Jakarta – Presiden RI, Prabowo Subianto, meresmikan dua proyek strategis minyak dan gas bumi (migas) nasional sebagai bagian dari langkah besar pemerintah dalam mencapai swasembada energi.

Peresmian yang digelar di salah satu pusat produksi migas di Indonesia tersebut menjadi penanda keseriusan pemerintah dalam menggenjot produksi energi domestik guna mengurangi ketergantungan pada impor dan memperkuat ketahanan energi nasional.

Presiden Prabowo menyatakan kedua proyek ini merupakan tonggak penting dalam perjalanan bangsa menuju kemandirian energi. Ia menegaskan bahwa pencapaian swasembada energi bukan hanya persoalan ekonomi, melainkan juga persoalan kedaulatan bangsa.

“Dua proyek ini akan menghemat uang negara hingga puluhan miliar dolar AS. Kita tidak lagi akan mengalirkan ratusan triliun rupiah ke luar negeri hanya untuk membeli energi. Ini adalah langkah besar untuk memastikan bahwa Indonesia benar-benar berdiri di atas kaki sendiri dalam hal energi,” ujar Presiden Prabowo.

Proyek yang diresmikan tersebut berada di wilayah kerja strategis yang diperkirakan akan menambah signifikan volume produksi migas nasional. Kegiatan eksplorasi dan produksi ini juga diharapkan memberikan multiplier effect, seperti penciptaan lapangan kerja dan peningkatan kapasitas industri penunjang dalam negeri.

Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas (SKK Migas), Djoko Siswanto, mengungkapkan bahwa keberhasilan dimulainya produksi di kedua lapangan ini adalah hasil dari kerja sama solid antara pemerintah, BUMN, dan investor asing maupun domestik.

“Ini menunjukkan bahwa Indonesia serius membangun ekosistem investasi energi yang sehat, transparan, dan kompetitif. Iklim investasi yang kondusif ini akan terus kami jaga demi keberlanjutan sektor migas nasional,” jelas Djoko.

Sementara itu, Pengamat Ekonomi Energi dari Universitas Padjadjaran, Yayan Satyakti, menyambut baik peresmian proyek ini sebagai langkah konkret untuk memperkuat pasokan energi nasional.

“Diversifikasi pasokan energi sangat penting. Produksi domestik yang meningkat akan mengurangi ketergantungan pada impor dan menjaga stabilitas neraca perdagangan. Pemerintah sudah on the right track menuju swasembada energi,” paparnya.

Pemerintah berkomitmen untuk terus mempercepat pengembangan infrastruktur energi dan eksplorasi sumber-sumber baru migas, termasuk pemanfaatan teknologi ramah lingkungan untuk menjamin keberlanjutan.

Melalui momentum peresmian proyek ini, pemerintah berharap seluruh lapisan masyarakat dapat turut mendukung kebijakan nasional dalam sektor energi.****

Jakarta – Pemerintah Indonesia terus menunjukkan komitmen kuatnya dalam mencapai target swasembada energi melalui percepatan berbagai proyek migas strategis nasional yang berdampak besar bagi masa depan bangsa.

Presiden Prabowo Subianto meresmikan secara simbolik produksi perdana dua lapangan migas strategis, yaitu Lapangan Forel dan Terubuk, yang terletak di Wilayah Kerja (WK) South Natuna Sea Block B, Provinsi Kepulauan Riau.

Presiden Prabowo mengatakan bahwa peresmian ini merupakan momen yang bersejarah bagi sektor migas dan ketahanan energi nasional, dalam mendukung tercapainya swasembada energi untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

“Ini adalah suatu momen yang bersejarah dalam perjalanan bangsa kita untuk mencapai swasembada energi nasional, yaitu peresmian Proyek Forel dan Proyek Terubuk. Saya, atas nama Pemerintah dan rakyat Republik Indonesia, menyampaikan ucapan selamat atas berhasilnya mencapai prestasi ini,” ujar Presiden Prabowo.

Peresmian dilakukan Presiden Prabowo secara virtual dari Istana Negara sebagai bentuk kepemimpinan efektif jarak jauh, sementara di lokasi proyek hadir langsung Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Presiden Prabowo menyampaikan selamat kepada semua pihak yang terlibat mewujudkan proyek tersebut.

“Saya atas nama pemerintah dan rakyat RI menyampaikan ucapan selamat atas berhasilnya Saudara-saudara mencapai prestasi ini. Saya juga menyampaikan betapa bangganya kami pemerintah dan seluruh rakyat Indonesia atas prestasi yang membanggakan ini, yaitu peresmian dua proyek ini yang merupakan peresmian pertama di bidang lifting migas pada masa pemerintahan baru yang saya pimpin,” kata Presiden Prabowo.

Presiden Prabowo mengatakan dua proyek ini merupakan tonggak penting bagi perjalanan bangsa Indonesia untuk mencapai swasembada energi nasional.

“Kedua proyek ini menjadi tonggak penting, tonggak bersejarah dan upaya kita bersama untuk mencapai swasembada energi nasional,” ucap Presiden Prabowo.

Presiden Prabowo mengatakan mencapai swasembada energi merupakan hal penting bagi kemerdekaan bangsa. Proyek itu akan menghemat uang negara puluhan miliar USD, tidak lagi menyebabkan aliran dana ratusan triliun rupiah ke luar negeri ratusan triliun rupiah ke luar negeri.

“Mencapai swasembada energi nasional adalah sangat penting vital bagi kemerdekaan bangsa kita, kalau kita mampu mencapai swasembada energi. Kita akan mampu menghemat puluhan miliar USD, ratusan triliun rupiah dapat dialihkan untuk pembangunan dan kesejahteraan rakyat,” jelas Prabowo.

Dengan berbagai upaya tersebut, pemerintah optimis bahwa Indonesia akan mampu mewujudkan swasembada energi secara bertahap dan berkelanjutan, yang tidak hanya mendukung pembangunan nasional tetapi juga memperkuat posisi strategis Indonesia di kancah energi global.

Jakarta – Pemerintah terus berupaya mewujudkan api reformasi yang telah digaungkan sejak 27 tahun yang lalu.

Presiden RI Prabowo Subianto mengatakan bahwa akan ada agenda besar untuk Indonesia. Salah satunya yakni Prabowo akan melakukan reformasi politik hingga birokrasi.

“Pemerintah Indonesia saat ini berkomitmen menjalankan beberapa agenda besar, mulai dari reformasi politik dan birokrasi, pembangunan sumber daya manusia, swasembada pangan dan energi, hingga penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi,” ucap Presiden Prabowo.

Kepala Negara menjelaskan bahwa masalah dunia harus diselesaikan dari dalam negeri masing-masing. Jika berhasil, lanjut dia, maka hal itu akan berpengaruh kepada dunia.

“Kalau kita tidak bisa mengurus bangsa kita sendiri bagaimana kita mau membantu umat yang sedang dalam kesusahan. Kalau kita lemah tdiak mungkin kita bisa bantu Palestina, bahkan suara kita pun tidak akan didengar, suara kita didengar kalau kita bersatu dan kita kuat,” ujarnya.

Semua pihak pun diminta untuk menolak provokasi dan menghindari aksi jalanan yang mengganggu Kamtibmas saat Hari Peringatan Reformasi.

Senada dengan itu, Eks Komandan Relawan Tim Nasional Pemenangan Prabowo-Gibran, Haris Rusly Moti, mengingatkan bahwa unjuk rasa mahasiswa yang akhir-akhir ini mencuat dapat dimanfaatkan oleh kekuatan asing dengan agenda geopolitik terselubung. Menurutnya, pemerintah saat ini tengah membangun fondasi yang kuat untuk kedaulatan ekonomi nasional.

“Pemerintahan Prabowo, dengan sejumlah kebijakan strategis, telah membangun landasan yang kokoh dalam memperkuat ekonomi dan kedaulatan Indonesia. Namun, saya khawatir ada upaya dari pihak-pihak luar untuk menciptakan keretakan sosial melalui provokasi yang disebarkan lewat media sosial,” kata Haris.

Pemerintah juga mengajak tokoh agama, tokoh adat, dan masyarakat sipil untuk turut serta menjaga ketenangan di tengah dinamika sosial. Penyampaian aspirasi bisa dilakukan lewat jalur hukum dan institusi resmi seperti DPR, Ombudsman, atau dialog publik. Langkah ini dinilai lebih beradab dan sesuai dengan prinsip negara hukum yang menjunjung tinggi musyawarah.

Kaprodi Magister Kajian Ilmu Kepolisian Universitas Airlangga (Unair), Prawitra Thalib, mengatakan kebebasan berpendapat di muka umum adalah hak konstitusional setiap warga negara.

Kebebasan tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Mengemukakan Pendapat di Muka Umum. Namun, unjuk rasa beberapa kali yang berujung ricuh, terindikasi ditunggangi kelompok yang kerap memicu kerusuhan atau anarko.

“Saya mengimbau dan mengajak serta menginfokan kepada seluruh masyarakat Indonesia, para aktivis, para mahasiswa, bahwa Indonesia adalah negara hukum. Indonesia adalah negara yang menjamin hak dan kebebasan berpendapat di muka umum. Bahkan Indonesia sudah memiliki Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kebebasan Mengemukakan Pendapat di Muka Umum,” ucap Thalib.

Hari Kebangkitan Nasional adalah momentum untuk bangkit bersama, membangun optimisme, dan menghindari konflik yang tidak perlu. Dengan menolak aksi jalanan yang provokatif dan memilih jalur aspirasi yang damai, masyarakat telah menunjukkan kedewasaan demokrasi dan komitmen terhadap masa depan bangsa yang lebih baik. ***

Jakarta – Pemerintah dan aparat keamanan tengah bersiap menghadapi potensi gangguan aktivitas publik seiring rencana demonstrasi besar-besaran bertajuk Aksi Akbar 205 yang akan digelar oleh Asosiasi Pengemudi Ojek Online Gabungan Aksi Roda Dua (GARDA) Indonesia pada Selasa, 20 Mei 2025. Aksi ini akan dilakukan serentak mulai pukul 13.00 WIB di Istana Merdeka, Gedung Kementerian Perhubungan, dan Gedung DPR/MPR RI, serta sejumlah titik strategis lainnya di Jakarta.

Demonstrasi ini meski diakui sebagai bagian dari ekspresi publik, tetap harus dilaksanakan tanpa mengorbankan ketertiban umum dan kenyamanan warga. Meski demikian, masyarakat diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan, menghindari lokasi aksi, dan merencanakan ulang aktivitas harian untuk menghindari kemacetan atau ketidaknyamanan.

Ketua Umum GARDA Indonesia, Raden Igun Wicaksono, menyampaikan permohonan maaf atas potensi terganggunya aktivitas masyarakat akibat aksi ini.

“Maka akan sangat besar kemungkinan sebagian Jakarta akan lumpuh karena kemacetan panjang, sehingga kami mohon maaf dari jauh hari apabila ada masyarakat terjebak kemacetan dan terganggunya kegiatan masyarakat,” ujar Igun.

Selain turun ke jalan, akan ada pengurangan layanan transportasi daring sehingga masyarakat disarankan menyiapkan alternatif perjalanan. Ini tentunya menuntut kesiapan publik untuk menggunakan alternatif transportasi konvensional atau mengatur jadwal perjalanan lebih awal.

“Aksi Demo pada tanggal 20 Mei 2025 Kami memprediksi layanan aplikasi kemungkinan terganggu sebagian, dan masyarakat diimbau menyesuaikan jadwal perjalanan,” lanjut Igun.

Aksi ini merupakan respons terhadap dinamika hubungan pengemudi dan aplikator, terutama dalam interpretasi aturan sewa aplikasi, khususnya terkait biaya sewa aplikasi sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Perhubungan KP 1001 Tahun 2022.

Pemerintah sendiri telah menyatakan komitmennya untuk menjaga ketertiban umum dan memberikan ruang aman bagi penyampaian aspirasi. Pihak keamanan akan dikerahkan secara proporsional di titik-titik utama demi memastikan kegiatan berlangsung damai dan terkendali. Kesiapan ini menjadi bukti bahwa negara hadir dalam menjaga keseimbangan antara hak menyampaikan pendapat dan ketertiban publik.

Sementara itu, Ketua Umum Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI), Lily Pujiati, meminta agar potongan yang dikenakan platform kepada pengemudi dapat dikaji ulang agar lebih berkeadilan.

“Kondisi kerja yang jauh dari layak itu termanifestasi dalam bentuk potongan platform yang selangit hingga mencapai 70%,” ujar Lily.

Dengan memperhatikan dinamika ini, masyarakat diimbau untuk tetap tenang dan tidak terprovokasi. Pemerintah juga membuka ruang dialog untuk mencari solusi yang adil dan berkelanjutan.

Namun demikian, pemerintah melalui apparat keamanan tidak akan segan bertindak tegas terhadap oknum atau pihak-pihak yang mencoba menunggangi aksi dengan tujuan mengganggu ketertiban umum atau merusak fasilitas publik. Langkah preventif dan antisipatif terus disiapkan guna memastikan bahwa situasi tetap kondusif dan masyarakat tetap dapat beraktivitas dengan aman.

(*)

Oleh : Ricky Rinaldi

Demokrasi adalah salah satu pilar utama yang menopang kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Melalui demokrasi, masyarakat memiliki ruang dan kebebasan untuk menyampaikan aspirasi, kritik, dan harapan mereka kepada pemerintah. Namun, kebebasan tersebut harus dijalankan dengan tanggung jawab dan kesadaran penuh akan dampaknya. Sayangnya, dalam beberapa kesempatan, demonstrasi yang semestinya menjadi sarana menyampaikan suara rakyat sering kali berubah menjadi aksi anarkis yang merusak ketertiban dan menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat luas. Kekerasan dalam aksi demo bukan hanya mengancam keamanan, tetapi juga menghambat laju pembangunan dan kemajuan bangsa.

Fenomena demo anarkis yang marak belakangan ini kerap dipicu oleh kelompok-kelompok yang ingin memanfaatkan situasi demi kepentingan politik dan ekonomi sempit. Mereka menyusup dalam barisan massa demonstran yang damai, kemudian mengacaukan situasi dengan aksi kekerasan, perusakan fasilitas umum, dan bentrokan dengan aparat keamanan. Dampak dari tindakan tersebut sangat merugikan karena selain menghancurkan fasilitas publik, juga menimbulkan trauma sosial dan memecah persatuan masyarakat. Kegaduhan yang terjadi tak jarang membuat suasana kota menjadi lumpuh dan menimbulkan keresahan yang berkepanjangan.

Apalagi di era digital sekarang ini, setiap momen kekacauan langsung menjadi viral dan tersebar dengan sangat cepat. Media sosial sering kali menjadi arena penyebaran berita bohong (hoaks) dan narasi yang menyesatkan, sehingga memperkeruh suasana. Foto atau video yang diambil secara parsial dan dipotong-potong sering dipelintir maknanya untuk memprovokasi publik, memperkuat polarisasi, dan memancing emosi yang berlebihan. Kondisi ini membuat masyarakat mudah terprovokasi dan terpecah belah, sehingga sulit untuk membangun dialog yang konstruktif dan damai.

Menghadapi situasi tersebut, pemerintah terus menegaskan pentingnya menjaga ketertiban dan kedamaian dalam setiap aksi unjuk rasa. Pemerintah memberikan ruang yang cukup bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat, namun menolak keras segala bentuk kekerasan dan anarkisme. Pada momentum Hari Buruh Internasional (May Day) 2025, Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, hadir langsung di Monumen Nasional untuk menyampaikan dukungan dan komitmen pemerintah terhadap kesejahteraan buruh. Presiden menegaskan bahwa penghapusan sistem outsourcing, pembentukan Satuan Tugas Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), serta pendirian Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional merupakan langkah-langkah konkret demi masa depan pekerja yang lebih adil dan sejahtera. Komitmen ini juga sejalan dengan upaya pemerintah mengentaskan kemiskinan, memberantas korupsi, serta meningkatkan pelayanan publik demi kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.

Keberadaan Presiden dalam peringatan May Day 2025 bukan sekadar simbolik, melainkan bukti nyata perhatian pemerintah terhadap hak-hak dan kesejahteraan buruh. Langkah strategis ini mendapat apresiasi luas dari berbagai kalangan, termasuk dari Ketua Umum DPP Serikat Pekerja Nasional (SPN), Iwan Kusmawan, S.H. Dalam wawancara eksklusif di sela acara, Iwan menyatakan bahwa kehadiran Presiden menunjukkan keseriusan pemerintah dalam mendengarkan dan memenuhi aspirasi buruh. Ia juga mengingatkan bahwa May Day bukan sekadar hari libur nasional, tetapi momentum penting untuk memperkuat solidaritas pekerja serta mendorong kebijakan yang benar-benar berpihak pada kesejahteraan mereka. Iwan dengan tegas menolak segala bentuk kekerasan dan anarkisme yang terjadi selama demo, karena hal tersebut justru merugikan perjuangan buruh dan mencoreng citra gerakan pekerja yang telah lama diperjuangkan.

Selain itu, tokoh agama yang sangat dihormati, Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Purbalingga, KH Nurkholis Masrur, juga menyampaikan keprihatinan mendalam atas aksi anarkis yang terjadi dalam demo May Day di Semarang. KH Nurkholis mengecam keras tindakan perusakan dan kekerasan yang mengganggu ketertiban umum serta mengancam stabilitas keamanan negara. Ia menegaskan bahwa aspirasi dan kritik harus disampaikan secara damai, sesuai dengan aturan yang berlaku dan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara. KH Nurkholis mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjaga persatuan dan kedamaian, karena hanya dengan cara itulah bangsa ini dapat menghadapi berbagai tantangan dan membangun masa depan yang lebih baik.

Fakta-fakta di atas menegaskan bahwa demo anarkis bukanlah solusi bagi masalah yang dihadapi bangsa ini. Justru sebaliknya, aksi kekerasan dan kerusuhan jalanan hanya menimbulkan luka sosial yang dalam, trauma kolektif yang meluas, dan kerugian ekonomi yang sangat besar. Kerusakan infrastruktur publik yang timbul akibat demo anarkis seringkali memakan biaya yang tidak sedikit, sementara waktu dan tenaga yang harus dicurahkan untuk pemulihan bisa dialokasikan untuk pembangunan yang lebih produktif.

Di tengah perjuangan bangsa ini untuk bangkit dari dampak pandemi, memperkuat stabilitas politik, dan mempercepat pemulihan ekonomi, suasana yang kondusif sangat dibutuhkan. Demonstrasi yang damai dan terorganisir dengan baik justru akan menjadi pendorong perubahan positif, mendukung proses pembangunan, serta memperkuat fondasi demokrasi. Namun, jika aksi unjuk rasa justru berubah menjadi anarkis, maka dampak negatifnya akan dirasakan oleh semua lapisan masyarakat dan menghambat kemajuan bangsa.

Sebagai warga negara yang baik, mari kita dukung upaya pemerintah menjaga keamanan dan ketertiban demi terciptanya Indonesia yang damai, maju, dan sejahtera. Jangan mudah terprovokasi oleh isu-isu yang berpotensi memecah belah persatuan. Mari kita sampaikan kritik dan aspirasi dengan cara-cara yang santun, damai, dan sesuai hukum. Dengan begitu, kita turut menjaga marwah demokrasi yang bermartabat dan memperkuat persatuan bangsa.

Indonesia membutuhkan kita semua untuk bersatu padu, bekerja keras, dan menjaga ketertiban. Karena hanya dengan semangat gotong royong dan kedewasaan politik, bangsa ini bisa melewati segala tantangan dan meraih masa depan yang cerah. Mari kita jadikan demonstrasi sebagai sarana membangun bangsa, bukan merusaknya. Bersama kita wujudkan Indonesia yang damai, kuat, dan maju.

*)Pengamat Isu Strategis

Oleh Tantri Aulia Yusman )*

Demonstrasi sebagai bentuk penyampaian aspirasi publik merupakan hak konstitusional yang dijamin dalam sistem demokrasi. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa dalam praktiknya, aksi-aksi demonstrasi kerap kali dimanfaatkan oleh kelompok tertentu untuk kepentingan politik jangka pendek. Rencana aksi demonstrasi pengemudi transportasi daring pada 20 Mei 2025 menjadi sorotan, bukan semata karena tuntutan yang disuarakan, tetapi karena kekhawatiran akan adanya infiltrasi kepentingan politik yang berpotensi merugikan para pengemudi itu sendiri dan masyarakat luas.

Organisasi Angkutan Sewa Khusus Indonesia (Oraski) secara tegas menyatakan penolakan untuk terlibat dalam aksi tersebut. Mereka menilai bahwa substansi dari aksi ini tidak lagi murni berasal dari kepentingan pengemudi, melainkan telah bercampur dengan agenda politik tertentu. Ketua Umum Oraski, Fahmi Maharaja, menyampaikan bahwa sebagian besar mitra pengemudi justru memilih tetap bekerja dan fokus memenuhi kebutuhan keluarga ketimbang terseret dalam gerakan yang sarat muatan politis. Pernyataan ini mencerminkan sikap rasional dan kehati-hatian dalam menjaga stabilitas mata pencaharian para pengemudi, terutama di tengah situasi ekonomi yang masih rentan.

Menurut Fahmi, kesejahteraan pengemudi mestinya diperjuangkan melalui pendekatan yang konstruktif dan rasional, seperti dialog dan advokasi kebijakan, bukan melalui tekanan massa yang bisa merusak ekosistem transportasi daring yang selama ini telah terbentuk dengan baik. Kehadiran platform digital sebagai medium kerja bagi jutaan pengemudi online memerlukan kestabilan, baik dari sisi teknologi maupun sosial. Gangguan dalam bentuk demonstrasi massal dapat menimbulkan ketidaknyamanan, tidak hanya bagi penyedia layanan, tetapi juga bagi pengguna dan mitra pengemudi lainnya yang tidak terlibat.

Senada dengan hal tersebut, Pengurus Pusat Asosiasi Pengusaha Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional (APTIKNAS) sekaligus dosen kebijakan publik, Imam Rozikin, mengingatkan bahwa dalam kondisi ekonomi pasca pandemi dan tekanan global, aksi demonstrasi justru lebih berpotensi menimbulkan kerugian dibandingkan manfaat strategis. Ia menyoroti bahwa 20 Mei jatuh pada hari kerja dengan tingkat mobilitas warga yang tinggi. Momentum ini justru bisa dimanfaatkan para pengemudi untuk meningkatkan pendapatan mereka. Kehilangan kesempatan tersebut demi sebuah aksi yang tidak menjanjikan solusi konkret adalah langkah yang kontraproduktif.

Selain itu, Imam menekankan adanya risiko nyata yang bisa dialami pengemudi bila terlibat dalam demonstrasi. Potensi kehilangan penghasilan harian, kerusakan kendaraan akibat kericuhan, hingga sanksi dari perusahaan aplikasi adalah dampak langsung yang bisa terjadi. Tidak kalah penting adalah risiko rekam digital negatif yang bisa memengaruhi status kemitraan mereka di masa depan. Dalam dunia kerja berbasis platform, performa harian menentukan kelangsungan pendapatan. Aksi turun ke jalan bisa berarti hilangnya bonus, insentif, bahkan akun bisa disuspend. Ini kerugian nyata yang harus dipertimbangkan dengan matang.

Lebih dari itu, demonstrasi seringkali dijadikan alat mobilisasi oleh segelintir elit politik untuk membangun citra atau mengangkat popularitas, bukan untuk menyelesaikan akar masalah. Imam mengingatkan bahwa para pengemudi perlu lebih jeli membaca arah gerakan dan tidak terjebak dalam euforia massa yang tidak berpihak pada kesejahteraan mereka. Ketika aksi berujung kericuhan atau anarki, mereka yang menginisiasi tidak akan turut menanggung akibatnya. Justru para pengemudi yang berada di garis depan akan menjadi korban, baik secara fisik, ekonomi, maupun sosial.
Dampak dari demonstrasi juga tidak berhenti pada individu pengemudi. Efeknya meluas ke masyarakat umum. Macet di pusat kota, terganggunya transportasi publik, dan hambatan terhadap layanan darurat adalah konsekuensi nyata dari aksi massa. Dalam sistem mobilitas perkotaan seperti Jakarta, satu titik aksi bisa berdampak pada lima simpul mobilitas lainnya. Ketika ruang publik digunakan sebagai arena protes yang berlebihan, maka yang terjadi bukan lagi kebebasan berekspresi, melainkan gangguan terhadap ketertiban umum.

Dalam hal ini, aparat kepolisian pun mengambil langkah antisipatif. Wakil Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya, AKBP Argo Wiyono, menyatakan bahwa pihaknya akan menyiapkan rekayasa lalu lintas secara situasional, mempertimbangkan eskalasi massa yang hadir. Langkah ini penting untuk menjaga agar aktivitas warga tetap berjalan dan menghindari potensi chaos di lapangan. Namun demikian, upaya preventif ini tidak akan cukup bila tidak didukung kesadaran kolektif untuk menolak aksi-aksi yang berpotensi dimanipulasi oleh kepentingan tertentu.

Pada akhirnya, perjuangan untuk meningkatkan kesejahteraan harus ditempuh dengan cara yang cerdas, strategis, dan tidak merugikan pihak manapun. Para pengemudi transportasi daring sejatinya memiliki posisi penting dalam rantai mobilitas masyarakat modern. Menjaga stabilitas kerja mereka merupakan bagian dari menjaga stabilitas sosial dan ekonomi secara keseluruhan. Menolak aksi yang tidak produktif bukan berarti menolak perubahan, melainkan justru bentuk keberanian untuk tidak dimanfaatkan oleh agenda yang tidak berpihak pada kepentingan bersama.

Kesadaran ini perlu terus disuarakan. Bahwa di tengah derasnya arus politisasi ruang publik, masyarakat harus tetap berpikir jernih, rasional, dan mengedepankan kepentingan jangka panjang. Langkah-langkah konstruktif seperti dialog, advokasi kebijakan, serta partisipasi aktif dalam sistem demokrasi yang sehat adalah jalan yang lebih menjanjikan untuk memperjuangkan perubahan yang berkelanjutan.

)* penulis merupakan pengamat kebijakan publik

Jika Papua adalah panggung, maka Sebby Sambom adalah sutradara drama yang terlalu getol mengejar rating dengan naskah lemah, aktor tanpa nama, dan plot twist yang menyepelekan akal sehat. Begini episode terbaru darinya “Tiga tewas, sisanya warga sipil tidur.” Judul yang cukup catchy untuk pendukung yang sudah terhipnosis oleh propaganda TPNPB-OPM, tapi sayangnya, ini bukan Netflix. Ini realitas, dan realitas tidak butuh dramatisasi, apalagi kebohongan.

Mari kita bicara angka. Sebby Sambom, dalam siaran persnya, bersikukuh menyebut hanya tiga anggota TPNPB yang tewas dalam operasi militer yang berlangsung pada 13–14 Mei 2025 di 5 kampung wilayah Intan Jaya. Tiga tewas, Seolah-olah tentara hanya keluar menembak tiga orang lalu balik makan siang. Sementara itu, laporan resmi Satgas Rajawali 2 dan Yonif 500/Sikatan menyebut angka dan keterangan bahwa 18 orang dari OPM tewas, lengkap dengan kronologi, koordinat aksi, jam kejadian, dan barang bukti, dari senjata AK-47, rakitan, hingga bendera kebanggaan separatis: Bintang Kejora. Bahkan drone turut merekam pergerakan, penghadangan, dan tindakan tegas dari aparat. Tapi, bagi Sebby Sambom, kesemuanya tersebut seperti ingin ditebas hanya dengan satu kalimat penuh emosi: “Itu warga sipil yang sedang tidur.” Tidur di mana, Sebby? Di honai sambil menggenggam AK-47?

Sinetron Sebby: Saat Drama Melampaui Fakta
Sebby Sambom bukan juru bicara, dia adalah juru cerita. Tapi sayangnya, cerita yang ia bangun bukan dongeng pembebasan, melainkan kebohongan yang dikemas dalam narasi internasionalis. Ia tahu bahwa dunia barat mudah terenyuh. Maka tiap episode selalu berisi kekecewaan kepada TNI, klaim pembantaian, dan seruan “investigasi independen” yang tak pernah didampingi bukti otentik apa pun. Sebagai contoh, dalam laporan lapangan, drone merekam 50 orang berkumpul secara mencurigakan sebelum kontak tembak dimulai. Bahkan aparat menyisir dan mengejar hingga ke titik-titik hutan dan perbatasan kampung, melakukan tindakan secara terukur yang jelas membawa senjata. Bukan orang tidur, bukan petani pulang kebun. Ini kelompok yang sebelumnya mempersiapkan serangan ke pembangunan tower di perbatasan Beoga. Kondisi strategis, vital, dan tentu saja bukan tempat main anak-anak. Sementara Sebby? Cuma menyebut tiga nama. Sisanya “raib” dalam kabut narasi. Bukti evakuasi warga? Nol. Data medis? Tak ada. Bahkan tidak ada satu pun foto korban sipil yang disebut-sebut. Di dunia nyata, itu disebut klaim kosong. Tapi di dunia Sebby, itu namanya “bahan bakar isu untuk minta simpati internasional.”

Realitas Lapangan: Antara Drone, Senjata, dan Derap Sepatu Prajurit
Berbekal data dari laporan lapangan, kita bisa tahu bahwa operasi tersebut bukan seperti “penggerebekan rumah” ala film koboi. Ini taktik militer penuh disiplin. Tindakan tegas dilakukan terhadap OPM yang terpantau membawa senjata, menyerang pasukan, atau melarikan diri dari titik konflik. Bahkan pengejaran dilakukan dari Sugapa Lama hingga Zanamba dan Eknemba, dengan waktu yang tercatat presisi: dari saat drone mengawasi, tim infiltrasi masuk, pengejaran terakhir dan berakhir pada tewasnya 18 orang anggota OPM, serta 1 pucuk senjata SS-1 yang berhasil diamankan. Jadi, ketika Sebby muncul di siaran dengan wajah serius dan nada tinggi, menyebut angka “tiga” sebagai korban, kita patut bertanya:
Tiga dari mana? Berdasarkan siapa? Dengan bukti apa? Karena publik bukan sekadar konsumen opini. Kita sudah cukup dewasa untuk membedakan antara tragedi dan propaganda, antara fakta dan sandiwara berseragam separatis.

Kebenaran Tak Bisa Dipentaskan
Seperti yang kita tahu, bahwa pihak TNI telah menyajikan data, terdapat bukti temuan senjata, koordinat GPS, hingga saksi mata. Bahkan terdapat kronologi jam per jam yang tak bisa dibantah. Sementara Sebby hanya membawa mikrofon, cerita sedih, dan harapan bahwa dunia terlalu malas mengecek fakta. Sayangnya, panggung disinformasi ini mulai terbakar terang. Dunia sudah mulai lelah pada propaganda tanpa bukti. Dan mitos “tiga tewas” yang ia bawa akan bernasib sama seperti episode hoaks sebelumnya: dimentahkan oleh data, dikalahkan oleh rekam jejak. Sebby Sambom boleh terus menjadi narator setia sinetron OPM: penuh drama, miskin fakta. Tapi di luar sana, medan konflik bicara dengan cara berbeda. Lewat ketegasan negara melindungi tanah Papua. Kita boleh tersentuh oleh cerita, tapi jangan pernah membiarkan kebohongan mengatur alur kebenaran. Karena ketika fakta berbicara, narasi kosong hanya jadi gema di ruang hampa.

Sejak kontak tembak berlangsung pada 13–14 Mei 2025 di 5 kampung wilayah Kabupaten Intan Jaya, yakni Titigi, Ndugusiga, Jaindapa, Sugapa Lama, dan Zanamba. TNI melalui Satgas Media Koops Habema membeberkan data bahwa sebanyak 18 anggota OPM tewas dan puluhan barang bukti berhasil diamankan, mulai dari AK-47 organik, senjata rakitan, puluhan butir amunisi, busur-panah, hingga bendera “bintang kejora”. Letkol Inf Iwan Dwi Prihartono bahkan menegaskan operasi tersebut bukanlah aksi semena-mena, melainkan upaya profesional untuk mensterilkan wilayah dan menjamin keselamatan masyarakat Papua.

Namun, di belahan lain medan informasi, pihak yang mengaku juru bicara TPNPB-OPM, Sebby Sambom kembali menunjukkan kejahatannya sebagai “sutradara” kontra-propaganda. Dalam siaran persnya, dirinya menegaskan hanya 3 anggota yang gugur, lalu melabeli sisanya sebagai warga sipil yang “tidur saat ditembak” sebuah klaim luar biasa yang sampai hari ini tak pernah didukung bukti rekaman evakuasi jenazah maupun verifikasi independent. Ironisnya, narasi emosional tersebut diulang-ulang dengan gaya dramatis, padahal tak satu pun foto atau data otentik dipublikasikan markas pusat TPNPB-OPM. Mereka kembali mengais validasi demi menggiring opini demi menguatkan pengaruh kelompoknya.

Kehebatan Sebby Sambom memelintir angka sebenarnya bukan hal baru. Jejak manipulasi fakta pernah terekam saat ia menuduh delapan pekerja Telkomsel di Beoga sebagai aparat TNI/Polri, padahal telah dibantah aparat dan kala ia menyebar foto hoaks pembantaian Kopassus di Mugi-Mam tanpa bukti valid. Kali ini, angka “3 tewas” menjadi episode kesekian dari sinetron propaganda ala Sebby Sambom yang nyaris bisa ditebak selanjutnya selalu diiringi tudingan “pembantaian warga” dan seruan internasional yang dramatis.

Agar kebohongan angka ini kandas, publik harus menuntut 3 hal sederhana namun mendasar: verifikasi lapangan, transparansi data, dan pengawasan pihak ketiga. Beda dengan klaim tanpa bukti, dokumentasi lapangan TNI tersedia lengkap, bukti barang sitaan, kronologi kontak tembak dua hari, dan laporan resmi Tim Pemda Intan Jaya yang sama sekali tak ditampakkan oleh Sebby Sambom. Dalam panggung sandiwara informasi ini, publik ibarat penonton matre terpaku pada angka-angka dramatis, tapi luput pada akurasi dan konteks. Sebby Sambom boleh saja memerankan ‘sutradara’ propaganda, menggelar episode satu per satu dengan narasi bombastis. Namun, kamera satelit tak bisa ditipu, saksi mata tak bisa dibungkam, dan data lapangan tak bisa dihapus begitu saja. Ketika angka “18” berbaris tegas di laporan resmi, angka “3” hanya tinggal mitos belaka.

Akhirnya, kita seperti diingatkan bahwa di era disinformasi ini, pertarungan sesungguhnya bukan soal siapa paling emosional, melainkan siapa paling etis menyajikan fakta. Sebby Sambom boleh terus mengedepankan drama angka “tiga tewas,” tetapi kebenaran yang berdiri di atas bukti dan verifikasi akan selalu menjadi panglima tertinggi menebas mitos, menegakkan akurasi, dan memastikan tak ada kebohongan yang menang di atas panggung publik.

Jayapura – Tokoh Masyarakat Papua, Esau Tegai mengapresiasi langkah pemerintah dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di Papua.

Program yang menyasar anak-anak ini dinilai sebagai solusi strategis untuk mengatasi masalah gizi sekaligus mendukung tumbuh kembang generasi muda Papua yang unggul.

“Sebagai tokoh masyarakat, saya sangat mengapresiasi kepada pemerintah dalam hal ini Badan Gizi Nasional (BGN) Indonesia yang mana telah meluncurkan program Makan Bergizi Gratis sebagai bagian upaya meningkatkan status masyarakat Papua,” kata Esau.

Program MBG yang mulai diterapkan secara bertahap di beberapa wilayah Papua, menyasar pelajar tingkat dasar dan menengah dengan menyediakan menu makanan bergizi setiap hari sekolah.

Langkah ini tidak hanya bertujuan mengurangi angka stunting, tetapi juga meningkatkan konsentrasi belajar dan semangat anak-anak di sekolah.

“Program ini bertujuan untuk memastikan pemenuhan gizi di Indonesia dalam kurung di tanah Papua di optimalkan dan merupakan pondasi demi terwujudnya pembangunan nasional yang adil dan merata,” lanjutnya.

Program ini mendapat sambutan hangat dan apresiasi, dan sebagai langkah nyata pemerintah dalam memperhatikan masa depan anak-anak Papua.

“Pemerintah telah menunjukkan komitmennya untuk membangun Papua, program MBG bukan hanya soal makanan, ini tentang masa depan anak-anak, tentang investasi jangka panjang untuk SDM Papua yang lebih kuat dan cerdas,” ujarnya.

Selain itu, program MBG diharapkan menjadi titik kebangkitan SDM Papua yang lebih unggul, sehat, dan berdaya saing global.

“Program Makan Bergizi Gratis bagi pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas di Indonesia dan pada khususnya di tanah Papua, menuju Indonesia emas di tahun 2045 dan menciptakan generasi yang berpotensi yang sehat dan cerdas dan bercahaya saing global,” kata Esau.

Melalui MBG pemerintah tidak hanya memberikan makanan, tetapi juga harapan dan masa depan. Terutama di tanah Papua, program ini menjadi tonggak penting dalam membuka jalan bagi lahirnya generasi unggul Indonesia yang mampu bersinar di panggung dunia.

Jayapura – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah dijalankan di berbagai sekolah di Papua sebagai bagian dari langkah strategi nasional untuk mencetak generasi yang sehat dan unggul.

Tokoh Masyarakat Papua, Esau Tegai, mengatakan program MBG merupakan langkah strategis pemerintah dalam menciptakan generasi muda yang sehat, cerdas, dan berdaya saing global.

“Program Makan Bergizi Gratis menciptakan generasi muda yang berpotensi yang sehat dan cerdas dan berdaya saing global,” kata Esau.

Esau mengapresiasi langkah pemerintah dalam meningkatkan SDM Papua melalui program MBG tersebut.

“Saya sangat mengapresiasi kepada pemerintah dalam hal ini Badan Gizi Nasional (BGN) Indonesia yang mana telah meluncurkan program Makan Bergizi Gratis sebagai bagian upaya meningkatkan status masyarakat terutama anak-anak,” ujar Esau.

Lanjutnya, dengan menyediakan makanan bergizi seimbang kepada anak-anak, program ini tidak hanya meningkatkan kesehatan fisik, tetapi juga konsentrasi belajar. Selain itu, sebagai pondasi kuat dalam terwujudnya pembangunan nasional yang adil dan merata.

“Program ini bertujuan untuk memastikan pemenuhan gizi di Indonesia dalam kurung di tanah Papua di optimalkan dan merupakan pondasi demi terwujudnya pembangunan nasional yang adil dan merata,” ujar Esau.

Kehadiran program ini menjadi sangat penting untuk menciptakan kesetaraan kesempatan bagi generasi muda Papua, dan menjadi pondasi kokoh bagi SDM unggul yang akan menjadi pilar utama dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.

“Program Makan Bergizi Gratis bagi pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas di Indonesia dan pada khususnya di tanah Papua, menuju Indonesia emas di tahun 2045,” lanjutnya.

Dengan kolaborasi yang kuat antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta, program ini diharapkan mampu menjangkau seluruh sasaran secara efektif dan merata.

“Melalui kolaborasi yang kuat antara pemerintah, masyarakat dan sektor swasta. Diharapkan semua sasaran program MBG dapat tercapai dan memberi dampak positif bagi pembangunan nasional,” kata Esau.

Sinergi ini menjadi kunci keberhasilan dalam membentuk SDM unggul yang mampu menghadapi tantangan masa depan. Selain itu, program MBG akan memberikan dampak positif yang signifikan terhadap pembangunan nasional, baik dalam bidang kesehatan, pendidikan, maupun ekonomi.