Oleh : Ricky Rinaldi

Pemerintah terus menunjukkan komitmennya dalam menyediakan hunian layak dan terjangkau untuk masyarakat. Di tahun 2025, program rumah subsidi bukan lagi sekadar wacana, tapi telah menjelma menjadi solusi nyata bagi ratusan ribu keluarga Indonesia. Dengan target ambisius 220 ribu unit rumah, yang ditingkatkan menjadi 350 ribu unit hingga akhir tahun, negara hadir memberikan kepastian bahwa memiliki rumah sendiri bukan lagi sekadar impian.

Kepala Divisi Sekretariat Komunikasi BP Tapera, Alfian Arif, menjelaskan bahwa hingga semester pertama 2025, penyaluran rumah subsidi telah melampaui 50 persen dari target awal. Menurutnya, capaian tersebut menunjukkan bahwa sistem FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan) berjalan efektif dan mendapatkan respons positif dari masyarakat.

Untuk mempercepat penyaluran, BP Tapera menerapkan strategi segmentasi, yang menyasar berbagai kelompok masyarakat seperti PNS, buruh, pedagang informal, tenaga kesehatan, buruh migran, hingga asisten rumah tangga. Alfian menyampaikan bahwa pendekatan ini bertujuan agar penyaluran FLPP dapat mencapai target 350 ribu unit pada akhir tahun dengan lebih terarah dan efisien.

Ia juga mengungkapkan bahwa salah satu tantangan utama berasal dari sisi permintaan, yaitu kurangnya pemahaman masyarakat terhadap mekanisme FLPP. Oleh karena itu, BP Tapera terus menggencarkan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat luas agar mereka memahami prosedur yang berlaku dan dapat menjadi nasabah yang bankable—yakni nasabah dengan catatan keuangan yang baik dan tidak memiliki masalah kredit seperti non-performing loan (NPL).

Dari sisi suplai, pemerintah menetapkan standar ketat terkait rumah yang diakadkan. Alfian menjelaskan bahwa rumah subsidi harus dalam kondisi siap huni sebelum akad dilakukan. Ia menyebut bahwa selama dua tahun terakhir, BP Tapera telah menggunakan sistem trilogi, yakni rumah harus melewati proses verifikasi visual melalui foto tampak depan, tampak luar, dan tampak dalam. Tujuannya untuk memastikan rumah sudah layak huni sebelum diserahkan kepada masyarakat.

Lebih lanjut, Alfian menginformasikan bahwa tren penerima manfaat rumah subsidi kini mengalami pergeseran. Jika sebelumnya didominasi oleh generasi milenial, kini generasi Z mulai menjadi kelompok penerima terbesar. Ia menilai bahwa ini merupakan peluang besar bagi anak muda untuk bisa memiliki rumah di usia produktif. Namun, ia menegaskan bahwa syarat utamanya adalah calon penerima harus memenuhi syarat kelayakan perbankan. Dengan penghasilan sekitar Rp3 juta per bulan dan rekam jejak keuangan yang baik, generasi Z tetap memiliki peluang besar untuk mendapatkan rumah subsidi.

Program ini juga mendapat dukungan kuat dari pejabat lain. Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho, menyatakan bahwa sejak awal masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto pada 20 Oktober 2024 hingga pertengahan April 2025, pihaknya telah menyalurkan 147.265 unit rumah subsidi. Dari jumlah tersebut, sebanyak 105.319 unit disalurkan hanya dalam kurun waktu Januari hingga April 2025, yang menunjukkan percepatan program secara signifikan.

Heru menambahkan bahwa kelompok penerima manfaat juga semakin beragam, mencakup guru, tenaga kesehatan, TNI, wartawan, petani, nelayan, hingga pekerja migran. Ia menyampaikan bahwa strategi segmentasi yang dilakukan BP Tapera menjadi kunci untuk menjangkau kelompok-kelompok tersebut secara lebih optimal.

Tak hanya itu, Heru juga menyebut adanya kebijakan pelonggaran batas penghasilan untuk memperluas akses masyarakat terhadap rumah subsidi. Menurutnya, di wilayah Jabodetabek, masyarakat lajang kini dapat memperoleh rumah subsidi dengan penghasilan hingga Rp12 juta, sementara pasangan menikah bisa hingga Rp14 juta. Ia menilai bahwa pelonggaran ini merupakan bentuk adaptasi terhadap realitas biaya hidup di wilayah perkotaan, sehingga semakin banyak masyarakat berpenghasilan menengah yang bisa mendapatkan manfaat program ini.

Dengan strategi segmentasi, sistem trilogi, dan pelonggaran batas penghasilan, pemerintah membangun sistem pembiayaan perumahan yang inklusif dan adaptif. Program ini tidak hanya menyentuh kebutuhan dasar, tetapi juga membuka harapan baru bagi banyak keluarga untuk hidup lebih stabil dan bermartabat.

Langkah-langkah nyata yang dilakukan BP Tapera selaras dengan komitmen Presiden Prabowo dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dari bawah. Kepemilikan rumah bukan hanya tentang tempat tinggal, tetapi juga simbol mobilitas sosial dan keberhasilan pembangunan yang menyentuh langsung kehidupan rakyat. Ketika rakyat kecil mampu membeli rumah, maka kepercayaan terhadap negara pun tumbuh.

Lebih jauh, program ini memberikan dampak ekonomi yang signifikan. Peningkatan pembangunan rumah subsidi turut mendorong sektor konstruksi, industri bahan bangunan, serta menciptakan lapangan kerja baru. Pemerintah tidak hanya membangun rumah, tetapi juga menciptakan ekosistem pertumbuhan ekonomi yang saling terhubung dan menguntungkan banyak pihak.

Rumah subsidi juga menjadi bagian dari strategi pembangunan manusia Indonesia. Tempat tinggal yang layak menjadi fondasi bagi stabilitas sosial, produktivitas ekonomi, dan masa depan yang lebih baik. Kebijakan ini sejalan dengan visi pemerintahan Prabowo-Gibran yang menempatkan kesejahteraan rakyat sebagai prioritas utama pembangunan nasional.

Di tengah tantangan ekonomi global dan tingginya kebutuhan akan hunian, kehadiran program rumah subsidi menjadi angin segar. Pemerintah tidak tinggal diam. Negara hadir bukan hanya dengan wacana, tapi dengan solusi konkret dan terukur bagi masyarakat yang membutuhkan.

*)Pengamat Isu Strategis

Oleh : Umar Adi Susanto )*

Pemerintah terus membuktikan keberpihakannya kepada rakyat melalui program rumah subsidi yang menyentuh langsung kebutuhan dasar masyarakat. Upaya ini patut diapresiasi sebagai wujud nyata kehadiran negara dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Kepemilikan rumah masih menjadi tantangan besar bagi jutaan keluarga Indonesia, terutama mereka yang tergolong masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Untuk itu, pemerintah melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menggulirkan dua program prioritas nasional pada tahun 2026, yakni Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dan Pembangunan Rumah Subsidi. Kedua program ini dirancang untuk menyukseskan target ambisius Program 3 Juta Rumah yang diinisiasi oleh pemerintah pusat.

Menteri PKP Maruarar Sirait menyatakan bahwa kedua program ini bukan sekadar proyek infrastruktur, melainkan strategi pembangunan sosial yang berdampak langsung pada peningkatan taraf hidup masyarakat. Dengan membangun dan merenovasi rumah bagi MBR, pemerintah ingin memastikan bahwa setiap warga memiliki hunian yang layak, sehat, dan manusiawi. Ara juga menekankan bahwa kedua program ini telah menjadi bagian dari agenda strategis yang sudah dibahas dalam rapat kabinet.

Program BSPS diarahkan untuk mengentaskan backlog atau kekurangan rumah layak huni, yang saat ini masih menyentuh angka sekitar 26 juta unit. Targetnya cukup ambisius: dua juta unit rumah akan direnovasi atau dibangun ulang melalui pendekatan swadaya masyarakat. Pemerintah tidak hanya memberikan bantuan material, tetapi juga pendampingan teknis agar masyarakat mampu membangun rumah dengan kualitas yang baik dan sesuai standar. Ini menjadi bentuk gotong royong antara negara dan rakyatnya.

Sementara itu, program rumah subsidi ditujukan bagi MBR yang belum memiliki rumah. Pemerintah menargetkan pembangunan 500 ribu unit rumah subsidi yang dapat diakses melalui fasilitas pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Sejahtera FLPP. Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) memungkinkan masyarakat membeli rumah dengan skema kredit ringan: suku bunga rendah, uang muka yang terjangkau, serta tenor pinjaman yang panjang. Dengan begitu, impian memiliki rumah tidak lagi sekadar angan bagi keluarga berpenghasilan terbatas.

Kepala Divisi Sekretariat Komunikasi BP Tapera, Alfian Arif, menyampaikan bahwa hingga pertengahan tahun 2025 ini, penyaluran FLPP telah mencapai lebih dari separuh dari target 220 ribu unit rumah. Untuk mempercepat capaian, pihaknya menjalankan strategi segmentasi, yang menyasar kelompok seperti ASN, buruh, tenaga kesehatan, pekerja informal, hingga pekerja migran. Strategi ini terbukti efektif dalam memperluas jangkauan penerima manfaat.

Tidak berhenti sampai di situ, pemerintah juga menyiapkan program BP2BT (Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan), yang menyasar masyarakat yang sudah memiliki tanah namun belum memiliki rumah. Dengan bantuan senilai Rp40 hingga Rp50 juta, masyarakat didorong membangun rumah secara mandiri, sesuai kemampuan dan kebutuhan mereka. Program ini tidak hanya memberikan solusi tempat tinggal, tetapi juga menumbuhkan semangat kemandirian dan memperkuat daya beli masyarakat.

Ada pula program renovasi rumah tidak layak huni yang dinamai Program Sejahtera. Program ini disesuaikan dengan kondisi fisik rumah dan lokasi, agar bantuan yang diberikan tepat sasaran dan berdampak nyata. Renovasi dilakukan agar rumah-rumah tersebut memenuhi standar minimum kelayakan huni, dari sisi pencahayaan, ventilasi, hingga sanitasi. Pemerintah berharap, rumah yang sehat dapat meningkatkan kualitas hidup penghuninya secara menyeluruh.

Semua program ini dijalankan secara simultan dengan melibatkan kementerian teknis dan pemerintah daerah. Pendekatan kolaboratif ini penting agar pelaksanaan di lapangan berjalan optimal, tepat waktu, dan tepat sasaran. Pemerintah juga membuka ruang bagi partisipasi swasta dan BUMN untuk berkontribusi dalam ekosistem perumahan nasional, melalui penyediaan lahan, bahan bangunan, atau pembiayaan.

Tantangan kepemilikan rumah di Indonesia bukan sekadar soal pembangunan fisik. Ini adalah masalah struktural yang menyangkut ketimpangan akses terhadap hunian yang layak. Banyak keluarga Indonesia yang selama ini terpaksa tinggal di rumah sempit, tidak layak, bahkan tidak sehat, karena keterbatasan ekonomi. Karena itu, langkah-langkah afirmatif seperti BSPS, FLPP, BP2BT, dan subsidi rumah harus terus diperkuat dan diperluas cakupannya.
Kementerian PKP, dalam koordinasi dengan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera), telah menunjukkan langkah-langkah nyata dalam menjawab kebutuhan ini. Terobosan dalam mekanisme pembiayaan, kemudahan akses informasi, serta penguatan kelembagaan menjadi kunci keberhasilan jangka panjang. Perumahan bukan hanya soal tempat berteduh, melainkan bagian dari pembangunan manusia yang utuh.

Melalui program-program unggulan ini, pemerintah telah menempatkan perumahan sebagai prioritas pembangunan sosial. Ini sejalan dengan cita-cita besar Indonesia Emas 2045, di mana kualitas hidup masyarakat menjadi fondasi utama kemajuan bangsa. Tidak berlebihan bila dikatakan bahwa rumah adalah simbol kesejahteraan, dan ketika negara hadir memberikan rumah untuk rakyatnya, maka negara telah menjalankan salah satu mandat konstitusionalnya yang paling mendasar.

Apresiasi layak diberikan kepada seluruh jajaran Pemerintahan dan seluruh pemangku kepentingan yang terus bekerja memastikan bahwa setiap keluarga Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, memiliki peluang yang adil untuk memiliki hunian layak. Rumah untuk rakyat bukan lagi mimpi—ia sedang diwujudkan oleh negara, langkah demi langkah, dengan semangat keberpihakan dan keadilan sosial.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Khatulistiwa Institute

JAKARTA — Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto terus memperkuat terjalinnya kolaborasi secara lintas sektor untuk dapat melindungi para pekerja migran Indonesia dari adanya praktik TKI ilegal dan perdagangan manusia.

Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding menegaskan bahwa perlindungan pekerja migran memerlukan sebuah kerja sama yang solid dari berbagai pihak.

“Kita harus menyatukan hati dan langkah,” ucapnya.

“Program perlindungan PMI tidak bisa hanya dikerjakan oleh satu unit atau diumumkan sepihak,” ungkapnya.

“Ini harus dijalankan sebagai tim yang solid,” kata Karding saat menutup Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Program Kementerian P2MI, Minggu (29/6).

Ia menekankan perlunya melangsungkan evaluasi dan juga pengawasan secara rutin agar seluruh hal mengenai pekerja migran, mulai dari pelatihan, penempatan, dan pemberdayaan PMI dapat berjalan efektif.

“Program ini bukan sekadar kinerja kementerian, tetapi cerminan kinerja pemerintah di mata masyarakat. Karena itu, kita harus disiplin, profesional, dan kompak,” tegasnya.

Karding juga terus mendorong terwujudnya kolaborasi dengan berbagai pihak seperti lembaga pendidikan vokasi, perguruan tinggi, dan tokoh masyarakat untuk semakin memastikan agar para calon pekerja migran bisa mendapat pembekalan yang layak sebelum mereka berangkat.

Sementara itu, Praktisi hukum sekaligus aktivis pemuda Affandi Affan menilai bahwa adanya praktik pengiriman PMI ilegal tidak hanya sekadar melanggar hukum yang berlaku saja, tetapi juga jelas sangat mengancam bagi keselamatan mereka.

“Saya melihat bagaimana pekerja migran yang berangkat tanpa prosedur resmi sangat rentan menjadi korban eksploitasi dan kehilangan perlindungan hukum,” ujar Affan, Senin (19/5).

Ia menekankan pentingnya sosialisasi hukum secara masif agar masyarakat memahami risiko dan hak mereka.

“Negara harus hadir melindungi pekerja migran sebagai aset bangsa,” kata Affan.

“Kolaborasi antara Kementerian P2MI, aparat penegak hukum, dan masyarakat sipil sangat penting untuk mengakhiri kejahatan perdagangan manusia ini,” tambahnya.

Deputi II Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri Kemenko Polkam Mohammad Kurniadi Koba menyebut pembentukan delapan Desa Migran Emas (Demas) sebagai upaya pencegahan PMI ilegal.

“Kita sudah membentuk delapan Demas untuk mengedukasi masyarakat agar terlibat mencegah penyaluran PMI ilegal,” katanya dalam diskusi publik di Pangkalpinang, Kamis.

Ia menegaskan edukasi publik penting agar calon PMI memahami prosedur resmi dan tidak terjebak janji palsu para perekrut ilegal. ()

JAKARTA — Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto telah menyiapkan berbagai macam langkah yang konkret untuk dapat semakin meningkatkan perlindungan bagi para Pekerja Migran Indonesia (PMI).

Mengenai hal tersebut, Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding menegaskan bahwa Jawa Timur menjadi satu-satunya provinsi yang telah memiliki Peraturan Daerah tentang perlindungan buruh migran.

Hal itu disampaikannya saat bertemu Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa secara langsung di Gedung Negara Grahadi Surabaya.

“Ke depan, kami ingin memperkuat kolaborasi untuk menekan praktik penempatan non-prosedural dengan edukasi yang masif hingga ke desa-desa, agar masyarakat tidak mudah tergiur iming-iming oknum tanpa dokumen sah,” ujarnya.

Khofifah kemudian menekankan mengenai betapa pentingnya menyediakan percepatan izin shelter bagi para PMI asal Jatim, khususnya mereka yang berada di Taiwan dan Hong Kong.

“Shelter ini penting sebagai ruang komunikasi, tempat berbagi pengalaman, serta dukungan psikososial bagi para PMI,” kata Khofifah.

Ia juga menyoroti mengenai bagaimana perlunya adanya pembekalan pada kemampuan kerja dan bahasa yang intensif bagi para PMI tersebut sebelum keberangkatan mereka.

“Kemampuan dasar berbahasa harus diintensifkan agar para PMI dapat bekerja dengan nyaman, mandiri, dan memiliki daya tawar yang lebih baik,” terangnya.

Khofifah menambahkan bahwa perlindungan PMI tidak boleh berhenti hanya pada masa pemberangkatan saja, tetapi harus mampu terus berlanjut hingga mereka kembali ke Tanah Air.

Pasalnya, ternyata banyak dari para PMI purna yang dinilai masih memiliki potensi yang besar untuk bisa menjadi pelatih keterampilan, pelaku UMKM, atau penggerak ekonomi lokal.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jenderal Polisi (Purn.) Budi Gunawan mengapresiasi tinggi adanya kolaborasi Kementerian P2MI dan Kadin dalam menyiapkan penempatan PMI ke sejumlah negara.

Sebanyak 5 ribu PMI disiapkan ke delapan negara, termasuk Jepang, Jerman, dan Uni Emirat Arab dengan gaji minimum Rp20 juta per bulan.

“Program ini merupakan langkah konkret untuk membuka akses kerja layak, meningkatkan daya saing tenaga kerja nasional, dan memperkuat ketahanan ekonomi keluarga,” katanya.

Ia menegaskan terkait betapa pentingnya penempatan PMI yang dilakukan secara prosedural untuk dapat menjamin adanya perlindungan secara maksimal bagi mereka.

“Negara wajib hadir dalam setiap fase, mulai dari pelatihan, penempatan, hingga pemulangan,” pungkasnya. ()

Oleh : Dendy Prasetya )*

Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto terus mempertegas bagaimana komitmen kuatnya dalam memastikan terwujudnya pembangunan sumber daya manusia sehingga bisa berjalan secara berkeadilan dan merata di seluruh pelosok Tanah Air.

Upaya tersebut menjadi salah satu langkah konkret yang terlihat pada kebijakan perlindungan dan pemberdayaan bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang selama ini menjadi salah satu penopang perekonomian nasional.

Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Kadir Karding menyampaikan bahwa Jawa Timur menjadi salah satu provinsi pertama yang memiliki Peraturan Daerah yang secara khusus memang ditujukan untuk melangsungkan perlindungan buruh migran. Pernyataan tersebut ia sampaikan ketika bertemu Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa di Gedung Negara Grahadi Surabaya pada Kamis malam, 10 Juli 2025.

Abdul Kadir Karding menilai langkah Jawa Timur tersebut menjadi model bagi provinsi lain dalam mengoptimalkan perlindungan PMI. Menurutnya, upaya melindungi buruh migran harus dibarengi dengan pemberdayaan untuk memperkuat kapasitas mereka saat bekerja di luar negeri maupun ketika kembali ke Indonesia. Pemerintah telah menyediakan shelter atau rumah singgah bagi PMI asal Jawa Timur di negara penempatan sebagai bentuk konkret perlindungan yang terarah dan menyeluruh.

Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, menekankan shelter tersebut penting untuk menjadi ruang komunikasi, tempat berbagi pengalaman, sekaligus dukungan psikososial. Dirinya mengusulkan realisasi segera shelter bagi PMI asal Jawa Timur di Taiwan dan Hong Kong mengingat tingginya penempatan PMI di kedua negara tersebut.

Selain itu, Khofifah menilai penguatan kemampuan dasar berbahasa bagi para calon PMI menjadi aspek mendasar yang harus terus diprioritaskan agar mereka memiliki daya tawar yang lebih baik dan mampu bekerja secara mandiri dan profesional.

Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah menggandeng Lembaga Pelatihan Kerja, Balai Latihan Kerja, dan komunitas sipil untuk menyusun peta kompetensi daerah berbasis kebutuhan pasar kerja global.

Upaya tersebut dinilai sejalan dengan strategi pembangunan SDM berkeadilan karena tidak hanya menyiapkan pekerja migran untuk pemberangkatan tetapi juga memastikan kompetensi mereka sesuai kebutuhan negara tujuan.

Khofifah menegaskan perlindungan PMI harus bersifat menyeluruh hingga masa kepulangan. Dirinya memandang banyak PMI purna yang memiliki potensi besar untuk menjadi pelatih keterampilan, pelaku UMKM, maupun penggerak ekonomi lokal di daerah asal. Menurutnya, dukungan pemerintah terhadap mereka menjadi bagian penting dalam pembangunan berbasis sumber daya manusia yang inklusif dan berkeadilan.

Abdul Kadir Karding mengapresiasi langkah Jawa Timur yang berhasil menghadirkan kebijakan konkret untuk melindungi PMI. Ia menyampaikan kementeriannya akan terus memperkuat kolaborasi untuk menekan praktik penempatan non-prosedural melalui edukasi hingga tingkat desa. Langkah tersebut dilakukan agar masyarakat memahami pentingnya bekerja di luar negeri melalui jalur resmi yang memberikan perlindungan hukum dan keselamatan kerja.

Selain itu, Abdul Kadir Karding menyampaikan kontribusi PMI terhadap perekonomian nasional yang sangat besar. Remitansi PMI pada 2024 mencapai Rp253,3 triliun dan ditargetkan naik menjadi Rp439 triliun pada 2025.

Ia menilai besarnya angka tersebut menjadi alasan kuat bagi pemerintah untuk memastikan perlindungan dan pemberdayaan PMI terus diperkuat sebagai bagian dari strategi pembangunan SDM nasional yang berkeadilan.

Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp1,3 triliun untuk 2026 dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR di Senayan pada 9 Juli 2025.

Abdul Kadir Karding menjelaskan alokasi anggaran yang ada masih didominasi belanja pegawai dan operasional sehingga program perlindungan, penempatan, dan pemberdayaan PMI belum berjalan maksimal. Dirinya menargetkan peningkatan jumlah penempatan PMI dari 297 ribu menjadi 400 ribu pada 2026 dengan dukungan anggaran yang lebih memadai.

Selain penguatan program penempatan, kementerian juga berfokus pada peningkatan pelatihan, pembangunan infrastruktur perlindungan, serta tata kelola layanan yang lebih efisien, mudah, dan murah.

Abdul Kadir Karding menekankan pemerintah ingin mendorong penempatan pekerja migran yang lebih terampil agar dapat membuka lapangan kerja baru sekaligus mengurangi pengangguran dalam negeri.

Di sisi lain, Anggota Badan Legislasi DPR RI Ahmad Irawan menyoroti pentingnya revisi Undang-Undang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia untuk memperkuat perlindungan bagi pekerja migran.

Menurutnya, revisi tersebut akan memuat kewajiban pembentukan kantor perwakilan P2MI di negara tujuan untuk mengurus berbagai persoalan PMI secara lebih efektif. Ia juga menambahkan perlunya aturan terkait pendampingan, mediasi, dan bantuan hukum bagi PMI agar jaminan perlindungan semakin optimal.

Ahmad Irawan menilai revisi undang-undang tersebut penting untuk memastikan PMI memperoleh akses permodalan yang lebih mudah melalui Kredit Usaha Rakyat. Langkah tersebut akan membantu calon pekerja migran untuk menyiapkan keberangkatan tanpa terjerat utang dari pihak-pihak yang tidak resmi. Dengan demikian, mereka dapat bekerja dengan tenang dan fokus membangun kesejahteraan keluarga di Tanah Air.

Seluruh langkah perlindungan dan pemberdayaan PMI ini menjadi bukti bahwa pemerintah di era Presiden Prabowo Subianto menempatkan pekerja migran sebagai subjek pembangunan nasional.

Jaminan perlindungan menyeluruh dan pemberdayaan berkelanjutan bukan hanya sekadar bentuk keberpihakan negara, tetapi juga strategi penting untuk membangun sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas, produktif, dan berkeadilan. (*)

)* Mahasiswa Pascasarjana Uninus Bandung

[edRW]

Oleh : Rahayu Kirani )*

Pemerintah mempertegas komitmennya untuk senantiasa menghadirkan suatu kebijakan yang tidak hanya berfokus pada perlindungan semata, tetapi juga pada pemberdayaan bagi para Pekerja Migran Indonesia (PMI).

Terkait hal itu, Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Kadir Karding menilai bahwa Provinsi Jawa Timur sebagai salah satu contoh provinsi yang berhasil menempatkan diri di garis terdepan dalam implementasi kebijakan tersebut melalui keberadaan Peraturan Daerah khusus perlindungan buruh migran. Hal tersebut ia sampaikan saat bertemu dengan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa di Gedung Negara Grahadi Surabaya pada Kamis malam, 10 Juli 2025.

Abdul Kadir Karding memaparkan bahwa langkah Jawa Timur patut menjadi inspirasi bagi seluruh daerah lain untuk menyusun kebijakan serupa. Dirinya menyebutkan, bentuk perlindungan yang telah berjalan selama ini di provinsi tersebut mencakup penyediaan shelter atau rumah singgah bagi PMI asal Jawa Timur di negara penempatan.

Menurutnya, pemerintah daerah tidak hanya berhenti pada aspek perlindungan saja, melainkan juga mulai dengan menyiapkan program pemberdayaan agar para PMI memiliki kapasitas lebih baik saat mereka kembali ke Indonesia nantinya.

Khofifah Indar Parawansa menyampaikan pandangan serupa dengan menekankan betapa pentingnya keberadaan shelter sebagai ruang untuk berbagai hal seperti menjalin komunikasi, tempat berbagi pengalaman, serta dukungan psikososial bagi PMI di negara penempatan seperti Taiwan dan Hong Kong.

Dirinya memandang shelter menjadi bagian yang penting dalam skema menjalankan perlindungan kepada para PMI agar mereka bisa merasa lebih aman dan nyaman tatkala menjalankan tugasnya di luar negeri.

Selain shelter, Khofifah juga memprioritaskan adanya pembekalan keterampilan dan kemampuan dasar berbahasa bagi para PMI sebelum keberangkatan mereka berlangsung. Pemerintah Provinsi Jawa Timur bahkan telah menjalin kerja sama dengan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK), Balai Latihan Kerja (BLK), serta komunitas sipil untuk dapat menyusun peta kompetensi daerah berbasis kebutuhan pasar kerja global. Menurut Khofifah, kemampuan dasar berbahasa jelas akan dapat meningkatkan kepercayaan diri para PMI dan juga menambah daya tawar mereka di negara tujuan.

Khofifah juga menegaskan bahwa perlindungan yang dilakukan oleh pemerintah bagi PMI tidak boleh hanya berhenti pada masa pemberangkatan saja, melainkan harus mencakup masa kepulangan.

Dirinya menyoroti banyaknya PMI purna yang memiliki potensi besar untuk menjadi pelatih keterampilan, pelaku UMKM, maupun penggerak ekonomi lokal di daerah asal. Ia memandang dukungan terhadap mereka merupakan bagian dari strategi pembangunan berbasis sumber daya manusia yang berkeadilan.

Abdul Kadir Karding mengapresiasi komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang menjadi pionir dalam perlindungan PMI. Ia menekankan pentingnya memperkuat kolaborasi untuk menekan praktik penempatan non-prosedural dengan edukasi masif hingga tingkat desa agar masyarakat tidak mudah tergiur tawaran oknum tanpa dokumen sah.

Dirinya menekankan Kementerian P2MI menargetkan peningkatan kualitas penempatan PMI untuk meminimalisir kekerasan dan praktik perdagangan orang yang masih membayangi para pekerja migran tersebut.

Selain itu, Abdul Kadir Karding menekankan kontribusi PMI terhadap perekonomian nasional melalui remitansi yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Dirinya menyebut pada 2024, total remitansi mencapai Rp253,3 triliun, dan pemerintah menargetkan kenaikan menjadi Rp439 triliun pada 2025. Menurutnya, besarnya kontribusi tersebut harus diimbangi dengan kebijakan pemberdayaan dan perlindungan menyeluruh agar para PMI dapat bekerja secara aman dan produktif.

Menteri P2MI tersebut juga menyampaikan usulan tambahan anggaran sebesar Rp1,3 triliun untuk tahun 2026 dalam rapat bersama Komisi IX DPR di Senayan pada Rabu, 9 Juli 2025. Abdul Kadir Karding menilai alokasi anggaran yang ada saat ini masih didominasi belanja pegawai dan operasional, sehingga program penempatan dan perlindungan PMI belum maksimal. Dirinya menargetkan jumlah penempatan PMI pada 2026 meningkat dari 297 ribu menjadi 400 ribu pekerja migran dengan dukungan anggaran yang lebih memadai.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar menegaskan pentingnya diplomasi dengan negara tujuan untuk memastikan perlindungan terpadu bagi PMI sesuai amanat perundang-undangan. Ia menekankan koordinasi intensif dengan Kementerian P2MI agar keamanan dan kesejahteraan PMI selalu terjaga di negara penempatan.

Abdul Muhaimin Iskandar menyampaikan hal tersebut saat menyapa PMI di Singapura sebelum melaksanakan agenda kenegaraan bersama Presiden Prabowo Subianto. Dirinya menegaskan bahwa kekerasan terhadap PMI tidak boleh terulang karena mereka adalah pahlawan keluarga dan devisa negara.

Ia menilai para pekerja migran merupakan contoh pemberdayaan masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja di luar negeri untuk memperbaiki kondisi ekonomi dan keluar dari jerat kemiskinan.

Menurut Abdul Muhaimin Iskandar, pengalaman seperti yang dijalani Ibu Fiah, PMI asal Pasuruan yang bekerja sebagai asisten rumah tangga di Singapura sejak 2013 dan berhasil menanggung kehidupan ketiga anaknya di Indonesia, merupakan cerminan keberhasilan program perlindungan dan pemberdayaan pemerintah.

Langkah pemerintah dalam memberikan perlindungan dan pemberdayaan bagi PMI ini menunjukkan bahwa visi Presiden Prabowo Subianto menempatkan pekerja migran sebagai subjek pembangunan nasional. Bukan hanya sekadar melindungi, pemerintah kini bergerak lebih maju dengan menciptakan pemberdayaan nyata bagi para pahlawan devisa tersebut. (*)

)* Pengamat Kebijakan Pemerintah

Oleh: Maria Wanimbo*

Papua adalah bagian sah dan tidak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Fakta ini tidak lahir dari klaim sepihak, melainkan melalui proses historis dan hukum yang telah diakui secara internasional. Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) tahun 1969 merupakan tonggak utama dalam proses tersebut. Diselenggarakan di bawah pengawasan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Pepera menjadi mekanisme resmi yang menegaskan keinginan rakyat Papua untuk tetap berada dalam pangkuan Indonesia. Keputusan ini kemudian diterima dan diperkuat oleh Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 2504, sehingga status Papua sebagai bagian dari Indonesia bukan hanya sah secara hukum nasional, tetapi juga diakui secara global.

Sejarah mencatat bahwa pelaksanaan Pepera tidak terlepas dari dinamika geopolitik pasca-Perang Dunia II dan berakhirnya kolonialisme Belanda di wilayah Asia. Dalam Perjanjian New York tahun 1962 antara Indonesia dan Belanda, disepakati bahwa masa depan Papua akan ditentukan melalui proses Penentuan Pendapat Rakyat. Hasilnya, pada tahun 1969, sebanyak 1.026 perwakilan rakyat Papua yang dipilih dari berbagai wilayah secara musyawarah menyatakan secara bulat bergabung dengan Indonesia. Proses ini dijalankan dengan mempertimbangkan struktur sosial dan adat Papua yang berbasis pada kolektivitas, dilaksanakan melalui mekanisme musyawarah yang sesuai dengan struktur sosial masyarakat Papua saat itu.

Yohannis Samuel Nusi, seorang pegiat sejarah Papua, menekankan bahwa Pepera adalah bagian dari rangkaian diplomasi panjang, bukan agenda sepihak pemerintah Indonesia. Ia menjelaskan bahwa pendekatan musyawarah yang dilakukan justru sesuai dengan tradisi masyarakat Papua, yang mementingkan konsensus dan keputusan kolektif melalui perwakilan tokoh adat dan pemimpin komunitas. Ini menjadi dasar kuat bahwa Pepera bukanlah bentuk paksaan, melainkan metode yang menghormati budaya lokal dalam kerangka penyelesaian internasional.

Kesahihan Pepera semakin tak terbantahkan dengan pengakuan resmi dari PBB. Dalam resolusi Nomor 2504, Majelis Umum PBB menerima hasil Pepera sebagai bentuk sah dari penentuan nasib sendiri. Hal ini memberikan legitimasi penuh terhadap kedaulatan Indonesia atas Papua. Maka dari itu, setiap upaya mempertanyakan hasil Pepera atau memframingnya sebagai bentuk aneksasi bertentangan dengan fakta sejarah dan hukum yang berlaku, baik nasional maupun internasional. Dengan demikian, narasi yang menyebut Pepera cacat hukum perlu ditinjau ulang karena mengabaikan fakta partisipasi masyarakat Papua dalam proses tersebut.

Seiring dengan berjalannya waktu, pemerintah Indonesia menunjukkan bahwa integrasi Papua bukan sekadar formalitas politik, melainkan komitmen nyata untuk membangun dan menyejahterakan masyarakatnya. Sejak disahkannya Undang-Undang Otonomi Khusus Papua tahun 2001 dan revisinya pada 2021, negara hadir dengan berbagai kebijakan afirmatif yang menyentuh semua aspek kehidupan masyarakat Papua: dari pendidikan, kesehatan, hingga ekonomi dan infrastruktur. Ratusan triliun rupiah telah digelontorkan untuk mendorong kemajuan Papua, membangun konektivitas, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia di wilayah tersebut.

Pendekatan pemerintah tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik, tetapi juga stabilitas sosial dan harmoni antar komunitas. Melalui pelibatan tokoh adat, agama, dan masyarakat sipil, pemerintah berupaya mengedepankan dialog dalam menjaga keamanan dan ketertiban di Papua. Komandan Resor Militer 182/Jazira Onim, Kolonel Inf Irwan Budiana, dalam sebuah diskusi publik menegaskan bahwa perjuangan Indonesia dalam merebut kembali Irian Barat tidak hanya melalui jalur militer, tetapi juga diplomasi yang panjang. Ia mengajak seluruh elemen masyarakat, terutama generasi muda, untuk tidak terjebak provokasi yang mencoba mendistorsi sejarah. Kegiatan edukatif seperti diskusi dan seminar sejarah menjadi penting untuk membentengi pemahaman masyarakat dari narasi separatis yang keliru dan tidak berdasar.

Bahkan lebih jauh, pemerintah membuka ruang dialog konstitusional bagi siapa saja yang ingin menyampaikan aspirasi secara damai, termasuk melalui Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi sebagaimana diatur dalam revisi UU Otonomi Khusus. Ini menjadi bukti bahwa negara tidak alergi terhadap kritik, selama dilakukan dengan niat memperbaiki dan bukan merongrong keutuhan bangsa.

Kini, setelah lebih dari lima dekade integrasi Papua ke dalam Indonesia, sudah saatnya narasi masa lalu ditinggalkan demi menatap masa depan yang lebih konstruktif. Upaya mempertanyakan status Papua dalam NKRI bukan hanya kontra produktif, tetapi juga mengabaikan fakta sejarah, kerja keras banyak pihak, dan cita-cita bersama untuk membangun Papua yang damai, adil, dan sejahtera. Papua bukan wilayah jajahan, melainkan tanah air yang setara dalam pelukan Ibu Pertiwi.

Pepera 1969 bukan sekadar peristiwa, melainkan momen penegasan jati diri bangsa bahwa Papua adalah Indonesia. Pengakuan internasional terhadap hasil Pepera menjadi fondasi kuat bahwa kedaulatan Indonesia atas Papua tidak dapat diganggu gugat. Maka, fokus hari ini bukan lagi soal status, tetapi bagaimana membangun Papua sebagai etalase keberhasilan Indonesia dalam merawat keberagaman dan menghadirkan keadilan. Sejarah telah bicara, kini saatnya kita menulis bab baru tentang Papua yang maju dalam bingkai NKRI.

*Penulis merupakah Pegiat sejarah Papua

Oleh : Melianus Yikwa )*

Papua merupakan bagian integral dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan status tersebut tidak lahir dari manipulasi sepihak ataupun tindakan koersif. Sebaliknya, posisi Papua dalam NKRI lahir melalui tahapan historis, yuridis, dan politik yang sesuai dengan norma internasional. Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) pada tahun 1969 menjadi tonggak penting yang membuktikan bahwa keinginan masyarakat Papua telah disalurkan dalam kerangka yang sah dan diakui dunia. Pelaksanaan Pepera yang berada di bawah pengawasan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menjadikannya sebagai bentuk penentuan nasib sendiri yang sah secara internasional.

Pelaksanaan Pepera berlandaskan pada Perjanjian New York tahun 1962 antara Indonesia dan Belanda yang difasilitasi oleh PBB. Perjanjian tersebut menetapkan bahwa masa depan Papua akan diputuskan melalui konsultasi dengan rakyat setempat dalam bentuk Pepera. Pada 1969, sebanyak 1.026 wakil rakyat Papua dari berbagai wilayah memberikan suara dalam forum musyawarah yang disesuaikan dengan struktur sosial dan budaya masyarakat Papua, yang kala itu belum mengenal sistem demokrasi elektoral Barat. Sejarawan Papua, Yohannis Samuel Nusi, menegaskan bahwa mekanisme musyawarah yang digunakan justru selaras dengan tradisi Papua, yang lebih mengedepankan konsensus kolektif dibandingkan pemungutan suara individual.

Prosedur ini mencerminkan adaptasi terhadap realitas sosial Papua dan bukannya pengingkaran terhadap demokrasi. Prinsip dasar dalam pelaksanaan Pepera justru menunjukkan penghargaan terhadap nilai-nilai lokal, serta menjadi cerminan bahwa demokrasi dapat berwujud dalam berbagai bentuk sesuai dengan konteks budaya suatu masyarakat. Oleh karena itu, argumen yang menyebutkan Pepera tidak demokratis menjadi tidak relevan ketika ditinjau dari sudut antropologi politik dan hukum internasional.

Legitimasi Pepera tidak berhenti pada pelaksanaan musyawarah, tetapi juga diperkuat oleh pengakuan dunia internasional melalui Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 2504 tahun 1969. Resolusi ini menyatakan penerimaan terhadap hasil Pepera sebagai representasi sah dari kehendak rakyat Papua. Dengan demikian, setiap upaya untuk mendiskreditkan Pepera atau menggugat kedaulatan Indonesia atas Papua sama saja dengan mengabaikan keputusan sah masyarakat internasional. Status Papua sebagai bagian dari Indonesia bukan hanya persoalan legalitas nasional, tetapi juga merupakan hasil dari konsensus global.

Lebih dari setengah abad telah berlalu sejak Pepera dilaksanakan. Dalam rentang waktu tersebut, Indonesia telah menunjukkan komitmen nyata untuk menjadikan Papua sebagai wilayah prioritas pembangunan. Melalui kebijakan Otonomi Khusus yang diberlakukan sejak tahun 2001 dan diperkuat dengan revisi pada tahun 2021, pemerintah menghadirkan pendekatan afirmatif untuk mempercepat kemajuan Papua. Pemerintah mengalokasikan anggaran besar guna memperkuat sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat Papua. Pembangunan jalan trans Papua, pengembangan bandara, hingga fasilitas pendidikan berbasis teknologi menjadi bukti nyata hadirnya negara dalam membangun keadilan wilayah.

Pendekatan pembangunan juga tidak lepas dari strategi sosial budaya. Pelibatan pemuka agama, tokoh adat, serta organisasi masyarakat sipil menjadi bagian penting dari strategi kolaboratif yang dijalankan pemerintah dalam menjaga stabilitas di Papua. Komandan Resor Militer 182/Jazira Onim, Kolonel Inf Irwan Budiana, menyampaikan bahwa keberhasilan diplomasi Indonesia dalam merebut kembali Irian Barat tidak terlepas dari pendekatan multilateral yang menghormati mekanisme internasional. Ia mengingatkan pentingnya generasi muda memahami sejarah secara utuh, agar tidak mudah terpengaruh oleh narasi provokatif yang menjauhkan Papua dari realitas nasionalnya.

Fakta bahwa negara membuka ruang aspirasi melalui kanal legal seperti Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi menunjukkan bahwa kritik dan saran tetap diterima dalam bingkai konstruktif. Negara tidak menutup mata terhadap aspirasi masyarakat Papua, namun tetap menegaskan bahwa segala bentuk penyampaian harus berada dalam koridor hukum dan persatuan nasional. Upaya membangun Papua bukan hanya ditujukan untuk mengejar ketertinggalan infrastruktur, tetapi juga merajut rekonsiliasi sosial sebagai bentuk penghormatan terhadap sejarah panjang wilayah tersebut.

Narasi keliru yang menyebut Pepera hasil tekanan politik tidak hanya menyesatkan, tetapi mengancam stabilitas dan pembangunan Papua yang terus digiatkan pemerintah. Narasi seperti ini tidak hanya menyesatkan, tetapi juga berpotensi mengganggu proses pembangunan dan rekonsiliasi yang selama ini telah berjalan. Apabila Pepera terus-menerus digugat tanpa dasar kuat, maka yang dirugikan adalah masyarakat Papua sendiri. Sebab, wacana separatisme yang tidak berdasarkan fakta justru menjauhkan Papua dari peluang besar untuk berkembang dalam ekosistem NKRI yang lebih luas.

Kini, tantangan terbesar bukan lagi pembuktian status Papua sebagai bagian dari Indonesia, tetapi bagaimana menjadikan Papua sebagai simbol keberhasilan Indonesia dalam mengelola keragaman. Papua adalah mozaik penting dalam wajah pluralitas nasional. Oleh karena itu, penguatan identitas lokal Papua dalam kerangka kebangsaan harus terus didorong agar tidak ada dikotomi antara keindonesiaan dan ke-Papua-an. Identitas Papua bukanlah entitas yang terpisah, tetapi bagian dari kekayaan budaya nusantara yang memperkuat fondasi bangsa.

Pepera 1969 bukan sekadar catatan sejarah, tetapi peneguhan jati diri nasional. Prosesnya mencerminkan bagaimana diplomasi, budaya lokal, dan legitimasi global berpadu dalam menyelesaikan satu episode penting dalam sejarah Indonesia. Maka, saat ini bukan waktunya lagi meragukan keabsahan Papua sebagai bagian dari NKRI. Fokus harus diarahkan pada upaya memperkuat kualitas hidup masyarakat Papua agar dapat sejajar dan berkontribusi aktif dalam pembangunan nasional. Sejarah telah memberikan legitimasi, kini giliran kebijakan dan kerja nyata yang menjawab harapan rakyat Papua.

)* Penulis merupakan Pemerhati Pembangunan Papua

Papua– Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) tahun 1969 menjadi tonggak sejarah yang menegaskan Papua sebagai bagian sah dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pelaksanaan Pepera di bawah pengawasan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menjadi bukti kuat bahwa integrasi Papua ke dalam Indonesia bukanlah hasil klaim sepihak, melainkan melalui proses legal dan diplomasi yang diakui secara internasional.

Pegiat sejarah Papua, Yohannis Samuel Nusi, menegaskan bahwa Pepera merupakan hasil dari perjanjian New York Agreement tahun 1962 antara Indonesia dan Belanda. “Pepera dilaksanakan berdasarkan kesepakatan internasional dan dalam kerangka hukum yang sah. Ini bukan proses sepihak, tetapi bagian dari diplomasi panjang yang menghormati adat dan struktur sosial masyarakat Papua yang diintegrasikan dalam proses diplomasi resmi Indonesia dan didukung oleh komunitas internasional,” jelasnya

Ia juga menekankan bahwa metode pemilihan perwakilan dalam Pepera disesuaikan dengan kearifan lokal. “Saat itu, pendekatan yang paling sesuai dengan kondisi sosial-budaya Papua adalah melalui mekanisme perwakilan yang telah disepakati dalam New York Agreement,” tambahnya.

Hasil Pepera yang menunjukkan keinginan rakyat Papua untuk tetap bersama Indonesia kemudian diperkuat oleh Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 2504. Pengakuan dari PBB tersebut menjadikan posisi Indonesia atas Papua sah secara internasional.

Komandan Resor Militer 182/Jazira Onim, Kolonel Inf Irwan Budiana, juga menyampaikan pandangannya dalam sebuah diskusi publik. Ia menyebut bahwa perjuangan Indonesia dalam merebut kembali Irian Barat tidak semata-mata melalui jalur militer, tetapi lebih dominan melalui diplomasi yang intens dan panjang.

“Pepera adalah bentuk nyata diplomasi Indonesia yang mendapat legitimasi internasional. Generasi muda harus paham bahwa narasi separatis yang menyebut Pepera tidak sah hanyalah upaya untuk mendistorsi sejarah,” ujarnya.

Irwan menegaskan pentingnya edukasi sejarah kepada masyarakat agar tidak mudah terpengaruh oleh propaganda yang menyesatkan. “Diskusi publik, seminar, dan dialog harus diperkuat, apalagi di kalangan generasi muda Papua,” kata dia.

Sejak integrasi Papua, pemerintah terus menunjukkan komitmen membangun wilayah tersebut secara adil dan menyeluruh. Melalui kebijakan Otonomi Khusus dan revisinya pada tahun 2021, negara hadir dengan pendekatan afirmatif untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Papua.

Langkah-langkah pembangunan mencakup pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal. Pemerintah juga membuka ruang dialog damai dalam menyampaikan aspirasi melalui mekanisme konstitusional seperti Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi.

Kini, setelah lebih dari lima dekade integrasi, para tokoh nasional mengajak seluruh pihak meninggalkan perdebatan status Papua dan fokus pada pembangunan berkelanjutan demi kesejahteraan rakyat Papua dalam bingkai NKRI. {}

Jayapura – Integrasi Papua ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) kembali ditegaskan sebagai sah secara hukum dan diakui secara internasional. Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA) tahun 1969 merupakan tonggak utama dalam proses tersebut, sesuai dengan amanat Perjanjian New York antara Indonesia dan Belanda.

Proses PEPERA berlangsung dari 14 Juli hingga 4 Agustus 1969 sebagai bagian dari implementasi Perjanjian New York 1962. Perjanjian tersebut memberikan mandat kepada Indonesia dan Belanda, dengan pengawasan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), untuk melaksanakan proses penegasan kedaulatan Indonesia atas Irian Barat yang dijalankan dengan pengawasan PBB.

Sebanyak 1.026 perwakilan rakyat dari delapan kabupaten mengikuti proses musyawarah yang menjadi dasar pelaksanaan PEPERA. Hasilnya menunjukkan keputusan bulat untuk tetap bergabung dengan Indonesia. Proses ini kemudian dilaporkan ke Majelis Umum PBB dan diterima melalui Resolusi Nomor 2504 (XXIV) pada 19 November 1969, yang mengakui pelaksanaan proses integrasi telah dilakukan sesuai ketentuan internasional.

Dalam Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Mengenang Sejarah Kembalinya Irian Barat ke Pangkuan NKRI”, Komandan Korem 182/JO, Kolonel Inf. Irwan Budiana, menegaskan keabsahan proses tersebut.

“Dengan hasil Pepera 1969, sudah mutlak bahwa Papua adalah bagian dari NKRI. Sejak itu, tidak ada lagi negara lain dalam negara Indonesia,” ujarnya, seperti dikutip dari RRI.

Sementara itu, penulis dan pegiat sejarah Papua, Yohannis Samuel Nusi, juga menekankan bahwa PEPERA merupakan bagian dari proses diplomasi internasional yang sah dan final.

“Pepera 1969 bukan agenda sepihak. Itu bagian dari hasil diplomasi panjang dan pengakuan internasional terhadap kedaulatan Indonesia atas Papua,” kata Yohannis.

Ia juga menjelaskan bahwa keterlibatan tokoh adat dan pemimpin masyarakat lokal dalam proses musyawarah mencerminkan keselarasan pendekatan dengan struktur sosial masyarakat Papua.

“Model musyawarah dalam Pepera bukan paksaan, melainkan bentuk partisipasi yang selaras dengan tradisi Papua,” ujarnya.

Dengan pengakuan hukum dan politik internasional, Yohannis menilai bahwa status Papua dalam NKRI telah final dan tidak dapat diperdebatkan lagi. Ia justru mendorong agar seluruh pihak fokus pada pembangunan Papua yang berkeadilan.

“Sudah saatnya berhenti mempertanyakan masa lalu dan mulai membangun masa depan Papua dengan semangat persatuan dan keadilan,” pungkasnya.