Oleh : Mila Mayang Sari )*

Perekonomian global saat ini tengah dibayangi ketidakpastian yang tinggi akibat perang dagang, tekanan geopolitik, serta perlambatan ekonomi di berbagai negara maju. Namun, di tengah situasi yang penuh tantangan ini, Indonesia justru mampu menunjukkan ketahanan dan optimisme yang kuat. Sejumlah indikator makro ekonomi dan pasar finansial memperlihatkan bahwa Indonesia tidak hanya mampu bertahan, tetapi juga terus tumbuh secara konsisten. Ini menjadi bukti bahwa Indonesia memiliki modal fundamental yang kokoh dalam menghadapi tekanan eksternal dan gejolak global yang sulit diprediksi.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I tahun 2025 mencapai 4,87% secara tahunan. Angka ini menempatkan Indonesia sebagai negara dengan pertumbuhan tertinggi kedua di kawasan ASEAN-5, hanya di bawah Filipina. Capaian tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan Singapura yang tumbuh 3,8%, Malaysia 4,4%, dan Thailand yang tumbuh lebih rendah lagi. Kendati mengalami sedikit pelambatan dari kuartal sebelumnya, performa ini menegaskan bahwa Indonesia tetap berada di jalur pemulihan yang stabil. Bahkan, dalam kondisi global yang penuh tekanan, Indonesia mampu menjaga kinerja ekonominya tetap positif.

Ekonom Syafruddin Karimi memproyeksikan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang 2025 akan tetap terjaga di kisaran 4,95–5,05%. Konsumsi domestik yang kuat diperkirakan menjadi motor utama pertumbuhan, sementara ekspor tetap menjadi tantangan karena melemahnya permintaan global. Namun, adanya momentum belanja saat Lebaran dan akhir tahun, serta konsumsi domestik yang memuncak di kuartal ketiga, menunjukkan bahwa daya beli masyarakat Indonesia tetap terjaga. Hal ini menjadi kekuatan tersendiri dalam menopang perekonomian nasional di tengah melambatnya perdagangan global.

Sementara itu, dari sisi pasar finansial, Indonesia kembali menjadi sorotan dunia. Sejak awal April 2025, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mengalami lonjakan sebesar 10,64%. Kinerja ini menempatkan Indonesia sebagai pasar saham dengan pemulihan tercepat di dunia, melampaui indeks saham utama seperti S&P 500 di Amerika Serikat, DAX di Jerman, maupun Nikkei di Jepang. Kenaikan tajam IHSG ini mencerminkan tingginya kepercayaan investor terhadap stabilitas ekonomi dan prospek pertumbuhan Indonesia, terutama di tengah sentimen global yang masih diliputi ketidakpastian akibat perang dagang dan volatilitas geopolitik.

Direktur Eksekutif Kadin Institute, Mulya Amri, menjelaskan bahwa kebangkitan pasar saham Indonesia didorong oleh sejumlah faktor strategis. Pertama, realisasi investasi pada triwulan I 2025 mencapai Rp465,2 triliun, naik hampir 16 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Investasi ini juga menyerap lebih dari 594 ribu tenaga kerja, dengan distribusi yang merata, di mana lebih dari setengahnya mengalir ke luar Pulau Jawa. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah berhasil menjaga momentum pemerataan pembangunan dan menciptakan iklim investasi yang inklusif.
Kedua, Indonesia memperoleh kenaikan peringkat dari lembaga keuangan global UBS, dari status “neutral” menjadi “overweight”. Artinya, Indonesia kini dinilai sebagai pasar yang sangat layak untuk menjadi tujuan utama investasi karena menawarkan imbal hasil tinggi dengan risiko yang relatif rendah. UBS menyoroti bahwa pasar saham Indonesia saat ini tergolong undervalued namun memiliki fundamental yang kuat, menjadikannya pilihan ideal dalam strategi investasi defensif di tengah ketidakpastian global.

Optimisme terhadap kekuatan ekonomi Indonesia juga ditopang oleh kepercayaan terhadap kebijakan pemerintah yang mengedepankan ketahanan dalam negeri. Presiden terpilih Prabowo Subianto dalam berbagai kesempatan menekankan pentingnya membangun kemandirian nasional sebagai jawaban atas tantangan global. Strategi ini mendapat sambutan positif dari pasar karena terbukti mampu menjaga stabilitas makroekonomi sekaligus meningkatkan daya tarik investasi.

Kondisi tersebut semakin menegaskan bahwa Indonesia memiliki modal yang kuat dalam menghadapi pelemahan ekonomi global. Kekuatan konsumsi domestik, pertumbuhan investasi yang inklusif, stabilitas pasar modal, serta reformasi kebijakan yang adaptif menjadi fondasi utama ketahanan ekonomi nasional. Ditambah lagi dengan penguatan institusi keuangan domestik dan distribusi pembangunan yang semakin merata, Indonesia menunjukkan bahwa perekonomian tidak hanya tumbuh, tetapi juga bergerak ke arah yang lebih berkelanjutan dan resilient.

Tentu tantangan tetap ada, terutama dari sisi ekspor yang masih lemah dan dinamika global yang penuh risiko. Namun, dengan strategi kebijakan yang tepat, dukungan institusi yang kuat, serta semangat kolaboratif antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat, Indonesia diyakini mampu menjaga stabilitas dan terus mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berdaya saing. Dalam konteks ini, peran aktif sektor swasta, dunia usaha, serta pelaku pasar menjadi krusial untuk memastikan bahwa potensi besar Indonesia dapat diwujudkan secara optimal.

Ketika banyak negara lain masih terjebak dalam pusaran krisis dan ketidakpastian, Indonesia justru menunjukkan arah yang jelas menuju pemulihan dan penguatan ekonomi. Fondasi makroekonomi yang kuat, kombinasi kebijakan yang progresif, serta kepercayaan pasar domestik dan internasional adalah modal utama Indonesia dalam menghadapi dinamika ekonomi global yang terus berubah. Indonesia tidak hanya bertahan, tetapi melangkah maju dengan percaya diri.

)* Penulis merupakan Pengamat Ekonomi

Jakarta – Di tengah meningkatnya tekanan dari perlambatan ekonomi global, kebijakan ekonomi yang diambil Presiden Prabowo berhasil menahan laju dampak negatif terhadap perekonomian nasional. Sejumlah pihak menyampaikan bahwa langkah-langkah strategis pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi domestik dinilai tepat sasaran dan berdampak nyata di lapangan.

Terkait hal itu, Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) melaporkan stabilitas sistem keuangan tetap terjaga pada kuartal I-2025 di tengah meningkatnya ketidakpastian perekonomian dan pasar keuangan global.

Menteri Keuangan sekaligus Ketua KSSK, Sri Mulyani Indrawati mengatakan, ketidakpastian perekonomian global disebabkan oleh dinamika dari penerapan kebijakan tarif balasan (resiprokal) dari pemerintah Amerika Serikat (AS) yang memunculkan eskalasi perang dagang.

KSSK yang terdiri dari Kementerian Keuangan, Bank Indonesia (BI), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus meningkatkan koordinasi dalam menjalankan sejumlah kebijakan untuk mengantisipasi dampak rambatan dari tekanan perekonomian global terhadap perekonomian domestik.

“KSSK menyepakati untuk terus meningkatkan kewaspadaan serta memperkuat koordinasi dan kebijakan dari lembaga-lembaga anggota KSSK di dalam upaya untuk memitigasi potensi dampak rambatan faktor risiko global, sekaligus meningkatkan upaya untuk memperkuat perekonomian dan sektor keuangan dalam negeri,” ujar Sri Mulyani.

Sri Mulyani mengatakan, penerapan tarif resiprokal yang menyebabkan terjadinya perang tarif dan diperkirakan berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi dunia, perekonomian AS dan China. Kondisi tersebut menyebabkan terjadinya peningkatan ketidakpastian pasar keuangan global dan ketidakpastian di dalam tata kelola perdagangan dan investasi antarnegara.

Kondisi ini berlangsung di tengah peningkatan ekspektasi penurunan suku bunga acuan bank sentral AS (Fed Fund Rate/FFR) sehingga aliran modal dunia mengalami pergeseran dari AS ke negara dan aset yang dianggap aman atau safe haven assets, terutama aset keuangan di Eropa dan Jepang serta ke komoditas emas.

“Sementara itu aliran keluar terjadi dari modal dari negara-negara berkembang yang berlanjut sehingga menimbulkan tekanan terhadap pelemahan mata uang di berbagai negara berkembang,” kata Sri Mulyani.

Dengan kondisi global yang terjadi, Indonesia akan terus meningkatkan kewaspadaannya di dalam menghadapi dinamika perekonomian global ini. Pemerintah akan terus aktif melakukan mitigasi awal termasuk melalui proses negosiasi dan komunikasi dengan pemerintah AS.

Pemerintah juga melakukan deregulasi, terutama dengan menghilangkan hambatan non-tarif antar berbagai seluruh Kementerian/Lembaga. Selain itu, upaya untuk terus meningkatkan dan memperkuat permintaan domestik agar tetap terjaga melalui kebijakan fiskal dan moneter yang terkoordinasi dengan selaras.

“Indonesia diperkirakan dapat mengendalikan dampak negatif ketidakpastian global dan tetap menjaga stabilitas sistem keuangan serta memelihara momentum pertumbuhan ekonomi,” jelas Sri Mulyani.***

JAKARTA – Pemerintah Indonesia terus mengintensifkan kolaborasi internasional sebagai strategi menghadapi tekanan ekonomi global yang semakin menantang. Kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto ke Brunei Darussalam pada Rabu (15/5) menjadi langkah konkret memperkuat kemitraan strategis dalam bidang ekonomi, ketahanan pangan, dan perlindungan pekerja migran.

Kunjungan ini menandai babak baru dalam hubungan bilateral Indonesia-Brunei yang telah berlangsung selama empat dekade. Presiden Prabowo didampingi oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, dalam rangkaian pertemuan bilateral yang dinilai hangat dan penuh semangat persahabatan.

“Dalam pertemuan bilateral dengan Brunei Darussalam, Bapak Presiden juga menegaskan komitmen Indonesia untuk terus memperkuat hubungan bilateral di berbagai bidang strategis, termasuk perlindungan warga negara Indonesia di Brunei Darussalam. Pertemuan berlangsung hangat dan penuh semangat persahabatan. Jadi, pertemuan ini juga merupakan bagian dari diplomasi ekonomi yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat,” kata Airlangga.

Sementara itu, dari sisi stabilitas dalam negeri, Indonesia tetap menunjukkan daya tahan ekonomi yang kuat. Pada triwulan I 2025, sistem keuangan nasional tercatat stabil meskipun terdapat ketidakpastian global akibat eskalasi perang dagang yang dipicu kebijakan tarif Amerika Serikat.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) – yang terdiri dari Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, OJK, dan LPS – terus memperkuat koordinasi untuk menjaga ketahanan ekonomi nasional.

“Rapat (KSSK) menyepakati untuk terus meningkatkan kewaspadaan serta memperkuat koordinasi dan kebijakan dari lembaga-lembaga anggota KSSK di dalam upaya untuk memitigasi potensi dampak rambatan faktor risiko global dan sekaligus meningkatkan upaya untuk memperkuat perekonomian dan sektor keuangan dalam negeri,” jelas Menkeu.

Sri Mulyani juga menyebutkan bahwa dengan kebijakan fiskal dan moneter yang selaras, Indonesia diperkirakan mampu menjaga momentum pertumbuhan.

“Ke depan, ekonomi Indonesia akan berpeluang untuk terus tumbuh secara berkesinambungan,” ujar Menkeu.

Oleh : Rendy Darmawan )*
Belakangan ini, ruang publik Indonesia kembali diwarnai oleh upaya provokasi yang menggambarkan kondisi bangsa dalam narasi “Indonesia Gelap”. Provokasi ini disebarkan melalui berbagai kanal digital, mulai dari media sosial hingga aplikasi pesan singkat, dengan tujuan menanamkan ketidakpercayaan terhadap institusi negara dan memecah belah masyarakat.

Isu-isu seperti kegagalan demokrasi, ancaman krisis sosial, serta dugaan ketimpangan kekuasaan sengaja dimunculkan tanpa data yang valid dan ditumpangi oleh aktor-aktor tertentu yang ingin menimbulkan keresahan kolektif di tengah masyarakat. Namun, kenyataannya narasi tersebut tak mendapat tempat luas karena semangat persatuan masyarakat Indonesia masih terjaga kuat.

Alih-alih terpecah, publik justru menunjukkan ketahanan sosial yang semakin matang. Warga dari berbagai daerah, latar belakang agama, dan kelas sosial justru saling menguatkan serta merespons dengan pesan positif bahwa Indonesia adalah bangsa yang besar dan tidak mudah goyah oleh ujaran pesimistis. Sikap ini membungkam provokasi dengan sendirinya, sekaligus menjadi penegas bahwa akar nasionalisme dan persatuan masih tertanam dalam kehidupan sehari-hari rakyat Indonesia.

Fenomena ini juga menjadi refleksi atas meningkatnya kesadaran digital masyarakat Indonesia. Edukasi literasi digital yang selama ini digencarkan oleh pemerintah, komunitas digital, dan dunia pendidikan mulai menampakkan hasilnya. Banyak individu, terutama generasi muda, kini aktif menjadi penjaga ruang digital dengan cara menyebarkan konten edukatif, klarifikasi informasi palsu, hingga membuat narasi tandingan yang lebih objektif dan penuh semangat kebangsaan. Hal ini membuat provokasi yang semula ingin memicu perpecahan justru tenggelam oleh gelombang solidaritas dan optimisme.

Pengamat Intelijen, Amir Hamzah, menilai bahwa kekebalan sosial masyarakat saat ini terbentuk dari kombinasi antara pengalaman historis dan partisipasi aktif dalam kehidupan berbangsa. Masyarakat Indonesia sudah terlalu sering berhadapan dengan narasi gelap, namun yang membuat tetap bertahan adalah semangat gotong royong dan komitmen untuk menjaga keutuhan bangsa. Pihaknya juga menambahkan bahwa narasi provokatif cenderung gagal ketika dihadapkan pada realitas sosial yang menunjukkan kemajuan dan kohesi masyarakat.

Peran media massa arus utama dan tokoh publik juga tidak kalah penting dalam meredam isu-isu provokatif tersebut. Banyak media yang kini lebih hati-hati dalam menyampaikan informasi dan memperkuat prinsip jurnalistik yang akurat dan berimbang. Sementara itu, para tokoh masyarakat, baik dari kalangan agama, budaya, hingga pendidikan, turut serta memberikan pernyataan-pernyataan yang menyejukkan dan mendorong masyarakat untuk tetap tenang dan berpikir jernih.

Wakil Menteri Agama, Romo HR Muhammad Syafi’i, menegaskan bahwa tantangan provokasi harus dijawab dengan tindakan nyata dan kerja kolektif lintas sektor. Persatuan itu bukan sekadar kata-kata, tapi harus dihidupkan dalam tindakan setiap hari. Narasi ‘Indonesia Gelap’ justru bertentangan dengan semangat optimisme dan pembangunan yang sedang digalakkan. Oleh karena itu, masyarakat diimbau untuk tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu yang tidak berdasar. Pemerintah terus berkomitmen membangun Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera bagi seluruh rakyat.

Di sisi lain, Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus menekankan bahwa pemerintah perlu terus melakukan patroli siber untuk menangkal penyebaran disinformasi yang berpotensi mengganggu ketertiban publik. Akun-akun penyebar hoaks dan fitnah perlu ditumpas. Pihaknya juga menyampaikan bahwa semangat kolaboratif ini adalah bentuk baru nasionalisme digital yang sangat relevan dengan tantangan zaman. Alih-alih terprovokasi oleh narasi gelap yang tidak berdasar, seluruh elemen bangsa perlu mendukung pembangunan yang sedang berlangsung agar manfaatnya benar-benar dirasakan secara luas.

Tidak hanya melalui kanal formal, berbagai komunitas akar rumput juga menunjukkan peran besar dalam menjaga persatuan. Di berbagai daerah, aksi-aksi kebudayaan, diskusi publik, dan kerja sosial terus digalakkan sebagai bentuk nyata dari semangat kebangsaan. Komunitas seni, mahasiswa, tokoh pemuda, dan organisasi lokal menunjukkan bahwa menghadapi narasi “Indonesia gelap” tidak harus dengan kemarahan, tetapi cukup dengan memperkuat solidaritas dan semangat optimisme. Semangat ini menjadi bukti bahwa masyarakat sipil Indonesia tidak tinggal diam, tetapi bangkit menjadi garda depan penjaga harapan.

Sebagai bangsa yang majemuk, kekuatan Indonesia justru terletak pada keberagaman budaya, agama, suku, dan bahasa yang menjadi pilar kokoh dalam menghadapi ancaman disintegrasi. Ketika nilai-nilai toleransi dan gotong royong hidup dalam keseharian, maka tak ada ruang bagi upaya pecah-belah yang kerap dibungkus dengan isu-isu sektarian. Di media sosial, kampanye positif yang diinisiasi oleh warganet pun mulai menggantikan narasi gelap dengan pesan-pesan damai dan inspiratif.

Ini menandakan bahwa generasi muda Indonesia tidak hanya melek digital, tetapi juga melek nilai, dan siap menjadi agen perdamaian yang menyebarkan harapan, bukan ketakutan. Di tengah pusaran dinamika global dan tantangan internal, persatuan bangsa bukan sekadar slogan, melainkan napas yang terus menghidupkan cita-cita bersama: Indonesia yang adil, sejahtera, dan bermartabat.

Semangat persatuan adalah kunci untuk menjaga Indonesia tetap kokoh di tengah badai provokasi. Sejarah panjang bangsa ini telah membuktikan bahwa ketika masyarakat bersatu, tidak ada kekuatan luar yang bisa merusak pondasi bangsa. Apa pun bentuk provokasi yang datang, selama kita tetap saling percaya, saling menghormati, dan saling menguatkan, maka narasi pesimistis tentang “Indonesia gelap” tidak akan pernah menjadi kenyataan. Justru sebaliknya, Indonesia akan terus menjadi terang karena diterangi oleh cahaya semangat rakyatnya yang bersatu.

)* Penulis merupakan mahasiswa Uninus Bandung

Jakarta – Pemerintah terus menunjukkan komitmennya dalam memperkuat sistem peradilan pidana nasional yang berkeadilan dan berpihak pada prinsip hak asasi manusia. Dalam rangka pembaruan hukum pidana di Indonesia, Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) tengah dirancang dengan prinsip kehati-hatian dan semangat reformasi hukum.

Ketua Umum Persatuan Doktor Pascasarjana Hukum Indonesia (PEDPHI), Prof. Abdul Chair Ramadhan mengatakan pentingnya RUU KUHAP dalam mengoptimalkan sistem peradilan pidana terpadu (integrated criminal justice system).

“Keadilan prosedural dan keadilan substansial harus terwujud dalam setiap tahapan proses hukum sebagai pilar utama kepastian hukum. RUU ini diharapkan dapat mengarahkan penerapan hukum pidana secara lebih terukur dan terkontrol” ujar Prof Abdul Chair.

RUU KUHAP juga memberikan kepastian hukum terkait prosedur-prosedur yang sebelumnya kerap menimbulkan multitafsir. Lebih lanjut, Mekanisme pengaduan yang lebih jelas dan akuntabel dirancang dalam RUU KUHAP untuk memastikan bahwa setiap dugaan pelanggaran dapat ditangani secara profesional dan independen

Guru Besar Unpad, Prof. Romli Atmasasmita mengatakan Pembaruan KUHAP seharusnya mengakomodasi perkembangan paradigma hukum pidana modern yang menyeimbangkan kepentingan penegakan hukum dan perlindungan HAM.

“Penting bagi para legislatif untuk benar-benar mengkaji RUU KUHAP secara teliti agar RUU KUHAP tidak menjadi produk hukum yang regresif. Adapun DPR RI juga perlu melakukan penguatan mekanisme judicial oversight untuk penyadapan dan penahanan, penegasan jaminan akses bantuan hukum sejak dini, serta harmonisasi dengan standar HAM internasional.” Tegas Prof Romli

Pemerintah meyakini bahwa pembaruan hukum acara pidana melalui RUU KUHAP ini akan membawa Indonesia ke arah sistem hukum yang lebih maju, adil, dan seimbang. Perlindungan terhadap pembela merupakan bagian integral dari upaya menciptakan keadilan substantif yang tidak semata-mata berorientasi pada pemidanaan, tetapi juga pada pemulihan hak-hak semua pihak yang terlibat dalam proses hukum. Oleh karena itu, penyusunan RUU KUHAP dilakukan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk organisasi advokat, akademisi, serta masyarakat sipil.

Pemerintah terus mengawal proses pembahasan RUU KUHAP dengan penuh kehati-hatian agar setiap pasal yang disusun benar-benar mencerminkan nilai-nilai demokrasi dan menjamin perlindungan hukum yang setara bagi seluruh warga negara. Pemerintah berharap bahwa dengan pengesahan RUU KUHAP kelak, sistem hukum Indonesia dapat menjadi lebih responsif, transparan, dan berorientasi pada keadilan bagi semua.***

Jakarta – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama dengan Pemerintah berkomitmen untuk menyusun Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) agar lebih responsif terhadap perkembangan sosial dan budaya masyarakat. Pembaruan ini bertujuan untuk menciptakan sistem peradilan pidana yang lebih adil, transparan, dan sesuai dengan kebutuhan zaman.

Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Brawijaya (UB) Prof Dr I Nyoman Nurjaya mengatakan pentingnya pembaruan KUHAP sebagai langkah strategis untuk menciptakan sistem penegakan hukum yang bermartabat, adil, dan berintegritas.

“Jika kita ingin penegakan hukum yang bermartabat dan berintegritas, maka semua lembaga penegak hukum harus satu sistem, memiliki pedoman yang sama, serta menjunjung tinggi keadilan dan hak asasi manusia,” ujar Prof Nyoman

Lebih jauh Prof Nyoman menyatakan bahwa penyusunan KUHAP harus mampu merespons perkembangan zaman, sosial budaya dan tantangan global yang kian kompleks.

“KUHAP yang sedang dirancang ini harus menjadi jawaban atas kebutuhan zaman. Reformasi hukum acara pidana wajib mempertimbangkan dinamika sosial, perkembangan teknologi, serta tantangan global yang terus berubah,” ungkapnya.

Prof Nyoman juga menyoroti pentingnya pemahaman dan pembagian peran yang jelas dalam setiap tahapan penanganan perkara pidana, terutama terkait peran penyidik dan penyelidik. Hal ini bertujuan agar proses hukum berjalan secara efektif dan tidak tumpang tindih antar institusi.

“Rancangan KUHAP harus menjadi refleksi karakter hukum kita. Pembaruan ini adalah peluang emas untuk membangun sistem hukum acara pidana yang modern, terintegrasi, dan berakar pada nilai-nilai keadilan sosial,” ujarnya.

Sementara itu, Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Malang (UNISMA), Dr. Arfan Kaimudin, S.H., M.H., mengatakan pembaruan KUHAP tidak hanya menyangkut perubahan pasal demi pasal, tetapi harus berorientasi pada penguatan struktur kewenangan dan distribusi peran antar lembaga penegak hukum.

“Reformasi KUHAP harus mampu memperjelas pembagian fungsi dalam sistem peradilan pidana: dari penyelidikan dan penyidikan oleh Polri, penuntutan oleh Kejaksaan, hingga proses pengadilan oleh lembaga yudisial. Semua harus berjalan sesuai dengan peran dan batas kewenangannya masing-masing,” ujar Dr. Arfan

Menurutnya, era baru peradilan pidana menuntut adanya sistem yang tidak hanya progresif secara prosedural, tetapi juga konsisten dalam menjamin perlindungan hak asasi manusia.

“Prinsip-prinsip keadilan dan perlindungan HAM hanya bisa diwujudkan bila fungsi-fungsi peradilan tidak saling tumpang tindih. Harmonisasi antar lembaga adalah syarat mutlak,” kata Dr. Arfan.

Pembaruan KUHAP ini diharapkan dapat membawa perubahan positif bagi sistem peradilan Indonesia, menjadikan proses hukum lebih adil, transparan, dan mencerminkan nilai-nilai Pancasila yang mengedepankan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.****

Oleh: Ricky Rinaldi

Seseorang dapat ditahan berbulan-bulan hanya karena alasan subjektif penyidik, atau seorang korban tidak bisa mendapatkan pendampingan hukum sejak awal. Ini bukan sekadar potret ketimpangan, tapi juga sinyal bahwa sistem peradilan pidana kita perlu pembaruan menyeluruh. Pemerintah bersama DPR kini tengah menjawab tantangan ini melalui pembahasan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP), sebagai upaya memperkuat keadilan, efisiensi, dan perlindungan hak asasi dalam proses hukum.

Sejak diberlakukan pada 1981, KUHAP menjadi rujukan utama dalam proses pidana di Indonesia. Namun, usia yang sudah lebih dari 40 tahun membuat sebagian isinya tak lagi relevan dengan perkembangan zaman. Teknologi sudah melesat, masyarakat semakin kritis, dan kebutuhan akan proses hukum yang cepat serta adil menjadi semakin mendesak. RUU KUHAP hadir sebagai jawaban pemerintah untuk memastikan setiap warga negara mendapat keadilan hukum secara bermartabat dan modern.

Salah satu langkah terobosan dalam RUU KUHAP adalah penegasan batas waktu pada tiap tahapan perkara pidana. Jika sebelumnya proses hukum bisa berlarut-larut tanpa kepastian, kini pemerintah ingin menghadirkan sistem yang menjamin proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga persidangan berjalan sesuai tenggat yang masuk akal. Efisiensi ini sangat penting demi mencegah ketidakadilan akibat penundaan.

RUU ini juga memanfaatkan kemajuan teknologi digital. Pemerintah mendorong sistem elektronik dalam pengelolaan perkara—mulai dari pelimpahan berkas, panggilan pihak-pihak terkait, hingga sidang daring. Inisiatif ini bukan hanya efisien, tapi juga transparan dan minim potensi penyalahgunaan. Langkah ini mencerminkan keseriusan negara dalam membangun peradilan modern berbasis teknologi.

Dalam draf RUU ini, negara juga ingin memperkuat peran advokat sebagai bagian integral dari sistem peradilan yang adil. Seorang advokat kini bukan hanya pendamping tersangka, tetapi juga bisa mendampingi saksi maupun korban sejak awal proses hukum. Advokat diberikan hak untuk menyampaikan keberatan bila terjadi tindakan yang tidak manusiawi, seperti intimidasi atau kekerasan. Langkah ini merupakan bukti nyata bahwa negara tidak ingin ada warga negara yang mengalami perlakuan sewenang-wenang dalam sistem hukum.

Pemerintah juga memperketat aturan tentang penahanan. Jika sebelumnya penahanan kerap dikritik karena terlalu mudah dilakukan oleh penyidik, dalam RUU KUHAP, penahanan harus memenuhi syarat yang jelas dan berbasis bukti. Tidak cukup hanya dengan “keyakinan” aparat, tetapi harus ada dasar hukum yang kuat. Ini adalah bagian dari semangat pemerintah memperkuat perlindungan hak asasi manusia, sekaligus memastikan proses hukum berjalan lebih objektif.

Anggota Komisi III DPR, Habiburokhman, menyebut bahwa RUU KUHAP akan memperkuat posisi tersangka, saksi, dan korban secara seimbang. Negara hadir tidak untuk menghukum semata, tetapi memastikan proses berjalan adil sejak awal. Ia juga menyoroti bahwa perlindungan hukum dalam proses peradilan tidak boleh lagi menjadi barang mewah—harus menjadi hak setiap warga negara tanpa kecuali.

Senada dengan itu, Hinca Pandjaitan menegaskan bahwa reformasi KUHAP adalah pekerjaan besar yang harus tuntas demi menjawab tantangan zaman. Ia mengajak masyarakat luas untuk ikut memberi masukan selama proses penyusunan berlangsung. Pemerintah terbuka terhadap suara rakyat, karena hukum yang baik harus lahir dari partisipasi publik. Ini adalah bagian dari komitmen demokrasi yang dijunjung tinggi dalam proses legislasi nasional.

RUU KUHAP juga mengedepankan perlindungan terhadap kelompok rentan. Perempuan, anak-anak, lansia, dan penyandang disabilitas akan mendapatkan perlakuan khusus yang sesuai kebutuhan mereka. Pemerintah bahkan mengusulkan pemasangan kamera pengawas di ruang pemeriksaan dan penahanan untuk mencegah tindakan penyiksaan. Dengan langkah ini, negara memastikan tidak ada lagi ruang gelap dalam proses hukum.

Tak hanya itu, RUU ini mendorong penyelesaian alternatif di luar pengadilan melalui mekanisme diversi dan keadilan restoratif, terutama untuk perkara ringan dan kasus yang melibatkan anak. Negara ingin menciptakan ruang penyelesaian yang lebih humanis, bukan sekadar menghukum. Diversi akan mengurangi beban lembaga pemasyarakatan, mempercepat penyelesaian perkara, serta memulihkan hubungan sosial yang rusak akibat tindak pidana.

RUU KUHAP sejatinya adalah cerminan arah baru pembaruan hukum acara pidana yang diusung pemerintah. Reformasi ini tidak hanya soal memperbaiki prosedur, tapi juga menunjukkan komitmen negara terhadap keadilan sejati. Di dalamnya, pemerintah ingin menyeimbangkan antara kepastian hukum, perlindungan hak, dan efisiensi proses. Ini adalah langkah besar menuju Indonesia yang lebih beradab secara hukum.

Dalam suasana demokrasi yang sehat, RUU KUHAP menjadi bukti bahwa pemerintah tidak tinggal diam atas persoalan hukum yang sudah lama dikeluhkan masyarakat. Pemerintah sadar, keadilan bukan hanya tentang isi vonis di akhir sidang, tetapi tentang seluruh proses sejak awal: bagaimana aparat bekerja, bagaimana warga diperlakukan, dan bagaimana negara memastikan tidak ada yang dirugikan hanya karena miskin atau tak berdaya.

Dengan komitmen tinggi dari pemerintah dan dukungan aktif DPR, serta partisipasi publik yang semakin luas, kita patut menaruh harapan besar pada RUU KUHAP ini. Jika dijalankan dengan sungguh-sungguh, reformasi hukum acara pidana ini akan menjadi tonggak penting dalam sejarah penegakan hukum di Indonesia—sebuah langkah besar menuju sistem peradilan yang cepat, adil, dan berpihak pada rakyat.

*)Pengamat Isu Strategis

Oleh : Atonius Sitohang
Indonesia, dengan populasi terbesar di Asia Tenggara, memiliki sistem hukum yang kompleks dan terus berkembang mengikuti dinamika sosial serta tuntutan zaman. Salah satu aspek penting dalam sistem hukum Indonesia adalah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang KUHAP menjadi langkah strategis dalam menanggapi tantangan-tantangan tersebut, serta menjawab kebutuhan masyarakat akan sistem penegakan hukum yang lebih modern, efisien, dan transparan.

Salah satu masalah yang sering disoroti KUHP adalah prosedur yang masih dianggap berbelit-belit dan cenderung lambat, yang berpotensi menimbulkan ketidakadilan bagi para terdakwa maupun korban. Selain itu, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat juga mengharuskan adanya penyesuaian terhadap sistem hukum yang tidak lagi bisa bergantung pada cara-cara tradisional.

Pembaruan KUHAP menjadi kebutuhan yang mendesak untuk menjawab tantangan ini. Salah satu upaya untuk menjawab kebutuhan tersebut adalah dengan merancang dan menyusun RUU KUHAP yang lebih adaptif terhadap tuntutan zaman, serta mampu menjawab berbagai tantangan penegakan hukum yang semakin kompleks. RUU KUHAP menawarkan pembaruan signifikan dalam beberapa aspek utama. Salah satunya adalah mengenai penegakan hak asasi manusia (HAM) yang semakin ditegakkan dalam sistem peradilan pidana.

Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman mengatakan bahwa RUU KUHAP yang sedang disusun merupakan langkah penting untuk menutup kesenjangan perlindungan hak asasi manusia (HAM) dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Pembaruan KUHAP harus menjaga keseimbangan antara penegakan hukum yang tegas dan penghormatan terhadap HAM, serta memperkuat peran advokat dalam mendampingi tersangka.

Pembaruan ini diharapkan dapat mengurangi praktik-praktik penyiksaan, penahanan yang tidak sah, serta memperpendek waktu penahanan yang sering kali berlarut-larut tanpa ada kepastian hukum yang jelas. Salah satu terobosan dalam RUU KUHAP adalah pengaturan yang lebih jelas terkait penahanan, dengan batasan waktu penahanan yang lebih tegas serta mekanisme perpanjangan yang lebih transparan.

Selain perlindungan hak asasi manusia, perkembangan teknologi informasi juga menjadi salah satu fokus dalam RUU KUHAP. Dalam era digital ini, berbagai aspek kehidupan manusia sudah terhubung dengan teknologi, termasuk dalam ranah hukum. Penerapan teknologi dalam proses hukum akan sangat membantu dalam mempercepat jalannya proses peradilan.

RUU KUHAP menyadari pentingnya inovasi teknologi untuk menghadapi tantangan zaman, terutama terkait dengan bukti digital, pengawasan proses persidangan secara daring, serta pemanfaatan aplikasi-aplikasi yang mempermudah akses masyarakat terhadap informasi hukum.

Salah satu langkah penting yang diusulkan dalam RUU KUHAP adalah penerimaan bukti elektronik dalam proses penyidikan dan persidangan. Dalam dunia yang semakin digital ini, kejahatan siber semakin meningkat, dan bukti-bukti yang diperoleh melalui teknologi menjadi sangat penting.

RUU KUHAP mengatur tentang penerimaan bukti elektronik, seperti rekaman video, email, pesan teks, dan data digital lainnya, yang dapat menjadi alat bukti yang sah dalam proses peradilan. Hal ini akan mempermudah pihak berwenang dalam menangani kejahatan modern dan mempercepat penyelesaian perkara.

Selain itu, penggunaan teknologi juga akan diperluas dalam proses persidangan, seperti penerapan sidang daring atau video conference untuk terdakwa yang berada dalam penahanan, sehingga mengurangi biaya dan waktu yang dikeluarkan dalam pelaksanaan persidangan. Hal ini tentu akan sangat bermanfaat terutama di daerah-daerah terpencil yang sulit mengakses pusat-pusat peradilan, serta untuk mengurangi kemacetan dalam proses persidangan.

Tokoh Hukum dan Aktivis, Gus Aan mengatakan pihaknya mengapresiasi RUU KUHAP karena memberikan penguatan peran jaksa sebagai dominus litis dalam proses penyidikan. Langkah ini akan membawa perubahan signifikan dalam sistem peradilan pidana Indonesia, memastikan proses hukum berjalan lebih transparan, akuntabel, dan adil bagi semua pihak.

Pembaruan dalam RUU KUHAP ini juga berfokus pada penguatan fungsi penyidik dan jaksa dalam menjaga independensi serta kualitas penyidikan dan penuntutan. Proses hukum yang lebih cepat dan efisien diharapkan dapat mengurangi praktik-praktik korupsi dan penyalahgunaan wewenang dalam sistem peradilan. Selain itu, aksesibilitas hukum bagi masyarakat juga menjadi perhatian utama dalam RUU ini.

RUU KUHAP yang baru diharapkan mampu memberikan respons yang lebih cepat dan tepat terhadap kejahatan-kejahatan ini, dengan mekanisme yang lebih fleksibel dan adaptif. Dengan demikian, aparat penegak hukum dapat lebih cepat mengidentifikasi pelaku, serta mempercepat proses hukum yang berhubungan dengan kejahatan digital.

Penerapan bukti elektronik dan pemanfaatan teknologi lainnya diharapkan bisa memperkuat efektivitas penyidikan dan memberikan hasil yang lebih optimal dalam penegakan hukum. Ini akan sangat berguna dalam menghadapi kejahatan-kejahatan modern yang semakin kompleks dan sulit untuk ditangani dengan cara-cara tradisional.

Anggota Komisi III DPR RI, Komjen Pol. (Purn) Adang Daradjatun mengatakan pihaknya mendukung penuh pembaruan RUU KUHAP sebagai langkah strategis untuk menyesuaikan sistem peradilan pidana dengan perkembangan zaman, pentingnya mengadopsi teknologi dalam proses hukum, seperti persidangan daring dan penggunaan alat bukti elektronik, guna meningkatkan efisiensi dan transparansi.

RUU KUHAP adalah jawaban atas berbagai tantangan yang dihadapi oleh sistem peradilan Indonesia dalam menegakkan hukum di era modern. Pembaruan yang diusulkan dalam RUU ini akan menciptakan sistem hukum yang lebih efisien, transparan, dan adil, dengan mempertimbangkan perkembangan teknologi, peningkatan hak asasi manusia, serta kebutuhan akan proses hukum yang lebih cepat dan mudah diakses.

Dengan demikian, RUU KUHAP menjadi langkah strategis untuk memastikan bahwa penegakan hukum di Indonesia tidak hanya mencerminkan nilai-nilai keadilan, tetapi juga mampu beradaptasi dengan perubahan zaman yang terus berkembang.

)* Pengamat Kebijakan Strategis

Jakarta — Balai Kota Jakarta malam ini menjadi saksi hangatnya kebersamaan para delegasi Konferensi ke-19 Parliamentary Union of the OIC Member States (PUIC) dalam acara Farewell Dinner yang menandai penutupan perhelatan internasional ini. Acara dimulai dengan suguhan Tari Pesona Jakarta yang memikat, sebelum para tamu disambut dengan pidato penuh semangat dan harapan.

Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, Mardani Ali Sera, menyampaikan pesan menyentuh tentang persatuan umat dan pentingnya langkah konkret pasca-konferensi.

“Saat malam ini tiba di penghujungnya, mari kita tidak mengucapkan selamat tinggal — tetapi sampai jumpa kembali suatu hari nanti,” ujar Mardani di hadapan para delegasi.

Lebih dari sekadar forum diplomatik, Mardani menegaskan bahwa konferensi ini telah membentuk ikatan emosional yang kuat antarnegara.

“Kita datang sebagai delegasi dari berbagai negara, namun kita pulang sebagai satu keluarga, terikat oleh nilai-nilai bersama, harapan bersama, dan masa depan yang kita bagi bersama,” tambahnya.

Ia juga menyerukan persatuan dunia Islam dalam menghadapi krisis global, termasuk konflik di Gaza dan penderitaan etnis Rohingya.

“Biarlah dunia tahu bahwa umat Islam tidak terpecah dan tidak tertidur. Kita bersatu dalam kasih sayang dan tekad untuk menjadi kekuatan bagi keadilan dan perdamaian,” tegas Mardani.

Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dalam sambutannya menyoroti urgensi solidaritas antarnegara Islam.

“Banyak permasalahan dunia Islam yang perlu diatensi. Palestina harus menjadi fokus utama kita. Jadikan pertemuan ini sebagai langkah negara Islam bersatu,” ujarnya.

Acara dilanjutkan dengan penampilan Sufi Dance yang memukau, diiringi jamuan makan malam sebagai penutup resmi konferensi.

Farewell dinner ini tak hanya mengakhiri agenda konferensi, tetapi juga menandai lahirnya komitmen baru antarnegara Islam untuk melangkah bersama membangun masa depan yang adil dan damai.**

Jakarta — Indonesia resmi membuka Sidang ke-19 Conference of the Parliamentary Union of the OIC Member States (PUIC) yang digelar di Jakarta, sekaligus memperingati 25 tahun berdirinya organisasi parlemen negara-negara Islam tersebut. Acara ini dihadiri oleh delegasi parlemen dari puluhan negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), menandai komitmen bersama dalam memperkuat solidaritas umat Islam di tengah tantangan global yang semakin kompleks.

Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, dalam pidato pembukaan menyampaikan rasa syukur atas kepercayaan yang diberikan kepada Indonesia sebagai tuan rumah forum parlemen negara Islam ini. “Saya menyampaikan rasa syukur bahwa Indonesia dipercaya menjadi tuan rumah sesi ke-19 PUIC, sekaligus merayakan peringatan 25 tahun berdirinya organisasi ini,” ujar Presiden Prabowo.

Lebih lanjut, Presiden menekankan bahwa PUIC merupakan hasil dari kesadaran kolektif negara-negara Islam akan pentingnya wadah diplomasi antarparlemen untuk membela kepentingan umat Islam. “Sejak dibentuk pada tahun 1999, perkumpulan parlemen negara Islam bertekad menjadi jembatan diplomasi parlemen yang memperkuat solidaritas, menyuarakan keadilan, dan menghadirkan solusi bagi masalah pelik dalam kehidupan global,” tegasnya.

Dalam konteks dunia yang tengah dilanda polarisasi, konflik, dan rivalitas antar negara besar, Presiden Prabowo menegaskan pentingnya kehadiran PUIC sebagai organisasi yang semakin relevan dan mendesak. Ia juga menyoroti amanat konstitusi Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia. “UUD 1945 secara tegas mengamanatkan kepada bangsa Indonesia untuk turut serta menjaga ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Ini adalah kompas moral kebijakan luar negeri kami,” ujar Presiden.

Ketua DPR RI, Puan Maharani, dalam sambutannya juga menegaskan pentingnya semangat kolektif antarparlemen OKI dalam membangun tatanan dunia yang lebih adil dan humanis. “Semangat itu yang kini kita miliki bersama, para anggota parlemen negara OKI, yaitu semangat untuk kerja bersama membangun tata dunia yang lebih baik bagi umat manusia,” ujar Puan.

Puan mengenang harapan besar saat pembentukan PUIC 25 tahun lalu, yakni terwujudnya kehidupan yang lebih baik dan peradaban yang maju di dunia Islam. Namun, ia mengingatkan bahwa berbagai tantangan masih harus dihadapi bersama. “Masih banyak pekerjaan kita untuk membangun tatanan dunia yang dapat menyelesaikan masalah kesenjangan ekonomi, perubahan iklim, kemerdekaan Palestina, hingga pemberdayaan perempuan,” jelasnya.

Menurut Puan, momentum Silver Jubilee PUIC 2025 ini harus menjadi titik tolak baru untuk memperkuat kerja sama antarparlemen anggota OKI. Ia menyerukan pentingnya komitmen dan solidaritas kolektif untuk memengaruhi arah perubahan global. “Perlunya kita dalam PUIC ini memiliki komitmen, kebersamaan dan solidaritas yang semakin kuat sehingga kita dapat ikut mengambil posisi dan mempengaruhi tatanan dunia yang lebih baik,” tutupnya.

Sidang PUIC ke-19 di Jakarta ini akan berlangsung selama beberapa hari, membahas berbagai isu strategis dunia Islam, serta memperkuat posisi parlemen negara OKI sebagai aktor penting dalam diplomasi global dan advokasi umat Islam.[-red]