Jakarta: Beberapa kebiasaan harian yang tampak biasa ternyata bisa memicu kondisi mata malas atau amblyopia. Gangguan ini terjadi saat otak mengabaikan sinyal dari salah satu mata dan hanya mengandalkan mata dominan.

‎Mata malas umumnya muncul sejak masa kanak-kanak dan sering tidak disadari hingga terlambat. Jika tidak segera ditangani, kondisi ini bisa menurunkan fungsi penglihatan secara permanen.

‎Dilansir dari Halodoc, berikut kebiasaan yang perlu diwaspadai karena berisiko menyebabkan amblyopia:

– ‎Terlalu lama menatap layar gadget dari dekat

‎Penggunaan gawai dalam durasi panjang menyebabkan kelelahan visual. Kondisi ini membuat kerja mata menjadi tidak seimbang.

‎- Membaca di tempat dengan pencahayaan kurang

‎Cahaya yang redup membuat mata kesulitan fokus. Hal ini dapat menyebabkan satu mata bekerja lebih dominan.

‎- ‎Menonton televisi dari jarak terlalu dekat

‎Posisi terlalu dekat membuat tekanan visual tidak merata. Akibatnya, otak hanya merespons dari satu sisi penglihatan.

‎- ‎Membaca sambil tiduran dalam posisi miring

‎Posisi tubuh yang tidak tegak memengaruhi sudut pandang mata. Ini bisa memicu ketidakseimbangan aktivitas visual.

‎- Enggan memakai kacamata korektif sesuai resep dokter

‎Tidak menggunakan alat bantu penglihatan sesuai kebutuhan memperparah gangguan mata. Satu sisi mata menjadi terus-menerus melemah.

‎- Jarang memeriksa kondisi mata secara rutin

‎Tanpa pemeriksaan, mata malas sering terlambat terdeteksi. Padahal, deteksi dini sangat penting untuk pengobatan efektif.

‎‎- Terlalu lama menatap layar tanpa waktu istirahat

‎Paparan layar yang berkepanjangan menyebabkan kelelahan otot mata. Jika tidak dikendalikan, risiko amblyopia makin meningkat. (Yusuf Bagus)

Jakarta: Rendang atau randang merupakan makanan tradisional masyarakat Minangkabau. Hidangan ini berbahan utama daging sapi yang dimasak dalam waktu lama dengan santan dan rempah-remah Sumatra Barat.

Dilansir dari randang rajo rajo, di wilayah Minangkabau rendang memiliki dua versi di pasaran. Yakni rendang pesisir dan rendang darek.

Yuk simak perbedaan dari dua versi rendang tersebut:

Rendang Pesisir

Rendang ini biasanya berasal dari wilayah pesisir laut Sumatra Barat. Seperti Kota Pariaman, Padangpariaman, Kota Padang, Pesisir Selatan, Pasaman, dan Pasaman Barat.

Rendang ini memiliki bumbu agak kuning kemerahan. Rasa rempah yang dominan pedas karena menggunakan cabai rawit dan cabai merah.

Rendang Darek

Berbeda dari rendang pesisir, rendang ini dibalut dengan bumbu rendang yang hitam pekat. Namun, rendang ini memiliki cita rasa yang lebih ringan di banding rendang pesisir.

Rendang ini berasal dari daerah asal kerajaan Minangkabau, seperti Kabupaten Tanah Datar, Agam, Lima Puluh Kota, Payakumbuh, Padang Panjang, dan Bukittinggi. Rendang ini memiliki ciri khas diberi kentang mini yang dimasak jadi satu dengan bumbu rendang.

Jakarta: Nama aktor legendaris Tom Cruise masuk dalam jajaran nominator Academy of Motion Picture Arts and Sciences. Nominasi tersebut merupakan nominasi Kehormatan Oscar.

Academy of Motion Picture Arts and Sciences mengumumkan, Academy Honorary Awards ditujukan kepada tiga aktor termasuk Tom Cruise. Sedangkan Jean Hersholt Humanitarian Award akan diberikan kepada Dolly Parton.

“Komitmen Tom Cruise luar biasa terhadap komunitas pembuat film, pengalaman teater, dan komunitas pemeran pengganti. Ini telah menginspirasi kita semua,” kata Presiden Academy Janet Yang.

Tom Cruise adalah salah satu aktor paling dikenal dan berpenghasilan tertinggi sepanjang masa. Ia dinilai telah mendukung dan membantu mengantar industri film melewati masa penuh tantangan selama pandemi COVID-19.

Tom juga dikenal sebagai aktor berdedikasi yang melakukan semua adegan laganya sendiri. Karyanya mencakup film nominasi Oscar “Born on the Fourth of July,” “Jerry Maguire”, “Magnolia,” dan “Top Gun: Maverick”.

Selain itu beragam judul film yang diperankannya juga masuk dalam blockbuster. Seperti ‘Mission: Impossible’ salah satunya.

Pemberian penghargaan untuk Tom Cruise akan dilaksanakan dalam acara Governors Awards ke-16 Academy. Acara akan dilaksanakan pada 16 November 2025 di Ray Dolby Ballroom di Ovation Hollywood.

“Governors Awards tahun ini akan merayakan empat individu legendaris yang karier dan komitmen luar biasanya. Khususnya terhadap komunitas perfilman terus meninggalkan dampak yang abadi,” kata Janet Yang.

Jakarta: Musisi muda Indonesia, Gusti Irwan Wibowo atau Gustiwiw menghembuskan napas terakhir, pada Minggu (15/6/2025). Gusti dikabarkan meninggal dunia secara mendadak karena tekanan darah tinggi (hipertensi) dan serangan jantung.

Dikutip dari Halodoc, sejak dulu hipertensi dan serangan jantung sering kali berkaitan. Hipertensi yang tidak ditangani dengan baik, dapat menyebabkan komplikasi, contohnya serangan jantung, bahkan kematian mendadak.

Hipertensi terkenal sebagai “silent killer” atau pembunuh secara halus. Sebab, penyakit ini bisa menimbulkan komplikasi serius yang berpotensi fatal, bahkan menyebabkan kematian.

Ada beberapa komplikasi hipertensi dapat menyebabkan kematian, antara lain:

1. Serangan jantung

Hipertensi dapat menyebabkan kerusakan pada dinding arteri hingga menyebabkan penyempitan pembuluh darah ke jantung. Jika aliran darah berhenti total, serangan jantung (infark miokard) dapat terjadi.

2. Stroke

Tekanan darah tinggi yang tidak terkontrol dapar menghambat aliran pembuluh darah ke otak. Terhambatnya aliran darah ini mengakibatkan pecahnya pembuluh darah, sehingga terjadilah stroke.

3. Penyakit ginjal

Tekanan darah tinggi yang parah dapat merusak pembuluh darah kecil di ginjal. Kerusakan ini menyebabkan gagal ginjal, yaitu kondisi ginjal tidak dapat secara efektif membuang racun dan produk limbah dari tubuh.

Penyakit ginjal kronis mungkin memerlukan penanganan yang serius. Tak jarang perlu dilakukan dialisis atau transplantasi ginjal untuk mempertahankan fungsi tubuh yang sehat.

4. Aneurisma aorta

Aneurisma aorta adalah kondisi saat dinding pembuluh darah utama (aorta) yang membawa darah dari jantung melemah dan mengembang. Tekanan darah tinggi yang tidak terkontrol dapat memicu aneurisma pecah, dan menyebabkan perdarahan internal yang parah hingga kematian.

5. Penyakit jantung hipertensif

Tekanan darah tinggi kronis dapat menyebabkan penebalan dinding ventrikel kiri (hipertrofi ventrikel kiri). Hal ini dapat menurunkan kemampuan jantung memompa darah secara efektif dan meningkatkan risiko gagal jantung.

Berbagai komplikasi dapat terjadi pada penderita hipertensi. Oleh sebab itu sangat penting bagi penderita hipertensi untuk rutin memeriksakan tekanan darah.

Selain itu menjaga pola hidup sehat juga kunci menjaga tekanan darah tetap stabil. Dengan perawatan yang tepat, maka kualitas hidup penderita hipertensi dapat meningkat dan terhindari dari komplikasi. (Afriani Respati)

Jakarta: Kepala Pusat Pemberitaan LPP RRI (Kapuspem) Besty Charmin Simatupang menyampaikan media memiliki peranan yang sangat penting untuk kemajuan bangsa. Menurutnya, sebuah negara akan hancur jika rakyatnya tudak memiliki integritas dan cinta tanah air.

Dalam hal ini, peran Radio Republik Indonesia (RRI) memberikan pencerahan kepada masyarakat dalam bentuk edukasi, pendidikan, hingga hiburan yang positif. Lebih dari itu, RRI juga memiliki peran penting dalam membentuk karakter anak-anak muda, untuk menjauhkan diri dari paham radikalisme.

“Kami memiliki peranan penting untuk memberikan sosialisasi dan masukan-masukan kepada kaum muda. Khusunya mahasiswa untuk mencegah paham radikalime,” katanya dalam diskusi bersama ‘Kolaborasi Untuk Damai: Media, Pemuda, dan Upaya Deradikaliasi’ melalui siaran langsung YouTube PRO 3 RRI, Rabu (18/6/2025).

Sementara itu, RRI hadir di tengah modernisasi dengan berbagai multiplatformnya. Hal ini dibuktikan dengan adanya berbagai macam pilihan konten hiburan yang bisa dinikmati oleh para kelompok muda-mudi.

“Kami mempunyai media-media yang bisa diisi oleh adik-adik sendiri. Kami ada YouTube, media terestrial, dan kemudian ada online, dan semua multiplatform kita ada disini,” ujarnya.

Ia meyakini dengan adanya konten positif, pihaknya bisa membangun kebersamaan, persatuan, dan kesatuan. Yang artinya, RRI hadir untuk memberikan pencerahan, edukasi, serta sosialisasi.

Oleh: Fajar Dwi Santoso

Keputusan Presiden Prabowo Subianto mengembalikan empat pulau yang sebelumnya menjadi sengketa antara Provinsi Aceh dan Sumatra Utara mendapat sambutan positif dari berbagai kalangan. Empat pulau yang dimaksud adalah Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Gadang, dan Pulau Mangkir Ketek. Keputusan ini dianggap sebagai langkah bijak yang tidak hanya menyelesaikan polemik administratif, tetapi juga memperkuat semangat integrasi nasional.

Polemik batas wilayah ini sempat memicu ketegangan, terutama setelah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menerbitkan Keputusan Menteri Dalam Negeri tertanggal 25 April 2025 yang menetapkan keempat pulau berada dalam wilayah Sumatra Utara. Namun, Presiden Prabowo, berdasarkan dokumen dan data pendukung yang disampaikan oleh Kemendagri, memutuskan untuk menetapkan keempat pulau tersebut sebagai bagian dari wilayah administratif Provinsi Aceh.

Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, menegaskan bahwa keputusan Presiden sudah melalui kajian mendalam. Ia menyatakan bahwa keempat pulau tersebut secara administratif memang berada dalam wilayah Aceh, sebagaimana tercantum dalam dokumen resmi milik pemerintah. Pernyataan ini menjadi landasan formal yang mengakhiri ketidakpastian status wilayah tersebut dan menjadi bukti konkret komitmen pemerintah dalam merespons aspirasi daerah.

Langkah Presiden ini diapresiasi oleh Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD), Herman N Suparman. Ia menilai keputusan tersebut memberikan kepastian hukum dan membuka ruang bagi Pemerintah Aceh untuk melakukan pembangunan di wilayah yang sebelumnya masih berada dalam area abu-abu administratif. Menurutnya, penyelesaian ini seharusnya menjadi pelajaran penting bagi pemerintah pusat untuk menyusun pedoman batas wilayah yang lebih tegas.

Herman menambahkan bahwa polemik seperti ini dapat dihindari apabila sejak awal terdapat kriteria yang jelas mengenai batas administratif antarwilayah. Ia mendorong Kemendagri untuk menyusun peraturan baru yang memperhatikan aspek historis, geografis, dan sosiologis dalam penentuan batas wilayah. Selain itu, ia juga menekankan pentingnya pembaruan Undang-Undang pembentukan daerah agar tidak lagi mengandung pasal-pasal yang multitafsir. Menurutnya, batas wilayah seharusnya dirumuskan secara “clean and clear” dalam regulasi resmi agar tidak menimbulkan celah interpretasi yang bisa memicu konflik di masa mendatang.

Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, menyambut baik keputusan Presiden. Menurutnya, ini adalah bentuk nyata penghormatan terhadap kedaulatan wilayah Aceh dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ia berharap keputusan tersebut mengakhiri perdebatan berkepanjangan dan menjadi momentum untuk mempercepat pembangunan di wilayah pesisir Aceh. Muzakir juga menekankan bahwa meski persoalan batas wilayah ini bersifat administratif, dampaknya menyentuh aspek emosional masyarakat, sehingga keputusan Presiden memberikan ketenangan sosial bagi warga Aceh.

Sementara itu, Gubernur Sumatra Utara, Bobby Nasution, menunjukkan sikap dewasa dan negarawan. Ia menegaskan bahwa hubungan antara Aceh dan Sumut harus tetap harmonis karena keduanya adalah bagian dari satu kesatuan bangsa. Ia juga mengimbau masyarakat Sumut untuk tidak mudah terprovokasi oleh keputusan tersebut. Bahkan, Bobby menyebut bahwa kedua pemerintah provinsi telah menandatangani surat keputusan bersama sebagai bentuk kesepahaman dan kedewasaan politik dalam menyikapi perbedaan administratif.

Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizami Karsayuda, juga turut memuji keputusan Presiden Prabowo. Ia menyatakan bahwa langkah tersebut menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjaga kepastian hukum dan integritas wilayah Indonesia. Menurutnya, keputusan itu berpijak pada berbagai pertimbangan fundamental, mulai dari aspek hukum, sejarah, hingga sosiologis. Keputusan ini, kata Rifqi, juga menunjukkan bahwa pemerintah tidak bertindak sepihak, melainkan melalui pendekatan holistik yang melibatkan berbagai dokumen resmi dan kesepakatan yang telah ada sebelumnya.

Rifqi menambahkan bahwa Komisi II DPR sejak awal memberikan kepercayaan penuh kepada Presiden Prabowo untuk menyelesaikan polemik tersebut. Dengan ditetapkannya keempat pulau sebagai bagian dari Aceh, Komisi II melihat bahwa keputusan ini mampu menurunkan tensi antara Jakarta dan Aceh, serta menjaga keutuhan NKRI. Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa Komisi II DPR RI akan mendorong percepatan revisi undang-undang pembentukan daerah guna menghindari terjadinya sengketa batas wilayah di masa depan.

Sebagai tindak lanjut atas keputusan ini, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memastikan akan segera merevisi Kepmendagri 2025 tentang pemutakhiran kode dan data wilayah administrasi pemerintahan. Revisi tersebut akan mengembalikan keempat pulau ke dalam cakupan wilayah Kabupaten Aceh Singkil. Langkah ini juga merujuk pada kesepakatan antara Pemerintah Aceh dan Sumatra Utara pada tahun 1992, yang diperkuat dengan Kepmendagri No. 111 Tahun 1992.

Tak hanya itu, Badan Informasi Geospasial (BIG) juga akan memperbarui peta administrasi nasional dan menyampaikan pembaruan tersebut kepada forum internasional seperti United Nations Conference on the Standardization of Geographical Names (UNCSGN). Hal ini menandakan bahwa keputusan Presiden tidak hanya berdampak dalam negeri, tetapi juga memperkuat posisi Indonesia di mata dunia dalam hal penataan wilayah yang berbasis hukum dan data.

Keputusan Presiden Prabowo dalam mengembalikan keempat pulau kepada Provinsi Aceh tidak hanya menyelesaikan sengketa administratif semata, tetapi juga menjadi simbol kuat kepemimpinan yang responsif, adil, dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip integritas wilayah. Langkah ini menunjukkan bahwa negara hadir untuk menyelesaikan persoalan-persoalan strategis dengan pendekatan hukum dan musyawarah, tanpa mengorbankan stabilitas nasional. Dengan semangat ini, harapan akan lahirnya kebijakan serupa di masa depan semakin terbuka lebar, terutama dalam upaya memperkuat otonomi daerah dan menjamin kesatuan Indonesia dari Sabang sampai Merauke.

)* Pengamat Politik Nasional – Forum Politik Mandala Raya

Oleh : Rasyidin Johan )*

Presiden Prabowo Subianto kembali menunjukkan karakter kepemimpinannya yang tegas, adil, dan berpijak pada hukum dengan menyelesaikan sengketa empat pulau antara Provinsi Aceh dan Sumatera Utara secara tuntas. Keputusan tersebut bukan hanya menyudahi polemik yang sempat memanas, tetapi juga menjadi preseden positif dalam pengelolaan konflik administratif wilayah di Indonesia. Dengan menjadikan dokumen resmi dan data sah sebagai landasan, langkah ini merefleksikan kualitas kepemimpinan yang tidak kompromi terhadap prinsip kebenaran.

Dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan pada 17 Juni 2025, pemerintah pusat melalui Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa keempat pulau, yaitu Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Gadang, dan Pulau Mangkir Ketek, secara administratif merupakan bagian dari wilayah Provinsi Aceh. Putusan ini bukan sekadar hasil diskusi politik, melainkan didasarkan pada laporan resmi dari Kementerian Dalam Negeri dan hasil verifikasi menyeluruh terhadap dokumen yang diajukan kedua provinsi. Dengan demikian, tidak ada ruang bagi spekulasi atau manuver politis yang merugikan semangat persatuan nasional.

Langkah Presiden Prabowo menunjukkan bagaimana pendekatan berbasis data dan legalitas dapat memadamkan potensi konflik antarwilayah. Sengketa batas wilayah administratif kerap menjadi sumber ketegangan horizontal yang dapat memicu konflik identitas dan kecemburuan sosial. Namun, dalam kasus ini, penyelesaiannya justru menguatkan ikatan antarprovinsi dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tidak ada pihak yang dipermalukan, dan keputusan diambil dalam semangat keadilan dan transparansi.

Respons positif pun datang dari berbagai pihak. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Gubernur Aceh Muzakir Manaf, dan Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution hadir langsung dalam konferensi pers yang menandai selesainya konflik ini. Tak hanya menunjukkan soliditas koordinasi pusat dan daerah, kehadiran para tokoh penting itu juga menjadi simbol penerimaan terhadap keputusan final yang ditetapkan Presiden Prabowo. Ini adalah gambaran dari proses politik yang matang dan beradab, di mana penyelesaian persoalan dilakukan dalam kerangka hukum dan saling menghormati.

Apresiasi secara khusus juga disampaikan oleh berbagai elemen masyarakat di Aceh, termasuk Forum Bersama (Forbes) DPR-DPD asal Aceh dan tokoh-tokoh agama. Mereka melihat keputusan ini sebagai hasil perjuangan panjang yang akhirnya didengar dan direspons dengan bijak oleh pemerintah pusat. Terlebih, keputusan ini membuka ruang baru bagi penguatan otonomi daerah dan pengelolaan wilayah yang lebih akurat, sekaligus memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara.

Keputusan yang diambil Presiden Prabowo juga menggambarkan pemahaman mendalam akan pentingnya menjaga stabilitas wilayah dalam kerangka geopolitik nasional. Sengketa kecil seperti ini, jika tidak diselesaikan dengan benar, dapat menjadi pemantik disharmoni yang lebih luas. Oleh karena itu, ketegasan yang berbasis data dan integritas hukum menjadi senjata utama dalam merawat kesatuan Indonesia yang sangat majemuk ini.

Dalam konteks pembangunan nasional, penyelesaian batas wilayah yang akurat juga memiliki implikasi penting terhadap tata kelola sumber daya, distribusi anggaran, dan perencanaan pembangunan daerah. Dengan kejelasan administratif, Pemerintah Provinsi Aceh kini memiliki dasar legal yang kuat untuk merancang dan mengeksekusi program pembangunan di empat pulau tersebut. Keuntungan ini bukan hanya milik Aceh, tetapi juga bangsa secara keseluruhan karena semakin banyak wilayah yang dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kesejahteraan masyarakat.

Di sisi lain, keputusan ini membuktikan bahwa kepemimpinan Prabowo tidak terjebak pada pendekatan simbolik atau populis. Ia tidak mencari jalan tengah yang kompromistis, tetapi mengambil posisi jelas yang berpihak pada kebenaran data. Ini adalah ciri pemimpin yang tidak takut mengambil keputusan penting, meski mungkin menghadapi tekanan atau resistensi dari sebagian pihak. Justru dari ketegasan itulah lahir rasa hormat dan kepercayaan.

Kepemimpinan seperti ini sangat dibutuhkan dalam era transisi pemerintahan dan modernisasi birokrasi saat ini. Keberanian dalam menyelesaikan persoalan yang selama ini mengambang adalah wujud nyata dari efektivitas pemerintahan. Masyarakat memerlukan pemimpin yang mampu menyelesaikan masalah, bukan menundanya atau melempar tanggung jawab. Prabowo menunjukkan bahwa persoalan seberat apapun dapat dituntaskan ketika keberpihakan pada hukum dan data menjadi fondasi utama dalam pengambilan kebijakan.

Anggota DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Muslim Ayub, juga memberikan apresiasi atas ketegasan Presiden. Ia menilai langkah ini sebagai bentuk keberpihakan pada keadilan berdasarkan dokumen autentik. Menurutnya, keempat pulau memang sejak awal berada dalam wilayah administrasi Aceh, sementara Provinsi Sumatera Utara tidak memiliki bukti sah yang dapat memperkuat klaim kepemilikan.

Keputusan Presiden Prabowo dalam menyelesaikan sengketa empat pulau ini bukan hanya menandai berakhirnya konflik administratif, tetapi juga membuka lembaran baru dalam kepemimpinan yang tegas, transparan, dan berpihak pada kepentingan nasional. Di tengah tantangan besar yang dihadapi bangsa ini, langkah seperti ini memberikan harapan bahwa Indonesia dipimpin oleh tangan yang mampu menjaga utuhnya tanah air dengan keberanian dan kebijaksanaan.

)* Penulis merupakan Pemerhati Pembangunan Aceh

Jakarta – Gubernur Aceh, Muzakir Manaf (Mualem), menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Presiden Prabowo Subianto yang telah mengambil keputusan tegas dan adil dalam menyelesaikan sengketa empat pulau antara Provinsi Aceh dan Sumatra Utara.

“Dari rakyat Aceh, terima kasih kepada Bapak Presiden dan Bapak Mendagri Pak Tito, Wakil Ketua DPR RI Pak Dasco, serta Mensesneg Pak Prasetyo dan Gubernur Sumatera Utara. Semoga tidak ada masalah lagi, aman damai, dan NKRI kita jaga bersama,” ujar Mualem dalam keterangan resminya, Selasa (17/6/2025).

Ia juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh masyarakat Aceh yang telah mendukung dan mengawal proses penyelesaian ini. Tak lupa, Mualem memberikan apresiasi kepada Forbes DPR-DPD asal Aceh, para alim ulama, serta elemen masyarakat yang turut berkontribusi.

“Semoga hubungan antara Aceh dan Sumut tetap harmonis pasca-keputusan ini. Kita meyakini bahwa keputusan Presiden Prabowo adil dan tidak merugikan pihak mana pun,” tegasnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto memutuskan bahwa keempat pulau yang diperebutkan, yaitu Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Gadang, dan Pulau Mangkir Ketek, secara sah menjadi bagian dari wilayah administratif Provinsi Aceh.

Keputusan ini diumumkan oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (17/6/2025).

Hadir dalam kesempatan itu Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Mendagri Tito Karnavian, Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution, dan Gubernur Aceh Muzakir Manaf.

“Rapat terbatas dalam rangka mencari jalan keluar terhadap permasalahan dinamika 4 pulau di Sumut dan di Aceh,” kata Prasetyo.

Ia menegaskan, keputusan diambil setelah mempertimbangkan dokumen dan data pendukung yang sah.

“Berdasarkan laporan dari Kemendagri, berdasarkan dokumen data pendukung, kemudian tadi Bapak Presiden telah memutuskan bahwa pemerintah berlandaskan kepada dasar-dasar dokumen yang dimiliki pemerintah telah mengambil keputusan bahwa keempat pulau, yaitu Pulau Panjang, Pulau Lipan, kemudian Pulau Mangkir Gadang, dan Pulau Mangkir Ketek, secara administrasi berdasarkan dokumen yang dimiliki pemerintah adalah masuk wilayah administrasi Aceh,” ujarnya.

Jakarta – Presiden Prabowo Subianto resmi memutuskan status kepemilikan empat pulau yang selama ini menjadi sengketa antara Provinsi Aceh dan Sumatera Utara. Dalam rapat terbatas yang digelar di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (17/6/2025), pemerintah memutuskan bahwa keempat pulau tersebut sah secara administratif milik Pemerintah Provinsi Aceh.

Keputusan itu disampaikan langsung oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dalam konferensi pers usai rapat yang dihadiri Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution, dan Gubernur Aceh Muzakir Manaf.

“Rapat terbatas dalam rangka mencari jalan keluar terhadap permasalahan dinamika 4 pulau di Sumut dan di Aceh,” kata Prasetyo.

Ia menjelaskan, keputusan tersebut diambil setelah pemerintah menelaah dokumen dan data pendukung dari kedua belah pihak. Berdasarkan hasil verifikasi, keempat pulau yaitu Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Gadang, dan Pulau Mangkir Ketek secara administratif masuk dalam wilayah Provinsi Aceh.

“Berdasarkan laporan dari Kemendagri, berdasarkan dokumen data pendukung, kemudian tadi Bapak Presiden telah memutuskan bahwa pemerintah berlandaskan kepada dasar-dasar dokumen yang dimiliki pemerintah telah mengambil keputusan bahwa keempat pulau, yaitu Pulau Panjang, Pulau Lipan, kemudian Pulau Mangkir Gadang, dan Pulau Mangkir Ketek, secara administrasi berdasarkan dokumen yang dimiliki pemerintah adalah masuk wilayah administrasi Aceh,” ujarnya,” ujar Prasetyo.

Langkah tegas Presiden Prabowo mendapat apresiasi dari anggota DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Muslim Ayub. Ia menyambut positif keputusan tersebut sebagai bentuk kepemimpinan yang adil dan berpihak pada data.

“Kami berterima kasih kepada Presiden Prabowo yang telah mengambil sikap tegas dan adil. Empat pulau tersebut memang milik Aceh, dan kini secara resmi telah diakui sebagai bagian dari wilayah kami,” kata Muslim.

Ia menambahkan bahwa keputusan tersebut berdasarkan bukti autentik dari Pemerintah Aceh, sementara Sumatera Utara tidak memiliki dokumen pendukung klaim kepemilikan mereka. “Sumut tidak punya bukti kuat,” tegasnya.****

[edRW]

Oleh: Rizki Wicaksono )*

Kehadiran Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, sebagai pembicara utama dalam St. Petersburg International Economic Forum (SPIEF) 2025 merupakan sebuah penegasan akan posisi strategis Indonesia di panggung global. Lawatan kenegaraan Presiden Prabowo ke Rusia, yang berlangsung pada 19–20 Juni 2025, bukan sekadar kunjungan diplomatik biasa, tetapi merupakan refleksi nyata dari diplomasi aktif yang dijalankan pemerintah Indonesia dalam merespons dinamika internasional yang kian kompleks dan menantang.

SPIEF merupakan salah satu forum ekonomi paling bergengsi di dunia, mempertemukan para pemimpin negara, pelaku bisnis, dan pakar ekonomi dari berbagai penjuru dunia. Data SPIEF 2024 menunjukkan bahwa forum ini dihadiri lebih dari 21.000 delegasi dari 139 negara dan menghasilkan lebih dari seribu perjanjian kerja sama dengan nilai mencapai triliunan rupiah. Oleh karena itu, partisipasi Presiden Prabowo sebagai pembicara utama dalam forum tersebut menjadi pencapaian penting yang menunjukkan tingginya kepercayaan dunia internasional terhadap kepemimpinan Indonesia.

Agenda Presiden Prabowo di Rusia pun sarat makna strategis. Selain dijadwalkan menyampaikan pidato utama di SPIEF, Presiden juga akan melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Rusia Vladimir Putin. Kehadiran Presiden Prabowo diundang langsung oleh pemimpin negara adidaya tersebut merupakan sinyal kuat bahwa Indonesia dipandang sebagai mitra penting dalam percaturan geopolitik dan ekonomi global.

Menurut Anggota Komisi I DPR RI, Farah Puteri Nahlia, kehadiran Presiden Prabowo di SPIEF merupakan indikasi nyata bahwa Indonesia semakin diakui sebagai kekuatan penting dalam tatanan global. Hal ini bukan hanya menjadi kebanggaan nasional, melainkan juga peluang emas untuk memperkuat posisi tawar Indonesia di berbagai sektor strategis, mulai dari investasi, perdagangan, hingga diplomasi multilateral.

Farah menekankan bahwa kehadiran Indonesia dalam forum SPIEF membuka peluang signifikan bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Melalui partisipasi aktif dalam forum internasional semacam ini, Indonesia memiliki kesempatan untuk memperluas akses pasar bagi produk unggulan nasional, menarik investasi asing langsung, serta membangun kemitraan strategis dengan berbagai negara peserta forum. Bahkan lebih jauh, forum ini dapat menjadi momentum penting untuk memperkuat citra Indonesia sebagai negara dengan stabilitas politik yang kuat dan prospek ekonomi yang menjanjikan.

Hal senada juga disampaikan oleh Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya bahwa kunjungan Presiden Prabowo ke Rusia merupakan bagian dari strategi diplomasi aktif Indonesia dalam menjawab tantangan global dan memperkuat posisi strategis di kancah internasional. Dalam konteks tersebut, kehadiran Prabowo di SPIEF bukan hanya mewakili Indonesia sebagai negara berkembang dengan potensi besar, melainkan juga sebagai negara besar yang mulai memainkan peran penting dalam menjaga keseimbangan global.

Teddy juga menggarisbawahi bahwa kunjungan ini tidak berdiri sendiri. Sebelum ke Rusia, Presiden Prabowo lebih dahulu menghadiri Singapore-Indonesia Leaders’ Retreat, menjadikan rangkaian perjalanan luar negeri ini sebagai upaya komprehensif untuk memperluas jejaring kerja sama bilateral dan multilateral yang menguntungkan bagi Indonesia. Dengan langkah ini, Indonesia menunjukkan komitmennya untuk tidak menjadi penonton dalam dinamika global, melainkan sebagai aktor aktif yang menawarkan solusi, memperjuangkan kepentingan nasional, dan menjalin kemitraan strategis dengan berbagai negara sahabat.

Secara lebih luas, keikutsertaan Indonesia dalam forum seperti SPIEF juga menjadi ajang untuk memperkuat diplomasi ekonomi Indonesia. Ketika dunia tengah menghadapi ketidakpastian ekonomi akibat perang, inflasi global, hingga disrupsi rantai pasok, partisipasi aktif Indonesia dalam dialog global menjadi sangat krusial. Kehadiran Presiden Prabowo sebagai pembicara utama dalam forum SPIEF memberikan sinyal positif bahwa Indonesia memiliki peran dan solusi dalam menavigasi tantangan-tantangan tersebut.

Lawatan ke Rusia juga dapat menjadi pijakan bagi penguatan hubungan bilateral yang lebih komprehensif antara Indonesia dan Rusia. Potensi kerja sama di bidang energi, pertahanan, teknologi, hingga pertanian sangat terbuka lebar. Dengan latar belakang militer dan pengalaman panjang dalam hubungan internasional, Presiden Prabowo memiliki kapasitas dan strategi yang mumpuni untuk memastikan bahwa kerja sama yang dijalin bersifat mutualistik dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Indonesia.

Kunjungan ini juga mencerminkan keberlanjutan arah politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif. Dalam prinsip tersebut, Indonesia tidak memihak salah satu kekuatan besar dunia, tetapi justru memainkan peran sebagai penyeimbang yang menjalin kerja sama dengan berbagai negara tanpa mengorbankan kedaulatan dan kepentingan nasional. Dalam forum seperti SPIEF, Indonesia bisa menunjukkan bahwa dalam keterbukaan dan kolaborasi internasional, Indonesia tetap teguh dalam prinsip-prinsipnya.

Pada akhirnya, kehadiran Presiden Prabowo dalam SPIEF 2025 bukan hanya menyampaikan visi ekonomi Indonesia kepada dunia, tetapi juga menampilkan wajah Indonesia sebagai negara besar yang siap memimpin, berdialog, dan bekerja sama untuk kemajuan bersama. Di tengah arus perubahan global yang begitu dinamis, Indonesia tidak tinggal diam. Di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto, Indonesia hadir, didengar, dan diperhitungkan. Itulah bukti bahwa kepemimpinan Indonesia di panggung dunia bukan sekadar simbol, melainkan realitas yang semakin menguat hari demi hari.
)* Penulis merupakan Jurnalis dan Editor Politik Internasional