Oleh : Made Prawira )*

Kehadiran Presiden Prabowo Subianto di Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS 2025 bukan sekadar simbol diplomatik, melainkan sebuah langkah strategis yang mencerminkan arah baru Indonesia di panggung global. Dalam kunjungan ini, Presiden Prabowo tidak hanya memperkuat posisi Indonesia sebagai anggota penuh BRICS, tetapi juga menegaskan peran aktif Indonesia sebagai jembatan antarbangsa dalam menghadapi tantangan dunia yang semakin kompleks.

Presiden Prabowo tiba di Bandara Galeao Air Base, Rio de Janeiro, pada Sabtu (5/7) pagi waktu Brasilia. Lawatan ini merupakan kelanjutan dari maraton diplomasi internasionalnya, setelah sebelumnya mengunjungi Kerajaan Arab Saudi. Kedatangan Prabowo disambut hangat oleh perwakilan pemerintah Brasil dan jajaran Kedutaan Besar RI di Brasilia. Turut menyambut pula diaspora Indonesia yang tinggal di Brasil, termasuk Ketua Diaspora Indonesia di Sao Paulo, Isaque Hattu, yang menyatakan kegembiraannya atas kunjungan tersebut.

Dalam kesempatan tersebut, Isaque menyampaikan bahwa meskipun jumlah diaspora Indonesia di Brasil tidak besar, semangat kebangsaan dan cinta Tanah Air tetap membara. Bahkan ia berbagi kisah tentang asal-usul keluarganya yang berasal dari Maluku dan Kupang, yang langsung disambut hangat oleh Presiden Prabowo. Suasana akrab tersebut mencerminkan kepekaan dan keterbukaan Presiden terhadap komunitas diaspora, sekaligus memperkuat hubungan emosional antara pemimpin negara dengan warganya di luar negeri.

Kehadiran Prabowo di KTT BRICS di Rio de Janeiro menandai babak baru dalam partisipasi aktif Indonesia di forum kerja sama negara-negara berkembang. Sejak resmi menjadi anggota penuh BRICS pada 1 Januari 2025, Indonesia telah menunjukkan komitmen untuk terlibat aktif dalam berbagai pertemuan strategis, termasuk lebih dari 165 forum dan 20 pertemuan tingkat menteri. Forum ini menjadi panggung yang sangat penting untuk memperjuangkan kepentingan nasional dan memperkuat solidaritas Global South.

Kementerian Luar Negeri RI menyampaikan bahwa Presiden Prabowo akan memanfaatkan momentum ini untuk menyuarakan posisi Indonesia sebagai bridge builder—penjembatan antarnegara—dalam merespons berbagai isu global. Dengan dunia yang sedang menghadapi tantangan geopolitik, ketegangan ekonomi, serta krisis iklim dan kesehatan, Indonesia ingin menegaskan posisinya sebagai negara yang aktif mendorong tata kelola global yang lebih inklusif, adil, dan kolaboratif.

Di sela-sela forum utama, Prabowo juga dijadwalkan melakukan sejumlah pertemuan bilateral dengan pemimpin negara sahabat, termasuk dengan pemerintah Brasil. Fokus kerja sama mencakup perdagangan, energi, pertahanan, dan ketahanan pangan—bidang-bidang strategis yang menjadi prioritas nasional dalam membangun kekuatan ekonomi dan daya tahan bangsa ke depan. Dengan kapasitas Indonesia sebagai anggota G20 sekaligus anggota BRICS, posisi tawar Indonesia dalam menjalin kemitraan strategis kini semakin kuat dan diperhitungkan.

KTT BRICS kali ini mengangkat tema “Strengthening Global South Cooperation to a More Inclusive and Sustainable Governance.” Lebih dari 30 pemimpin negara, termasuk negara mitra dan organisasi internasional, hadir dalam perhelatan besar ini. Mereka akan membahas isu-isu global seperti konflik geopolitik, tata kelola kecerdasan buatan (AI), aksi iklim, hingga reformasi sistem keuangan internasional. Forum ini juga akan menghasilkan Leaders’ Declaration yang mencerminkan komitmen bersama untuk memperkuat kerja sama lintas negara demi menghadapi tantangan global bersama-sama.

Kehadiran Presiden Prabowo dalam forum sebesar ini memperlihatkan bahwa Indonesia tidak lagi berada di pinggiran wacana global. Sebaliknya, Indonesia kini berdiri di tengah-tengah diskursus penting dunia dan aktif menyumbangkan gagasan serta solusi. Sikap visioner dan diplomasi aktif yang dibawa Prabowo menjadi angin segar bagi citra Indonesia sebagai negara yang mampu menghubungkan perbedaan, mendorong dialog konstruktif, dan menjembatani kepentingan banyak pihak.

Momentum KTT BRICS ini juga membawa semangat baru bagi diplomasi Indonesia yang tidak hanya reaktif, tetapi juga proaktif dan berani mengambil peran. Langkah Presiden Prabowo harus dilihat sebagai upaya kolektif bangsa untuk naik kelas dalam percaturan global. Dengan menempatkan Indonesia sebagai bagian dari arsitektur geopolitik dunia yang lebih seimbang dan berkeadilan, kepemimpinan Prabowo membawa harapan besar bagi masa depan bangsa yang lebih mandiri, disegani, dan berpengaruh.

Dari Brasil, sinyal kuat telah dikirim ke seluruh dunia: Indonesia siap mengambil tanggung jawab global, bukan sebagai penonton, tapi sebagai aktor utama dalam menciptakan masa depan bersama yang damai, adil, dan berkelanjutan. Dalam hal ini, Prabowo tidak sekadar mewakili Indonesia, tetapi membawa semangat seluruh rakyat Indonesia yang mendambakan kemajuan dan martabat dalam pergaulan dunia.

)* Penulis adalah pengamat hubungan internasional

Oleh: Rina Mardiansyah *)

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu inisiatif strategis pemerintahan Presiden Prabowo Subianto kian menunjukkan kemajuan signifikan berkat sinergitas antarlembaga negara, dukungan dunia usaha, serta keterlibatan masyarakat. Langkah ini tidak hanya menunjukkan komitmen pemerintah terhadap pemenuhan hak dasar anak-anak Indonesia, tetapi juga mencerminkan semangat gotong royong sebagai pilar utama dalam mewujudkan tujuan pembangunan nasional.

Peluncuran resmi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polri oleh Presiden Prabowo Subianto pada peringatan Hari Bhayangkara ke-79 menjadi bukti nyata bahwa MBG didukung penuh oleh institusi negara. Dengan pembentukan unit SPPG secara merata di seluruh Indonesia, Polri kini tidak hanya menjalankan fungsi pengamanan, tetapi juga hadir sebagai mitra masyarakat dalam upaya pemenuhan gizi generasi muda. Presiden secara terbuka menyampaikan apresiasi terhadap inisiatif Kapolri dalam menjadikan MBG sebagai salah satu bagian penting dari kerja pelayanan Polri kepada rakyat. Penekanan Presiden bahwa Polri harus berada di tengah rakyat, mendengar jeritan hati masyarakat, dan ikut merasakan kesulitan masyarakat, menggambarkan paradigma baru dalam tata kelola kepolisian yang lebih humanis dan solutif.

Komitmen Polri dalam sinergi program makan bergizi tercermin dari upaya nyata membangun lebih dari seratus unit dapur MBG, yang dilengkapi sarana produksi makanan sesuai pedoman dari Badan Gizi Nasional. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo melaporkan bahwa sebagian besar dapur tersebut telah mulai beroperasi atau tengah dalam tahap pembangunan. Dapur MBG yang tersebar secara nasional menjadi garda depan dalam memastikan ribuan anak menerima makanan bergizi secara konsisten setiap hari, sekaligus memperlihatkan sinergi vertikal dari pusat hingga ke daerah.

Dukungan terhadap MBG tidak hanya datang dari institusi negara, tetapi juga dari sektor perbankan nasional, salah satunya melalui PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Peran BRI dalam mendorong pelaku UMKM agar dapat terlibat aktif dalam rantai pasok MBG memberikan makna ganda pada program ini. Melalui skema pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR), BRI memberi kesempatan kepada pelaku usaha seperti Maida Desy Amnah dari Ogan Komering Ilir untuk meningkatkan kapasitas produksinya dan memenuhi standar dapur MBG. Cerita sukses Maida yang kini mampu menyuplai ribuan porsi makanan bergizi ke enam sekolah dengan tenaga kerja lokal yang hampir dua kali lipat dari sebelumnya, menunjukkan bahwa program MBG mampu menjadi motor penggerak ekonomi lokal yang nyata.

Dengan kestabilan permintaan dan kepastian distribusi, program MBG memberi jaminan pasar bagi pelaku UMKM. Hal ini secara langsung meningkatkan daya tahan usaha dan mendorong pertumbuhan yang lebih inklusif. BRI, dalam hal ini, tidak hanya menjadi penyedia akses pembiayaan, tetapi juga mitra strategis dalam pemberdayaan. Pendekatan BRI yang menyasar akar rumput memberikan kontribusi penting terhadap keseimbangan antara intervensi sosial dan pembangunan ekonomi. Program MBG pada akhirnya menjadi sarana untuk memperkuat ketahanan pangan sekaligus memperluas efek berganda di sektor riil.

Pemerintah secara konsisten mendorong seluruh pihak untuk bergabung dalam upaya besar ini. Ketika aparat keamanan, sektor keuangan, dan pelaku usaha bersatu dalam satu visi, dampaknya tidak hanya terasa di meja makan anak-anak Indonesia, tetapi juga pada struktur sosial dan ekonomi masyarakat. MBG menjadi simbol kebijakan strategis yang tidak sekadar menjawab tantangan jangka pendek soal gizi, melainkan juga membangun fondasi bagi masa depan bangsa yang lebih sehat, cerdas, dan produktif.

Keberhasilan MBG juga tidak dapat dilepaskan dari arah kepemimpinan yang jelas dan terfokus. Presiden Prabowo menekankan bahwa program ini bukan sekadar kebijakan populis, melainkan investasi jangka panjang untuk menyelamatkan generasi penerus. Dalam konteks ini, keterlibatan aktif aparat negara seperti Polri dan TNI mencerminkan bahwa keamanan nasional tidak hanya diukur dari stabilitas teritorial, tetapi juga dari ketangguhan sumber daya manusia. Ketika institusi-institusi negara bergerak melampaui fungsi konvensionalnya untuk terjun ke ranah sosial, maka program-program pemerintah tidak hanya menjadi dokumen perencanaan, tetapi menjelma sebagai aksi nyata di lapangan.

Sinergitas lintas sektor ini menciptakan ekosistem yang saling menguatkan. Pemerintah mengarahkan, institusi negara menjalankan, sektor swasta mendukung, dan masyarakat menikmati hasilnya. Inilah wajah pembangunan inklusif yang menjadi ciri khas pemerintahan Prabowo. Ketika program seperti MBG didorong dengan kesungguhan dan keterlibatan berbagai elemen bangsa, maka dampaknya tidak akan sebatas pada angka statistik, melainkan pada perubahan nyata dalam kehidupan sehari-hari rakyat.

Dengan keberlanjutan dan perluasan pelaksanaan MBG yang semakin terstruktur, pemerintah menunjukkan bahwa negara hadir secara konkret dalam urusan mendasar rakyat. Sinergitas yang dibangun bukanlah sekadar koordinasi administratif, tetapi kesatuan tekad untuk menempatkan kesejahteraan rakyat sebagai tujuan utama. Dan selama semangat ini terus terjaga, maka cita-cita membangun Indonesia yang lebih adil dan makmur bukanlah harapan kosong, melainkan proses yang sedang berjalan dengan arah yang pasti.

*) Pengamat Kebijakan Publik

Oleh: Ratna Wijayanti )*

Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto telah menunjukkan bagaimana langkah cepat dan terkoordinasi dalam upaya untuk menangani adanya persoalan yang menimpa Pulau Enggano, Bengkulu.

Respon sigap yang dibarengi dengan koordinasi lintas sektor itu menjadi cerminan yang nyata mengenai wujud reformasi birokrasi yang tengah digencarkan oleh Kepala Negara di Tanah Air.

Hanya dalam waktu yang singkat saja, pemerintah sudah menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2025 yang bertujuan untuk secara langsung mampu mengatasi keterisolasian para warga di Pulau Enggano akibat adanyua pendangkalan alur Pelabuhan Pulau Baai yang terus berlangsung selama empat bulan terakhir ini.

Menanggapi terbitnya Inpres 12/2025 tersebut, Gubernur Bengkulu Helmi Hasan langsung segera membentuk Tim Koordinasi Keadaan Tertentu Pulau Enggano dan Alur Pelabuhan Pulau Baai.

Tim tersebut memiliki mandat untuk dapat melakukan sinkronisasi antar perangkat daerah dan instansi vertikal terkait lainnya, guna semakin mempercepat upaya normalisasi pelabuhan, termasuk juga melakukan perbaikan transportasi dan logistik, serta pembangunan infrastruktur di Pulau Enggano.

Helmi Hasan pun memastikan bahwa tim koordinasi terus melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penanganan keadaan tertentu kepada gubernur secara langsung. Tim tersebut juga diberikan kewenangan untuk bisa merekomendasikan apa saja langkah strategis terbaik kepada pemerintah provinsi.

Dalam melaksanakan tugas mereka, tim koordinasi itu dapat melibatkan secara langsung para tenaga ahli, profesional, akademisi, maupun pihak lain yang memiliki kompeten sesuai ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.

Langkah kolaboratif semacam ini semakin menegaskan adanya reformasi birokrasi yang tak hanya menjadi sekadar jargon semata, melainkan terwujud dalam praktik nyata di lapangan secara langsung.

Pemerintah pusat melalui Inpres Nomor 12 Tahun 2025 turut menekankan mengenai betapa pentingnya melakukan upaya normalisasi alur pelayaran Pelabuhan Pulau Baai untuk dapat menjamin terwujudnya konektivitas Pulau Enggano yang berada di tengah Samudera Hindia.

Sebagai informasi, bahwa pulau tersebut terletak pada sekitar 156 kilometer dari Kota Bengkulu dan hanya bisa diakses dengan menggunakan kapal penyeberangan yang berukuran besar. Pendangkalan alur pelabuhan yang terjadi telah menjadi perhatian serius pemerintah pusat, karena hambatan ini berdampak langsung terhadap kesejahteraan warga.

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menegaskan DPR terus memantau implementasi Inpres tersebut. Menurut Dasco, setelah Inpres diterbitkan, Pelindo mulai bergerak cepat mengatasi sedimentasi pelabuhan yang sudah berlangsung delapan bulan.

Selain itu, koordinasi antara Pelni dan ASDP terus dilakukan untuk memastikan kapal pengangkut penumpang dapat bersandar dengan aman. Dasco menyebut DPR juga membentuk tim kajian khusus untuk merumuskan perbaikan menyeluruh bagi pulau-pulau terluar seperti Pulau Enggano agar ke depannya masalah serupa tidak terulang.

Pendangkalan Pelabuhan Pulau Baai berdampak luas pada kehidupan warga Enggano. Aktivitas perekonomian menurun drastis, bahan pangan mulai menipis, dan hasil bumi tidak dapat dijual karena distribusi terhenti. Kondisi tersebut memperlihatkan urgensi yang langsung ditindaklanjuti oleh Presiden Prabowo melalui penandatanganan Inpres sebagai wujud keberpihakan nyata terhadap masyarakat terluar.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memuji gaya kepemimpinan responsif yang ditunjukkan Presiden Prabowo. Menurut Prasetyo, begitu keluhan warga diterima, seluruh jajaran kementerian bergerak serentak menyiapkan solusi.

Pemerintah menugaskan kementerian terkait untuk segera membersihkan sedimentasi pelabuhan, memperbaiki dermaga, dan memulihkan konektivitas laut agar distribusi barang dan jasa kembali normal.

Prasetyo Hadi menekankan bahwa koordinasi intensif dengan DPR RI menjadi faktor penting percepatan penanganan Pulau Enggano. Komunikasi yang terjalin erat mempermudah pemerintah menyiapkan alokasi anggaran dan menyatukan langkah antar-lembaga. Menurut Prasetyo, sinergi tersebut mempercepat pengambilan keputusan strategis sehingga solusi konkret bisa segera diterapkan di lapangan.

Langkah cepat pemerintah pusat direspons cepat oleh pemerintah daerah. Tim Koordinasi Penanganan Keadaan Tertentu Pulau Enggano yang dibentuk Gubernur Helmi Hasan mulai bekerja sejak hari pertama penugasan.

Tim tersebut melakukan pendataan kebutuhan prioritas warga, seperti suplai bahan pangan pokok, penanganan kesehatan darurat, serta solusi transportasi jangka pendek hingga alur pelabuhan kembali normal.

Respon sigap tersebut bukan hanya mengakhiri isolasi warga Pulau Enggano, tetapi juga menegaskan reformasi birokrasi di era pemerintahan Prabowo Subianto mulai membuahkan hasil.

Koordinasi lintas sektor berjalan efektif tanpa berlarut-larut dalam konflik kewenangan. Instruksi Presiden langsung diimplementasikan di tingkat daerah dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah provinsi, DPR, BUMN Pelindo dan Pelni, ASDP, hingga kementerian teknis terkait.

Kondisi Pulau Enggano yang sebelumnya terisolasi selama empat bulan menjadi ujian nyata komitmen reformasi birokrasi Indonesia. Cepatnya respon pemerintah pusat dan daerah mengakhiri keterisolasian tersebut membuktikan bahwa birokrasi Indonesia semakin tanggap, kolaboratif, dan berorientasi pada solusi rakyat.

Dengan reformasi birokrasi semacam itu, tidak hanya Pulau Enggano yang terbantu, melainkan juga seluruh pulau terluar Indonesia akan mendapatkan perhatian dan kebijakan yang lebih adil, efektif, serta berpihak pada kesejahteraan masyarakat setempat. (*)

)* Penulis merupakan Peneliti Konektivitas Maritim dan Pembangunan Terpadu

Jakarta – Pemerintah memastikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tetap berjalan selama masa libur sekolah. Keputusan ini diambil untuk menjamin kontinuitas asupan gizi bagi anak-anak, terutama yang berasal dari keluarga kurang mampu dan tinggal di wilayah rentan rawan gizi.

Keputusan ini merupakan langkah strategis dalam menjamin keberlanjutan gizi anak-anak Indonesia, terutama yang tinggal di wilayah rentan gizi atau berasal dari keluarga dengan keterbatasan ekonomi.

Selama libur sekolah, risiko kekurangan gizi bisa meningkat akibat keterbatasan akses makanan sehat di rumah. Oleh karena itu, pemerintah memastikan program MBG tetap berjalan, menjawab kebutuhan nyata selama liburan akademik.

Presiden Prabowo menjelaskan pentingnya program MBG bagi pembangunan bangsa. Menurutnya, keberlanjutan program MBG menjadi krusial untuk mempercepat penurunan angka stunting dan memperkuat ketahanan gizi nasional.

“Program MBG bukan hanya soal memberi makan, tapi bagian penting dari membangun masa depan bangsa. Kita tidak bisa membiarkan anak-anak Indonesia tumbuh dalam kondisi kekurangan gizi,” tegas Presiden Prabowo.

Senada, Juru Bicara Badan Gizi Nasional (BGN), Redy Hendra Gunawan menjelaskan pihaknya memastikan program MBG tetap disalurkan saat masa libur sekolah. Penyaluran dilakukan dengan mengombinasikan makanan kemasan dan siap saji.

“Distribusi MBG akan tetap dilakukan selama enam hari. Frekuensi pengiriman dilakukan pada hari Senin dan Kamis, dengan kombinasi makanan siap santap dan makanan dalam kemasan,” ujarnya.

Redy menjelaskan, pelaksanaan MBG selama libur sekolah akan disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan daerah masing-masing. Beberapa skema yang diterapkan antara lain melalui dapur umum komunitas, pos pelayanan gizi di fasilitas kesehatan, serta pendistribusian langsung ke rumah-rumah siswa penerima manfaat.

“Pemerintah daerah memiliki fleksibilitas untuk menyesuaikan model pelayanan selama libur sekolah, namun tetap dalam pengawasan dan koordinasi dengan BGN dan Kementerian Pendidikan,” katanya.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, mengatakan sebagai program unggulan Presiden Prabowo Subianto, MBG juga menunjukkan arah pembangunan nasional yang berfokus pada intervensi dini dan pencegahan, bukan sekadar penanganan masalah saat sudah memburuk.

“Program MBG mencerminkan arah baru pembangunan nasional yang lebih proaktif dan visioner. Fokusnya bukan lagi sekadar menangani masalah setelah terjadi, tapi mencegah sejak dini,” ucapnya.

Selama ini, banyak orang tua merasa terbantu dengan keberadaan MBG, karena dapat mengurangi beban pengeluaran rumah tangga sekaligus memastikan anak-anak tetap menerima asupan gizi yang layak. Apalagi di tengah upaya pemulihan sosial-ekonomi, program ini menjadi penopang penting bagi banyak keluarga.

Dengan tetap berjalannya program MBG di masa liburan, diharapkan anak-anak Indonesia dapat tetap sehat, aktif, dan tidak kehilangan momentum pemenuhan gizi yang sangat krusial bagi tumbuh kembang mereka.

JAKARTA – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diinisiasi pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto menunjukkan capaian menggembirakan. Sejak diluncurkan pada awal tahun 2025, program ini telah menjangkau 5.582.470 penerima manfaat hingga akhir Juni. Angka tersebut disampaikan Juru Bicara Badan Gizi Nasional (BGN), Redy Hendra Gunawan, dalam pemaparan capaian enam bulan pertama.

“Sampai Minggu, 29 Juni, penerima manfaat MBG mencapai 5.582.470 orang, dan selama tujuh hari terakhir ada penambahan sebanyak 373.531 penerima baru,” ungkap Redy.

Penerima manfaat MBG tersebar di berbagai kelompok usia dan lembaga pendidikan. Berdasarkan kategorinya, program ini menjangkau 321.702 siswa tingkat PAUD, TK, dan RA; 2.400.183 siswa tingkat SD dan MI; 1.534.442 siswa SMP dan MTs; serta 1.169.979 siswa SMA dan SMK sederajat. Selain itu, terdapat 27.760 santri di pesantren, 10.319 siswa di PKBM dan SLB, serta 802 siswa seminari yang turut merasakan manfaat program ini.

Program ini juga menyasar kelompok rentan seperti ibu hamil sebanyak 15.780 orang, ibu menyusui 26.504 orang, serta 74.999 balita. Untuk mendukung distribusi makanan bergizi, sebanyak 1.861 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah beroperasi, yang keseluruhannya dibangun melalui kolaborasi dengan mitra non-APBN.

“Sampai saat ini sudah ada 22.000 mitra yang mendaftar melalui platform BGN, dan sedang dalam proses verifikasi kelayakan untuk terlibat langsung dalam program,” jelas Redy.

Staf Ahli Bidang Pembangunan Daerah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Haryo Limanseto, menegaskan bahwa keberhasilan Program MBG sangat bergantung pada sinergi antar sektor. Haryo menekankan pentingnya kerja sama pemerintah pusat, daerah, dan mitra swasta dalam mempercepat pemenuhan gizi dan akses pangan.

“Sinergi ini menunjukkan semangat gotong royong yang menjadi kekuatan utama bangsa dalam menghadapi tantangan pembangunan, termasuk persoalan ketahanan pangan dan gizi nasional,” katanya.

Ia menambahkan bahwa program-program prioritas pemerintah, termasuk MBG, tidak hanya diarahkan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjamin keadilan sosial dengan pemerataan hasil pembangunan. Salah satu bentuk partisipasi masyarakat dalam memperkuat kebijakan ini adalah Program Makan Bahagia Gratis yang digagas oleh organisasi swasta Matahari Pagi Indonesia.

“Persoalan gizi yang diwarisi sejak lama masih terus diatasi secara bertahap melalui program seperti MBG,” ujar Haryo.

Program ini telah menjangkau ratusan siswa, antara lain di SDN Petojo Selatan 06 Jakarta Pusat dan Yayasan Al-Bi’tsah Himmaturrisalah di Kabupaten Bandung Barat. Ketua Majelis Pertimbangan Matahari Pagi Indonesia, Dahnil Anzar Simanjuntak, menyatakan bahwa kolaborasi masyarakat dan pengusaha menjadi faktor penting dalam memperkuat program pemerintah.

“Kami berpikir apa yang kita harus berikan untuk negeri. Negeri ini tidak bisa kita lepaskan kepada pemerintah saja, pihak swasta juga harus bergandengan tangan membantu pemerintah, negeri ini butuh kita untuk membangun negeri ini,” tutur Dahnil.

Sementara itu, Anggota Majelis Pembina Pertimbangan Matahari Pagi Indonesia, Jusuf Hamka menyatakan bahwa inisiatif ini juga bertujuan memberdayakan UMKM lokal sebagai penyedia makanan.

“Pelibatan UMKM dinilai sejalan dengan semangat pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah serta mendistribusikan manfaat langsung ke masyarakat,” jelasnya.

Dengan pencapaian 5,5 juta penerima manfaat dalam enam bulan pertama, Program MBG dinilai tidak hanya berhasil dari sisi angka, tetapi juga membuktikan bahwa pendekatan kolaboratif lintas sektor mampu mempercepat pemerataan gizi di seluruh penjuru Indonesia.
(*/rls)

[edRW]

Oleh : Intan Wulandari)*

Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto memperlihatkan wajah baru birokrasi Indonesia melalui langkah cepat dan responsif menangani krisis Pulau Enggano, Bengkulu. Gaya kepemimpinan yang mengedepankan kecepatan dan kerja kolektif tersebut terbukti efektif mengurai permasalahan di lapangan.

Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2025 diterbitkan untuk memastikan percepatan pembangunan dan pemulihan konektivitas pulau terluar Indonesia itu. Pendekatan ini layak diapresiasi sebagai bentuk transformasi birokrasi menuju tata kelola modern dan adaptif.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menilai respon pemerintah atas persoalan Enggano merefleksikan gaya kepemimpinan baru Presiden Prabowo yang menekankan tindakan cepat dan koordinasi lintas lembaga.

Prasetyo menilai pemerintah telah siap merespons dinamika yang muncul tiba-tiba dengan sistem deteksi dini dan reaksi cepat. Inpres 12/2025 yang ditandatangani Presiden Prabowo Subianto menunjukkan komitmen pemerintah merespons persoalan rakyat tanpa menunda. Bagi Prasetyo, gaya kepemimpinan semacam itu layak disebut wajah baru birokrasi yang responsif dan terukur.

Pemerintah tidak menunggu masalah menumpuk, melainkan langsung memproses solusi bersama DPR RI. Komunikasi intensif pemerintah dan legislatif juga mempercepat tercapainya kesepakatan dan pengambilan keputusan strategis. Situasi ini menciptakan kepercayaan publik yang besar terhadap pemerintahan pusat.

Prasetyo menambahkan, pengalamannya bertugas di DPR RI membantunya menjalin komunikasi lebih efektif dengan para pimpinan DPR saat ini. Hal tersebut mempermudah pemerintah menemukan jalan keluar bagi persoalan besar seperti keterisolasian Pulau Enggano.

Koordinasi antara pemerintah dan DPR berjalan lancar, memungkinkan solusi konkret di lapangan terealisasi dalam tempo singkat. Pendangkalan alur Pelabuhan Pulau Baai yang terjadi tiga bulan terakhir yang langsung direspon pemerintah begitu muncul dalam tiga bulan terakhir.

Akibatnya, warga terisolasi karena kapal besar tidak bisa keluar masuk dermaga. Kondisi itu menimbulkan dampak ekonomi dan sosial yang serius yang kini berhasil ditekan melalui langkah cepat dan terkoordinasi pemerintah.

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menegaskan bahwa DPR terus memonitor pelaksanaan Instruksi Presiden tersebut. Dasco mengapresiasi langkah Presiden Prabowo menerbitkan Inpres sebagai wujud komitmen nyata pemerintah terhadap rakyat di wilayah terluar.

Menurut Dasco, masyarakat Pulau Enggano selama ini telah lama menghadapi hambatan infrastruktur yang memerlukan solusi cepat dan terstruktur. Dasco meminta semua pihak meninggalkan kebiasaan saling menyalahkan dan mulai fokus bekerja nyata menyelesaikan masalah.

DPR berkomitmen mengawal implementasi Inpres tersebut hingga tuntas agar warga Pulau Enggano kembali memperoleh hak dasar mereka, terutama akses logistik dan distribusi pangan untuk keberlangsungan hidup masyarakat setempat.

Selain itu, Dasco mengingatkan bahwa keberhasilan pemerintah menangani persoalan di Pulau Enggano menjadi bukti penting bahwa gaya kepemimpinan cepat dan responsif bukan hanya dibutuhkan di daerah strategis, tetapi juga di wilayah terluar yang selama ini terpinggirkan.

Pemerintah berharap, pelaksanaan Inpres dapat mengembalikan akses distribusi logistik, membangkitkan perekonomian, dan memulihkan kualitas hidup warga Enggano secara menyeluruh. Keberhasilan ini dapat menjadi model bagi penanganan krisis di wilayah lain di masa mendatang.

Di sisi lain, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menunjukkan kesigapan dengan mengerahkan kapal pengawas Orca 05 untuk mengangkut 28 warga Pulau Enggano ke Kota Bengkulu.

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menerima laporan dari Nakhoda KP Orca 05 Sutisna Wijaya bahwa kapal tersebut telah tiba di Bengkulu dengan selamat pada Kamis pagi setelah menempuh perjalanan 12 jam dari Enggano.

Pengerahan kapal tersebut merupakan tindak lanjut dari pertemuan Menteri Trenggono dengan Gubernur Bengkulu pada akhir Juni lalu. Menurut Menteri Trenggono, KKP siap menurunkan kapal untuk membantu mobilisasi warga ke kota sekaligus mendukung pembangunan pesisir dan wilayah terluar Indonesia.

Langkah-langkah strategis pemerintah, mulai dari penerbitan Instruksi Presiden hingga pengerahan kapal pengawas, menegaskan bahwa gaya birokrasi di era Presiden Prabowo Subianto mengutamakan keberpihakan kepada rakyat dan tanggap terhadap masalah.

Tidak ada lagi penundaan dalam menyusun kebijakan, seluruh kementerian dan lembaga bergerak bersama dengan satu tujuan: menyelesaikan persoalan masyarakat secepat mungkin. Sinergi antara pemerintah pusat, DPR RI, dan pemerintah daerah menjadi modal penting dalam mempercepat pembangunan Pulau Enggano dan membuka isolasi pulau tersebut dari keterbelakangan.

Pendangkalan pelabuhan bukan hanya menutup akses keluar masuk kapal penyeberangan, tetapi juga memutus distribusi pangan, menghambat layanan kesehatan, dan menurunkan kualitas hidup warga.

Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2025 hadir sebagai bukti konkret gaya kepemimpinan cepat dan responsif. Masyarakat Enggano akhirnya bisa kembali memperoleh harapan untuk menghidupkan perekonomian mereka dan meningkatkan taraf hidup keluarga mereka.

Melihat langkah nyata tersebut, publik layak memberikan apresiasi tinggi kepada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang berani mengubah wajah birokrasi menjadi lebih gesit dan berorientasi pada kepentingan rakyat.

Pemerintah berhasil membuktikan bahwa gaya baru kepemimpinan yang cepat dan responsif bukan sekadar slogan kampanye, melainkan kebijakan nyata yang menyentuh masyarakat hingga pulau terluar Indonesia, menghadirkan masa depan yang lebih baik bagi seluruh warga negara. (*)

)* Penulis merupakan Pengamat Isu Strategis

Oleh: Meliana Kede

Pemerintah terus menunjukkan sikap optimis dalam menghadapi dinamika ekonomi global yang tidak menentu, dengan keyakinan bahwa target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,2 persen pada tahun 2025 dapat tercapai. Optimisme ini tidak datang tanpa alasan, sebab sejumlah strategi dan kebijakan telah dirancang untuk menggerakkan roda ekonomi, menjaga stabilitas konsumsi rumah tangga, dan meningkatkan daya saing investasi dalam negeri.

Sri Mulyani menyampaikan bahwa meski dunia menghadapi pelemahan ekonomi, pemerintah Indonesia tetap menargetkan pertumbuhan 5,2 persen. Kebijakan yang akan diimplementasikan tak hanya terbatas pada peningkatan belanja negara, tetapi juga mencakup perluasan jangkauan bantuan sosial yang dinilai berperan vital dalam menjaga ketahanan konsumsi domestik. Langkah-langkah ini menjadi bagian dari strategi besar dalam memastikan bahwa fondasi perekonomian Indonesia tetap kokoh dan mampu menahan guncangan eksternal.

Anggota Dewan Ekonomi Nasional Arief Anshory Yusuf menambahkan pandangan bahwa bantuan sosial tidak boleh dilihat sekadar sebagai pengeluaran pemerintah. Menurutnya, bantuan sosial merupakan bentuk investasi jangka panjang yang memiliki dampak ganda, yakni menjaga pertumbuhan ekonomi saat ini sekaligus membuka peluang pembangunan manusia yang lebih baik ke depan. Pernyataan ini memperkuat perspektif bahwa stimulus ekonomi pemerintah memiliki dimensi sosial yang penting untuk diperhatikan.

Program Makan Bergizi Gratis yang terus berlanjut juga menjadi bagian dari pendekatan holistik pemerintah. Kebijakan ini tidak hanya bertujuan untuk mengurangi angka kekurangan gizi pada anak-anak dan masyarakat miskin, tetapi juga dianggap sebagai bagian dari intervensi ekonomi jangka panjang yang mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Selain itu, pemerintah berkomitmen untuk menyederhanakan regulasi yang selama ini menjadi hambatan dalam iklim investasi nasional, serta menyalurkan paket stimulus ekonomi pada triwulan kedua tahun 2025.

Dengan berbagai pendekatan yang telah dipersiapkan, pemerintah berharap dapat menjaga stabilitas makroekonomi sekaligus menyiapkan landasan pertumbuhan yang lebih inklusif. Kolaborasi antara kementerian dan lembaga, serta keterlibatan aktif masyarakat, menjadi kunci penting dalam mewujudkan pertumbuhan yang merata dan berkelanjutan. Dalam konteks ini, pencapaian target pertumbuhan 5,2 persen bukanlah sesuatu yang pesimis, melainkan sangat mungkin untuk direalisasikan apabila seluruh elemen bangsa bergerak dalam satu arah.

Sementara itu pada bulan Juli 2025, pemerintah akan kembali mencairkan bantuan sosial sebagai bagian dari strategi untuk menjaga daya beli masyarakat berpenghasilan rendah dan rentan terhadap gejolak ekonomi. Pencairan bantuan ini menjadi lanjutan dari kebijakan yang telah dimulai pada bulan Juni dan ditujukan untuk menjaga kelangsungan konsumsi rumah tangga, salah satu penggerak utama pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Berdasarkan data dari Kementerian Sosial, hingga saat ini sekitar 80 persen dari bantuan sosial telah disalurkan kepada Keluarga Penerima Manfaat. Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengungkapkan bahwa distribusi bantuan telah mencapai 80 persen, termasuk tambahan bantuan dalam program penebalan bansos. Proses ini pun telah dilaporkan kepada Presiden. Dana bantuan yang belum disalurkan saat ini dialokasikan untuk penerima baru, yang tengah menunggu pembukaan rekening sebagai bagian dari mekanisme distribusi bantuan yang lebih tertib dan transparan.

Jumlah penerima bantuan sosial cukup signifikan. Menurut laporan resmi, Program Keluarga Harapan telah menjangkau lebih dari 8 juta penerima atau 80,3 persen dari total yang ditargetkan. Sementara itu, bantuan sembako telah diterima oleh lebih dari 14 juta orang atau sekitar 81 persen dari keseluruhan sasaran. Angka ini menunjukkan efektivitas sistem penyaluran yang mengandalkan basis data yang solid.

Keberhasilan penyaluran ini didukung oleh pemanfaatan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), yang menjadi rujukan utama dalam menentukan penerima bantuan. Pendekatan berbasis data ini penting agar stimulus ekonomi benar-benar menyentuh kelompok yang paling membutuhkan dan tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak berhak. Dalam konteks pelemahan ekonomi global yang berdampak pada penurunan daya beli masyarakat, kebijakan ini menjadi bantalan sosial yang sangat dibutuhkan oleh jutaan keluarga di Indonesia.

Penambahan bantuan sosial untuk periode Juni dan Juli 2025 juga menjadi bagian penting dari paket stimulus ekonomi nasional. Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp11,93 triliun untuk pelaksanaan kebijakan ini. Tambahan bantuan tersebut mencakup Kartu Sembako senilai Rp200.000 per bulan dan bantuan pangan berupa 10 kilogram beras setiap bulan. Masing-masing jenis bantuan ditujukan kepada sekitar 18,3 juta Keluarga Penerima Manfaat selama dua bulan, sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam menjaga keberlanjutan konsumsi masyarakat kelas bawah.

Kebijakan ini juga mencerminkan respons cepat pemerintah dalam mengantisipasi risiko pelemahan ekonomi yang berasal dari luar negeri. Dengan memperkuat konsumsi rumah tangga, memperluas perlindungan sosial, serta menyederhanakan regulasi bagi investor, Indonesia menunjukkan bahwa arah kebijakannya tidak hanya reaktif, tetapi juga proaktif dan strategis.

Pada akhirnya, keberhasilan Indonesia dalam mencapai target pertumbuhan ekonomi tahun 2025 sangat bergantung pada konsistensi implementasi kebijakan dan kekompakan seluruh elemen bangsa. Pemerintah telah mengarahkan strategi yang inklusif dan progresif, serta menunjukkan keberpihakan yang jelas kepada masyarakat kecil.

Kini, saatnya masyarakat mengambil peran dengan tetap menjaga semangat gotong royong, mengawal pelaksanaan kebijakan, dan berkontribusi dalam menggerakkan ekonomi lokal. Dengan kebersamaan dan kerja nyata, cita-cita untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang adil dan berkelanjutan bukanlah hal yang mustahil.

Analis Ekonomi Makro – Sentra Ekonomi Nusantara (SEN)

Oleh: Cahyo Widjaya)*

Pemberian stimulus ekonomi yang dilakukan pemerintah terbukti berdampak positif terhadap perubahan perilaku keuangan masyarakat, khususnya dalam hal menabung. Data terbaru menunjukkan bahwa kepercayaan terhadap stabilitas ekonomi serta bantuan langsung yang diterima mendorong rumah tangga berpenghasilan rendah untuk mulai menyisihkan penghasilannya. Momentum ini harus dijaga dan didorong terus agar menjadi pola kebiasaan yang lebih mapan di masa depan.

Indeks Menabung Konsumen atau IMK yang dirilis Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) pada Juni 2025 mengindikasikan tren yang membaik. Angkanya berada di level 83,8 atau naik 4,8 poin dibandingkan bulan sebelumnya. Penguatan ini ditopang oleh dua indikator utama, yakni Indeks Waktu Menabung yang meningkat menjadi 95,3 dan Indeks Intensitas Menabung yang melonjak ke angka 72,4.

Dua komponen ini mengindikasikan bahwa masyarakat tidak hanya memiliki kecenderungan lebih kuat untuk menabung, tetapi juga mulai memperkuat komitmen dalam menjadikan menabung sebagai bagian dari rencana keuangan mereka.

Peningkatan signifikan dalam IMK terutama terlihat pada rumah tangga berpendapatan hingga Rp1,5 juta per bulan. Kategori ini mengalami lonjakan sebesar 14,7 poin secara bulanan. Sementara itu, rumah tangga dengan pendapatan antara Rp3 juta hingga Rp7 juta juga mencatatkan kenaikan sebesar 7,2 poin.

Namun demikian, kelompok rumah tangga berpendapatan menengah dengan rentang antara Rp1,5 juta hingga Rp3 juta justru mengalami sedikit pelemahan sebesar 1 poin. Ini mengindikasikan bahwa efek stimulus belum merata di semua segmen penghasilan menengah ke bawah.

Menurut Direktur Group Riset LPS, Seto Wardono, tren positif ini mencerminkan perbaikan dalam rencana dan intensitas menabung masyarakat. Ia mengaitkannya dengan sejumlah kebijakan pemerintah yang memberikan keringanan secara langsung terhadap pengeluaran rumah tangga.

Beberapa bentuk stimulus yang dikategorikan berdampak langsung antara lain diskon tarif transportasi selama libur sekolah, bantuan sosial tunai, dan subsidi upah. Ketiga program ini dinilai mampu memperkuat daya beli masyarakat dalam jangka pendek, sehingga memungkinkan sebagian penghasilan tetap dialokasikan untuk tabungan.

Menariknya, data Survei Konsumen dan Perekonomian LPS juga menunjukkan bahwa sekitar 73,3% responden mengaku pernah menabung. Persentase responden yang menyatakan tabungan mereka lebih kecil dari yang direncanakan juga menurun dari 56,7% di Mei menjadi 52,5% di Juni. Hal ini mengindikasikan adanya peningkatan efektivitas pengelolaan keuangan pribadi seiring dengan pulihnya kepercayaan masyarakat terhadap kondisi ekonomi.

Seto Wardono juga menjelaskan bahwa beberapa faktor eksternal turut mempengaruhi penurunan IKK ini. Misalnya, kenaikan harga sembako, serapan tenaga kerja yang stagnan, serta harga pupuk yang relatif tinggi. Ditambah lagi, anomali iklim yang terjadi di sejumlah wilayah turut berimbas pada hasil panen, terutama tanaman holtikultura yang lebih rentan terhadap kelembaban tinggi.

Meski petani padi masih dapat mengandalkan pasokan air irigasi, kelompok tani tanaman hortikultura menghadapi tantangan yang lebih serius. Dengan adanya tekanan dari sektor pertanian ini, sebagian rumah tangga di pedesaan menghadapi ketidakpastian terhadap pendapatan mereka.

Meskipun demikian, bantuan sosial yang disalurkan pemerintah dinilai tetap mampu menjaga daya beli masyarakat berpendapatan menengah ke bawah. Selain itu, dukungan berupa perbaikan infrastruktur umum dan pemberian stimulus ekonomi menjelang periode libur sekolah juga memberikan pengaruh positif dalam menahan laju penurunan IKK agar tidak lebih dalam.

Dari sisi kebijakan pangan, langkah pemerintah dalam menyalurkan bantuan beras kepada 18,3 juta keluarga penerima manfaat juga menjadi instrumen penting dalam menjaga stabilitas daya beli. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyampaikan bahwa anggaran belanja tambahan untuk bantuan ini sudah diterima dan penyalurannya akan dimulai bulan Juli. Program bantuan ini menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam mempertahankan konsumsi rumah tangga dan menstabilkan harga pangan pokok di tengah gejolak harga pasar.

Dalam rapat koordinasi yang digelar di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga menerima laporan dari sejumlah instansi terkait mengenai perkembangan stimulus ekonomi. Salah satu yang disoroti adalah implementasi diskon transportasi yang masih akan berlanjut hingga anak-anak kembali masuk sekolah.

Di samping itu, penyaluran subsidi upah bagi pekerja dengan gaji di bawah Rp3,5 juta juga sudah mencakup 11,46 juta dari target 17,3 juta pekerja. Program ini diharapkan selesai dalam waktu dekat, seiring dengan pencairan anggaran tambahan.

Kebijakan tambahan lainnya, seperti diskon 50 persen iuran jaminan kecelakaan kerja, juga telah terealisasi sebagian. Meskipun beberapa program stimulus baru bisa digulirkan mulai bulan Juli karena persoalan administrasi anggaran, pemerintah tetap menunjukkan komitmennya dalam menjaga momentum pemulihan ekonomi nasional.

Arief Prasetyo Adi selaku Kepala Badan Pangan Nasional menekankan bahwa penyaluran bantuan pangan berupa beras akan dilaksanakan secara one shoot, yaitu dengan pengiriman langsung dalam satu waktu pada bulan Juli, masing-masing sebanyak 10 kilogram sebanyak dua kali ke berbagai wilayah. Fokus distribusi diarahkan ke wilayah-wilayah di Indonesia Timur yang selama ini lebih rawan dalam hal distribusi logistik pangan.

Keseluruhan data dan kebijakan ini menunjukkan bahwa stimulus ekonomi memiliki korelasi kuat terhadap perubahan perilaku masyarakat, terutama dalam membentuk kembali budaya menabung yang sempat tergerus di masa pandemi. Ketika kebijakan dirancang dengan mempertimbangkan kondisi riil lapangan dan menargetkan kelompok yang benar-benar membutuhkan, dampaknya bukan hanya terasa dalam jangka pendek, tetapi juga menciptakan fondasi ekonomi rumah tangga yang lebih kokoh.

)* Peneliti Ekonomi Kerakyatan – Institut Ekonomi Nusantara

Jakarta – Pemerintah terus menggencarkan berbagai program stimulus ekonomi guna menjaga daya beli masyarakat, terutama di tengah tantangan global dan kebutuhan domestik yang meningkat. Program-program tersebut digulirkan hingga Juli 2025, dengan fokus utama pada bantuan transportasi, subsidi upah, bantuan sosial, serta dukungan untuk sektor pendidikan dan ketenagakerjaan.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menegaskan bahwa upaya ini sudah dalam tahap pelaksanaan.

“Barusan rapat terkait dengan stimulus ekonomi tadi sudah dilaporkan terkait dengan implementasi diskon transportasi,” ujarnya.

Diskon transportasi menjadi salah satu program yang paling cepat dirasakan masyarakat. Tiket kereta api mendapatkan potongan 30%, tiket pesawat mendapat subsidi PPN 6%, dan tiket bus antarkota pun mendapat insentif.

“Hal ini diharapkan nanti masih ada satu lagi menjelang anak sekolah, nah ini bisa berjalan,” tambah Airlangga.

Selain itu, pemerintah kembali menyalurkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) kepada para pekerja dengan gaji di bawah Rp3,5 juta per bulan.

“BSU ini sudah terserap lagi 11,46 juta, sehingga masih ada sisa dari target 17,3 juta,” jelas Airlangga.

Stimulus juga menyasar sektor padat karya melalui perpanjangan potongan iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK). Pemerintah berharap langkah ini mampu menekan biaya operasional perusahaan dan menjaga lapangan kerja tetap aman.

Di bidang perlindungan sosial, pemerintah telah mulai menyalurkan bantuan tunai tambahan sebesar Rp200 ribu per bulan kepada keluarga penerima manfaat.

“Penebalan bantuan sosial juga akan segera berjalan karena anggaran belanja sudah diterima,” ujar Airlangga.

Distribusi bantuan pangan pun diperkuat, meliputi beras dan bahan pokok lainnya. Sementara itu, bantuan pendidikan disalurkan untuk program PAUD serta sekolah di bawah Kementerian Pendidikan dan Kementerian Agama.

Penentuan penerima bansos dilakukan berdasarkan data tunggal DTSEN, yang telah diverifikasi oleh berbagai instansi termasuk BPS. Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti menjelaskan.

“Dari 20,3 juta KPM, ada 16,5 juta yang sudah diverifikasi oleh BPKP. Dari jumlah itu, 14,3 juta berada di desil 1-4 dan sudah mulai disalurkan,” ujar Amalia.

Dengan langkah ini, pemerintah berharap pemulihan ekonomi dapat berlangsung lebih adil, merata, dan tepat sasaran hingga akhir tahun 2025.