Oleh: Agus Soepomo)*

Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto terus bergerak dengan cepat dalam menyiapkan berbagai upaya mitigasi untuk menghadapi adanya risiko ekonomi global dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026.

Prediksi mengenai terjadinya potensi konflik di wilayah negara Timur Tengah yang sudah dilakukan bahkan sejak awal tahun 2025 lalu, kini telah terbukti secara akurat. Ketepatan analisis tersebut kemudian mendorong pemerintah untuk merumuskan bagaimana strategi dalam melakukan antisipasi yang semakin matang agar RAPBN 2026 ke depan mampu untuk menjadi tameng bagi perekonomian nasional dari terjadinya guncangan global.

Analis Kebijakan Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan Wahyu Septia W memandang bahwa langkah observasi pada terjadinya risiko global yang telah dilakukan oleh pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto sejak awal 2025 menjadi kunci kesiapan fiskal Indonesia saat konflik Israel-Iran pecah.

Pemerintah tidak sekadar memantau ketegangan geopolitik, tetapi langsung menyiapkan dana cadangan risiko fiskal atau fiscal buffer melalui program efisiensi dan realokasi anggaran birokrasi menuju belanja produktif yang berdampak langsung pada masyarakat. Strategi tersebut terbukti efektif menjaga daya tahan fiskal Indonesia sepanjang 2025, sehingga pemerintah lebih percaya diri memfokuskan mitigasi pada RAPBN 2026.

Septia menjelaskan kenaikan harga minyak global yang sempat menyentuh US$78 per barel masih di bawah asumsi APBN 2025 yang mematok ICP di kisaran US$82 per barel dengan nilai tukar rupiah Rp16.000 per dolar AS.

Kondisi tersebut menegaskan perencanaan fiskal pemerintah telah dilakukan secara antisipatif. Namun, mengingat konflik Timur Tengah berpotensi berkepanjangan, pemerintah terus mengoptimalkan APBN sebagai shock absorber perekonomian dan menjadikan RAPBN 2026 sebagai instrumen utama menjaga stabilitas fiskal dan daya beli masyarakat.

Sejalan dengan hal itu, pemerintah telah menggulirkan stimulus ekonomi Rp24,4 triliun pada kuartal II/2025. Paket stimulus tersebut meliputi diskon transportasi, potongan tarif tol, penebalan bantuan sosial, Bantuan Subsidi Upah, hingga diskon iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi pekerja sektor padat karya.

Program tersebut menjadi bukti pemerintah menempatkan perlindungan sosial dan daya beli masyarakat sebagai prioritas, sembari merumuskan kebijakan fiskal jangka menengah dalam RAPBN 2026 yang lebih adaptif terhadap ketidakpastian global.

Ketua DPR RI Puan Maharani menilai percepatan pembahasan RAPBN 2026 bersama pemerintah sangat krusial. DPR mendukung pemerintah untuk segera memitigasi dampak konflik Timur Tengah melalui RAPBN 2026, terutama terkait subsidi BBM dan stabilitas kurs rupiah.

Menurut Puan, kondisi geopolitik yang memanas berpotensi menaikkan harga minyak global secara drastis, khususnya jika jalur vital seperti Selat Hormuz benar-benar tertutup. Lonjakan harga minyak akan memicu kenaikan harga komoditas lain, termasuk BBM, sehingga pemerintah perlu menyiapkan perlindungan fiskal yang lebih besar pada RAPBN 2026.

Selain itu, Puan mengapresiasi langkah pemerintah yang bergerak cepat mengevakuasi WNI dari kawasan konflik. Ia menilai ketepatan dan kecepatan pemerintah dalam menangani risiko kemanusiaan harus diimbangi dengan ketepatan penyusunan RAPBN 2026 sebagai mitigasi ekonomi nasional. DPR mendorong pemerintah untuk menyiapkan kebijakan yang mampu melindungi daya beli masyarakat dari potensi inflasi akibat lonjakan harga komoditas global.

Dari sektor ketenagakerjaan, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli memandang konflik Iran-Israel membawa risiko gelombang pemutusan hubungan kerja, terutama pada industri berorientasi ekspor yang terdampak penurunan permintaan global.

Kementerian Ketenagakerjaan menyiapkan program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) sebagai bagian mitigasi jangka pendek. Namun, Yassierli menekankan bahwa RAPBN 2026 harus menjadi bagian dari solusi jangka menengah dengan menyiapkan perlindungan tenaga kerja yang lebih kuat di tengah ancaman resesi global dan ketidakpastian geopolitik.

Sementara itu, sektor industri juga menjadi fokus mitigasi RAPBN 2026. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menegaskan diversifikasi energi tidak lagi sekadar retorika. Pemerintah perlu memastikan RAPBN 2026 memberikan dukungan penuh kepada industri manufaktur untuk memproduksi mesin pembangkit dan infrastruktur energi nasional, guna mengurangi ketergantungan pada energi impor yang rentan terganggu konflik global.

Agus memandang energi tidak hanya sebagai sumber daya produksi, tetapi juga komponen bahan baku penting dalam proses industri. Penguatan industri energi domestik akan menopang ketahanan fiskal Indonesia di masa depan.

Agus menilai pemerintah perlu mempercepat hilirisasi produk agro domestik sebagai strategi menahan laju inflasi pangan akibat kenaikan biaya logistik internasional dan fluktuasi nilai tukar dolar AS.

RAPBN 2026 harus mampu mendorong industri dalam negeri untuk meningkatkan pemrosesan hasil pertanian, perkebunan, perikanan, dan kehutanan agar Indonesia tidak terus bergantung pada bahan pangan impor yang rentan gejolak harga global.

Keberhasilan pemerintah menjalin Local Currency Settlement (LCS) dengan Bank Rakyat Tiongkok juga menjadi modal penting menghadapi ketidakpastian nilai tukar rupiah di tengah konflik Timur Tengah. Kolaborasi bilateral seperti tersebut diharapkan dapat diperluas dalam RAPBN 2026 untuk mendukung stabilitas fiskal dan industri nasional.

Mitigasi konflik Timur Tengah melalui RAPBN 2026 menjadi bukti keseriusan pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional. Dengan perencanaan fiskal yang responsif dan berpihak pada rakyat, pemerintah memastikan Indonesia tetap tangguh menghadapi badai geopolitik global yang kian sulit diprediksi. (*)

)*Konsultan Kebijakan Ekonomi – Forum Ekonomi Rakyat

Oleh: Bagus Pratama)*

Prediksi yang sudah dilakukan oleh pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto terkait terjadinya eskalasi konflik di negara Timur Tengah ternyata memang sudah terbukti dengan akurat.

Tidak tanggung-tanggung, bahkan kesiapan untuk menghadapi adanya potensi guncangan ekonomi pada tatanan global pun juga telah tergambar bahkan sejak awal tahun 2025 lalu. Pemerintah sudah terbukti berhasil dalam membaca terjadinya sinyal peningkatan akan ketidakpastian geopolitik tersebut jauh sebelum munculnya konflik antara Israel-Iran yang meletus pada bulan Juni 2025, sehingga berbagai macam langkah mitigasi fiskal dapat dilakukan secara cepat dan terarah.

Analis Kebijakan Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kemenkeu Wahyu Septia W menilai observasi pemerintah terhadap kondisi global menjadi kunci kecepatan respons fiskal saat tekanan eksternal benar-benar terjadi.

Pemerintah juga tidak hanya sekadar berhenti pada identifikasi risiko semata, tetapi langsung membangun dana cadangan dalam menghadapi terjadinya risiko fiskal atau fiscal buffer melalui beragam langkah efisiensi dan realokasi anggaran birokrasi menuju pada belanja yang lebih berdampak secara langsung bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Dengan demikian, masyarakat di Tanah Air bisa memperoleh berbagai macam bentuk perlindungan dari adanya potensi tekanan harga dan penurunan daya beli akibat terjadinya kenaikan harga energi di tingkat global tersebut.

Prediksi pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto mengenai bagaimana kondisi harga minyak dunia ke depan juga terbukti sangat tepat. Harga minyak global yang sempat mencapai hingga US$78 per barel masih di bawah asumsi APBN tahun 2025 yang mematok harga di kisaran US$82 per barel dengan nilai tukar Rp16.000 per dolar AS.

Hal tersebut telah secara nyata menunjukkan bahwa APBN tahun 2025 tersebut memang disusun dengan sangat antisipatif sehingga tetap mampu untuk menampung terjadinya gejolak harga komoditas pada tatanan global bahkan tanpa mengguncang stabilitas fiskal nasional.

Selain melakukan upaya penyiapan fiscal buffer, pemerintah juga sudah menggelontorkan berbagai macam paket stimulus ekonomi hingga senilai Rp24,4 triliun pada kuartal II/2025. Kebijakan tersebut terbukti strategis untuk tetap menjaga daya beli masyarakat meski di tengah terjadinya ketidakpastian global sekalipun.

Stimulus itu mencakup lima kebijakan utama, mulai dari diskon transportasi untuk tiket kereta api, pesawat, dan angkutan laut, potongan tarif tol bagi jutaan pengendara, penebalan bantuan sosial kartu sembako dan bantuan pangan, Bantuan Subsidi Upah bagi pekerja berpenghasilan rendah dan guru honorer, hingga diskon iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi pekerja sektor padat karya.

Langkah cepat pemerintah tersebut didukung pula oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menilai konflik Iran-Israel berpotensi menekan kinerja ekspor Indonesia karena menghambat pertumbuhan ekonomi global.

Namun, pemerintah telah menyiapkan mitigasi khusus melalui Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) yang memberikan bantuan uang tunai, pelatihan ulang, dan akses informasi lowongan kerja baru bagi pekerja terdampak pemutusan hubungan kerja.

Strategi tersebut tidak hanya memberikan perlindungan sosial bagi pekerja, tetapi juga memastikan roda ekonomi nasional tetap bergerak meskipun industri ekspor menghadapi hambatan di pasar global.

Selain mitigasi fiskal dan perlindungan tenaga kerja, pemerintah juga memperkuat sektor industri dalam negeri. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menekankan pentingnya diversifikasi energi dan hilirisasi produk agro untuk meminimalisir dampak konflik Timur Tengah.

Ia menilai industri dalam negeri harus lebih efisien menggunakan energi dalam proses produksi, sekaligus mendiversifikasi sumber energi agar tidak sepenuhnya bergantung pada energi fosil impor yang rentan terguncang konflik geopolitik kawasan tersebut.

Pemerintah juga terus mendorong agar sektor manufaktur memproduksi mesin pembangkit, infrastruktur energi, dan komponen pendukung energi terbarukan. Penguatan industri manufaktur tersebut menjadi bagian integral dari ketahanan energi nasional yang telah dicanangkan Presiden Prabowo. Agus menilai pengembangan energi baru terbarukan bukan lagi wacana, melainkan kebutuhan mendesak agar Indonesia tidak rentan krisis energi meskipun tanpa terjadi perang dunia.

Di sektor pangan, hilirisasi produk agro domestik dinilai menjadi strategi tepat dalam menghadapi inflasi harga pangan global. Lonjakan biaya logistik internasional dan fluktuasi nilai tukar dolar AS akibat konflik Timur Tengah secara langsung memicu kenaikan harga bahan baku dan produk pangan impor. Menperin menilai hilirisasi produk agro domestik akan mengurangi ketergantungan Indonesia pada bahan pangan impor dan meningkatkan ketahanan pangan nasional.

Keberhasilan pemerintah menjalin kerja sama Local Currency Settlement (LCS) dengan Bank Rakyat Tiongkok (PBOC) untuk transaksi bilateral rupiah dengan yuan juga patut diapresiasi. Kolaborasi tersebut akan membantu sektor industri menghadapi gejolak nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, terutama di tengah konflik Timur Tengah yang mempengaruhi pasar keuangan global.

Prediksi yang dilakukan pemerintah terbukti tepat sasaran, diiringi dengan mitigasi fiskal cepat yang menegaskan keseriusan Presiden Prabowo Subianto dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional.

Kombinasi fiscal buffer, stimulus ekonomi, perlindungan tenaga kerja, diversifikasi energi, dan hilirisasi industri pangan menjadi fondasi kuat bagi Indonesia untuk tetap tangguh menghadapi turbulensi geopolitik global. Ketepatan analisis dan kecepatan respons inilah yang menjadi bukti nyata keseriusan pemerintah dalam menjaga rakyat dari badai ekonomi dunia. (*)

)*Analis Ekonomi Makro – Lembaga Riset Ekonomi Nusantara

[edRW]

Jakarta – Komisi Pemilihan Umum (KPU) menegaskan komitmennya dalam menjaga integritas pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) melalui pengawasan ketat dan penguatan koordinasi dengan berbagai pihak.

Tiga daerah, yaitu Provinsi Papua, Kabupaten Boven Digoel, dan Kabupaten Barito Utara, dijadwalkan menggelar PSU pada 6 Agustus 2025.

Ketua KPU RI, Mochammad Afifuddin, menyatakan bahwa seluruh tahapan PSU akan dikawal dengan ketat agar berjalan sesuai prinsip demokrasi yang jujur dan adil.

“Kami mendorong pelibatan aktif para tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat untuk mengajak warga datang ke TPS. Untuk mendukung kesiapan penyelenggara, dil-akukan pula pembekalan teknis dan etik di semua tingkatan,” ujarnya.

Afifuddin menambahkan bahwa pelaksanaan PSU merupakan bentuk korektif yang di-jalankan KPU pascaputusan Mahkamah Konstitusi.

Ia menegaskan bahwa pengawasan melekat dari tingkat pusat hingga daerah menjadi kunci dalam memastikan PSU berjalan lancar dan tidak kembali menimbulkan sengketa.

Dari 24 perkara yang diperintahkan MK, sebanyak 22 PSU telah dilaksanakan sejak 22 Maret hingga 24 Mei 2025.

Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU, Iffa Rosita, menegaskan bahwa lembagan-ya telah melakukan pemetaan potensi persoalan hukum untuk mencegah terjadinya pelanggaran dalam PSU berikutnya.

“Kami terus melakukan mitigasi untuk mencegah persoalan hukum muncul pada tiga daerah yang akan menggelar PSU. Inilah yang sekarang menjadi perhatian kami ber-sama,” tuturnya.

Iffa juga menegaskan pentingnya menjaga profesionalitas dan netralitas seluruh penye-lenggara di lapangan.

“Jangan ada lagi drama-drama berikutnya. Setelah PSU lalu PSU lagi,” katanya.

Ia menambahkan, supervisi dan asistensi akan terus dilakukan untuk memastikan se-luruh prosedur berjalan tepat.

Ketua Bawaslu Kabupaten Supiori, Papua, Desy Rumaseuw, menyampaikan bahwa pengawasan distribusi logistik PSU ke Supiori dilakukan secara intensif sejak pengi-riman dari Kabupaten Biak Numfor.

“Tujuan dari pengawasan yang kami lakukan ini adalah benar-benar untuk memastikan seluruh tahapan pengelolaan logistik dapat berjalan lancar dan sesuai regulasi yang berlaku,” ujarnya.

Desy menjelaskan bahwa logistik seperti surat suara, tinta, formulir, dan alat kampanye kini berada di gudang KPU Supiori dalam pengawasan ketat bersama KPU dan aparat kepolisian.

Ia menyebut, pihaknya telah menyurati KPU untuk segera menuntaskan pengiriman logistik yang masih belum tiba guna menghindari keterlambatan teknis menjelang hari pemungutan suara.*

[edRW]

Jakarta – Komisi Pemilihan Umum (KPU) memastikan hanya tersisa lima pemungutan suara ulang (PSU) yang akan digelar pada Agustus 2025.

Hingga akhir Mei, sebanyak 22 daerah telah menyelesaikan PSU sebagai tindak lanjut dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK), yang terbagi ke dalam enam gelombang pelaksanaan.

Ketua KPU RI, Mochammad Afifuddin, menyampaikan bahwa pelaksanaan PSU telah dilakukan secara menyeluruh sejak 22 Maret hingga 24 Mei 2025.

“Pascaputusan MK, kami telah melaksanakan pemungutan suara ulang secara total di 22 kabupaten kota sejak tanggal 22 Maret hingga 24 Mei 2025,” jelasnya.

Afifuddin menambahkan, PSU terakhir diselenggarakan secara serentak pada 24 Mei di tiga daerah: Kabupaten Mahakam Ulu (Kalimantan Timur), Kota Palopo (Sulawesi Se-latan), dan Kabupaten Pesawaran (Lampung).

Ia merinci bahwa PSU di Mahakam Ulu dilaksanakan di 77 TPS dengan partisipasi mencapai 74,14 persen dari 20.091 pemilih.

Sementara itu, di Palopo, PSU berlangsung di 206 TPS dan diikuti 94.706 pemilih dengan tingkat partisipasi 74,9 persen.

Untuk Pesawaran, PSU digelar di 75 TPS dengan partisipasi 63,67 persen dari total 223.047 pemilih.

Afifuddin juga menyebutkan, KPU masih akan menyelenggarakan tiga PSU tambahan yang dijadwalkan pada 6 Agustus 2025.

Lokasinya mencakup Provinsi Papua, Kabupaten Boven Digoel, dan Kabupaten Barito Utara.

“Tinggal dua daerah lagi yaitu Provinsi Papua dan Kabupaten Boven Digoel yang baru akan melaksanakan PSU pada 6 Agustus 2025. Dan PSU kedua atau PSU Barito Utara pascagugatan MK kemarin dengan pergantian paslon karena semua paslon dianggap diskualifikasi,” ungkapnya.

Anggota KPU RI, August Mellaz, menjelaskan bahwa selain PSU, lembaganya juga mempersiapkan dua pilkada ulang di Kota Pangkal Pinang dan Kabupaten Bangka.

Kedua daerah tersebut akan menggelar pilkada ulang karena pada Pilkada 27 Novem-ber 2024 lalu, kolom kosong memenangkan suara.

“Kami masih persiapkan saat ini, dimatangkan juga untuk pelaksanaan pilkada ulang di dua kabupaten-kota,” ujarnya.

Komisioner KPU RI Divisi Logistik dan Keuangan, Yulianto Sudrajat, menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah memantau langsung kesiapan logistik di Papua.

“Kami ingin memastikan distribusi ke TPS dapat berjalan tepat waktu agar pemilih bisa mendapatkan pelayanan yang baik pada hari pemungutan,” jelasnya di Sentani.

Yulianto menambahkan bahwa KPU telah menjalin koordinasi erat dengan semua pihak untuk memastikan seluruh tahapan PSU berjalan lancar dan tepat waktu.**

[edRW]

Oleh: Fiki Wijaya )*

Pemerintah menegaskan bahwa pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) dalam Pilkada Serentak 2024 merupakan langkah korektif yang penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap proses demokrasi. Ketika ditemukan pelanggaran atau kekeliruan dalam tahapan pemilu, pelaksanaan ulang menjadi satu-satunya cara untuk memulihkan legitimasi hasil pemilihan.

PSU bukanlah tanda lemahnya sistem, tetapi justru mencerminkan komitmen pemerintah untuk memastikan bahwa hak pilih rakyat dijaga dan dihormati. Dalam sistem demokrasi yang sehat, evaluasi dan koreksi adalah bagian penting agar proses tetap berjalan adil dan terbuka.

Wakil Menteri Dalam Negeri, Ribka Haluk, menyampaikan bahwa pemerintah menaruh perhatian besar pada pelaksanaan PSU. Ia menyatakan bahwa tahapan ini merupakan bagian dari proses demokrasi yang tidak bisa disepelekan. Pemerintah, menurutnya, bertanggung jawab memastikan seluruh penyelenggara pemilu bekerja sesuai dengan regulasi.

Ribka juga menekankan pentingnya sinergi antara KPU, Bawaslu, aparat keamanan, dan pemerintah daerah. Dalam pelaksanaan PSU, tidak boleh ada celah yang bisa dimanfaatkan untuk menimbulkan ketegangan. Semua tahapan harus dikawal secara ketat agar menghasilkan proses pemilu yang jujur dan transparan.

Ia menyampaikan apresiasi kepada seluruh petugas pemilu yang tetap menjalankan tugas di lapangan, meskipun sebagian PSU digelar saat suasana Idulfitri. Pemerintah menilai pengabdian ini sebagai cermin dari semangat menjaga konstitusi dan kepercayaan masyarakat terhadap negara.

Lebih jauh, Ribka mengingatkan bahwa pengalaman PSU ini harus menjadi pelajaran penting. Menurutnya, segala bentuk kekeliruan yang terjadi di masa lalu tidak boleh terulang. Oleh karena itu, penguatan pengawasan, peningkatan profesionalisme penyelenggara, dan mitigasi risiko teknis seperti cuaca buruk harus menjadi perhatian ke depan.

Di berbagai daerah, pelaksanaan PSU justru menunjukkan antusiasme tinggi dari masyarakat. Di Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat, Ketua KPU Pasaman, Taufiq, mengungkapkan bahwa pelaksanaan PSU pada 19 April 2025 lalu berhasil mencapai partisipasi di atas 65 persen. Dari total 218.980 daftar pemilih tetap, sebanyak 143.049 warga hadir untuk menggunakan hak pilih mereka.

Taufiq menyampaikan bahwa angka partisipasi tersebut melebihi ekspektasi dan menunjukkan bahwa publik tetap percaya terhadap proses pemilihan yang dijalankan ulang. Masyarakat Pasaman, menurutnya, memahami bahwa PSU bukan sekadar pengulangan teknis, melainkan bentuk perbaikan yang patut didukung.

Kesiapan logistik, transparansi tahapan, dan komunikasi yang efektif menjadi kunci keberhasilan PSU di Pasaman. Taufiq menilai bahwa kerja sama antara KPU daerah dan masyarakat berjalan sangat baik. Ia juga menilai bahwa partisipasi tinggi warga merupakan sinyal positif terhadap pelaksanaan PSU yang berintegritas.

Selain dukungan teknis dan partisipasi masyarakat, pelaksanaan PSU juga mendapat sokongan kuat dari elemen masyarakat sipil. Di Papua, tokoh masyarakat Anderson Tokoro yang memimpin Kelompok Merah Putih di Kabupaten Jayapura menyatakan komitmennya untuk menjaga situasi tetap damai selama PSU Gubernur dan Wakil Gubernur Papua.

Anderson menyebut bahwa kelompoknya siap bekerja sama dengan penyelenggara dan aparat keamanan agar seluruh proses PSU berjalan tertib. Ia juga menegaskan pentingnya masyarakat tidak terpengaruh oleh provokasi atau isu negatif yang bisa merusak suasana demokratis.

Dukungan ini menunjukkan bahwa masyarakat Papua juga memahami pentingnya menjaga kelancaran proses pemilu. Anderson berharap bahwa hasil PSU nantinya bisa diterima semua pihak dan tidak kembali menimbulkan konflik. Menurutnya, menjaga stabilitas keamanan adalah bagian dari tanggung jawab kolektif dalam proses demokrasi.

Langkah korektif berupa PSU dilaksanakan atas dasar putusan Mahkamah Konstitusi. Dalam berbagai kasus, MK menilai bahwa proses pemilu sebelumnya mengandung pelanggaran prosedural atau administratif yang cukup signifikan. Karena itu, PSU dilihat sebagai bentuk pengakuan terhadap pentingnya supremasi hukum dalam sistem pemilu Indonesia.

Di sisi lain, pemerintah memastikan bahwa pelaksanaan PSU tidak akan membebani anggaran secara berlebihan. Efisiensi tetap diutamakan tanpa mengurangi kualitas pelaksanaan. Koordinasi lintas lembaga dan penggunaan sumber daya secara optimal menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam mengawal PSU.

Pemerintah juga menyadari bahwa keberhasilan PSU sangat menentukan arah demokrasi lokal di berbagai daerah. Oleh sebab itu, PSU tidak hanya dilihat dari sisi teknis, tetapi juga dari sisi kepercayaan publik. Kinerja penyelenggara, kualitas informasi, serta netralitas aparat turut memengaruhi persepsi masyarakat terhadap hasil akhir pemilu.

Dengan PSU yang berjalan lancar di banyak wilayah, pemerintah ingin menunjukkan bahwa sistem demokrasi Indonesia mampu merespons tantangan dengan cara yang konstitusional. Koreksi dilakukan secara terbuka, proses diawasi secara ketat, dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat.

Partisipasi masyarakat dalam PSU, baik sebagai pemilih maupun penjaga stabilitas, adalah cermin kuat dari kedewasaan politik publik. Pemerintah berharap bahwa pelaksanaan PSU menjadi momentum evaluasi menyeluruh dalam memperkuat kualitas demokrasi nasional.

Ke depan, pengalaman PSU ini harus dijadikan landasan untuk membenahi sistem secara menyeluruh. Pemerintah, penyelenggara, dan masyarakat harus tetap berada dalam satu barisan untuk menjaga integritas pemilu sebagai pondasi utama dari negara demokratis.

Dengan komitmen yang terjaga di semua lini, PSU akan tetap menjadi alat korektif yang sah, transparan, dan bermakna. Proses ini menjadi pengingat bahwa suara rakyat adalah pilar utama dalam kepemimpinan, dan kepercayaan publik hanya bisa dibangun melalui kejujuran, profesionalisme, dan keterbukaan.

)* Pemerhati Kebijakan Publik

Oleh: Lily Rahmadania )*

Pemerintah menegaskan bahwa pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada 2024 bukan sekadar pengulangan proses, melainkan bentuk koreksi atas penyimpangan yang telah terjadi. Langkah ini mencerminkan kesungguhan dalam menjaga kualitas demokrasi dan mendorong terciptanya pilkada yang berintegritas.

Pemungutan suara ulang merupakan tanggapan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memerintahkan agar beberapa daerah menyelenggarakan pilkada kembali. Keputusan ini menunjukkan bahwa sistem pemilu di Indonesia memiliki mekanisme koreksi yang dapat menjamin keadilan pemilih dan legalitas hasil pemilu.

Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, menyatakan bahwa PSU adalah bentuk tanggung jawab negara dalam menegakkan prinsip-prinsip demokrasi. Ia menilai bahwa pemulihan integritas pemilu tidak cukup dilakukan secara administratif, tetapi harus mencakup kesiapan teknis, logistik, dan pengawasan yang memadai.

Menurutnya, pengawasan perlu dilakukan sejak awal tahapan hingga hari pemungutan suara agar tidak terjadi kembali pelanggaran yang menjadi penyebab PSU sebelumnya. Ia juga menekankan pentingnya mencegah terjadinya PSU susulan yang justru akan menimbulkan ketidakpastian hukum dan membebani anggaran negara.

Dalam pandangan Komisi II DPR RI, keberadaan PSU tidak hanya menyangkut proses pemilu itu sendiri, tetapi juga menyentuh aspek kepercayaan publik terhadap sistem demokrasi. Oleh karena itu, anggaran yang dialokasikan melalui APBN harus digunakan secara bijak tanpa mengurangi kualitas penyelenggaraan.

Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri juga mendorong agar PSU dilaksanakan dengan menjunjung nilai kejujuran dan transparansi. Wakil Menteri Dalam Negeri, Ribka Haluk, menggarisbawahi pentingnya semua pihak untuk bersikap bijak dalam menyikapi hasil PSU agar proses pemerintahan tidak terhambat oleh sengketa berkepanjangan.

Ia juga mengingatkan agar pemerintah daerah melakukan mitigasi terhadap tantangan teknis, seperti cuaca ekstrem yang dapat mengganggu distribusi logistik. Koordinasi dengan BMKG dan BPBD dipandang penting dalam mendukung kelancaran pelaksanaan di lapangan.

Langkah-langkah antisipatif tersebut menjadi bagian dari upaya menyeluruh pemerintah agar pelaksanaan PSU benar-benar mencerminkan nilai demokrasi yang sehat. Bukan hanya sekadar memenuhi perintah hukum, melainkan sebagai bentuk perbaikan sistem secara substansial.

Sementara itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) juga menunjukkan komitmen kuat dalam mendukung langkah pemerintah menyukseskan PSU. Ketua KPU, Mochammad Afifuddin, menyebut bahwa lembaganya telah mengupayakan efisiensi anggaran tanpa mengabaikan kelengkapan tahapan pemilu.

Efisiensi tersebut dilakukan melalui penghitungan kebutuhan logistik yang tepat sasaran serta koordinasi lintas lembaga untuk menekan biaya operasional. KPU juga memprioritaskan pelatihan dan pembekalan teknis bagi penyelenggara di lapangan guna menghindari kesalahan prosedural.

Afifuddin menyampaikan bahwa KPU akan terus menjalin komunikasi aktif dengan seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, aparat keamanan, dan pengawas pemilu. Tujuannya adalah menjaga kelancaran seluruh tahapan hingga pemungutan dan penghitungan suara.

Dukungan legislatif, eksekutif, dan penyelenggara pemilu terhadap pelaksanaan PSU menunjukkan keseriusan negara dalam menjaga keabsahan proses pemilu. Koordinasi yang terbangun di antara mereka menjadi kekuatan utama dalam mendorong pelaksanaan PSU yang bebas dari celah hukum.

Di sisi lain, pengalaman PSU sebelumnya memberikan pelajaran penting bagi semua pihak. Beberapa daerah yang telah menggelar PSU bahkan menghadapi situasi di mana hasil PSU justru kembali disengketakan. Situasi ini menuntut ketegasan penyelenggara dalam memastikan tidak ada ruang bagi pelanggaran terulang.

Komisi II DPR menyoroti perlunya penyelenggara untuk lebih memperhatikan alasan-alasan MK saat memerintahkan PSU. Hal tersebut bisa menjadi acuan dalam memperbaiki penyelenggaraan dan mencegah terjadinya pelanggaran serupa di masa mendatang.

Ke depan, pemerintah juga didorong untuk lebih responsif dalam menangani tantangan-tantangan teknis dan hukum yang muncul selama pelaksanaan PSU. Termasuk memastikan bahwa aparatur sipil negara tetap netral dan tidak melakukan penyalahgunaan wewenang yang berpotensi mencederai hasil pemilu.

Dengan jumlah PSU yang tidak sedikit, pemerintah memerlukan langkah strategis untuk menjaga stabilitas dan kepercayaan masyarakat. Oleh karena itu, setiap tahapan harus dijalankan secara profesional, akuntabel, dan menjangkau seluruh pemilih tanpa diskriminasi.

Pelaksanaan PSU bukan sekadar untuk memenuhi prosedur hukum, melainkan menjadi momen penting untuk membenahi sistem pemilu secara menyeluruh. Keberhasilan pelaksanaan PSU akan sangat menentukan sejauh mana negara mampu memperkuat pondasi demokrasi yang adil dan partisipatif.

PSU juga menjadi indikator sejauh mana pemerintah dan penyelenggara mampu mendengarkan aspirasi publik, serta menjawab ketidakpuasan yang sempat muncul akibat proses yang dianggap cacat. Dalam konteks ini, PSU menjadi simbol komitmen negara untuk melayani kehendak rakyat secara jujur.

Langkah korektif yang diambil pemerintah melalui PSU perlu dipahami sebagai bagian dari proses menuju demokrasi yang lebih matang. Ia tidak hanya menyelesaikan permasalahan administratif, tetapi juga menegaskan bahwa kesalahan dalam proses demokrasi dapat dan harus diperbaiki.

Dengan dukungan semua pihak, PSU dapat menjadi refleksi dari demokrasi yang tidak hanya prosedural tetapi juga substansial. Upaya perbaikan ini harus dijalankan secara konsisten agar kepercayaan publik tidak sekadar dipulihkan, tetapi diperkuat untuk jangka panjang.

Jika konsistensi ini terjaga, maka PSU tidak akan lagi dipandang sebagai beban, melainkan sebagai bagian penting dari proses demokratis yang terus berkembang. Pemerintah, DPR, dan penyelenggara pemilu telah memberi contoh bahwa koreksi adalah bagian sah dari tata kelola demokrasi yang bertanggung jawab.

)* Kontributor Lingkar Khatulistiwa Institute

Oleh: Reni Kartikasari )*

Kehadiran Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS 2025 di Rio de Janeiro menandai babak baru dalam peta diplomasi global Indonesia. Tiba pada Sabtu pagi, 5 Juli 2025, di Galeao Air Base, Rio de Janeiro, Prabowo melanjutkan rangkaian lawatan internasionalnya yang sebelumnya telah mencakup kunjungan penting ke Arab Saudi. Kunjungan ini mencerminkan intensitas diplomasi Indonesia di bawah kepemimpinan baru, yang mengedepankan hubungan strategis lintas kawasan.

Kedatangan Prabowo disambut langsung oleh sejumlah pejabat tinggi Brasil, termasuk Laudemar Gonçalves de Aguiar Neto, pejabat Kementerian Luar Negeri Brasil, serta jajaran perwakilan militer negara tuan rumah. Dari pihak Indonesia, penyambutan dilakukan oleh Duta Besar RI untuk Brasilia, Edi Yusup, serta Atase Pertahanan KBRI dan komunitas diaspora Indonesia yang menunjukkan antusiasme tinggi terhadap peran aktif Indonesia di forum BRICS.

Forum BRICS yang diselenggarakan pada 6–7 Juli 2025 ini menjadi momen bersejarah bagi Indonesia, karena untuk pertama kalinya hadir sebagai anggota penuh. Sejak resmi bergabung pada 1 Januari 2025, Indonesia kini berdiri sejajar dengan negara-negara besar seperti Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan, serta anggota baru lainnya seperti Ethiopia, Mesir, Uni Emirat Arab, dan Arab Saudi.

Menurut pernyataan resmi Kementerian Luar Negeri RI, Prabowo akan menggunakan forum ini untuk menegaskan posisi Indonesia sebagai bridge builder atau jembatan dialog dalam berbagai isu global. Indonesia, sebagai negara yang berada di persimpangan kekuatan global dan kawasan Selatan dunia (Global South), ingin memperkuat perannya dalam menciptakan tata kelola global yang lebih adil, seimbang, dan inklusif.

Kementerian Luar Negeri menambahkan bahwa Prabowo akan menyuarakan pentingnya kolaborasi strategis untuk mengatasi berbagai tantangan global. Dalam dunia yang tengah dilanda ketegangan geopolitik, ketimpangan pembangunan, dan disrupsi teknologi, Indonesia ingin menjadi kekuatan penengah yang menawarkan solusi kolektif berbasis kerja sama.

Agenda kenegaraan Presiden tidak berhenti di Rio de Janeiro. Usai menghadiri rangkaian KTT BRICS, Prabowo akan melanjutkan kunjungannya ke ibu kota Brasil, Brasília, pada 8–9 Juli 2025. Di sana, ia dijadwalkan menggelar pertemuan bilateral dengan pemerintah Brasil untuk memperkuat kerja sama di berbagai sektor, mulai dari perdagangan, energi, pertahanan, hingga ketahanan pangan. Langkah ini menunjukkan keseriusan Indonesia dalam menjalin kemitraan yang saling menguntungkan dengan negara-negara mitra di kawasan Amerika Latin.

Kehadiran Prabowo di forum BRICS juga didampingi oleh delegasi penting, termasuk Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono. Komposisi delegasi ini mencerminkan prioritas Indonesia yang tidak hanya ingin terlibat dalam aspek politik dan diplomatik, tetapi juga memaksimalkan peluang kerja sama ekonomi, keuangan, teknologi, dan pendidikan melalui platform BRICS.

Forum BRICS 2025 sendiri mengangkat tema “Strengthening Global South Cooperation to a More Inclusive and Sustainable Governance”. Tema ini selaras dengan visi Indonesia yang mendorong penguatan peran negara-negara berkembang dalam tata kelola dunia. Di tengah ketimpangan yang masih mencolok dalam arsitektur global, BRICS dianggap sebagai wadah alternatif untuk menyeimbangkan pengaruh negara-negara besar di Barat.

Selama forum berlangsung, para pemimpin BRICS dijadwalkan membahas isu-isu prioritas global, seperti konflik geopolitik, reformasi tata kelola global, serta penguatan multilateralisme. Isu-isu seperti kecerdasan buatan (AI), perubahan iklim, kesehatan global, dan kerja sama keuangan juga masuk dalam agenda pembahasan utama. Bagi Indonesia, keterlibatan aktif dalam isu-isu tersebut bukan hanya untuk menjawab tantangan global, tetapi juga memperkuat posisi tawar Indonesia di panggung internasional.

Sebagai anggota baru, Indonesia tidak datang dengan tangan kosong. Sejak bergabung pada awal tahun ini, Indonesia telah berpartisipasi dalam lebih dari 165 pertemuan BRICS, termasuk 20 pertemuan tingkat menteri. Aktivitas ini menunjukkan bahwa Indonesia tidak sekadar menjadi penonton, tetapi turut berkontribusi dalam merumuskan arah dan strategi kerja sama di antara negara-negara Global South.

Dalam prosesnya, Indonesia juga ingin memastikan bahwa kepentingan nasional tetap menjadi prioritas. Keanggotaan BRICS dimanfaatkan untuk memperjuangkan akses yang lebih besar terhadap teknologi, investasi di sektor strategis, serta pembiayaan pembangunan yang lebih adil. Hal ini senada dengan agenda pembangunan nasional yang ingin menciptakan pertumbuhan inklusif dan berkelanjutan.

Pertemuan puncak BRICS 2025 ditargetkan menghasilkan dokumen penting berupa Leaders’ Declaration, yang akan memuat posisi dan komitmen kolektif negara anggota terhadap berbagai isu strategis dunia. Deklarasi ini juga menjadi wujud konkret kolaborasi lintas sektor dan aktor dalam menjawab tantangan global, sekaligus membangun kepercayaan di antara negara-negara berkembang.

Dengan segala dinamika tersebut, kehadiran Indonesia di KTT BRICS 2025 bukan sekadar partisipasi simbolik. Ini adalah langkah strategis dalam memperluas pengaruh Indonesia di tataran global. Di bawah kepemimpinan Prabowo, Indonesia ingin memainkan peran aktif dalam membentuk arsitektur dunia yang lebih seimbang, inklusif, dan berkeadilan.

Lawatan ini memperlihatkan bahwa Indonesia tidak hanya siap menjadi mitra sejajar dalam forum internasional, tetapi juga siap tampil sebagai pemimpin regional dan global yang memperjuangkan kepentingan bersama negara-negara berkembang. Seiring dengan menguatnya posisi BRICS sebagai kekuatan alternatif dalam sistem dunia, langkah Indonesia untuk bergabung dan aktif berkontribusi adalah manifestasi dari diplomasi yang cerdas, terbuka, dan berorientasi pada masa depan.

*)Pengamat Politik Internasional – Global Politik Institute

Jakarta – Presiden Prabowo Subianto akan membawa suara Indonesia sebagai bridge builder dalam pertemuan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS yang digelar pada 6-7 Juli di Rio de Janeiro, Brazil. Partisipasi ini menjadi momen penting karena untuk pertama kalinya Indonesia hadir sebagai anggota penuh BRICS sejak resmi bergabung pada 1 Januari 2025.

“Presiden Prabowo, yang hadir untuk pertama kalinya, akan menggunakan kesempatan ini untuk menyuarakan sikap dan posisi Indonesia sebagai bridge-builder dalam berbagai isu global dan upaya kolektif di tengah situasi dunia yang semakin tidak menentu,” ujar Kementerian Luar Negeri (Kemlu) dalam keterangan tertulisnya, Minggu (6/7).

Menurut Kemlu, peran strategis Indonesia dalam BRICS akan difokuskan pada pembahasan sejumlah isu politik dan keamanan global. Hal ini mencakup konflik berkepanjangan di berbagai kawasan, dorongan terhadap reformasi tata kelola global, serta penguatan sistem multilateralisme yang inklusif.

“Sebagai negara yang tergabung dalam Global South dan G20, Indonesia akan memanfaatkan forum BRICS sebagai platform untuk memperjuangkan kerja sama global yang lebih adil dan inklusif,” tegas Kemlu. “Selain itu, Indonesia akan terus mendorong kepentingan nasional di bidang ekonomi, keuangan, pendidikan, dan teknologi.”

Di sela-sela KTT, Presiden Prabowo juga dijadwalkan menggelar sejumlah pertemuan bilateral dengan para pemimpin negara anggota dan mitra BRICS untuk memperkuat kerja sama di berbagai sektor. Pertemuan ini dinilai penting untuk memperluas jejaring internasional dan memperdalam sinergi kebijakan luar negeri.

KTT BRICS kali ini mengangkat tema “Strengthening Global South Cooperation to a More Inclusive and Sustainable Governance.” Pertemuan tersebut akan membahas peluang kerja sama di sektor ekonomi dan keuangan, serta isu-isu krusial lainnya seperti tata kelola kecerdasan buatan (AI), perubahan iklim, dan kesehatan global.

“KTT ini diharapkan menghasilkan Leaders’ Declaration yang mencerminkan komitmen bersama BRICS terhadap berbagai tantangan global,” sebut Kemlu.

Sejak resmi bergabung, Indonesia telah aktif dalam lebih dari 165 pertemuan BRICS, termasuk 20 pertemuan tingkat menteri. Kehadiran Presiden Prabowo dalam KTT ini menjadi penanda kesiapan Indonesia memainkan peran global dalam menciptakan tata dunia yang damai, adil, dan berkelanjutan.

Rio de Janeiro — Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto tiba di Rio de Janeiro, Brasil, Sabtu (5/7) pagi waktu Brasília, untuk menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS yang digelar pada 6–7 Juli 2025. Kedatangan ini menandai partisipasi pertama Indonesia sebagai anggota penuh dalam forum kerja sama strategis negara-negara berkembang tersebut.

Prabowo mendarat di Bandara Galeao Air Base sekitar pukul 06.30 waktu setempat. Ia disambut langsung oleh Duta Besar Brasil Laudemar Gonçalves de Aguiar Neto bersama jajaran Kementerian Luar Negeri Brasil dan perwakilan Angkatan Udara Brasil. Dari pihak Indonesia turut hadir Duta Besar RI untuk Brasil Edi Yusup dan Atase Pertahanan KBRI Brasilia.

Presiden Prabowo hadir bersama rombongan yang terdiri atas Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Wamenkeu Thomas Djiwandono, serta perwakilan diaspora Indonesia di Brasil. Seusai penyambutan, Presiden bertolak menuju hotel tempat menginap sebelum menghadiri rangkaian pertemuan KTT BRICS.

Menurut keterangan Kementerian Luar Negeri RI, Prabowo akan menyuarakan posisi Indonesia sebagai “bridge-builder” dalam berbagai isu global.

“Presiden Prabowo, yang hadir untuk pertama kalinya, akan menggunakan kesempatan ini untuk menyuarakan sikap dan posisi Indonesia sebagai bridge-builder dalam berbagai isu global dan upaya kolektif di tengah situasi dunia yang semakin tidak menentu,” ungkap Kemlu.

KTT BRICS tahun ini mengusung tema “Strengthening Global South Cooperation to a More Inclusive and Sustainable Governance.” Forum ini diikuti lebih dari 30 pemimpin negara anggota BRICS, mitra strategis, serta organisasi internasional. KTT ini juga diharapkan menghasilkan Leaders’ Declaration yang memperkuat komitmen bersama terhadap kerja sama global yang adil dan berkelanjutan.

Selain menghadiri KTT, Kepala Negara juga dijadwalkan menggelar pertemuan bilateral dengan Presiden Brasil di Brasília pada 8–9 Juli. Pertemuan itu akan membahas peningkatan kerja sama strategis di bidang perdagangan, pertahanan, energi, dan ketahanan pangan.****