dan infrastruktur.

“Ekspor ke pasar konvensional relatif nyaman karena infrastruktur, asuransi, dan shippingnya sudah in place,” ungkapnya.

“Namun, kalau ke negara-negara seperti Fiji, mungkin Zimbabwe pelaku ekspor sering menghadapi tantangan besar. PKE memberikan jaminan dan pembiayaan,” jelasnya.

Pelaksana Tugas Direktur Pelaksana Pengembangan Bisnis LPEI, Maqin U Norhadi, menambahkan bahwa PKE Kawasan telah diarahkan ke Amerika Latin, Timur Tengah, Afrika, dan Asia Selatan.

“Ini adalah langkah antisipatif yang sudah berjalan bahkan sebelum ada kebijakan tarif dari Presiden Trump,” kata Maqin.

Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan Indonesia tetap berada di BRICS meskipun terimbas tarif tambahan.

“Kalau kita bergabung dengan BRICS yang kemudian itu ada konsekuensi ya mau tidak mau harus kita hadapi,” ujar Prasetyo di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (9/7).

Prasetyo menyatakan pemerintah terus melanjutkan negosiasi hingga tenggat waktu pada 1 Agustus mendatang.

“Di situ kan dibuka beberapa ruang juga,” katanya.

“Kalau kaitannya dengan rencana pengenaan kembali tarif 10 persen bagi anggota BRICS, kami merasa ya itu bagian dari keputusan,” ujar Prasetyo. ()

[edRW]

Oleh : Zaki Walad )*

Pemerintah Indonesia menunjukkan langkah yang cepat dan responsif dalam upaya untuk mengantisipasi terjadinya dampak negatif dari kebijakan tarif impor 32 persen yang diberlakukan oleh Presiden Amerika Serikat, Donald Trump.

Kebijakan tersebut tentu saja menimbulkan berbagai macam potensi tekanan pada neraca perdagangan nasional, mengingat AS sendiri masih menjadi salah satu pasar utama dari tujuan ekspor Indonesia.

Menanggapi adanya kebijakan kenaikan tarif impor yang dicanangkan oleh Donald Trump itu, Direktur Pengelolaan Risiko Keuangan Negara Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan, Tony Prianto, menegaskan bahwa pihaknya langsung menyiapkan beragam strategi dalam upaya mitigasi untuk tetap menjaga ketahanan ekspor nasional.

Menurut Tony, dinamika perdagangan saat ini bisa saja berpotensi untuk memicu munculnya kekhawatiran dari para pelaku usaha yang selama ini masih bergantung pada pasar konvensional, termasuk AS.

Oleh karena itu, Kementerian Keuangan mendorong terwujudnya program penugasan khusus ekspor (PKE) guna semakin memperluas penetrasi pasar Indonesia ke negara-negara non tradisional seperti Amerika Latin, Afrika, Timur Tengah, Eropa Timur, dan Asia Selatan.

Program PKE tersebut menggunakan skema National Interest Account (NIA) yang memungkinkan pemerintah memberikan dukungan pada proses pembiayaan dan melakukan proteksi asuransi kepada para eksportir.

Tony menilai, skema NIA sangat penting untuk mendukung ekspor ke negara-negara non tradisional yang selama ini dianggap non-bankable oleh lembaga keuangan. Melalui Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI), pemerintah menyediakan pembiayaan sekaligus proteksi asuransi untuk memastikan ekspor tetap berjalan aman, meskipun infrastruktur dan logistik negara tujuan belum memadai.

Tony mencontohkan, ekspor ke pasar konvensional relatif aman karena fasilitas pendukung seperti shipping dan asuransi sudah terbangun, sedangkan ekspor ke negara seperti Fiji atau Zimbabwe memerlukan jaminan risiko yang lebih komprehensif.

Ia menyebut, perluasan pasar ekspor ke negara-negara baru akan meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar global dan mengurangi risiko akibat ketergantungan pada satu atau dua pasar besar. Diversifikasi pasar tersebut juga menjaga kesinambungan ekspor nasional agar tidak terpukul oleh gejolak ekonomi dan kebijakan proteksionisme negara tertentu.

Pelaksana Tugas Direktur Pelaksana Pengembangan Bisnis LPEI, Maqin U Norhadi, menambahkan bahwa pemerintah melalui PKE memang telah mengarahkan strategi ekspor ke kawasan alternatif sejak jauh hari.

Menurut Maqin, PKE menjadi langkah antisipatif yang sudah berjalan bahkan sebelum kebijakan tarif Presiden Trump diumumkan. Dengan fokus pada Amerika Latin, Timur Tengah, Afrika, dan Asia Selatan, Indonesia diharapkan tidak terlalu bergantung pada negara besar seperti AS untuk keberlanjutan ekspornya.

Sementara itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menilai dampak kebijakan tarif Trump terhadap pasar keuangan Indonesia masih relatif terbatas. Ketua Dewan Komisioner OJK, Mahendra Siregar, menjelaskan bahwa reaksi pasar keuangan saat ini berbeda dibandingkan dengan dinamika Maret dan April lalu.

Menurutnya, pasar masih mencerna perkembangan kebijakan tersebut dan menunggu implementasinya pada 1 Agustus mendatang. Meski demikian, OJK tetap melakukan pemantauan ketat terhadap potensi dampak kebijakan tersebut terhadap stabilitas sektor jasa keuangan nasional.

Mahendra menegaskan, OJK bersama Bursa Efek Indonesia telah menyiapkan berbagai kebijakan antisipatif sejak awal tahun untuk menjaga kepercayaan investor dan stabilitas pasar modal.

Kebijakan seperti buyback saham tanpa RUPS, penundaan implementasi short-selling, serta penerapan fitur asymmetric auto-rejection di BEI tetap berlaku untuk menahan gejolak harga yang tidak mencerminkan nilai fundamental.

Selain itu, OJK juga meminta lembaga jasa keuangan untuk proaktif melakukan asesmen risiko, stress test ketahanan permodalan, serta memastikan kecukupan likuiditas untuk menghadapi ketidakpastian global.

Menurut Mahendra, semua langkah mitigasi tersebut dijalankan dengan prinsip kehati-hatian dan tata kelola risiko yang baik. OJK terus berkoordinasi dengan pemerintah dalam merumuskan kebijakan serta langkah strategis terkait industri terdampak maupun perekonomian nasional secara menyeluruh.

Langkah cepat pemerintah dalam mengantisipasi dampak tarif impor Presiden Trump patut diapresiasi. Kebijakan proteksionisme AS tentu dapat mengganggu stabilitas perdagangan global, tetapi pemerintah Indonesia menunjukkan komitmen tinggi untuk melindungi pelaku usaha dalam negeri.

Diversifikasi pasar ekspor melalui PKE dan NIA, sinergi antara Kementerian Keuangan, LPEI, dan OJK, serta langkah antisipatif di sektor jasa keuangan menjadi bukti nyata bahwa pemerintah hadir untuk memastikan perekonomian nasional tetap tangguh di tengah gejolak global.

Presiden Trump memang menegaskan bahwa kebijakan tarif tersebut diperlukan untuk mengurangi defisit perdagangan AS dengan Indonesia. Dalam surat resminya kepada Presiden Prabowo Subianto, Trump menyatakan akan meninjau ulang tarif tersebut jika Indonesia membuka akses lebih luas bagi produk dan investasi AS. Namun, pemerintah Indonesia tetap berfokus pada kemandirian ekonomi nasional dengan strategi diversifikasi pasar dan penguatan ekspor ke negara-negara alternatif.

Dengan demikian, langkah cepat dan strategis pemerintah untuk memitigasi dampak kebijakan tarif impor AS membuktikan ketegasan visi kepemimpinan nasional. Program-program yang digulirkan diharapkan tidak hanya menyelamatkan ekspor Indonesia dari tekanan kebijakan proteksionisme global, tetapi juga membuka peluang baru bagi penguatan struktur ekonomi nasional yang lebih inklusif, berdaya saing, dan tangguh dalam menghadapi tantangan ekonomi dunia ke depan. (*)

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Khatulistiwa institute

Semarang, – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng) mengoptimalkan pemanfaatan lahan perhutanan sosial untuk mendorong produksi jagung sebagai bagian dari program swasembada pangan nasional. Hingga kini, sekitar 159.580 hektare atau 79 persen dari total luas kawasan hutan di Jateng seluas 202.000 hektare telah dimanfaatkan melalui skema perhutanan sosial, dengan sebagian besar difokuskan pada penanaman jagung.

Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengatakan bahwa optimalisasi lahan perhutanan sosial merupakan langkah konkret untuk mendukung program Asta Cita yang menargetkan swasembada pangan pada tahun 2026.

“Kami telah menyalurkan 4,5 ton benih jagung dan 10 unit traktor kepada petani yang tergabung dalam kelompok hutan sosial. Kami juga memastikan mereka mendapat perlindungan modal serta pendampingan teknis dari pemerintah,” ujarnya dalam kegiatan tanam jagung massal di Grobogan.

Langkah ini mendapat dukungan penuh dari berbagai pihak, termasuk Polri yang menginisiasi program penanaman jagung di kawasan perhutanan sosial secara nasional. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyebutkan bahwa hingga awal Juli 2025, realisasi penanaman jagung telah mencapai 117.500 hektare dari target 301.000 hektare di skema perhutanan sosial. Secara keseluruhan, Polri menargetkan pemanfaatan lahan hingga 1 juta hektare untuk tanaman jagung hingga akhir 2025.

Sementara itu, Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Raja Juli Antoni menyebutkan bahwa dari total 8,3 juta hektare lahan perhutanan sosial di Indonesia, sekitar 513.655 hektare di antaranya memiliki potensi tinggi untuk sistem agroforestri jagung. Khusus di Jawa Tengah, telah diterbitkan 147 surat keputusan (SK) perhutanan sosial dengan total luasan 102.095 hektare, yang melibatkan sedikitnya 26.971 kepala keluarga sebagai penerima manfaat.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman turut mengapresiasi sinergi antarlembaga dalam pengembangan jagung nasional melalui skema hutan sosial ini.

“Peran Polri sangat signifikan dalam pemetaan lahan, distribusi benih, teknologi pertanian hingga jaminan pascapanen. Ini bentuk komitmen kuat dalam menjaga ketahanan pangan nasional,” kata Amran.

Penanaman jagung skala besar telah dilakukan di Kabupaten Grobogan, salah satunya oleh kelompok tani Hutan Selo Lestari yang mengelola lahan seluas 207 hektare. Benih jagung yang digunakan adalah varietas unggulan seperti NK Perkasa, Pioneer 27, dan Bisi 2, dengan potensi produksi rata-rata mencapai 9,7 ton per hektare.

Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati “Titiek” Soeharto juga menyatakan bahwa perhutanan sosial memiliki peran penting sebagai solusi pemenuhan pangan nasional sekaligus sebagai model pemberdayaan masyarakat dan pelestarian lingkungan.

“Dengan sinergi yang baik, kita bisa menjadikan kawasan hutan tidak hanya sebagai paru-paru dunia, tetapi juga sebagai lumbung pangan,” ujarnya.

Program optimalisasi lahan perhutanan sosial untuk tanaman pangan ini diharapkan tidak hanya meningkatkan produksi jagung, tetapi juga mendukung kesejahteraan petani dan mempercepat tercapainya ketahanan pangan nasional secara berkelanjutan.

Jakarta – Pemerintah melalui Badan Pangan Nasional (Bapanas) mengoptimalkan pemanfaatan lahan perhutanan sosial sebagai langkah strategis mempercepat tercapainya swasembada jagung sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional.

Kepala Badan Pangan Nasional, Arief Prasetyo Adi, mengatakan pemanfaatan lahan perhutanan sosial merupakan upaya penting untuk mendukung swasembada jagung. Pemanfaatan lahan perhutanan sosial langkah strategis untuk mendukung swasembada jagung.

Ia menjelaskan bahwa telah mengikuti penanaman jagung serentak di Lahan Perhutanan Sosial di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Program ini diinisiasi oleh Polri dan melibatkan Kementerian Pertanian serta Kementerian Kehutanan sebagai wujud kolaborasi nyata lintas sektor.

“Sinergi lintas sektor seperti ini sangat penting untuk menjamin ketersediaan pangan secara berkelanjutan, khususnya dalam memperkuat cadangan pangan pemerintah,” ujar Arief.

Jagung merupakan komoditas strategis nasional yang berperan penting dalam industri pangan dan pakan. Saat ini, ketersediaan jagung dipastikan dalam kondisi aman dan cukup. Produksi jagung menjadi tanggung jawab kementerian teknis, sementara Bapanas menghitung kebutuhan pangan nasional agar dukungan kepada Polri dan kementerian terkait berjalan tepat sasaran.

“Ini salah satu Asta Cita dari Bapak Presiden Prabowo agar kita bisa swasembada pangan salah satunya jagung,” kata Arief.

Data Kerangka Sample Area (KSA) Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan produksi jagung pada Januari-Agustus 2025 mencapai 10,84 juta ton. Angka ini naik 820 ribu ton atau 8,16 persen dibanding periode yang sama tahun lalu. Sedangkan proyeksi kebutuhan jagung pada periode tersebut diperkirakan 10,06 juta ton, sehingga masih ada surplus sekitar 780 ribu ton.

Sementara itu, Kapolri, Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo, menegaskan komitmen penuh institusinya dalam mendukung ketahanan pangan nasional melalui langkah konkret di lapangan.

Di Jawa Tengah, penanaman jagung dilakukan di atas lahan seluas 138.750 hektare, terdiri dari 136.287 hektare lahan produktif dan 2.463 hektare lahan perhutanan sosial. Di Kabupaten Grobogan, penanaman berlangsung di lahan perhutanan sosial seluas 207 hektare.

“Kegiatan ini merupakan bentuk dukungan Polri terhadap pemerintah dalam mewujudkan ketahanan pangan. Polri terlibat sejak tahap pencarian lahan, pembibitan, perawatan, hingga jaminan penyerapan hasil panen,” ujar Kapolri Listyo Sigit Prabowo.

Melalui kolaborasi lintas sektor tersebut, pemerintah optimistis program swasembada jagung dapat tercapai dan memperkuat ketahanan pangan nasional.

Oleh: Bara Winatha*)

Pemerintah terus menunjukkan komitmen kuat untuk memperkuat ketahanan pangan nasional dengan memastikan bahwa produksi komoditas utama seperti beras dan jagung berjalan secara optimal. Langkah strategis ini dilakukan sebagai bagian dari upaya mewujudkan swasembada pangan, yang menjadi salah satu pilar utama dalam visi pembangunan nasional. Produksi yang berkelanjutan serta sinergi antar sektor menjadi kunci utama dalam menjaga ketersediaan dan stabilitas harga pangan di seluruh wilayah Indonesia.

Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni, mengatakan bahwa program perhutanan sosial memiliki peran strategis dalam menjaga keseimbangan antara pelestarian lingkungan dan peningkatan produktivitas pangan nasional. Optimalisasi lahan perhutanan sosial dapat menjadi penopang utama dalam pemenuhan kebutuhan pangan, energi, dan air. Dari total 8,3 juta hektare lahan perhutanan sosial yang telah diberikan kepada masyarakat, terdapat potensi seluas 513.655 hektare yang dapat dimanfaatkan untuk agroforestry berbasis jagung. Ia juga menyampaikan bahwa swasembada pangan bukan hanya menyangkut kedaulatan negara, tetapi juga kesejahteraan petani, sehingga kolaborasi lintas sektor perlu terus diperluas demi mencapai tujuan tersebut.

Upaya pemerintah untuk menggenjot produksi jagung secara nasional turut melibatkan aparat penegak hukum sebagai bagian dari sinergi lintas sektor. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengatakan bahwa Polri berkomitmen penuh dalam mendukung program ketahanan pangan nasional, khususnya melalui gerakan penanaman jagung di berbagai daerah. Hingga pertengahan tahun ini, penanaman jagung di lahan perhutanan sosial telah mencapai 117.500 hektare dari target 301.000 hektare. Sementara penanaman secara nasional telah dilakukan di lahan seluas 168.400 hektare, dengan target akhir tahun mencapai 1 juta hektare.

Program ini bukan hanya fokus pada produksi, tetapi juga menjangkau seluruh rantai pasok, mulai dari pencarian lahan, pembibitan, perawatan, hingga jaminan penyerapan hasil panen. Hal ini menjadi bentuk nyata dukungan Polri terhadap kebijakan pemerintah dalam mewujudkan swasembada pangan. Kolaborasi ini juga dinilai mampu memperkuat cadangan pangan pemerintah sekaligus memberdayakan masyarakat sekitar melalui keterlibatan langsung dalam proses pertanian.

Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, mengatakan bahwa penanaman jagung di lahan perhutanan sosial merupakan bagian dari strategi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk mendukung program swasembada pangan nasional yang ditargetkan tercapai pada tahun 2025 hingga 2026. Ia menyebutkan bahwa dari total 202.000 hektare kawasan hutan di Jawa Tengah, sekitar 79 persen atau 159.580 hektare telah masuk dalam skema perhutanan sosial. Inisiatif ini sejalan dengan kebijakan Asta Cita yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto dan memberikan kontribusi signifikan dalam memperkuat daya saing pertanian daerah.

Luthfi menjelaskan bahwa pemerintah daerah telah menyalurkan 4,5 ton bibit jagung dan mengoperasikan 10 unit traktor di wilayah sentra produksi sebagai bentuk dukungan terhadap petani hutan sosial. Selain itu, ia juga mengeluarkan instruksi perlindungan kepada para petani guna memastikan mereka mendapatkan akses modal dan pendampingan teknis. Dengan langkah ini, Jawa Tengah diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap stabilitas pasokan komoditas pangan, khususnya jagung, di tingkat nasional.

Selain jagung, perhatian pemerintah terhadap produksi beras juga menjadi bagian dari strategi menyeluruh untuk mencapai swasembada pangan. Pemerintah terus melakukan pemantauan secara ketat mengenai perkembangan produksi beras di berbagai daerah sentra padi. Langkah-langkah seperti pemberian pupuk bersubsidi, peningkatan irigasi, serta penyediaan alat dan mesin pertanian modern terus dilakukan untuk mendorong efisiensi dan produktivitas petani.

Langkah ini mendapat dukungan dari berbagai pihak, termasuk Badan Pangan Nasional. Kepala Bapanas, Arief Prasetyo Adi, sebelumnya menyatakan bahwa ketersediaan jagung dalam kondisi aman dan cukup, dengan neraca jagung pada periode Januari hingga Agustus 2025 menunjukkan surplus sekitar 780 ribu ton. Ia juga menekankan pentingnya sinergi antar kementerian dan lembaga untuk menghitung kebutuhan pangan secara tepat sasaran dan menghindari ketimpangan antara produksi dan konsumsi.

Lebih lanjut, pemanfaatan perhutanan sosial dalam mendukung ketahanan pangan juga membawa dampak positif dalam aspek sosial dan lingkungan. Lahan-lahan yang sebelumnya kurang termanfaatkan kini diubah menjadi sumber produktivitas baru yang memberdayakan masyarakat desa. Selain itu, pendekatan agroforestry yang digunakan memungkinkan integrasi antara komoditas pangan dan pelestarian vegetasi, sehingga mampu menjaga keseimbangan ekosistem secara berkelanjutan.

Program ini juga mencerminkan model pembangunan inklusif yang menempatkan petani dan masyarakat lokal sebagai aktor utama. Pemerintah pusat dan daerah berperan sebagai fasilitator, sementara aparat keamanan turut menjadi penggerak di lapangan. Pendekatan semacam ini dinilai mampu membentuk ekosistem pertanian nasional yang tangguh, berdaya saing, dan adaptif terhadap tantangan global seperti perubahan iklim dan krisis pangan internasional.

Dengan berbagai langkah yang telah ditempuh, pemerintah optimistis bahwa target swasembada pangan nasional bukanlah hal yang mustahil untuk dicapai. Melalui kerja sama lintas sektor, pemanfaatan sumber daya yang optimal, serta dukungan kebijakan yang tepat, Indonesia berada pada jalur yang tepat untuk mewujudkan kemandirian pangan. Ke depan, produksi beras dan jagung yang stabil dan melimpah akan menjadi fondasi kuat dalam memperkuat ekonomi nasional dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

*)Penulis merupakan pengamat sosial dan kemasyarakatan.

Oleh: Dhita Karuniawati *)

Pemerintah menunjukkan komitmen kuat dalam menjaga ketahanan pangan nasional dengan memastikan ketersediaan stok beras yang mencukupi. Terbaru, pemerintah mencatat bahwa stok beras nasional telah mencapai angka 4 juta ton, suatu capaian yang menjadi indikator penting dalam upaya mewujudkan program swasembada pangan. Keberhasilan ini tidak hanya menjadi simbol stabilitas pangan nasional, tetapi juga merupakan bukti nyata kerja keras lintas sektor dalam menjamin kebutuhan pokok masyarakat terpenuhi secara berkelanjutan.

Ketahanan pangan telah menjadi salah satu agenda strategis nasional, terutama dalam menghadapi tantangan global seperti krisis iklim, konflik geopolitik, serta gangguan rantai pasok internasional. Dalam konteks ini, ketersediaan beras sebagai makanan pokok utama mayoritas penduduk Indonesia menjadi krusial.

Pemerintah menyatakan bahwa swasembada pangan bukan sekadar slogan, melainkan tujuan konkret yang harus dicapai melalui penguatan produksi dalam negeri, pengelolaan stok yang baik, serta distribusi yang merata. Pencapaian stok beras sebesar 4 juta ton menjadi bukti bahwa pemerintah serius dalam menjaga stabilitas harga dan pasokan beras nasional.

Untuk menjaga kemandirian pangan, pemerintah terus menggencarkan program peningkatan produksi beras nasional. Program ini mencakup berbagai aspek, mulai dari penyediaan benih unggul, pupuk bersubsidi, pengembangan sistem irigasi, hingga pendampingan petani melalui penyuluhan teknologi pertanian modern.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengumumkan pencapaian bersejarah stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang untuk pertama kalinya menembus angka empat juta ton sejak Indonesia merdeka.

Amran mengatakan, capaian ini menjadi bukti komitmen kuat pemerintah dalam mewujudkan swasembada pangan nasional. Ini adalah capaian yang belum pernah terjadi selama Indonesia merdeka. Stok empat juta ton bukan hanya angka statistik, tapi simbol kemandirian dan kesejahteraan petani.

Keberhasilan ini tidak lepas dari kerja keras lintas sektor, mulai dari petani, penyuluh, hingga jajaran birokrasi. Lebih dari itu, capaian ini juga menjadi refleksi nyata dari komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam menjadikan swasembada pangan sebagai prioritas nasional.

Amran menjelaskan, keberhasilan stok CBP menembus empat juta ton tidak terjadi secara tiba-tiba. Ada tiga pilar utama dalam strategi kebijakan pangan nasional yakni reformasi pupuk subsidi, penetapan Harga Pembelian Pemerintah (HPP), dan penguatan regulasi strategis. Pemerintah menaikkan anggaran pupuk subsidi dari Rp28 triliun menjadi Rp46,8 triliun pada 2025. Alokasi pupuk mencakup 9,55 juta ton untuk sembilan komoditas strategis, termasuk padi dan jagung.

Untuk menjamin keuntungan petani, pemerintah menaikkan HPP gabah menjadi Rp6.500/kg dan jagung menjadi Rp5.500/kg. Kebijakan ini juga diikuti penghapusan sistem rafaksi yang kerap merugikan petani.

Pemerintah menerbitkan dua peraturan penting, yakni Perpres No. 192 Tahun 2024: mengatur reformasi kelembagaan Kementan untuk mendukung pertanian presisi dan digitalisasi rantai pasok. Perpres No. 6 Tahun 2025: memperketat tata kelola pupuk subsidi mulai dari e-RDKK hingga pelaporan distribusi. Menurut Amran, kebijakan-kebijakan tersebut tidak hanya memperkuat produksi pangan, tetapi juga membangun sistem pertanian yang lebih tangguh menghadapi tantangan iklim, fluktuasi harga, dan dinamika global.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto dalam berbagai kesempatan menyatakan swasembada pangan adalah cita-cita yang harus dicapai oleh seluruh daerah. Ia menegaskan, kemandirian pangan merupakan kunci kemerdekaan sejati bangsa. Presiden juga menyoroti pentingnya menjaga harga yang adil bagi petani dan mengapresiasi semua pihak yang telah menjaga ketersediaan serta keterjangkauan pangan.

Pemerintah menargetkan untuk benar-benar mandiri dalam penyediaan pangan pokok nasional pada masa mendatang. Swasembada pangan bukan sekadar memenuhi kebutuhan konsumsi dalam negeri, tetapi juga membuka peluang ekspor jika produksi melampaui permintaan domestik.

Upaya ini pun didukung oleh pembentukan lumbung pangan (food estate) di beberapa wilayah seperti Kalimantan Tengah, Papua, dan Sumatera Utara. Lumbung pangan ini difokuskan pada pengembangan skala besar dengan pendekatan modernisasi pertanian, efisiensi produksi, dan keberlanjutan lingkungan. Langkah ini menjadi strategi jangka panjang pemerintah agar Indonesia tidak bergantung pada impor beras, yang membuat anggaran negara rentan terhadap fluktuasi harga global dan tekanan geopolitik.

Di tengah keberhasilan peningkatan stok beras, pemerintah juga mengajak masyarakat untuk tetap bijak dalam mengonsumsi dan menyimpan bahan pangan. Sikap konsumtif dan pembelian berlebihan di masa krisis dapat mengganggu distribusi dan memicu kelangkaan di lapangan. Stok beras nasional yang telah mencapai 4 juta ton menjadi tonggak penting dalam sejarah pembangunan ketahanan pangan Indonesia. Ini merupakan hasil kerja sama yang solid antara pemerintah, petani, dan seluruh pemangku kepentingan di sektor pangan.

Keberhasilan ini tidak hanya menjamin stabilitas harga dan pasokan pangan saat ini, tetapi juga membangun fondasi yang kokoh menuju swasembada pangan sejati. Dengan dukungan regulasi yang tepat, pengawasan distribusi yang ketat, serta partisipasi aktif masyarakat, Indonesia diyakini mampu mandiri dalam memenuhi kebutuhan pangannya sendiri.

Komitmen pemerintah dalam membangun kemandirian pangan bukanlah isapan jempol. Keberadaan 4 juta ton beras sebagai cadangan nasional adalah wujud nyata bahwa negara hadir dan siap melindungi rakyatnya dari ancaman krisis pangan hari ini, esok, dan seterusnya.

*) Penulis adalah Kontributor Lembaga Studi Informasi Strategis Indonesia

Jakarta – Pemerintah melalui Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) terus menggencarkan sosialisasi program rumah subsidi bagi kelompok pekerja dan Aparatur Sipil Negara (ASN). Langkah ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam mendukung penyediaan hunian yang layak dan terjangkau bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Asisten Manajer Pemasaran Pembiayaan Program BP Tapera, Berdi Dwijayanto mengatakan, program pembiayaan rumah subsidi melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) kini semakin terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Masyarakat kini bisa memiliki rumah dengan uang muka (DP) mulai dari 1% atau sekitar Rp1,6 juta untuk rumah seharga Rp166 juta.

“Bahkan, dengan adanya bantuan subsidi uang muka dari Kementerian PUPR sebesar Rp4 juta, DP yang ditanggung masyarakat bisa hanya sekitar Rp1 juta,” kata Berdi.

Menurutnya, program ini menawarkan bunga tetap 5% hingga lunas dengan tenor hingga 20 tahun, sehingga cicilan per bulannya hanya sekitar Rp1 jutaan. Selain itu, masyarakat juga akan mendapatkan asuransi jiwa, kebakaran, dan kredit serta bebas PPN.

Syarat utama penerima subsidi, pertama Warga Negara Indonesia (WNI), Memiliki KTP, Belum pernah menerima subsidi perumahan, tidak memiliki rumah (rumah pertama).

“Kemudian, berpenghasilan tetap atau tidak tetap sesuai batasan. Untuk wilayah Jawa, maksimal penghasilan Rp8,5 juta bagi single, dan Rp10 juta untuk yang sudah menikah,” katanya.

Berdi juga mengatakan, strategi penyebaran informasi dilakukan melalui kerja sama dengan Bank Jabar Banten (BJB) serta pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Program ini telah digelar dalam rangkaian kegiatan sosialisasi di berbagai wilayah seperti Kabupaten Bandung, Kota Bandung, Majalengka, dan Sumedang.

Sementara itu, Project Head Akselerasi FLPP Bank BJB, Indra Prayoga, mengatakan Bank BJB mendapat mandat khusus untuk mempercepat penyaluran KPR Sejahtera FLPP di Jawa Barat. Menurutnya, mayoritas ASN dan P3K di Jabar menggunakan Bank BJB sebagai rekening payroll, sehingga proses verifikasi debitur lebih cepat.

“Kami jalankan prosedur verifikasi ketat, terutama untuk pekerja swasta. Kerjasama dengan pengembang juga terus diperluas. Bahkan, developer kerap memberi program bonus peralatan rumah tangga untuk menarik minat,” ungkap Indra.

Program kolaborasi ini diharapkan dapat menjawab kebutuhan ribuan ASN dan pekerja yang masih bermimpi memiliki rumah sendiri.

Jakarta – Pemerintah terus menunjukkan komitmennya dalam menjamin pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, khususnya dalam penyediaan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Langkah ini sejalan dengan fokus pembangunan nasional yang menempatkan perumahan sebagai salah satu instrumen penting dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Rumah subsidi bukan hanya menjadi solusi konkret bagi keterbatasan daya beli masyarakat dalam memiliki hunian, tetapi juga menjadi pendorong tumbuhnya aktivitas ekonomi lokal melalui penyerapan tenaga kerja dan peningkatan permintaan bahan bangunan.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait (Ara) mengusulkan alokasi kuota rumah subsidi melalui fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) tahun depan agar ditambah, dan dapat disiapkan hingga mencapai 500.000 unit.

“Saya juga menyampaikan usulan tahun depan rumah subsidi bisa ditargetkan 500.000 unit rumah sehingga lebih banyak masyarakat yang bisa memiliki rumah subsidi berkualitas,” jelasnya.

Ara mengatakan bahwa penambahan kuota rumah subsidi merupakan bagian dari upaya untuk mengejar target pembangunan 3 juta rumah yang menjadi program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Dalam rangka mendukung hal tersebut, pihaknya telah mengajukan sejumlah inisiatif dalam rapat kabinet, termasuk mendorong pelaksanaan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) guna menekan angka rumah tidak layak huni (RTLH) yang saat ini mencapai lebih dari 26 juta unit.

Secara bersamaan, ia juga menuturkan bahwa percepatan program 3 juta rumah akan dilakukan melalui optimalisasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk sektor perumahan. Saat ini, ia tengah menyusun draf rancangan Peraturan Menteri (Permen) Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) yang akan mengatur skema penyaluran KUR tersebut secara lebih terarah.

“Permen PKP nantinya akan mengatur siapa yang berhak menerima KUR Perumahan dan hal – hal lainnya. Tapi saya akan mengumumkan secara lengkap sekaligus nanti setelah proses pembahasannya selesai supaya tidak jadi polemik,” ucap Ara.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa pemerintah secara resmi akan menyalurkan KUR untuk mendukung sektor perumahan pada tahun ini.

Dalam keterangannya, Airlangga menjelaskan bahwa melalui program KUR ini, para pengembang berkesempatan memperoleh pembiayaan dengan plafon hingga Rp5 miliar, jauh lebih besar dibandingkan ketentuan sebelumnya yang membatasi pinjaman modal kerja maksimal Rp500 juta.

“Dengan Rp5 miliar [bisa digunakan untuk] membangun 38-40 unit daripada perumahan yang tipenya 36. Nah ini waktunya([tenornya) bisa sampai 4-5 tahun,” pungkas Airlangga.