Oleh : Gavin Asadit )*

Langkah inovatif dalam mengatasi kesenjangan pembiayaan inklusif kembali ditunjukkan Indonesia lewat penerbitan perdana instrumen Orange Bonds oleh PT Permodalan Nasional Madani (PNM). Sebagai bagian dari inisiatif keuangan berkelanjutan global, Orange Bonds hadir untuk mendorong kesetaraan gender dan akses keuangan bagi kelompok rentan, khususnya perempuan prasejahtera. Di tengah momentum ini, Danantara lembaga pengelola kekayaan negara yang baru berdiri awal tahun ini mengambil peran strategis dalam mendorong transformasi sistemik menuju ekosistem keuangan yang lebih inklusif dan berkeadilan.

Orange Bonds merupakan instrumen investasi berbasis prinsip ESG (environmental, social, governance) dengan penekanan kuat pada keadilan gender. Dikenalkan melalui gerakan global bernama Orange Movement, obligasi ini didukung sejumlah lembaga internasional seperti Impact Investment Exchange (IIX), Ford Foundation, ANZ, dan Nuveen. Indonesia, melalui PNM, menjadi negara pertama di Asia Tenggara yang menerbitkan instrumen ini dengan skala besar. Dana yang berhasil dihimpun mencapai Rp16 triliun, terdiri dari obligasi konvensional sebesar Rp6 triliun dan sukuk berbasis syariah senilai Rp10 triliun.

Penerbitan ini mendapat dukungan penuh dari Danantara sebagai sovereign wealth fund yang bertugas mengoptimalkan nilai ekonomi dan sosial dari sejumlah BUMN strategis. Sebagai pemegang saham di PNM, Danantara memainkan peran penting dalam memperkuat tata kelola, mendampingi struktur penerbitan, hingga membangun kerangka pemantauan dampak jangka panjang dari instrumen tersebut. Chief Investment Officer Danantara, Pandu Patria Sjahrir menyatakan bahwa Orange Bonds adalah bentuk konkret dari sinergi antara misi sosial dan mekanisme pasar keuangan modern. Pihaknya juga menjelaskan bahwa transformasi inklusi keuangan tidak bisa berjalan tanpa inovasi, Orange Bonds adalah jawaban Indonesia terhadap kesenjangan akses modal, terutama bagi perempuan pelaku usaha ultra mikro di Danantara mendukung penuh inisiatif ini sebagai tonggak perubahan.

Sebagai pelaksana langsung penerbitan, PNM menargetkan seluruh dana hasil obligasi akan digunakan untuk memperluas jangkauan program Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (Mekaar) dan Mekaar Syariah yang telah menjangkau lebih dari 15,8 juta perempuan nasabah di seluruh Indonesia. Direktur Utama PNM, Arief Mulyadi menjelaskan bahwa penerbitan Orange Bonds adalah wujud konkret komitmen lembaga dalam memberdayakan perempuan sebagai agen pertumbuhan ekonomi. Lebih lanjut, pihaknya ingin memperluas kesadaran publik bahwa investasi bisa memberikan dampak sosial yang terukur, dan Orange Bonds bukan sekadar instrumen keuangan, tapi medium pemberdayaan.

Obligasi oranye ini terdiri dari tiga seri, masing-masing dengan tenor dan kupon berbeda. Seri pertama memiliki tenor 370 hari dengan kupon 6,25 persen, seri kedua bertenor tiga tahun dengan kupon 6,65 persen, dan seri ketiga dengan tenor lima tahun dan kupon 6,85 persen. Untuk sukuk mudharabah, indikasi bagi hasil juga mengikuti struktur yang sama. Kedua instrumen ini telah mendapatkan peringkat idAAA dari PEFINDO, menandakan kepercayaan pasar terhadap stabilitas dan tata kelola perusahaan.

Pengakuan internasional turut menyertai penerbitan ini. Chief Operating Officer Impact Investment Exchange (IIX) Angela Ng mengungkapkan bahwa Indonesia telah mengambil langkah berani dan strategis dalam memimpin perubahan di kawasan, dimana PNM telah menunjukkan bagaimana lembaga keuangan bisa berperan sebagai katalis inklusi.

Langkah strategis ini juga mendapat apresiasi dari kalangan pemerintah. Koordinator Tim Ahli Sekretariat Nasional SDGs Bappenas, Yanuar Nugroho menyebut bahwa Orange Bonds sejalan dengan peta jalan nasional dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Inovasi pembiayaan seperti ini adalah cara kita mengejar ketertinggalan dalam pendanaan SDGs. Pemerintah mencatat bahwa kesenjangan pembiayaan SDGs di Indonesia mencapai Rp24.000 triliun hingga 2030. Kehadiran instrumen seperti Orange Bonds diyakini dapat memperkecil jarak tersebut secara signifikan.

Danantara sendiri tak berhenti pada dukungan institusional semata. Lembaga ini juga tengah menyiapkan platform digital untuk pemantauan dampak dari seluruh pembiayaan yang terkait instrumen keuangan berkelanjutan, termasuk Orange Bonds. Platform ini akan menyajikan data real-time mengenai alokasi dana, profil penerima manfaat, dan capaian sosial-ekonomi yang dihasilkan. Inisiatif ini merupakan bagian dari strategi transparansi dan akuntabilitas yang lebih besar, yang menjadi prasyarat penting bagi tumbuhnya kepercayaan pasar.

Lebih jauh, Danantara juga berencana memperluas ekosistem Orange Bonds dengan mendorong pelaku keuangan swasta seperti bank, fintech, dan perusahaan sosial untuk menerbitkan instrumen serupa. Direktur Strategi Danantara Della Rina menyatakan bahwa keberhasilan PNM seharusnya menjadi preseden positif karena bukan monopoli pemerintah dan Potensi dampak akan jauh lebih besar bila sektor swasta turut masuk.

Meski demikian, tantangan tetap ada. Belum semua lembaga memiliki pemahaman yang cukup tentang pengukuran dampak sosial, khususnya yang berkaitan dengan keadilan gender. Oleh karena itu, Danantara bersama OJK dan IIX sedang menyusun modul pelatihan dan panduan teknis untuk membantu institusi lain menyusun kerangka kerja ESG yang memadai. Pelatihan ini akan menyasar perusahaan manajer investasi, bank pembangunan daerah, hingga koperasi dan lembaga keuangan mikro.

Di sisi lain, instrumen ini membuka peluang bagi investor global yang selama ini mengincar investasi berdampak (impact investing), namun menghadapi keterbatasan instrumen yang kredibel dan terukur. Dengan standar global dan transparansi yang tinggi, Orange Bonds berpotensi menarik dana dari investor institusional, dana pensiun, hingga filantropi berbasis hasil. Pemerintah melalui Kementerian Keuangan juga mempertimbangkan insentif fiskal untuk memperluas partisipasi penerbit maupun investor.

Melihat skala dampaknya, Orange Bonds bukan hanya alat pengumpulan dana, tapi juga strategi diplomasi keuangan Indonesia di panggung global. Sebagai negara pertama di Asia Tenggara yang mengadopsinya secara resmi, Indonesia dipandang memimpin dalam inovasi keuangan berkeadilan. Dengan dukungan kuat dari Danantara, potensi ekspansi instrumen ini ke sektor-sektor lain seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur sosial terbuka lebar.

)* Penulis adalah Pemerhati Masalah Sosial dan Kemasyarakatan

[edRW]

Oleh : Rahmat Hidayat )*

Dalam era transformasi ekonomi digital dan pembangunan berkelanjutan, peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang dikelola oleh perempuan menjadi semakin strategis. Pemerintah melalui Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) menunjukkan komitmen kuat dalam mendorong pertumbuhan UMKM perempuan melalui skema pendanaan yang inklusif dan berkelanjutan. Pendekatan ini bukan hanya mencerminkan keberpihakan terhadap sektor ekonomi akar rumput, tetapi juga menjadi bagian dari strategi nasional dalam mendorong kesetaraan gender, pemberdayaan ekonomi keluarga, dan penguatan ketahanan sosial masyarakat.

Danantara memahami bahwa perempuan pelaku UMKM memiliki potensi besar yang selama ini kerap terhambat oleh keterbatasan akses terhadap pembiayaan, pelatihan, dan jaringan pasar. Melalui program pendanaan inklusif, Danantara hadir untuk menjembatani kesenjangan ini dengan cara yang adil, transparan, dan berorientasi pada keberlanjutan. Pendanaan ini tidak semata-mata berupa pembiayaan lunak, tetapi juga menyertakan program pendampingan bisnis, literasi keuangan, serta akses ke teknologi digital yang dapat meningkatkan efisiensi dan daya saing produk UMKM perempuan di pasar lokal maupun global.

Menteri UMKM, Maman Abdurrahman mengatakan perempuan memainkan peranan yang sangat penting dalam kemajuan sektor UMKM. Saat ini, sebanyak 64,5 persen dari total UMKM di Indonesia dikelola oleh perempuan. Ini bukan angka yang kecil, ini adalah kekuatan ekonomi yang nyata, dan sudah sepatutnya kita berikan tepuk tangan untuk perempuan Indonesia.

Kemudian keberpihakan Danantara terhadap UMKM perempuan sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan. Dalam praktiknya, program ini membuka ruang partisipasi yang luas bagi perempuan, termasuk di wilayah-wilayah tertinggal dan pelosok nusantara. Dengan mengutamakan pendekatan berbasis komunitas dan mendengarkan langsung kebutuhan para pelaku usaha perempuan, Danantara memastikan bahwa setiap intervensi yang diberikan betul-betul menjawab tantangan yang mereka hadapi di lapangan, mulai dari permodalan, pengemasan produk, hingga pemasaran digital.

Selain itu, keberadaan Danantara juga memberikan dampak psikososial yang signifikan. Perempuan pelaku usaha yang sebelumnya merasa termarjinalkan kini memiliki rasa percaya diri lebih tinggi, mampu mandiri secara ekonomi, dan berkontribusi langsung terhadap peningkatan kesejahteraan keluarga. Tidak sedikit di antara mereka yang kemudian menjadi agen perubahan di komunitasnya, menginspirasi perempuan lain untuk turut serta membangun usaha dan mengambil peran aktif dalam roda perekonomian desa.

Pendanaan inklusif yang digagas Danantara juga didukung oleh kolaborasi strategis dengan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari lembaga keuangan, pemerintah daerah, hingga organisasi masyarakat sipil. Sinergi ini memastikan bahwa ekosistem yang tercipta bukan hanya menopang pertumbuhan UMKM secara jangka pendek, tetapi juga memperkuat fondasi ekonomi kerakyatan dalam jangka panjang. Dalam konteks ini, Danantara tidak sekadar bertindak sebagai investor, tetapi juga fasilitator dan penggerak transformasi sosial-ekonomi berbasis gender.

Langkah Danantara patut diapresiasi sebagai bentuk inovasi kebijakan investasi publik yang inklusif dan transformatif. Skema pendanaan ini tidak saja mendukung pemulihan ekonomi nasional pasca pandemi, tetapi juga memperkuat posisi Indonesia dalam peta ekonomi global sebagai negara yang serius mengembangkan potensi ekonomi berbasis komunitas. Dengan terus memperluas jangkauan program dan menyempurnakan pendekatan yang responsif terhadap kebutuhan perempuan pelaku UMKM, Danantara diharapkan mampu mencetak lebih banyak kisah sukses yang menginspirasi.

Sementara itu, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Arifah Fauzi mengatakan pemberdayaan ekonomi perempuan adalah langkah strategis untuk mengurangi kekerasan berbasis gender di Indonesia. Kekerasan terhadap perempuan tidak bisa diselesaikan oleh satu kementerian saja. Ini masalah lintas sektor. Karena itu, sinergi dengan Kementerian UMKM sangat penting. Kalau perempuan kuat secara ekonomi, mereka berdaya dan mandiri, maka rumah tangga akan jauh lebih aman dan sejahtera.

Ke depan, penting bagi seluruh elemen bangsa untuk mendukung dan memperkuat langkah-langkah positif ini. Pemerintah pusat dan daerah dapat mempercepat integrasi program pendanaan inklusif dengan kebijakan daerah, sementara sektor swasta dan perbankan dapat memperluas partisipasi mereka dalam pembiayaan mikro yang berpihak pada perempuan. Media dan akademisi pun memiliki peran penting dalam mengangkat kisah-kisah inspiratif UMKM perempuan serta memberikan masukan untuk penyempurnaan kebijakan.

Upaya Danantara dalam memacu kemajuan UMKM perempuan melalui pendanaan inklusif bukan hanya tentang angka pertumbuhan ekonomi, tetapi juga tentang membangun peradaban yang lebih adil, seimbang, dan berdaya saing. Dengan memberdayakan perempuan sebagai pelaku utama ekonomi lokal, Indonesia tidak hanya menumbuhkan ekonomi dari akar rumput, tetapi juga menanamkan nilai-nilai kemandirian, kesetaraan, dan keberlanjutan yang menjadi fondasi bagi masa depan bangsa yang lebih inklusif.

Melalui visi besar ini, Danantara membuktikan bahwa kebijakan investasi negara dapat menjadi alat pemberdayaan yang kuat ketika dirancang dengan hati, dijalankan dengan empati, dan diarahkan untuk menciptakan perubahan nyata di akar rumput. Ketika UMKM perempuan tumbuh dan berdaya, maka Indonesia bergerak lebih pasti menuju masa depan yang inklusif, adil, dan sejahtera.

)* Penulis adalah pengamat Ekonomi

Jakarta – Kerja sama strategis antara Danantara dan perusahaan energi terbesar di Arab Saudi, yaitu ACWA Power menandai babak baru dalam upaya transisi energi nasional menuju masa depan yang lebih bersih dan berkelanjutan.

Kemitraan ini menjadi sinyal kuat bahwa Indonesia semakin serius mengembangkan energi terbarukan sebagai tulang punggung pembangunan nasional, sekaligus memperkuat hubungan bilateral antara Indonesia dan Arab Saudi di sektor ekonomi hijau. Adapun, keduanya resmi menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) kemitraan strategis senilai USD 10 miliar atau sekitar Rp 162 triliun.

ACWA Power, diyakini akan membawa pengetahuan, teknologi, serta investasi strategis yang sangat dibutuhkan Indonesia untuk mengejar target net zero emissions pada 2060. Melalui kerja sama ini, ACWA Power akan menjajaki investasi di berbagai proyek strategis, mulai dari pembangkit energi terbarukan, turbin gas siklus gabungan, hidrogen hijau, hingga proyek desalinasi air.

CEO Danantara, Rosan Roeslani menegaskan pentingnya kolaborasi lintas negara ini untuk mendorong inovasi dan mempercepat transisi menuju energi hijau.

“Penandatanganan MoU senilai USD 10 miliar atau sekitar Rp 162 triliun ini merupakan bentuk nyata komitmen kami untuk mendukung pengembangan energi terbarukan di Indonesia,” kata Rosan.

Rosan menyebut, kemitraan ini tidak hanya akan mendukung prioritas nasional di sektor energi, tetapi juga memberikan dampak komersial yang signifikan. Dengan menggabungkan sumber daya nasional dan teknologi mutakhir dari mitra internasional, Indonesia diharapkan bisa menciptakan ekosistem energi yang berkelanjutan, memperkuat ketahanan energi, dan sekaligus menarik lebih banyak investasi asing langsung.

“Kolaborasi kami dengan ACWA Power merupakan langkah penting dalam memposisikan Indonesia sebagai pemain kunci dalam transisi energi global. Kemitraan ini menghadirkan modal dan keahlian untuk mempercepat proyek berdampak tinggi dalam solusi energi surya, hidrogen, dan air terpadu,” ungkapnya.

Sebelumnya, dalam kunjungan kenegaraan Presiden RI, Prabowo Subianto pekan lalu ini, terbentuk Supreme Coordination Council atau Dewan Koordinasi Tertinggi Saudi-Indonesia, yang memperkuat koordinasi kelembagaan guna meningkatkan efektivitas kerja sama lintas sektor. Dewan tersebut akan menjadi platform utama dalam memantau pelaksanaan kemitraan strategis di masa depan.

“Kita baru bentuk Dewan Koordinasi Tertinggi, Supreme Coordination Council antara pihak Saudi dan Indonesia. Kita sepakat meningkatkan semua kerja sama. Jadi, saya sangat puas. Alhamdulillah produktif. Insya Allah kita akan melihat suatu peningkatan kerja sama antara kita dan Saudi Arabia,” pungkas Prabowo Subianto.

Jakarta – Kerja sama strategis antara Indonesia dan Arab Saudi akan mendorong pertum-buhan ekonomi nasional. Melalui kerja sama antara Badan Pengelola Investasi Daya Anaga-ta Nusantara (BPI Danantara) dan perusahaan energi terkemuka asal Saudi, ACWA Power, kedua negara sepakat mewujudkan konsesi besar senilai US$10 miliar atau sekitar Rp162 triliun untuk pengembangan proyek-proyek energi bersih.

Langkah monumental ini menjadi penanda semakin eratnya kemitraan ekonomi kedua nega-ra dan dipandang sebagai pendorong utama pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan. Chief Executive Officer (CEO) Danantara Indonesia Rosan Roeslani menyampaikan bahwa kerja sama investasi ini merupakan bagian dari hasil kunjungan kenegaraan Presiden RI ke Arab Saudi.

“Kedua kepala negara juga menyepakati kerja sama investasi senilai USD 10 miliar antara Danantara dan ACWA, untuk pengembangan proyek-proyek besar di bidang energi bersih,” ujar Rosan Roeslani.

Tak hanya dalam bidang energi, kemitraan ini juga mencakup sektor sosial dan keagamaan melalui pembangunan Kampung Haji Indonesia di Makkah, yang menjadi bagian dari konsesi strategis tersebut. Proyek ini menunjukkan pendekatan kolaboratif antara dua negara dengan mempertimbangkan aspek spiritual, ekonomi, dan pelayanan jemaah haji.

“Kedua kepala negara juga menyepakati konsesi untuk pembangunan Kampung Haji Indo-nesia di Makkah,” ucap Rosan.

Kesepakatan besar ini merupakan bagian dari total nilai perjanjian yang ditandatangani dalam kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Arab Saudi, dengan total nilai mencapai US$27 miliar atau setara Rp437,8 triliun. Nota kesepahaman tersebut mencakup bidang energi ber-sih, ekonomi digital, hingga industri masa depan.

Sebagai bentuk penguatan hubungan kelembagaan, kedua negara juga membentuk Dewan Koordinasi Tertinggi Saudi-Indonesia (Supreme Coordination Council) yang ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto dan Putra Mahkota Arab Saudi, Pangeran Mohammed bin Salman bin Abdulaziz Al Saud (MBS). Dewan ini akan menjadi forum utama untuk memantau pelaksanaan kemitraan strategis lintas sektor.

“Kita baru bentuk Dewan Koordinasi Tertinggi, Supreme Coordination Council antara pihak Saudi dan Indonesia. Kita sepakat meningkatkan semua kerja sama di semua pihak. Jadi, saya sangat puas. Alhamdulillah produktif. Insya Allah kita akan melihat suatu peningkatan kerja sama antara kita dan Saudi Arabia,” kata Presiden Prabowo.

Investasi ini diyakini akan memberikan dampak signifikan bagi perekonomian Indonesia, an-tara lain dengan menciptakan lapangan kerja baru, memperkuat sektor hilirisasi industri, ser-ta mendorong pemanfaatan teknologi ramah lingkungan. Selain itu, kedua negara juga me-nyepakati peningkatan kerja sama di sektor energi, termasuk teknologi hidrogen dan kon-servasi energi melalui pelatihan dan riset bersama.

Dengan nilai perdagangan bilateral yang mencapai US$31,5 miliar dalam lima tahun terakhir, Arab Saudi terus menjadi mitra dagang utama Indonesia di kawasan. Kesepakatan ini men-jadi bukti nyata bahwa konsesi strategis yang terjalin bukan hanya simbolis, melainkan nyata dalam mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang yang berkelanjutan.

(*)

Oleh: Dian Cahyo Purnama

Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto terus menunjukkan komitmen kuat dalam menghadirkan pendidikan yang berkualitas bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia, khususnya untuk mereka yang berada di kelas bawah melalui program Sekolah Rakyat.

Program ini dirancang bukan hanya untuk menyediakan fasilitas belajar, tetapi juga sebagai langkah secara konkret untuk dapat memutus mata rantai kemiskinan struktural yang telah menjerat jutaan keluarga miskin dan miskin ekstrem di Indonesia.

Menanggapi berjalannya program tersebut, Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial, Robben Rico, menegaskan bahwa keberhasilan Sekolah Rakyat sejatinya memang sangat bergantung pada seperti apa keterlibatan aktif pemerintah daerah. Baginya, kolaborasi dengan pihak pemda menjadi salah satu syarat mutlak agar program lintas kementerian tersebut menjadi jauh lebih tepat sasaran dan berkelanjutan.

Robben menyebutkan bahwa Sekolah Rakyat merupakan amanat langsung dari terbitnya Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025, yang menempatkan sektor pendidikan sebagai ujung tombak terwujudnya transformasi secara sosial.

Dalam pandangannya, program Sekolah Rakyat tersebut bukan hanya sekadar dapat membuka akses pendidikan gratis bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera saja, tetapi juga mampu menghadirkan intervensi sosial secara jangka panjang.

Robben menyebutkan, untuk dapat menjamin mutu pendidikan, maka pemerintah membentuk Dewan Guru dan Tim Penjamin Mutu yang bekerja secara lintas sektor. Dua hal penting yang perlu disiapkan oleh pemerintah daerah adalah kesiapan lahan rintisan dan juga bagaimana komitmen kuat dalam menyediakan lahan permanen, setidaknya minimal lima hingga delapan hektare demi menjamin kesinambungan program dalam jangka panjang.

Selain itu, Robben menekankan bahwa arahan dari Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul, yang menempatkan Sekolah Rakyat sebagai model pendidikan berbasis penguatan sosial. Pendidikan menurut Gus Ipul, tidak boleh dilepaskan dari misi pengentasan kemiskinan.

Oleh sebab itu, program Sekolah Rakyat didesain sebagai pusat pendidikan alternatif berbasis komunitas dengan pendekatan holistik yang menyatukan pendidikan formal, keterampilan kerja, serta pendampingan sosial.

Gus Ipul mengajak seluruh elemen masyarakat untuk turut mengawasi penyelenggaraan Sekolah Rakyat. Baginya, kolaborasi luas sangat penting agar program tersebut berjalan baik dan berkelanjutan.

Ia menilai masukan, kritik, dan dukungan masyarakat memiliki arti penting dalam memastikan Sekolah Rakyat menjadi solusi yang efektif untuk masalah pendidikan dan kemiskinan. Kementerian Sosial juga akan memanfaatkan teknologi, seperti CCTV, untuk menjamin keamanan dan kenyamanan peserta didik.

Tidak hanya itu, pengawasan akan dilakukan melalui sistem dan kurikulum yang diterapkan, termasuk melibatkan Kementerian Agama, Kementerian PPPA, dan KPAI untuk menyusun mekanisme perlindungan siswa.

Sekolah Rakyat akan mengadopsi kurikulum nasional dengan penyesuaian lokal yang dirancang khusus agar relevan dengan kebutuhan peserta didik. Sistem multi-entry multi-exit yang diterapkan memungkinkan fleksibilitas bagi siswa dengan berbagai latar belakang. Pendekatan ini menjadi sangat penting karena Sekolah Rakyat menggunakan sistem berasrama, sehingga perlindungan dan kenyamanan siswa harus menjadi prioritas utama.

Pada tahap awal pelaksanaan, Sekolah Rakyat akan beroperasi di 100 titik dengan target menampung 9.755 siswa mulai jenjang SD, SMP hingga SMA, didukung oleh 1.554 guru dan 3.390 tenaga pendidik.

Selain itu, Kementerian Sosial tengah menyiapkan 100 titik tambahan dengan memanfaatkan Balai Latihan Kerja milik Kementerian Ketenagakerjaan dan 45 gedung milik pemerintah daerah. Gelombang berikutnya akan mencakup 424 rombongan belajar dengan total 10.600 siswa, 2.180 guru, dan 4.069 tenaga pendidik.

Menurut Robben, keberadaan Sekolah Rakyat menjadi langkah tepat sasaran karena menyentuh langsung kelompok masyarakat paling rentan. Ia meyakini investasi pendidikan melalui program tersebut mampu membuka jalan keluar dari kemiskinan, sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia dalam jangka panjang.

Sekolah Rakyat menjadi inovasi penting karena memadukan fungsi pendidikan dengan penguatan sosial dan ekonomi keluarga. Anak-anak tidak hanya mendapat pendidikan formal, tetapi juga keterampilan kerja dan pembinaan karakter untuk menghadapi tantangan kehidupan.

Gus Ipul juga menekankan pentingnya pengawasan internal dan eksternal. Menurutnya, Sekolah Rakyat adalah wujud nyata komitmen Presiden Prabowo untuk memuliakan kelompok masyarakat ekonomi terbawah, yaitu desil 1 dan 2 dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional. Program tersebut diharapkan mampu menghadirkan keadilan pendidikan, membuka ruang mobilitas sosial, dan menciptakan generasi yang mandiri dan berdaya saing.

Lebih jauh, Sekolah Rakyat tidak hanya menghadirkan pembangunan gedung fisik semata, tetapi juga memastikan kualitas pengajaran, pembinaan karakter, dan pembekalan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan masa depan.

Fasilitas asrama, konsumsi, hingga pelatihan vokasional dihadirkan sebagai wujud kehadiran negara yang menyeluruh. Program ini juga menciptakan kesempatan bagi para guru dan tenaga pendidik untuk berkontribusi dalam mencetak generasi penerus bangsa dengan kompetensi unggul.

Pada akhirnya, pelaksanaan Sekolah Rakyat menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya fokus membangun infrastruktur pendidikan, tetapi juga memastikan setiap anak Indonesia memiliki kesempatan yang sama untuk menggapai cita-cita.

Ketika mutu dan akses pendidikan berhasil dijamin, maka akan terbuka jalan lebar bagi lahirnya generasi masa depan Indonesia yang cerdas, tangguh, berakhlak mulia, dan siap bersaing di era global yang penuh tantangan.

Pengamat Kebijakan Sosial – Lembaga Sosial Madani Institute

JAKARTA — Pakar menilai bahwa program Sekolah Rakyat yang digencarkan oleh pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto sebagai jalan yang nyata bagi masyarakat kecil untuk bisa terbebas dari belenggu kemiskinan.

Menanggapi program tersebut, Pakar kebijakan Publik Universitas Trisakti, Trubus Rahardian-sah, menekankan bahwa Sekolah Rakyat sejatinya memang bukan hanya sekadar fasilitas pen-didikan gratis semata, melainkan juga bentuk kehadiran negara secara menyeluruh.

“Model boarding school 24 jam memastikan anak-anak dari keluarga miskin ekstrem tidak hanya bersekolah, tetapi tumbuh dalam lingkungan yang aman, sehat, dan kondusif,” ujar Trubus.

Ia menambahkan bahwa seluruh biaya dan keperluan di sana, termasuk seperti makan, sera-gam, buku, dan tempat tinggal ditanggung oleh negara secara sepenuhnya.

Menurutnya, program Sekolah Rakyat yang digencarkan oleh pemerintah mengintegrasikan berbagai aspek yakni pendidikan karakter, kepemimpinan, keterampilan vokasional, nasional-isme, dan pembinaan keagamaan.

Dengan integrasi pembinaan pada beberapa aspek tersebut, sehingga para lulusan memiliki bekal mental, kompetensi, dan jaringan untuk menjadikan mereka lebih siap dalam memasuki dunia kerja atau pendidikan tinggi selanjutnya.

Sementara itu, Sekretaris Kabinet Republik Indonesia, Teddy Indra Wijaya, menilai bahwa pendidikan sejatinya adalah kunci utama dalam upaya untuk dapat memutus mata rantai kem-iskinan yang selama ini membelenggu masyarakat kelas bawah.

“Sekolah Rakyat hadir untuk memastikan anak-anak dari keluarga prasejahtera mendapatkan pendidikan yang layak, sehingga mereka bisa keluar dari lingkaran kemiskinan,” kata Teddy.

Ia menjelaskan bahwa program tersebut tidak hanya menawarkan pendidikan yang dapat di-akses secara gratis saja, tetapi juga menyediakan beasiswa, pelatihan keterampilan, dan pen-dampingan karier untuk menciptakan generasi mandiri dan mampu bersaing di era global.

Teddy menyebut bahwa program Sekolah Rakyat mengintegrasikan teknologi dan kurikulum modern yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja serta melibatkan sektor swasta dalam pelu-ang magang dan penyerapan tenaga kerja.

“Kami tidak hanya ingin mereka lulus sekolah, tetapi juga memiliki keterampilan yang membu-at mereka siap bekerja dan berkontribusi bagi perekonomian,” tegasnya.

Lebih lanjut, Pakar pendidikan Dr. Anita Sari menilai Sekolah Rakyat sebagai terobosan besar.

“Pendidikan yang inklusif dan terjangkau adalah investasi jangka panjang untuk pembangunan manusia. Program ini berpotensi mengubah wajah sosial-ekonomi Indonesia,” ujar Anita.

Ia menegaskan Sekolah Rakyat mampu menjadi model kebijakan pendidikan transformasional yang efektif memutus rantai kemiskinan antar generasi. (*)

JAKARTA — Pemerintah menegaskan komitmen kuatnya dalam mengutamakan kualitas gedung dan fasilitas secara lengkap serta modern dalam seluruh proses pembangunan Sekolah Rakyat.

Mengenai hal tersebut, Sekretaris Direktorat Jenderal Prasarana Strategis Kementerian Peker-jaan Umum, Essy Asiah menekankan bahwa pihaknya terus menjadikan kualitas sebagai priori-tas utama dalam mengeksekusi seluruh program pemerintah, khususnya Sekolah Rakyat.

“Kami itu tidak akan meninggalkan kualitas dalam hal membangun, pastinya kualitas itu men-jadi nomor satu,” ujar Essy.

Essy menjelaskan bahwa pada tahap awal pembangunan tersebut mencakup pada pelaksanaan renovasi fasilitas yang ada sebagai transisi sebelum pembangunan secara permanen dimulai.

Pada tahap 1A, sebanyak 65 lokasi Balai Latihan Kerja milik Kementerian Sosial, pemerintah daerah, dan perguruan tinggi telah mulai direnovasi dengan progres mencapai hingga 90,72% per 3 Juli 2025.

Namun, dua lokasi dikeluarkan karena memang kondisi geografis yang ekstrem dan masih digunakan untuk kegiatan belajar.

Lebih lanjut, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo menambahkan bahwa pembangunan Sekolah Rakyat secara permanen akan dimulai pada bulan September 2025 dengan proyeksi biaya hingga mencapai Rp200 miliar per sekolah.

“Satu lokasi Rp200-an miliar untuk 100 sekolah,” jelas Dody saat meninjau gedung rintisan di Sentra Handayani Jakarta pada 29 Juni 2025.

Gedung tersebut akan berdiri di atas lahan seluas minimal enam hektare dan diproyeksikan mampu menampung hingga sebanyak seribu siswa untuk berbagai macam jenjang, mulai dari SD hingga SMA, lengkap dengan asrama guru, lapangan olahraga, dan ruang upacara.

Dody memastikan bahwa pemerintah hanya menerima lokasi pembangunan dengan status la-han yang jelas dan bebas sengketa saja.

“Jadi yang kita terima, suratnya harus semua sudah beres,” tegasnya.

Pembangunan pada tahap selanjutnya akan selesai sebelum tahun ajaran 2026 dimulai.

Menurut Dody, investasi pada sektor pendidikan ini merupakan hal yang penting untuk dapat menciptakan sebuah generasi unggul di masa depan.

Sementara itu, Direktur Jenderal Infrastruktur Digital Kementerian Komdigi Wayan Toni Su-priyanto memastikan Sekolah Rakyat akan dilengkapi koneksi internet 100 Mbps.

“Kami, Komdigi, hanya memastikan infrastruktur mendekatkan ke Sekolah Rakyat dan menja-ga Quality of Service-nya sesuai kapasitas yang diberikan,” kata Wayan.

Fasilitas internet tersebut akan mendukung pembelajaran berbasis digital sejalan dengan agenda transformasi digital nasional. (*)

Oleh: Laras Indah Sari

Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto terus mengakselerasi upaya digitalisasi pendidikan nasional melalui program Sekolah Rakyat. Skema kolaborasi lintas sektoral pun digencarkan untuk mewujudkan transformasi digital yang menyeluruh dalam pelaksanaan program pendidikan bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrem tersebut.

Kementerian Sosial bekerja sama dengan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI untuk mempercepat digitalisasi tata kelola Sekolah Rakyat. Dukungan BNI akan mencakup sistem administrasi digital bagi siswa dan guru mulai dari proses penerimaan peserta didik baru, kartu pintar siswa, absensi elektronik, hingga Learning Management System (LMS) yang terintegrasi.

Selain itu, BNI juga menyiapkan sistem pengelolaan penyaluran dana dari Kemensos ke sekolah, payroll guru, transaksi mitra seperti catering dan laundry, serta dashboard monitoring keuangan sekolah yang seluruhnya menggunakan sistem cashless melalui QRIS dan BNIdirect.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menilai digitalisasi menjadi kunci penting untuk modernisasi tata kelola Sekolah Rakyat. Menurutnya, digitalisasi administrasi akan membuat pengelolaan sekolah menjadi lebih efisien, transparan, dan minim kebocoran anggaran.

Melalui dashboard, pemerintah dapat memantau langsung data absensi, konsumsi gizi siswa, hingga kondisi keuangan sekolah secara real-time. Sistem digital BNI diharapkan dapat segera direalisasikan dan diuji coba agar bisa langsung digunakan pada masa orientasi siswa yang dimulai pada 14 Juli mendatang. Saat ini, proses renovasi gedung telah rampung, guru telah disiapkan, dan langkah berikutnya ialah pemasangan alat, kartu siswa, sistem absensi, serta dashboard laporan yang terintegrasi.

Program Sekolah Rakyat hadir sebagai bentuk intervensi pemerintah untuk memutus mata rantai kemiskinan struktural melalui jalur pendidikan. Sekolah Rakyat dirancang khusus menjangkau anak-anak dari keluarga desil 1 dan 2 dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang selama ini hidup dalam keterbatasan ekstrem.

Banyak di antara mereka tinggal di rumah kontrak kecil dengan penghasilan keluarga hanya sekitar Rp35 ribu per hari, bahkan ada yang menempati tanah milik orang lain tanpa status kepemilikan jelas. Kondisi tersebut menunjukkan betapa program Sekolah Rakyat sangat relevan dan mendesak untuk diimplementasikan secara cepat.

Sekolah Rakyat akan menggunakan sistem boarding school dengan jenjang SD, SMP, hingga SMA. Semua kebutuhan siswa mulai dari seragam, makan, tempat tinggal, hingga perlengkapan sekolah ditanggung penuh oleh negara. Gus Ipul menekankan bahwa anak-anak dari keluarga termiskin harus dapat bersekolah dengan baik, tumbuh sehat, dan kelak menjadi agen perubahan di lingkungannya.

Selain Kemensos dan BNI, Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) juga berperan penting dalam memastikan percepatan digitalisasi Sekolah Rakyat. Direktur Jenderal Infrastruktur Digital Kemkomdigi, Wayan Toni Supriyanto, menyatakan bahwa pendidikan digital akan terwujud ketika perangkat, jaringan, dan keadilan sosial berjalan bersamaan.

Pemerintah berupaya memastikan seluruh anak Indonesia memiliki peluang yang sama untuk belajar dan berkembang. Menurut Wayan, kehadiran internet cepat di Sekolah Rakyat menjadi bukti bahwa transformasi digital tidak boleh meninggalkan siapa pun di belakang. Infrastruktur digital yang disiapkan Kemkomdigi diharapkan mampu mendukung Sekolah Rakyat dalam mencetak generasi unggul menuju Indonesia Emas 2045.

Wayan menambahkan, keberhasilan digitalisasi pendidikan melalui Sekolah Rakyat dapat terwujud berkat kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang menempatkan pemerataan pendidikan dan transformasi digital sebagai prioritas nasional. Dengan dukungan berbagai pihak, Sekolah Rakyat diharapkan benar-benar mencetak generasi yang mandiri, cerdas, dan siap bersaing di tingkat global.

Pada kesempatan terpisah, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid juga menegaskan komitmen kementeriannya dalam mendukung percepatan digitalisasi Sekolah Rakyat. Meutya menyerahkan bantuan layanan internet cepat bagi dua Sekolah Rakyat di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Menurutnya, konsep smart school dalam Sekolah Rakyat membutuhkan dukungan infrastruktur digital yang memadai. Di Kabupaten Bantul, sekolah rakyat menerima layanan internet berkecepatan 100 Mbps untuk mendukung kegiatan belajar 75 siswa dari tiga rombongan belajar. Sedangkan di Kabupaten Sleman, layanan internet dengan kecepatan 200 Mbps akan dimanfaatkan oleh 200 siswa dari lima kabupaten/kota di provinsi tersebut.

Meutya menilai, kehadiran internet cepat di sekolah rakyat akan mendukung penuh kegiatan belajar mengajar yang berbasis digital dan modern. Sekolah Rakyat akan mengintegrasikan teknologi dalam proses pembelajaran, administrasi, hingga pengawasan siswa sehingga tata kelola pendidikan menjadi lebih transparan dan terukur.

Dengan kolaborasi lintas sektoral antara Kemensos, BNI, dan Kemkomdigi, percepatan digitalisasi Sekolah Rakyat akan menjadi tonggak penting dalam sejarah pendidikan Indonesia. Program tersebut tidak hanya menghadirkan bangunan fisik, tetapi juga ekosistem pendidikan yang adaptif terhadap era digital. Kehadiran teknologi akan mempercepat peningkatan kualitas pendidikan dan memudahkan pemerintah dalam melakukan pemantauan dan evaluasi program secara berkelanjutan.

Pada akhirnya, percepatan digitalisasi Sekolah Rakyat menunjukkan komitmen pemerintah untuk menghadirkan pendidikan berkualitas dan setara bagi seluruh rakyat Indonesia. Kolaborasi lintas sektor yang terjalin kuat akan memastikan anak-anak dari keluarga miskin ekstrem memiliki kesempatan yang sama untuk meraih masa depan yang lebih baik, berdaya saing global, dan menjadi tulang punggung Indonesia Emas 2045. (*)

Pengamat Kebijakan Publik – Lembaga Kajian Kebijakan Publik Bentang Nusantara

Jayapura – Kodam XVII/Cenderawasih membantah tuduhan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat–Organisasi Papua Merdeka (TPNPB–OPM) yang menyebutkan bahwa TNI menggunakan rumah Bupati Puncak dan Kantor Distrik Omukia sebagai markas militer. Tuduhan itu disampaikan setelah kelompok separatis tersebut membakar dua bangunan di wilayah Omukia, Kabupaten Puncak, Papua Tengah, pada Ahad, 6 Juli 2025.

Kepala Penerangan Kodam XVII/Cenderawasih Kolonel Infanteri Candra Kurniawan membenarkan bahwa kelompok OPM telah melakukan pembakaran terhadap beberapa bangunan di Kampung Ondugura, Distrik Omukia. Salah satu bangunan yang dibakar adalah rumah yang pernah ditempati oleh Bupati Puncak Elvis Tabuni.

“Benar, OPM telah membakar rumah di wilayah Distrik Omukia, Kampung Ondugura. Salah satunya diperoleh informasi adalah rumah yang pernah ditempati oleh Bupati Puncak,” ujar Candra dalam keterangan tertulis.

Namun, Candra menegaskan bahwa klaim OPM yang menyebut rumah dan kantor distrik tersebut digunakan sebagai pos TNI tidaklah benar. Ia menyebut pembakaran oleh OPM tidak bisa dibenarkan dengan dalih apapun.

“Tidak benar TNI menjadikan rumah Bupati Puncak dan kantor distrik sebagai markas dan pos TNI,” tegasnya.

Menurut Candra, tindakan yang dilakukan TNI justru merupakan respons atas aksi pembakaran yang dilakukan kelompok separatis. TNI tetap menjalankan tugas untuk menjaga keamanan serta melindungi masyarakat sipil di wilayah tersebut.

Sebelumnya, juru bicara TPNPB–OPM Sebby Sambom mengklaim pihaknya bertanggung jawab atas pembakaran rumah Bupati Puncak dan Kantor Distrik Omukia. Ia menyebut aksi itu dilakukan karena OPM menganggap kedua bangunan tersebut telah dijadikan pos militer oleh pemerintah.

Namun, pernyataan tersebut dibantah langsung oleh Kodam XVII/Cenderawasih. Candra menekankan bahwa TNI tidak pernah menggunakan rumah atau fasilitas sipil untuk keperluan militer dan senantiasa menjunjung tinggi perlindungan terhadap warga sipil.

Hingga saat ini, situasi keamanan di Distrik Omukia masih dipantau secara ketat oleh aparat gabungan. TNI terus berkoordinasi dengan pemangku kepentingan daerah untuk menjamin stabilitas dan keamanan masyarakat setempat.

Oleh: Loa Murib

Kelompok separatis Organisasi Papua Merdeka (OPM) kembali menunjukkan pola lama mereka dalam menutupi aksi brutal yang dilakukan terhadap masyarakat sipil. Dalam upaya membenarkan tindak kekerasan, OPM menyebarkan disinformasi bahwa rumah milik Bupati Puncak dan kantor Distrik Omukia yang mereka bakar di Papua Tengah merupakan pos militer yang digunakan oleh TNI. Tuduhan tersebut segera dibantah secara resmi oleh pihak militer dan terbukti tidak memiliki dasar fakta.

TNI melalui Kepala Penerangan Kodam XVII/Cenderawasih, Kolonel Infanteri Candra Kurniawan, memberikan klarifikasi bahwa bangunan yang dibakar oleh OPM tidak difungsikan sebagai markas militer. Tindakan pembakaran itu murni merupakan aksi kriminal yang disengaja untuk menciptakan ketakutan, mengganggu ketertiban umum, dan mencoreng wibawa negara di mata masyarakat Papua. Bantahan ini menjadi penegasan bahwa OPM kembali menggunakan strategi disinformasi untuk mengaburkan realitas dan membangun opini publik yang menyesatkan.

Disinformasi semacam ini memperjelas bahwa OPM tidak hanya mengandalkan kekerasan bersenjata, tetapi juga propaganda informasi sebagai instrumen perlawanan mereka. Mereka menciptakan narasi seolah-olah aparat keamanan adalah pihak yang menyebabkan keresahan, padahal masyarakat sipil justru menjadi korban utama dari aksi teror yang dilakukan oleh kelompok tersebut. Manipulasi informasi yang dilakukan OPM jelas bertujuan untuk merusak kepercayaan publik terhadap negara dan aparat keamanan.

Kejadian yang menimpa Kabupaten Yahukimo menjadi contoh konkret betapa kejamnya aksi OPM. Dalam serangan yang dilakukan belum lama ini, seorang pegawai honorer Pemerintah Kabupaten Yahukimo tewas akibat kekerasan yang mereka lakukan. Insiden ini menunjukkan bahwa OPM telah melampaui batas kemanusiaan dan menjadikan nyawa warga sipil sebagai alat tawar dalam narasi perjuangan mereka yang keliru.

Merespons insiden tersebut, aparat gabungan dari Satgas Operasi Damai Cartenz bergerak cepat begitu mendapat laporan dari jajaran Polres Yahukimo. Tim langsung turun ke lokasi kejadian, melakukan evakuasi korban ke RSUD Dekai, mengamankan tempat kejadian perkara, serta mengumpulkan bukti-bukti untuk mengungkap pelaku. Kecepatan ini menunjukkan bahwa negara tidak tinggal diam dalam menjamin perlindungan bagi rakyat, dan siap menghadapi segala bentuk teror yang mengancam stabilitas wilayah.

Kepala Operasi Satgas Damai Cartenz, Brigjen Pol Faizal Ramadhani, menegaskan bahwa seluruh aksi kekerasan yang dilakukan oleh kelompok separatis akan ditindak secara tegas sesuai hukum. Penegakan hukum ini bukan hanya penting untuk memberikan keadilan bagi para korban, tetapi juga menjadi pernyataan tegas bahwa kekuatan bersenjata tidak akan dibiarkan merusak keutuhan dan kedamaian di Papua.

Kekejaman OPM, yang ditunjukkan melalui aksi pembakaran, pembunuhan, serta provokasi berulang, memperlihatkan bahwa kelompok ini bukanlah representasi perjuangan rakyat Papua. Sebaliknya, mereka adalah ancaman nyata yang menghalangi pembangunan dan menimbulkan ketakutan di tengah masyarakat. Klaim mereka sebagai pembebas Papua tidak sejalan dengan kenyataan bahwa mereka justru memperparah penderitaan rakyat melalui aksi-aksi brutal yang dilakukan.

Kasatgas Humas Damai Cartenz, Kombes Pol Yusuf Sutejo, mengimbau masyarakat untuk tidak terprovokasi oleh informasi yang belum terverifikasi. Ia menegaskan bahwa perlindungan terhadap masyarakat sipil menjadi prioritas utama. Dalam situasi seperti ini, partisipasi aktif dari warga untuk melaporkan aktivitas mencurigakan di lingkungannya menjadi elemen penting dalam menjaga keamanan.

Negara juga terus menunjukkan komitmennya untuk hadir tidak hanya melalui pendekatan keamanan, tetapi juga melalui pembangunan yang merata dan berkelanjutan. Berbagai program pembangunan infrastruktur, kesehatan, pendidikan, serta pemberdayaan ekonomi telah digulirkan sebagai bentuk nyata perhatian pemerintah terhadap kesejahteraan rakyat Papua. Kehadiran negara di Papua bukanlah dalam bentuk represi, tetapi dalam wujud pelayanan dan pemberdayaan.

Narasi OPM yang menyebut Papua berada dalam penjajahan adalah bentuk manipulasi sejarah. Papua merupakan bagian sah dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan hal itu telah ditegaskan melalui proses hukum dan politik yang diakui secara nasional maupun internasional. Setiap upaya untuk memisahkan diri dari Indonesia, apalagi melalui kekerasan bersenjata dan propaganda menyesatkan, merupakan pelanggaran terhadap konstitusi yang harus ditindak tegas.

Kesadaran masyarakat Papua akan pentingnya perdamaian kini semakin menguat. Kolaborasi antara tokoh adat, tokoh agama, dan masyarakat sipil dalam menjaga ketertiban dan menolak aksi kekerasan menjadi sinyal kuat bahwa Papua ingin maju bersama dalam bingkai NKRI. Kekuatan kolektif masyarakat ini menjadi benteng terdepan dalam menangkal pengaruh buruk dari kelompok separatis.

Mengecam tindakan keji OPM dan membongkar propaganda mereka bukan semata-mata tanggung jawab aparat keamanan. Ini adalah kewajiban moral seluruh rakyat Indonesia dalam menjaga keutuhan bangsa dan memperjuangkan masa depan Papua yang aman dan sejahtera. Sudah terlalu banyak korban yang jatuh akibat disinformasi dan kekerasan yang dibungkus dengan dalih perjuangan.

Penegakan hukum, pendekatan informasi yang jernih, serta pembangunan yang inklusif harus terus diperkuat untuk mengikis pengaruh kelompok separatis. Dengan semangat kebersamaan dan kehadiran negara yang nyata, Papua akan tetap menjadi bagian integral dari Indonesia — sebuah tanah damai, tempat seluruh anak bangsa dapat hidup aman, bermartabat, dan penuh harapan.

*Penulis adalah Mahasiswa Papua di Surabaya