Jakarta – Konferensi ke-19 Uni Parlemen Negara Anggota Organisasi Kerja Sama Islam atau Parliamentary Union of the OIC Member States (PUIC) yang digelar di Gedung DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, sejak 12 hingga 15 Mei 2025, dipastikan akan menghasilkan sebuah dokumen penting yang dinamai Jakarta Declaration atau Deklarasi Jakarta.

Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Mardani Ali Sera, menyampaikan bahwa deklarasi ini akan menjadi hasil utama dari konferensi internasional tersebut. Ia menambahkan bahwa sejumlah delegasi juga mengusulkan penamaan alternatif untuk deklarasi tersebut.

“Outcome dari PUIC ini kita menyebutnya Jakarta Declaration. Tetapi sebagian ingin usul Senayan Declaration, karena tempatnya di Senayan,” ujar Mardani.

Deklarasi yang akan dihasilkan tersebut diharapkan mencerminkan semangat kerja sama antar parlemen negara anggota OKI dalam memajukan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan memperkuat institusi sebagai pilar ketahanan negara. Tema ini selaras dengan tema besar konferensi tahun ini, yaitu Good Governance and Strong Institutions as Pillars of Resilience.

Konferensi ke-19 PUIC kali ini memiliki arti penting karena juga bertepatan dengan peringatan 25 tahun atau silver jubilee organisasi tersebut yang didirikan pada tahun 1999. Acara ini dihadiri sekitar 450 delegasi dari 38 negara anggota OKI dan 10 negara pengamat (observer).

Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, dijadwalkan menghadiri langsung pembukaan Konferensi PUIC pada Rabu, 14 Mei 2025, di Kompleks Parlemen Senayan. Kehadiran Presiden Prabowo menegaskan komitmen Indonesia terhadap diplomasi parlementer dan solidaritas antarnegara Islam.

Mardani juga menyoroti alasan pemilihan lokasi penyelenggaraan konferensi di Gedung DPR RI, yang merupakan bagian dari langkah efisiensi pemerintah.

“Kenapa tempatnya di Senayan? Tentu mendukung program efisiensi dari Pak Prabowo. Ya, kita punya tempat sendiri dan bisa dimanfaatkan,” jelasnya.

Ia menyebutkan bahwa banyak delegasi menyampaikan kekaguman mereka terhadap fasilitas dan suasana Gedung DPR RI yang dinilai strategis dan ramah lingkungan.

“Komentar dari sebagian besar delegasi itu kagum. Ini kompleksnya besar, greeny, di tengah kota, dan tempat pertemuannya bagus-bagus,” tambahnya.

Dengan berbagai agenda penting yang digelar selama empat hari pelaksanaan, Konferensi PUIC 2025 di Jakarta diharapkan memperkuat kolaborasi antarparlemen dalam menyuarakan isu-isu strategis global, terutama yang berkaitan dengan dunia Islam.

Deklarasi Jakarta yang akan diumumkan pada penutupan konferensi diharapkan mampu menjadi panduan bersama untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang inklusif, meningkatkan peran parlemen dalam menjaga stabilitas global, serta mempererat solidaritas antarnegara anggota OKI dalam menghadapi tantangan zaman.

Konferensi ini sekaligus menjadi penegasan posisi Indonesia sebagai tuan rumah yang mampu menyelenggarakan pertemuan internasional dengan standar tinggi, serta memainkan peran strategis dalam memajukan diplomasi antarparlemen dunia Islam. [-red]

Jakarta – Konferensi ke-19 Parliamentary Union of the OIC Member States (PUIC) tengah berlangsung sejak (12/5) di Kompleks Parlemen, Jakarta, dengan agenda strategis yang tak hanya membahas kerja sama antarparlemen negara-negara Islam, tetapi juga menyoroti pentingnya peran generasi muda dalam pembangunan ekonomi digital dan berkelanjutan.

Anggota Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, Galih Dimuntur Kartasasmita, dalam 11th Meeting of the Specialised Standing Committee on Economic Affairs and the Environment, menekankan bahwa negara anggota OKI harus menciptakan infrastruktur ekonomi yang mendukung pengembangan potensi anak muda, khususnya dalam bidang teknologi dan kewirausahaan.

“Bukan hanya Indonesia, tapi dunia itu 30% anak muda. Jadi anak muda zaman sekarang itu harus bisa dibekali oleh jalur-jalur infrastruktur ekonomi dari negaranya untuk bisa mengembangkan startup-startup sendiri,” ujar Galih

Galih menjelaskan bahwa penurunan tren startup pasca-2019 merupakan proses normalisasi, bukan kemunduran.

“Startup menurun bukan karena negative reasoning, tapi karena normalisasi. Sekarang yang harus dicari adalah startup-startup yang benar-benar baru dan inovatif sesuai zaman sekarang,” jelasnya.

Ia juga mencontohkan model positif dari Aljazair yang membuka akses investasi dan inkubator startup.

“Kita juga harus bisa membekali anak-anak kita kalau mau masuk ke luar negeri. Tapi dalam skema PUIC, artinya kita bicara dulu di antara negara-negara anggota untuk bisa saling mendukung dan mengembangkan potensi ini,” tambah Galih.

Sebelumnya, Ketua BKSAP DPR RI, Mardani Ali Sera, memastikan bahwa konferensi berjalan lancar dari sisi agenda hingga pengamanan.

“Ini adalah kehormatan sekaligus tanggung jawab besar bagi Indonesia untuk menjadi tuan rumah Konferensi PUIC ke-19,” kata Mardani.

Ia menegaskan pentingnya pembahasan isu-isu strategis seperti peningkatan partisipasi perempuan dan pemuda, pembangunan berkelanjutan, serta solidaritas terhadap kawasan konflik, termasuk Palestina.**

JAKARTA – Gerakan Nasional Siaga TBC kian memperlihatkan efektivitasnya sebagai strategi nasional dalam menanggulangi tuberkulosis secara menyeluruh. Pemerintah pusat dan daerah semakin solid dalam kolaborasi yang menyasar penguatan layanan kesehatan, peningkatan deteksi dini, serta pemberdayaan masyarakat. Langkah ini menegaskan komitmen Indonesia untuk mencapai target eliminasi TBC pada 2030.

Pemerintah merancang kebijakan strategis yang menyentuh akar persoalan, mulai dari penyediaan infrastruktur kesehatan hingga mekanisme pelaporan terintegrasi. Peran pemerintah daerah menjadi krusial sebagai pelaksana langsung di lapangan, menjangkau wilayah-wilayah dengan tingkat kerentanan tinggi. Pendekatan dua arah ini menjadikan program lebih relevan dan berdaya guna.

Salah satu bentuk nyata sinergi tersebut adalah peluncuran Gerakan Bersama Penguatan Desa dan Kelurahan Siaga TBC. Wakil Menteri Dalam Negeri, Ribka Haluk, menegaskan bahwa penguatan dari lini terbawah akan menjadi kunci keberhasilan gerakan ini.

“Pemerintah daerah harus proaktif mendukung gerakan ini, karena desa dan kelurahan adalah garda terdepan dalam pengendalian TBC,” ujar Ribka Haluk.

Ia juga mengapresiasi peran Kementerian Kesehatan dalam memastikan kerja sama antarlembaga berjalan efektif.

“Menkes memiliki perhatian besar terhadap isu kesehatan masyarakat dan secara konsisten menjalin koordinasi dengan Kemendagri. Ini patut diapresiasi,” tambah Ribka Haluk.

Gerakan ini juga dilengkapi dengan kampanye edukatif yang menyentuh berbagai lapisan masyarakat. Berbagai media digunakan secara kreatif untuk menyampaikan pesan penting mengenai gejala, bahaya, serta pentingnya menyelesaikan pengobatan TBC. Pemerintah memastikan pendekatan ini inklusif, menjangkau kelompok rentan tanpa diskriminasi.

Dalam upaya yang sama, Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, menekankan pentingnya keberlanjutan pengobatan pasien TBC.

“Pasien membutuhkan pengobatan jangka panjang, dan pengawasan selama masa ini sangat penting agar tidak terjadi resistensi obat,” tegas Budi Gunadi Sadikin.

Ia menambahkan bahwa wilayah DKI Jakarta tengah diarahkan menjadi pilot project bebas TBC.

“Dengan pengawasan yang kuat dan dukungan masyarakat, Jakarta bisa menjadi provinsi pertama yang terbebas dari TBC secara total,” pungkas Budi Gunadi Sadikin.

Momentum positif ini memperlihatkan hasil awal yang menggembirakan, dengan meningkatnya angka deteksi dini sebagai indikasi keberhasilan sistem yang dibangun. Pemerintah terus mendorong integrasi lintas sektor serta kolaborasi antardaerah sebagai bagian dari gerakan kolektif menuju Indonesia bebas TBC. [^}

JAKARTA – Pemerintah menunjukkan komitmen tinggi dalam mengatasi masalah Tuberkulosis (TBC) melalui peluncuran Gerakan Nasional Siaga TBC, yang berfokus pada penguatan peran desa dan kelurahan dalam pencegahan serta penanggulangan penyakit menular ini. Langkah ini sejalan dengan Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) pemerintahan Prabowo Subianto dan ditujukan sebagai upaya percepatan eliminasi TBC sebelum tahun 2030.

Gerakan ini tidak hanya menjadi simbol keseriusan pemerintah, tetapi juga mendorong sinergi lintas sektor untuk membentuk sistem kewaspadaan dini di tingkat komunitas. Peluncuran resmi dilakukan oleh Kementerian Kesehatan pada 9 Mei 2025 di Kelurahan Rambutan, Jakarta Timur, dan disiarkan secara luas melalui televisi nasional dan kanal digital.

Tenaga Ahli Utama Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hariqo Wibawa Satria, menyatakan bahwa gerakan ini merupakan bagian dari upaya sistematis pemerintah untuk melindungi masyarakat dari ancaman penyakit mematikan.

“Melalui Gerakan Bersama Desa dan Kelurahan Siaga TBC, kolaborasi multipihak diharapkan mampu mempercepat deteksi dini, meningkatkan akses pengobatan, serta menghapus stigma terhadap penderita,” ujar Hariqo Wibawa Satria.

Upaya ini mencerminkan semangat gotong royong dalam menghadapi tantangan kesehatan yang masih menempati peringkat kedua tertinggi di dunia, setelah India. Setiap tahun, lebih dari 125 ribu jiwa di Indonesia kehilangan nyawa akibat TBC. Pemerintah menargetkan deteksi 90 persen kasus TBC dan tingkat keberhasilan pengobatan di atas 80 persen pada tahun 2025.

Wakil Menteri Dalam Negeri, Ribka Haluk, menggarisbawahi pentingnya keterlibatan pemerintah daerah untuk mendukung gerakan ini secara maksimal.

“Pemda harus segera mengakomodasi gerakan ini, baik dalam perencanaan maupun alokasi anggaran. Penanganan TBC sudah memiliki payung hukum jelas melalui Perpres Nomor 67 Tahun 2021,” tegas Ribka Haluk.

Ia juga memberikan apresiasi terhadap daerah yang sudah responsif, termasuk Kelurahan Rambutan, sebagai contoh konkret praktik baik dalam penanganan TBC di tingkat lokal.

Melalui strategi berbasis wilayah seperti investigasi kontak, eliminasi stigma, serta peningkatan layanan dan transportasi kesehatan, Gerakan Nasional Siaga TBC diyakini menjadi jalan terang menuju Indonesia yang bebas TBC. Kombinasi antara keberanian kebijakan dan partisipasi publik menjadi modal kuat untuk mewujudkan visi kesehatan nasional yang inklusif dan berkelanjutan. [^]

Oleh: Dhita Karuniawati )*

Tuberkulosis (TBC) masih menjadi tantangan serius dalam bidang kesehatan di Indonesia. Penyakit yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis ini menyerang paru-paru dan dapat menyebar ke organ lain. Meskipun telah dikenal lama dan memiliki pengobatan yang efektif, TBC masih menjadi tantangan kesehatan, namun pemerintah telah menunjukkan langkah luar biasa dalam menurunkannya secara signifikan. Menanggapi tantangan ini, pemerintah Indonesia mencanangkan Gerakan Nasional Siaga TBC, sebuah inisiatif besar yang menunjukkan komitmen kuat untuk memberantas TBC secara menyeluruh pada tahun 2030.

Pemerintah Indonesia menegaskan komitmennya dalam memberantas Tuberkulosis (TBC) secara menyeluruh melalui peluncuran Gerakan Bersama Penguatan Desa dan Kelurahan Siaga TBC. Langkah ini merupakan bagian dari Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto, sebagai bentuk respons terhadap tingginya kasus TBC di Indonesia yang mencapai lebih dari satu juta kasus per tahun.

Tenaga Ahli Utama Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hariqo Wibawa Satria, mengatakan percepatan eliminasi TBC menjadi salah satu prioritas utama pemerintahan Prabowo. Upaya ini bertujuan melindungi segenap rakyat Indonesia dari ancaman penyakit menular mematikan tersebut. Pemerintah berkomitmen mempercepat eliminasi penyakit ini agar tidak lagi menjadi masalah kesehatan utama di Tanah Air.

Gerakan Bersama Penguatan Desa dan Kelurahan Siaga TBC secara resmi diluncurkan oleh Kementerian Kesehatan pada 9 Mei 2025, dipusatkan di Kantor Kelurahan Rambutan, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur. Masyarakat dapat menyaksikan peluncuran tersebut secara langsung melalui saluran televisi nasional maupun kanal YouTube resmi Kementerian Kesehatan RI.

Gerakan Bersama Penguatan Desa dan Kelurahan Siaga TBC sebagai bentuk mobilisasi nasional untuk meningkatkan kesadaran, partisipasi, dan aksi nyata dari semua elemen masyarakat. Gerakan ini merupakan bukti nyata dari pendekatan inklusif pemerintah dalam membangun kolaborasi lintas sektor, mulai dari pemerintah pusat dan daerah, fasilitas layanan kesehatan, organisasi masyarakat sipil, komunitas pasien, dunia usaha, akademisi, hingga masyarakat umum. Kolaborasi multipihak ini bertujuan mempercepat deteksi dini, meningkatkan akses pengobatan, serta menghapus stigma terhadap penderita TBC.

Indonesia saat ini berada di posisi kedua negara dengan kasus TBC terbanyak di dunia setelah India. Setiap tahun, sekitar 125.000 orang meninggal karena penyakit ini. Secara global, TBC masih menulari lebih dari 10 juta orang dan menyebabkan lebih dari satu juta kematian setiap tahunnya.

Hariqo mengatakan, melalui Gerakan Bersama Desa dan Kelurahan Siaga TBC, pihaknya ingin membangun kolaborasi lintas sektor. Peran aktif perangkat desa dan kelurahan sangat menentukan dalam memberdayakan masyarakat melawan TBC.

Badan Kesehatan Dunia (WHO) menargetkan eliminasi TBC secara global pada tahun 2050, dengan menurunkan insidensinya menjadi kurang dari satu kasus per satu juta penduduk. Namun, pemerintah Indonesia menetapkan target lebih ambisius, yakni eliminasi TBC pada tahun 2030, 20 tahun lebih cepat dari target WHO.

Untuk mencapainya, pemerintah menargetkan pada 2025 mampu mendeteksi 90% kasus TBC, memulai pengobatan pada 100% pasien terdeteksi, serta mencapai tingkat keberhasilan pengobatan di atas 80%. Berbagai strategi pun disiapkan, seperti penguatan promosi dan pencegahan, pemanfaatan teknologi, integrasi data antara rumah sakit dan Puskesmas, serta pengembangan vaksin TBC yang lebih efektif.

Hariqo mengatakan bahwa terinfeksi TBC bukan akhir dari segalanya. Penyakit ini bisa disembuhkan dengan pengobatan yang tepat dan disiplin. Pihaknha mengimbau untuk menghentikan stigma dan pikiran negatif terhadap penderita TBC, karena itu justru menghambat proses penyembuhan.

Hariqo juga menegaskan pengobatan TBC telah digratiskan pemerintah sejak tahun 2016. Keberhasilan besar pemerintah dalam penanggulangan TBC diperkuat dengan dukungan penuh masyarakat di seluruh pelosok negeri.

Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk meminta pemerintah daerah (Pemda) untuk proaktif mendukung Gerakan Bersama Penguatan Desa dan Kelurahan Siaga Tuberkulosis (TBC), yang diluncurkan oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. Gerakan Bersama ini perlu segera direspons cepat oleh seluruh daerah di Indonesia.

Ribka juga mengimbau agar Pemda dapat mengakomodasi program tersebut, terutama dari sisi anggaran. Penanganan TBC memiliki dasar hukum yang kuat, yakni Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis. Pihaknya akan melakukan pengecekan terhadap Pemda, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, yang telah maupun belum menindaklanjuti program tersebut.

Ribka juga mengatakan pihaknya memberikan apresiasi kepada daerah, termasuk Kelurahan Rambutan, yang telah memberi perhatian terhadap penanggulangan TBC.

Melalui Gerakan Bersama Desa dan Kelurahan Siaga TBC, strategi yang dikembangkan meliputi pendaftaran pasien pengobatan (treatment enrollment), investigasi kontak, penghapusan stigma, peningkatan akses transportasi menuju layanan kesehatan, serta upaya lainnya yang dijalankan secara berkelanjutan berbasis kewilayahan.

Penuntasan TBC merupakan bagian dari quick win Presiden dan Wakil Presiden dalam Program Hasil Terbaik Cepat tahun 2025, sekaligus wujud nyata dari pelaksanaan Asta Cita atau delapan cita-cita pembangunan nasional.

TBC adalah musuh lama yang masih mengancam masa depan kesehatan bangsa. Namun dengan komitmen kuat dari pemerintah melalui Gerakan Nasional Siaga TBC, serta partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat, bukan hal mustahil bagi Indonesia untuk mencapai eliminasi TBC pada tahun 2030. Kolaborasi, edukasi, inovasi, dan solidaritas menjadi kunci untuk mewujudkan Indonesia bebas TBC, sehat, produktif, dan bermartabat.

*) Penulis adalah Kontributor Lembaga Studi Informasi Strategis Indonesia

Oleh : Rizki Ardiansyah )*

Tuberkulosis (TBC) masih menjadi salah satu tantangan besar dalam bidang kesehatan di Indonesia. Indonesia terus memperkuat komitmennya untuk menanggulangi penyakit ini secara menyeluruh dan berkelanjutan. Dalam upaya tersebut, sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjadi fondasi penting dalam mewujudkan Gerakan Nasional Siaga TBC sebagai gerakan kolektif untuk mendeteksi, mencegah, dan mengobati TBC di seluruh lapisan masyarakat.

Gerakan Nasional Siaga TBC merupakan bukti nyata kepemimpinan visioner pemerintah pusat dalam mengatasi TBC secara menyeluruh. Pemerintah pusat melalui Kementerian Kesehatan RI telah menetapkan peta jalan eliminasi TBC tahun 2030, lengkap dengan strategi nasional dan indikator keberhasilan yang jelas. Di sisi lain, pemerintah daerah mengambil peran penting sebagai ujung tombak pelaksanaan program di lapangan. Sinergi yang terjalin antara pusat dan daerah menjadikan program ini lebih terarah, responsif, dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat di tiap wilayah.

Salah satu bentuk sinergi yang menonjol adalah penguatan kapasitas layanan kesehatan di tingkat daerah. Pemerintah pusat menyediakan dukungan regulasi, anggaran, pelatihan tenaga kesehatan, serta sistem pencatatan dan pelaporan yang terintegrasi. Pemerintah daerah, dengan kedekatannya terhadap masyarakat, memastikan layanan tersebut menjangkau seluruh pelosok, termasuk daerah terpencil dan rentan. Kolaborasi ini memastikan bahwa setiap individu memiliki akses yang setara terhadap pemeriksaan dan pengobatan TBC yang berkualitas.

Tidak hanya itu, pemerintah pusat dan daerah juga bekerja sama dalam membangun kesadaran publik melalui kampanye informasi dan edukasi yang masif. Melalui pendekatan komunikasi yang kreatif dan inklusif, masyarakat diajak untuk mengenal gejala TBC, pentingnya deteksi dini, serta perlunya menyelesaikan pengobatan hingga tuntas. Kampanye ini tidak hanya menggugah kesadaran, tetapi juga menumbuhkan partisipasi aktif masyarakat dalam pelacakan kasus dan dukungan terhadap pasien TBC.

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Ribka Haluk mengatakan pihaknya mendorong pemerintah daerah untuk lebih proaktif dalam mendukung Gerakan Bersama Penguatan Desa dan Kelurahan Siaga TBC. Gerakan ini secara resmi diluncurkan oleh Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam memberantas TBC hingga ke tingkat desa dan kelurahan. Pihaknya juga menyampaikan apresiasi terhadap Menkes yang dinilai aktif dan memiliki perhatian besar terhadap isu kesehatan masyarakat, serta secara konsisten menjalin koordinasi dengan Kemendagri dalam berbagai program kesehatan nasional.

Keberhasilan penanggulangan TBC juga membutuhkan integrasi lintas sektor. Pemerintah pusat melalui kementerian terkait turut mendukung dengan kebijakan yang mendukung pemberdayaan sosial, pengentasan kemiskinan, serta peningkatan gizi. Pemerintah daerah pun menyelaraskan program-program tersebut dengan kebijakan daerah agar lebih tepat sasaran dan saling menguatkan. Dengan pendekatan multi-sektor ini, faktor-faktor sosial dan ekonomi yang menjadi akar masalah TBC dapat ditangani secara komprehensif.

Penting pula disoroti bahwa sinergi ini tidak hanya bersifat vertikal, tetapi juga horizontal. Antar daerah saling berbagi pengalaman, strategi, dan praktik baik dalam pengendalian TBC. Forum-forum koordinasi regional difasilitasi oleh pemerintah pusat untuk memperkuat jejaring antardaerah, mendorong inovasi, dan mempercepat replikasi program yang berhasil. Budaya saling belajar ini menjadi energi positif dalam memperkuat solidaritas nasional menghadapi TBC.

Gerakan Nasional Siaga TBC juga menunjukkan betapa pentingnya kepemimpinan yang inklusif dan visioner. Di banyak daerah, kepala daerah menunjukkan komitmen yang tinggi dalam menempatkan penanggulangan TBC sebagai prioritas. Dukungan anggaran daerah, kebijakan lokal yang responsif, serta pengawasan langsung terhadap implementasi program menjadi wujud nyata keberpihakan kepada kesehatan masyarakat. Pemerintah pusat mendukung melalui apresiasi, insentif, dan pendampingan teknis yang berkelanjutan.

Sementara itu, Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengatakan pihaknya mengingatkan pentingnya pengawasan selama masa pengobatan TBC. Pasien TBC memerlukan waktu berbulan-bulan untuk sembuh, dan jika pengobatan dihentikan di tengah jalan, pasien bisa menjadi resisten terhadap obat. Selain itu, pihaknya juga berharap kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat, khususnya di wilayah Jakarta, dapat memastikan pengawasan berjalan baik. Dengan begitu, Jakarta bisa menjadi wilayah pertama yang terbebas dari TBC secara total.

Sinergi yang terjalin kuat antara pemerintah pusat dan daerah ini menjadi cerminan semangat gotong royong yang menjadi karakter bangsa Indonesia. Dalam menghadapi tantangan sebesar TBC, tidak ada ruang untuk bekerja sendiri. Keberhasilan hanya dapat diraih melalui kolaborasi, saling percaya, dan kesamaan visi. Pemerintah pusat dan daerah menunjukkan bahwa jika bergerak bersama, kita dapat membangun sistem kesehatan yang tangguh dan responsif terhadap kebutuhan rakyat.

Kini, langkah-langkah besar telah ditempuh, dan hasilnya mulai terlihat. Jumlah kasus TBC yang terdeteksi semakin meningkat—tanda bahwa sistem deteksi dini semakin efektif. Ketersediaan obat dan layanan pendukung juga semakin merata. Pemerintah terus menunjukkan komitmen penuh bahwa perjuangan ini akan mencapai garis akhir dengan kemenangan yang pasti. Oleh karena itu, sinergi ini harus terus diperkuat, diperluas, dan dijaga keberlanjutannya. Dengan dukungan semua pihak, cita-cita Indonesia bebas TBC pada tahun 2030 bukanlah impian, melainkan tujuan yang dapat diwujudkan bersama.

)* Penulis adalah pengamat kesehatan

JAKARTA – Pemerintah terus memperkuat fondasi ekonomi nasional melalui strategi investasi yang terarah dan peningkatan daya beli masyarakat. Di tengah tantangan global yang belum mereda, langkah ini menjadi prioritas untuk memastikan pertumbuhan ekonomi tetap stabil dan berkelanjutan.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tercatat sebesar 4,87 persen pada kuartal I 2025 mencerminkan daya tahan ekonomi yang tetap terjaga. Target 5,2 persen pada akhir tahun dinilai masih dalam jangkauan berkat kombinasi kebijakan fiskal dan insentif sektoral yang terus diperkuat.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menegaskan bahwa pemerintah akan meluncurkan berbagai kebijakan strategis untuk mendongkrak konsumsi dan mendorong investasi.

“Penguatan program perlindungan sosial seperti PKH, Kartu Sembako, dan MBG akan menjadi katalis utama dalam menjaga daya beli masyarakat,” ujar Airlangga Hartarto.

Program bantuan sosial disiapkan untuk memberikan efek berganda bagi pertumbuhan, terutama dengan meningkatnya konsumsi rumah tangga. Pemerintah juga mengkaji insentif tambahan untuk sektor yang terdampak perlambatan, sekaligus memperkuat sektor unggulan seperti makanan-minuman dan pertanian.

Langkah lain yang turut memperkuat daya beli masyarakat adalah pemberian diskon tarif listrik dan tiket pesawat pada masa liburan. Strategi ini terbukti efektif dan akan diperluas ke sektor lain guna menjaga sirkulasi ekonomi domestik tetap bergerak.

Airlangga Hartarto menambahkan bahwa dinamika global seperti perang tarif dan ketidakpastian geopolitik memang menekan ekspor, namun pemerintah tetap fokus pada penguatan ekonomi domestik.

“Kebijakan efisiensi anggaran dilakukan secara hati-hati demi menjaga kesinambungan fiskal tanpa mengorbankan pertumbuhan,” tambah Airlangga Hartarto.

Di sisi investasi, pemerintah tengah menyederhanakan regulasi melalui revisi Peraturan Presiden tentang bidang usaha penanaman modal. Selain itu, Satgas Perluasan Lapangan Kerja dibentuk untuk memastikan penciptaan kerja berlangsung optimal.

Deputi Bidang Pengembangan Iklim dan Penanaman Modal Kementerian Investasi dan Hilirisasi, Riyatno, mengungkapkan bahwa sektor digital menjadi prioritas utama dalam peta jalan investasi nasional.

“Investasi di data center dan ekosistem digital diproyeksikan mencapai US$130 miliar pada 2025. Ini peluang besar untuk Indonesia dominan di Asia Tenggara,” tegas Riyatno.

Ia menilai kolaborasi lintas sektor sebagai elemen penting.
“Kolaborasi antara pemerintah, pelaku industri, dan akademisi akan mempercepat transformasi digital dan membuka ruang inovasi yang luas,” tutup Riyatno.

Dengan strategi terintegrasi antara perlindungan sosial, kemudahan investasi, dan mitigasi risiko global, pemerintah memperkuat posisi Indonesia untuk tumbuh secara inklusif dan kompetitif dalam lanskap ekonomi dunia. [^]

Jakarta — Pemerintah menegaskan komitmennya untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi nasional pada triwulan II-2025 melalui serangkaian kebijakan strategis yang difokuskan pada penguatan daya beli masyarakat, percepatan investasi, serta peningkatan realisasi belanja negara.

Hal ini disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, sebagai respons atas kinerja pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tercatat sebesar 4,87 persen (year-on-year) pada triwulan I-2025. Pemerintah menilai perlunya langkah terukur untuk menjaga momentum pemulihan dan meningkatkan daya tahan ekonomi nasional terhadap dinamika global.

“Mewaspadai kondisi tersebut, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi pada triwulan II-2025, Pemerintah akan mengeluarkan kebijakan yang berfokus pada peningkatan daya beli, stimulus ekonomi, dorongan investasi, dan akselerasi belanja Pemerintah,” ujar Airlangga.

Menurutnya, pemerintah telah menyiapkan langkah konkret untuk memperkuat pondasi ekonomi nasional, termasuk melalui deregulasi dan penyederhanaan perizinan guna menciptakan iklim usaha yang lebih kondusif. Pemerintah juga tengah mendorong implementasi Kredit Investasi untuk sektor industri padat karya, sebagai strategi penciptaan lapangan kerja baru yang berkelanjutan.

“Kami berkomitmen terus memperbaiki iklim investasi. Kredit Investasi untuk Industri Padat Karya menjadi salah satu fokus agar sektor manufaktur dan industri lainnya bisa menyerap tenaga kerja dan memacu produktivitas nasional,” tambahnya.

Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) akan terus menjadi instrumen utama dalam menjaga stabilitas ekonomi dan mendukung pertumbuhan. Pemerintah, kata Sri Mulyani, menjaga optimisme dengan memastikan kebijakan fiskal bekerja secara maksimal, terutama dalam melindungi masyarakat dan memperkuat ketahanan ekonomi nasional.

“Optimisme terus dijaga, didukung komitmen pemerintah dengan memastikan APBN bekerja optimal dalam melindungi masyarakat, termasuk memastikan ekonomi tumbuh secara berkelanjutan,” jelasnya.

Sri Mulyani juga menekankan pentingnya efektivitas belanja negara dalam merangsang pertumbuhan, khususnya di sektor-sektor strategis seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan, yang memiliki multiplier effect tinggi terhadap perekonomian.

Dukungan terhadap kebijakan pemerintah juga datang dari kalangan pelaku industri dan logistik. Chairman Institut Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI Institute), Yukki Nugrahawan Hanafi, menyatakan bahwa struktur Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia yang didominasi konsumsi domestik memerlukan perhatian khusus agar terus menjadi motor penggerak ekonomi.

“Jika dilihat secara struktur PDB Indonesia, maka faktor konsumsi domestik memainkan peran sekitar 55 persen kontribusi, baru disusul oleh belanja pemerintah sekitar 15 persen,” ungkap Yukki.

Ia mendorong agar pemerintah memperkuat konsumsi domestik dengan kebijakan yang mendukung daya beli masyarakat kelas menengah, seperti insentif belanja untuk UMKM, pembukaan lapangan kerja di sektor manufaktur, serta percepatan realisasi anggaran pemerintah.

“Stimulus belanja yang diarahkan ke sektor riil, terutama UMKM, akan memperkuat sirkulasi uang di masyarakat. Ini penting agar pemulihan ekonomi tidak hanya terasa di atas kertas, tetapi juga di lapangan,” tegasnya.

Dengan kombinasi antara stimulus fiskal, reformasi regulasi, dan upaya penciptaan lapangan kerja, pemerintah optimistis mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi pada triwulan II-2025, sekaligus menjaga daya tahan ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global. Langkah ini juga menjadi bagian dari strategi jangka menengah menuju pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. [^]

Oleh: Nana Sukmawati )*

Pemerintah terus memacu strategi penguatan ekonomi untuk menjaga momentum pertumbuhan di tengah tantangan global. Salah satu langkah utama yang digenjot adalah peningkatan investasi sebagai penopang utama penguatan ekonomi nasional.

Pertumbuhan ekonomi Kuartal I 2025 sebesar 4,87 persen tetap menunjukkan ketahanan ekonomi nasional di tengah tekanan global dan Kuartal IV 2024 sebesar 5,02 persen—pemerintah optimistis mampu mengejar target pertumbuhan sebesar 5,2 persen di akhir tahun.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengatakan bahwa pemerintah akan mengeluarkan berbagai kebijakan strategis pada kuartal mendatang untuk menstimulus perekonomian. Langkah ini dinilai krusial untuk menjaga daya beli masyarakat dan memperluas lapangan kerja.

Salah satu strategi utama yang akan dijalankan adalah memperkuat program perlindungan sosial. Pemerintah akan menyalurkan bantuan sosial melalui Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, serta gaji ke-13 untuk ASN pada Mei-Juni 2025. Penyaluran makan bergizi gratis (MBG) juga ditingkatkan.

Program-program tersebut dirancang untuk memberikan dampak berganda (multiplier effect) terhadap perekonomian nasional. Dengan meningkatnya daya beli, konsumsi masyarakat diharapkan kembali bergairah dan mendorong pertumbuhan ekonomi secara merata.

Pemerintah juga tengah mengkaji pemberian insentif tambahan bagi sektor-sektor tertentu yang menunjukkan potensi pertumbuhan. Insentif ini akan disesuaikan dengan kondisi sektor yang mengalami perlambatan, seperti perhotelan, sambil tetap mendukung sektor yang tumbuh, seperti makanan-minuman dan pertanian.

Pada kuartal sebelumnya, pemerintah telah memberikan diskon tarif listrik 50 persen dan diskon tiket pesawat selama libur Lebaran. Kebijakan tersebut sudah memberikan dampak positif awal terhadap daya beli masyarakat dan akan terus diperkuat dengan strategi lanjutan.

Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa perlambatan ini tidak lepas dari ketidakpastian global, seperti perang tarif antara Amerika Serikat dan Tiongkok, serta kebijakan tarif resiprokal dari AS. Situasi ini memberikan tekanan terhadap ekspor dan iklim investasi secara umum.

Kebijakan efisiensi anggaran menunjukkan kehati-hatian pemerintah dalam menjaga kesinambungan fiskal sambil tetap memprioritaskan pertumbuhan. Namun, pemerintah tetap berkomitmen untuk menjaga stabilitas fiskal demi keberlanjutan jangka panjang.

Pemerintah telah menyusun strategi investasi yang komprehensif untuk mendukung pemulihan ekonomi. Pembentukan Satuan Tugas Perluasan Lapangan Kerja menjadi langkah awal dalam membuka lebih banyak kesempatan kerja bagi masyarakat.

Melalui Instruksi Presiden tentang Deregulasi dan penyelesaian revisi Peraturan Presiden tentang Bidang Usaha Penanaman Modal, pemerintah ingin menyederhanakan prosedur investasi sehingga lebih menarik bagi investor dalam dan luar negeri.

Pemerintah juga mengimplementasikan skema kredit investasi khusus untuk industri padat karya. Langkah ini diharapkan tidak hanya memperkuat sektor industri, tetapi juga membuka jutaan lapangan kerja baru di berbagai wilayah.

Optimalisasi belanja modal (capital expenditure) BUMN serta penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) juga menjadi bagian integral dari strategi peningkatan investasi. Hal ini akan memperkuat peran sektor UMKM sebagai tulang punggung perekonomian.

Airlangga Hartarto menyatakan bahwa komitmen pemerintah terhadap deregulasi dan penyederhanaan perizinan merupakan fondasi utama dalam menciptakan iklim investasi yang lebih ramah dan kompetitif secara global.

Selain strategi dalam negeri, pemerintah juga memperkuat langkah mitigasi risiko global. Negosiasi tarif dengan Amerika Serikat dan penyelesaian kerja sama ekonomi Indonesia-Uni Eropa melalui EU-CEPA terus dilakukan secara aktif.

Keanggotaan Indonesia dalam BRICS dan proses aksesi ke OECD menjadi bukti nyata keseriusan pemerintah dalam memperkuat posisi Indonesia dalam percaturan ekonomi global. Hal ini akan mendukung transformasi ekonomi jangka panjang menuju visi Indonesia Maju.

Dari sisi digital, Kementerian Investasi dan Hilirisasi memproyeksikan nilai investasi ekonomi digital Indonesia akan mencapai US$130 miliar pada 2025. Angka ini menunjukkan dominasi Indonesia di Asia Tenggara dalam sektor ini.

Deputi Bidang Pengembangan Iklim dan Penanaman Modal Kementerian, Riyatno, mengatakan bahwa sektor ekonomi digital menjadi prioritas utama dalam menarik investasi asing. Ekosistem digital seperti data center dinilai sangat potensial.

Riyatno juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, sektor industri, dan akademisi dalam membangun ekosistem investasi digital. Sinergi ini dianggap penting dalam mendorong inovasi dan mempercepat transformasi ekonomi nasional.

Upaya memperkuat investasi juga sejalan dengan strategi mitigasi risiko global. Pemerintah terus mengintensifkan negosiasi dagang, termasuk penyelesaian perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif dengan Uni Eropa (EU-CEPA) dan pembahasan tarif dengan Amerika Serikat.

Bergabungnya Indonesia dalam blok ekonomi BRICS serta aksesi menuju keanggotaan OECD menjadi bagian dari diplomasi ekonomi pemerintah untuk memperluas akses pasar dan meningkatkan daya saing nasional di kancah internasional.

Dengan strategi peningkatan daya beli, dorongan investasi, serta mitigasi risiko global, pemerintah berharap ekonomi Indonesia mampu tumbuh secara inklusif dan tangguh dalam menghadapi dinamika internasional. Ketiga strategi tersebut menjadi pilar utama dalam upaya mengejar target pertumbuhan tahun ini.

Langkah-langkah strategis ini mencerminkan komitmen pemerintah untuk menjaga stabilitas makroekonomi sekaligus mendorong pertumbuhan yang inklusif. Dengan memperkuat sektor domestik, mendorong investasi berkualitas, dan merespons dinamika global secara adaptif, pemerintah berharap fondasi ekonomi Indonesia semakin kokoh untuk menghadapi tantangan jangka menengah dan panjang.

)* Penulis adalah mahasiswa Palembang tinggal di Jakarta

Oleh : Jodi Mahendra )*

Pemerintah terus berupaya menjaga momentum pertumbuhan ekonomi di tengah tekanan global dan dinamika geopolitik yang tidak menentu. Dalam menghadapi kuartal II tahun 2025, fokus utama diarahkan pada peningkatan daya beli masyarakat sebagai salah satu fondasi pemulihan dan penguatan ekonomi nasional. Langkah ini sejalan dengan target ambisius dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, yakni mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 8% per tahun.

Salah satu strategi konkret pemerintah adalah pemberian stimulus fiskal untuk mendorong konsumsi domestik. Pada awal tahun 2025, pemerintah menggulirkan sejumlah kebijakan seperti optimalisasi bantuan sosial dan pencairan Tunjangan Hari Raya (THR) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), yang dicairkan lebih awal yakni pada Maret 2025. Stimulus ini diharapkan dapat menstimulasi konsumsi rumah tangga, terlebih di momen penting seperti Ramadan dan Idul Fitri.

Tak hanya itu, pemerintah juga meluncurkan program makan bergizi gratis (MBG) yang telah dimulai sejak Januari 2025. Program ini menyasar kelompok masyarakat rentan dan pelajar sebagai bagian dari upaya memperkuat kualitas sumber daya manusia sembari menggerakkan ekonomi lokal melalui sektor pangan.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa strategi-strategi tersebut dirancang sebagai bagian dari orkestrasi kebijakan fiskal dan moneter yang pro-growth. Selain itu, mempercepat realisasi belanja pemerintah termasuk bansos, THR, serta subsidi harga pangan agar konsumsi masyarakat tidak tergerus oleh tekanan inflasi.

Lebih lanjut, pihaknya juga menyatakan pentingnya menjaga daya beli kelas menengah, yang merupakan motor penggerak utama ekonomi Indonesia. Selain itu, pemerintah juga terus memperluas akses pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat melalui program Kartu Indonesia Pintar dan Jaminan Kesehatan Nasional.

Sebelumnya, pemerintah Indonesia menargetkan pertumbuhan ekonomi tahun 2025 sebesar 8%. Untuk mendukung pencapaian tersebut, strategi yang diterapkan pemerintah fokus pada penguatan daya beli masyarakat, memperkuat sektor riil, serta menciptakan iklim usaha yang lebih produktif dan efisien. Dalam kuartal II 2025, pemerintah melanjutkan kebijakan stimulus fiskal yang sudah dimulai sejak awal tahun, terutama melalui percepatan realisasi belanja negara, program bantuan sosial, dan dukungan terhadap konsumsi masyarakat. Stimulus ini bertujuan agar daya beli tetap terjaga di tengah tantangan global dan ketidakpastian ekonomi.

Salah satu fokus utama adalah percepatan realisasi belanja kementerian dan lembaga, khususnya yang berdampak langsung pada masyarakat dan kegiatan produktif. Pemerintah juga memaksimalkan program perlindungan sosial seperti bantuan pangan, subsidi energi, dan bantuan pendidikan. Selain itu, untuk menjaga momentum konsumsi pasca-Lebaran, berbagai program promosi perdagangan serta pelonggaran fiskal tetap diberlakukan. Pemerintah juga terus mendorong penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan pembiayaan ultra mikro sebagai bentuk dukungan konkret kepada pelaku UMKM yang menjadi tulang punggung ekonomi nasional.

Pemerintah juga menempatkan industrialisasi dan hilirisasi sebagai pilar utama pertumbuhan ekonomi jangka menengah. Sumber daya alam unggulan seperti nikel, tembaga, kelapa sawit, hingga rumput laut menjadi fokus pengembangan melalui kawasan industri dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Dengan meningkatkan nilai tambah di dalam negeri, pemerintah berharap dapat memperkuat daya saing produk Indonesia di pasar internasional dan menciptakan lapangan kerja baru.

Langkah lain yang tak kalah strategis adalah reformasi regulasi. Pemerintah meluncurkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2025 tentang Devisa Hasil Ekspor (DHE) yang mewajibkan eksportir menyimpan 100% hasil ekspornya di dalam negeri selama minimal 12 bulan. Kebijakan ini dimaksudkan untuk menjaga stabilitas nilai tukar dan memperkuat cadangan devisa.

Tak hanya fokus ke dalam negeri, pemerintah juga memperkuat kerja sama internasional. Indonesia tengah menyelesaikan perundingan perjanjian perdagangan bebas dengan Uni Eropa (EU-CEPA), serta memperkuat posisinya di forum internasional seperti BRICS dan OECD. Langkah ini menunjukkan keseriusan Indonesia untuk memperluas pasar ekspor, menarik investasi asing, dan mengadopsi standar tata kelola global.

Secara keseluruhan, strategi peningkatan daya beli yang dilaksanakan pemerintah tidak berdiri sendiri. Strategi ini merupakan bagian dari pendekatan holistik pemerintah untuk memperkuat pondasi ekonomi nasional melalui konsumsi, investasi, ekspor, serta transformasi struktural yang berkelanjutan. Tantangan eksternal seperti pelemahan ekonomi Tiongkok, ketegangan geopolitik, dan perubahan iklim tetap menjadi perhatian. Dengan instrumen kebijakan yang adaptif dan kepemimpinan yang kuat, Indonesia semakin optimistis mampu menjaga momentum pertumbuhan.

Ekonom senior dan Direktur Eksekutif CORE Indonesia, Mohammad Faisal, menilai bahwa kombinasi antara stimulus fiskal, hilirisasi industri, dan deregulasi menunjukkan arah kebijakan yang tepat karena konsistensi implementasi dan penguatan koordinasi antarlembaga, pihaknya juga mengatakan bahwa daya beli memang kunci untuk menjaga pertumbuhan dalam jangka pendek.

Dengan berbagai langkah yang telah dan sedang ditempuh, tahun 2025 menjadi momen krusial bagi Indonesia dalam membuktikan ketahanan dan daya adaptasi ekonominya. Peningkatan daya beli bukan hanya soal konsumsi, melainkan soal keberlanjutan pertumbuhan yang inklusif dan berkeadilan. Pemerintah kini memikul tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa setiap rupiah kebijakan benar-benar mengalir ke masyarakat dan berdampak nyata bagi pemulihan ekonomi nasional.

.

)* Penulis adalah Pemerhati Masalah Sosial dan Kemasyarakatan