Jakarta – Bank Indonesia (BI) mencatat posisi cadangan devisa Indonesia pada akhir Juni 2025 sebesar US$?152,6 miliar, sedikit meningkat dari level US$?152,5 miliar pada akhir Mei. Ini menunjukkan ketahanan ekonomi yang terus terjaga di tengah kondisi global yang belum sepenuhnya stabil.

Kekuatan cadangan devisa Indonesia bukan hanya mencerminkan ketahanan fiskal, tetapi juga keberhasilan kebijakan makroekonomi yang dijalankan oleh Bank Indonesia dan pemerintah. Stabilitas ini dicapai melalui kombinasi kebijakan moneter yang hati-hati, pengelolaan anggaran yang disiplin, serta koordinasi antar-lembaga dalam menghadapi dinamika global, seperti ketegangan geopolitik dan volatilitas pasar keuangan.

Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI, Ramdan Denny Prakoso mengatakan peningkatan cadangan tersebut berasal dari pacuan tiga elemen utama seperti penerimaan pajak dan jasa, hasil penerbitan obligasi global pemerintah, serta intervensi BI dalam stabilisasi rupiah di tengah ketidakpastian pasar global.

“Posisi cadangan devisa pada akhir Juni 2025 setara dengan pembiayaan 6,4 bulan impor atau 6,2 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah, masih jauh di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor,” jelas Ramdan

Ramdan menegaskan, tingkat cadangan ini memperlihatkan kesiapan pemerintah dan BI dalam mendukung ketahanan sektor eksternal, menjaga stabilitas makroekonomi, dan menopang sistem keuangan nasional.

“Sinergi berkelanjutan antara BI dan pemerintah dinilai sangat krusial dalam mempertahankan momentum ini demi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,” ucapnya.

Sementara itu, Chief Economist Bank Mandiri, Andry Asmoro menilai, meskipun global belum stabil, ada tren meredanya ketegangan geopolitik seperti perjanjian dagang AS dan gencatan senjata Iran Israel yang membantu mendukung pelemahan tekanan terhadap rupiah.

“Kondisi global yang lebih tenang ini mendukung penguatan rupiah dan turut berkontribusi pada kenaikan moderat cadangan devisa,” ujar Andry.

Dari perspektif ekonomi makro global, Global Market Economist Maybank Indonesia, Myrdal Gunarto, mengungkapkanbahwa faktor-faktor yang membuat cadangan devisa hanya meningkat tipis di tengah kebijakan DHE SDA yang baru. Pertama, karena pada periode Juni merupakan periode distribusi dividen dari perusahaan terdaftar di dalam negeri ke investor, termasuk juga investor asing.

“Lalu yang kedua juga dari sisi market terutama di pasar saham juga terjadi outflow karena volatilitas tinggi terutama perkembangan terkait dengan perang antara Israel dengan Iran,” tutur Myrdal.

Dengan cadangan devisa yang solid dan dukungan kebijakan fiskal-makro yang tepat, Indonesia saat ini menunjukkan ketahanan ekonomi yang commendable. Sinergi antara pemerintah dan BI menjadi kunci utama untuk menjaga momentum ini memastikan stabilitas dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di masa depan.

[edRW]

Oleh Laras Arta Prameswari )*

Stabilitas ekonomi suatu negara tidak dapat dipisahkan dari kecermatan pengelolaan kebijakan moneter, terutama dalam menghadapi tantangan global yang dinamis. Indonesia, melalui Bank Indonesia (BI), menunjukkan kemampuan adaptif dan proaktif dalam menjaga kestabilan makroekonomi, salah satunya tercermin pada terjaganya posisi cadangan devisa nasional. Keberhasilan ini tidak hanya menjadi bukti efektivitas kebijakan moneter, tetapi juga mencerminkan soliditas koordinasi antara pemerintah dan otoritas moneter dalam memperkuat daya tahan ekonomi nasional.

Posisi cadangan devisa Indonesia per akhir Juni 2025 mencapai USD 152,6 miliar, meningkat tipis dibandingkan bulan sebelumnya. Meskipun peningkatannya tidak signifikan secara nominal, hal ini tetap memberikan sinyal positif bagi pasar. Kenaikan ini didukung oleh penerimaan negara dari sektor pajak, jasa, serta penerbitan surat utang global oleh pemerintah. Lebih dari itu, posisi cadangan devisa saat ini mampu membiayai 6,4 bulan impor atau 6,2 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah. Angka ini jauh melampaui standar kecukupan internasional yang berada pada kisaran tiga bulan impor.

Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Ramdan Denny Prakoso, menyatakan bahwa level cadangan devisa yang memadai sangat vital dalam menjaga stabilitas ekonomi makro serta menopang sistem keuangan nasional. Posisi ini juga memperkuat ketahanan eksternal Indonesia di tengah ketidakpastian global yang masih berlangsung. Stabilitas cadangan devisa tidak hanya menjaga kelangsungan transaksi internasional, tetapi juga memberikan rasa aman bagi pelaku usaha dan investor asing yang menilai Indonesia sebagai negara dengan iklim investasi yang stabil dan prospektif.

Ketahanan devisa yang kuat tentu tidak lepas dari strategi kebijakan moneter yang terukur dan responsif. Deputi Gubernur Bank Indonesia, Filianingsih Hendarta, menegaskan bahwa BI tetap menerapkan pendekatan yang forward-looking dan pre-emptive dalam menjaga stabilitas sistem keuangan dan mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Pendekatan ini didukung oleh bauran kebijakan yang adaptif terhadap perubahan global, seperti penerapan simulasi berbasis skenario untuk mengantisipasi risiko rambatan global terhadap perekonomian domestik.

Lebih lanjut, Filianingsih menjelaskan bahwa BI juga memperkuat koordinasi dengan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) untuk memastikan sinergi kebijakan dalam merespons berbagai dinamika ekonomi. Upaya ini didukung pula oleh pendalaman pasar keuangan, penguatan kerja sama regional, dan komunikasi kebijakan yang jelas serta konsisten. Semua ini bertujuan menjaga ekspektasi pasar sekaligus memperkuat kredibilitas kebijakan moneter.

Dari sisi eksternal, faktor global turut memberi kontribusi positif. Chief Economist Bank Mandiri, Andry Asmoro, menyoroti bahwa ketenangan relatif di pasar global menjadi faktor pendukung menguatnya nilai tukar rupiah dan naiknya cadangan devisa. Walaupun tensi perdagangan dunia belum sepenuhnya mereda, kesepakatan bilateral antara Amerika Serikat dan sejumlah negara seperti Vietnam dan Inggris memberi ruang positif bagi sentimen pasar. Kondisi ini turut meningkatkan minat investor terhadap instrumen keuangan di negara berkembang, termasuk Indonesia.

Andry juga mencatat bahwa minat investor terhadap surat berharga Indonesia menunjukkan tren positif, yang tercermin dari arus masuk modal asing yang stabil. Hal ini berpotensi mengurangi tekanan capital outflow dan memperkuat neraca transaksi modal dan finansial. Dalam pandangannya, jika tren ini terus berlangsung, cadangan devisa nasional berpeluang meningkat ke kisaran USD 155–160 miliar pada akhir 2025. Ia menegaskan bahwa dukungan kebijakan moneter yang responsif akan menjadi kunci keberhasilan menjaga stabilitas ekonomi ke depan.

Selain itu, langkah Bank Indonesia untuk memperluas kerja sama internasional, termasuk dengan negara-negara BRICS, menunjukkan komitmen untuk memperkuat jaring pengaman keuangan global. Inisiatif dalam mengeksplorasi kerja sama sistem pembayaran, pembiayaan berkelanjutan, serta keamanan siber memperkuat ketahanan sektor keuangan Indonesia di tengah meningkatnya risiko digital dan geopolitik global.

Apa yang dilakukan oleh Bank Indonesia menunjukkan bahwa stabilitas cadangan devisa bukanlah hasil dari satu kebijakan tunggal, melainkan buah dari sinergi kebijakan fiskal, moneter, dan kerja sama internasional yang terstruktur dan terencana. Meskipun terdapat tantangan seperti perlambatan ekonomi global dan fluktuasi harga komoditas, langkah BI yang terukur memberikan keyakinan bahwa Indonesia memiliki fondasi ekonomi yang kokoh dan tahan terhadap gejolak eksternal.

Ke depan, pemerintah dan otoritas moneter terus berupaya untuk menjaga kesinambungan arah kebijakan yang telah terbukti efektif ini. Penguatan koordinasi lintas sektor, peningkatan kualitas komunikasi kebijakan, serta inovasi dalam pengelolaan instrumen moneter perlu terus ditingkatkan untuk menjaga kepercayaan investor dan memperluas basis pertumbuhan ekonomi domestik.

Kebijakan moneter yang berhasil menjaga stabilitas cadangan devisa memberikan efek berantai bagi perekonomian nasional. Tidak hanya memperkuat nilai tukar rupiah dan menstabilkan harga, tetapi juga menciptakan ruang fiskal yang lebih sehat serta meningkatkan daya saing ekonomi Indonesia di mata dunia. Hal ini menjadi fondasi penting bagi pembangunan ekonomi jangka panjang dan menjamin keberlanjutan pertumbuhan yang inklusif dan berdaya saing.

Dengan menjaga ketahanan devisa melalui kebijakan yang akurat dan proaktif, Indonesia menunjukkan kepada dunia bahwa kestabilan ekonomi bukan hanya cita-cita, melainkan kenyataan yang terus diupayakan secara konsisten dan terukur.

)* penulis merupakan pengamat kebijakan ekonomi

Oleh : Meysa Julian )*

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kini menjadi salah satu program strategis nasional yang tidak hanya diarahkan untuk menanggulangi persoalan stunting, tetapi juga memiliki potensi besar dalam menopang kesejahteraan sosial dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional secara signifikan. Dengan anggaran yang telah dialokasikan sebesar Rp 71 triliun, MBG diharapkan dapat memberikan dampak jangka panjang terhadap kualitas sumber daya manusia Indonesia serta menjadi motor penggerak ekonomi lokal.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy, mengungkapkan bahwa MBG diproyeksikan menyumbang pertumbuhan ekonomi nasional hingga 0,86 persen seiring realisasi anggaran yang berkualitas dan tepat sasaran. Ia menegaskan bahwa kontribusi ekonomi dari MBG akan sangat bergantung pada realisasi dan kualitas belanjanya. Dengan kata lain, bukan hanya nominal belanja yang dikejar, tetapi juga kualitas implementasi yang berdampak langsung terhadap perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

Rachmat menyatakan optimisme bahwa akan ada percepatan realisasi MBG mulai Agustus 2025. Rachmat memastikan kesiapan infrastruktur kini telah mendukung percepatan pelaksanaan MBG seperti dapur umum dan pelatihan petugas. Berdasarkan laporan dari Badan Gizi Nasional (BGN), pada akhir Juli seluruh pelatihan petugas hampir selesai, dan dapur-dapur sudah siap beroperasi. Dengan kondisi ini, diproyeksikan akan ada 20 juta penerima manfaat pada Agustus. Rachmat menegaskan kembali pentingnya pelaksanaan belanja pemerintah yang berkualitas dan akuntabel agar dampaknya optimal.

Sementara itu, dari sisi dampak jangka panjang, perwakilan BGN Surabaya, Alwin Supriyadi, menyampaikan bahwa program MBG akan memberikan pengaruh besar terhadap kualitas generasi Indonesia dalam 15 hingga 20 tahun ke depan. Program ini bukan hanya memperkuat ketahanan gizi anak, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan. Ia menekankan bahwa MBG turut memperkuat sektor ekonomi lokal dengan menggandeng petani, peternak, dan nelayan sebagai pemasok bahan baku makanan, yang disalurkan melalui koperasi dan BUMDes ke dapur MBG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Di Jawa Timur, kebutuhan akan SPPG tercatat mencapai 3.525 unit, dan saat ini telah ada 133 unit yang aktif beroperasi di 31 kabupaten/kota. Di Surabaya sendiri, terdapat delapan unit yang telah aktif dan satu unit dalam tahap persiapan dari total kebutuhan 120 unit. Setiap dapur MBG dikelola oleh seorang Kepala SPPG yang ditunjuk langsung oleh BGN, dibantu oleh ahli gizi dan akuntan. Alwin menyebut bahwa satu SPPG dapat menyerap hingga 50 pekerja yang mengelola bahan baku, memasak, menjaga kebersihan, dan mengurus limbah dapur. Dengan demikian, program ini sekaligus menciptakan lapangan kerja dan memberdayakan masyarakat setempat.

Anggota Komisi IX DPR RI, Indah Kurniawati, menyatakan bahwa MBG merupakan langkah strategis pemerintah untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Ia menekankan bahwa MBG bertujuan menciptakan sumber daya manusia yang mumpuni, sehat, dan berdaya saing tinggi. Program ini dianggap sebagai pondasi dalam membangun generasi masa depan yang lebih unggul dan siap menghadapi tantangan global.

Pernyataan senada juga disampaikan oleh anggota Komisi IX DPR RI lainnya, Heru Tjahjono, saat menghadiri sosialisasi MBG di Tulungagung. Ia menyatakan bahwa MBG bukan hanya sekadar program intervensi gizi untuk menurunkan angka stunting, melainkan juga sebagai langkah strategis dalam meningkatkan kualitas generasi bangsa. Heru menjelaskan bahwa asupan gizi yang cukup dan seimbang sangat penting bagi tumbuh kembang anak, baik secara fisik maupun kecerdasan otak. Ia juga menekankan bahwa MBG akan menggerakkan ekonomi lokal melalui pendirian dapur komunitas yang memberdayakan warga sekitar.

Heru menyebut bahwa MBG merupakan investasi jangka panjang. Ia menekankan bahwa program ini tidak sekadar memberi makan anak-anak Indonesia, tetapi membangun fondasi kualitas generasi bangsa yang sehat dan cerdas. Program ini juga diharapkan mampu memperkuat ketahanan sosial dan ekonomi masyarakat, dengan keterlibatan aktif warga dalam pengelolaan dan distribusi makanan bergizi.

Program MBG pada akhirnya merupakan wujud nyata kehadiran negara dalam menjamin hak dasar anak untuk mendapatkan makanan sehat dan bergizi. Dengan pendekatan yang holistik, program ini tidak hanya menyasar pemenuhan kebutuhan gizi, tetapi juga memberikan dorongan signifikan terhadap perekonomian lokal, menciptakan lapangan kerja, dan memperkuat sektor pangan nasional. Sebagai bagian dari Proyek Strategis Nasional, keberhasilan MBG akan menjadi cerminan keberhasilan Indonesia dalam menyeimbangkan pembangunan ekonomi dan sosial secara inklusif.

Keberlanjutan dan konsistensi program ini menjadi hal yang penting untuk dijaga. MBG harus dijalankan secara berkesinambungan dan menjadi komitmen lintas pemerintahan demi tercapainya Indonesia yang lebih sejahtera, sehat, dan maju menuju 2045. Dengan sinergi pemerintah pusat, daerah, lembaga legislatif, serta partisipasi aktif masyarakat, MBG memiliki potensi besar untuk menjadi pilar kesejahteraan sosial dan ekonomi nasional yang sesungguhnya.

)* Penulis adalah Pengamat Ekonomi

Oleh : Ricky Rinaldi

Dalam kondisi ekonomi global yang penuh tantangan, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak hanya menjadi solusi pemenuhan gizi masyarakat, tetapi juga terbukti efektif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal melalui pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Program ini menciptakan efek ganda: menekan angka kekurangan gizi sekaligus membuka peluang usaha bagi masyarakat akar rumput, mulai dari petani, nelayan, hingga pelaku UMKM pengolahan pangan.

Di berbagai daerah, pelaksanaan MBG telah menjadi momentum perputaran ekonomi baru. UMKM lokal yang selama ini menghadapi kendala akses pasar, kini mendapatkan kepastian permintaan secara rutin karena menjadi bagian dari rantai pasok menu makanan sehat harian. Sejumlah pelaku usaha kecil yang terlibat melaporkan peningkatan produksi hingga dua kali lipat, didorong oleh kepastian penyerapan bahan baku dari Satuan Pelaksana Program Gizi (SPPG) di tiap kabupaten/kota.

Corporate Secretary BRI, Agustya Hendy Bernadi, menyatakan bahwa BRI ikut memperkuat peran UMKM dalam ekosistem MBG melalui akses pembiayaan. Ia menilai bahwa program MBG bukan hanya sekadar pemenuhan gizi, tetapi juga membuka peluang besar bagi pertumbuhan ekonomi lokal. Menurutnya, kehadiran perbankan seperti BRI diperlukan untuk memastikan pelaku UMKM yang terlibat dalam program ini dapat tumbuh secara sehat dan berkelanjutan.

Komitmen BRI terhadap UMKM dalam ekosistem MBG diwujudkan melalui penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) secara khusus kepada koperasi maupun pelaku usaha binaan yang menjadi bagian dari rantai pasok program. Dukungan ini diyakini menjadi katalis pertumbuhan UMKM agar lebih kompetitif dan memiliki akses pasar berkelanjutan. Tak hanya itu, BRI juga menyediakan pendampingan usaha, digitalisasi transaksi, dan pelatihan manajemen untuk memperkuat kapasitas pelaku usaha.

Dampak positif MBG juga tercermin dari peningkatan pendapatan petani dan pelaku usaha pangan lokal. Redy Hendra Gunawan, Staf Khusus Badan Gizi Nasional (BGN), menyampaikan bahwa keberadaan program ini telah berdampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat desa. Ia mengungkapkan bahwa omzet petani lokal meningkat secara signifikan, dari sebelumnya sekitar Rp100 ribu per hari menjadi Rp700 ribu. Selain itu, UMKM pengolah ikan seperti bandeng mengalami peningkatan produksi hingga tiga kali lipat, disertai kenaikan serapan tenaga kerja hampir dua kali lipat dalam rangka memenuhi permintaan dari program MBG.

Fakta tersebut menunjukkan bahwa MBG bukanlah program bantuan konsumtif semata, melainkan instrumen pemberdayaan ekonomi produktif. Program ini didesain untuk melibatkan sebanyak mungkin komponen ekonomi lokal, mulai dari produsen pangan, pengolah, pengemas, hingga distributor. Dengan demikian, sirkulasi ekonomi tidak berhenti di meja makan siswa penerima manfaat, tetapi mengalir ke ribuan keluarga produsen pangan lokal.

Di lapangan, pelaksanaan MBG turut memicu tumbuhnya koperasi desa, kelompok tani, dan unit usaha rumah tangga yang sebelumnya tidak memiliki akses pasar. Produk-produk lokal seperti sayuran segar, telur ayam, ikan, tahu-tempe, dan buah lokal menjadi komponen wajib dalam menu MBG. Penyerapan bahan lokal ini tidak hanya mendukung ketahanan pangan nasional, tetapi juga mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan pangan.

Pemerintah daerah yang menjadi pelaksana program MBG terus mengoptimalkan kerja sama dengan pelaku usaha mikro. Beberapa kabupaten mulai menerapkan sistem e-order berbasis aplikasi, sehingga UMKM dapat mengakses informasi kebutuhan pasokan dengan lebih cepat dan efisien. Hal ini menjadi bagian dari transformasi digital UMKM yang sejalan dengan arahan pemerintah pusat.

Keterlibatan sektor perbankan dalam pembiayaan UMKM menjadi faktor penting dalam menjaga kesinambungan usaha kecil dalam ekosistem MBG. Peran BRI dan lembaga keuangan lainnya diharapkan tidak hanya berhenti pada penyaluran kredit, tetapi juga mencakup penguatan literasi keuangan, pelatihan pengelolaan usaha, serta integrasi digitalisasi pembayaran.

Program MBG, jika dikelola secara serius dan transparan, diyakini dapat menjadi tulang punggung pembangunan ekonomi berbasis komunitas. Program ini menjawab dua persoalan besar sekaligus: masalah gizi anak dan keterbatasan akses pasar bagi UMKM. Dengan pendekatan tersebut, pemerintah tidak hanya memberikan bantuan, tetapi juga membuka peluang usaha dan kemandirian ekonomi masyarakat.

Kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, pelaku usaha, perbankan, dan masyarakat menjadi kunci utama keberhasilan program ini. MBG kini tidak lagi dipandang sekadar sebagai program makan siang gratis, melainkan telah menjelma menjadi gerakan ekonomi rakyat. Pemerintah melalui Badan Gizi Nasional (BGN) terus mendorong partisipasi aktif UMKM lokal untuk menjadi bagian dari rantai nilai MBG yang berkelanjutan.

Keberhasilan ini juga menjadi pembuktian bahwa intervensi pemerintah tidak harus selalu berupa subsidi langsung, tetapi bisa melalui ekosistem yang saling terhubung dan memperkuat. Dengan menjadikan UMKM sebagai mitra strategis, MBG memperlihatkan model pembangunan inklusif yang menyasar kesejahteraan berkelanjutan, bukan sekadar konsumsi jangka pendek.

Jika terus diperluas dan direplikasi ke sektor lainnya, skema seperti MBG berpotensi membentuk fondasi ekonomi nasional yang lebih kokoh dan tangguh. Pemerintah dan dunia usaha diharapkan terus memperkuat kolaborasi ini agar pemberdayaan ekonomi lokal menjadi bagian utama dari strategi ketahanan nasional di masa depan.

*) Peneliti Isu Strategis

[edRW]

Jakarta – Staf Khusus BGN, Redy Hendra Gunawan, mengatakan bahwa pemerintah melalui Badan Gizi Nasional (BGN) terus mempercepat penambahan dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai bagian dari upaya pemerataan layanan gizi di seluruh Indonesia.

“Badan Gizi Nasional menargetkan di bulan Juli itu akan beroperasi sejumlah 1.994 SPPG. Di pekan depan, BGN akan mengoperasikan sekitar 2.200 SPPG,” ujar Redy.

Jumlah dapur MBG atau yang disebut juga sebagai Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebelumnya telah mencapai 1.873 unit yang tersebar di berbagai wilayah. Dengan percepatan tersebut, BGN diperkirakan akan menambah 473 unit dapur baru dalam waktu dekat. Penambahan ini diyakini akan berdampak signifikan terhadap perluasan layanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Redy menyebut bahwa program MBG ini bukan hanya menghadirkan makanan bergizi gratis bagi masyarakat, tetapi juga menjadi solusi strategis untuk menyerap tenaga kerja dan memberdayakan ekonomi lokal.

“Artinya, BGN akan menyerap tenaga kerja hampir sekitar 100.000 tenaga kerja langsung yang bekerja di satuan pelayanan pemenuhan gizi,” katanya.

Peningkatan jumlah dapur MBG juga akan memperluas cakupan penerima manfaat. Dalam waktu dekat, BGN menargetkan penambahan 1,2 juta penerima manfaat baru. Dengan tambahan tersebut, total masyarakat yang dilayani melalui program ini akan mendekati angka 7 juta orang.

“BGN di pekan depan akan ada penambahan penerima manfaat sejumlah 1,2 juta sehingga total yang akan kami layani di pekan depan itu totalnya sudah hampir 7 juta penerima manfaat,” lanjut Redy.

Tidak hanya dari sisi sosial, program MBG juga memberikan dampak ekonomi yang kuat. Hingga kini, sekitar 10.000 pelaku UMKM, BUMDes, dan koperasi telah terlibat dalam rantai pasok bahan baku ke dapur-dapur MBG.

Program MBG menciptakan ekosistem ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di tingkat lokal. Dalam proses percepatan ini, BGN juga memprioritaskan verifikasi mitra SPPG yang akan bergabung dalam operasional dapur MBG.

Proses verifikasi tersebut tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga memastikan kesiapan sarana, prasarana, dan SDM mitra dalam memenuhi standar penyediaan makanan bergizi secara efektif.

“BGN juga sedang melakukan percepatan verifikasi mitra SPPG yang hari ini sudah mengantri cukup banyak, sekitar 4.000-an untuk kita verifikasi dan mudah-mudahan percepatan verifikasi ini akan dilaksanakan sehingga target BGN di bulan Agustus akan tercapai dengan cepat,” pungkas Redy.

[w.R]

Jakarta – Pemerintah terus memperluas jangkauan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu program unggulan Presiden Prabowo Subianto. Hingga awal Juli 2025, program ini telah menjangkau hampir 7 juta penerima manfaat, melibatkan hampir 2.200 dapur layanan (SPPG), serta menggandeng lebih dari 10.000 pelaku usaha lokal, seperti UMKM, koperasi, dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

“BGN di pekan depan akan ada penambahan penerima manfaat sejumlah 1,2 juta sehingga total yang akan kami layani itu sudah hampir 7 juta penerima manfaat,” kata Staf Khusus Badan Gizi Nasional (BGN), Redy Hendra Gunawan.

Redy merinci, hingga saat ini sebanyak 1.873 unit SPPG telah beroperasi, dan dalam waktu dekat akan bertambah 473 unit baru. Dengan demikian, total dapur layanan MBG akan mencapai hampir 2.200 unit, melampaui target BGN pada Juli yang semula dipatok sebanyak 1.994 unit.

“Artinya, BGN akan menyerap tenaga kerja hampir sekitar 100.000 tenaga kerja langsung yang bekerja di satuan pelayanan pemenuhan gizi,” jelas Redy.

Ia menambahkan, BGN juga sedang mempercepat proses verifikasi terhadap sekitar 4.000 calon mitra SPPG untuk mengejar target nasional di bulan Agustus, yakni 8.000 SPPG dengan cakupan 24 juta penerima manfaat.

Dari sisi pendanaan, Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menyatakan bahwa realisasi anggaran MBG hingga saat ini mencapai Rp5 triliun dari total pagu yang telah direvisi menjadi Rp121 triliun, setelah sebelumnya direncanakan sebesar Rp171 triliun.

“Setelah ini kita gas untuk mencapai 82,9 juta penerima manfaat dengan anggaran Rp121 triliun,” ujarnya.

Menurut Kepala BGN, Dadan Hindayana, penyesuaian anggaran ini mempertimbangkan kecepatan pelaksanaan dan target yang diperkirakan akan tercapai sebelum Desember 2025.

“Saya melihat Rp82,9 triliun akan tercapai di November. Jadi penambahan cukup Rp50 triliun,” kata Dadan.

Dengan melibatkan UMKM dan koperasi lokal sebagai penyedia bahan baku, program MBG menciptakan efek berganda (multiplier effect) di sektor produksi, distribusi, dan ketenagakerjaan.

BGN juga memastikan bahwa calon penerima manfaat dari wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar telah teridentifikasi dan akan mulai menerima bantuan pada Agustus mendatang. Maka dari itu, program ini diharapkan tidak hanya berdampak pada perbaikan gizi anak-anak Indonesia, tetapi juga memperkuat fondasi ekonomi kerakyatan secara berkelanjutan.

Oleh : Raka Mustofa )*

Komitmen Indonesia menuju swasembada energi dan transisi menuju energi bersih kembali ditegaskan melalui peresmian Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Ulubelu Gunung Tiga berkapasitas 55 megawatt (MW) oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Proyek strategis nasional ini dikembangkan oleh PT Pertamina Geothermal Energy Tbk, anak perusahaan dari PT Pertamina (Persero), di wilayah kerja Gunung Waypanas, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung.

Peresmian ini sekaligus menjadi momentum peluncuran pembangunan dan pengoperasian proyek energi terbarukan di 15 provinsi serta peningkatan produksi minyak sebesar 30 ribu barel per hari di Blok Cepu. Langkah ini menegaskan arah pembangunan nasional yang berpihak pada kepentingan rakyat serta memperlihatkan komitmen kuat pemerintah dalam mewujudkan kedaulatan energi.

Dalam sambutannya Presiden Prabowo menekankan bahwa energi adalah fondasi utama bagi kedaulatan dan masa depan bangsa. Dengan kepemimpinan kuat Presiden Prabowo dan kekayaan alam yang melimpah seperti panas bumi, matahari, dan angin, Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadi negara mandiri dalam sektor energi. Presiden juga menyadari pentingnya pengelolaan potensi energi yang optimal sebagai peluang strategis untuk memperkuat kedaulatan energi. Peresmian PLTP Ulubelu serta proyek energi lainnya merupakan bukti konkret komitmen pemerintah dalam membangun ketahanan energi nasional. Hal ini sejalan dengan visi pembangunan jangka panjang yang menempatkan kedaulatan energi sebagai salah satu pilar utama pembangunan berkelanjutan.

Keputusan strategis pemerintah dalam mendorong proyek energi terbarukan tidak hanya berdampak pada sektor ketenagalistrikan, namun juga memberikan efek ganda terhadap pembangunan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan pengurangan emisi karbon. PLTP Ulubelu, misalnya, akan memberikan kontribusi signifikan dalam penyediaan listrik bersih dan stabil bagi masyarakat Lampung dan sekitarnya. Pengembangan proyek panas bumi ini juga merupakan bagian dari strategi dekarbonisasi nasional serta langkah konkret dalam memenuhi komitmen global terhadap pengurangan emisi gas rumah kaca. Hal ini membuktikan bahwa pembangunan energi menjadi simbol nyata kepemimpinan transformasional pemerintah.

Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Simon Aloysius Mantiri, menegaskan kesiapannya dalam menjadi tulang punggung transisi energi di Indonesia. Sebagai perusahaan energi nasional, Pertamina mengambil peran strategis dalam pengembangan energi baru terbarukan, khususnya geothermal. PLTP Ulubelu Gunung Tiga menjadi salah satu tonggak penting dalam perjalanan Indonesia menuju energi yang lebih bersih, terjangkau, dan berkelanjutan.

Menurut Simon, pengembangan panas bumi tidak hanya menjawab tantangan energi masa depan, tetapi juga menjadi bukti bahwa Pertamina berkomitmen penuh dalam mendukung kebijakan strategis pemerintah. Di tengah ancaman global akibat krisis iklim dan energi fosil yang kian terbatas, langkah berani Indonesia ini menunjukkan posisi strategis dalam percaturan dunia..

Lebih lanjut, Simon menyebut bahwa proyek-proyek serupa akan terus diperluas di berbagai daerah yang memiliki potensi panas bumi, sehingga distribusi pembangunan energi terbarukan dapat lebih merata di seluruh Indonesia. Dengan pendekatan ini, diharapkan tidak hanya ketahanan energi nasional yang meningkat, tetapi juga pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Hal ini juga menjadi bukti bahwa transformasi sektor energi tidak hanya menjadi wacana, melainkan telah memasuki tahap implementasi nyata. Pertamina, sebagai ujung tombak pemerintah di sektor energi, akan terus berinovasi dan berinvestasi untuk memperkuat fondasi energi masa depan Indonesia yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.

Di sisi legislatif, dukungan terhadap agenda besar swasembada energi juga terus mengalir. Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi PAN, Eddy Soeparno, menyampaikan dukungan penuh terhadap langkah Presiden Prabowo dalam mempercepat swasembada energi. Hal tersebut disampaikannya saat menghadiri peletakan batu pertama proyek industri baterai kendaraan listrik konsorsium ANTAM-IBC-CBL oleh Presiden Prabowo. Eddy menyatakan bahwa pembangunan berbagai proyek energi ini mencerminkan visi besar pemerintah dalam memperkuat ketahanan energi nasional dan mendorong pertumbuhan ekonomi hijau. Ia menyebut langkah ini sebagai pondasi strategis menuju target ambisius pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen yang dicanangkan Presiden.

Lebih jauh, Eddy menegaskan bahwa MPR RI siap mendukung melalui penguatan regulasi, sinkronisasi kebijakan antar kementerian/lembaga, serta harmonisasi antara pemerintah pusat dan daerah. Menurutnya, swasembada energi bukan semata-mata soal ketahanan energi, tetapi merupakan jalan menuju kedaulatan nasional yang sesungguhnya. Pemanfaatan potensi energi dari matahari, angin, air, dan panas bumi secara optimal dan berkesinambungan harus menjadi prioritas pembangunan nasional.

Ia juga menyampaikan bahwa MPR akan terus mengawal pelaksanaan proyek-proyek strategis nasional melalui fungsi pengawasan dan koordinasi lintas lembaga, guna memastikan setiap kebijakan energi berjalan sesuai dengan visi besar pembangunan berkelanjutan.

Langkah Presiden Prabowo yang terjun langsung memimpin peresmian proyek energi mencerminkan kepemimpinan tegas dan responsif terhadap tantangan masa depan. Di tengah ketidakpastian geopolitik global dan fluktuasi harga energi, langkah pemerintah memperkuat energi domestik merupakan strategi cerdas yang akan memberikan keuntungan jangka panjang. Selain menjamin ketersediaan energi bagi rakyat, strategi ini juga mengurangi ketergantungan terhadap energi impor dan menjaga stabilitas fiskal negara. Dalam konteks ini, swasembada energi bukan hanya impian, melainkan keniscayaan yang sedang dibangun dengan visi, keberanian, dan kerja nyata.

Seluruh elemen masyarakat diharapkan untuk turut mendukung komitmen pemerintah dalam mewujudkan swasembada energi nasional. Partisipasi publik adalah kunci dalam mempercepat kesuksesan visi strategis pemerintah dalam transisi energi. Masyarakat dapat berperan aktif dalam konservasi energi, mendukung pemanfaatan energi bersih, serta mengawal kebijakan strategis pemerintah dalam sektor energi. Dengan bersatu dan bergerak bersama, Indonesia akan mampu mencapai kemandirian energi yang tidak hanya menopang pembangunan ekonomi, tetapi juga menjamin keberlangsungan lingkungan hidup untuk generasi masa depan.

)* Penulis merupakan Pengamat Energi.

Oleh : Wirahadi Jaya Antara )*

Pemerintah terus memperkuat komitmennya dalam mewujudkan swasembada energi nasional dengan mendorong pembangunan infrastruktur gas yang masif dan terintegrasi. Langkah ini sejalan dengan visi jangka panjang untuk menciptakan kemandirian energi, menurunkan ketergantungan pada energi fosil impor, serta meningkatkan efisiensi dan keberlanjutan sektor energi nasional. Salah satu fokus utama pemerintah adalah percepatan pembangunan jaringan pipa gas bumi yang menjangkau wilayah industri, kawasan ekonomi khusus, hingga permukiman masyarakat. Dengan infrastruktur gas yang merata, diharapkan akses masyarakat terhadap energi bersih dan murah semakin terbuka luas.

Ketua Umum Asosiasi Panas Bumi Indonesia (API), Julfi Hadi mendukung evaluasi menyeluruh terhadap arah pengembangan energi panas bumi. Guna mengakselerasi potensi besar panas bumi, pemerintah terus mendorong langkah konkret agar pemanfaatannya bisa segera terealisasi secara optimal. Swasembada energi perlu diwujudkan dengan pendekatan baru dalam pengembangan sektor ini. Pihaknya menyebut bahwa transformasi paradigma dan model bisnis menjadi hal mendesak demi menjadikan panas bumi sebagai bagian dari industri strategis nasional.

Gas bumi kini dianggap sebagai salah satu solusi energi transisi yang menjembatani era energi fosil menuju energi baru dan terbarukan. Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat bahwa potensi cadangan gas Indonesia masih sangat besar, bahkan beberapa wilayah seperti Papua Barat, Kalimantan Timur, dan Natuna memiliki sumber gas yang belum sepenuhnya dimanfaatkan. Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur gas tidak hanya menjadi prioritas teknis, tetapi juga bagian dari strategi nasional untuk memanfaatkan sumber daya dalam negeri secara optimal dan efisien.

Langkah konkret yang telah dilakukan pemerintah antara lain pembangunan jaringan gas rumah tangga (jargas) yang hingga 2024 telah menjangkau lebih dari 800 ribu sambungan rumah di berbagai kota. Selain itu, pengembangan proyek-proyek LNG mini dan pembangunan terminal regasifikasi di berbagai wilayah juga tengah berjalan. Pemerintah berharap, dengan terbangunnya jaringan distribusi gas yang andal dan efisien, sektor industri kecil dan menengah pun akan turut mendapatkan manfaat berupa energi murah dan stabil. Hal ini dinilai penting untuk meningkatkan daya saing industri nasional di pasar global.

Sementara itu, Dirjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi ESDM, Eniya Listiani Dewi, menjelaskan bahwa pemerintah sedang menyusun revisi terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 7 yang mengatur tentang pengelolaan panas bumi. Salah satu hal penting yang masuk dalam revisi tersebut adalah digitalisasi proses lelang wilayah kerja panas bumi. Langkah ini diharapkan bisa menciptakan sistem yang lebih efisien, transparan, dan mudah diakses oleh semua pihak.

Tak hanya dari sisi teknis, pemerintah juga mendorong kolaborasi lintas sektor, termasuk kerja sama antara BUMN energi seperti PGN dan Pertamina dengan pemerintah daerah dan sektor swasta. Kolaborasi ini mencakup perencanaan wilayah, pendanaan, hingga pengelolaan infrastruktur gas secara berkelanjutan. Di beberapa daerah, pemerintah juga mendorong program konversi energi untuk transportasi umum dari BBM ke gas, guna mengurangi emisi karbon dan ketergantungan terhadap impor bahan bakar minyak. Program-program ini sekaligus menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam memenuhi target penurunan emisi karbon sebagaimana komitmen dalam Paris Agreement.

Kebijakan ini pun direspons positif oleh pelaku industri energi. Direktur Utama Pertamina, Simon Aloysius Mantiri , menyebut bahwa pembangunan infrastruktur gas yang terencana dan konsisten sangat penting untuk menjamin keberlangsungan pasokan energi industri. Pihaknya menekankan bahwa jaminan pasokan gas akan menstimulasi investasi dan mendorong pertumbuhan industri nasional. Hal ini menjadi sinyal positif bagi pelaku usaha, khususnya sektor manufaktur dan transportasi, yang selama ini menghadapi tantangan biaya energi yang tinggi dan fluktuatif.

Meski demikian, tantangan seperti pendanaan dan teknologi masih dihadapi, namun pemerintah telah menyiapkan solusi strategis seperti skema pembiayaan campuran dan percepatan perizinan. Proyek infrastruktur gas kerap membutuhkan investasi jangka panjang dan teknologi khusus untuk menjangkau wilayah terpencil. Oleh karena itu, pemerintah mendorong skema pembiayaan campuran (blended finance) dan keterlibatan investor swasta agar pembangunan infrastruktur tidak sepenuhnya bergantung pada anggaran negara. Selain itu, diperlukan percepatan perizinan dan harmonisasi regulasi agar pengembangan infrastruktur gas dapat berjalan lebih efisien dan responsif terhadap kebutuhan pasar.

Dalam konteks geopolitik dan krisis energi global, Indonesia tidak bisa lagi menggantungkan diri pada impor energi yang rentan terhadap fluktuasi harga dan pasokan. Terobosan infrastruktur gas menjadi langkah realistis dan strategis untuk mengurangi risiko tersebut. Apalagi, ketersediaan gas dalam negeri yang cukup besar memberi peluang besar untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri tanpa harus mengimpor dalam skala besar. Swasembada energi berbasis gas juga akan memperkuat posisi Indonesia sebagai pemain penting dalam rantai pasok energi kawasan Asia Tenggara.

Dengan arah kebijakan yang jelas dan implementasi yang terus diperkuat, terobosan infrastruktur gas menjadi jantung dari strategi swasembada energi nasional. Masyarakat pun diharapkan mendukung program ini karena manfaatnya akan dirasakan secara langsung, baik melalui tarif energi yang lebih terjangkau, kualitas udara yang lebih bersih, maupun terciptanya lapangan kerja baru di sektor energi. Pemerintah berkomitmen untuk menjadikan infrastruktur gas sebagai fondasi utama dalam transformasi energi nasional menuju masa depan yang mandiri, efisien, dan berkelanjutan.

)* Mahasiswa Pascasarjana Teknik Energi Terbarukan Univ. Darma Persada

Jakarta – PT Pertamina Hulu Energi (PHE), bagian dari Subholding Upstream PT Pertamina (Persero), semakin menunjukkan komitmennya dalam memperkuat ketahanan energi nasional melalui langkah strategis di sektor hulu migas. Terbaru, PHE berhasil mengamankan pembiayaan sebesar US$ 1,2 miliar dari empat bank internasional melalui skema Revolving Credit Facility (RCF) bilateral, yang akan digunakan untuk mendukung ekspansi dan memperkuat struktur keuangan perusahaan.

Empat bank internasional tersebut terdiri dari PT Bank Mizuho Indonesia, MUFG Bank, Ltd., The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Ltd. (HSBC) Cabang Singapura, serta Bank of China (Hong Kong) Ltd. Cabang Jakarta. Direktur Keuangan dan Investasi PHE, Dannif Utojo Danusaputro, menjelaskan bahwa fasilitas ini menjadi salah satu pilar penting dalam mendukung pertumbuhan bisnis migas nasional.

“Fasilitas pendanaan ini akan digunakan oleh PHE untuk memperkuat ketahanan keuangannya dan mendukung ekspansi bisnis di masa mendatang. Kami siap menghadapi tantangan industri hulu migas dan meningkatkan performa operasional secara efektif dan efisien,” kata Dannif dalam keterangan resminya.

PHE terus memacu inovasi dan eksplorasi untuk mencari sumber daya migas baru di dalam negeri. Salah satu pencapaian teranyar adalah penemuan cadangan migas di sumur Tedong (TDG)-001 di Kecamatan Mamosalato, Kabupaten Morowali Utara, Sulawesi Tengah. Direktur Eksplorasi PHE, Muharram Jaya Panguriseng, menyatakan bahwa temuan ini memiliki potensi strategis untuk menopang kebutuhan energi kawasan industri di Sulawesi hingga dua dekade ke depan.

“Penemuan ini sejalan dengan strategi eksplorasi kami yang semakin agresif di Indonesia Timur, yang masih memiliki potensi besar. Ke depan, kami berharap kawasan ini bisa menyamai Donggi sebagai pusat produksi migas yang penting bagi Indonesia,” ujar Muharram.

Langkah PHE ini turut mendapat dukungan penuh dari Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas (SKK Migas). Deputi Eksploitasi SKK Migas, Taufan Marhaendrajana, menegaskan bahwa upaya mencapai swasembada energi memerlukan kolaborasi lintas sektor, termasuk optimalisasi aset-aset migas eksisting.

Salah satu program prioritas saat ini adalah pendataan ulang dan optimalisasi sumur-sumur tua serta sumur migas yang selama ini dikelola oleh masyarakat. Program ini menjadi bagian dari implementasi Peraturan Menteri ESDM Nomor 14 Tahun 2025 tentang kerja sama pengelolaan wilayah kerja guna peningkatan produksi migas nasional.

“Permen ESDM No. 14/2025 merupakan terobosan penting yang akan mendorong peningkatan produksi migas secara nasional. Kami akan segera menyosialisasikannya dan mengundang seluruh KKKS untuk menyusun langkah implementasi, termasuk petunjuk teknis di lapangan,” terang Taufan.

Program ini didesain untuk melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), koperasi, hingga UMKM. Dengan pendekatan kolaboratif, tidak hanya peningkatan produksi yang ditargetkan, tetapi juga efek ganda terhadap pertumbuhan ekonomi lokal.

Langkah-langkah ini menunjukkan bahwa upaya mewujudkan swasembada energi bukan hanya soal mengejar target produksi, tetapi juga membangun ekosistem energi nasional yang inklusif, berkelanjutan, dan berdampak luas bagi masyarakat. PT Pertamina Hulu Energi, bersama SKK Migas dan para mitra, terus memacu transformasi sektor hulu migas Indonesia menuju kemandirian dan ketahanan energi jangka panjang. (*)

[edRW]

Nias – Pemerintah melalui PT PLN (Persero) terus menunjukkan komitmennya dalam mewujudkan swasembada energi nasional melalui pembangunan infrastruktur gasifikasi di berbagai wilayah, termasuk daerah tertinggal. Salah satu langkah penting tersebut ditandai dengan dimulainya pembangunan infrastruktur gasifikasi untuk Klaster Nias oleh subholding PT PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI).

Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, menegaskan bahwa proyek gasifikasi di Nias merupakan bukti konkret bagaimana efisiensi energi mampu menjadi pengungkit pembangunan di wilayah yang sebelumnya mengalami keterbatasan akses energi. Ia menjelaskan bahwa dengan cadangan daya sebesar 20 megawatt setara dengan 43 persen dari beban puncak wilayah ini kini siap menopang geliat ekonomi sektor perikanan, pariwisata, dan usaha mikro kecil menengah (UMKM) yang tengah tumbuh.

Darmawan juga menyebutkan bahwa inisiatif gasifikasi ini akan mampu menekan biaya operasional pembangkitan listrik hingga Rp72,4 miliar per tahun pada tahap awal. Tak hanya itu, proyek ini juga diperkirakan membuka peluang investasi baru dan menciptakan lapangan kerja lokal.

“Gasifikasi ini tidak hanya menekan biaya operasional listrik, tapi juga membuka ruang investasi baru dan menciptakan lapangan kerja,” ujarnya.

PLN mencatat pertumbuhan konsumsi listrik di Nias mencapai 11 persen tertinggi di wilayah Sumatra yang menunjukkan peningkatan signifikan kebutuhan energi sebagai dampak langsung dari geliat ekonomi masyarakat.

Sementara itu, Direktur Utama PLN EPI, Rakhmad Dewanto, menjelaskan bahwa proyek ini meliputi pembangunan tangki penyimpanan LNG berkapasitas 3.000 meter kubik serta fasilitas regasifikasi dengan kemampuan mencapai 13 juta standar kaki kubik per hari (MMSCFD). Infrastruktur tersebut akan menopang operasional Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) yang saat ini berkapasitas 35 megawatt dan akan ditingkatkan menjadi 59 megawatt.

Rakhmad menambahkan bahwa transisi ke gas alam tidak hanya berdampak pada efisiensi, tetapi juga memberikan kontribusi besar terhadap pengurangan emisi karbon. Proyek ini diproyeksikan mampu mengurangi emisi karbon hingga 30 persen atau setara 29 ribu ton CO? per tahun, dan akan meningkat hingga 47 ribu ton CO? saat kapasitas penuh tercapai.

“Kami berharap proyek ini menjadi tonggak penting dalam pembangunan energi bersih dan berkelanjutan di kawasan luar Jawa,” ujarnya.

Dari sisi pemerintah, Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Jisman P. Hutajulu, menilai proyek gasifikasi Nias sebagai langkah strategis untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan bakar minyak (BBM) serta memperkuat ketahanan energi nasional. Menurutnya, proyek ini sejalan dengan peta jalan transisi energi dalam Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN).

Ia menekankan bahwa proyek di Nias merupakan bagian dari pengembangan enam klaster gasifikasi nasional yang mencakup Sulawesi-Maluku, Nusa Tenggara, Papua Utara, Papua Selatan, dan Kalimantan.

“Groundbreaking ini adalah komitmen nyata menghadirkan energi bersih, efisien, dan terjangkau bagi masyarakat. Ini bukan sekadar proyek infrastruktur, tapi investasi masa depan bangsa,” tegas Jisman.

Dengan langkah nyata ini, pembangunan gasifikasi di Nias bukan hanya menjadi solusi energi regional, tetapi juga simbol kemajuan menuju kemandirian energi nasional yang berkelanjutan.

[edRW]