Jakarta – Di tengah dinamika sosial yang semakin kompleks, tantangan besar yang kini dihadapi oleh bangsa Indonesia adalah meningkatnya gejala intoleransi di berbagai lapisan masyarakat. Kondisi ini menjadi peringatan serius bagi masa depan kehidupan berbangsa dan bernegara, mengingat Indonesia dibangun di atas pondasi kebhinekaan, toleransi, dan persatuan. Intoleransi sering kali tumbuh subur di tengah ketidaktahuan dan kurangnya pemahaman terhadap keberagaman.

Selain itu, perkembangan teknologi dan media sosial yang sangat pesat saat ini memberikan peluang sekaligus tantangan besar. Di satu sisi, media sosial dapat menjadi sarana efektif untuk menyuarakan nilai-nilai toleransi dan menyebarkan narasi positif tentang keberagaman. Namun di sisi lain, platform digital juga menjadi lahan subur bagi penyebaran ujaran kebencian, hoaks, dan propaganda intoleran yang kerap kali menyesatkan publik.

Wakil Ketua MPR, Lestari Moerdijat mengatakan di era perkembangan teknologi yang cepat, tantangan generasi muda saat ini berupa disinformasi dan hoaks yang berpotensi memecah belah persatuan bangsa.

“Tantangan tersebut muncul karena saat ini terjadi kesenjangan antara tingkat pengetahuan masyarakat dan perkembangan teknologi informasi yang cepat. Maka asahlah terus kemampuan yang kita miliki agar dapat beradaptasi dengan perubahan yang terjadi,” kata Lestari

Di sinilah perlunya kesadaran digital di kalangan generasi muda. Literasi digital menjadi bekal penting agar mereka mampu memilah informasi secara kritis dan bertanggung jawab dalam menggunakan media sosial. Generasi muda harus menjadi pengguna aktif yang cerdas, yang tidak hanya menyerap informasi, tetapi juga mampu mengedukasi lingkungan sekitarnya.

Tidak kalah penting adalah peran institusi pendidikan, baik formal maupun informal. Sekolah dan kampus harus menjadi ruang yang aman dan kondusif bagi tumbuhnya semangat toleransi. Kurikulum pendidikan perlu diarahkan untuk tidak hanya menekankan aspek akademik, tetapi juga membangun karakter, empati, dan nilai-nilai sosial yang positif.

Intoleransi dapat memanifestasikan dirinya dalam berbagai bentuk, seperti diskriminasi, prasangka, atau kekerasan terhadap individu atau kelompok yang berbeda. Untuk mengatasi intoleransi, Kementerian Agama Republik Indonesia tengah menggagas Kurikulum Cinta, sebuah inisiatif pendidikan yang bertujuan untuk menanamkan nilai cinta kepada Tuhan, sesama manusia, lingkungan, dan bangsa sejak usia dini.

Direktur Jenderal Pendidikan Islam, Amien Suyitno mengungkapkan bahwa pendidikan karakter di Indonesia membutuhkan inovasi yang lebih mendalam, salah satunya melalui pendekatan yang lebih integratif dan sistematis dalam kurikulum.

”Kurikulum Cinta tidak diperkenalkan sebagai mata pelajaran baru, melainkan akan diintegrasikan ke dalam berbagai mata pelajaran yang sudah ada.” Ujar Amien***

Jakarta – Dalam semangat memperkuat persatuan bangsa dan menjaga harmoni sosial, semakin banyak elemen masyarakat yang menegaskan pentingnya menjaga ruang publik dari narasi intoleransi.

Kepala Pusat Penilaian Buku Agama, Lektur, dan Literasi Keagamaan (PPBAL2K) Balitbang dan Diklat Kemenag RI, M. Sidik Sisdiyanto, mengatakan peran penting penguatan literasi keagamaan yang menjadi bagian dari strategi nasional moderasi beragama oleh pemerintah agar terhindar dari Intoleransi.

“Literasi keagamaan bukan sekedar memahami agama sendiri, tapi juga tentang bagaimana kita menghargai iman orang lain dan inilah yang sejalan dengan upaya pemerintah dalam memperkuat nilai-nilai toleransi dalam kehidupan berbangsa,” ungkap Sidik.

Lanjut Sidik, literasi keagamaan berperan penting dalam membentuk masyarakat yang inklusif dan toleran.

“Literasi keagamaan berperan dalam mencegah radikalisme, memperkuat demokrasi, dan menghormati hak asasi manusia. Hal ini karena literasi keagamaan mencakup pemahaman konsep dasar beragama dan sikap inklusif serta bijak dalam menyikapi keberagaman,” ujarnya.

Lebih lanjut, Sidik juga mengatakan sejumlah strategi yang perlu dilakukan untuk meningkatkan literasi keagamaan, antara lain perlunya penguatan pendidikan keagamaan, pemberdayaan lembaga keagamaan, pengembangan dialog antaragama, serta penguatan regulasi yang mendukung kerukunan.

“Di samping itu, kita perlu juga memberikan pelatihan kepada tokoh agama dan tokoh masyarakat, serta kampanye moderasi beragama yang dapat dijangkau masyarakat luas seperti melalui media sosial dan program literasi digital,” paparnya.

Sementara itu, Ketua Bidang Pengkajian dan Penelitian Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Kalimantan Barat (Kalbar), Didi Darmadi mengatakan narasi intoleransi yang seringkali disebarkan melalui ujaran kebencian, diskriminasi, dan stereotip terhadap kelompok tertentu, menjadi ancaman serius, khususnya di kampus.

“Hasil penelitian terbaru kami menyimpulkan salah satunya bahwa generasi muda adalah kelompok paling rentan, karena sedang berada pada fase pencarian jati diri dan sangat aktif di media sosial, yang menjadi perhatian khusus pemerintah dalam penguatan karakter kebangsaan,” ujar Didi.

Menurutnya, manifestasi intoleransi di kampus mencakup penolakan pendirian tempat ibadah, diskriminasi berjilbab, intimidasi terhadap kelompok berbeda pandangan, hingga dukungan terhadap kekerasan berbasis agama dan meski masih ditemukan beberapa kasus seperti itu, pemerintah terus mendorong penyelesaian melalui pendekatan persuasif dan regulatif.

“Melalui pendekatan pentahelix yang melibatkan pemerintah, akademisi, komunitas, media, dan pelaku usaha, kita dorong kampus menjadi ruang yang toleran, aman, dan cinta tanah air sebagai bagian dari strategi nasional pemerintah membangun ekosistem pendidikan yang toleran dan berkarakter Pancasila,” tegas Didi.

Indonesia adalah rumah besar bagi semua, sudah saatnya kita memastikan bahwa setiap sudut ruang publik benar-benar mencerminkan semangat saling menghormati, gotong royong, dan persatuan dalam keberagaman.

Oleh: Arman Panggabean

Pemerintah Indonesia terus menunjukkan komitmennya dalam memberantas praktik judi daring yang semakin mengkhawatirkan. Melalui pendekatan yang tidak hanya bersifat nasional, Presiden Prabowo Subianto kini mendorong kerja sama lintas negara sebagai bagian dari strategi besar memerangi kejahatan transnasional, termasuk perdagangan manusia dan penyelundupan narkotika. Langkah ini mencerminkan keseriusan pemerintah dalam menghadapi ancaman digital yang sifatnya kompleks dan lintas batas.

Kunjungan kenegaraan Prabowo ke Thailand pada Mei 2025 menjadi momen penting dalam membangun sinergi regional. Ini sekaligus menjadi kunjungan perdana Presiden Republik Indonesia ke Thailand dalam dua dekade terakhir. Dalam pernyataannya di Government House, Bangkok, Presiden menegaskan bahwa Indonesia dan Thailand sepakat memperkuat kerja sama di bidang keamanan dan pertahanan, terutama dalam menghadapi kejahatan lintas negara yang melibatkan jaringan penipuan digital dan perdagangan manusia.

Presiden menyampaikan bahwa pertemuan bilateral tersebut bukan sekadar bentuk diplomasi, melainkan langkah konkret untuk menyatukan kekuatan dalam menanggulangi kejahatan global. Ia memandang bahwa kejahatan digital seperti judi daring dan penipuan daring memerlukan respons yang bersifat kolektif antarnegara. Menurutnya, tak cukup jika hanya satu negara bergerak sendiri, karena pelaku kriminal kerap berpindah lintas wilayah dan memanfaatkan celah hukum yang ada.

Dalam kesempatan itu, Presiden juga menyampaikan apresiasinya terhadap pemerintah Thailand atas langkah tegas dalam menangani kasus yang melibatkan warga negara Indonesia. Ia menilai tindakan cepat Thailand dalam membantu pemulangan WNI korban jaringan kejahatan digital menunjukkan arti penting kerja sama kemanusiaan. Hal ini menegaskan bahwa kerja sama keamanan bukan hanya soal kepentingan negara, tetapi juga perlindungan terhadap individu.

Tidak hanya fokus pada persoalan judi daring, Indonesia dan Thailand juga sepakat meningkatkan koordinasi di bidang keamanan maritim, kontra terorisme, keamanan siber, serta penguatan latihan militer bersama. Presiden menilai bahwa elemen-elemen ini sangat relevan dalam mencegah berkembangnya jaringan kejahatan digital lintas negara. Sebagai tindak lanjut, kedua negara akan mengoptimalkan forum seperti High Level Committee dan Annual Security Dialogue untuk memperkuat komunikasi antara pimpinan dan lembaga terkait.

Sementara itu, di dalam negeri, pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) terus menjalankan langkah-langkah penanganan terhadap penyebaran konten judi daring. Namun, Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Komdigi, Alexander Sabar, mengungkapkan bahwa sampai saat ini pemerintah masih belum memiliki Peraturan Pemerintah (PP) khusus yang secara spesifik mengatur penanganan judi daring. Ia menjelaskan bahwa pembahasan mengenai regulasi tersebut masih berlangsung, dan hingga pertengahan Mei 2025, belum ada kejelasan soal bentuk final dari aturan tersebut.

Alexander menyebutkan bahwa perhatian saat ini masih terfokus pada penyusunan PP Perlindungan Data Pribadi yang juga menjadi prioritas utama dalam menjaga ruang digital nasional. Di tengah absennya regulasi khusus, penanganan judi daring dilakukan secara responsif. Salah satu langkah yang dilakukan adalah pemblokiran situs-situs ilegal yang terdeteksi menyebarkan konten perjudian.

Lebih jauh, ia memaparkan bahwa Komdigi juga bekerja sama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) dalam menindak penyedia jasa keuangan yang diduga terlibat dalam transaksi judi daring. Selain itu, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dilibatkan untuk menelusuri aliran dana yang mencurigakan. Informasi yang diperoleh dari hasil analisis tersebut kemudian diteruskan kepada aparat penegak hukum untuk ditindaklanjuti lebih lanjut.

Namun, Alexander juga mengakui bahwa penanganan judi daring bukan hanya masalah teknis, melainkan juga menyangkut kebijakan jangka panjang. Ia menanggapi dengan hati-hati wacana legalisasi kasino digital yang sempat mencuat di tengah publik. Menurutnya, isu seperti itu membutuhkan kajian mendalam dan bukan merupakan ranah Komdigi untuk memberikan pendapat resmi. Ia menekankan pentingnya kehati-hatian sebelum mengambil langkah yang dapat berdampak luas bagi masyarakat.

Di tengah berbagai tantangan, pemerintah terus berupaya memperkuat pendekatan lintas sektor dan lintas negara dalam menghadapi kejahatan digital. Presiden Prabowo tampaknya menyadari bahwa ancaman seperti judi daring tidak bisa ditangani hanya dengan pendekatan hukum konvensional. Modernisasi pengawasan, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, dan kolaborasi internasional menjadi kunci untuk menghadapi fenomena kejahatan digital yang semakin canggih.

Sinergi antara Indonesia dan Thailand dapat menjadi model kerja sama regional di kawasan Asia Tenggara, yang selama ini kerap menjadi sasaran empuk jaringan kriminal internasional. ASEAN diharapkan dapat mengadopsi langkah serupa dalam membangun sistem pertahanan siber yang lebih kuat dan terkoordinasi.

Ke depan, percepatan pembentukan kerangka hukum nasional yang tegas dan menyeluruh perlu menjadi fokus utama. Tanpa regulasi yang memadai, upaya pemberantasan judi daring bisa terhambat dan bahkan tidak memberikan efek jera yang cukup kepada para pelaku. Pemerintah juga perlu memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan tidak hanya bersifat reaktif, tetapi mampu menjadi solusi jangka panjang dalam membangun ruang digital yang aman, adil, dan terlindungi.

Langkah-langkah yang diambil Presiden Prabowo dalam membangun jejaring kerja sama internasional dan memperkuat sistem keamanan nasional mencerminkan komitmen serius dalam melindungi masyarakat dari ancaman kejahatan siber. Upaya ini diharapkan dapat menjadi fondasi kuat bagi tata kelola digital Indonesia yang lebih kokoh di masa depan.

*) Pengamat Kebijakan Sosial – Lembaga Sosial Madani Institute

Jakarta – Dalam rangka memperkuat upaya pemberantasan judi daring dan kejahatan lintas negara lainnya, Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah Indonesia untuk menjalin kerja sama yang lebih erat dengan Thailand.

Hal ini disampaikan dalam kunjungan kenegaraan Prabowo ke Bangkok pada 19 Mei 2025, yang sekaligus menandai kunjungan pertama Presiden RI ke Thailand dalam dua dekade terakhir.

“Kami membahas masalah kejahatan lintas negara, khususnya jaringan penipuan online dan juga perdagangan manusia, serta perdagangan narkotika,” ujar Prabowo dalam konferensi pers di Government House, Bangkok.

Ia menekankan bahwa kerja sama ini menjadi bagian dari upaya kolektif untuk meningkatkan keamanan dan pertahanan kedua negara.

Prabowo juga menyampaikan apresiasi atas langkah-langkah tegas Pemerintah Thailand dalam menangani kasus-kasus yang melibatkan warga negara Indonesia.

“Saya ucapkan terima kasih atas langkah-langkah tegas Thailand dalam menangani hal-hal ini dan membantu Indonesia dalam mengembalikan warga negara Indonesia yang terkena,” ungkapnya.

Kerja sama ini bukan hanya terbatas pada penanggulangan judi daring, tetapi juga mencakup peningkatan kolaborasi di berbagai sektor keamanan.

“Kami juga mau meningkatkan kolaborasi keamanan maritim, penguatan upaya kontra terorisme, kerja sama keamanan siber, dan peningkatan latihan-latihan militer bersama serta kerja sama industri pertahanan,” tambah Prabowo.

Ia menegaskan bahwa platform kerja sama seperti High Level Committee dan Annual Security Dialogue akan dimaksimalkan.

Pemerintah Indonesia sendiri telah menunjukkan keseriusannya dalam memberantas praktik judi daring melalui berbagai langkah konkret. Kementerian Komunikasi Digila (Komdigi) misalnya, secara aktif memblokir ribuan situs dan aplikasi judi daring setiap bulan.

Selain itu, Satuan Tugas (Satgas) khusus yang dibentuk pemerintah juga bekerja sama dengan aparat kepolisian, OJK, dan PPATK dalam menelusuri aliran dana dan menindak pelaku, termasuk mereka yang berada dalam lingkaran elite.

Dengan kerja sama regional seperti yang dijalin bersama Thailand, Indonesia memperluas jangkauan dalam pemberantasan judi daring yang bersifat lintas batas. Upaya ini menjadi bentuk keseriusan pemerintah dalam melindungi masyarakat dari dampak sosial dan ekonomi yang ditimbulkan oleh aktivitas ilegal tersebut.

Continue Reading

Oleh : Naura Astika

Kunjungan kerja Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, ke Kerajaan Thailand pada pertengahan Mei 2025 menjadi sorotan penting dalam dinamika hubungan bilateral Indonesia–Thailand. Lawatan ini disambut hangat oleh pemerintah dan masyarakat Thailand, sekaligus menunjukkan semangat baru dalam diplomasi Indonesia yang lebih aktif dan berorientasi pada hasil konkret.

Sebagai negara sesama anggota ASEAN dengan sejarah panjang kerja sama, kunjungan ini dipandang sebagai langkah strategis untuk mempererat kemitraan, meningkatkan kepercayaan, dan memperluas ruang kolaborasi di tengah tantangan global yang semakin kompleks.

Presiden Prabowo tiba di Bangkok dengan agenda padat. Ia disambut secara resmi oleh Perdana Menteri Thailand, Srettha Thavisin, dalam sebuah upacara kenegaraan yang menunjukkan kedekatan kedua negara. Dalam pertemuan bilateral yang berlangsung penuh kehangatan, kedua kepala pemerintahan membahas sejumlah isu strategis, mulai dari kerja sama ekonomi, ketahanan pangan, penguatan industri pertahanan, hingga peran ASEAN dalam merespons perkembangan geopolitik kawasan.

Presiden RI, Prabowo Subianto mengatakan pentingnya solidaritas antar negara Asia Tenggara dalam menjaga stabilitas dan mendorong pembangunan kawasan, salah satunya kerja sama Indonesia–Thailand menjadi salah satu pilar penting untuk menghadapi tantangan global.

Kunjungan ini dinilai banyak kalangan sebagai lanjutan dari visi politik luar negeri Indonesia yang tidak hanya retoris, tetapi lebih berorientasi pada hasil nyata dan kolaborasi lintas sektor. Dalam konteks hubungan bilateral, Indonesia dan Thailand memiliki sejarah panjang yang stabil.

Kedua negara menjalin hubungan diplomatik sejak 1950, dan telah bekerja sama dalam berbagai bidang seperti perdagangan, pendidikan, pariwisata, hingga pertahanan. Di sektor ekonomi, misalnya, Thailand menjadi mitra dagang terbesar kelima Indonesia di kawasan Asia Tenggara, dengan nilai perdagangan bilateral yang pada 2024 mencapai lebih dari 17 miliar dolar AS.

Hal ini disampaikan oleh Deputi Bidang Protokol, Pers dan Media Sekretariat Presiden, Yusuf Permana mengatakan bahwa dalam rangka kunjungan resmi Presiden Republik Indonesia, bapak Prabowo Subianto ke Thailand, dimana beliau akan melakukan serangkaian agenda penting dalam rangka meningkatkan hunungan bilateral antar Indonesia dengan Thailand. Pertemua ini menjadi simbol eratnya hubungan diplomatik kedua negara dan penghormatan tinggi dari Kerajaan Thailand kepada Indonesia.

Salah satu fokus utama dalam pertemuan bilateral kali ini adalah penguatan kerja sama di bidang ketahanan pangan. Presiden Prabowo dan Perdana Menteri Srettha sepakat untuk memperluas kolaborasi dalam teknologi pertanian, pengembangan bibit unggul, dan sistem distribusi pangan berkelanjutan. Hal ini menjadi respons strategis atas ancaman krisis pangan global yang terus membayangi negara-negara berkembang akibat dampak perubahan iklim, ketegangan geopolitik, dan ketidakpastian rantai pasok global.

Ketua Umum KADIN Indonesia, Anindya Bakrie mengatakan bahwa pihaknya turut mendampingi dalam forum ekonomi bilateral di Bangkok. Kehadiran Presiden Prabowo secara langsung di forum-forum strategis seperti ini memperkuat kepercayaan investor, tidak hanya bicara politik, tapi juga membuka jalur konkret untuk kerja sama bisnis.

Selain isu ekonomi, kerja sama pertahanan juga menjadi agenda penting. Presiden Prabowo yang memiliki latar belakang militer memandang bahwa kerja sama militer dan pertahanan yang kuat antara Indonesia dan Thailand sangat diperlukan, terutama di tengah meningkatnya tantangan keamanan non-tradisional seperti kejahatan siber, penyelundupan lintas negara, dan terorisme regional.

Dalam pertemuan dengan pejabat tinggi pertahanan Thailand, kedua negara sepakat untuk memperluas program latihan bersama, pertukaran perwira, serta pengembangan industri pertahanan nasional berbasis teknologi tinggi.

Pengamat hubungan internasional dari Universitas Indonesia, Prof. Dr. Retno Wardhani, menegaskan bahwa langkah ini merupakan bentuk diplomasi pertahanan yang cerdas dan adaptif. Hal ini akan memperkuat kepercayaan dan interoperabilitas di antara sesama negara ASEAN dalam menjaga kawasan tetap damai dan stabil.

Forum ekonomi Indonesia–Thailand yang diselenggarakan di sela kunjungan kenegaraan juga mencatat sejumlah kesepakatan penting. Beberapa nota kesepahaman ditandatangani, antara lain dalam sektor logistik, pertanian digital, dan pengembangan ekosistem kendaraan listrik. Forum ini juga menjadi ajang untuk memperkenalkan peluang investasi di Ibu Kota Nusantara (IKN), yang disebut-sebut menjadi magnet baru investasi asing di kawasan Asia Tenggara.

Respon positif juga datang dari kalangan diplomatik. Duta Besar RI untuk Thailand, Rachmat Budiman, menyampaikan bahwa kunjungan ini bukan hanya menguatkan hubungan politik antarnegara, tetapi juga mempererat hubungan antar masyarakat.

Secara keseluruhan, kunjungan kerja Presiden Prabowo ke Thailand tidak hanya membawa simbol diplomatik, tetapi juga hasil konkret yang memperkuat posisi Indonesia sebagai pemimpin regional yang aktif dan dipercaya. Dengan komitmen bersama untuk memperkuat kerja sama strategis, Indonesia dan Thailand telah menegaskan bahwa kemitraan sejati dibangun atas dasar saling percaya, saling menguntungkan, dan visi bersama untuk masa depan kawasan yang damai dan sejahtera.

Indonesia dan Thailand memiliki potensi besar untuk menjadi poros kerja sama strategis di Asia Tenggara. Dengan kepemimpinan yang kuat dan visi bersama, kedua negara dapat saling menopang dalam menghadapi tantangan global dan membangun kawasan yang lebih damai, adil, dan sejahtera.

)* Pengamat Kebijak Strategis

Oleh: Fitra Ridwan (*

Kunjungan kenegaraan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto ke Thailand bukan sekadar perjalanan seremonial di awal masa kepemimpinannya, melainkan sebuah langkah strategis yang mencerminkan arah kebijakan luar negeri Indonesia ke depan: aktif, terbuka, dan menjalin kemitraan erat dengan negara-negara sahabat, khususnya di kawasan Asia Tenggara.

Thailand dan Indonesia memiliki sejarah panjang dalam hubungan diplomatik, yang tahun ini genap berusia 75 tahun. Momentum ini dimanfaatkan secara optimal oleh kedua negara untuk menegaskan kembali komitmen terhadap kerja sama yang lebih erat, tidak hanya di bidang politik, tetapi juga ekonomi, pertahanan, hingga penanganan isu-isu global seperti perdagangan manusia dan kejahatan lintas negara.

Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden, Yusuf Permana, mengungkapkan bahwa agenda kunjungan resmi Presiden Prabowo di Thailand terdiri dari serangkaian kegiatan penting yang dirancang untuk memperkuat hubungan bilateral di berbagai bidang strategis. Menurut Yusuf, pertemuan ini tidak hanya menjadi simbol eratnya hubungan diplomatik antara Indonesia dan Thailand, tetapi juga mencerminkan penghormatan tinggi dari Kerajaan Thailand terhadap kepemimpinan Indonesia.

Dalam pertemuan dengan Perdana Menteri Thailand Paetongtarn Shinawatra, tercermin kehangatan diplomatik yang langka. PM Paetongtarn dengan jelas menyebut kunjungan Prabowo sebagai penegasan hubungan pertemanan yang dekat, sekaligus bagian dari perayaan 75 tahun hubungan diplomatik kedua negara. Pernyataan ini sarat makna: bahwa Indonesia dianggap sebagai mitra strategis yang sangat penting di kawasan.

Lebih dari sekadar pernyataan simbolis, kedua pemimpin sepakat untuk meningkatkan intensitas konsultasi dan kunjungan tingkat tinggi secara berkala, serta memanfaatkan berbagai mekanisme bilateral yang telah ada. Hal ini merupakan sinyal positif bagi dunia usaha dan para pemangku kepentingan di kedua negara. Tidak hanya hubungan antarnegara yang diperkuat, tetapi juga kerja sama konkret yang menyentuh aspek praktis, mulai dari perdagangan, investasi, industri pertahanan, hingga isu-isu sosial seperti pemberantasan perdagangan manusia dan perjudian ilegal.

Dalam sektor ekonomi, kesepakatan untuk meningkatkan nilai perdagangan bilateral, investasi, dan pariwisata menjadi poin utama. Dengan nilai perdagangan mencapai US$18 miliar pada tahun 2024, masih terbuka banyak peluang untuk pertumbuhan lebih lanjut. Indonesia dan Thailand merupakan dua kekuatan ekonomi terbesar di Asia Tenggara, dan sinergi keduanya bisa menjadi pilar penting dalam mengatasi tantangan ekonomi global yang tengah berlangsung.

PM Paetongtarn secara lugas menyatakan bahwa para pejabat tinggi kedua negara telah diminta untuk menyusun aksi kemitraan yang menghasilkan dampak konkret. Ini menandakan bahwa kerja sama tidak akan berhenti pada tataran wacana, tetapi akan ditindaklanjuti dalam bentuk program nyata. Termasuk di antaranya peningkatan kolaborasi industri pertahanan, suatu sektor yang kini menjadi perhatian besar di kawasan menyusul dinamika geopolitik global yang terus berubah.

Ketua Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia-Thailand, Hardy Chandra, menyambut baik kunjungan ini sebagai momentum strategis. Ia menilai, di tengah ketidakpastian perekonomian global, memperkuat kemitraan perdagangan dan investasi adalah langkah yang sangat relevan. Hardy melihat bahwa kunjungan Presiden Prabowo akan membuka jalan bagi peningkatan kerja sama sektor swasta, termasuk potensi joint venture, ekspansi usaha, dan integrasi rantai pasok regional.

Kita pun tidak dapat mengabaikan aspek pariwisata, yang menjadi sektor andalan kedua negara. Dengan semakin terbukanya jalur penerbangan langsung dan kemudahan regulasi, kerja sama pariwisata antara Indonesia dan Thailand diprediksi akan mengalami peningkatan signifikan dalam beberapa tahun ke depan. Ini sejalan dengan upaya pemerintah mendorong pertumbuhan ekonomi dari sektor jasa dan ekonomi kreatif.

Dari sudut pandang politik luar negeri, kunjungan ini menjadi pernyataan awal yang kuat dari Presiden Prabowo bahwa Indonesia akan tetap memainkan peran sentral di kawasan Asia Tenggara. Dengan tetap menjunjung tinggi prinsip non-blok dan kemandirian, Indonesia berkomitmen mempererat kerja sama yang saling menguntungkan dengan negara sahabat. Pendekatan ini sejalan dengan semangat ASEAN, yakni kolaborasi tanpa dominasi.

Selain itu, pertemuan ini juga memiliki implikasi yang luas terhadap stabilitas kawasan. Dalam kondisi global yang serba tidak pasti, baik karena konflik geopolitik, perubahan iklim, maupun tantangan ekonomi, solidaritas regional menjadi kunci. Hubungan erat Indonesia dan Thailand dapat menjadi jangkar stabilitas ASEAN, sekaligus menjadi contoh nyata bagaimana diplomasi bilateral dapat memberikan manfaat strategis bagi rakyat kedua negara.

Akhirnya, penting bagi kita sebagai warga negara untuk mendukung langkah-langkah strategis Presiden Prabowo dalam menjaga dan memperkuat hubungan bilateral dengan negara-negara sahabat. Diplomasi bukan hanya urusan para pemimpin, tetapi juga mencerminkan kepentingan nasional jangka panjang yang akan menentukan posisi Indonesia di dunia. Dukungan publik menjadi elemen penting agar arah kebijakan luar negeri pemerintah berjalan efektif dan berkelanjutan.

Kunjungan ke Thailand hanyalah permulaan. Dengan kepemimpinan yang tegas dan visi yang jelas, kita berharap Presiden Prabowo akan terus memperluas jejaring diplomasi Indonesia sehingga membuka lebih banyak peluang kerja sama, memperkuat posisi Indonesia di panggung internasional, dan pada akhirnya menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

(* Penulis merupakan pemerhati politik dari Query Institute

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan kenegaraan ke Thailand, Senin (19/5) dalam rangka mempererat hubungan bilateral serta menjajaki kerja sama strategis lintas sektor antara Indonesia dan Thailand.

Kunjungan ini menjadi momentum penting, menandai 75 tahun hubungan diplomatik kedua negara sekaligus membuka peluang kerja sama baru dalam berbagai bidang.

Agenda kunjungan diawali dengan audiensi resmi Presiden Prabowo bersama Raja Thailand, Yang Mulia Maha Vajiralongkorn, di Amphorn Royal Palace, Bangkok. Pertemuan tersebut menjadi simbol eratnya hubungan diplomatik dan penghormatan tinggi dari Kerajaan Thailand kepada Indonesia.

Selanjutnya, Presiden Prabowo disambut secara resmi oleh Perdana Menteri Thailand, Paetongtarn Shinawatra, di Government House. Upacara penyambutan berlangsung khidmat, diiringi lagu kebangsaan kedua negara, inspeksi pasukan kehormatan, serta perkenalan delegasi resmi masing-masing pihak.

Dalam pertemuan bilateral, Presiden Prabowo dan PM Paetongtarn menyepakati penguatan kerja sama di sejumlah sektor penting, antara lain pertahanan dan keamanan, perdagangan dan investasi, ketahanan pangan dan energi, industri halal, ekonomi digital, serta isu-isu regional dan global.

“Kami sepakat untuk meningkatkan kerja sama keamanan melalui kunjungan dan dialog yang lebih erat antara pemimpin dan antara lembaga,” ujar Presiden Prabowo dalam konferensi pers bersama di Bangkok.

Dalam bidang ekonomi, kedua negara berkomitmen memperluas kerja sama perdagangan dan investasi yang kini telah mencapai nilai USD 18 miliar. Kedua belah pihak juga sepakat menyelenggarakan pertemuan First Joint Trade Commission dalam waktu dekat untuk memperdalam sinergi ekonomi.

“Kami menegaskan untuk memperkuat hubungan perdagangan dan investasi. Kami ingin meningkatkan angka perdagangan yang sudah tinggi ini ke level yang lebih strategis,” imbuh Prabowo.

Sementara itu, Ketua Kadin Indonesia–Thailand, Hardy Chandra, mengapresiasi kunjungan Presiden Prabowo yang dinilai membuka banyak peluang kerja sama baru. Menurutnya, hubungan dagang Indonesia-Thailand masih didominasi oleh ekspor bahan mentah dari Indonesia dan barang jadi dari Thailand.

“Kami berharap dengan kunjungan bapak Presiden ini bisa memperluas kerja sama, terutama dalam sektor energi bersih dan kesehatan. Kami optimis terjadi diversifikasi sektor kerja sama, terutama energi, fintech, dan pertanian,” ujar Hardy.

Selain itu, nota kesepahaman (MoU) di sektor kesehatan dan kerja sama pendidikan turut ditandatangani sebagai bentuk komitmen penguatan kerja sama sosial antar kedua bangsa. Kolaborasi pembangunan masyarakat juga diperkuat melalui sinergi Indonesia Aid dan Thailand International Cooperation Agency.

Di bidang pariwisata, PM Paetongtarn menyambut baik rencana pembukaan jalur penerbangan baru antara Bangkok, Surabaya, Medan, dan Phuket. Selain itu, juga memuji komitmen Prabowo dalam mendukung perusahaan-perusahaan Thailand di Indonesia.

“Saya berterima kasih kepada Pak Prabowo atas dukungannya terhadap perusahaan Thailand dan investasi yang adil. Konektivitas ini akan meningkatkan pertukaran wisata dan memperkuat sektor MICE serta pariwisata kesehatan,” ucap Paetongtarn.
Kunjungan diakhiri dengan jamuan santap siang resmi di Government House, mempertegas semangat persahabatan dan tekad bersama membangun kemitraan yang lebih inklusif dan strategis ke depan.
(*/rls)

Jakarta, – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, melakukan kunjungan resmi ke Thailand yang menandai babak baru dalam hubungan bilateral kedua negara. Kunjungan ini bertujuan memperkuat kerja sama strategis di berbagai bidang, termasuk ekonomi, pertahanan, dan keamanan kawasan.

Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden, Yusuf Permana mengatakan bahwa kunjungan resmi Presiden Republik Indonesia merupakan bagian dari agenda penting untuk meningkatkan hubungan bilateral antara Indonesia dan Thailand. Ia menyatakan bahwa pertemuan tersebut menjadi simbol eratnya hubungan diplomatik kedua negara dan bentuk penghormatan tinggi dari Kerajaan Thailand kepada Indonesia.

”Pertemuan tersebut menjadi simbol eratnya hubungan diplomatik kedua negara dan penghormatan tinggi dari Kerajaan Thailand kepada Indonesia”, ungkap Yusuf Permana.

Audiensi dengan Yang Mulia Raja Maha Vajiralongkorn di Amphorn Royal Palace pada Senin pagi, 19 Mei 2025, menjadi momen penting yang mempertegas komitmen diplomatik kedua negara dalam membangun hubungan yang lebih erat dan saling menghormati.

Presiden Prabowo kemudian bertemu dengan Perdana Menteri Thailand, Paetongtarn Shinawatra, di Government House. Keduanya membahas berbagai isu strategis, termasuk peningkatan kerja sama ekonomi, pertahanan, dan keamanan kawasan. Dalam pertemuan tersebut, kedua negara sepakat untuk meningkatkan perdagangan bilateral yang telah mencapai USD 18 miliar dan akan ditingkatkan lebih lanjut.

Selain itu, Indonesia dan Thailand sepakat untuk memperkuat kerja sama di bidang industri halal dan ekonomi digital, termasuk fintech dan e-commerce. Kedua negara juga berkomitmen menyelenggarakan First Joint Trade Commission dalam waktu dekat serta fokus pada ketahanan rantai pasok dan joint venture dalam pengelolaan dan penyimpanan makanan.

Di bidang pertahanan, kedua negara sepakat meningkatkan latihan militer bersama dan memperkuat kerja sama dalam memberantas kejahatan lintas negara, termasuk perdagangan manusia dan judi ilegal.
Perdana Menteri Paetongtarn menyatakan bahwa pertemuan ini menandai peluncuran konsultasi pemimpin reguler Indonesia dan Thailand sebagai mekanisme diplomatik baru yang akan mempererat komunikasi antarkepala pemerintahan pada masa mendatang.
”Sebagai negara pendiri ASEAN dan ekonomi besar di ASEAN akan bekerja sama untuk memperkuat ASEAN, terutama adanya kondisi geopolitik dan ketidakpastian global”, Jelasnya.

Kunjungan Presiden Prabowo ke Thailand mendapat sambutan hangat dari diaspora Indonesia di Bangkok. Mereka menyambut kedatangan Presiden dengan antusias, mencerminkan dukungan dan harapan besar terhadap penguatan hubungan bilateral kedua negara.

Kunjungan ini merupakan bagian dari rangkaian perjalanan luar negeri Presiden Prabowo sejak dilantik sebagai presiden, dengan Thailand menjadi salah satu negara pertama yang dikunjungi sebagai bentuk penguatan hubungan bilateral dan kerja sama kawasan.

Dengan hasil-hasil konkret dari kunjungan ini, diharapkan hubungan Indonesia dan Thailand semakin erat dan memberikan manfaat nyata bagi kedua negara serta kawasan Asia Tenggara secara keseluruhan.

Oleh: Seruni Puspita Laras)*

Ketahanan energi merupakan salah satu pilar penting dalam menjaga keberlanjutan pembangunan suatu negara. Indonesia, sebagai negara dengan populasi besar dan ekonomi yang terus berkembang, menghadapi tantangan besar dalam hal ketergantungan terhadap impor energi. Oleh karena itu, komitmen untuk mencapai swasembada energi menjadi kunci utama untuk memastikan ketahanan energi nasional di masa depan.

Swasembada energi tidak hanya berarti mencukupi kebutuhan energi dalam negeri, tetapi juga memastikan keberlanjutan pasokan energi yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi secara stabil. Indonesia, dengan berbagai potensi sumber daya alam yang melimpah, memiliki kesempatan besar untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor energi, terutama energi fosil, dan beralih ke sumber energi terbarukan yang ramah lingkungan.

Direktur Utama PT Sinergi Gula Nusantara (SGN), Mahmudi, mengatakan memberi dukungannya terhadap ketahanan energi melalui produksi tetes tebu sebagai bahan baku bioethanol patut mendapat apresiasi. Dalam konteks transisi energi yang sedang berlangsung, penggunaan bioethanol sebagai energi baru terbarukan (EBT) menjadi langkah strategis untuk mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil dan menciptakan keberlanjutan energi di Indonesia.

Tetes tebu, atau mollasses, sering dianggap sebagai limbah dari proses produksi gula, namun kini semakin dikenal sebagai bahan baku potensial untuk bioethanol. Bioethanol sendiri merupakan bahan bakar yang terbuat dari bahan organik yang dapat diperbaharui dan ramah lingkungan. Dengan menggunakan tetes tebu, SGN tidak hanya mengoptimalkan sumber daya alam yang ada, tetapi juga berkontribusi pada upaya Indonesia untuk mencapai target transisi energi bersih.

Pemerintah Indonesia telah menetapkan berbagai kebijakan untuk mencapai swasembada energi, salah satunya melalui program pengembangan energi terbarukan. Pembangunan infrastruktur energi terbarukan seperti pembangkit listrik tenaga surya, angin, air, dan bioenergi semakin digalakkan. Ini sejalan dengan upaya global untuk mengurangi emisi karbon dan mengatasi perubahan iklim. Pemanfaatan energi terbarukan juga akan membantu mengurangi ketergantungan pada energi fosil yang rentan terhadap fluktuasi harga global.

Plt. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Dadan Kusdiana, menyatakan dukungan kementeriannya terhadap program Asta Cita Presiden RI Prabowo Subianto, khususnya dalam hal pencapaian swasembada energi dan hilirisasi, menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menghadapi tantangan ketahanan energi nasional. Dukungan ini memberikan sinyal positif bahwa pemerintah tengah fokus pada pembangunan sektor energi yang lebih mandiri dan berkelanjutan.

Ketahanan energi merupakan salah satu aspek yang sangat penting bagi keberlanjutan pembangunan suatu negara. Indonesia, sebagai negara yang sedang berkembang, menghadapi tantangan besar dalam hal ketergantungan terhadap impor energi, yang tentunya dapat menambah defisit neraca perdagangan dan menambah risiko ekonomi negara. Oleh karena itu, program swasembada energi yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto menjadi salah satu inisiatif yang patut mendapat perhatian serius. Program ini bertujuan untuk mengurangi ketergantungan Indonesia pada energi impor dan mendorong pemanfaatan potensi energi domestik secara lebih optimal.

Upaya pemerintah dalam memperkuat ketahanan energi juga melibatkan diversifikasi sumber energi. Selain energi fosil, yang masih menjadi tulang punggung pasokan energi di Indonesia, energi terbarukan dan nuklir mulai dilirik sebagai alternatif yang dapat mendukung kebutuhan energi di masa depan. Pemerintah telah mengalokasikan anggaran yang cukup besar untuk riset dan pengembangan teknologi energi terbarukan, sehingga dapat mempercepat transisi menuju sistem energi yang lebih berkelanjutan.

Keberhasilan dalam mencapai swasembada energi bukan hanya bergantung pada kebijakan pemerintah, tetapi juga melibatkan peran serta masyarakat, sektor swasta, dan seluruh elemen bangsa. Edukasi tentang pentingnya penggunaan energi yang efisien dan berkelanjutan perlu terus digalakkan. Masyarakat yang sadar akan pentingnya penghematan energi dapat berkontribusi dalam mengurangi beban energi nasional.

Denny S. Adji, Sekretaris Perusahaan IFG, mengungkapkan bahwa ketahanan pangan adalah fondasi kemandirian bangsa. Pernyataan ini sangat relevan, mengingat ketahanan pangan tidak hanya menyangkut ketersediaan makanan, tetapi juga stabilitas ekonomi dan sosial. Ketika para petani terlindungi dari risiko yang mereka hadapi, mereka akan dapat terus berproduksi dengan lebih stabil dan efisien, yang pada gilirannya berkontribusi pada ketersediaan pangan yang terjamin di pasar. Perlindungan terhadap petani juga dapat mendorong mereka untuk berinovasi dan meningkatkan produktivitas tanpa khawatir akan kehilangan pendapatan akibat risiko tak terduga.

Lebih jauh lagi, program perlindungan yang disalurkan oleh IFG bukan hanya memberikan jaring pengaman finansial bagi petani, tetapi juga memperkuat ketahanan sektor pertanian itu sendiri. Ini adalah langkah yang sangat diperlukan di tengah tantangan besar yang dihadapi oleh sektor ini, seperti perubahan iklim, penurunan kualitas tanah, dan keterbatasan teknologi pertanian yang dapat meningkatkan hasil produksi.

Ketahanan energi nasional yang kokoh tidak hanya akan mendukung pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjaga kedaulatan Indonesia di panggung global. Dengan swasembada energi, Indonesia dapat mengurangi risiko gangguan pasokan energi dari luar negeri dan lebih mengandalkan potensi lokal. Melalui komitmen yang kuat terhadap pengembangan energi terbarukan, efisiensi energi, dan diversifikasi sumber energi, ketahanan energi Indonesia di masa depan akan semakin terjamin.

Dengan begitu, komitmen untuk mencapai swasembada energi menjadi langkah strategis yang tidak hanya mendukung ketahanan energi nasional, tetapi juga mendukung visi Indonesia untuk menjadi negara yang lebih mandiri dan berkelanjutan.

)*Penulis merupakan Koordinator Lapangan Eksplorasi Sumber Daya Energi Terbarukan – Nusantara GeoEnergi Lestari

Oleh: Anindya Puteri*

Komitmen Pemerintah Indonesia dalam mewujudkan swasembada energi nasional tidak sekadar retorika, melainkan telah memasuki fase implementasi nyata dan strategis. Presiden Prabowo Subianto, dalam peresmian produksi perdana Lapangan Minyak Forel dan Terubuk di Natuna, menegaskan bahwa swasembada energi adalah syarat mutlak bagi kemerdekaan dan kedaulatan bangsa. Ini bukan sekadar proyek eksplorasi atau penambahan kapasitas produksi, tetapi langkah mendasar dalam membangun fondasi kemandirian bangsa di tengah dinamika global yang penuh ketidakpastian.

Langkah pemerintah ini menunjukkan kesadaran penuh bahwa ketergantungan pada energi impor tidak hanya membebani neraca perdagangan, tetapi juga melemahkan daya tawar Indonesia di kancah internasional. Dengan menghemat puluhan miliar dolar AS dari pengurangan impor energi, Indonesia tidak hanya menjaga devisa negara, tetapi juga membuka ruang fiskal lebih luas untuk pembangunan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Seperti yang disampaikan Presiden Prabowo, ratusan triliun rupiah yang sebelumnya mengalir ke luar negeri kini dapat dialihkan untuk kebutuhan domestik, memperkuat ekonomi nasional, dan menciptakan efek domino bagi sektor-sektor strategis lainnya.

Produksi perdana dari Lapangan Minyak Forel dan Terubuk menjadi simbol penting dalam upaya Indonesia mengejar swasembada energi. Ini adalah peresmian pertama di sektor lifting migas pada masa pemerintahan baru, dan menjadi tonggak bersejarah yang menandai babak baru dalam ketahanan energi nasional. Peningkatan lifting minyak secara bertahap hingga target 1 juta barel per hari pada 2029 menunjukkan rencana yang terstruktur dan ambisius. Presiden Prabowo tidak hanya berbicara soal target angka, tetapi juga mendorong transformasi fundamental dalam penguasaan teknologi dan kemandirian sumber daya manusia.

Keberhasilan proyek ini tidak terlepas dari kerja keras berbagai pihak, termasuk Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), SKK Migas, serta perusahaan nasional seperti Medco Energi. Tingginya tingkat komponen dalam negeri (TKDN) yang mendekati 100 persen menjadi bukti konkret bahwa anak bangsa mampu menguasai dan menjalankan teknologi industri migas dengan standar tinggi. Ini merupakan pesan kuat bahwa kemandirian teknologi adalah pilar penting bagi masa depan energi Indonesia.

Kepala SKK Migas, Djoko Siswanto, menegaskan target lifting migas sebesar 1,61 juta BOEPD pada tahun 2025, melalui berbagai strategi seperti stimulasi sumur, reaktivasi lapangan idle, hingga penerapan teknologi Enhanced Oil Recovery (EOR). Upaya ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya berorientasi pada eksploitasi semata, tetapi juga memperhatikan efisiensi, keberlanjutan, dan optimalisasi sumber daya yang ada.

Namun, swasembada energi bukan hanya tentang minyak dan gas. Pemerintah juga menunjukkan perhatian serius terhadap energi baru terbarukan (EBT) sebagai bagian dari strategi jangka panjang. Direktur Utama PT Sinergi Gula Nusantara (SGN), Mahmudi, menyampaikan bahwa pemanfaatan tetes tebu sebagai bahan baku bioetanol menjadi langkah nyata industri dalam mendukung ketahanan energi nasional. Inisiatif ini sejalan dengan arah kebijakan pemerintah dalam diversifikasi energi, sekaligus menjadi solusi berkelanjutan bagi lingkungan dan ekonomi lokal.

Pabrik bioetanol terintegrasi dengan Pabrik Gula Gempolkrep di Mojokerto adalah contoh bagaimana integrasi industri dapat menciptakan efisiensi, meningkatkan nilai tambah produk, serta menciptakan model bisnis yang berkelanjutan. Produksi fuel grade ethanol sebesar 30.000 kilo liter per tahun dari fasilitas ini menjadi kontribusi signifikan dalam mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Penghematan biaya energi hingga 7 persen dari total produksi menunjukkan efisiensi nyata dari pendekatan sinergis ini.

Di sisi regulasi, pemerintah juga telah menunjukkan komitmennya melalui Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2023 tentang Percepatan Swasembada Gula Nasional dan Penyediaan Bioetanol Sebagai Bahan Bakar Nabati. Regulasi ini menjadi dasar hukum yang kuat untuk mendorong investasi dan inovasi di sektor bioetanol. Mahmudi menekankan bahwa dukungan regulasi yang kondusif dan insentif fiskal adalah kunci bagi pertumbuhan industri energi terbarukan di Indonesia. Kolaborasi antara pemerintah dan dunia industri menjadi fondasi penting dalam mempercepat capaian swasembada energi.

Presiden Prabowo pun mengingatkan bahwa penguasaan teknologi dan kemandirian energi akan menjadikan Indonesia bangsa yang tidak mudah diganggu oleh kekuatan asing. Ketahanan energi bukan hanya tentang ketersediaan sumber daya, tetapi juga soal martabat dan harga diri bangsa. Para teknisi, insinyur, dan pekerja lapangan migas dan bioetanol adalah pahlawan-pahlawan energi yang menjaga kedaulatan negeri dari dalam. Mereka bekerja tidak hanya demi produksi, tetapi demi kelangsungan masa depan bangsa yang mandiri dan berdaya saing.

Kebijakan swasembada energi ini juga merupakan respons strategis terhadap tantangan global seperti krisis energi, konflik geopolitik, dan perubahan iklim. Dengan membangun sistem energi yang tangguh dan berkelanjutan, Indonesia menempatkan dirinya sebagai pemain utama dalam percaturan energi global sekaligus memberikan perlindungan jangka panjang bagi rakyatnya dari fluktuasi harga energi dunia.

Pemerintah melalui komitmen nyata ini menunjukkan bahwa swasembada energi sebagai misi nasional yang membutuhkan kerja keras bersama. Presiden Prabowo, dengan tegas, telah mengarahkan visi dan langkah nyata menuju kemandirian energi yang menyeluruh. Dengan kolaborasi antara pemerintah, industri, dan masyarakat, serta didukung oleh penguasaan teknologi dan sumber daya manusia unggul, cita-cita swasembada energi bukan lagi sekadar mimpi, tetapi sedang dibangun hari demi hari dengan fondasi yang kokoh. Ini adalah perjuangan bersama menuju Indonesia yang kuat, berdaulat, dan sejahtera.

*Penulis merupakan jurnalis lepas bidang energi dan lingkungan