Oleh : Robby Alamsyah )*

Dalam upaya memperkuat posisi Indonesia sebagai kekuatan ekonomi yang diperhitungkan di kancah global, pemerintah melalui Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara Indonesia) terus mengintensifkan diplomasi investasi dengan berbagai negara mitra. Langkah strategis ini bukan hanya mencerminkan semangat ekspansi dan modernisasi dalam pengelolaan kekayaan negara, tetapi juga menjadi bukti konkret dari transformasi visi Indonesia menuju kemandirian ekonomi dan kemakmuran nasional.

Komitmen Presiden RI, Prabowo Subianto, dalam menjalin kemitraan strategis dengan berbagai negara menjadi fondasi penting dari langkah-langkah proaktif Danantara. Dalam kunjungan kenegaraan ke Thailand, Presiden Prabowo menegaskan bahwa kedua negara sepakat untuk meningkatkan kerja sama perdagangan dan investasi. Komitmen tersebut dituangkan dalam perjanjian peningkatan hubungan menjadi kemitraan strategis, yang mencakup penjajakan kesepakatan melalui lembaga investasi masing-masing, termasuk Danantara.

Kolaborasi lintas batas ini menandai era baru diplomasi ekonomi Indonesia. Bukan hanya memperkuat kerja sama bilateral, tetapi juga mendorong terwujudnya ekosistem investasi yang solid, inklusif, dan berkelanjutan. Penekanan pada sinergi antar-lembaga investasi negara merupakan strategi cerdas untuk memaksimalkan nilai tambah aset negara dan menciptakan aliran modal yang sehat ke sektor-sektor produktif.

Sebagai Sovereign Wealth Fund (SWF) Indonesia, Danantara Indonesia bergerak cepat memanfaatkan momentum global. Salah satu langkah nyata adalah kemitraan strategis dengan Future Fund Australia, lembaga pengelola dana negara Australia yang telah lama dikenal sebagai pemain utama dalam manajemen investasi institusional. Kerja sama ini semakin diperkuat dengan dukungan Future Fund terhadap keanggotaan Danantara dalam International Forum of Sovereign Wealth Funds (IFSWF), organisasi yang menjadi wadah bagi SWF di seluruh dunia untuk menjalin kolaborasi dan pertukaran pengetahuan.

CEO Danantara Indonesia, Rosan Roeslani, menyambut baik dukungan tersebut dan menyatakan bahwa keanggotaan dalam IFSWF merupakan langkah krusial untuk memperkuat posisi Danantara sebagai mitra investasi global yang kredibel. Keanggotaan ini membuka pintu bagi Danantara untuk berpartisipasi dalam proyek-proyek strategis global, sekaligus memperluas jejaring dengan lembaga-lembaga keuangan terkemuka di dunia. Hal ini selaras dengan mandat Danantara untuk menjadi katalis pembangunan ekonomi nasional yang inklusif, berkelanjutan, dan berorientasi masa depan.

Langkah Danantara ini menunjukkan bahwa Indonesia tidak hanya menjadi tujuan investasi, tetapi juga siap menjadi investor aktif yang memainkan peran dalam pembangunan global. Danantara bukan hanya pengelola dana, tetapi aktor utama dalam diplomasi ekonomi yang memiliki visi jauh ke depan, yaitu menjadikan Indonesia sebagai simpul penting dalam peta keuangan global.

Sementara itu, Chief Investment Officer Danantara Indonesia, Pandu Sjahrir, menyampaikan bahwa misi Danantara adalah membangun konektivitas global yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Menurutnya, pertemuan dengan sejumlah tokoh keuangan terkemuka dunia seperti mantan Menteri Keuangan Amerika Serikat, Steven Mnuchin, dan investor institusional ternama Scott Bessent, bukan sekadar ajang diplomasi, tetapi merupakan fondasi kerja sama konkret untuk masa depan.

Pandu menekankan bahwa pendekatan diplomasi investasi yang diusung Danantara bukan hanya agresif, tetapi juga cermat dan berakar pada kepentingan nasional. Dengan menjalin hubungan strategis dengan tokoh-tokoh keuangan dunia, Danantara sedang membangun jembatan yang menghubungkan potensi besar Indonesia dengan sumber daya global. Ini merupakan kelanjutan dari transformasi pengelolaan kekayaan negara yang kini makin proaktif dan berorientasi global.

Langkah-langkah strategis Danantara sangat sejalan dengan misi besar pemerintah dalam meningkatkan efisiensi pengelolaan aset negara dan memperkuat daya saing Indonesia di sektor-sektor strategis, seperti infrastruktur, energi hijau, manufaktur berteknologi tinggi, hingga digitalisasi ekonomi. Dengan memanfaatkan keahlian global, akses pasar internasional, dan tata kelola yang transparan, Danantara memiliki peluang besar untuk menjadi pengungkit pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan merata.

Bagi Indonesia, keberhasilan Danantara bukan hanya akan berdampak pada peningkatan kinerja fiskal atau neraca investasi semata. Lebih dari itu, hasil dari optimalisasi aset negara ini akan berkontribusi langsung pada pembiayaan pembangunan nasional, termasuk sektor-sektor vital seperti pendidikan, kesehatan, dan pengurangan kemiskinan.

Investasi yang dikelola dengan prinsip kehati-hatian dan berbasis pada nilai strategis jangka panjang akan menjamin keberlanjutan ekonomi, sekaligus menciptakan nilai tambah bagi generasi mendatang. Danantara sedang menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia mampu mengelola kekayaan negaranya dengan integritas, efisiensi, dan visi global.

Momentum kebangkitan ekonomi nasional melalui diplomasi investasi seperti yang dilakukan Danantara perlu mendapat dukungan penuh dari seluruh elemen bangsa. Masyarakat Indonesia perlu memahami bahwa penguatan lembaga seperti Danantara bukan sekadar proyek elit keuangan, tetapi bagian integral dari strategi nasional dalam menciptakan kemakmuran yang merata dan berkelanjutan. Dengan mendukung langkah-langkah Danantara dalam memperkuat efisiensi aset negara dan menjalin kerja sama strategis global, maka masyarakat ikut serta dalam membangun masa depan Indonesia yang lebih tangguh dan berdaya saing tinggi.

)* Penulis adalah Pengamat Ekonomi Makro dan Investasi.

Oleh: Silvina Martha *)

Pemerintah Indonesia menunjukkan keseriusan dalam membenahi pelayanan kesehatan hingga ke pelosok desa melalui peluncuran unit apotek desa sebagai bagian dari program besar Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih. Langkah ini tidak hanya mencerminkan perhatian negara terhadap akses obat dan layanan kesehatan masyarakat desa, tetapi juga bagian integral dari kebijakan strategis untuk mendorong kemajuan desa secara menyeluruh.

Apotek desa yang akan dibentuk di seluruh wilayah Indonesia adalah satu dari tujuh unit usaha wajib yang digagas dalam struktur Kopdes Merah Putih. Keberadaannya menjadi simbol bahwa pembangunan tidak hanya terfokus pada aspek ekonomi, tetapi juga memperhatikan kebutuhan dasar kesehatan masyarakat. Pemerintah memahami bahwa pelayanan kesehatan tidak boleh menjadi barang mewah yang hanya tersedia di kota. Dengan pendekatan koperasi, apotek desa akan dikelola secara mandiri namun tetap berada dalam koridor pelayanan publik yang terjangkau dan merata.

Program ini juga mencerminkan visi Presiden Prabowo Subianto untuk membangun desa dari segala sisi, termasuk kesehatan sebagai fondasi utama peningkatan kualitas hidup masyarakat. Melalui Kopdes Merah Putih, pemerintah menyalurkan bantuan modal hingga Rp5 miliar per desa, yang sebagian dialokasikan untuk mendirikan dan mengelola unit-unit seperti apotek desa, klinik, warung sembako, hingga sistem logistik. Ini merupakan langkah terobosan, bukan hanya dari sisi anggaran, yang mencapai Rp400 triliun untuk 80 ribu desa, tetapi juga dari keberanian politik untuk mengintervensi langsung pembangunan desa melalui struktur koperasi modern.

Pemerintah tidak sekadar menyediakan dana. Pendekatan yang digunakan bersifat menyeluruh, mencakup pembinaan, regulasi, hingga pengawasan implementasi. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Yandri Susanto, misalnya, menegaskan bahwa bagi desa yang belum menerima bantuan dari daerah, dana desa dapat digunakan hingga 3 persen untuk pembentukan koperasi. Ini menunjukkan fleksibilitas kebijakan yang tetap berpijak pada asas akuntabilitas dan keberpihakan terhadap desa-desa tertinggal.

Apotek desa di bawah naungan Kopdes Merah Putih diharapkan menjadi garda terdepan dalam penyediaan obat-obatan esensial dan layanan kefarmasian yang sebelumnya sulit dijangkau masyarakat pedesaan. Pemerintah menyadari bahwa tanpa sarana kesehatan yang memadai, produktivitas warga desa akan terus terhambat. Karenanya, keberadaan apotek ini bukan sekadar fasilitas fisik, melainkan instrumen strategis untuk memperpendek jarak antara warga desa dan hak dasar mereka atas kesehatan.

Wakil Menteri Koperasi dan UKM Ferry Joko Juliantono menekankan pentingnya tujuh unit usaha wajib termasuk apotek desa sebagai tulang punggung koperasi. Menurutnya, keberadaan unit-unit tersebut dirancang untuk saling menghidupkan, mendorong roda ekonomi lokal sambil menjamin terpenuhinya kebutuhan pokok masyarakat. Apotek desa, dalam hal ini, berperan ganda, yakni melayani kebutuhan kesehatan sekaligus membuka peluang ekonomi bagi warga setempat, misalnya dengan mempekerjakan tenaga farmasi dari desa atau melibatkan koperasi dalam distribusi obat generik.

Di Jawa Tengah, pelaksanaan program ini menunjukkan perkembangan signifikan. Gubernur Ahmad Luthfi menyebut hampir separuh desa di wilayahnya telah membentuk koperasi desa Merah Putih. Ia optimis dalam waktu dekat seluruh desa di Jawa Tengah akan mengadopsi model ini. Pemerintah provinsi bahkan telah menerbitkan aturan khusus untuk mempercepat pembentukan koperasi tersebut, menegaskan komitmen daerah dalam menyukseskan agenda pusat.

Keberhasilan implementasi apotek desa sangat bergantung pada tata kelola yang tertib dan bertanggung jawab. Pemerintah pusat telah menekankan bahwa semua koperasi harus tunduk pada prosedur hukum dan menjalankan operasional secara profesional. Dengan pendekatan ini, program apotek desa tidak hanya akan menjadi proyek jangka pendek, tetapi fondasi kuat untuk sistem kesehatan komunitas yang berkelanjutan.

Di samping itu, integrasi antara apotek desa dengan program nasional lain seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) menambah daya dorong terhadap pembangunan sumber daya manusia di desa. Pemerintah telah mengalokasikan total dana hingga Rp1.100 triliun yang tersebar melalui berbagai program desa, termasuk Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp300 triliun. Kolaborasi antara apotek dan program MBG bisa memperkuat upaya pencegahan stunting dan malnutrisi, sehingga investasi negara dalam sektor ini betul-betul berdampak panjang.

Dari sisi implementasi, pemerintah juga membuka ruang inovasi lokal. Kopdes diperbolehkan menambah unit usaha lain yang dianggap relevan dan menguntungkan, selama tujuh unit utama tetap dijalankan. Artinya, apotek desa tidak berdiri sendiri, namun menjadi bagian dari ekosistem pelayanan dan ekonomi desa yang terus dikembangkan. Hal ini memberikan fleksibilitas dan ruang tumbuh yang besar, sekaligus menjaga konsistensi arah kebijakan nasional.

Program apotek desa merupakan jawaban konkret terhadap tantangan akses dan kualitas layanan kesehatan di desa. Melalui pendekatan terintegrasi antara pusat dan daerah, serta pengelolaan berbasis koperasi, pemerintah membangun sebuah sistem yang bukan hanya responsif, tetapi juga inklusif dan berkelanjutan. Ini bukan sekadar kebijakan, tetapi bentuk nyata keberpihakan negara kepada rakyat, terutama yang tinggal di pelosok desa.

Dengan langkah ini, pemerintah bukan hanya menaruh harapan, tapi juga menanam kepastian bahwa pelayanan kesehatan berkualitas tidak lagi hanya didapatkan di wilayah kota. Apotek desa membuktikan bahwa pembangunan dimulai dari akar rumput, dan kesehatan adalah fondasi yang tidak boleh diabaikan.

*) Nakes Sukabumi / Anggota Forum Perawat Indonesia Bersatu

Oleh : Safira Alfi )*

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digulirkan pemerintah merupakan salah satu langkah strategis dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia sejak usia dini. Melalui penyediaan makanan sehat dan bergizi bagi anak-anak usia sekolah, program ini tidak hanya bertujuan menekan angka stunting dan gizi buruk, tetapi juga memastikan bahwa setiap anak memperoleh asupan nutrisi yang cukup untuk mendukung pertumbuhan fisik dan perkembangan kognitifnya. Kebutuhan gizi yang terpenuhi secara rutin akan berdampak langsung pada peningkatan konsentrasi belajar, imunitas tubuh, serta produktivitas anak di sekolah maupun di lingkungan sekitarnya.

Penerapan program ini menjadi sangat relevan mengingat berbagai hasil survei menunjukkan masih tingginya angka kekurangan gizi di kalangan anak-anak, terutama di daerah tertinggal dan miskin. Dalam beberapa kasus, anak-anak datang ke sekolah tanpa sarapan atau hanya mengonsumsi makanan ringan yang tidak bernilai gizi. Dengan hadirnya Program MBG, siswa mendapatkan satu kali makanan lengkap yang disiapkan sesuai standar gizi, termasuk karbohidrat, protein hewani dan nabati, sayur, serta buah-buahan. Pola makan yang lebih seimbang ini diharapkan mampu membentuk generasi muda yang sehat, cerdas, dan kompetitif.

Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) RI, Maman Abdurrahman mengatakan Makan Bergizi Gratis didesain sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi, khususnya bagi pelaku UMKM di sektor pangan. Pemerintah melibatkan warung makan lokal, katering rumahan, hingga kelompok usaha perempuan dalam penyediaan makanan untuk anak-anak sekolah. Skema ini memberikan peluang usaha sekaligus memperluas pasar bagi pelaku UMKM yang sebelumnya terkendala akses pasar tetap. Dengan sistem pendataan dan pengawasan yang transparan, pelaku UMKM diajak berkontribusi dalam penyediaan makanan berkualitas yang memenuhi standar kesehatan.

Anggota Komisi IX DPR RI, Indah Kurniawati, mendukung penuh terhadap pelaksanaan program MBG yang dinilai penting tidak hanya untuk kesehatan masyarakat, tetapi juga peningkatan kualitas hidup secara menyeluruh. Kolaborasi antara pemerintah daerah, sekolah, dan pelaku UMKM menjadi kunci keberhasilan program ini di lapangan. Sekolah ditugaskan sebagai titik distribusi dan pengawasan, sementara UMKM mendapat pelatihan dan pendampingan untuk menjaga mutu serta higienitas makanan yang disajikan. Pemerintah pusat juga memberikan pendanaan melalui mekanisme anggaran khusus, termasuk pelibatan dinas kesehatan dan dinas koperasi dalam memfasilitasi proses produksi dan distribusi. Di banyak daerah, sinergi ini telah menunjukkan dampak positif berupa meningkatnya kehadiran siswa, semangat belajar yang lebih tinggi, dan geliat ekonomi lokal yang mulai terasa.

Selain itu, MBG juga menjadi ajang edukasi gizi kepada siswa dan orang tua. Dengan makanan yang disajikan secara rutin dan beragam, anak-anak mulai mengenal pentingnya mengonsumsi sayur dan buah, serta mengurangi kebiasaan jajan sembarangan. Program ini secara tidak langsung membentuk budaya makan sehat di lingkungan sekolah, yang kemudian terbawa hingga ke rumah. Upaya edukatif ini semakin diperkuat dengan kegiatan sosialisasi yang melibatkan guru, orang tua, serta tenaga kesehatan agar pemahaman mengenai pentingnya gizi semakin meluas dan membumi.

Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana mengatakan dengan perencanaan yang matang dan evaluasi berkala. Kendala minor yang sempat muncul seperti logistik dan variasi kapasitas UMKM telah diantisipasi secara sistematis melalui perencanaan terpadu dan pendampingan intensif. Pemerintah juga terus membuka ruang partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program ini, baik melalui pengawasan, saran perbaikan, maupun inisiatif lokal yang memperkaya pelaksanaan di lapangan. Transparansi dan akuntabilitas menjadi prinsip utama yang harus dijaga untuk memastikan keberlanjutan program ini dalam jangka panjang.

Program MBG juga menunjukkan bahwa pendekatan lintas sektor merupakan model pembangunan yang efektif. Ketika isu kesehatan, pendidikan, dan ekonomi ditangani secara terintegrasi, maka hasilnya akan jauh lebih signifikan dibandingkan jika dikerjakan secara terpisah. MBG menjadi bukti bahwa pemenuhan hak dasar anak-anak bukan hanya tanggung jawab satu instansi, tetapi kolaborasi seluruh elemen bangsa. Bahkan di beberapa wilayah, program ini telah memicu inovasi lokal seperti penggunaan bahan pangan organik dari pertanian sekitar sekolah, yang sekaligus mendukung pertanian berkelanjutan.

Secara keseluruhan, Program MBG bukan hanya sekadar program pengadaan makanan, tetapi sebuah investasi sosial yang berjangka panjang. Program ini membawa misi besar untuk memutus rantai kemiskinan struktural melalui peningkatan kualitas gizi dan pemberdayaan ekonomi lokal. Dengan generasi muda yang lebih sehat dan UMKM yang lebih berdaya, Indonesia menapaki jalan menuju kemajuan yang lebih inklusif dan berkeadilan. Oleh karena itu, sudah semestinya program ini didukung oleh seluruh lapisan masyarakat agar manfaatnya semakin meluas dan keberlanjutannya terjaga di masa depan.

Keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis juga mencerminkan komitmen kuat pemerintah dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang inklusif. Dengan menjangkau anak-anak dari berbagai latar belakang sosial serta memberdayakan UMKM lokal, pemerintah tidak hanya memenuhi hak dasar masyarakat, tetapi juga memperkuat ketahanan ekonomi dari bawah. Langkah progresif ini menunjukkan bahwa negara hadir secara nyata dalam kehidupan rakyat, menjadikan kesejahteraan sebagai prioritas utama yang dirasakan langsung oleh masyarakat.

)* Penulis adalah mahasiswi Universitas Muhammadiyah (Unimus) Bandung

Oleh: Dhita Karuniawati )*

Pemerataan layanan kesehatan merupakan salah satu pilar utama dalam pembangunan nasional, khususnya dalam menjamin hak dasar masyarakat atas akses terhadap pelayanan medis yang layak. Salah satu aspek penting dari layanan kesehatan adalah ketersediaan dan distribusi obat yang merata hingga ke pelosok negeri. Dalam konteks ini, keberadaan Apotek Desa menjadi sangat vital. Pemerintah Indonesia melalui berbagai program dan kebijakan strategis telah menjadikan Apotek Desa sebagai ujung tombak dalam meningkatkan aksesibilitas obat di wilayah pedesaan.

Sebagian besar penduduk Indonesia tinggal di wilayah perdesaan, namun hingga kini, akses terhadap fasilitas kesehatan dan obat-obatan masih sangat terbatas di banyak desa. Jarak yang jauh dari pusat kota, keterbatasan transportasi, hingga minimnya tenaga kesehatan menjadi hambatan utama. Kondisi ini menyebabkan banyak masyarakat pedesaan tidak mendapatkan pengobatan yang tepat waktu dan berkualitas, terutama saat terjadi keadaan darurat atau penyakit menular.

Apotek Desa hadir sebagai jawaban atas kebutuhan masyarakat desa akan akses obat yang terjamin, terjangkau, dan aman. Kehadiran apotek desa bukan hanya sebagai tempat penjualan obat, tetapi juga sebagai pusat edukasi kesehatan, promosi penggunaan obat yang rasional, dan pelayanan kefarmasian yang profesional.

Dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan hingga ke pelosok Indonesia, Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto menggagas program bernama Apotek Desa melalui Instruksi Presiden (Inpres) No. 9 Tahun 2025 yang ditandatangani pada tanggal 27 Maret 2025.

Guna mendukung Inpres tersebut, Kementerian Kesehatan berkoordinasi dan berkolaborasi dengan kementerian/lembaga terkait dalam melakukan pembinaan, pendampingan, dan fasilitasi termasuk penetapan kebijakan penyelenggaraan koperasi desa/kelurahan merah putih dalam pembentukan klinik dan apotek desa/kelurahan.

Apotek Desa akan menjalankan pelayanan standar meliputi pengelolaan serta pelayanan klinis, dengan memberikan konsultasi ataupun pemberian obat terkait obat-obat program seperti HIV, TBC, Malaria dan program lainnya.

Selain itu, Apotek Desa dapat melakukan pengembangan layanan dengan memberikan pelayanan obat dan alat kesehatan komersial, seperti pemberian obat dengan resep dokter, obat bebas dan bebas terbatas, obat herbal, vitamin dan suplemen kesehatan, serta alat kesehatan sederhana (termometer, kasa, plester, dll).

Program Apotek Desa disambut positif para insan kesehatan. Salah satunya Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia (IAI), Noffendri Roestam menyambutnya dengan tangan terbuka gagasan tersebut. Menurutnya, program ini bisa jadi terobosan penting untuk menghadirkan akses obat dan edukasi kesehatan yang merata hingga ke 80.000 desa dan kelurahan di seluruh Indonesia.

Apotek Desa tidak hanya menjual obat-obatan generik seperti di warung. Konsepnya jauh lebih kompleks, Apotek Desa nantinya akan menjadi bagian dari koperasi desa/kelurahan, dan berperan penting dalam sistem layanan primer kesehatan masyarakat.

Merespons gagasan itu, IAI langsung gerak cepat dengan menggelar diskusi, mengumpulkan masukan, dan memikirkan strategi agar program ini nggak cuma indah di atas kertas.

Ketua Hisfarkesmas PP IAI, apt. Maria Ulfah, mengatakan hanya sekitar 68 persen Puskesmas di Indonesia yang sudah punya apoteker. Sisanya masih ditangani oleh tenaga vokasi farmasi (TVF) atau Nakes lain. Padahal, mengelola apotek bukan perkara mudah. Perlu skill teknis, pemahaman soal regulasi, dan kemampuan mengelola e-katalog obat yang kompleks. Oleh karena itu, Apotek Desa harus dipimpin oleh apoteker, bukan tenaga lain. TVF bisa menjadi pendukung, tapi bukan penanggung jawab. Dari 80.000 desa, bisa jadi tidak semua siap punya Apotek Desa.

Untuk mengisi kekosongan apoteker di desa, IAI mengusulkan sejumlah strategi, mulai dari program Tugas Khusus Apoteker bagi fresh graduate hingga sistem rekrutmen CPNS/PPPK berbasis desa, bukan kecamatan. Harapannya, calon apoteker bisa tahu lebih dulu kondisi desa tujuan sebelum mendaftar.

IAI juga mendorong kolaborasi Apotek Desa dengan Puskesmas Pembantu (Pustu), termasuk membuka peluang kerjasama dengan BPJS dan mendorong Program Obat Serbu (Serba Seribu) untuk pengadaan obat murah berkualitas tinggi. Sinergitas semua stakeholder termasuk BPOM dan BUMN seperti Indofarma, bisa menjadikan Apotek Desa sebagai solusi nyata untuk kesehatan masyarakat desa.

Gagasan Apotek Desa ini bukan sekadar wacana. Kalau benar-benar dijalankan dengan cermat, ini bisa jadi game changer dalam pelayanan kesehatan di Indonesia. Yang paling penting adalah apoteker siap turun ke desa, di samping pemerintah memperhatikan kesejahteraan dan keamanan mereka.

Apotek Desa merupakan salah satu inovasi penting dalam sistem pelayanan kesehatan nasional yang bertujuan untuk menjamin akses obat yang merata, aman, dan berkualitas bagi seluruh lapisan masyarakat, khususnya di pedesaan. Keberadaan Apotek Desa adalah simbol nyata dari komitmen pemerintah dalam menjamin hak kesehatan bagi semua warga negara.

Apotek Desa ini diharapkan dapat meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan, termasuk obat-obatan, konsultasi kesehatan, dan edukasi kesehatan khususnya di daerah yang sulit terjangkau. Sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup, mengurangi beban biaya kesehatan, dan mendorong perekonomian lokal dengan membuka lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Ke depan, penguatan infrastruktur, sumber daya manusia, serta dukungan regulasi yang tepat akan menjadi kunci sukses dalam mewujudkan Apotek Desa yang mandiri, profesional, dan berdaya saing. Dengan demikian, kita dapat berharap bahwa setiap warga desa, tanpa terkecuali, dapat menikmati layanan kesehatan yang layak, termasuk ketersediaan obat, sebagai bagian dari upaya membangun Indonesia yang lebih sehat dan sejahtera

)* Kontributor Lembaga Studi Informasi Strategis Indonesia

Oleh : Syifa Mardani Fitri )*

Langkah konkret Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) mempererat kemitraan internasional melalui kerja sama strategis dengan United States International Development Finance Corporation (USDFC) menjadi sinyal kuat arah kebijakan investasi Indonesia yang kian proaktif dan progresif. Pertemuan antara pimpinan Danantara dengan jajaran eksekutif USDFC di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Washington D.C. baru-baru ini bukan hanya simbol dari diplomasi ekonomi yang aktif, tetapi juga representasi dari upaya sistematis dalam membangun ekosistem pendanaan yang mendukung agenda transformasi nasional.

Dalam dunia yang semakin terdorong oleh kebutuhan akan transisi energi dan digitalisasi, kerja sama lintas negara dalam bidang investasi menjadi penting untuk menjawab tantangan masa depan. Komitmen Danantara dan USDFC untuk menjalin kolaborasi yang fokus pada sektor transisi energi dan transformasi digital merupakan refleksi dari kesadaran bersama bahwa keberlanjutan dan teknologi merupakan dua kunci utama dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Melalui pendekatan berbasis pembiayaan berkelanjutan, kerja sama ini diharapkan membuka jalan bagi proyek-proyek prioritas nasional untuk mendapatkan akses terhadap pendanaan internasional yang kompetitif. Hal ini sangat relevan dengan konteks pembangunan Indonesia yang saat ini tengah mengarah pada model ekonomi hijau dan digital, dengan pilar-pilar pembangunan yang berpihak pada efisiensi energi, dekarbonisasi, serta perluasan konektivitas dan digitalisasi di berbagai lini kehidupan masyarakat.

Pertemuan yang berlangsung dalam suasana konstruktif dan penuh antusiasme ini menjadi fondasi awal untuk mengembangkan skema pembiayaan internasional yang lebih beragam dan terarah. Sebagai lembaga keuangan pembangunan Amerika Serikat, USDFC menilai Indonesia sebagai mitra strategis yang memiliki prospek jangka panjang dalam investasi berorientasi keberlanjutan. Pandangan ini tentu memperkuat posisi Indonesia sebagai tujuan investasi global yang menjanjikan, sekaligus membuka peluang lebih besar bagi pembiayaan proyek-proyek transformatif di masa depan.

Sebelumnya, Chief Economist Juwai IQI, Shan Saeed mengatakan keputusan pemerintah membentuk Danantara merupakan langkah strategis untuk menarik investasi asing dari berbagai negara yang potensial. Danantara dapat mengarahkan investasi ke sektor-sektor produktif, terutama di tengah potensi demografi Indonesia yang besar dan stabilitas makroekonomi yang sangat solid dan tangguh. Selain itu, Chief Investment Officer (CIO) Danantara Indonesia Pandu Sjahrir juga telah memperluas diplomasi investasi melalui pertemuan dengan Menteri Keuangan Amerika Serikat Scott Besson dan mantan Menteri Keuangan AS Steven Mnuchin dalam forum internasional bergengsi The Milken Institute Global Conference di Los Angeles. Diskusi ini menandai semakin menguatnya kepercayaan internasional terhadap arah ekonomi Indonesia yang stabil dan berorientasi jangka panjang.

Hubungan bilateral Indonesia-AS telah memasuki fase baru yang dinamis dan saling menguntungkan. Dengan posisi strategis Indonesia sebagai negara berkembang dengan potensi sumber daya alam dan pasar domestik yang besar, sinergi yang dibangun dengan lembaga keuangan internasional seperti USDFC akan memainkan peran penting dalam percepatan agenda pembangunan nasional.

Sektor energi menjadi fokus utama dalam kerja sama ini, terutama dalam konteks ketahanan energi, pengembangan energi bersih, serta penguatan infrastruktur kilang (refinery). Investasi di sektor ini tidak hanya akan mengurangi ketergantungan pada energi fosil, tetapi juga membuka peluang besar bagi munculnya ekosistem energi baru yang ramah lingkungan, menyerap tenaga kerja, dan mendukung target net zero emission yang telah dicanangkan pemerintah.

Selain energi, transformasi digital juga menjadi elemen penting dari kerja sama Danantara-USDFC. Di era revolusi industri 4.0, pembangunan infrastruktur digital adalah syarat mutlak untuk meningkatkan daya saing nasional. Investasi di bidang ini akan memperkuat kapasitas teknologi Indonesia, memperluas akses internet hingga ke wilayah terpencil, serta mendorong pertumbuhan ekonomi digital yang inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat.

Langkah Danantara ini juga memperlihatkan pola kepemimpinan baru yang adaptif dan terbuka terhadap kolaborasi global. Rosan Roeslani selaku CEO Danantara menunjukkan komitmennya dalam menjadikan lembaga ini sebagai jembatan strategis antara kebutuhan pembangunan nasional dan peluang investasi internasional. Pendekatan yang dilakukan tidak semata-mata mengejar pembiayaan, tetapi juga membangun tata kelola investasi yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap dinamika ekonomi global.

Kerja sama Danantara dan USDFC juga memiliki nilai strategis jangka panjang dalam mempererat hubungan ekonomi Indonesia-AS. Investasi yang lahir dari kemitraan ini berpotensi menciptakan multiplier effect dalam bentuk peningkatan teknologi, pertumbuhan sektor riil, serta penciptaan lapangan kerja di dalam negeri. Keterlibatan lembaga keuangan internasional dalam proyek-proyek nasional akan meningkatkan kredibilitas Indonesia di mata investor global serta memperkuat arsitektur pembiayaan pembangunan.

Ke depan, kerja sama ini diharapkan menjadi model kemitraan investasi modern yang menyatukan visi keberlanjutan, transformasi teknologi, dan kepentingan strategis nasional. Danantara, sebagai pengelola dana investasi strategis Indonesia, memiliki posisi kunci untuk mengelola kepercayaan ini dengan bijak dan berorientasi hasil jangka panjang.

)* Penulis adalah Pengamat Ekonomi

Jayapura — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto mendapat sambutan hangat dari berbagai elemen masyarakat di Papua.

Tokoh masyarakat Kabupaten Jayapura, Esau Tegai, menilai program ini sebagai langkah strategis dalam membangun fondasi generasi penerus Papua yang sehat, cerdas, dan berdaya saing.

Dalam pernyataannya Esau menegaskan komitmennya untuk mendukung penuh program MBG sebagai upaya konkrit mengatasi masalah gizi di Papua.

“Sebagai tokoh masyarakat Kabupaten Jayapura, saya berkomitmen mendukung program ini. Gizi yang baik adalah langkah awal untuk menciptakan generasi Papua yang kuat, tangguh, dan siap menjadi pilar kemajuan bangsa menuju Indonesia Emas 2045,” ujar Esau.

Ia juga memberikan apresiasi terhadap peran Badan Gizi Nasional (BGN) yang telah melaksanakan program ini di sejumlah wilayah Papua, dengan fokus pada anak-anak, ibu hamil, dan ibu menyusui. Menurut Esau, kehadiran pemerintah pusat melalui BGN menunjukkan komitmen nyata dalam membangun SDM unggul dan pemerataan pembangunan di tanah Papua.

“Program ini merupakan pondasi penting bagi pembangunan nasional yang berkeadilan. Anak-anak Papua harus tumbuh sehat, ibu hamil dan menyusui harus mendapatkan asupan bergizi. Hal ini membuktikan bahwa negara hadir dalam memenuhi hak gizi setiap warganya secara adil,” lanjutnya.

Sementara itu, Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Jayapura, Hermanto, S.Si, A.Pt, MPPM, turut menyambut baik program MBG, khususnya terkait pemanfaatan pangan lokal. Ia mendorong penguatan implementasi menu berbasis bahan pangan asli Papua agar makin relevan.

“Papua kaya akan hasil laut dan darat seperti ikan segar, sagu, ubi, dan jagung. Bahan-bahan ini sudah diintegrasikan dalam menu MBG agar lebih sesuai dengan kebiasaan konsumsi masyarakat lokal,” ungkap Hermanto.

Lebih lanjut, ia menegaskan pentingnya pengawasan ketat terhadap kualitas makanan yang disajikan, demi memastikan program ini benar-benar memberikan manfaat tanpa risiko kesehatan.

“Kami akan pastikan makanan yang diberikan dalam program ini aman, bergizi, dan layak konsumsi,” tambahnya.

Dengan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta, program MBG diyakini akan menjadi tonggak penting dalam meningkatkan kualitas SDM Papua dan memperkuat fondasi menuju visi Indonesia Emas 2045.

Oleh: Loa Murib

Pemerintah pusat terus menunjukkan komitmen kuat dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat Papua melalui berbagai program strategis yang menyentuh langsung aspek kehidupan dasar. Salah satu inisiatif penting yang kini mulai berjalan adalah Program Makan Bergizi Gratis (MBG), sebuah langkah nyata dalam memperkuat ketahanan sumber daya manusia sejak usia dini, khususnya anak-anak. Program ini menjadi bukti nyata bahwa perhatian pemerintah terhadap Papua tidak hanya sebatas pembangunan fisik, tetapi juga pada pembangunan manusia yang holistik dan berkelanjutan.

Tokoh masyarakat Papua, Esau Tegai, memandang MBG sebagai sebuah kebijakan strategis yang akan membawa dampak jangka panjang bagi kualitas generasi muda Papua. Ia menilai, kebijakan ini merupakan jawaban atas tantangan serius yang selama ini dihadapi oleh masyarakat Papua, terutama terkait permasalahan gizi yang masih tinggi di berbagai wilayah, khususnya di daerah pedalaman. Ketika anak-anak tidak mendapatkan asupan gizi yang cukup, maka tumbuh kembang mereka—baik secara fisik maupun kognitif—akan terganggu. Padahal, generasi muda inilah yang akan menjadi fondasi masa depan Papua.

Peluncuran program MBG juga menjadi langkah penting dalam mendukung cita-cita besar bangsa menuju Indonesia Emas 2045. Dalam visi tersebut, Indonesia berambisi menjadi negara maju dengan kualitas SDM yang unggul, produktif, dan mampu bersaing di panggung global. Dalam konteks Papua, MBG adalah titik awal pemerataan pembangunan manusia yang telah lama dinantikan. Program ini menegaskan bahwa pembangunan tidak boleh lagi bersifat parsial atau terpusat hanya di kota-kota besar. Papua sebagai bagian integral dari Negara Kesatuan Republik Indonesia berhak mendapatkan akses yang sama dalam membangun masa depannya.

Implementasi program MBG di Papua, khususnya di Kabupaten Teluk Wondama, menjadi contoh konkret bagaimana kolaborasi antarlembaga pemerintah dan masyarakat bisa menghasilkan kebijakan yang menyentuh akar permasalahan. Bupati Teluk Wondama, Elisa Auri, menegaskan komitmennya untuk menjalankan program ini secara optimal di wilayahnya. Sebanyak 4.900 pelajar dari jenjang PAUD hingga SMK akan menjadi sasaran utama dalam pelaksanaan MBG tahap pertama yang dimulai pada Juni hingga Oktober 2025. Ini bukan angka kecil, dan menunjukkan keseriusan pemerintah daerah dalam memastikan bahwa generasi muda mendapatkan hak dasar mereka atas gizi yang baik.

Pelaksanaan MBG di Teluk Wondama juga dirancang agar tidak hanya berdampak pada peningkatan kesehatan pelajar, tetapi juga memberikan multiplier effect terhadap roda ekonomi lokal. Pemerintah melibatkan masyarakat dalam seluruh rangkaian pelaksanaan program mulai pengadaan bahan pangan, distribusi, hingga pengolahan makanan. Setiap kampung diberdayakan melalui pengadaan bahan pokok lokal seperti ikan dan hasil kebun. Hal ini tidak hanya menciptakan lapangan kerja, tetapi juga memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat kampung. Uang yang beredar dari program ini tetap berada di dalam wilayah Wondama, membentuk ekosistem ekonomi yang berkelanjutan dan memberdayakan.

Dalam pelaksanaannya, MBG di Teluk Wondama memanfaatkan empat dapur utama, termasuk dapur berjalan yang menjangkau wilayah kepulauan dan kampung-kampung terpencil. Bahkan, dapur satelit akan didirikan di beberapa distrik tambahan agar distribusi makanan bergizi tetap optimal di daerah-daerah yang sulit dijangkau. Upaya ini menunjukkan bahwa tidak ada kompromi dalam memastikan bahwa seluruh anak Papua, di manapun mereka berada, dapat menikmati manfaat dari program ini.

Perlu dicatat bahwa keberhasilan program MBG sangat bergantung pada sinergi lintas sektor. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, tokoh adat, pemuka agama, komunitas lokal, hingga sektor swasta harus berjalan seiring dalam mendukung kelancaran pelaksanaan di lapangan. Esau Tegai menekankan pentingnya pengawasan agar bantuan yang disalurkan tepat sasaran dan tidak terhenti di tengah jalan. Dalam perspektifnya, keberhasilan program MBG akan menjadi tonggak awal dari berbagai inisiatif pembangunan manusia yang lebih luas dan berkelanjutan di Bumi Cenderawasih.

Kunci utama dari program ini terletak pada keberlanjutan dan penguatan tata kelola yang baik. Program MBG harus dipastikan berjalan dalam jangka panjang, dan tidak hanya bersifat seremonial atau sementara. Pemerintah daerah perlu mengembangkan sistem monitoring dan evaluasi yang efektif, serta melibatkan masyarakat dalam pengawasan pelaksanaannya. Partisipasi aktif dari berbagai elemen masyarakat akan menjadi fondasi kuat dalam membangun rasa kepemilikan dan tanggung jawab bersama terhadap kesuksesan program ini.

Lebih jauh, MBG juga menjadi simbol pengakuan negara terhadap hak-hak dasar anak Papua. Dalam konteks pembangunan inklusif dan berkeadilan, memastikan anak-anak Papua mendapatkan akses makanan bergizi adalah langkah konkret dalam memperkecil kesenjangan sosial yang masih terjadi di kawasan timur Indonesia

Melalui MBG, pemerintah menunjukkan bahwa pembangunan Papua tidak lagi didekati dengan pendekatan top-down, tetapi melalui pemberdayaan akar rumput dan penguatan komunitas lokal. Dengan sinergi kuat antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat, MBG diharapkan menjadi fondasi awal yang akan melahirkan anak-anak Papua yang sehat, cerdas, dan siap berkontribusi dalam pembangunan bangsa. Ini adalah bentuk nyata dari kehadiran negara yang menjunjung tinggi martabat dan masa depan setiap anak bangsa, tanpa terkecuali.

*Penulis adalah Mahasiswa Papua di Surabaya

Oleh : Rivka Mayangsari*)

Munculnya kembali aksi-aksi intoleransi di tengah masyarakat menjadi ancaman serius bagi keutuhan dan kedamaian bangsa. Dalam konteks negara yang menjunjung tinggi prinsip kebhinekaan seperti Indonesia, segala bentuk penolakan terhadap keberagaman, baik agama, budaya, maupun tradisi, perlu dilawan dengan kesadaran kolektif dan ketegasan negara. Seruan kepada masyarakat untuk tidak mudah terprovokasi oleh gerakan intoleran kini menjadi sangat relevan dan mendesak.

Ketua Umum Pejuang Nusantara Indonesia Bersatu (PNIB), Wasis Nugroho yang dikenal dengan sapaan Gus Wal, menyampaikan sikap keras terhadap segala bentuk aksi intoleran yang mengganggu kerukunan umat beragama. Ia menilai bahwa larangan terhadap umat agama lain untuk beribadah atau mendirikan institusi pendidikan agama, termasuk sekolah-sekolah berbasis keyakinan tertentu, merupakan pelanggaran terhadap undang-undang. Hal tersebut dianggap bertentangan dengan prinsip dasar konstitusi yang menjamin kebebasan beragama sebagai hak asasi setiap warga negara.

Menurut pandangan Gus Wal, pelaku intoleransi kerap menyembunyikan agenda ideologisnya di balik isu-isu agama. Paham-paham transnasional seperti Wahabi, Khilafah, dan Terorisme disebutnya sering menyusup melalui gerakan penolakan terhadap aktivitas keagamaan yang sah. Kelompok-kelompok ini, meskipun jumlahnya kecil, dinilai memiliki kemampuan untuk menciptakan ketegangan sosial dengan memanipulasi sentimen keagamaan. Masyarakat diingatkan untuk tidak terpancing provokasi semacam ini, melainkan harus bersatu dalam semangat kebangsaan guna menjaga kedamaian dan keutuhan bangsa.

Sikap tegas ini sejalan dengan langkah konkret pemerintah dalam merespons bahaya intoleransi yang semakin nyata. Kementerian Agama (Kemenag) bersama Badan Intelijen Negara (BIN) telah resmi menandatangani Memorandum of Agreement (MOA) sebagai bentuk penguatan kerja sama dalam mencegah radikalisme dan intoleransi. Penandatanganan ini merupakan tindak lanjut dari Memorandum of Understanding (MOU) yang sebelumnya telah disepakati oleh kedua lembaga tersebut, sebagai wujud komitmen bersama dalam menjaga stabilitas nasional.

Sekretaris Jenderal Kemenag memandang bahwa perjanjian kerja sama ini menjadi tonggak penting dalam upaya memperkuat sinergi antar lembaga negara. Kolaborasi tersebut diarahkan untuk memastikan pelaksanaan amanat konstitusi berlangsung secara optimal dan terbebas dari pengaruh-pengaruh yang dapat merongrong keamanan negara. Dalam situasi di mana jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) terus meningkat dari lebih dari 280 ribu saat ini menjadi 400 ribu pada tahun 2025 maka pencegahan terhadap intoleransi menjadi tantangan besar yang harus dihadapi secara sistemik dan terstruktur.

Tak hanya di tingkat pusat, upaya membendung penyebaran paham radikal juga digencarkan di daerah, terutama wilayah-wilayah yang rawan infiltrasi ideologi ekstrem. Di Kabupaten Poso, Satuan Tugas (Satgas) II Preemtif Operasi Madago Raya terus meningkatkan pendekatan preemtif melalui kegiatan sambang kepada tokoh-tokoh agama setempat. Dalam kunjungan tersebut, tim Da’i Polri mengajak para tokoh agama untuk terus menyebarkan nilai-nilai toleransi dan memperkuat semangat persatuan antarumat beragama.

Salah satu kunjungan dilakukan oleh perwira kepolisian yang menyampaikan pentingnya menjaga ketahanan ideologi bangsa dengan memperkuat kerja sama antara aparat keamanan dan pemuka agama. Tokoh-tokoh masyarakat di daerah dinilai memiliki peran strategis dalam meredam provokasi dan membentengi masyarakat dari pengaruh kelompok separatis dan intoleran. Kegiatan semacam ini menjadi bukti bahwa aparat negara hadir secara aktif dalam membangun fondasi sosial yang inklusif dan menjaga kedamaian di akar rumput.

Dalam konteks perkembangan teknologi informasi yang sangat cepat, kelompok intoleran juga kerap memanfaatkan media sosial sebagai sarana penyebaran narasi kebencian. Konten-konten provokatif yang membenturkan antar kelompok agama dan etnis seringkali dikemas dengan dalih pembelaan terhadap nilai-nilai agama, padahal sesungguhnya menyimpan agenda politik dan ideologis yang berbahaya. Untuk itu, literasi digital dan kemampuan memilah informasi menjadi aspek penting yang harus dimiliki setiap warga negara agar tidak terjerumus dalam jebakan propaganda kelompok radikal.

Menghadapi situasi ini, masyarakat diharapkan semakin cerdas dan waspada. Semangat gotong royong dalam menjaga persatuan harus terus dikuatkan, sebagaimana nilai-nilai Pancasila yang mengakar dalam kehidupan berbangsa. Upaya menjaga toleransi bukan hanya menjadi tugas pemerintah atau aparat keamanan semata, melainkan kewajiban kolektif seluruh rakyat Indonesia. Perbedaan keyakinan, budaya, dan bahasa yang dimiliki bangsa ini bukanlah ancaman, tetapi kekayaan yang seharusnya dirayakan dalam semangat persaudaraan.

Sebagai bangsa yang dibangun di atas fondasi keberagaman, Indonesia tidak boleh memberikan ruang sedikit pun bagi ideologi kebencian dan kelompok yang ingin menggantikan sistem kebangsaan dengan paham transnasional. Perjuangan menjaga negara ini dari kelompok-kelompok intoleran merupakan bagian dari jihad kebangsaan yang harus dihidupkan oleh seluruh lapisan masyarakat.

Kini saatnya seluruh komponen bangsa dari tokoh agama, tokoh adat, aparat, pendidik, hingga pemuda bersatu dalam barisan yang kokoh untuk mempertahankan Indonesia sebagai negara yang damai, adil, dan penuh toleransi. Keberagaman bukan masalah, tetapi kekuatan. Dan menjaga keberagaman adalah bentuk cinta paling nyata kepada tanah air.

*) Pemerhati gerakan radikalisme

Oleh: Bara Winatha*)

Di tengah dinamika sosial, politik, dan ekonomi yang terus berubah, Indonesia sebagai negara dengan keragaman agama, suku, dan budaya menghadapi tantangan serius berupa menyebarnya paham intoleran dan radikal. Fenomena ini mengancam stabilitas sosial dan bisa menggoyahkan fondasi kebangsaan yang telah dibangun sejak kemerdekaan. Kehadiran tokoh agama di tengah masyarakat memegang peran sentral sebagai garda terdepan dalam mencegah muncul dan berkembangnya gerakan intoleransi.

Tokoh agama memiliki legitimasi moral dan kultural yang tinggi di mata umat. Tokoh agama seringkali berperan sebagai pembimbing spiritual dan penyejuk sosial yang mampu meredam potensi konflik. Maka dari itu, partisipasi aktif para tokoh agama dalam menangkal radikalisme dan intoleransi sangat dibutuhkan demi menjaga kohesi sosial dan persatuan nasional.

Wakil Menteri Agama Republik Indonesia, Romo Muhammad Syafi’i, mengatakan bahwa kementeriannya sedang menyusun rencana strategis yang melibatkan pembentukan empat Direktorat Jenderal (Ditjen) baru. Di antara rencana tersebut, pembentukan Ditjen Kontra Radikalisme menjadi sorotan utama sebagai upaya konkret dalam mengantisipasi gerakan-gerakan keagamaan yang menyimpang dari nilai-nilai Pancasila.

Pembentukan Ditjen Kontra Radikalisme merupakan bagian dari langkah terstruktur Kementerian Agama untuk memperkuat ketahanan ideologi bangsa dari sisi pendidikan dan keagamaan. Selain itu, kementerian juga akan melakukan transformasi besar terhadap sistem pendidikan madrasah melalui tiga model utama, yakni Madrasah PK (dengan fokus kitab kuning), Madrasah IC (cendekiawan), dan Madrasah Kejuruan. Dengan demikian, pendidikan keagamaan dapat lebih adaptif terhadap kebutuhan zaman sekaligus memperkuat daya tahan generasi muda dari infiltrasi paham-paham intoleran.

Upaya lain yang juga tengah didorong oleh Kemenag adalah pembukaan program studi baru yang menyasar penguatan ekosistem keagamaan dan sosial, seperti Manajemen Pesantren dan Industri Halal. Langkah ini diharapkan mampu membentuk generasi yang mampu bersaing secara profesional dalam industri global, tanpa kehilangan akar nilai-nilai kebangsaan.

Pengamat politik sekaligus Direktur Lembaga Pemilih Indonesia, Boni Hargens, mengatakan bahwa negara perlu memaksimalkan peran organisasi-organisasi keagamaan seperti Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah dalam menanggulangi gerakan radikalisme dan intoleransi. Menurutnya, kedua organisasi tersebut memiliki sejarah panjang dalam menjaga integrasi sosial dan kesetiaan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Boni menilai bahwa pemberian dana khusus untuk kegiatan ormas-ormas keagamaan dalam bidang pendidikan kebangsaan dan penguatan nilai-nilai Pancasila merupakan langkah yang tepat. Ini bukan soal intervensi negara terhadap agama, melainkan penguatan peran masyarakat sipil dalam mempertahankan nilai-nilai luhur bangsa. Organisasi keagamaan seperti NU dan Muhammadiyah memiliki posisi strategis sebagai penyaring informasi dan pengendali opini publik di kalangan umat. Dengan keterlibatan aktif mereka, masyarakat akan lebih terlindungi dari narasi provokatif dan ajakan-ajakan yang menyimpang dari cita-cita nasional.

Sementara itu, di tingkat daerah, upaya kolaboratif juga terus diperkuat oleh aparat keamanan dan tokoh masyarakat. Salah satu contoh inspiratif datang dari Kabupaten Garut, Jawa Barat. Ketua Aliansi Masyarakat Garut Anti Radikalisme dan Intoleransi (ALMAGARI), KH. Abdul Mujib, mengatakan bahwa sinergi antara tokoh agama, pemerintah daerah, dan masyarakat sangat penting dalam membentengi wilayah dari infiltrasi paham-paham radikal.

Suasana aman dan damai yang telah tercipta di bawah kepemimpinan saat ini harus dijaga dari potensi gangguan yang bersumber dari ajaran-ajaran intoleran. Menjaga ketenteraman bukan semata tanggung jawab aparat keamanan, melainkan tugas bersama seluruh elemen bangsa. Maka dari itu, kerja sama lintas sektor sangat diperlukan dalam menciptakan ketahanan sosial dan ideologis yang kokoh.

Mujib juga menyoroti pentingnya pelibatan generasi muda dalam berbagai program literasi kebangsaan. Menurutnya, kalangan muda adalah kelompok paling rentan terpapar paham menyimpang, terutama melalui media sosial yang kerap menjadi ruang penyebaran narasi ekstrem. Dengan membekali mereka dengan pemahaman kebangsaan yang utuh dan wawasan keagamaan yang moderat, bangsa ini bisa menciptakan benteng sosial yang kuat.

Dalam kesempatan yang sama, perwakilan Polri juga menegaskan pentingnya kesadaran kolektif dalam memutus rantai penyebaran radikalisme. AKP Fahad Hafidulhaq menyebut bahwa masyarakat perlu lebih peka terhadap potensi penyebaran ideologi menyimpang di lingkungan sekitar. Edukasi dan sosialisasi harus terus digencarkan agar tidak ada ruang tumbuh bagi ajaran yang bertentangan dengan Pancasila.

Gerakan bersama yang melibatkan tokoh agama, ormas keagamaan, institusi pendidikan, dan aparat negara merupakan formula yang efektif dalam menjaga Indonesia dari bahaya intoleransi. Pemerintah dan masyarakat harus saling mendukung dan tidak saling menunggu. Ketika tokoh agama hadir dengan keteladanan dan konsistensi dalam menyuarakan nilai-nilai perdamaian, umat akan lebih mudah diarahkan menuju kehidupan sosial yang harmonis.

Mencegah gerakan intoleransi merupakan proses jangka panjang yang memerlukan kerja kolektif dan kesadaran nasional. Dari pusat hingga daerah, dari sekolah hingga rumah ibadah, narasi moderasi beragama dan cinta tanah air harus digaungkan secara konsisten. Tokoh agama akan menjadi mata rantai penting yang menghubungkan nilai spiritual dengan semangat kebangsaan. Dengan ini, Indonesia akan lebih siap menghadapi berbagai tantangan zaman tanpa kehilangan jati diri sebagai bangsa yang berlandaskan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika.

*)Penulis merupakan pengamat sosial dan kemasyarakatan