Jakarta: Pameran seni Jakarta Provoke! 2025 dibuka mulai hari ini, Kamis (19/6/2025). Pameran ini akan berlangsung hingga 3 Juli di Pos Bloc Jakarta.

Event ini menghadirkan kolaborasi 19 artis seniman dengan 19 kurator kontemporer dalam satu panggung kreatif yang sama. Dilansir dari laman resmi eventfestid, lebih dari 19 karya seni dari berbagai medium seperti lukisan, fotografi, dan instalasi akan dipamerkan.

Pengunjung akan diajak meresapi ide, gejolak, dan keberanian artistik masing-masing seniman. ‎Pameran ini diselenggarakan untuk menghadirkan ruang ekspresi karya kontemporer yang progresif.

Para seniman dan kurator mempersembahkan karya-karya mereka yang menantang, memperlihatkan keberanian berekspresi dan bereksperimen dalam seni. ‎Setiap seniman dipasangkan dengan kurator untuk merancang instalasi visual dan intelektual.

Pendekatan ini bertujuan menghadirkan dialog dan narasi segar dalam setiap karya. Sejumlah seniman Tanah Air akan berpartisipasi dalam pameran ini, antara lain:

‎-Ade Artie

‎-Diaz Ramadhansyah

‎-Adi Sundoro

‎-Leonhard Bartolomeus

‎-Aidil Usman

‎-Damhuri Muhamad

‎-Ary Okta

‎-Evelyn Huang

‎-Awan Simatupang

‎-Oscar Motuloh

‎-Budi Karmanto

‎-Tubagus Andre

‎-Dolorosa Sinaga

‎-Asep Topan

‎-Hanafi

‎-Heru Joni Putra

‎-Irawan Karseno

‎-Maman Gantra

‎-Izal Batubara

‎-Agung Eko Sutrisno

‎Kegiatan pendukung seperti diskusi seni dan workshop juga digelar sepanjang durasi pameran. Pengunjung bisa berdialog langsung dengan kurator dan seniman pilihan.

‎Jakarta Provoke! 2025 diharapkan menjadi jembatan penting bagi seniman dan masyarakat umum. Selain itu memberikan wawasan baru serta membuat pengunjung memahami perkembangan seni rupa kontemporer Indonesia. ‎(Yusuf Bagus)

Jakarta: Yayasan Bali Purnati kembali menggelar Panggung Maestro ke-8 di Museum Nasional Indonesia pada 11–12 Juli 2025 mendatang. Tahun ini, tema yang diusung adalah ‘Menjaga Maestro, Melangkah ke Depan’ dengan menghadirkan 12 maestro kesenian budaya Indonesia.

​Panggung Maestro merupakan inisiatif kolektif mendukung maestro lewat riset budaya untuk menjaga keaslian warisan Nusantara. Hal ini berniat untuk memantik inovator muda menggali, melindungi, mengembangkan dan menyebarkan karya bersama para Maestro.

Sementara itu, pagelaran ini juga menguatkan identitas bangsa dan membangun ekonomi budaya yang berdaya tarik unik. Hal ini juga baik secara melokal maupun mendunia.

Lebih lanjut, ke-12 maestro yang tampil di Panggung Maestro akan menampilkan keseniannya masing-masing seperti tari, hingga musik tradisional. Adapun tiga provinsi yang ikut dalam pagelaran Panggung Maestro, diantaranya Aceh, Kalimantan Timur, dan Madura.

Acara tahunan yang digelar oleh Yayasan Bali Purnati ini juga bekerja sama dengan Kementerian Kebudayaan. Adapun Direktorat Film, Musik, dan Seni, Direktorat Jenderal Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan yang ikut membantu kelancaran acara ini.

Jakarta: Hari Ulang Tahun (HUT) ke-498 Kota Jakarta akan dirayakan pada, Minggu (22/6/2025). HUT Jakarta tahun ini mengusung tema “Jakarta Kota Global dan Berbudaya”.

Rentetan kegiatan menarik akan memeriahkan hari lahir provinsi yang kerap dijuluki kota metropolitan ini. Mulai dari pameran seni, bazar, lomba lari, hingga pertunjukan budaya.

Laman Pemprov DKI Jakarta menginformasikan rangkaian acara puncak HUT Jakarta ke-498. Berikut rangkaian acaranya:

1. DIY Trail di Museum Jakarta (17 Mei-26 Juli 2025)

2. Jakarta Fair di JIExpo Kemayoran (19 Juni-13 Juli 2025)

3. Jakarta Provokel di POS Bloc (22 Juni-3 Juli 2025)

4. Pameran Lukisan Sarnadi Adam di Balai Kota Jakarta (23-30 Juni 2025)

5. Festival Kekayaan Intelektual di Kota Tua

6. Peresmian Taman ASEAN Connection (30 Juni 2025)

7. Monas Week (29 Juni 2025)

8. Wayang Kulit di Museum Wayang (8-29 Juni 2025)

9. Pameran Pesisir Jakarta Utara Tempo Dulu di Marunda (28-29 Juni 2025)

10. Festival Seni Budaya dan Bazar Etnik Nusantara di Lapangan Banteng (27-29 Juni 2025)

11. Jakarta International Marathon di Monas (29 Juni 2025)

12. Rupa Perempuan: The Heat is Ours di Halte MRT Dukuh Atas (21 April-30 Juni 2025)

13. Festival Ondel-ondel dan Palang Pintu di TMII (28 Juni 2025)

14. Wonders of Jakarta di Ancol (22 Juni 2025)

15. Kolosal Pencak Silat di Bundaran HI (22 Juni 2025)

16. Jakarnaval di Monas-Bundaran HI (22 Juni 2025)

17. Semarak HUT Jakarta di Monas

18. Wayang Golek Semalam Suntuk di Museum Wayang (21 Juni 2025)

19. Gebyar Seni Budaya Setu Babakan (21 Juni 2025)

20. Festival Glodok 2025 Old Pecinan Jakarta (21 Juni 2025)

Pemprov DKI Jakarta juga akan menampilkan panggung musik setiap hari minggu. Kegiatan ini diadakan setiap Car Free Day (CFD) atau Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB).

Panggung musik CFD akan digelar di tiga titik yakni Gelora Bung Karno (GBK), Dukuh Atas, dan Bundaran HI. Panggung musik ini bertujuan memberikan hiburan sekaligus meningkatkan kebahagiaan masyarakat Jakarta.

Adapun, puncak rangkaian HUT ke-498 Jakarta bertepatan dengan diselenggarakannya “Semarak HUT Jakarta”. Kegiatan ini merupakan kegiatan kolaboratif untuk merayakan keberagaman dan kebanggaan sebagai warga Jakarta.

Peringatan HUT Jakarta ke-498 ini menjadi momentum kebersamaan seluruh warga kota. Ini adalah kesempatan untuk bersama-sama mewujudkan Jakarta 500 tahun sebagai kota yang inklusif, berdaya saing, dan berkelas dunia. (Afriani Respati)

Oleh : Tasya Nanda Syafitri

Upaya pemerintah dalam memberantas praktik Judi Daring menunjukkan babak baru yang lebih konkret. Pemerintah tengah merampungkan Peraturan Pemerintah (PP) khusus mengenai pemberantasan Judi Daring sebagai tindak lanjut dari keseriusan negara melindungi rakyat dari dampak buruk perjudian digital. Langkah ini merupakan bentuk nyata dari kesadaran pemerintah bahwa penyebaran Judi Daring telah mencapai titik yang membahayakan integritas sosial dan ekonomi masyarakat, terutama generasi muda.

Judi Daring bukan lagi sekadar fenomena pinggiran digital. Ia telah menjelma menjadi ancaman masif yang menyasar semua lapisan masyarakat, dari perkotaan hingga pelosok desa, dari kalangan pelajar hingga pekerja. Dengan kemasan permainan yang tampak menyenangkan namun menjerat, banyak individu yang terperosok dalam lingkaran kecanduan dan akhirnya mengalami kerugian materiil, kehancuran keluarga, hingga tindak kriminal. Dalam konteks inilah, negara tidak boleh tinggal diam. Negara harus hadir untuk melindungi warganya, bukan hanya melalui imbauan atau blokir teknis, melainkan melalui perangkat hukum yang kuat dan efektif.

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, telah menegaskan bahwa PP pemberantasan Judi Daring telah melalui tahap harmonisasi dan akan segera dirampungkan. Langkah ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak sekadar menjadikan isu Judi Daring sebagai wacana, melainkan telah menjadikannya prioritas nasional. Dengan pelibatan lintas kementerian dalam proses harmonisasi ini, diharapkan regulasi yang dihasilkan memiliki legitimasi dan daya jangkau yang menyeluruh, sehingga mampu mengakomodasi dinamika kejahatan digital yang semakin kompleks.

Sementara itu, Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, juga menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah mengarahkan untuk menerbitkan PP sebagai bentuk tindakan lebih tegas dalam memerangi Judi Daring. Ini mengisyaratkan bahwa kebijakan ini merupakan inisiatif strategis dari pucuk kepemimpinan nasional yang memahami bahwa penyelesaian masalah Judi Daring tidak bisa hanya mengandalkan pendekatan parsial. Diperlukan langkah menyeluruh yang menggabungkan sisi pencegahan, penindakan, edukasi, dan penguatan regulasi hukum.

Dengan rampungnya PP ini, diharapkan pemerintah memiliki landasan hukum yang kokoh untuk menindak segala bentuk operasional Judi Daring, termasuk pengembang aplikasi, penyedia platform, influencer yang mempromosikan, serta pihak-pihak yang memfasilitasi transaksi keuangan yang berkaitan dengan praktik ilegal ini. Lebih jauh lagi, PP ini harus mengatur sanksi tegas bagi pelaku serta mendorong sinergi lintas sektor, mulai dari perbankan, penyedia jasa internet, hingga penegak hukum agar penanganannya tidak lagi bersifat reaktif, melainkan proaktif dan terukur.

Tidak hanya itu, kehadiran PP ini juga menjadi momentum penting untuk meningkatkan literasi digital masyarakat. Regulasi yang kuat tanpa kesadaran publik akan sia-sia. Oleh karena itu, selain mengatur aspek hukum, PP ini juga diharapkan memuat strategi edukasi yang mendorong masyarakat untuk menjauhi praktik Judi Daring dan memahami risikonya. Hal ini penting agar pemberantasan tidak berhenti pada ranah teknis dan hukum, tetapi juga menyasar akar masalah yakni rendahnya pemahaman publik terhadap dampak judi digital.

Adanya regulasi berbentuk PP akan memberikan kewenangan tambahan bagi aparat untuk menindak pelaku dan penyedia Judi Daring dengan mekanisme hukum yang lebih cepat dan jelas. Hal ini tentu sangat krusial, mengingat praktik perjudian daring seringkali beroperasi secara lintas negara, menggunakan server luar negeri, dan memanfaatkan celah hukum nasional. Dengan adanya payung hukum yang kuat, aparat penegak hukum tidak akan ragu bertindak karena memiliki dasar hukum yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.

Langkah pemerintah ini juga akan berdampak positif terhadap kestabilan sosial dan ekonomi masyarakat. Dalam banyak kasus, Judi Daring tidak hanya menggerogoti keuangan pribadi pelakunya, tetapi juga menimbulkan efek domino berupa konflik rumah tangga, peningkatan kriminalitas, bahkan gangguan psikologis. Oleh karena itu, hadirnya PP ini tidak hanya melindungi individu, tetapi juga menjadi bentuk investasi negara dalam menjaga ketahanan sosial.

Lebih lanjut, harmonisasi yang dilakukan oleh Kemenkum menunjukkan pentingnya kehati-hatian dalam merancang regulasi yang berkualitas. Proses ini memastikan bahwa setiap pasal dalam PP tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dan mampu mengakomodasi dinamika yang ada. Ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menciptakan kebijakan yang bukan sekadar responsif, tetapi juga adaptif dan visioner.

Ke depan, keberhasilan implementasi PP ini akan sangat ditentukan oleh komitmen seluruh elemen bangsa, termasuk penegak hukum, lembaga pendidikan, tokoh agama, serta masyarakat sipil. Semua pihak harus berperan aktif dalam mengawal kebijakan ini, mulai dari sosialisasi, pelaporan pelanggaran, hingga pengawasan pelaksanaan di lapangan. Dalam hal ini, kolaborasi antara negara dan rakyat menjadi kunci utama untuk menghapus praktik Judi Daring dari ruang digital Indonesia.

Pada akhirnya, rampungnya PP pemberantasan Judi Daring menjadi bukti nyata bahwa negara hadir dan berpihak pada keselamatan rakyat. Dalam era digital yang sarat tantangan dan jebakan virtual, regulasi ini menjadi tameng perlindungan yang sangat dibutuhkan. Pemerintah telah menunjukkan langkah tegas dan terukur. Kini saatnya masyarakat turut mengambil peran agar Indonesia terbebas dari jeratan Judi Daring dan dapat melangkah menuju peradaban digital yang sehat, adil, dan bermartabat.

*Penulis adalah Pegiat Anti Judi Daring

Jakarta — Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) terus menunjukkan komitmennya dalam memberantas praktik Judi Daring. Hingga pertengahan Juni 2025, sebanyak dua juta situs judi daring berhasil dihapus dari ruang digital Indonesia.

“Per hari ini kita sudah meng-take down dua juta situs Judi Daring. Namun demikian, bahwa situs ini bisa membuat baru lagi, bahkan secara otomatis,” ujar Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid

Meski jumlah situs yang berhasil diblokir cukup besar, Meutya menegaskan bahwa langkah pemutusan akses bukan satu-satunya solusi. Pemerintah lebih menekankan pentingnya edukasi kepada masyarakat untuk melawan sendiri praktik Judi Daring yang terus berkembang.

“Yang menjadi strategi paling penting yang tengah fokus dilakukan adalah memperkuat edukasi kepada masyarakat agar bersama-sama melawan praktik Judi Daring,” katanya.

Menurut Meutya, industri judi daring akan terus tumbuh selama ada permintaan dari masyarakat. Oleh karena itu, dibutuhkan kesadaran kolektif dari seluruh elemen bangsa agar tidak memberikan ruang bagi pelaku usaha ilegal tersebut untuk berkembang.

“Kalau peminatnya atau konsumennya mau terus, maka di situ akan terus ada ruang untuk mereka berkembang. Jadi harus kitanya yang juga melawan,” jelasnya.

Lebih lanjut, Meutya menyebut pemerintah juga memperkuat kebijakan regulatif untuk meredam laju pertumbuhan judi daring. Salah satunya melalui penerapan Peraturan Menteri tentang Sistem Kepatuhan Moderasi Konten (SAMAN) serta Peraturan Pemerintah tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak (PP TUNAS).

Langkah ini diambil karena anak di bawah umur cukup rentan terpapar dan terjerat dalam aktivitas Judi Daring. Data menunjukkan bahwa jumlah anak di bawah 18 tahun yang terlibat dalam praktik ini cukup tinggi.

“Jadi dengan aturan membatasi atau menunda usia akses anak-anak di bawah 18 tahun ke media sosial, itu kita harapkan juga bisa mengurangi secara signifikan Judi Daring yang ada di Indonesia, sekaligus membuat ranah digital kita juga menjadi lebih baik,” paparnya.

Upaya masif ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam melindungi generasi muda dari dampak negatif Judi Daring yang makin merajalela. Kolaborasi antara regulasi, edukasi, dan teknologi diharapkan menjadi fondasi kuat menuju ekosistem digital yang sehat dan aman.*

[edRW]

Jakarta – Pemerintah bersama dunia usaha menunjukkan komitmennya untuk mendukung program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui penguatan sektor pangan dan gizi di seluruh Indonesia. Salah satu langkah konkret adalah pembangunan 1.000 Dapur MBG yang difasilitasi oleh Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, yang akan menjadi bagian dari 30.000 titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang direncanakan oleh Badan Gizi Nasional (BGN).

“Antusiasme luar biasa dari dunia usaha menunjukkan bahwa mereka siap bergotong-royong untuk mendukung program ini,” kata Ketua Umum Kadin Anindya Novyan Bakrie.

Anindya mengatakan pihaknya berniat untuk ikut serta membangun 1.000 titik dapur, dimulai dengan proyek percontohan yang akan dilaksanakan sebelum 17 Agustus 2025.

Keterlibatan dunia usaha melalui Kadin bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan pangan yang bergizi, tetapi juga bertujuan untuk menciptakan lapangan pekerjaan serta memberdayakan masyarakat. Program ini diharapkan dapat memperkuat ketahanan gizi nasional dengan memastikan ketersediaan pangan bergizi bagi anak-anak, ibu hamil, dan ibu menyusui, serta keluarga kurang mampu di berbagai wilayah Indonesia.

Anindya menekankan pentingnya peran pengusaha dalam memberikan dukungan nyata terhadap infrastruktur dan rantai pasok pangan, yang akan berperan besar dalam keberhasilan program MBG.

“Tugas kami adalah membantu BGN untuk mencapai target pembangunan 30.000 titik dapur SPPG, dan Kadin siap berkontribusi sesuai dengan kapasitas yang ada,” ujarnya.

Kadin pun berkomitmen untuk menyediakan buku panduan yang dapat diimplementasikan oleh Kadin di tingkat provinsi, kota, bahkan di tingkat internasional.

Menurut Kepala BGN, Dadan Hindayana, kontribusi dunia usaha sangat strategis untuk mewujudkan program ini.

“Kadin merupakan bagian penting dari program MBG. Keberhasilan program ini sangat bergantung pada tiga hal: anggaran, SDM, dan infrastruktur,” ungkap Dadan.

Peran Kadin dalam membantu membangun infrastruktur dan memenuhi kebutuhan rantai pasok pangan bergizi sangat penting, terutama dengan adanya pasar baru yang tercipta seiring meningkatnya permintaan akibat program MBG.

Dadan juga mengapresiasi langkah Kadin dalam membentuk tim khusus untuk mengelola pembangunan hingga proses akreditasi dapur SPPG secara mandiri.

“Ini akan meringankan tugas BGN, karena Kadin bisa melakukan kurasi dan akreditasi dapur secara langsung,” kata Dadan.

Dalam upaya mendukung program ini, Kadin akan bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya.

Dengan sinergi yang kuat antara pemerintah dan sektor swasta, diharapkan Indonesia dapat segera mencapai target pembangunan 30.000 titik dapur MBG, serta mewujudkan ketahanan pangan dan gizi yang lebih baik bagi seluruh masyarakat.*

[edRW]

Post navigation

JAKARTA – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus menunjukkan dampak positif yang luas. Sejak mulai dijalankan secara bertahap, MBG telah menjangkau 4,97 juta penerima manfaat di 38 provinsi. Program ini menjadi cerminan transformasi kebijakan gizi nasional yang tidak hanya fokus pada konsumsi, tetapi juga pemberdayaan ekonomi lokal dan pembangunan sumber daya manusia berkelanjutan.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, mengungkapkan bahwa hingga pertengahan Juni 2025, lebih dari 68 ribu tenaga telah terlibat dalam operasional MBG. “Lebih dari 60 persen tenaga kerja tersebut adalah ibu-ibu berusia 30 hingga 50 tahun, sehingga secara langsung ikut berkontribusi pada pengurangan angka kemiskinan ekstrem,” ujar Dadan Hindayana.

Dengan pendekatan berbasis komunitas, pelaksanaan MBG melibatkan petani lokal, pelaku UMKM, dan dapur umum di berbagai daerah. Setiap harinya, ribuan perempuan mempersiapkan makanan sehat untuk anak-anak dan keluarga prasejahtera. Aktivitas ini bukan hanya meningkatkan asupan gizi masyarakat, tetapi juga memperkuat mata rantai produksi pangan dalam negeri.

Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara, menyampaikan bahwa anggaran untuk MBG telah dipersiapkan secara matang oleh pemerintah pusat. “Sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, jumlah penerima MBG akan ditingkatkan menjadi 82,9 juta pada tahun 2025, dengan dukungan 32 ribu Sentra Produksi Pangan Gizi (SPPG). Kementerian Keuangan telah menyiapkan anggaran tambahan sebesar Rp100 triliun,” tegas Suahasil Nazara.

Pemerintah daerah pun memainkan peran penting dalam menyukseskan pelaksanaan teknis di lapangan. Kolaborasi antara pusat dan daerah menjadikan distribusi makanan bergizi lebih merata dan tepat sasaran. Anak-anak yang sebelumnya datang ke sekolah tanpa sarapan kini dapat menikmati menu sehat yang disiapkan dengan bahan pangan lokal.

Program MBG tidak hanya mengurangi beban pengeluaran keluarga, tetapi juga menumbuhkan semangat belajar di kalangan pelajar. Melalui pendekatan yang terstruktur dan berbasis gotong royong, MBG menjadi langkah konkret dalam menyiapkan generasi Indonesia yang sehat, cerdas, dan siap menyongsong 2045.

Oleh: Dhita Karuniawati )*

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu inisiatif strategis yang tidak hanya ditujukan untuk meningkatkan kualitas gizi dan kesehatan anak-anak Indonesia, tetapi juga memiliki dampak luas terhadap perekonomian nasional. Program ini digagas sebagai langkah konkret pemerintah dalam mengatasi tantangan gizi buruk, stunting, serta ketimpangan sosial di sektor pendidikan. MBG telah menjadi motor penggerak ekonomi daerah dan pencipta lapangan pekerjaan baru.

Dalam kerangka besar pembangunan berkelanjutan, program MBG dirancang untuk menjawab dua tantangan utama bangsa yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) sejak dini dan menggerakkan roda perekonomian dari level paling bawah, meliputi keluarga dan pelaku usaha kecil. Dengan memberikan makan bergizi secara gratis kepada siswa-siswi sekolah, pemerintah dapat menciptakan efek domino yang positif terhadap kesejahteraan masyarakat luas.

Pemberian makan bergizi gratis di sekolah-sekolah bukan hanya soal bantuan pangan, tetapi merupakan investasi jangka panjang dalam pembangunan manusia. Anak-anak yang mendapatkan asupan nutrisi cukup terbukti memiliki kemampuan belajar yang lebih baik, daya tahan tubuh lebih tinggi, serta tingkat kehadiran di sekolah yang meningkat. Dalam jangka panjang, hal ini akan menciptakan generasi yang lebih sehat, cerdas, dan produktif.

Program MBG juga dirancang dengan pendekatan ekonomi inklusif. Pasokan bahan pangan untuk makan bergizi berasal dari petani lokal, nelayan, peternak, dan pelaku UMKM pangan. Dengan demikian, setiap rupiah yang dialokasikan dalam program ini akan kembali ke masyarakat dalam bentuk peningkatan pendapatan dan pembukaan peluang usaha.

Misalnya, untuk memenuhi kebutuhan sayur, buah, daging, dan karbohidrat berkualitas, sekolah-sekolah dapat bermitra langsung dengan koperasi tani atau kelompok tani lokal. Langkah ini terbukti mendorong produksi nasional dan mengurangi ketergantungan terhadap impor.

Efek dari program MBG terhadap penciptaan lapangan kerja sangat signifikan. Program ini bukan hanya menciptakan pekerjaan di hilir seperti pengolahan dan distribusi makanan, tetapi juga di sektor hulu seperti pertanian, peternakan, dan perikanan.

Dengan meningkatnya permintaan bahan pangan berkualitas untuk jutaan anak sekolah setiap hari, petani akan terdorong untuk meningkatkan hasil panen dan memperluas lahan garapan. Demikian pula peternak akan meningkatkan produksi telur, susu, dan daging, sementara nelayan akan fokus pada hasil tangkapan yang memenuhi standar kualitas gizi.

Seluruh rantai pasok mulai dari produsen bahan baku, pengolah makanan, logistik, hingga pengawasan mutu, membutuhkan tenaga kerja baru. Pemerintah memperkirakan bahwa jika program MBG diterapkan secara nasional dan berkelanjutan, potensi penciptaan lapangan kerja bisa mencapai ratusan ribu, terutama di pedesaan dan wilayah tertinggal.

Program MBG yang dijalankan pemerintah sejak 6 Januari 2025 telah menyerap sekitar 68 ribu tenaga kerja di dapur MBG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh Indonesia. Mayoritas pekerjanya adalah ibu rumah tangga.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan lebih dari 60 persen tenaga kerja yang terserap dalam program MBG merupakan ibu-ibu berusia 30 hingga 50 tahun. Sebagian besar dari mereka sebelumnya merupakan ibu rumah tangga tanpa penghasilan tetap. Kini, melalui program ini, mereka memperoleh pendapatan minimal sebesar Rp 2 juta per bulan.

Dadan mencatat, sejak diluncurkan pada 6 Januari 2025, saat ini program MBG telah menjangkau 4,97 juta penerima manfaat. Program tersebut telah berjalan di seluruh 38 provinsi dengan total 1.785 SPPG aktif.

Dadan juga menegaskan seluruh kepala SPPG kini telah menerima pembayaran secara rutin setiap bulan. Ia menegaskan bahwa sistem pembayaran kini berjalan lancar dan rutin di seluruh wilayah. Saat ini pengelolaan keuangan program tersebut sudah lebih tertib, dengan sistem pencairan dana ke SPPG melalui virtual account sebelum kegiatan operasional dimulai. Ini dilakukan agar mitra tidak perlu menunggu reimburs dan bisa langsung menjalankan kegiatan operasional.

Agar program MBG berjalan optimal, diperlukan sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah pusat bertanggung jawab dalam hal kebijakan, pendanaan, dan standar pelaksanaan, sementara pemerintah daerah memiliki peran kunci dalam implementasi di lapangan.

Kepala dinas pendidikan, dinas kesehatan, dan dinas ketahanan pangan di setiap daerah harus bersinergi dalam merancang skema penyediaan makanan yang melibatkan masyarakat lokal. Termasuk dalam pengawasan kualitas gizi, pelatihan pelaku usaha makanan, dan evaluasi dampak program terhadap anak-anak sekolah. Pemerintah juga aktif melibatkan organisasi masyarakat, koperasi, dan lembaga pendidikan vokasi untuk memperluas dampak MBG.

Program MBG adalah contoh nyata bahwa kebijakan sosial bisa menjadi stimulus ekonomi yang kuat. Tidak hanya mengentaskan anak-anak dari ancaman gizi buruk dan meningkatkan kualitas pendidikan, MBG juga mampu menciptakan ekosistem ekonomi baru yang produktif, inklusif, dan berkelanjutan.

Dengan komitmen kuat pemerintah dalam perencanaan dan pelibatan masyarakat secara menyeluruh, MBG berpotensi menjadi program unggulan nasional yang tidak hanya meningkatkan kualitas SDM Indonesia, tetapi juga mempercepat pertumbuhan ekonomi dari bawah. Ini bukan sekadar program bantuan, tetapi sebuah strategi pembangunan jangka panjang untuk mewujudkan Indonesia yang sehat, sejahtera, dan berdaya saing.

*) Penulis adalah Kontributor Lembaga Studi Informasi Strategis Indonesia

Oleh : Ricky Rinaldi

Pemerintah Indonesia terus menunjukkan komitmen serius dalam menyiapkan generasi penerus bangsa yang sehat, cerdas, dan tangguh melalui berbagai kebijakan strategis. Salah satu upaya nyata yang kini menjadi perhatian utama adalah Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program ini bukan sekadar pemberian makanan, melainkan sebuah investasi jangka panjang dalam pembangunan sumber daya manusia unggul untuk menyongsong visi Indonesia Emas 2045.

Program MBG dirancang untuk menjangkau kelompok sasaran yang sangat strategis, mulai dari pelajar PAUD hingga SMA, santri, balita, ibu hamil, hingga ibu menyusui. Pemerintah menyadari bahwa asupan gizi sejak dini sangat menentukan kualitas tumbuh kembang anak, daya tahan tubuh, kemampuan belajar, hingga daya saing mereka di masa depan. Dengan demikian, MBG diharapkan mampu menciptakan generasi yang tidak hanya sehat secara fisik, tetapi juga cerdas secara intelektual dan kuat secara mental.

Anggota Komisi IX DPR RI, Muazzim Akbar, menyampaikan pandangannya bahwa program MBG merupakan langkah strategis pemerintah untuk menyiapkan generasi emas. Ia menilai program ini tidak hanya menyangkut pemberian makanan bergizi, melainkan juga sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh. Ia menambahkan bahwa MBG juga memiliki potensi besar dalam memberdayakan ekonomi lokal melalui peluang kemitraan masyarakat dalam pengadaan bahan pangan dan pengelolaan dapur gizi. Menurutnya, manfaat program ini dirasakan bukan hanya di sektor kesehatan, tetapi juga memberikan dorongan nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Sekretaris Deputi Promosi dan Kerja Sama Badan Gizi Nasional (BGN), Lalu Muhammad Iwan Mahardan, menjelaskan bahwa kualitas asupan gizi sangat memengaruhi tumbuh kembang anak, kemampuan belajar, dan daya saing generasi masa depan. Ia menekankan bahwa keberhasilan MBG sangat dipengaruhi oleh dukungan pemerintah daerah serta partisipasi aktif masyarakat. Artinya, kolaborasi lintas sektor menjadi kunci utama untuk memastikan program ini berjalan dengan optimal dan berkelanjutan.

Contoh konkret keberhasilan pendekatan partisipatif dalam program MBG terlihat di Kecamatan Canduang, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Di daerah ini, masyarakat dilibatkan secara langsung dalam penyediaan bahan pangan lokal serta pengelolaan dapur gizi. Hal ini memperlihatkan bahwa program ini bukan hanya terpusat di pemerintahan, melainkan juga menjadi milik bersama masyarakat yang aktif berkontribusi dalam keberhasilannya.

Anggota Komisi IX DPR RI, Ade Rezki Pratama, memandang bahwa keterlibatan masyarakat menjadi salah satu faktor utama keberhasilan MBG. Ia menyebut bahwa program ini tidak hanya berdampak pada peningkatan gizi, tetapi juga membuka lapangan kerja dan mendorong kemajuan pertanian lokal. Menurutnya, MBG merupakan bentuk investasi jangka panjang dalam pembangunan sumber daya manusia sekaligus instrumen untuk memperkuat ketahanan ekonomi di tingkat masyarakat.

Tenaga Ahli Deputi Promosi dan Kerja Sama BGN, Adib Al Fikry, menjelaskan bahwa program ini diarahkan untuk menurunkan angka stunting dan malnutrisi sekaligus mendongkrak prestasi siswa melalui penyediaan makanan bergizi di lingkungan sekolah. Ia menyampaikan bahwa dengan kecukupan gizi, siswa dapat lebih fokus dalam proses belajar, yang pada akhirnya akan berkontribusi terhadap peningkatan kualitas pendidikan. Menurutnya, MBG bukan hanya strategi kesehatan, tetapi juga merupakan investasi jangka panjang di sektor pendidikan dan pembangunan manusia.

Lebih lanjut, Adib menjelaskan bahwa pelaksanaan MBG diawasi secara ketat dan akuntabel. Prosesnya melibatkan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk memastikan keamanan dan kualitas makanan yang disediakan. Selain itu, program ini juga memberdayakan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), petani, serta nelayan lokal dalam rantai pasok bahan pangan. Dengan skema ini, MBG memperpendek rantai distribusi sekaligus memperkuat ekonomi lokal yang menjadi tulang punggung ketahanan pangan nasional.

Program MBG menjadi bukti nyata bahwa negara hadir dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat, terutama dalam hal pemenuhan gizi dasar yang berdampak luas pada sektor lain seperti pendidikan dan ekonomi. Dengan pendekatan yang komprehensif, MBG dirancang tidak hanya untuk mengatasi masalah jangka pendek seperti kekurangan gizi atau stunting, melainkan juga untuk membangun fondasi kokoh menuju masyarakat Indonesia yang sehat, produktif, dan kompetitif di tahun 2045.

Pemerintah juga mendorong agar daerah-daerah aktif melibatkan potensi lokal dalam pelaksanaan program ini. Dengan begitu, MBG tidak hanya menjadi instrumen peningkatan gizi, tetapi juga alat pemberdayaan desa dan penguatan ekonomi lokal. Setiap wilayah di Indonesia memiliki kekayaan bahan pangan lokal yang berlimpah, dan MBG menjadi medium untuk mengoptimalkan potensi tersebut melalui pemanfaatan hasil pertanian, peternakan, dan perikanan lokal.

Dari aspek pelibatan masyarakat, program ini terbukti mampu mempererat kerja sama antara pemerintah, sekolah, orang tua, dan pelaku usaha di daerah. MBG menjadi contoh bagaimana kebijakan publik dapat berjalan efektif jika dikerjakan secara gotong royong. Melalui keterlibatan berbagai pemangku kepentingan, MBG menjadi program milik bersama yang dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat.

Dengan seluruh potensi dan kontribusi yang diberikan, MBG layak disebut sebagai tonggak penting dalam perjalanan Indonesia menuju tahun 2045. Melalui kebijakan yang terintegrasi, pemerintah menunjukkan keseriusannya menyiapkan generasi emas yang akan membawa Indonesia menjadi bangsa besar yang mandiri, berdaya saing tinggi, dan disegani dunia. Dalam konteks ini, MBG bukan sekadar program makan, melainkan sebuah pondasi perubahan peradaban.

*)Pengamat Isu Strategis

Post navigation
Previous:
Pemerintah Perkuat Koperasi Merah Putih Sebagai Ujung Tombak Pemerataan Ekonomi
Next:

Oleh: Silvia AP )*

Pemerintah terus berkonsolidasi terkait langkah-langkah strategis untuk memperkuat peran Koperasi Merah Putih sebagai ujung tombak pemerataan ekonomi nasional. Upaya ini tidak semata merupakan respon terhadap tantangan pertumbuhan ekonomi yang belum sepenuhnya merata, tetapi juga bagian dari visi jangka panjang dalam membangun fondasi ekonomi berbasis kerakyatan yang inklusif, mandiri, dan berkelanjutan. Dalam konteks ini, Koperasi Merah Putih bukan hanya dihidupkan sebagai entitas usaha kolektif, melainkan difungsikan sebagai instrumen utama untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam aktivitas ekonomi secara aktif dan berkeadilan.

Pemerintah terus menaruh perhatian pada upaya pemerataan ekonomi, khususnya dengan mendorong pertumbuhan yang merata di berbagai wilayah melalui keterlibatan koperasi dan pelaku usaha lokal. Pemerintah memfokuskan kebijakan untuk membuka akses sumber daya produktif, pembiayaan, dan pasar agar masyarakat di seluruh daerah dapat berkembang optimal. Melalui revitalisasi dan penguatan Koperasi Merah Putih, pemerintah menargetkan untuk menutup celah ketimpangan tersebut, sekaligus menghadirkan skema alternatif yang dapat menjangkau sektor informal, pelaku usaha mikro, serta komunitas pedesaan yang selama ini cenderung terpinggirkan dari sistem ekonomi formal.

Koperasi Merah Putih dirancang sebagai koperasi modern dengan semangat kebersamaan dan keadilan sosial. Ia mengemban misi lebih dari sekadar unit usaha; ia hadir sebagai gerakan sosial-ekonomi yang mengakar dari bawah dan menempatkan rakyat sebagai pemilik sekaligus pengelola. Konsep ini memberi ruang bagi masyarakat untuk berdaya secara kolektif, mengembangkan produktivitas secara berkelanjutan, dan memperkuat ketahanan ekonomi lokal. Dalam berbagai daerah, koperasi ini difasilitasi untuk mengelola potensi unggulan masing-masing wilayah, mulai dari sektor pertanian, perikanan, perdagangan, jasa, hingga pariwisata berbasis masyarakat, dengan pendekatan yang adaptif dan partisipatif.

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas) mengatakan peran penting Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dalam memperkuat fondasi ekonomi kerakyatan melalui pemberdayaan masyarakat secara inklusif dan berkeadilan di seluruh Indonesia. Zulhas juga menyebutkan pertumbuhan ekonomi tidak cukup hanya mengandalkan pelaku usaha besar, tetapi harus melibatkan rakyat melalui pembangunan sistem ekonomi berbasis desa/kelurahan yang partisipatif dan berorientasi pada kesejahteraan bersama.

Kopdes ini dipercaya menjadi ujung tombak pelaksanaan ekonomi kerakyatan dengan menempatkan desa sebagai pusat pertumbuhan baru yang mampu menopang struktur ekonomi nasional secara berkelanjutan. Ia menyampaikan esensi utama dari program tersebut bukan pada besar kecilnya dana, melainkan pada keberpihakan nyata dan perhatian serius terhadap potensi masyarakat desa.

Pemerintah mendorong koperasi untuk memiliki sistem administrasi yang transparan, akuntabel, dan profesional agar mampu menarik kepercayaan anggota dan investor. Di sisi lain, regulasi yang mendukung juga terus dikaji untuk memberikan fleksibilitas serta perlindungan hukum bagi koperasi yang sehat dan berorientasi pada pelayanan anggota. Salah satu keunggulan Koperasi Merah Putih adalah kemampuannya menyesuaikan diri dengan konteks lokal.

Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT), Yandri Susanto mengatakan bahwa dengan hadirnya Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, akan menjadi andalan ekonomi disuatu wilayah, khususnya Gorontalo. Lebih lanjut, Yandri mengatakan untuk memudahkan koordinasi, struktur Satgas Kopdes Merah Putih di tingkat provinsi dan kabupaten /kota akan dipimpin langsung oleh gubernur dan bupati/wali kota yang otomatis menjadi ketua satgas.

Dalam kesempatan yang sama, Wamendes PDT, Ariza Patria mengatakan koperasi merupakan bisnis. Oleh karena itu, koperasi harus mendapat keuntungan. Menurutnya, jika koperasi mendapat keuntungan, maka modalnya akan terus bertambah dan kemudian koperasi tersebut semakin besar. Jika koperasi semakin besar, maka yang dilayani akan semakin banyak dan keuntungannya juga akan semakin banyak.

Peran koperasi yang semakin strategis akan mendukung pengendalian inflasi daerah dan stabilisasi harga bahan pokok. Melalui koperasi, distribusi komoditas penting seperti beras, minyak goreng, gula, dan sayuran dapat dikendalikan lebih baik sehingga mampu menekan lonjakan harga di tingkat konsumen. Selain itu, koperasi juga berfungsi sebagai wadah kolektif untuk menyerap hasil produksi lokal secara adil dan menyalurkannya ke pasar yang lebih luas dengan sistem yang terintegrasi.

Penguatan Koperasi Merah Putih menjadi bukti keseriusan pemerintah dalam menghadirkan ruang dialog yang konstruktif antara negara dan rakyat. Melalui koperasi, suara rakyat dapat terorganisasi dan terwakili secara struktural dalam pengambilan kebijakan ekonomi di tingkat daerah maupun nasional. Model partisipasi ini memperkuat demokrasi ekonomi dengan memastikan setiap warga negara memiliki peluang yang setara untuk maju melalui dukungan sistem koperasi yang inklusif. Dalam konteks tersebut, koperasi menjadi jembatan antara aspirasi ekonomi rakyat dengan kebijakan negara yang berpihak.

Ke depan, Koperasi Merah Putih diharapkan menjadi simbol kebangkitan ekonomi rakyat Indonesia. Ia bukan hanya wadah usaha, tetapi juga gerakan kolektif yang meneguhkan kedaulatan ekonomi nasional di tengah tekanan globalisasi. Dengan penguatan koperasi sebagai ujung tombak pemerataan ekonomi, Indonesia menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi sejati bukan hanya tentang angka-angka makro, melainkan tentang sejauh mana manfaatnya dirasakan oleh seluruh rakyat, dari pelosok desa hingga kota metropolitan.

)* Penulis adalah tim redaksi Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) Ideas