Semarang, – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng) mengoptimalkan pemanfaatan lahan perhutanan sosial untuk mendorong produksi jagung sebagai bagian dari program swasembada pangan nasional. Hingga kini, sekitar 159.580 hektare atau 79 persen dari total luas kawasan hutan di Jateng seluas 202.000 hektare telah dimanfaatkan melalui skema perhutanan sosial, dengan sebagian besar difokuskan pada penanaman jagung.

Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengatakan bahwa optimalisasi lahan perhutanan sosial merupakan langkah konkret untuk mendukung program Asta Cita yang menargetkan swasembada pangan pada tahun 2026.

“Kami telah menyalurkan 4,5 ton benih jagung dan 10 unit traktor kepada petani yang tergabung dalam kelompok hutan sosial. Kami juga memastikan mereka mendapat perlindungan modal serta pendampingan teknis dari pemerintah,” ujarnya dalam kegiatan tanam jagung massal di Grobogan.

Langkah ini mendapat dukungan penuh dari berbagai pihak, termasuk Polri yang menginisiasi program penanaman jagung di kawasan perhutanan sosial secara nasional. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyebutkan bahwa hingga awal Juli 2025, realisasi penanaman jagung telah mencapai 117.500 hektare dari target 301.000 hektare di skema perhutanan sosial. Secara keseluruhan, Polri menargetkan pemanfaatan lahan hingga 1 juta hektare untuk tanaman jagung hingga akhir 2025.

Sementara itu, Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Raja Juli Antoni menyebutkan bahwa dari total 8,3 juta hektare lahan perhutanan sosial di Indonesia, sekitar 513.655 hektare di antaranya memiliki potensi tinggi untuk sistem agroforestri jagung. Khusus di Jawa Tengah, telah diterbitkan 147 surat keputusan (SK) perhutanan sosial dengan total luasan 102.095 hektare, yang melibatkan sedikitnya 26.971 kepala keluarga sebagai penerima manfaat.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman turut mengapresiasi sinergi antarlembaga dalam pengembangan jagung nasional melalui skema hutan sosial ini.

“Peran Polri sangat signifikan dalam pemetaan lahan, distribusi benih, teknologi pertanian hingga jaminan pascapanen. Ini bentuk komitmen kuat dalam menjaga ketahanan pangan nasional,” kata Amran.

Penanaman jagung skala besar telah dilakukan di Kabupaten Grobogan, salah satunya oleh kelompok tani Hutan Selo Lestari yang mengelola lahan seluas 207 hektare. Benih jagung yang digunakan adalah varietas unggulan seperti NK Perkasa, Pioneer 27, dan Bisi 2, dengan potensi produksi rata-rata mencapai 9,7 ton per hektare.

Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati “Titiek” Soeharto juga menyatakan bahwa perhutanan sosial memiliki peran penting sebagai solusi pemenuhan pangan nasional sekaligus sebagai model pemberdayaan masyarakat dan pelestarian lingkungan.

“Dengan sinergi yang baik, kita bisa menjadikan kawasan hutan tidak hanya sebagai paru-paru dunia, tetapi juga sebagai lumbung pangan,” ujarnya.

Program optimalisasi lahan perhutanan sosial untuk tanaman pangan ini diharapkan tidak hanya meningkatkan produksi jagung, tetapi juga mendukung kesejahteraan petani dan mempercepat tercapainya ketahanan pangan nasional secara berkelanjutan.

Jakarta – Pemerintah melalui Badan Pangan Nasional (Bapanas) mengoptimalkan pemanfaatan lahan perhutanan sosial sebagai langkah strategis mempercepat tercapainya swasembada jagung sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional.

Kepala Badan Pangan Nasional, Arief Prasetyo Adi, mengatakan pemanfaatan lahan perhutanan sosial merupakan upaya penting untuk mendukung swasembada jagung. Pemanfaatan lahan perhutanan sosial langkah strategis untuk mendukung swasembada jagung.

Ia menjelaskan bahwa telah mengikuti penanaman jagung serentak di Lahan Perhutanan Sosial di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Program ini diinisiasi oleh Polri dan melibatkan Kementerian Pertanian serta Kementerian Kehutanan sebagai wujud kolaborasi nyata lintas sektor.

“Sinergi lintas sektor seperti ini sangat penting untuk menjamin ketersediaan pangan secara berkelanjutan, khususnya dalam memperkuat cadangan pangan pemerintah,” ujar Arief.

Jagung merupakan komoditas strategis nasional yang berperan penting dalam industri pangan dan pakan. Saat ini, ketersediaan jagung dipastikan dalam kondisi aman dan cukup. Produksi jagung menjadi tanggung jawab kementerian teknis, sementara Bapanas menghitung kebutuhan pangan nasional agar dukungan kepada Polri dan kementerian terkait berjalan tepat sasaran.

“Ini salah satu Asta Cita dari Bapak Presiden Prabowo agar kita bisa swasembada pangan salah satunya jagung,” kata Arief.

Data Kerangka Sample Area (KSA) Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan produksi jagung pada Januari-Agustus 2025 mencapai 10,84 juta ton. Angka ini naik 820 ribu ton atau 8,16 persen dibanding periode yang sama tahun lalu. Sedangkan proyeksi kebutuhan jagung pada periode tersebut diperkirakan 10,06 juta ton, sehingga masih ada surplus sekitar 780 ribu ton.

Sementara itu, Kapolri, Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo, menegaskan komitmen penuh institusinya dalam mendukung ketahanan pangan nasional melalui langkah konkret di lapangan.

Di Jawa Tengah, penanaman jagung dilakukan di atas lahan seluas 138.750 hektare, terdiri dari 136.287 hektare lahan produktif dan 2.463 hektare lahan perhutanan sosial. Di Kabupaten Grobogan, penanaman berlangsung di lahan perhutanan sosial seluas 207 hektare.

“Kegiatan ini merupakan bentuk dukungan Polri terhadap pemerintah dalam mewujudkan ketahanan pangan. Polri terlibat sejak tahap pencarian lahan, pembibitan, perawatan, hingga jaminan penyerapan hasil panen,” ujar Kapolri Listyo Sigit Prabowo.

Melalui kolaborasi lintas sektor tersebut, pemerintah optimistis program swasembada jagung dapat tercapai dan memperkuat ketahanan pangan nasional.

Oleh: Bara Winatha*)

Pemerintah terus menunjukkan komitmen kuat untuk memperkuat ketahanan pangan nasional dengan memastikan bahwa produksi komoditas utama seperti beras dan jagung berjalan secara optimal. Langkah strategis ini dilakukan sebagai bagian dari upaya mewujudkan swasembada pangan, yang menjadi salah satu pilar utama dalam visi pembangunan nasional. Produksi yang berkelanjutan serta sinergi antar sektor menjadi kunci utama dalam menjaga ketersediaan dan stabilitas harga pangan di seluruh wilayah Indonesia.

Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni, mengatakan bahwa program perhutanan sosial memiliki peran strategis dalam menjaga keseimbangan antara pelestarian lingkungan dan peningkatan produktivitas pangan nasional. Optimalisasi lahan perhutanan sosial dapat menjadi penopang utama dalam pemenuhan kebutuhan pangan, energi, dan air. Dari total 8,3 juta hektare lahan perhutanan sosial yang telah diberikan kepada masyarakat, terdapat potensi seluas 513.655 hektare yang dapat dimanfaatkan untuk agroforestry berbasis jagung. Ia juga menyampaikan bahwa swasembada pangan bukan hanya menyangkut kedaulatan negara, tetapi juga kesejahteraan petani, sehingga kolaborasi lintas sektor perlu terus diperluas demi mencapai tujuan tersebut.

Upaya pemerintah untuk menggenjot produksi jagung secara nasional turut melibatkan aparat penegak hukum sebagai bagian dari sinergi lintas sektor. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengatakan bahwa Polri berkomitmen penuh dalam mendukung program ketahanan pangan nasional, khususnya melalui gerakan penanaman jagung di berbagai daerah. Hingga pertengahan tahun ini, penanaman jagung di lahan perhutanan sosial telah mencapai 117.500 hektare dari target 301.000 hektare. Sementara penanaman secara nasional telah dilakukan di lahan seluas 168.400 hektare, dengan target akhir tahun mencapai 1 juta hektare.

Program ini bukan hanya fokus pada produksi, tetapi juga menjangkau seluruh rantai pasok, mulai dari pencarian lahan, pembibitan, perawatan, hingga jaminan penyerapan hasil panen. Hal ini menjadi bentuk nyata dukungan Polri terhadap kebijakan pemerintah dalam mewujudkan swasembada pangan. Kolaborasi ini juga dinilai mampu memperkuat cadangan pangan pemerintah sekaligus memberdayakan masyarakat sekitar melalui keterlibatan langsung dalam proses pertanian.

Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, mengatakan bahwa penanaman jagung di lahan perhutanan sosial merupakan bagian dari strategi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk mendukung program swasembada pangan nasional yang ditargetkan tercapai pada tahun 2025 hingga 2026. Ia menyebutkan bahwa dari total 202.000 hektare kawasan hutan di Jawa Tengah, sekitar 79 persen atau 159.580 hektare telah masuk dalam skema perhutanan sosial. Inisiatif ini sejalan dengan kebijakan Asta Cita yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto dan memberikan kontribusi signifikan dalam memperkuat daya saing pertanian daerah.

Luthfi menjelaskan bahwa pemerintah daerah telah menyalurkan 4,5 ton bibit jagung dan mengoperasikan 10 unit traktor di wilayah sentra produksi sebagai bentuk dukungan terhadap petani hutan sosial. Selain itu, ia juga mengeluarkan instruksi perlindungan kepada para petani guna memastikan mereka mendapatkan akses modal dan pendampingan teknis. Dengan langkah ini, Jawa Tengah diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap stabilitas pasokan komoditas pangan, khususnya jagung, di tingkat nasional.

Selain jagung, perhatian pemerintah terhadap produksi beras juga menjadi bagian dari strategi menyeluruh untuk mencapai swasembada pangan. Pemerintah terus melakukan pemantauan secara ketat mengenai perkembangan produksi beras di berbagai daerah sentra padi. Langkah-langkah seperti pemberian pupuk bersubsidi, peningkatan irigasi, serta penyediaan alat dan mesin pertanian modern terus dilakukan untuk mendorong efisiensi dan produktivitas petani.

Langkah ini mendapat dukungan dari berbagai pihak, termasuk Badan Pangan Nasional. Kepala Bapanas, Arief Prasetyo Adi, sebelumnya menyatakan bahwa ketersediaan jagung dalam kondisi aman dan cukup, dengan neraca jagung pada periode Januari hingga Agustus 2025 menunjukkan surplus sekitar 780 ribu ton. Ia juga menekankan pentingnya sinergi antar kementerian dan lembaga untuk menghitung kebutuhan pangan secara tepat sasaran dan menghindari ketimpangan antara produksi dan konsumsi.

Lebih lanjut, pemanfaatan perhutanan sosial dalam mendukung ketahanan pangan juga membawa dampak positif dalam aspek sosial dan lingkungan. Lahan-lahan yang sebelumnya kurang termanfaatkan kini diubah menjadi sumber produktivitas baru yang memberdayakan masyarakat desa. Selain itu, pendekatan agroforestry yang digunakan memungkinkan integrasi antara komoditas pangan dan pelestarian vegetasi, sehingga mampu menjaga keseimbangan ekosistem secara berkelanjutan.

Program ini juga mencerminkan model pembangunan inklusif yang menempatkan petani dan masyarakat lokal sebagai aktor utama. Pemerintah pusat dan daerah berperan sebagai fasilitator, sementara aparat keamanan turut menjadi penggerak di lapangan. Pendekatan semacam ini dinilai mampu membentuk ekosistem pertanian nasional yang tangguh, berdaya saing, dan adaptif terhadap tantangan global seperti perubahan iklim dan krisis pangan internasional.

Dengan berbagai langkah yang telah ditempuh, pemerintah optimistis bahwa target swasembada pangan nasional bukanlah hal yang mustahil untuk dicapai. Melalui kerja sama lintas sektor, pemanfaatan sumber daya yang optimal, serta dukungan kebijakan yang tepat, Indonesia berada pada jalur yang tepat untuk mewujudkan kemandirian pangan. Ke depan, produksi beras dan jagung yang stabil dan melimpah akan menjadi fondasi kuat dalam memperkuat ekonomi nasional dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

*)Penulis merupakan pengamat sosial dan kemasyarakatan.

Oleh: Dhita Karuniawati *)

Pemerintah menunjukkan komitmen kuat dalam menjaga ketahanan pangan nasional dengan memastikan ketersediaan stok beras yang mencukupi. Terbaru, pemerintah mencatat bahwa stok beras nasional telah mencapai angka 4 juta ton, suatu capaian yang menjadi indikator penting dalam upaya mewujudkan program swasembada pangan. Keberhasilan ini tidak hanya menjadi simbol stabilitas pangan nasional, tetapi juga merupakan bukti nyata kerja keras lintas sektor dalam menjamin kebutuhan pokok masyarakat terpenuhi secara berkelanjutan.

Ketahanan pangan telah menjadi salah satu agenda strategis nasional, terutama dalam menghadapi tantangan global seperti krisis iklim, konflik geopolitik, serta gangguan rantai pasok internasional. Dalam konteks ini, ketersediaan beras sebagai makanan pokok utama mayoritas penduduk Indonesia menjadi krusial.

Pemerintah menyatakan bahwa swasembada pangan bukan sekadar slogan, melainkan tujuan konkret yang harus dicapai melalui penguatan produksi dalam negeri, pengelolaan stok yang baik, serta distribusi yang merata. Pencapaian stok beras sebesar 4 juta ton menjadi bukti bahwa pemerintah serius dalam menjaga stabilitas harga dan pasokan beras nasional.

Untuk menjaga kemandirian pangan, pemerintah terus menggencarkan program peningkatan produksi beras nasional. Program ini mencakup berbagai aspek, mulai dari penyediaan benih unggul, pupuk bersubsidi, pengembangan sistem irigasi, hingga pendampingan petani melalui penyuluhan teknologi pertanian modern.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengumumkan pencapaian bersejarah stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang untuk pertama kalinya menembus angka empat juta ton sejak Indonesia merdeka.

Amran mengatakan, capaian ini menjadi bukti komitmen kuat pemerintah dalam mewujudkan swasembada pangan nasional. Ini adalah capaian yang belum pernah terjadi selama Indonesia merdeka. Stok empat juta ton bukan hanya angka statistik, tapi simbol kemandirian dan kesejahteraan petani.

Keberhasilan ini tidak lepas dari kerja keras lintas sektor, mulai dari petani, penyuluh, hingga jajaran birokrasi. Lebih dari itu, capaian ini juga menjadi refleksi nyata dari komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam menjadikan swasembada pangan sebagai prioritas nasional.

Amran menjelaskan, keberhasilan stok CBP menembus empat juta ton tidak terjadi secara tiba-tiba. Ada tiga pilar utama dalam strategi kebijakan pangan nasional yakni reformasi pupuk subsidi, penetapan Harga Pembelian Pemerintah (HPP), dan penguatan regulasi strategis. Pemerintah menaikkan anggaran pupuk subsidi dari Rp28 triliun menjadi Rp46,8 triliun pada 2025. Alokasi pupuk mencakup 9,55 juta ton untuk sembilan komoditas strategis, termasuk padi dan jagung.

Untuk menjamin keuntungan petani, pemerintah menaikkan HPP gabah menjadi Rp6.500/kg dan jagung menjadi Rp5.500/kg. Kebijakan ini juga diikuti penghapusan sistem rafaksi yang kerap merugikan petani.

Pemerintah menerbitkan dua peraturan penting, yakni Perpres No. 192 Tahun 2024: mengatur reformasi kelembagaan Kementan untuk mendukung pertanian presisi dan digitalisasi rantai pasok. Perpres No. 6 Tahun 2025: memperketat tata kelola pupuk subsidi mulai dari e-RDKK hingga pelaporan distribusi. Menurut Amran, kebijakan-kebijakan tersebut tidak hanya memperkuat produksi pangan, tetapi juga membangun sistem pertanian yang lebih tangguh menghadapi tantangan iklim, fluktuasi harga, dan dinamika global.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto dalam berbagai kesempatan menyatakan swasembada pangan adalah cita-cita yang harus dicapai oleh seluruh daerah. Ia menegaskan, kemandirian pangan merupakan kunci kemerdekaan sejati bangsa. Presiden juga menyoroti pentingnya menjaga harga yang adil bagi petani dan mengapresiasi semua pihak yang telah menjaga ketersediaan serta keterjangkauan pangan.

Pemerintah menargetkan untuk benar-benar mandiri dalam penyediaan pangan pokok nasional pada masa mendatang. Swasembada pangan bukan sekadar memenuhi kebutuhan konsumsi dalam negeri, tetapi juga membuka peluang ekspor jika produksi melampaui permintaan domestik.

Upaya ini pun didukung oleh pembentukan lumbung pangan (food estate) di beberapa wilayah seperti Kalimantan Tengah, Papua, dan Sumatera Utara. Lumbung pangan ini difokuskan pada pengembangan skala besar dengan pendekatan modernisasi pertanian, efisiensi produksi, dan keberlanjutan lingkungan. Langkah ini menjadi strategi jangka panjang pemerintah agar Indonesia tidak bergantung pada impor beras, yang membuat anggaran negara rentan terhadap fluktuasi harga global dan tekanan geopolitik.

Di tengah keberhasilan peningkatan stok beras, pemerintah juga mengajak masyarakat untuk tetap bijak dalam mengonsumsi dan menyimpan bahan pangan. Sikap konsumtif dan pembelian berlebihan di masa krisis dapat mengganggu distribusi dan memicu kelangkaan di lapangan. Stok beras nasional yang telah mencapai 4 juta ton menjadi tonggak penting dalam sejarah pembangunan ketahanan pangan Indonesia. Ini merupakan hasil kerja sama yang solid antara pemerintah, petani, dan seluruh pemangku kepentingan di sektor pangan.

Keberhasilan ini tidak hanya menjamin stabilitas harga dan pasokan pangan saat ini, tetapi juga membangun fondasi yang kokoh menuju swasembada pangan sejati. Dengan dukungan regulasi yang tepat, pengawasan distribusi yang ketat, serta partisipasi aktif masyarakat, Indonesia diyakini mampu mandiri dalam memenuhi kebutuhan pangannya sendiri.

Komitmen pemerintah dalam membangun kemandirian pangan bukanlah isapan jempol. Keberadaan 4 juta ton beras sebagai cadangan nasional adalah wujud nyata bahwa negara hadir dan siap melindungi rakyatnya dari ancaman krisis pangan hari ini, esok, dan seterusnya.

*) Penulis adalah Kontributor Lembaga Studi Informasi Strategis Indonesia

Jakarta – Pemerintah melalui Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) terus menggencarkan sosialisasi program rumah subsidi bagi kelompok pekerja dan Aparatur Sipil Negara (ASN). Langkah ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam mendukung penyediaan hunian yang layak dan terjangkau bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Asisten Manajer Pemasaran Pembiayaan Program BP Tapera, Berdi Dwijayanto mengatakan, program pembiayaan rumah subsidi melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) kini semakin terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Masyarakat kini bisa memiliki rumah dengan uang muka (DP) mulai dari 1% atau sekitar Rp1,6 juta untuk rumah seharga Rp166 juta.

“Bahkan, dengan adanya bantuan subsidi uang muka dari Kementerian PUPR sebesar Rp4 juta, DP yang ditanggung masyarakat bisa hanya sekitar Rp1 juta,” kata Berdi.

Menurutnya, program ini menawarkan bunga tetap 5% hingga lunas dengan tenor hingga 20 tahun, sehingga cicilan per bulannya hanya sekitar Rp1 jutaan. Selain itu, masyarakat juga akan mendapatkan asuransi jiwa, kebakaran, dan kredit serta bebas PPN.

Syarat utama penerima subsidi, pertama Warga Negara Indonesia (WNI), Memiliki KTP, Belum pernah menerima subsidi perumahan, tidak memiliki rumah (rumah pertama).

“Kemudian, berpenghasilan tetap atau tidak tetap sesuai batasan. Untuk wilayah Jawa, maksimal penghasilan Rp8,5 juta bagi single, dan Rp10 juta untuk yang sudah menikah,” katanya.

Berdi juga mengatakan, strategi penyebaran informasi dilakukan melalui kerja sama dengan Bank Jabar Banten (BJB) serta pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Program ini telah digelar dalam rangkaian kegiatan sosialisasi di berbagai wilayah seperti Kabupaten Bandung, Kota Bandung, Majalengka, dan Sumedang.

Sementara itu, Project Head Akselerasi FLPP Bank BJB, Indra Prayoga, mengatakan Bank BJB mendapat mandat khusus untuk mempercepat penyaluran KPR Sejahtera FLPP di Jawa Barat. Menurutnya, mayoritas ASN dan P3K di Jabar menggunakan Bank BJB sebagai rekening payroll, sehingga proses verifikasi debitur lebih cepat.

“Kami jalankan prosedur verifikasi ketat, terutama untuk pekerja swasta. Kerjasama dengan pengembang juga terus diperluas. Bahkan, developer kerap memberi program bonus peralatan rumah tangga untuk menarik minat,” ungkap Indra.

Program kolaborasi ini diharapkan dapat menjawab kebutuhan ribuan ASN dan pekerja yang masih bermimpi memiliki rumah sendiri.

Jakarta – Pemerintah terus menunjukkan komitmennya dalam menjamin pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, khususnya dalam penyediaan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Langkah ini sejalan dengan fokus pembangunan nasional yang menempatkan perumahan sebagai salah satu instrumen penting dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Rumah subsidi bukan hanya menjadi solusi konkret bagi keterbatasan daya beli masyarakat dalam memiliki hunian, tetapi juga menjadi pendorong tumbuhnya aktivitas ekonomi lokal melalui penyerapan tenaga kerja dan peningkatan permintaan bahan bangunan.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait (Ara) mengusulkan alokasi kuota rumah subsidi melalui fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) tahun depan agar ditambah, dan dapat disiapkan hingga mencapai 500.000 unit.

“Saya juga menyampaikan usulan tahun depan rumah subsidi bisa ditargetkan 500.000 unit rumah sehingga lebih banyak masyarakat yang bisa memiliki rumah subsidi berkualitas,” jelasnya.

Ara mengatakan bahwa penambahan kuota rumah subsidi merupakan bagian dari upaya untuk mengejar target pembangunan 3 juta rumah yang menjadi program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Dalam rangka mendukung hal tersebut, pihaknya telah mengajukan sejumlah inisiatif dalam rapat kabinet, termasuk mendorong pelaksanaan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) guna menekan angka rumah tidak layak huni (RTLH) yang saat ini mencapai lebih dari 26 juta unit.

Secara bersamaan, ia juga menuturkan bahwa percepatan program 3 juta rumah akan dilakukan melalui optimalisasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk sektor perumahan. Saat ini, ia tengah menyusun draf rancangan Peraturan Menteri (Permen) Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) yang akan mengatur skema penyaluran KUR tersebut secara lebih terarah.

“Permen PKP nantinya akan mengatur siapa yang berhak menerima KUR Perumahan dan hal – hal lainnya. Tapi saya akan mengumumkan secara lengkap sekaligus nanti setelah proses pembahasannya selesai supaya tidak jadi polemik,” ucap Ara.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa pemerintah secara resmi akan menyalurkan KUR untuk mendukung sektor perumahan pada tahun ini.

Dalam keterangannya, Airlangga menjelaskan bahwa melalui program KUR ini, para pengembang berkesempatan memperoleh pembiayaan dengan plafon hingga Rp5 miliar, jauh lebih besar dibandingkan ketentuan sebelumnya yang membatasi pinjaman modal kerja maksimal Rp500 juta.

“Dengan Rp5 miliar [bisa digunakan untuk] membangun 38-40 unit daripada perumahan yang tipenya 36. Nah ini waktunya([tenornya) bisa sampai 4-5 tahun,” pungkas Airlangga.

Oleh : Ricky Rinaldi

Pemerintah terus menunjukkan komitmennya dalam menyediakan hunian layak dan terjangkau untuk masyarakat. Di tahun 2025, program rumah subsidi bukan lagi sekadar wacana, tapi telah menjelma menjadi solusi nyata bagi ratusan ribu keluarga Indonesia. Dengan target ambisius 220 ribu unit rumah, yang ditingkatkan menjadi 350 ribu unit hingga akhir tahun, negara hadir memberikan kepastian bahwa memiliki rumah sendiri bukan lagi sekadar impian.

Kepala Divisi Sekretariat Komunikasi BP Tapera, Alfian Arif, menjelaskan bahwa hingga semester pertama 2025, penyaluran rumah subsidi telah melampaui 50 persen dari target awal. Menurutnya, capaian tersebut menunjukkan bahwa sistem FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan) berjalan efektif dan mendapatkan respons positif dari masyarakat.

Untuk mempercepat penyaluran, BP Tapera menerapkan strategi segmentasi, yang menyasar berbagai kelompok masyarakat seperti PNS, buruh, pedagang informal, tenaga kesehatan, buruh migran, hingga asisten rumah tangga. Alfian menyampaikan bahwa pendekatan ini bertujuan agar penyaluran FLPP dapat mencapai target 350 ribu unit pada akhir tahun dengan lebih terarah dan efisien.

Ia juga mengungkapkan bahwa salah satu tantangan utama berasal dari sisi permintaan, yaitu kurangnya pemahaman masyarakat terhadap mekanisme FLPP. Oleh karena itu, BP Tapera terus menggencarkan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat luas agar mereka memahami prosedur yang berlaku dan dapat menjadi nasabah yang bankable—yakni nasabah dengan catatan keuangan yang baik dan tidak memiliki masalah kredit seperti non-performing loan (NPL).

Dari sisi suplai, pemerintah menetapkan standar ketat terkait rumah yang diakadkan. Alfian menjelaskan bahwa rumah subsidi harus dalam kondisi siap huni sebelum akad dilakukan. Ia menyebut bahwa selama dua tahun terakhir, BP Tapera telah menggunakan sistem trilogi, yakni rumah harus melewati proses verifikasi visual melalui foto tampak depan, tampak luar, dan tampak dalam. Tujuannya untuk memastikan rumah sudah layak huni sebelum diserahkan kepada masyarakat.

Lebih lanjut, Alfian menginformasikan bahwa tren penerima manfaat rumah subsidi kini mengalami pergeseran. Jika sebelumnya didominasi oleh generasi milenial, kini generasi Z mulai menjadi kelompok penerima terbesar. Ia menilai bahwa ini merupakan peluang besar bagi anak muda untuk bisa memiliki rumah di usia produktif. Namun, ia menegaskan bahwa syarat utamanya adalah calon penerima harus memenuhi syarat kelayakan perbankan. Dengan penghasilan sekitar Rp3 juta per bulan dan rekam jejak keuangan yang baik, generasi Z tetap memiliki peluang besar untuk mendapatkan rumah subsidi.

Program ini juga mendapat dukungan kuat dari pejabat lain. Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho, menyatakan bahwa sejak awal masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto pada 20 Oktober 2024 hingga pertengahan April 2025, pihaknya telah menyalurkan 147.265 unit rumah subsidi. Dari jumlah tersebut, sebanyak 105.319 unit disalurkan hanya dalam kurun waktu Januari hingga April 2025, yang menunjukkan percepatan program secara signifikan.

Heru menambahkan bahwa kelompok penerima manfaat juga semakin beragam, mencakup guru, tenaga kesehatan, TNI, wartawan, petani, nelayan, hingga pekerja migran. Ia menyampaikan bahwa strategi segmentasi yang dilakukan BP Tapera menjadi kunci untuk menjangkau kelompok-kelompok tersebut secara lebih optimal.

Tak hanya itu, Heru juga menyebut adanya kebijakan pelonggaran batas penghasilan untuk memperluas akses masyarakat terhadap rumah subsidi. Menurutnya, di wilayah Jabodetabek, masyarakat lajang kini dapat memperoleh rumah subsidi dengan penghasilan hingga Rp12 juta, sementara pasangan menikah bisa hingga Rp14 juta. Ia menilai bahwa pelonggaran ini merupakan bentuk adaptasi terhadap realitas biaya hidup di wilayah perkotaan, sehingga semakin banyak masyarakat berpenghasilan menengah yang bisa mendapatkan manfaat program ini.

Dengan strategi segmentasi, sistem trilogi, dan pelonggaran batas penghasilan, pemerintah membangun sistem pembiayaan perumahan yang inklusif dan adaptif. Program ini tidak hanya menyentuh kebutuhan dasar, tetapi juga membuka harapan baru bagi banyak keluarga untuk hidup lebih stabil dan bermartabat.

Langkah-langkah nyata yang dilakukan BP Tapera selaras dengan komitmen Presiden Prabowo dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dari bawah. Kepemilikan rumah bukan hanya tentang tempat tinggal, tetapi juga simbol mobilitas sosial dan keberhasilan pembangunan yang menyentuh langsung kehidupan rakyat. Ketika rakyat kecil mampu membeli rumah, maka kepercayaan terhadap negara pun tumbuh.

Lebih jauh, program ini memberikan dampak ekonomi yang signifikan. Peningkatan pembangunan rumah subsidi turut mendorong sektor konstruksi, industri bahan bangunan, serta menciptakan lapangan kerja baru. Pemerintah tidak hanya membangun rumah, tetapi juga menciptakan ekosistem pertumbuhan ekonomi yang saling terhubung dan menguntungkan banyak pihak.

Rumah subsidi juga menjadi bagian dari strategi pembangunan manusia Indonesia. Tempat tinggal yang layak menjadi fondasi bagi stabilitas sosial, produktivitas ekonomi, dan masa depan yang lebih baik. Kebijakan ini sejalan dengan visi pemerintahan Prabowo-Gibran yang menempatkan kesejahteraan rakyat sebagai prioritas utama pembangunan nasional.

Di tengah tantangan ekonomi global dan tingginya kebutuhan akan hunian, kehadiran program rumah subsidi menjadi angin segar. Pemerintah tidak tinggal diam. Negara hadir bukan hanya dengan wacana, tapi dengan solusi konkret dan terukur bagi masyarakat yang membutuhkan.

*)Pengamat Isu Strategis

Oleh : Umar Adi Susanto )*

Pemerintah terus membuktikan keberpihakannya kepada rakyat melalui program rumah subsidi yang menyentuh langsung kebutuhan dasar masyarakat. Upaya ini patut diapresiasi sebagai wujud nyata kehadiran negara dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Kepemilikan rumah masih menjadi tantangan besar bagi jutaan keluarga Indonesia, terutama mereka yang tergolong masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Untuk itu, pemerintah melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menggulirkan dua program prioritas nasional pada tahun 2026, yakni Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dan Pembangunan Rumah Subsidi. Kedua program ini dirancang untuk menyukseskan target ambisius Program 3 Juta Rumah yang diinisiasi oleh pemerintah pusat.

Menteri PKP Maruarar Sirait menyatakan bahwa kedua program ini bukan sekadar proyek infrastruktur, melainkan strategi pembangunan sosial yang berdampak langsung pada peningkatan taraf hidup masyarakat. Dengan membangun dan merenovasi rumah bagi MBR, pemerintah ingin memastikan bahwa setiap warga memiliki hunian yang layak, sehat, dan manusiawi. Ara juga menekankan bahwa kedua program ini telah menjadi bagian dari agenda strategis yang sudah dibahas dalam rapat kabinet.

Program BSPS diarahkan untuk mengentaskan backlog atau kekurangan rumah layak huni, yang saat ini masih menyentuh angka sekitar 26 juta unit. Targetnya cukup ambisius: dua juta unit rumah akan direnovasi atau dibangun ulang melalui pendekatan swadaya masyarakat. Pemerintah tidak hanya memberikan bantuan material, tetapi juga pendampingan teknis agar masyarakat mampu membangun rumah dengan kualitas yang baik dan sesuai standar. Ini menjadi bentuk gotong royong antara negara dan rakyatnya.

Sementara itu, program rumah subsidi ditujukan bagi MBR yang belum memiliki rumah. Pemerintah menargetkan pembangunan 500 ribu unit rumah subsidi yang dapat diakses melalui fasilitas pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Sejahtera FLPP. Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) memungkinkan masyarakat membeli rumah dengan skema kredit ringan: suku bunga rendah, uang muka yang terjangkau, serta tenor pinjaman yang panjang. Dengan begitu, impian memiliki rumah tidak lagi sekadar angan bagi keluarga berpenghasilan terbatas.

Kepala Divisi Sekretariat Komunikasi BP Tapera, Alfian Arif, menyampaikan bahwa hingga pertengahan tahun 2025 ini, penyaluran FLPP telah mencapai lebih dari separuh dari target 220 ribu unit rumah. Untuk mempercepat capaian, pihaknya menjalankan strategi segmentasi, yang menyasar kelompok seperti ASN, buruh, tenaga kesehatan, pekerja informal, hingga pekerja migran. Strategi ini terbukti efektif dalam memperluas jangkauan penerima manfaat.

Tidak berhenti sampai di situ, pemerintah juga menyiapkan program BP2BT (Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan), yang menyasar masyarakat yang sudah memiliki tanah namun belum memiliki rumah. Dengan bantuan senilai Rp40 hingga Rp50 juta, masyarakat didorong membangun rumah secara mandiri, sesuai kemampuan dan kebutuhan mereka. Program ini tidak hanya memberikan solusi tempat tinggal, tetapi juga menumbuhkan semangat kemandirian dan memperkuat daya beli masyarakat.

Ada pula program renovasi rumah tidak layak huni yang dinamai Program Sejahtera. Program ini disesuaikan dengan kondisi fisik rumah dan lokasi, agar bantuan yang diberikan tepat sasaran dan berdampak nyata. Renovasi dilakukan agar rumah-rumah tersebut memenuhi standar minimum kelayakan huni, dari sisi pencahayaan, ventilasi, hingga sanitasi. Pemerintah berharap, rumah yang sehat dapat meningkatkan kualitas hidup penghuninya secara menyeluruh.

Semua program ini dijalankan secara simultan dengan melibatkan kementerian teknis dan pemerintah daerah. Pendekatan kolaboratif ini penting agar pelaksanaan di lapangan berjalan optimal, tepat waktu, dan tepat sasaran. Pemerintah juga membuka ruang bagi partisipasi swasta dan BUMN untuk berkontribusi dalam ekosistem perumahan nasional, melalui penyediaan lahan, bahan bangunan, atau pembiayaan.

Tantangan kepemilikan rumah di Indonesia bukan sekadar soal pembangunan fisik. Ini adalah masalah struktural yang menyangkut ketimpangan akses terhadap hunian yang layak. Banyak keluarga Indonesia yang selama ini terpaksa tinggal di rumah sempit, tidak layak, bahkan tidak sehat, karena keterbatasan ekonomi. Karena itu, langkah-langkah afirmatif seperti BSPS, FLPP, BP2BT, dan subsidi rumah harus terus diperkuat dan diperluas cakupannya.
Kementerian PKP, dalam koordinasi dengan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera), telah menunjukkan langkah-langkah nyata dalam menjawab kebutuhan ini. Terobosan dalam mekanisme pembiayaan, kemudahan akses informasi, serta penguatan kelembagaan menjadi kunci keberhasilan jangka panjang. Perumahan bukan hanya soal tempat berteduh, melainkan bagian dari pembangunan manusia yang utuh.

Melalui program-program unggulan ini, pemerintah telah menempatkan perumahan sebagai prioritas pembangunan sosial. Ini sejalan dengan cita-cita besar Indonesia Emas 2045, di mana kualitas hidup masyarakat menjadi fondasi utama kemajuan bangsa. Tidak berlebihan bila dikatakan bahwa rumah adalah simbol kesejahteraan, dan ketika negara hadir memberikan rumah untuk rakyatnya, maka negara telah menjalankan salah satu mandat konstitusionalnya yang paling mendasar.

Apresiasi layak diberikan kepada seluruh jajaran Pemerintahan dan seluruh pemangku kepentingan yang terus bekerja memastikan bahwa setiap keluarga Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, memiliki peluang yang adil untuk memiliki hunian layak. Rumah untuk rakyat bukan lagi mimpi—ia sedang diwujudkan oleh negara, langkah demi langkah, dengan semangat keberpihakan dan keadilan sosial.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Khatulistiwa Institute

JAKARTA — Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto terus memperkuat terjalinnya kolaborasi secara lintas sektor untuk dapat melindungi para pekerja migran Indonesia dari adanya praktik TKI ilegal dan perdagangan manusia.

Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding menegaskan bahwa perlindungan pekerja migran memerlukan sebuah kerja sama yang solid dari berbagai pihak.

“Kita harus menyatukan hati dan langkah,” ucapnya.

“Program perlindungan PMI tidak bisa hanya dikerjakan oleh satu unit atau diumumkan sepihak,” ungkapnya.

“Ini harus dijalankan sebagai tim yang solid,” kata Karding saat menutup Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Program Kementerian P2MI, Minggu (29/6).

Ia menekankan perlunya melangsungkan evaluasi dan juga pengawasan secara rutin agar seluruh hal mengenai pekerja migran, mulai dari pelatihan, penempatan, dan pemberdayaan PMI dapat berjalan efektif.

“Program ini bukan sekadar kinerja kementerian, tetapi cerminan kinerja pemerintah di mata masyarakat. Karena itu, kita harus disiplin, profesional, dan kompak,” tegasnya.

Karding juga terus mendorong terwujudnya kolaborasi dengan berbagai pihak seperti lembaga pendidikan vokasi, perguruan tinggi, dan tokoh masyarakat untuk semakin memastikan agar para calon pekerja migran bisa mendapat pembekalan yang layak sebelum mereka berangkat.

Sementara itu, Praktisi hukum sekaligus aktivis pemuda Affandi Affan menilai bahwa adanya praktik pengiriman PMI ilegal tidak hanya sekadar melanggar hukum yang berlaku saja, tetapi juga jelas sangat mengancam bagi keselamatan mereka.

“Saya melihat bagaimana pekerja migran yang berangkat tanpa prosedur resmi sangat rentan menjadi korban eksploitasi dan kehilangan perlindungan hukum,” ujar Affan, Senin (19/5).

Ia menekankan pentingnya sosialisasi hukum secara masif agar masyarakat memahami risiko dan hak mereka.

“Negara harus hadir melindungi pekerja migran sebagai aset bangsa,” kata Affan.

“Kolaborasi antara Kementerian P2MI, aparat penegak hukum, dan masyarakat sipil sangat penting untuk mengakhiri kejahatan perdagangan manusia ini,” tambahnya.

Deputi II Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri Kemenko Polkam Mohammad Kurniadi Koba menyebut pembentukan delapan Desa Migran Emas (Demas) sebagai upaya pencegahan PMI ilegal.

“Kita sudah membentuk delapan Demas untuk mengedukasi masyarakat agar terlibat mencegah penyaluran PMI ilegal,” katanya dalam diskusi publik di Pangkalpinang, Kamis.

Ia menegaskan edukasi publik penting agar calon PMI memahami prosedur resmi dan tidak terjebak janji palsu para perekrut ilegal. ()

JAKARTA — Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto telah menyiapkan berbagai macam langkah yang konkret untuk dapat semakin meningkatkan perlindungan bagi para Pekerja Migran Indonesia (PMI).

Mengenai hal tersebut, Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding menegaskan bahwa Jawa Timur menjadi satu-satunya provinsi yang telah memiliki Peraturan Daerah tentang perlindungan buruh migran.

Hal itu disampaikannya saat bertemu Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa secara langsung di Gedung Negara Grahadi Surabaya.

“Ke depan, kami ingin memperkuat kolaborasi untuk menekan praktik penempatan non-prosedural dengan edukasi yang masif hingga ke desa-desa, agar masyarakat tidak mudah tergiur iming-iming oknum tanpa dokumen sah,” ujarnya.

Khofifah kemudian menekankan mengenai betapa pentingnya menyediakan percepatan izin shelter bagi para PMI asal Jatim, khususnya mereka yang berada di Taiwan dan Hong Kong.

“Shelter ini penting sebagai ruang komunikasi, tempat berbagi pengalaman, serta dukungan psikososial bagi para PMI,” kata Khofifah.

Ia juga menyoroti mengenai bagaimana perlunya adanya pembekalan pada kemampuan kerja dan bahasa yang intensif bagi para PMI tersebut sebelum keberangkatan mereka.

“Kemampuan dasar berbahasa harus diintensifkan agar para PMI dapat bekerja dengan nyaman, mandiri, dan memiliki daya tawar yang lebih baik,” terangnya.

Khofifah menambahkan bahwa perlindungan PMI tidak boleh berhenti hanya pada masa pemberangkatan saja, tetapi harus mampu terus berlanjut hingga mereka kembali ke Tanah Air.

Pasalnya, ternyata banyak dari para PMI purna yang dinilai masih memiliki potensi yang besar untuk bisa menjadi pelatih keterampilan, pelaku UMKM, atau penggerak ekonomi lokal.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jenderal Polisi (Purn.) Budi Gunawan mengapresiasi tinggi adanya kolaborasi Kementerian P2MI dan Kadin dalam menyiapkan penempatan PMI ke sejumlah negara.

Sebanyak 5 ribu PMI disiapkan ke delapan negara, termasuk Jepang, Jerman, dan Uni Emirat Arab dengan gaji minimum Rp20 juta per bulan.

“Program ini merupakan langkah konkret untuk membuka akses kerja layak, meningkatkan daya saing tenaga kerja nasional, dan memperkuat ketahanan ekonomi keluarga,” katanya.

Ia menegaskan terkait betapa pentingnya penempatan PMI yang dilakukan secara prosedural untuk dapat menjamin adanya perlindungan secara maksimal bagi mereka.

“Negara wajib hadir dalam setiap fase, mulai dari pelatihan, penempatan, hingga pemulangan,” pungkasnya. ()