Jakarta – Program Apotek Desa yang digagas Presiden Prabowo Subianto mendapat dukungan luas dari kalangan pakar dan organisasi profesi kesehatan, termasuk Ikatan Apoteker Indonesia (IAI).

Program ini dinilai sebagai langkah strategis dalam memperluas akses pelayanan kesehatan hingga ke tingkat desa melalui pembentukan Koperasi Desa Merah Putih, sebagaimana tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025.

Ketua Umum Pengurus Pusat IAI, Noffendri Roestam, menyatakan bahwa keberadaan Apotek Desa/Kelurahan di 80.000 desa/kelurahan di Indonesia merupakan gagasan brilian yang dapat menjawab tantangan pemerataan layanan kesehatan. Menurutnya, program ini akan berhasil jika dikelola secara optimal dan tidak hanya menjadi proyek simbolik.

“Bagi IAI, fokus kami adalah memastikan Apotek Desa ini dapat berjalan baik dan mencapai tujuan awalnya, bukan menjadi program mangkrak,” ujar Noffendri.

Noffendri juga menyambut baik solusi dari Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin yang menekankan pentingnya optimalisasi 54.000 sarana kesehatan yang sudah ada seperti puskesmas dan posyandu, tanpa perlu regulasi baru.

“Tugas IAI adalah menyiapkan tenaga apoteker untuk mendukung program ini,” jelasnya.

Ketua Himpunan Seminat Farmasi Kesehatan Masyarakat (Hisfarkesmas) PP IAI, Maria Ulfah, menyebut program ini sebagai angin segar yang harus dimanfaatkan untuk pemenuhan tenaga apoteker di puskesmas. Penanggung jawab Apotek Desa haruslah apoteker, karena hanya apoteker yang memiliki kompetensi mengelola keuangan, pengadaan, dan pelayanan farmasi sesuai standar yang berlaku.

“Dari 10.300 puskesmas, baru 68% yang memiliki apoteker. Sisanya masih diisi tenaga vokasi atau nakes lain,” ungkapnya.

Hal senada disampaikan Wakil Ketua Umum Bidang Halal dan JKN PP IAI, Abdul Rahem, yang menekankan bahwa apotek adalah tempat praktik kefarmasian oleh apoteker, bukan tenaga kesehatan lain.

“Apotek bukan hanya tempat jual beli obat, tapi pusat edukasi kesehatan masyarakat. Aspek teknis, manajerial, serta norma dan etika harus dijaga agar pelayanan tetap berkualitas,” katanya.

Sementara itu, dari Himpunan Seminat Farmasi Masyarakat (Hisfarma), Surya Wahyudi menyatakan bahwa Hisfarma siap mendukung dengan kajian dan pelatihan sistem pengelolaan yang tepat serta pentingnya studi kelayakan.

“Tidak semua desa bisa langsung punya Apotek Desa. Harus ada analisis mana yang siap, mana yang belum,” ucapnya.

Dengan dukungan luas para pakar dan organisasi profesi, Apotek Desa diyakini mampu menjadi fondasi kuat dalam mewujudkan akses pelayanan kesehatan yang merata hingga ke pelosok Nusantara.

Bandung – Pemerintah terus memperkuat komitmennya dalam menjalankan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya anak-anak, ibu hamil, dan kelompok rentan.

Program MBG telah berjalan selama beberapa tahun terakhir dan kini memasuki tahap penguatan. Pemerintah mendorong perbaikan menyeluruh pada aspek pengawasan, tata kelola distribusi, serta peningkatan kualitas nutrisi dalam setiap porsi makanan yang dibagikan.

Dalam kunjungan kerja ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Lapas Kelas I Sukamiskin, Bandung, Tenaga Ahli Utama Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO), Adita Irawati, menyampaikan bahwa pemerintah terus melakukan evaluasi dan pembenahan program secara menyeluruh, termasuk di bidang pengawasan dan penyusunan prosedur operasional standar (SOP).

“Pemerintah berkomitmen menjaga kualitas Program makan bergizi gratis, dengan terus melakukan evaluasi dan perbaikan SOP, serta peningkatan pengawasan,” kata Adita.

Lebih lanjut, ia menyatakan bahwa program MBG akan terus dievaluasi secara intensif agar mampu mencapai target 82,9 juta penerima manfaat pada November 2025, sebagaimana diinstruksikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.

“Pemerintah memahami pentingnya gizi seimbang dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, sehingga program ini menjadi prioritas nasional yang harus dijalankan dengan optimal,” tambahnya.

Upaya peningkatan kualitas juga dilakukan melalui pemilihan bahan makanan yang lebih sehat, distribusi yang efisien, serta edukasi gizi kepada masyarakat dan pelaksana program. Pemerintah juga memperluas jangkauan program ke daerah-daerah yang memiliki angka stunting dan kemiskinan tinggi.

Ahli Gizi, Syifa Dzikra Noer Hakim turut menekankan pentingnya kepatuhan terhadap SOP dalam pengolahan makanan. Ia menyebut bahwa guru di sekolah wajib mencicipi makanan sebelum dibagikan kepada siswa.

“Kami ingin memastikan makanan tetap layak dikonsumsi meskipun sudah menempuh perjalanan dan ini dilakukan tentu dengan perbaikan-perbaikan. Tujuannya, melahirkan generasi emas demi masa depan Indonesia,” lanjut Syifa.

Melalui program MBG ini, pemerintah berharap dapat menciptakan generasi sehat dan berkualitas menuju Indonesia Emas 2045.

Jakarta – Rencana Presiden Prabowo menghapus sistem outsourcing dinilai sebagai langkah progresif dalam memberikan kepastian kerja bagi para tenaga alih daya di Indonesia.

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Esther Sri Astuti, menyebut kebijakan tersebut berpotensi mendorong perusahaan untuk mengangkat tenaga kerja outsourcing menjadi pegawai tetap.

“Sehingga mereka mendapat kepastian menjadi pegawai dan ada peningkatan kesejahteraan,” ujar Esther.

Meski begitu, Esther mengingatkan bahwa kesiapan finansial perusahaan menjadi tantangan tersendiri. Pengangkatan pekerja alih daya sebagai karyawan tetap menuntut perusahaan mematuhi peraturan ketenagakerjaan, termasuk pemberian upah sesuai UMR, asuransi kesehatan, dan jaminan kecelakaan kerja.

“Ini dianggap meningkatkan biaya produksi perusahaan dan berdampak pada harga jual produknya lebih mahal,” jelasnya.

Presiden Prabowo sebelumnya menyampaikan komitmennya dalam perayaan Hari Buruh 1 Mei 2025 di Jakarta. Ia menegaskan bahwa pemerintah akan segera membentuk Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional sebagai bagian dari upaya penghapusan sistem outsourcing. Dewan ini diharapkan dapat menjadi penasihat Presiden dalam menyusun arah kebijakan ketenagakerjaan, dengan tetap menjaga keseimbangan iklim investasi nasional.

Menindaklanjuti arahan Presiden, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengungkapkan bahwa pihaknya tengah menyusun Peraturan Menteri mengenai sistem outsourcing.

“Kebijakan Presiden yang disampaikan pada perayaan May Day 2025 terkait outsourcing tentunya akan menjadi kebijakan dasar dalam penyusunan Peraturan Menteri tentang outsourcing yang saat ini sedang disusun,” ujarnya.

Sementara itu, Presiden Partai Buruh sekaligus Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, menyatakan keyakinannya bahwa Presiden Prabowo memiliki keberpihakan terhadap rakyat kecil, termasuk petani, guru, dan buruh.

“Tapi kami percaya, Bapak Presiden Prabowo ada keberpihakan pada orang kecil, kepada guru, kepada petani, dan kelas pekerja lain sebagaimana disampaikan dalam pidato 1 Mei 2025,” kata Said Iqbal.

Said menekankan bahwa yang menjadi masalah utama adalah sistem outsourcing melalui agen tenaga kerja, bukan outsourcing pekerjaan antarperusahaan.

“Kalau outsourcing pekerjaan itu oke, misal pabrik TV memberikan outsourcing pekerjaan pembuatan remot ke pabrik remot, itu boleh. Yang enggak boleh adalah tenaga kerja melalui agen,” jelasnya.

Ia juga menyoroti bentuk-bentuk lain yang dianggap sebagai penyelundupan outsourcing, seperti pemagangan dan sistem kemitraan.

“Yang enggak boleh adalah orang magang tapi sebenarnya outsourcing berkedok pemagangan, yang tidak boleh adalah sistem mitra,” tegasnya.

Pemerintah kini tengah memastikan transisi dari sistem outsourcing menuju sistem ketenagakerjaan yang lebih menjamin hak pekerja dapat berlangsung mulus, tanpa mengganggu stabilitas ekonomi nasional dan daya saing industri.

Jakarta – Langkah strategis Danantara Indonesia untuk bergabung dalam International Forum of Sovereign Wealth Funds (IFSWF) mendapatkan dukungan kuat dari Pemerintah Australia. Dukungan ini dinilai membuka peluang kerja sama investasi yang lebih luas antara Indonesia dan Australia, khususnya dalam pembiayaan proyek-proyek strategis yang menopang pertumbuhan ekonomi nasional.

CEO Danantara Indonesia Rosan Roeslani menyambut baik dukungan tersebut, seraya menegaskan pentingnya keanggotaan Indonesia dalam forum internasional yang mewadahi berbagai lembaga pengelola dana kekayaan negara (sovereign wealth funds) dari seluruh dunia.

“Kami mengapresiasi dukungan pemerintah Australia terhadap Danantara. Keanggotaan dalam International Forum of Sovereign Wealth Funds bisa memfasilitasi kemitraan strategis dengan Future Fund Australia,” ujar Rosan.

Menurut Rosan, kolaborasi antara Danantara dan Future Fund Australia memiliki potensi besar untuk mendorong realisasi pembiayaan terhadap berbagai proyek prioritas nasional, mulai dari pembangunan infrastruktur hijau, energi terbarukan, hingga transformasi digital.

“Kami meyakini kemitraan dengan institusi investasi global seperti Future Fund akan membuka peluang baru untuk pembiayaan proyek strategis yang mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia,” tegasnya.

Sebagai lembaga pengelola dana investasi strategis yang dibentuk pemerintah Indonesia, Danantara Indonesia sejak awal telah menyatakan komitmennya untuk menjadi katalis pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

“Danantara Indonesia selalu berkomitmen untuk menjadi katalis pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, serta terus membuka diri terhadap kerja sama dengan mitra global dalam mewujudkan masa depan Indonesia yang lebih maju,” jelas Rosan.

Dukungan terhadap langkah Danantara juga datang langsung dari Perdana Menteri Australia Anthony Albanese yang tengah melakukan kunjungan kenegaraan ke Indonesia. Dalam pernyataannya, PM Albanese menegaskan bahwa kerja sama ekonomi yang erat antara kedua negara merupakan landasan penting dalam hubungan bilateral yang semakin kokoh.

“Kedua negara besar kita terus berinvestasi satu sama lain melalui hubungan perdagangan yang kuat, menciptakan peluang ekonomi, dan mempererat ikatan di antara kita,” kata Albanese.

Ia juga menyatakan rasa bangganya atas persahabatan yang telah terjalin lama antara Indonesia dan Australia.

“Saya berharap dapat bekerja sama erat dengan Presiden Prabowo Subianto dalam prioritas bersama negara kita,” lanjutnya.

Kunjungan PM Albanese kali ini juga menjadi momentum penting bagi penguatan hubungan strategis antara Indonesia dan Australia, terutama di kawasan Indo-Pasifik. Hal ini disampaikan oleh Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Haryo Limanseto.

“Melalui kunjungan tersebut, kedua negara menyoroti pentingnya penguatan hubungan strategis antara Indonesia dan Australia di kawasan Indo-Pasifik,” ujarnya.

Menurut Haryo, kunjungan PM Australia tersebut merupakan babak awal dari rangkaian pertemuan resmi yang akan berlangsung pada 14 hingga 16 Mei 2025. Dalam agenda tersebut, dijadwalkan pertemuan bilateral serta pertemuan tete-a-tete antara kedua kepala pemerintahan dan delegasi masing-masing negara.

Langkah strategis Danantara untuk berjejaring dalam forum internasional seperti IFSWF tidak hanya memperkuat posisi Indonesia dalam ekosistem investasi global, tetapi juga membuka ruang sinergi antarnegara dalam mendorong agenda pembangunan berkelanjutan. Kerja sama antara Danantara dan Future Fund diharapkan dapat menjadi contoh konkret kolaborasi lintas negara yang saling menguntungkan.

Dengan keanggotaan di IFSWF dan dukungan kuat dari mitra strategis seperti Australia, Danantara Indonesia diyakini dapat memainkan peran sentral sebagai mitra investasi terpercaya dalam berbagai program prioritas pembangunan nasional. –

[edRW]

Jakarta – Pemerintah terus menunjukkan komitmennya dalam memperluas akses layanan dasar masyarakat melalui program unggulan Koperasi Desa Merah Putih. Salah satu langkah strategis yang kini digalakkan adalah pengembangan Apotek Desa sebagai bagian dari unit usaha koperasi, yang tidak hanya menopang kesehatan masyarakat desa, tetapi juga memperkuat kemandirian ekonomi lokal.

Program ini merupakan sinergi lintas kementerian dan lembaga yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto, serta dikoordinasikan oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan. Dalam rapat bersama BUMN, Zulhas mengungkapkan bahwa setiap Koperasi Desa Merah Putih akan mendapatkan modal awal sebesar Rp3 hingga Rp5 miliar yang disalurkan melalui skema digital oleh bank-bank BUMN yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).

“Kali ini koperasi tidak boleh gagal, karena perintah Bapak Presiden adalah koperasi harus sukses. Permodalan disiapkan, sistem digital diterapkan, dan dukungan penuh dari BUMN diberikan,” ujar Zulhas.

Dari modal tersebut, koperasi desa akan mengembangkan enam unit usaha, salah satunya adalah apotek desa. Langkah ini mendapat dukungan kuat dari Kementerian Kesehatan, yang melalui Menteri Budi Gunadi Sadikin menekankan pentingnya peran apotek dan klinik desa sebagai garda terdepan layanan kesehatan masyarakat.

“Apotek desa adalah perpanjangan tangan negara dalam menjangkau kesehatan masyarakat hingga ke pelosok. Selain layanan kesehatan, unit ini juga akan berfungsi secara komersial melalui koperasi,” jelas Budi dalam acara Kick-off & Sosialisasi Inpres No. 9 Tahun 2025.

Budi menyebut bahwa pendirian apotek dan klinik desa membutuhkan anggaran sekitar Rp1 miliar per unit, dan pada 2025, pemerintah telah menyiapkan alokasi dana sebesar Rp700 miliar untuk membangun 700 unit apotek dan klinik desa di seluruh Indonesia.

Dengan infrastruktur yang sebagian besar telah tersedia, pemerintah kini fokus pada penyempurnaan regulasi, peningkatan kapasitas SDM, dan penguatan model bisnis berbasis koperasi.

“Orangnya sudah ada, asetnya sudah ada, anggarannya sudah ada. Tinggal kita integrasikan jadi satu sistem pelayanan yang efisien dan memberdayakan,” tegas Budi.

Melalui program Apotek Desa ini, pemerintah tidak hanya menghadirkan akses kesehatan yang lebih merata, tetapi juga menciptakan peluang ekonomi baru bagi masyarakat desa, dalam semangat gotong royong dan kemandirian bangsa.

Komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam menciptakan generasi unggul Indonesia semakin nyata dengan penerbitan Peraturan Presiden (Perpres) terkait percepatan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Regulasi ini menjadi pijakan strategis untuk memperluas cakupan program sekaligus mempertegas posisi MBG sebagai agenda prioritas nasional, bukan sekadar janji politik.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana menyebutkan bahwa Perpres diperlukan untuk mendorong percepatan pemerataan manfaat program ke seluruh pelosok negeri. “Masih banyak daerah yang belum terjangkau, padahal MBG sudah berjalan lebih dari lima bulan. Perpres akan memperkuat sinergi lintas sektor,” ujar Dadan Hindayana.

Jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah meningkat dari 190 menjadi 1.295, namun untuk mencapai target 82,9 juta penerima manfaat, dibutuhkan 30.000 SPPG secara nasional. Pemerintah menyiapkan langkah kolaboratif dengan kementerian/lembaga, BUMN, TNI-Polri, hingga swasta.

Untuk mendukung keberlanjutan program, anggaran sebesar Rp171 triliun telah dialokasikan dalam APBN 2025. Dana tersebut akan memastikan asupan gizi anak-anak sekolah terpenuhi secara optimal. “Intervensi gizi di masa emas anak menjadi kunci mencetak generasi cerdas dan sehat,” tambah Dadan Hindayana.

Dukungan dari daerah turut menguatkan implementasi program. Anggota Komisi I DPRD Kota Palangka Raya, Hatir Sata Tarigan, mengapresiasi berdirinya lima dapur umum MBG yang mampu melayani lebih dari 15.000 siswa. “Anak-anak butuh asupan bergizi untuk belajar dengan baik. Jangan sampai program ini jadi ladang bisnis,” tegas Hatir Sata Tarigan.

Langkah percepatan juga dikawal melalui rapat koordinasi strategis antar kementerian. Menteri Koordinator Pangan, Zulkifli Hasan, mengungkapkan bahwa saat ini MBG baru menyentuh 3,4 juta anak. “Kita perlu percepatan masif agar seluruh anak Indonesia dapat menikmati manfaat MBG,” pungkas Zulkifli Hasan.

Sosialisasi di daerah seperti Desa Kedinding, Sidoarjo, menjadi bentuk nyata penguatan literasi gizi sekaligus pemberdayaan ekonomi lokal. Anggota Komisi IX DPR RI, Indah Kurniawati, menilai MBG sebagai investasi strategis bangsa. “MBG bukan hanya soal makan gratis, ini adalah penguatan daya saing nasional,” tutup Indah Kurniawati.

Kontribusi MBG terhadap ekonomi lokal turut disorot. “Program ini menggandeng petani dan UMKM, sehingga menumbuhkan ekonomi dari desa,” ujar Ari Yulianto, Analis Kebijakan Ahli Madya BGN.

Di sisi lain, peningkatan edukasi publik terus digalakkan. Anggota DPRD Sidoarjo, Prabata Ferdiansyah, mengajak masyarakat ikut mengawal. “Masyarakat perlu tahu prosedurnya agar MBG benar-benar dirasakan oleh yang membutuhkan,” katanya.

Penerbitan Perpres menjadi simbol kehadiran negara dalam menjamin pemenuhan hak dasar anak-anak. Dengan koordinasi yang solid dan strategi lintas sektor, MBG diyakini menjadi fondasi penting dalam pembangunan sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045. [^]

Oleh : Dirandra Falguni )*

Presiden Prabowo Subianto menunjukkan keseriusannya dalam mewujudkan visi besar menciptakan generasi emas Indonesia melalui Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dalam upaya mempercepat perluasan cakupan program ini, Presiden akan segera menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) khusus. Langkah ini menegaskan bahwa MBG bukan sekadar janji politik, melainkan komitmen nyata yang harus diwujudkan secara cepat, merata, dan efektif di seluruh Indonesia.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, mengungkapkan penerbitan Perpres menjadi penting karena masih banyak daerah dan kelompok masyarakat yang belum menikmati manfaat program MBG, meskipun program ini telah berjalan selama lebih dari lima bulan. Presiden Prabowo dalam berbagai kunjungan ke daerah menyadari masih banyak wilayah yang belum merasakan manfaat MBG secara optimal. Oleh karena itu, pemerintah terus mempercepat perluasan program ini demi menjangkau seluruh anak bangsa.

Sejak awal pelaksanaannya, MBG sudah melibatkan 190 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), dan kini jumlahnya meningkat menjadi 1.295. Namun, untuk mencapai target ambisius yakni 82,9 juta penerima manfaat, diperlukan setidaknya 30.000 SPPG di seluruh penjuru negeri. BGN pun telah menyiapkan strategi kolaboratif dengan melibatkan pemerintah daerah, kementerian/lembaga, BUMN, TNI, Polri, dan pihak swasta.

Tak hanya itu, anggaran sebesar Rp171 triliun telah dialokasikan dari APBN 2025 untuk mendukung keberhasilan program ini. Dana tersebut akan memastikan terpenuhinya kebutuhan gizi peserta didik di berbagai jenjang pendidikan. Dadan menegaskan, Intervensi perlu dilakukan agar dihasilkan generasi yang pintar-pintar karena seribu hari pertamanya optimal dan pertumbuhan fisiknya baik.

Seperti diketahui, sekitar 70 persen dari total APBN Indonesia bersumber dari penerimaan pajak. Artinya, pelaksanaan MBG merupakan bentuk konkret pemanfaatan dana rakyat untuk masa depan bangsa yang lebih baik, melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia sejak usia dini.

Dukungan terhadap percepatan program MBG juga datang dari daerah. Di Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Anggota Komisi I DPRD, Hatir Sata Tarigan, menyampaikan apresiasinya terhadap berdirinya lima dapur umum untuk MBG. Setiap dapur mampu menyediakan 3.000 porsi makanan bergizi, menjangkau lebih dari 15.000 siswa. Menurutnya, siswa yang sedang belajar memerlukan konsentrasi tinggi, sehingga sangat penting bagi mereka mendapatkan makanan bergizi yang telah diperhitungkan dengan baik kandungannya.

Hatir juga menilai pentingnya semangat sosial dalam pelaksanaan MBG dan menolak jika program ini dijadikan komoditas bisnis. Pihak DPRD, menurutnya, siap memberikan dukungan penuh apabila ada dasar hukum dan instruksi jelas dari pemerintah pusat. Ini memperlihatkan bahwa MBG juga membuka ruang sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, yang menjadi kunci keberhasilan pembangunan nasional.

Pada level kebijakan strategis, pemerintah telah menggelar rapat koordinasi tingkat menteri di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan pada 9 Mei 2025. Menteri Koordinator Pangan, Zulkifli Hasan, menyatakan bahwa hingga saat ini, program MBG baru menjangkau 3,4 juta penerima manfaat. Angka tersebut masih jauh dari target, sehingga percepatan menjadi keharusan.

Salah satu tujuan utama dari program ini adalah untuk mengatasi berbagai persoalan gizi di masyarakat, termasuk stunting, anemia, dan kekurangan gizi kronis lainnya yang masih tinggi, khususnya di wilayah tertinggal. Sosialisasi MBG yang dilakukan di berbagai daerah seperti Desa Kedinding, Kabupaten Sidoarjo, menjadi bukti komitmen pemerintah terhadap edukasi gizi dan pemberdayaan ekonomi lokal.

Kegiatan sosialisasi MBG di Sidoarjo dihadiri oleh Anggota Komisi IX DPR RI, Indah Kurniawati, yang menekankan pentingnya MBG sebagai investasi jangka panjang. Ia menyebut bahwa program ini tak sekadar menyediakan makanan gratis, tetapi juga berkontribusi pada penguatan daya saing bangsa. Program MBG mendukung visi Indonesia Emas 2045 dengan fokus utama pada pemenuhan gizi anak sejak dini.

Analis Kebijakan Ahli Madya PPM Prokerma BGN, Ari Yulianto menambahkan bahwa MBG turut melibatkan petani, peternak, dan pelaku UMKM dalam rantai pasok bahan pangan. Ini menunjukkan bahwa MBG juga berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi lokal, selain aspek kesehatan.

Meski antusiasme masyarakat tinggi, pemerintah menyadari perlunya peningkatan sosialisasi agar prosedur pelaksanaan MBG dapat lebih mudah dipahami dan diakses oleh semua kalangan. Anggota DPRD Sidoarjo, Prabata Ferdiansyah, mengajak masyarakat berperan aktif dalam mendukung dan mengawasi pelaksanaan program MBG agar manfaatnya semakin luas dan tepat sasaran.

Penerbitan Perpres oleh Presiden Prabowo menjadi langkah krusial dalam memperkuat landasan hukum dan mempercepat eksekusi program MBG. Ini menegaskan komitmen pemerintah untuk menghadirkan keadilan sosial melalui pemenuhan hak dasar anak-anak Indonesia atas makanan bergizi.

Dengan visi jauh ke depan, kolaborasi lintas sektor, dan dukungan anggaran yang kuat, program MBG berpotensi besar menjadi fondasi kuat dalam mencetak generasi unggul Indonesia. Perpres bukan hanya sebuah regulasi administratif, tetapi simbol bahwa negara hadir melindungi masa depan bangsanya sejak dini, yakni melalui satu piring makan bergizi, setiap hari.

)* Pengamat Kebijakan Pemerintah

Jakarta – Presiden Prabowo Subianto terus mendorong terbukanya peluang investasi asing ke Indonesia, terutama dari kawasan Asia Tenggara. Dalam lawatannya ke Thailand, Presiden Prabowo secara tegas mengarahkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) untuk memperluas kerja sama investasi dengan lembaga-lembaga investasi Thailand.

“Kami juga berkomitmen untuk menyelenggarakan First Joint Trade Commission dalam waktu dekat dan meningkatkan kerja sama antara lembaga-lembaga investasi Thailand dan dengan Danantara, lembaga pengelola investasi Indonesia,” ujar Presiden Prabowo dalam pernyataan bersama usai bertemu Perdana Menteri Thailand, Paetongtarn Shinawatra, di Government House, Bangkok.

Langkah ini menjadi bagian dari strategi Presiden Prabowo dalam memperkuat hubungan bilateral dengan negara-negara ASEAN, serta menciptakan ekosistem investasi yang inklusif dan berkelanjutan. Dalam pertemuan tersebut, kedua pemimpin sepakat untuk membentuk First Joint Trade Commission sebagai wadah dialog dan kolaborasi antar lembaga investasi kedua negara.

Dalam forum bilateral itu, Presiden Prabowo mengajak Thailand untuk membentuk perusahaan patungan (joint venture) dalam hal pengelolaan dan penyimpanan pangan.

“Kami ingin kerja sama ini tidak hanya pada level kebijakan, tetapi juga menghasilkan aksi nyata. Di bidang ketahanan pangan, Indonesia mengajak Thailand untuk membentuk joint venture agar sistem distribusi dan penyimpanan pangan bisa lebih stabil dan efisien di kawasan,” lanjutnya.

Sektor transportasi udara juga turut menjadi bagian dari kerja sama yang diapresiasi oleh Presiden. Ia menyambut baik pembukaan rute penerbangan baru antara Indonesia dan Thailand sebagai langkah awal penguatan konektivitas dan mobilitas pelaku ekonomi kedua negara.

Sementara itu, Menteri Luar Negeri RI, Sugiono, menegaskan bahwa kerja sama ini merupakan kelanjutan dari dialog diplomatik yang sudah dibangun sebelumnya.

“Seperti yang kemarin sempat dibicarakan oleh kementerian luar negeri kedua negara, bahwa akan ada kerja sama investasi. Danantara akan menjadi kendaraan utama kerja sama itu,” ujarnya di Rosewood Hotel, Bangkok.

Sugiono menjelaskan bahwa Danantara, sebagai superholding pengelola kekayaan negara, telah memiliki mandat dan infrastruktur untuk mengelola investasi lintas sektor dan negara.

“Kami juga menyampaikan bahwa saat ini Indonesia sudah memiliki satu lembaga sovereign wealth fund yang mengelola seluruh aset milik negara Indonesia, yaitu Danantara,” katanya.

Kerja sama investasi bilateral ini diharapkan dapat mempercepat pembangunan ekonomi nasional dan memperluas lapangan kerja.

Lawatan Presiden Prabowo ke Thailand tidak hanya memperkuat hubungan diplomatik, tetapi juga menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjadikan Indonesia sebagai mitra strategis di kawasan, khususnya dalam bidang perdagangan dan investasi lintas batas.

Oleh: Adnan Ramdani )*

Penghapusan sistem tenaga kerja alih daya atau outsourcing dalam dunia ketenagakerjaan di Indonesia menjadi topik yang cukup hangat dibicarakan belakangan ini, terutama setelah berbagai kalangan, termasuk para ekonom, menyuarakan pendapatnya. Sebagian besar ekonom berpendapat bahwa penghapusan outsourcing akan memberikan kepastian kerja yang lebih besar bagi para pegawai, sekaligus memperbaiki kualitas hubungan kerja antara perusahaan dan pekerja. Pendapat ini tentu memiliki alasan yang kuat, mengingat bahwa selama ini outsourcing dianggap seringkali menimbulkan ketidakpastian bagi pekerja yang terlibat di dalamnya.

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Esther Sri Astuti mengatakan, penghapusan sistem outsourcing yang dikemukakan oleh Presiden Prabowo Subianto dapat memberikan kepastian untuk pegawai. Dengan penghapusan sistem tersebut, perusahaan didorong untuk mengangkat outsourcing menjadi pegawai tetap. pernyataan Prabowo tentang outsourcing merupakan bukti bahwa pemerintah memahami kegundahan pekerja dan buruh di Indonesia.

Kemudian salah satu keuntungan utama yang akan diperoleh pekerja setelah penghapusan outsourcing adalah adanya jaminan kestabilan pekerjaan. Di sistem outsourcing, pekerja sering kali tidak memiliki kontrak jangka panjang dengan perusahaan yang mempekerjakan mereka. Mereka lebih sering bekerja berdasarkan kontrak sementara yang bisa saja berakhir kapan saja, tergantung kebutuhan perusahaan.

Dengan penghapusan sistem ini, pekerja akan mendapatkan status kepegawaian yang lebih jelas, yang berarti mereka akan lebih mudah mendapatkan hak-hak mereka seperti jaminan kesehatan, pensiun, dan hak cuti. Selain itu, stabilitas pekerjaan yang lebih terjamin dapat memberikan rasa aman bagi pekerja, yang pada gilirannya akan meningkatkan motivasi dan kinerja mereka.

Selain itu, penghapusan outsourcing juga berpotensi untuk menciptakan kesetaraan antara pekerja tetap dan pekerja kontrak. Sebelumnya, pekerja outsourcing sering kali dihadapkan pada perlakuan yang berbeda dengan pekerja tetap meskipun mereka melakukan pekerjaan yang sama. Perbedaan tersebut tidak hanya terjadi dalam hal gaji, tetapi juga dalam akses terhadap fasilitas dan tunjangan lainnya.

Dalam sistem outsourcing, pekerja cenderung mendapat imbalan yang lebih rendah dan lebih sedikit manfaat dibandingkan dengan rekan-rekan mereka yang bekerja sebagai pegawai tetap. Dengan penghapusan outsourcing, perusahaan akan lebih terpaksa untuk menyeimbangkan hak dan kewajiban antara pekerja tetap dan non-tetap, yang pada akhirnya akan menciptakan lingkungan kerja yang lebih adil.

Para ekonom juga melihat bahwa penghapusan outsourcing dapat berkontribusi pada peningkatan produktivitas perusahaan. Hal ini dikarenakan pekerja yang memiliki jaminan pekerjaan tetap cenderung memiliki rasa tanggung jawab dan keterikatan yang lebih besar terhadap perusahaan tempat mereka bekerja. Pekerja yang merasa aman dan dihargai oleh perusahaan cenderung lebih termotivasi untuk bekerja keras dan meningkatkan kinerja mereka.

Di sisi lain, pekerja outsourcing, yang merasa tidak memiliki ikatan jangka panjang dengan perusahaan, mungkin kurang memiliki motivasi yang sama untuk memberikan kontribusi maksimal. Dengan adanya kepastian kerja, perusahaan juga dapat mengurangi tingkat perputaran tenaga kerja yang tinggi, yang seringkali menjadi masalah di sektor-sektor yang mengandalkan tenaga outsourcing.

Sementara itu, Pengamat Ekonomi Pembangunan dari Universitas Andalas, Syafruddin Karimi, mengatakan penghapusan outsourcing akan memberikan buruh kepastian kerja, akses jaminan sosial, serta peluang pengembangan karier yang lebih jelas. Sementara pihak industri, akan mendapat manfaat dari tenaga kerja yang lebih stabil dan terlatih.

Namun, meskipun penghapusan outsourcing membawa banyak manfaat, proses transisi menuju sistem yang lebih stabil tentu tidak akan mudah. Beberapa perusahaan mungkin menghadapi tantangan dalam mengadaptasi perubahan ini, terutama bagi mereka yang sudah lama bergantung pada model outsourcing untuk mengurangi biaya operasional. Oleh karena itu, dibutuhkan kebijakan yang bijak dari pemerintah untuk membantu perusahaan dalam menyesuaikan diri dengan perubahan tersebut.

Kebijakan ini bisa berupa insentif atau bantuan untuk perusahaan yang perlu melakukan penyesuaian struktural agar tetap bisa mempertahankan kelangsungan bisnis mereka sambil memastikan kesejahteraan pekerja tetap terjaga. Dukungan ini penting agar penghapusan outsourcing tidak menambah beban ekonomi perusahaan, melainkan justru mendorong terciptanya iklim kerja yang lebih sehat dan berkelanjutan. Tidak hanya itu, penghapusan outsourcing juga berpotensi untuk memperbaiki hubungan antara pekerja dan manajemen.

Dalam banyak kasus, hubungan yang kurang harmonis antara pekerja dan perusahaan disebabkan oleh ketidakjelasan status kepegawaian dan ketidakadilan dalam pembagian hak dan kewajiban. Pekerja outsourcing sering kali merasa terisolasi dan diperlakukan sebagai kelas kedua, yang akhirnya mempengaruhi rasa kepercayaan dan loyalitas mereka terhadap perusahaan. Dengan dihapuskannya sistem outsourcing, hubungan yang lebih terbuka dan saling menghormati bisa terjalin, di mana pekerja merasa diakui dan dihargai atas kontribusinya.

Penghapusan outsourcing merupakan langkah penting dalam menciptakan ekosistem ketenagakerjaan yang lebih baik di Indonesia. Langkah ini tidak hanya memberikan kepastian dan perlindungan bagi pekerja, tetapi juga dapat meningkatkan produktivitas perusahaan dan menciptakan hubungan kerja yang lebih harmonis. Meskipun ada tantangan dalam implementasinya, dengan dukungan kebijakan yang tepat dan komitmen dari semua pihak, penghapusan outsourcing bisa menjadi tonggak penting dalam perbaikan sektor ketenagakerjaan Indonesia yang lebih adil dan berkelanjutan.

)* Penulis adalah pengamat ekonomi