Jakarta – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, secara resmi membuka Konferensi ke-19 Parliamentary Union of the OIC Member States (PUIC) di Jakarta Rabu (14/5) Dalam sambutannya, Prabowo menyampaikan pentingnya solidaritas dan tata kelola pemerintahan yang baik di dunia Islam.

Menurut Presiden, PUIC lahir dari kesadaran kolektif akan kebutuhan dunia Islam terhadap sebuah wadah parlemen yang mampu menghadapi tantangan global dan membela kepentingan umat. “Sejak dibentuk pada 1999, PUIC bertekad menjadi jembatan diplomasi parlemen untuk memperkuat solidaritas, menyuarakan keadilan, dan menghadirkan solusi atas persoalan pelik global,” ujar Prabowo.

Ia menegaskan bahwa dalam situasi dunia yang diliputi konflik dan rivalitas antar negara besar, keberadaan PUIC semakin relevan dan mendesak. Lebih lanjut, ia menekankan bahwa konstitusi Indonesia, UUD 1945, secara tegas mengamanatkan keterlibatan aktif Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia berdasarkan keadilan dan kemerdekaan.

Terkait tema konferensi “Good Governance and Strong Institutions as Pillars of Resilience”, Presiden menilai sangat relevan dengan tantangan yang dihadapi dunia Islam saat ini, yakni kemiskinan, korupsi, kelaparan, hingga ketimpangan pendidikan. “Tanpa pemerintahan yang bersih dan lembaga yang kuat, tidak mungkin kita membangun daya tahan dan daya saing bangsa,” kata Prabowo.

Ia menyampaikan bahwa Indonesia kini tengah fokus pada reformasi birokrasi, pembangunan SDM, swasembada pangan dan energi, serta penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. “Kalau kita lemah, kita tidak bisa membantu umat lain. Kita hanya bisa membantu Palestina jika kita bersatu dan kuat,” pungkasnya.

Sementara itu, Ketua DPR RI Puan Maharani dalam sambutannya menyoroti relevansi semangat Konferensi Asia-Afrika 1955 dan New Emerging Forces dalam konteks PUIC saat ini. Menurut Puan, semangat kolektif dari negara-negara OKI harus menjadi dasar untuk membangun tatanan dunia yang lebih adil dan humanis.

“Para anggota parlemen PUIC harus bekerja sama membentuk sistem politik, ekonomi, sosial, dan budaya yang memberi kebaikan bagi umat Islam dan seluruh umat manusia,” ujarnya. Ia menambahkan, kiprah PUIC selama 25 tahun harus semakin diperkuat dengan kebersamaan dan solidaritas antaranggota. “Kita kuat karena solid, dan kita solid karena kuat,” tegasnya.

Keseluruhan pesan dalam pembukaan konferensi ini menegaskan posisi Indonesia sebagai negara Muslim terbesar yang aktif dalam diplomasi global dan perjuangan umat. Melalui komitmen pada pemerintahan bersih, lembaga kuat, serta solidaritas antarpemerintah dan parlemen negara-negara Islam, PUIC diharapkan menjadi kekuatan transformasi global menuju tatanan dunia yang lebih adil dan beradab.

JAKARTA — Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, Indonesia sebagai tuan rumah terus berkomitmen mempererat sinergi antarparlemen dalam lingkup negara-negara OKI, memperkuat peran diplomasi parlemen sebagai pilar penting hubungan antarnegara.

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mendapatkan mandat penting untuk menyelenggarakan Konferensi ke-19 Uni Parlemen Negara-Negara Anggota Organisasi Kerja Sama Islam (PUIC) tahun 2025.

Kegiatan internasional ini diikuti oleh para ketua dan delegasi parlemen dari negara-negara anggota PUIC, serta sejumlah negara dan organisasi berstatus pengamat.

Konferensi yang berlangsung di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, dari 12-15 Mei 2025 ini menjadi salah satu agenda penting bertaraf internasional yang menegaskan posisi strategis Indonesia dalam forum multilateral.

Bukan hanya itu, namun juga sekaligus mencerminkan kepercayaan global terhadap kepemimpinan parlemen nasional.

Acara ini juga menjadi momen istimewa karena bertepatan dengan peringatan 25 tahun berdirinya PUIC sejak 1999, atau yang dikenal sebagai perayaan silver jubilee.

Tak kurang dari 450 delegasi hadir dari 38 negara anggota, termasuk partisipasi 10 negara pengamat, menandai skala dan pentingnya forum ini dalam memperkuat peran parlemen dalam dunia Islam.

Presiden RI, Prabowo Subianto menegaskan pentingnya kebersamaan antarparlemen untuk menghadapi berbagai tantangan global.

“Perkumpulan parlemen negara Islam ini lahir dari kesadaran bersama bahwa dunia Islam membutuhkan wadah kebersamaan antara lembaga parlemen dalam mengadapi tantangan global dan untuk membela kepentingan umat Islam dimanapun,” katanya.

Terlebih, adanya berbagai konflik geo-politik yang belakangan tengah terjadi, maka semakin menekankan bahwa sangat penting adanya kebersamaan antarparlemen untuk bersama dalam menghadapi berbagai tantangan.

“Dalam dunia yang kini tengah dilanda polarisasi, konflik, saingan antar negara besar, keberadaan organisasi ini semakin penting, relevan dan mendesak,” ujar Presiden Prabowo.

Menyoroti tema besar PUIC ke-19, Kepala Negara menilai bahwa hal tersebut sudah sangat strategis.

“Tanpa tata kelola yang baik, tanpa lembaga yang kuat, tanpa pemimpin yang jujur, pejabat yang mengabdi kepada rakyatnya, negara tak akan pernah memiliki daya tahan, apalagi daya saing,” ungkapnya.

Sementara itu, Ketua DPR RI, Puan Maharani juga mengajak seluruh negara Islam untuk bersama bersatu dan memperkuat hubungan antarparlemen.

“Silver jubilee PUIC 2025 ini dapat menjadi momentum bagi kita semua untuk membangun dan memperkuat hubungan antarparlemen negara anggota OKI dalam wujud kerja bersama menghadapi tantangan kita bersama yang ke depannya akan semakin berat,” ungkapnya. (*)

Continue Reading

Jakarta – Dalam atmosfer yang sarat makna dan harapan, Jakarta menjadi saksi dimulainya Konferensi ke-19 Persatuan Parlemen Negara-Negara OKI atau PUIC Parliamentary Union of the OIC Member States (PUIC), Rabu (14/5).

Presiden RI Prabowo Subianto dalam pidato pembukaan menyampaikan bahwa momen ini merupakan sebuah kehormatan besar bagi dirinya dan mengajak peserta PUIC ke-19 agar melakukan tindakan nyata untuk kedamaian dan kemajuan dunia Islam.

“Hari ini saya berbicara dengan wakil-wakil dari seluruh umat Islam di dunia. Karena itu, ini merupakan kehormatan yang besar bagi saya,” kata Presiden.

Presiden menyebut bahwa dalam UUD 1945 secara tegas menyatakan agar bangsa Indonesia turut serta dalam menjaga ketertiban dunia.

“Ini adalah pijakan utama dan kebijakan luar negeri Indonesia,” kata Prabowo

Seremoni pembukaan berlangsung dengan khidmat menghadirkan perwakilan legislatif dari berbagai penjuru dunia Islam, yang bersatu dalam semangat dialog dan kerja sama yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan universal.

Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan, momen ini merupakan suatu kehormatan bagi Indonesia. Dirinya membangkitkan semangat solidaritas, kedamaian dan kerjasama membangun tata dunia dan memberikan kebaikan bagi umat Islam pada khususnya serta seluruh umat manusia pada umumnya.

“Oleh karena itu, perlu komitmen dan solidaritas yang semakin kuat. Theres is no development without peace and no peace without development,” tutur Puan Maharani.

Sebelumnya, dalam sesi pleno konferensi, Ketua Parlemen Republik Pantai Gading, Adama Bictogo, secara resmi menyerahkan jabatan Presiden PUIC kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Puan Maharani.

Keketuaan PUIC ke-18 sebelumnya dipegang oleh Parlemen Negara Republik Pantai Gading.

“Saya menyerahkan presidensi dari organisasi kita kepada saudari dan rekan kita yang terhormat, Ketua DPR RI. Saya menyampaikan selamat atas kepercayaan yang diberikan dan juga mengucapkan sukses dalam menjalankan amanah ini,” ujar Bictogo di di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Rabu (14/5).

Konferensi ke-19 Persatuan Parlemen Negara-Negara OKI (PUIC) yang digelar di Jakarta menjadi momen bersejarah dalam dinamika diplomasi parlemen dunia Islam.

Bictogo meyakini bahwa Indonesia mampu membawa transformasi PUIC ke fase baru yang ditandai oleh perubahan signifikan dan perubahan positif, baik dalam tata kelola organisasi maupun dalam penguatan posisi parlemen negara-negara Islam di kancah global.

“Saya percaya bahwa kepemimpinan beliau akan ditandai oleh perubahan yang signifikan,” tuturnya.

Konferensi ke-19 Persatuan Parlemen Negara-Negara OKI (PUIC) di Jakarta menandai babak penting dalam diplomasi parlemen dunia Islam. Forum strategis ini menjadikan Indonesia sebagai episentrum dialog antarnegara Muslim. [-RWA]

Oleh : Rika Prasatya )*

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menyelenggarakan Konferensi ke-19 Parliamentary Union of the OIC Member States (PUIC) atau dikenal dengan Persatuan Parlemen Anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada 12-15 Mei 2025. Konferensi ini tidak hanya menghadirkan anggota parlemen, tetapi juga dihadiri oleh para Sekretariat Jenderal (Secretary General) dari tiap-tiap Parlemen OKI untuk bertukar pikiran di antara Parlemen negara Islam di dunia.

Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, Mardani Ali Sera mengatakan Presiden Prabowo Subianto hadir membuka konferensi tersebut, ditemani oleh Ketua DPR RI, Puan Maharani. Sebagai kepala negara tuan rumah penyelenggara, Presiden Prabowo menyampaikan pesan bahwa Indonesia siap untuk menjadi negara yang menjembatani bagi semuanya, menuju kemakmuran yang sama, dan perdamaian bersama serta pentingnya tata kelola pemerintahan yang baik dan lembaga yang kuat.

Diketahui bahwa Konferensi ke-19 PUIC mengusung tema “Good Governance and Strong Institutions as Pillars of Resilience”. Mardani menjelaskan bahwa dengan adanya good governance dan institusi yang kuat, negara-negara OKI tidak perlu lagi bergantung pada negara lain. Hal ini sejalan dengan tema konferensi yang menekankan pentingnya pembangunan internal untuk mencapai kemandirian dan kedaulatan.

Dalam pertemuan bilateral antara BKSAP DPR RI dan Delegasi Parlemen Turki, yang menjadi bagian dari rangkaian Konferensi ke-19 PUIC, Mardani mendorong peningkatan kerja sama strategis antara Indonesia dan Turki dalam bidang pertahanan dan ekonomi. Dalam pertemuan tersebut, Mardani mengungkapkan antusiasmenya atas dialog produktif dengan anggota Parlemen Turki yang juga dari Komisi Pertahanan, Profesor Abdurrahman Dusak. Beliau mengangkat bagaimana kerja sama pertahanan antara Indonesia dan Turki bisa lebih optimal.

Salah satu topik utama yang dibahas adalah potensi kolaborasi lebih lanjut dalam pengembangan teknologi pertahanan, khususnya drone. Selama ini, Turki dikenal sebagai negara eksportir drone ke Indonesia. Mardani pun menyoroti kemungkinan kerja sama yang lebih dalam melalui skema joint venture.

Selain sektor pertahanan, isu ekonomi dan perdagangan juga menjadi pembahasan penting. Mardani menyampaikan harapan agar perjanjian perdagangan bebas (Free Trade Agreement/FTA) antara Indonesia dan Turki dapat segera diselesaikan dan ditandatangani dalam waktu dekat. Ia menambahkan, kemudahan seperti rezim bebas visa dan penghapusan hambatan perdagangan menjadi kunci penting dalam mempererat hubungan kedua negara. Mardani menegaskan bahwa potensi kerja sama antara Indonesia dan Turki masih sangat besar dan terbuka luas, baik dalam bidang industri strategis maupun perdagangan umum.

Sementara itu, Wakil Ketua BKSAP DPR RI, Ravindra Airlangga, menyoroti rendahnya tingkat perdagangan antarnegara anggota OKI dan menyerukan perlunya upaya konkret untuk meningkatkan integrasi ekonomi dan keberlanjutan lingkungan. Hal ini disampaikannya dalam 11th Meeting of the Specialised Standing Committee on Economic Affairs and the Environment, bagian dari rangkaian Konferensi ke-19 PUIC.

Ravindra mengungkapkan keprihatinannya atas stagnasi perdagangan intra-OKI yang masih bertahan di angka 19 persen sejak 2019, jauh di bawah kawasan seperti Uni Eropa (60 persen) dan ASEAN (25 persen). Menurutnya, porsi perdagangan antarnegara OKI stagnan sejak 2019. Sementara di UE sudah mencapai 60 persen dan ASEAN 25 persen. Ia pun mendorong peningkatan perdagangan intra-OKI agar potensi besar yang dimiliki Indonesia tidak terus tertinggal.

Untuk menjawab tantangan ini, Ravindra menekankan perlunya penciptaan inkubator startup di negara-negara OKI, mengingat lebih dari 20 persen populasi muda dunia berada di kawasan ini. Ia meyakini generasi muda memiliki peran strategis dalam mendongkrak inovasi, memperkuat ekonomi digital, dan meningkatkan daya saing kawasan.

Di sisi lain, Ravindra juga menyoroti pentingnya komitmen terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG). Ia menyampaikan bahwa dunia secara keseluruhan baru mencapai 17 persen dari target SDG 2030, sehingga negara-negara OKI perlu memperkuat langkah kolektif dalam akselerasi pencapaiannya.

Konferensi ke-19 PUIC menghasilkan sebuah deklarasi penting yang dikenal sebagai Deklarasi Jakarta. Deklarasi Jakarta memuat kesepakatan dan komitmen bersama dari parlemen negara-negara anggota OKI. Isi deklarasi tersebut mencakup berbagai isu penting terkait tata kelola pemerintahan yang baik, penguatan kelembagaan, serta upaya untuk meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan masyarakat di negara-negara anggota OKI. Rincian isi Deklarasi Jakarta akan dipublikasikan setelah konferensi resmi berakhir dan dokumen tersebut disahkan.

Konferensi ini menjadi momentum penting bagi parlemen negara-negara anggota OKI untuk memperkuat kerja sama dan koordinasi dalam berbagai bidang. Melalui deklarasi ini, diharapkan akan tercipta sinergi yang lebih baik dalam menghadapi berbagai tantangan global dan regional. Pertemuan ini juga memberikan kesempatan bagi para delegasi untuk saling berbagi pengalaman dan pengetahuan dalam membangun tata kelola pemerintahan yang baik dan lembaga-lembaga yang kuat.

Sebagai tuan rumah, Indonesia berperan penting dalam kesuksesan penyelenggaraan konferensi ini. Pemilihan lokasi di Kompleks DPR RI menunjukkan komitmen Indonesia untuk mendukung kerja sama antar parlemen dan memperkuat hubungan dengan negara-negara anggota OKI. Hal ini juga sejalan dengan upaya Indonesia untuk memperkuat perannya dalam kancah internasional.

)* Penulis adalah Kontributor Lembaga Studi Informasi Strategis Indonesia

Oleh: Abdullah Gani )*

Indonesia kembali menegaskan peran strategisnya dalam kancah diplomasi internasional dengan menjadi tuan rumah Konferensi ke-19 Persatuan Parlemen Negara-Negara Anggota OKI (Parliamentary Union of the OIC Member States/PUIC) pada 12 hingga 15 Mei 2025 di Kompleks Parlemen, Jakarta. Forum ini bukan sekadar pertemuan antarparlemen, melainkan ajang penting yang mempertemukan negara-negara dengan mayoritas penduduk Muslim untuk membahas tantangan global dan merumuskan solusi bersama berdasarkan nilai-nilai keadilan, solidaritas, dan perdamaian.

Konferensi PUIC ke-19 dibuka secara resmi pada 14 Mei 2025 oleh Ketua DPR RI Puan Maharani. Sementara itu, Ketua BKSAP Mardani Ali Sera mengatakan acara PUIC juga dihadiri Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto yang menyampaikan pesan bahwa Indonesia siap menjadi jembatan bagi negara-negara dunia untuk menuju kemakmuran dan perdamaian bersama, sekaligus menekankan pentingnya tata kelola pemerintahan yang baik dan penguatan institusi yang tangguh sebagai fondasi ketahanan global. Kehadiran Presiden Prabowo menunjukkan betapa tingginya perhatian dan komitmen Indonesia terhadap kerja sama antarnegara Muslim.

Bagi Indonesia, menjadi tuan rumah konferensi ini merupakan suatu kehormatan besar. Ketua DPR RI Puan Maharani menyatakan kebanggaannya karena dapat mempertemukan parlemen-parlemen negara OKI di Jakarta. Puan juga menyerukan kepada negara-negara peserta untuk bersama-sama mengutuk segala bentuk kekerasan terhadap Muslim, tidak hanya di Palestina tetapi juga di kawasan lain seperti India, Pakistan. DPR RI siap memberikan yang terbaik untuk pelaksanaan konferensi ini, serta mendorong agar PUIC berperan aktif menciptakan dunia yang adil, damai, dan sejahtera sebagai bentuk manifestasi Islam sebagai rahmatan lil alamin.

Konferensi telah membahas isu-isu penting seperti perjuangan kemerdekaan Palestina, perlindungan minoritas Muslim, dialog antaragama, perubahan iklim, ekonomi hijau, hak asasi manusia, hingga pemberdayaan perempuan dan keluarga. Forum ini menjadi ruang strategis untuk menyuarakan kepentingan kolektif dunia Islam terhadap berbagai ketidakadilan global, sekaligus menegaskan komitmen Indonesia dalam menyuarakan isu kemanusiaan secara konsisten.

Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, Irine Yusiana Roba Putri mengungkapkan kepercayaan internasional terhadap Ketua DPR RI sebagai Presiden PUIC menunjukkan posisi Indonesia yang dipandang tinggi di mata dunia. Salah satu fokus utama Indonesia dalam forum ini adalah memperjuangkan kemerdekaan Palestina, dan bahwa perjuangan ini akan lebih kuat bila dilakukan bersama oleh negara-negara anggota OKI.

Selain isu kemanusiaan, PUIC ke-19 juga membawa dampak nyata dalam hubungan bilateral. Pertemuan Puan Maharani dengan Wakil Ketua DPR Republik Ceko, Jan Skopecek, menjadi contoh bagaimana konferensi ini menjadi ajang memperluas kerja sama lintas kawasan. DPR RI mendorong penguatan hubungan Indonesia-Ceko, terutama dalam bidang ekonomi hijau, perdagangan karbon, serta kerja sama pertahanan melalui transfer teknologi dan kolaborasi akademik. Bahkan, kerja sama sister city antara Yogyakarta dan Hluboká nad Vltavou turut dibahas sebagai wujud diplomasi antarmasyarakat yang kaya akan nilai sejarah dan budaya.

Manfaat dari penyelenggaraan PUIC ke-19 bagi Indonesia sangatlah besar. Dari sisi diplomasi, posisi Indonesia sebagai pemimpin forum ini memperkuat kredibilitas dan peran strategisnya sebagai negara Muslim demokratis terbesar di dunia. Dari segi ekonomi, berbagai peluang kerja sama yang dibuka, termasuk di sektor perdagangan, energi hijau, dan teknologi pertahanan, menunjukkan bahwa forum ini mampu menghadirkan dampak konkret bagi pembangunan nasional. Lebih jauh lagi, konferensi ini menjadi ajang promosi Indonesia sebagai negara yang menjunjung tinggi toleransi, keberagaman, dan kerja sama lintas bangsa.

Selain itu, keterlibatan aktif Indonesia dalam forum PUIC juga berperan penting dalam penguatan peran parlemen sebagai aktor diplomasi. Ketua BKSAP DPR RI Mardani Ali Sera menyampaikan bahwa konferensi ini mengangkat berbagai isu strategis seperti kemerdekaan Palestina, partisipasi perempuan dan generasi muda, serta pembangunan berkelanjutan. Menurutnya, tema utama konferensi tahun ini, yaitu Good Governance and Strong Institutions as Pillars of Resilience, sejalan dengan visi Indonesia untuk membangun ketahanan nasional dan global melalui tata kelola yang baik dan lembaga yang kuat.

Lebih dari itu, PUIC ke-19 menandai langkah penting dalam menjadikan parlemen Indonesia sebagai pusat diplomasi global. Melalui forum ini, Indonesia tidak hanya menyuarakan kepentingan nasionalnya, tetapi juga menjadi juru bicara dunia Islam dalam isu-isu global yang menyangkut perdamaian, keadilan, dan kesejahteraan umat manusia. Forum ini juga menjadi platform untuk menggalang dukungan internasional terhadap posisi Indonesia dalam berbagai perundingan multilateral, serta memperluas jejaring kerja sama dengan negara-negara non-OKI yang memiliki kepentingan strategis.

Dengan menjadi tuan rumah PUIC ke-19, Indonesia membuktikan bahwa kekuatan diplomasi tidak hanya berada di tangan eksekutif, tetapi juga di parlemen. Dan dalam dunia yang terus menghadapi tantangan besar, dari krisis kemanusiaan hingga disrupsi iklim dan konflik geopolitik, konferensi ini adalah bukti nyata bahwa diplomasi parlemen dapat menjadi jembatan menuju dunia yang lebih damai dan berkeadilan. Indonesia, dengan semangat gotong royong dan komitmen terhadap perdamaian dunia, kembali menegaskan bahwa kepemimpinan global adalah tanggung jawab yang dijalani dengan visi dan aksi nyata.

)* Penulis merupakan pengamat kebijakan luar negeri

Oleh : Astrid Widia )*

Konferensi ke-19 Persatuan Parlemen Negara-Negara Anggota Organisasi Kerja Sama Islam (Parliamentary Union of the OIC Member States/PUIC) yang digelar di Gedung Nusantara, Jakarta, bukan sekadar agenda diplomatik tahunan. Lebih dari itu, forum ini mencerminkan bagaimana diplomasi antarparlemen dapat menjadi kekuatan kolektif dunia Islam untuk membangun solidaritas, teknologi, dan kemanusiaan secara bersamaan.

Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, Mardani Ali Sera menegaskan pentingnya kerja sama yang lebih substansial antara kedua negara, terutama di sektor teknologi pertahanan. Ia menyebut bahwa potensi kolaborasi pengembangan drone menjadi fokus utama dalam pertemuan bilateral dengan anggota Parlemen Turki, Profesor Abdurrahman Dusak.

Saat ini Turki dikenal sebagai negara produsen drone berteknologi tinggi, dan Indonesia telah menjadi salah satu negara pengimpor produk tersebut. Namun, Mardani menyoroti peluang kerja sama yang lebih progresif, yaitu melalui skema joint venture untuk mengembangkan drone generasi baru. Ia menyebut bahwa langkah Kementerian Pertahanan membentuk divisi khusus drone adalah sinyal kuat bahwa Indonesia serius membangun kemandirian teknologi pertahanan.

Langkah ini bukan hanya menunjukkan kesiapan Indonesia sebagai pengguna teknologi, tetapi juga sebagai mitra inovatif yang mampu memproduksi solusi teknologi bersama. Dalam konteks geopolitik dunia Islam yang rentan, kerja sama pertahanan semacam ini dapat menjadi bentuk perlindungan strategis yang tak hanya berbasis kekuatan militer, tapi juga penguatan kapasitas kolektif.

Selain pertahanan, sektor ekonomi menjadi perhatian penting. Mardani berharap agar perjanjian perdagangan bebas (Free Trade Agreement/FTA) antara Indonesia dan Turki dapat segera ditandatangani. Menurutnya, penyelesaian FTA akan membuka jalan bagi integrasi ekonomi yang lebih mulus, termasuk penghapusan hambatan tarif dan rezim bebas visa.

Harapan ini bukan tanpa alasan. Indonesia dan Turki merupakan dua negara Muslim terbesar dengan potensi ekonomi yang besar dan saling melengkapi. Saat hambatan bea masuk dan prosedur kepabeanan disederhanakan, arus perdagangan akan menjadi lebih efisien, mempercepat pertumbuhan sektor strategis dan memperkuat peran dunia Islam dalam ekonomi global.

PUIC ke-19 juga tidak semata-mata membicarakan isu ekonomi dan pertahanan. Agenda yang tak kalah penting adalah kemanusiaan, terutama terkait konflik yang menimpa rakyat Palestina dan Kashmir. Dalam 12th Conference of Muslim Women Parliamentarians, anggota BKSAP DPR RI Melly Goeslaw menyuarakan keprihatinan mendalam atas tragedi kemanusiaan yang terjadi di kedua wilayah tersebut.

Melly mengingatkan bahwa perempuan dan anak-anak selalu menjadi kelompok paling rentan dalam setiap konflik bersenjata. Dalam pidatonya, ia mengutip data Perserikatan Bangsa-Bangsa yang menyatakan lebih dari 15 ribu anak-anak dan lebih dari 8 ribu perempuan menjadi korban jiwa sejak eskalasi terakhir di Gaza. Suara Melly mewakili hati nurani bangsa Indonesia yang selalu berada di sisi korban sipil dan kemanusiaan.

Pernyataannya tentang kondisi Rumah Sakit Indonesia di Gaza yang rusak berat karena serangan menjadi simbol betapa rapuhnya infrastruktur kemanusiaan di wilayah konflik. Dalam kondisi seperti itu, Indonesia memilih untuk tidak tinggal diam. Melly menegaskan komitmen Indonesia dalam mengadvokasi gencatan senjata, pembukaan akses bantuan kemanusiaan tanpa hambatan, hingga pengiriman kapal medis ke wilayah konflik.

Sikap Indonesia ini tidak hanya memperkuat posisi diplomatiknya dalam dunia Islam, tetapi juga menjadi cerminan dari watak politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif dan berorientasi pada perdamaian. Komitmen ini juga menegaskan bahwa diplomasi parlemen tidak bersifat simbolik belaka, tetapi dapat menghasilkan langkah konkret untuk mendorong keadilan dan solidaritas internasional.

Di saat banyak negara Muslim terjebak dalam konflik internal atau saling curiga, PUIC ke-19 justru menjadi panggung yang membuktikan bahwa dialog antarparlemen mampu menjembatani perbedaan dan melahirkan solusi kolektif. Forum ini menjadi ruang strategis untuk membangun komunikasi politik, merumuskan kesepahaman, dan mengonsolidasikan kekuatan bersama, baik di bidang pertahanan, ekonomi, maupun kemanusiaan.

Keberhasilan Indonesia dalam memfasilitasi pertemuan ini juga mencerminkan kapasitas diplomasi parlementer yang matang. Delegasi Indonesia tidak hanya bersuara, tetapi juga menawarkan solusi nyata, penyelesaian FTA, hingga advokasi kemanusiaan. Ini membuktikan bahwa kekuatan diplomasi tidak melulu berada di tangan eksekutif, tetapi juga dapat tumbuh kuat di ranah legislatif.

Oleh karena itu, penting untuk menjaga semangat dan hasil dari PUIC ke-19 ini agar tidak berhenti pada dokumen akhir dan pidato forum semata. Tindak lanjut terhadap kerja sama konkret, seperti penguatan industri pertahanan bersama Turki dan penyelesaian FTA, harus menjadi agenda prioritas. Begitu pula dengan komitmen dalam isu kemanusiaan, perlu ada tindak lanjut dari negara-negara anggota OKI agar aksi nyata benar-benar terjadi di lapangan.

Ke depan, mari kita jaga semangat dialog dan kolaborasi yang telah terbangun dalam PUIC ke-19. Jangan biarkan keberagaman pandangan memecah semangat kebersamaan. Justru di tengah kompleksitas dunia saat ini, menjaga situasi tetap kondusif adalah fondasi penting untuk melanjutkan perjuangan kita bersama, baik dalam menjaga perdamaian, memperkuat kerja sama, maupun menegakkan keadilan bagi sesama manusia.

)* Kontributor Lembaga Studi Informasi Strategis Indonesia

Oleh Marlinda Yanuar )*

Indonesia kembali memainkan peran strategis di panggung diplomasi internasional dengan menjadi tuan rumah Konferensi ke-19 Uni Parlemen Negara-Negara Organisasi Kerja Sama Islam (Parliamentary Union of the OIC Member States/PUIC). Pada Rabu, 14 Mei 2025, Presiden Prabowo dan DPR membuka konferensi tersebut dalam sebuah seremoni di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Momen ini menjadi tonggak penting bagi Indonesia dalam menunjukkan komitmennya sebagai penggerak kerja sama dan perdamaian dunia Islam.

Konferensi PUIC merupakan forum penting yang mempertemukan parlemen dari negara-negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI). Tahun ini, konferensi mengusung tema “Good Governance and Strong Institutions as Pillars of Resilience” yang merefleksikan fokus dunia Islam pada penguatan tata kelola pemerintahan dan pembangunan institusi yang kuat dalam menghadapi tantangan global.

Kehadiran sekitar 450 delegasi dari 38 negara anggota dan 10 negara pengamat menandai antusiasme dunia Islam terhadap isu-isu strategis yang akan dibahas. Dari Palestina hingga ekonomi syariah, dari perubahan iklim hingga transformasi digital, forum ini menjadi ruang bagi negara-negara Muslim untuk menyatukan visi dan memperkuat posisi kolektif dalam kancah global.

Selain menjadi panggung bagi eksekutif, konferensi ini juga memperkuat peran legislatif dalam diplomasi internasional. DPR RI, sebagai tuan rumah, memainkan peran sentral dalam penyelenggaraan konferensi. Di bawah kepemimpinan Ketua DPR RI, Puan Maharani, parlemen Indonesia menunjukkan kapasitasnya dalam memfasilitasi pertemuan berskala besar dan strategis.

Pada pembukaan konferensi, Presiden Prabowo menyampaikan pesan penting tentang solidaritas dan transformasi dunia Islam. Pada awal kepemimpinannya, Presiden Prabowo menegaskan bahwa Indonesia tidak hanya ingin menjadi tuan rumah yang baik, tetapi juga penggerak inisiatif kolaboratif antarnegara Islam. Ia menekankan pentingnya membangun institusi yang tangguh dan tata kelola yang akuntabel sebagai pondasi bagi pembangunan berkelanjutan dan perdamaian dunia.

Dengan membawa semangat inklusif dan kolaboratif, Indonesia menawarkan dirinya sebagai jembatan antara dunia Islam dan komunitas internasional. Presiden Prabowo juga menggarisbawahi bahwa kerja sama antarparlemen dapat menjadi kekuatan moral dan politik dalam membangun tatanan dunia yang lebih adil dan berkeadaban.

Sementara itu, Puan memposisikan konferensi ini bukan sekadar forum simbolik, tetapi sebagai ajang untuk menghasilkan komitmen nyata dari negara-negara Islam dalam menjawab persoalan global. Puan mendorong hasil konferensi tidak berhenti di meja perundingan, melainkan menjadi kebijakan nyata yang berdampak langsung terhadap kehidupan rakyat. Menurutnya, parlemen memiliki kekuatan unik untuk mendorong perubahan sistemik, terutama dalam isu-isu seperti kemerdekaan Palestina, ketimpangan pembangunan, dan pemberdayaan kelompok rentan.

DPR RI juga memanfaatkan konferensi ini untuk memperkuat jejaring kerja sama parlemen, membuka peluang dialog lintas budaya dan agama, serta mempromosikan nilai-nilai moderasi Islam Indonesia kepada dunia. Dengan semangat “Indonesia sebagai rumah besar dunia Islam yang toleran dan demokratis”, parlemen Indonesia mendorong kolaborasi yang berorientasi pada keadilan sosial dan kesejahteraan umat.

Konferensi PUIC ke-19 ini memiliki arti khusus karena bertepatan dengan peringatan 25 tahun berdirinya PUIC sejak didirikan pada tahun 1999. Momen ini menjadi refleksi atas perjalanan panjang kerja sama antarparlemen Muslim serta evaluasi atas tantangan yang masih dihadapi. Dalam forum ini, akan dibahas isu-isu prioritas mulai dari konflik Palestina, penguatan ekonomi syariah, krisis kemanusiaan di berbagai wilayah Muslim, hingga integrasi teknologi dalam tata kelola publik.

Hasil utama dari konferensi ini diharapkan tertuang dalam Deklarasi Jakarta. Sebuah dokumen strategis yang memuat komitmen kolektif untuk memperkuat institusi demokrasi, memperjuangkan hak asasi manusia, serta membangun sistem pemerintahan yang tangguh terhadap krisis. Deklarasi ini diharapkan bisa menjadi panduan moral dan politik bagi negara-negara Islam dalam menjalankan peran mereka di kancah global.

Deklarasi Jakarta menegaskan dukungan penuh terhadap perjuangan rakyat Palestina dan mengutuk segala bentuk kekerasan yang terjadi. Para delegasi menyerukan tindakan nyata dari komunitas internasional untuk mewujudkan perdamaian yang adil dan berkelanjutan di Palestina. Resolusi ini juga diharapkan dapat disuarakan di forum-forum internasional lainnya, seperti Inter-Parliamentary Union (IPU).

Dengan menjadi tuan rumah, Indonesia tidak hanya memperkuat citranya sebagai kekuatan moderat di dunia Islam, tetapi juga memperlihatkan kesiapannya untuk mengambil tanggung jawab global yang lebih besar, yaitu sebagai pelopor kerja sama antarpemerintah dan antarparlemen Muslim. Pembukaan konferensi ini merupakan sinyal kuat bahwa Indonesia siap menjadi pelopor tata kelola pemerintahan Islam yang modern, terbuka, dan inklusif.

Lebih dari itu, konferensi ini mempertegas posisi Indonesia sebagai pemimpin yang mampu memadukan prinsip-prinsip Islam dengan praktik demokrasi yang sehat. Dalam dunia yang terfragmentasi oleh polarisasi, intoleransi, dan konflik, Indonesia tampil dengan narasi baru: bahwa Islam bisa menjadi kekuatan perdamaian, parlemen bisa menjadi motor perubahan, dan kolaborasi lintas negara bisa menjadi kunci masa depan umat.

Dengan dimulainya Konferensi PUIC ke-19, dunia Islam kini menatap ke Jakarta. Dari kota ini, semangat kerja sama, tata kelola yang baik, dan solidaritas global mendapatkan panggungnya. Dan dari pembukaan yang penuh makna ini, terbuka jalan menuju masa depan dunia Islam yang lebih bersatu, berdaya, dan bermartabat.

)* Pengamat Hubungan Internasional

Konferensi Persatuan Parlemen Negara-Negara Anggota Organisasi Kerja Sama Islam (PUIC) ke-19 dibuka Rabu (14/5) di Kompleks Parlemen, Jakarta.

Mengusung tema “Good Governance and Strong Institutions as Pillars of Resilience”, forum internasional ini mempertemukan sekitar 450 anggota parlemen dari negara-negara anggota OKI.

Sebelumnya, Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Mardani Ali Sera menegaskan bahwa Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dijadwalkan menghadiri pembukaan Konferensi ke-19 Persatuan Parlemen Negara-Negara Anggota Organisasi Kerja Sama Islam (PUIC) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (14/5/2025).

“Message-nya sama, Indonesia siap untuk jadi negara yang menjadi jembatan bagi semuanya, menuju kemakmuran yang sama, perdamaian bersama,” ujar Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Mardani Ali Sera,

Menurut Mardani, kehadiran Presiden Prabowo yang rencananya akan didampingi oleh Ketua DPR Puan Maharanimenggambarkan komitmen Indonesia dalam memainkan peran aktif di tingkat global, khususnya di antara negara-negara Islam.

Konferensi PUIC tahun ini juga menyoroti pentingnya pelibatan perempuan dan generasi muda dalam proses pembangunan perdamaian.

Dalam sesi 12th Conference of Muslim Women Parliamentarians yang menjadi bagian dari rangkaian acara, Anggota BKSAP DPR RI Ruby Chairani Syiffadia menekankan urgensi investasi terhadap kaum muda.

“Jika kita berbicara tentang peacebuilding dan sustainable solution untuk conflict resolution, yang paling penting sebenarnya adalah investasi terhadap anak-anak muda kita,” kata Ruby.

Ia juga menggarisbawahi bahwa Indonesia sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia memiliki tanggung jawab moral untuk memimpin pemberdayaan perempuan secara kolektif di lingkup regional maupun global.

Melalui konferensi ini, Indonesia sekali lagi menunjukkan kapasitasnya sebagai titik temu dialog dan kerja sama strategis antarnegara Islam.

Jakarta – Polda Metro Jaya mengerahkan 2.818 personel gabungan untuk mengamankan penyelenggaraan Sidang Ke-19 Uni Parlemen Negara Anggota Organisasi Kerja Sama Islam (Parliamentary Union of the OIC/PUIC) yang berlangsung pada 12–15 Mei 2025 di Gedung DPR/MPR RI, Jakarta.

Kegiatan ini menjadi momentum penting karena bertepatan dengan peringatan 25 tahun berdirinya PUIC sejak didirikan pada 1999.

“Untuk kegiatan pada Rabu, 14 Mei 2025, Polda Metro Jaya mengerahkan 2.818 personel gabungan yang ditempatkan di Gedung DPR/MPR RI dan beberapa hotel di Jakarta,” ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Polisi Ade Ary Syam Indradi, dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (14/5).

Ade Ary menjelaskan, ribuan personel pengamanan tersebut terdiri dari berbagai unsur. Dari Mabes Polri sebanyak 108 personel, dari Korps Brimob sebanyak 200 personel, dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebanyak 38 personel, serta dari Satuan Tugas Daerah (Satgasda) sebanyak 2.472 personel.

“Tujuan pengerahan pasukan pengamanan tersebut untuk menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran selama penyelenggaraan Sidang PUIC dan rangkaian kegiatan terkait,” jelasnya.

Sidang Ke-19 PUIC ini mengusung tema “Good Governance and Strong Institutions as Pillars of Resilience”. Acara ini dihadiri oleh sekitar 500 peserta dari negara-negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), termasuk negara peninjau (observer).

Kehadiran para delegasi dari berbagai negara ini menegaskan pentingnya posisi Indonesia sebagai tuan rumah dan mitra strategis dalam hubungan antar parlemen negara-negara Islam.

Guna mendukung kelancaran acara, masyarakat diimbau untuk turut menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).

Kombes Ade Ary mengingatkan agar warga tidak mudah terprovokasi isu-isu menyesatkan dan tetap menunjukkan sikap yang dewasa selama berlangsungnya kegiatan internasional tersebut.

“Selain itu diimbau kepada masyarakat untuk menghindari kawasan Gedung DPR/MPR RI yang menjadi lokasi kegiatan guna mengurangi kepadatan lalu lintas,” katanya.

Bagi masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasi di ruang publik, agar dilakukan secara damai dan sesuai aturan yang berlaku. Hal ini penting untuk menjaga kelancaran seluruh agenda sidang dan menghormati keberadaan para tamu negara.

“Kami mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga nama baik Indonesia di mata dunia dengan menunjukkan kedewasaan dan tertib dalam kehidupan bermasyarakat, khususnya selama kegiatan internasional ini berlangsung,” tambah Ade Ary.

Dengan pengamanan yang optimal dan dukungan dari masyarakat, Indonesia diharapkan dapat menunjukkan kemampuannya sebagai tuan rumah yang baik sekaligus memperkuat kerja sama antarnegara anggota OKI melalui forum parlemen PUIC.

Sidang ini juga menjadi ajang penting untuk memperkuat institusi demokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik di negara-negara Islam.**