JAKARTA – Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) menjadi bukti nyata komitmen pemerintah dalam menjaga kualitas demokrasi.

Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, menegaskan pentingnya evaluasi menyeluruh atas pelaksanaan PSU guna mencegah kejadian serupa di masa mendatang.

Ia menyebut bahwa tata kelola pemilu harus diperbaiki sejak awal agar tidak menimbulkan celah hukum yang berujung pada sengketa di Mahkamah Konstitusi.

“PSU ini harus dievaluasi secara mendasar, agar jangan sampai ada potensi gugatan yang timbul di kemudian hari. Kuncinya adalah komitmen politik tanpa intervensi,” ujar Bima.

Ia menambahkan bahwa pelaksanaan PSU juga dipengaruhi oleh atmosfer politik yang kuat.

Oleh karena itu, seluruh pihak diminta menjaga netralitas untuk memastikan integritas proses demokrasi.

Bersama Wamendagri Ribka Haluk, Bima juga terlibat langsung memantau PSU di daerah dengan dukungan dari Ditjen Otda dan Ditjen Keuda untuk efisiensi anggaran.

Sementara itu, Wamendagri Ribka Haluk menekankan bahwa PSU adalah wujud nyata komitmen pemerintah untuk memastikan jalannya demokrasi secara adil, terbuka, dan akuntabel.

Ia meminta semua pihak memastikan tidak ada hambatan dalam pelaksanaan PSU dan mengapresiasi pihak-pihak yang telah bekerja keras mempersiapkan pemilihan ulang.

“PSU harus berjalan lancar dan tidak diwarnai dengan temuan yang tidak esensial. Ini harus menjadi pelajaran penting bagi kita semua untuk perbaikan ke depan,” kata Ribka.

Di Mahakam Ulu, Kalimantan Timur, PSU menjadi ujian penting dalam konsolidasi demokrasi di wilayah perbatasan.

Bawaslu Mahakam Ulu menyatakan kesiapannya mengawal seluruh tahapan PSU guna mencegah pelanggaran terulang.

Anggota Bawaslu RI, Totok Hariyono, mengapresiasi kesiapan jajaran Bawaslu daerah dan menekankan pentingnya menjunjung tinggi aturan.

“Pengawasan menyeluruh mutlak dilakukan demi menjamin transparansi dan akuntabilitas,” tegas Totok.

Ia juga menegaskan pentingnya kerja sama erat dengan aparat keamanan untuk menjaga situasi tetap kondusif.

Menurutnya, PSU kali ini merupakan proses pendewasaan demokrasi yang harus dimanfaatkan untuk memperbaiki kekurangan dalam pemilu sebelumnya.

Dengan keterlibatan aktif masyarakat, pemantauan ketat lembaga pengawas, serta dukungan penuh pemerintah, PSU diharapkan dapat menjadi tolok ukur bagi pelaksanaan pemilu yang lebih berkualitas dan berintegritas di masa depan.

Jakarta – Upaya tegas pemerintah dalam memperketat pengawasan ruang digital membuahkan hasil positif. Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemenkomdigi) mencatat penurunan signifikan terhadap transaksi keuangan yang berkaitan dengan praktik judi daring.

Pada kuartal I tahun 2025, nilai transaksi judi daring tercatat sebesar Rp 47 triliun, turun drastis dari Rp 90 triliun pada periode yang sama tahun sebelumnya. Penurunan ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam memberantas salah satu ancaman serius di dunia digital.

Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Kemenkomdigi, Alexander Sabar, menuturkan bahwa langkah penguatan pengawasan dan kerja sama lintas lembaga menjadi kunci dalam menekan angka transaksi tersebut.

“Transaksi judi daring mengalami penurunan signifikan, lebih dari 80% dibandingkan data tahun lalu,” ujar Alexander saat memberikan keterangan di kantor Kemenkomdigi.

Menurut Alexander, penurunan ini tidak terlepas dari kolaborasi intensif dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), aparat penegak hukum, serta kementerian dan lembaga lainnya. Ia menegaskan bahwa pemerintah tidak hanya fokus pada pemblokiran konten, tetapi juga terus memperkuat infrastruktur dan tata kelola pengawasan dengan memanfaatkan teknologi terkini.

“Kami terus berupaya menekan keterpaparan masyarakat terhadap praktik ini. Pengawasan yang adaptif dan berbasis data menjadi senjata utama kami,” tambahnya.

Meski demikian, Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, mengingatkan bahwa pemberantasan judi daring masih menyisakan pekerjaan besar. Ia menekankan pentingnya pembenahan regulasi yang tidak hanya responsif, tetapi juga sistematis dan berkelanjutan.

“Pekerjaan rumah kita masih banyak. Ke depan, fokus kita bukan hanya pada penindakan dan pemblokiran konten, tetapi juga pembenahan regulasi agar lebih sistematis dan berkelanjutan,” jelas Meutya dalam keterangan tertulisnya.

Meutya juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh elemen masyarakat yang telah aktif berkontribusi dalam memerangi judi daring. Dukungan publik, menurutnya, sangat penting untuk menumbuhkan kesadaran kolektif bahwa praktik ini merusak masa depan bangsa, khususnya generasi muda.

Keberhasilan ini menjadi sinyal kuat bahwa strategi nasional pemberantasan judi daring berada di jalur yang tepat. Dengan terus memperkuat sinergi lintas sektor dan mengedepankan pendekatan berbasis teknologi, pemerintah optimistis dapat menciptakan ruang digital yang lebih sehat, aman, dan produktif bagi seluruh lapisan masyarakat. Dukungan berkelanjutan dari publik menjadi fondasi penting dalam menjaga konsistensi dan efektivitas kebijakan ke depan.

JAKARTA – Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 19 daerah mendapat apresiasi luas dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar Komisi II DPR RI bersama KPU, Kemendagri, Bawaslu, dan DKPP.

RDP ini menyoroti keberhasilan PSU dengan tingkat partisipasi pemilih yang mencapai lebih dari 60 persen.

Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Dede Yusuf, menyampaikan langsung apresiasi tersebut.

Ia menyebut keberhasilan ini menjadi cerminan meningkatnya kesadaran politik masyarakat, sekaligus menunjukkan kesiapan penyelenggara pemilu dalam menjamin hak pilih warga negara.

“Apresiasi kepada penyelenggara pemilu atas pelaksanaan PSU di sejumlah daerah yang berlangsung dengan tingkat partisipasi pemilih yang cukup tinggi,” ujar Dede saat membacakan kesimpulan rapat.

KPU pun diminta untuk melakukan evaluasi menyeluruh serta mitigasi potensi permasalahan dalam pelaksanaan PSU selanjutnya.

Langkah ini dinilai penting guna memperkuat integritas dan efisiensi proses demokrasi, khususnya menjelang PSU lanjutan di lima daerah yang dijadwalkan pada 24 Mei dan 6 Agustus 2025.

Di sisi lain, Ketua KPU, Mochammad Afifuddin, dalam rapat tersebut menjelaskan bahwa PSU 2025 dilaksanakan sebagai tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi terkait sengketa Pilkada 2024.

Ia juga memaparkan kesiapan KPU, termasuk soal anggaran, sumber daya manusia, dan logistik.

Sementara itu, dukungan terhadap PSU juga datang dari daerah. Penjabat Gubernur Papua, Ramses Limbong, menyerukan pentingnya keterlibatan aktif masyarakat dalam menyukseskan PSU Pilgub Papua.

Ia menekankan bahwa partisipasi pemilih merupakan kunci untuk menghasilkan pemimpin yang benar-benar merepresentasikan aspirasi rakyat.

“Mari bersama sukseskan PSU Pilgub ini sehingga menghasilkan pemimpin yang tepat,” ucap Ramses.

Ia juga menegaskan pentingnya netralitas ASN, penyelenggara pemilu, dan aparat keamanan.

Menurutnya, profesionalisme dan sikap netral semua pihak akan memastikan PSU berjalan aman dan damai. Ia mengingatkan agar kepala daerah yang berasal dari partai politik tidak memanfaatkan jabatan untuk kepentingan kampanye, kecuali sesuai aturan.

“Saya yakin dengan netral maka pelaksanaan PSU ini berjalan aman dan lancar serta menghindari konflik kepentingan,” tambahnya.

Apresiasi terhadap PSU mencerminkan komitmen bersama dalam memperkuat demokrasi yang inklusif dan berkualitas. [^]

Jakarta – Pemerintah menargetkan pencapaian swasembada energi dalam lima tahun ke depan dengan memanfaatkan kekuatan sumber daya alam nasional. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan bahwa kelapa sawit dan nikel akan menjadi dua komoditas utama yang menopang upaya strategis menuju kemandirian energi.

Presiden Prabowo menegaskan bahwa Indonesia memiliki potensi besar yang belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk memperkuat kedaulatan energi nasional.

“Dunia ini menghadapi tantangan yang mengharuskan kita untuk bangkit. Indonesia harus sadar akan potensi besar yang dimiliki, terutama dalam kelapa sawit yang kini menjadi komoditas kritis,” tegasnya.

Menurut Presiden, kelapa sawit bukan hanya komoditas ekspor unggulan, tetapi juga memiliki nilai strategis dalam produksi energi terbarukan. Ia menyebut bahwa dari kelapa sawit dapat dihasilkan lebih dari 65 jenis produk, termasuk bahan bakar minyak (BBM).

“Dari kelapa sawit, kita dapat menghasilkan lebih dari 65 produk, termasuk BBM. Negara kita tidak perlu lagi mengimpor BBM dengan biaya hampir 40 miliar dolar setiap tahunnya,” ujar Prabowo.

Dalam konteks ketahanan nasional, Presiden menyampaikan bahwa kemandirian energi merupakan bagian penting dari strategi pertahanan negara. Menurutnya, kekayaan alam Indonesia kerap menjadi alasan terjadinya tekanan atau intervensi asing. Oleh karena itu, membangun kekuatan dari dalam negeri menjadi keharusan.

“Kita harus sadar Indonesia selalu diganggu karena kita kaya. Kita punya nikel, bauksit, kelapa sawit terbesar di dunia,” katanya.

Lebih lanjut, Presiden Prabowo juga menekankan bahwa pengembangan energi berbasis komoditas lokal harus diiringi dengan pembangunan industri hilirisasi di dalam negeri, sehingga tidak hanya menghasilkan energi, tetapi juga menciptakan lapangan kerja, memperkuat nilai tambah, dan mengurangi ketergantungan pada impor teknologi.

“Saya bertekad, dalam kepemimpinan saya, Indonesia akan menuju swasembada BBM dan energi dalam lima tahun. Ini bukan sekadar impian, tapi semangat untuk tidak menyerah dan bangkit berdiri di atas kaki sendiri,” ungkapnya.

Prabowo Prabowo bahkan membuka peluang kolaborasi internasional, terutama dengan negara-negara berkembang yang memiliki kepentingan serupa dalam pengembangan energi terbarukan.

“Kalau kita bisa, mereka juga bisa. Mari bersama-sama memanfaatkan potensi luar biasa dari kelapa sawit Indonesia,” imbuhnya.

Presiden juga menyerukan pentingnya menjaga kedaulatan bangsa dalam setiap aspek pembangunan. Ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menumbuhkan semangat berdikari sebagaimana dicontohkan para pendiri bangsa.

“Kita tidak boleh menjadi kacung di tanah sendiri. Inilah semangat yang harus ditanamkan: harus bisa atau mati berdiri. Saya tidak mau, bangsa kita tidak boleh menjadi kacung di tanah air sendiri,” pungkasnya.

Kebijakan swasembada energi ini menjadi bagian dari visi besar Presiden Prabowo untuk meletakkan fondasi ekonomi yang kuat, berdaulat, dan berkelanjutan. Melalui optimalisasi komoditas unggulan nasional, Indonesia diarahkan menjadi pemain utama dalam sektor energi global, sekaligus memperkuat ketahanan nasional secara menyeluruh.

Jakarta,- Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mulai menapakkan langkah nyata menuju swasembada energi nasional dengan mendorong penanaman pohon aren secara masif. Pohon yang dijuluki “pohon ajaib” ini menjadi favorit Presiden Prabowo karena dinilai memiliki potensi luar biasa dalam mendukung ketahanan pangan dan energi Indonesia.

Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Raja Juli Antoni, menyampaikan bahwa Presiden Prabowo telah sejak lama menunjukkan ketertarikan khusus terhadap pohon aren. Ia menyebut bahwa hampir seluruh bagian dari pohon ini dapat dimanfaatkan, menjadikannya simbol keberlanjutan dan kemandirian sumber daya alam.

“Pak Presiden sudah lama menjadikan aren sebagai pohon yang paling beliau suka dan senangi, karena ini pohon ajaib. Dari ujung hingga akar bisa dimanfaatkan,” ujar Raja Antoni dalam sebuah pernyataan.

Lebih lanjut, Raja Antoni menjelaskan bahwa pohon aren berperan penting dalam mewujudkan dua pilar utama pembangunan nasional: ketahanan pangan dan energi. Getah dari pohon ini dapat diolah menjadi bioetanol berkualitas tinggi, yang berpotensi besar menggantikan ketergantungan Indonesia terhadap impor bahan bakar minyak (BBM). Selain itu, bagian lain seperti ijuk, sagu, dan kolang-kaling juga memberikan nilai tambah dalam sektor pangan dan industri.

“Bayangkan, dari satu hektare pohon aren yang dikelola dengan baik, kita bisa menghasilkan hingga 24.000 kiloliter bioetanol. Jika program ini diterapkan di lahan seluas satu juta hektare, Indonesia tidak perlu lagi bergantung pada impor BBM kita bisa mandiri secara energi,” tegasnya.

Dukungan terhadap program ini juga datang dari Penasihat Utama Menteri sekaligus ahli konservasi dan mikrobiologi, Willie Smits. Ia menekankan bahwa aren memiliki keunggulan dibanding tanaman lainnya karena tetap produktif di tengah perubahan iklim ekstrem.

“Aren lebih unggul dari kelapa karena menghasilkan produk bernilai ekspor. Satu pohon saja bisa menghasilkan nilai ekonomi sekitar dua juta rupiah dari ijuknya. Kolang-kalingnya dapat mendukung ketahanan pangan, apalagi aren tidak pernah kering meski musim paceklik karena akarnya sangat dalam,” ungkap Smits.

Langkah strategis ini sejalan dengan visi besar Presiden Prabowo untuk menciptakan Indonesia yang mandiri, sejahtera, dan berdaulat secara energi. Penanaman aren tidak hanya menjadi solusi teknis, tetapi juga menjadi simbol keberpihakan pemerintah terhadap sumber daya lokal dan keberlanjutan lingkungan.

Dengan menjadikan aren sebagai prioritas dalam kebijakan kehutanan dan energi nasional, Prabowo memperlihatkan komitmennya untuk membawa Indonesia menuju era baru: swasembada energi berbasis kekayaan alam sendiri.

Oleh : Dirandra Falguni )*

Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto menetapkan langkah strategis dalam mengejar target ambisius: swasembada energi dalam lima tahun ke depan. Salah satu pilar utama dari strategi tersebut adalah optimalisasi potensi kelapa sawit sebagai sumber energi baru terbarukan dalam bentuk biodiesel. Sebagai negara penghasil kelapa sawit terbesar di dunia, Indonesia memiliki modal besar untuk mewujudkan mimpi besar ini.

Presiden Prabowo menyampaikan keyakinannya bahwa Indonesia tidak perlu lagi bergantung pada impor bahan bakar minyak (BBM). Ia menyebutkan, Indonesia saat ini menghabiskan sekitar US$40 miliar per tahun untuk impor BBM, sebuah angka yang bisa ditekan jika bahan bakar dapat diproduksi secara mandiri dari kelapa sawit.

Presiden juga mengatakan bahwa produk BBM dapat diproduksi dari kelapa sawit sehingga tidak diperlukan lagi adanya impor BBM dari negara lain. Ia menambahkan bahwa dalam masa pemerintahannya, Indonesia harus bisa mencapai swasembada energi demi kemandirian ekonomi dan ketahanan nasional.

Langkah konkret dalam mewujudkan target swasembada ini terlihat dari capaian Holding Perkebunan Nusantara PTPN III melalui Subholding PTPN IV PalmCo. Perusahaan ini berhasil meraih Sertifikat Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca (SPE-GRK), menjadi yang pertama dalam industri perkebunan nasional. Sertifikat ini menunjukkan kemampuan sektor sawit dalam menekan emisi karbon melalui pemanfaatan limbah cair sawit (POME) menjadi energi baru terbarukan seperti biogas.

Sertifikat yang diserahkan langsung oleh Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq kepada PTPN IV PalmCo menjadi bukti bahwa sektor perkebunan bukan sekadar penyumbang emisi, melainkan juga bagian dari solusi. Hal tersebut adalah langkah konkret untuk mengatasi isu-isu negatif global terhadap sawit. Ia pun mendorong agar langkah PTPN IV PalmCo ditiru oleh seluruh perusahaan perkebunan sawit nasional.

Pembangkit Tenaga Biogas Lubuk Dalam, Kabupaten Siak, Riau, yang menjadi basis percontohan, telah berhasil mengurangi emisi sebesar 33.799 ton CO₂e dalam empat tahun terakhir. Keberhasilan ini juga menjadi pintu masuk PalmCo ke bursa karbon nasional, yakni IDX Carbon. Perusahaan tersebut bahkan telah menjual 21.500 CO₂e, menjadikannya perusahaan perkebunan pertama yang bertransaksi karbon di pasar tersebut.

Direktur Utama PTPN IV PalmCo, Jatmiko Santosa, menegaskan bahwa pengakuan ini tidak hanya menjadi langkah awal dekarbonisasi, tetapi juga bukti komitmen terhadap ekonomi sirkular dan keberlanjutan. PalmCo menargetkan pada tahun 2030 mampu mereduksi hingga 836 ribu ton CO₂e melalui 30 fasilitas energi baru terbarukan (EBT) yang dikembangkan di seluruh Indonesia.

Upaya meningkatkan produksi sawit juga tak semata untuk energi. Kementerian Perindustrian (Kemenperin) secara paralel mendorong hilirisasi sawit untuk ketahanan nutrisi nasional. Dalam kerja sama riset kolaboratif antara Masyarakat Perkelapasawitan Indonesia (MAKSI) dan PT Kimia Farma Tbk, kelapa sawit dikembangkan menjadi produk kesehatan berbasis Betacarotene (Pro Vitamin A) dan Tocopherol (Vitamin E). Produk ini diharapkan mendukung program strategis pemerintah yakni Makan Bergizi Gratis (MBG), khususnya untuk menanggulangi masalah stunting dan wasting di kalangan anak-anak serta ibu hamil.

Direktur Jenderal Industri Agro Kemenperin, Putu Juli Ardika, menyatakan bahwa potensi nutrisi sawit selama ini kurang digarap optimal. Menurutnya minyak sawit tidak hanya sumber energi dan pangan, tapi juga sumber nutrisi. Sayangnya, proses pemurnian sering menghilangkan kandungan penting seperti vitamin A dan E.

Pemerintah juga tengah menyusun Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI) untuk suplemen berbasis kelapa sawit. Dengan adanya SNI, berbagai pemangku kepentingan seperti BUMN dan sektor swasta bisa ikut serta dalam mendukung ketahanan nutrisi nasional secara legal dan terstandarisasi.

Langkah-langkah ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya mengejar swasembada energi dari sisi kuantitatif, tetapi juga memperhatikan aspek keberlanjutan lingkungan dan manfaat sosial. Inisiatif dekarbonisasi oleh PTPN IV PalmCo menjadi model nyata bagaimana pengolahan limbah sawit bisa menjadi energi bersih sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam perdagangan karbon global.

Di sisi lain, hilirisasi sawit dalam sektor kesehatan membuktikan bahwa komoditas ini memiliki multifungsi luar biasa. Ketika seluruh potensi kelapa sawit dimanfaatkan secara optimal, mulai dari bahan bakar hingga vitamin, maka nilai tambah ekonomi yang dihasilkan akan sangat signifikan. Tidak hanya mengurangi impor BBM, tetapi juga memperkuat daya saing Indonesia di pasar global serta menjawab tantangan domestik seperti gizi buruk.

Indonesia berada di jalur yang tepat untuk menjadikan kelapa sawit sebagai tulang punggung swasembada energi sekaligus pilar ekonomi hijau. Dengan dukungan kebijakan yang tepat, inovasi teknologi, dan kerja sama lintas sektor, kelapa sawit tak hanya akan menjadi komoditas ekspor unggulan, tetapi juga simbol kemandirian dan masa depan berkelanjutan Indonesia.

Misi besar swasembada energi bukanlah wacana kosong. Di tangan kepemimpinan yang tegas dan strategis seperti Presiden Prabowo Subianto, serta kolaborasi aktif dunia usaha dan kementerian teknis, cita-cita tersebut kini berada dalam jangkauan. Kelapa sawit, yang semula kerap dikritik karena isu lingkungan, justru kini menjelma sebagai kunci emas menuju kemandirian energi, ketahanan pangan, dan pemulihan lingkungan. Transformasi ini layak didukung dan dipercepat demi masa depan bangsa yang mandiri, sehat, dan berkelanjutan.

)* Pengamat Kebijakan Pemerintah

Oleh : David Ilham Firmansyah )*

Pemerintah tengah mengintensifkan upaya menuju swasembada energi nasional melalui fokus pada pengembangan komoditas unggulan berbasis sumber daya alam dalam negeri. Langkah ini menjadi bagian penting dari strategi transisi energi yang lebih mandiri dan berkelanjutan, terutama di tengah tantangan ketergantungan impor energi fosil dan fluktuasi harga global. Pemerintah menilai bahwa keberhasilan swasembada energi tidak hanya bergantung pada pengembangan energi terbarukan, tetapi juga pada optimalisasi potensi komoditas unggulan seperti kelapa sawit, jagung, tebu, dan bioetanol sebagai bahan bakar alternatif yang dapat diproduksi secara lokal.

Dalam beberapa bulan terakhir, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bersama Kementerian Pertanian dan BUMN energi seperti Pertamina telah merumuskan langkah konkret untuk mendorong percepatan produksi bioenergi nasional. Salah satu langkah strategis yang telah dijalankan adalah mendorong perluasan produksi biofuel berbasis minyak sawit atau biodiesel. Program B35 (pencampuran 35% biodiesel dalam bahan bakar solar) sudah mulai diterapkan secara nasional dan diproyeksikan dapat menyerap lebih dari 13 juta kiloliter CPO (crude palm oil) sepanjang tahun 2025. Hal ini tidak hanya memperkuat ketahanan energi, tapi juga membuka peluang besar bagi petani sawit swadaya di berbagai daerah.

Selain biodiesel, pemerintah juga melirik potensi pohon aren sebagai pengganti bensin berbasis minyak bumi. Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni mengatakan penanaman aren merupakan program favorit Presiden Prabowo. Hal ini lantaran pohon aren merupakan pohon ajaib yang memiliki banyak manfaat. Pohon aren sendiri dapat berfungsi sebagai ketahanan pangan dan energi. Aren dapat menghasilkan bioetanol yang baik sehingga nantinya Indonesia tidak lagi perlu impor BBM atau swasembada energi.

Pemerintahan era Presiden Prabowo berkomitmen untuk mewujudkan swasembada energi dalam 5 tahun mendatang. Presiden Prabowo menggarisbawahi potensi strategis Indonesia sebagai produsen terkemuka dunia dalam komoditas seperti Nikel dan kelapa sawit. Menyoroti hal tersebut, Presiden Prabowo menegaskan bahwa Indonesia memiliki kapasitas untuk mandiri dalam produksi bahan bakar minyak (BBM).

Di sektor industri, strategi ini juga mendapatkan dukungan dari pelaku usaha energi dan agribisnis. Ketua Umum Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI), Bernard Riedo menyatakan bahwa pihaknya siap meningkatkan kapasitas produksi biodiesel dan bioavtur jika pemerintah memberikan insentif fiskal yang seimbang dan menjamin keberlanjutan pasokan bahan baku. Dukungan swasta menjadi penting dalam mempercepat realisasi proyek energi terbarukan, apalagi di tengah meningkatnya komitmen global terhadap pengurangan emisi karbon dan net-zero emission. Pemerintah juga mendorong integrasi hilirisasi industri energi dengan pemberdayaan masyarakat desa melalui skema kemitraan energi desa berbasis komoditas lokal.

Namun, penguatan swasembada energi tidak hanya menyangkut aspek teknis dan industri semata. Faktor regulasi, pendanaan, serta sumber daya manusia juga menjadi kunci keberhasilan. Pemerintah sedang merancang peta jalan jangka menengah menuju 2030 yang melibatkan sinkronisasi antar-lembaga, percepatan investasi swasta, serta penguatan riset dan inovasi dalam teknologi energi berbasis komoditas. Universitas dan lembaga riset diminta untuk berperan aktif dalam pengembangan teknologi konversi bioenergi dan efisiensi energi, khususnya yang sesuai dengan karakteristik geografis dan sosiokultural Indonesia.

Langkah percepatan swasembada energi melalui komoditas unggulan ini juga menjadi bagian dari visi besar Presiden RI dalam menciptakan kemandirian ekonomi nasional. Dalam pidatonya pada pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas), Presiden menekankan pentingnya keberanian dalam mengambil keputusan strategis untuk mengurangi ketergantungan terhadap energi impor. Presiden menambahkan bahwa dengan kekayaan alam yang begitu melimpah, Indonesia seharusnya mampu menjadi pemain utama di sektor energi baru terbarukan berbasis bioenergi, bukan sekadar sebagai pasar.

Dengan pendekatan lintas sektor dan kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, pelaku industri, dan masyarakat, swasembada energi berbasis komoditas unggulan bukan lagi mimpi jauh. Implementasi yang terarah dan konsisten akan menjadi kunci suksesnya strategi ini. Jika berhasil, Indonesia tidak hanya akan mengurangi ketergantungan pada energi impor, tetapi juga menciptakan lapangan kerja baru, menumbuhkan ekonomi desa, serta memperkuat ketahanan nasional dalam menghadapi krisis energi global di masa depan.

Upaya pemerintah memfokuskan pengembangan komoditas unggulan sebagai jalan menuju swasembada energi menunjukkan arah kebijakan yang berpihak pada potensi dalam negeri dan keberlanjutan jangka panjang. Melalui sinergi antara sektor pertanian, energi, industri, dan riset, Indonesia memiliki peluang besar untuk melepaskan diri dari ketergantungan impor energi serta membangun kemandirian ekonomi berbasis kekuatan lokal. Dengan komitmen politik yang kuat, dukungan kebijakan yang konsisten, dan keterlibatan masyarakat, transformasi energi berbasis komoditas ini dapat menjadi tonggak penting menuju masa depan energi nasional yang berdaulat, bersih, dan berkeadilan.

)* Penulis merupakan mahasiswa yang tinggal di Tangerang

Oleh: Citra Arum )*

Pemungutan Suara Ulang (PSU) yang diselenggarakan di berbagai daerah sebagai tindak lanjut dari putusan Mahkamah Konstitusi terkait sengketa hasil Pilkada 2024 berhasil mencuri perhatian publik, bukan karena polemik, melainkan karena menunjukkan kualitas kedewasaan politik yang mulai mengakar dalam sistem demokrasi Indonesia. Respons positif masyarakat terhadap PSU menjadi refleksi bahwa proses demokrasi masih dijaga dan dihormati oleh rakyat, terlebih ketika dijalankan dengan akuntabilitas dan integritas oleh seluruh pemangku kepentingan.

Dukungan dan pengawasan yang komprehensif dari pemerintah, penyelenggara pemilu, pengawas, serta aparat keamanan membentuk satu ekosistem yang memungkinkan PSU berlangsung secara tertib dan sah. Salah satu contoh penting terlihat di Kabupaten Gorontalo Utara. Monitoring yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Gorontalo terhadap kesiapan PSU menjadi bukti nyata komitmen negara untuk tidak sekadar menyelenggarakan pemilu, tetapi juga memastikan seluruh prosesnya taat azas dan akuntabel.

Ketua KPU Kabupaten Gorontalo Utara, Sofyan Jakfar, menyampaikan bahwa keberadaan BPKP dalam tahapan persiapan memberikan dampak positif dalam menjamin seluruh mekanisme perencanaan berjalan sesuai aturan. Menurutnya, PSU di daerahnya bukan hanya sebatas kewajiban konstitusional, tetapi juga sebuah momentum untuk menguatkan kepercayaan publik terhadap proses pemilu. Ia menilai bahwa keberhasilan pelaksanaan PSU akan sangat ditentukan oleh kolaborasi antar lembaga, baik dari sisi administratif, teknis, maupun logistik. Sofyan juga menambahkan bahwa partisipasi masyarakat dalam PSU menjadi barometer penting yang menandakan kualitas penyelenggaraan pemilu di tingkat lokal.

Sinergi lintas sektor dalam pelaksanaan PSU tersebut juga mendapat perhatian dari legislatif daerah. Emi Lasari, Anggota Komisi II DPRD Kota Banjarbaru, menilai bahwa seluruh tahapan PSU yang berlangsung sejauh ini telah menunjukkan keseriusan negara dalam mengawal prinsip kejujuran dan keadilan pemilu. Bagi Emi, pelaksanaan PSU bukan hanya sarana untuk menyelesaikan sengketa, tetapi juga ajang untuk menguji sejauh mana semua pihak mampu menghormati aturan main dalam demokrasi.

Emi memandang bahwa setelah PSU terlaksana, masyarakat seharusnya kembali bergandengan tangan demi membangun suasana kondusif dan produktif. Ia menyoroti pentingnya sikap dewasa dalam menerima hasil pemilihan, karena tanpa itu, pembangunan nasional akan terus tersandera oleh perpecahan yang tidak perlu.

Emi juga menekankan bahwa pengalaman PSU ini harus dijadikan pelajaran bersama. Menurutnya, kesadaran kolektif untuk tidak menjadikan perbedaan politik sebagai sumber konflik berkepanjangan menjadi kebutuhan mendesak agar agenda pembangunan tidak tertunda. Ia menyampaikan harapannya agar masyarakat tidak hanya aktif dalam proses memilih, tetapi juga aktif menjaga stabilitas sosial setelah hasil ditetapkan.

Sementara itu, dari wilayah timur Indonesia, Ketua Setya Kita Pancasila Provinsi Papua, Absalom Kreway Yerisitouw, memberikan penekanan yang kuat terhadap pentingnya keterlibatan semua pihak dalam menjaga netralitas dan keamanan selama pelaksanaan PSU. Ia menyuarakan aspirasi masyarakat Papua agar pemilu tidak lagi menjadi pemicu instabilitas, melainkan justru menjadi ruang bersama untuk menyuarakan pilihan politik secara damai. Absalom melihat bahwa pengalaman sebelumnya harus dijadikan pelajaran agar tidak ada lagi kelalaian administratif yang mencederai kepercayaan publik, seperti kasus terkait dokumen kependudukan.

Absalom juga menggarisbawahi pentingnya peran aparat keamanan dalam menciptakan suasana yang aman dan nyaman selama proses PSU. Menurutnya, keberhasilan pemilu sangat bergantung pada rasa aman yang dirasakan oleh masyarakat saat menyalurkan hak suaranya. Ia menilai bahwa kehadiran aparat TNI dan Polri dalam kapasitas menjaga ketertiban harus disinergikan dengan upaya penyelenggara dan pengawas pemilu yang bersikap profesional. Dengan begitu, PSU di Papua bisa menjadi percontohan dalam pelaksanaan demokrasi damai di wilayah yang kerap menghadapi tantangan sosial-politik tersendiri.

Melihat kesiapan logistik, anggaran, dan partisipasi pemilih di berbagai wilayah, pemerintah dinilai telah berhasil menghadirkan penyelenggaraan PSU yang tertib dan bertanggung jawab. Tidak hanya memastikan proses berjalan secara administratif, tetapi juga menjaga kualitas substansi demokrasi yang memberikan ruang bagi masyarakat untuk kembali menggunakan hak pilihnya dengan penuh kepercayaan. Langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah pusat maupun daerah mencerminkan keseriusan dalam memastikan demokrasi berjalan tanpa cela.

Pemungutan Suara Ulang tidak lagi dipandang sebagai bentuk kegagalan, tetapi justru menjadi instrumen korektif yang memperkuat legitimasi hasil pemilu. Ketika proses koreksi dilakukan secara terbuka, profesional, dan melibatkan pengawasan independen, maka kepercayaan publik terhadap sistem akan semakin kuat. Ini menjadi indikator bahwa demokrasi di Indonesia berkembang bukan hanya secara prosedural, tetapi juga secara budaya.

Dukungan yang datang dari masyarakat sipil, pemuda, dan tokoh lokal terhadap PSU memperkuat pesan bahwa kedewasaan politik telah tumbuh di berbagai lapisan masyarakat. Tidak ada lagi dominasi narasi konflik yang mengemuka, melainkan optimisme bahwa sistem demokrasi Indonesia mampu memperbaiki dirinya melalui mekanisme yang sah. Pemerintah dalam hal ini telah menjalankan fungsinya secara maksimal dengan menghadirkan keadilan elektoral melalui PSU.

Dengan pendekatan kolaboratif, transparansi pengelolaan anggaran, dan semangat profesionalisme dari penyelenggara, pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang menjadi bukti nyata bahwa demokrasi Indonesia tetap berada di jalur yang benar. Lebih dari sekadar pelaksanaan teknis, PSU tahun ini memperlihatkan bagaimana sebuah bangsa mampu belajar dari proses dan menjadikan koreksi sebagai ruang memperkuat kualitas tata kelola pemerintahan yang demokratis dan berintegritas.

)* Pengamat Dunia Politik

Jakarta – Komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam memerangi korupsi terus mendapatkan dukungan dari berbagai pihak. Sejumlah kementerian dan lembaga menyatakan kesiapan untuk bersinergi dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menjadi salah satu instansi yang menyatakan dukungan penuh terhadap penguatan agenda pemberantasan korupsi. Menteri PANRB Rini Widyantini menegaskan bahwa pihaknya siap berkolaborasi dalam memperkuat kelembagaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sesuai dengan peraturan yang berlaku.

“KPK ini punya peran sentral dalam proses pemberantasan korupsi di Indonesia. Kementerian PANRB siap memberikan masukan dan dukungan sesuai dengan kewenangan kami untuk memastikan KPK dapat menjalankan tugas dan fungsinya,” ujar Rini dalam pernyataannya.

Ia juga menegaskan bahwa pemberantasan korupsi merupakan bagian penting dari agenda reformasi birokrasi yang menjadi prioritas dalam pemerintahan. “Komitmen kuat pemerintahan dalam memerangi korupsi tertuang dalam Astacita yakni memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba,” tambahnya.

Sementara itu, dari kalangan partai politik, Sekretaris II Badan Riset dan Inovasi Strategis (BRAINS) DPP Partai Demokrat, Yan Harahap, menyoroti pentingnya implementasi nyata dalam pemberantasan korupsi. Ia mendorong Presiden Prabowo untuk tidak hanya fokus pada pengesahan Undang-Undang Perampasan Aset, tetapi juga merevisi Undang-Undang KPK agar independensi lembaga antirasuah itu kembali terjamin.

“Pemberantasan korupsi tanpa tindakan dan implementasi yang tegas, hanya ‘omon-omon’. Seyogianya niat baik Presiden Prabowo harus didukung seluruh jajarannya. Jangan ada yang setengah hati dalam pemberantasan korupsi ini,” tegas Yan.

Langkah konkret pemerintah dalam memberantas korupsi juga tercermin dari dukungan terhadap percepatan pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset. RUU ini diyakini dapat menjadi instrumen penting dalam menelusuri dan menyita aset hasil tindak pidana korupsi.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengapresiasi pernyataan Presiden Prabowo yang secara terbuka menyatakan dukungannya terhadap RUU tersebut. “Pernyataan Bapak Presiden Prabowo Subianto ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam rangka tersebut,” kata Tessa.

Lebih lanjut, Budi berharap, dengan adanya sinyal dukungan dari kepala negara, DPR RI dapat segera menindaklanjuti pembahasan RUU Perampasan Aset hingga pengesahan. Menurutnya, kehadiran UU ini akan memperkuat efektivitas kerja KPK dalam menindak kejahatan korupsi.

Dengan konsistensi dari Presiden Prabowo dan dukungan dari lintas sektor, publik menaruh harapan besar bahwa pemberantasan korupsi tidak hanya menjadi janji politik, melainkan agenda kerja nyata yang dijalankan secara sistematis dan menyeluruh. Dukungan terhadap kelembagaan KPK dan percepatan regulasi seperti RUU Perampasan Aset menjadi bukti bahwa Indonesia tengah berada di jalur yang benar untuk memutus mata rantai korupsi hingga ke akarnya. [-red]

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan bahwa keberadaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tidak akan menghambat upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi di lingkungan BUMN. KPK menilai UU tersebut tetap sejalan dengan kewenangan lembaga antikorupsi dalam menjalankan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap pejabat BUMN.

Ketua KPK Setyo Budiyanto menyampaikan bahwa meski telah diterbitkan UU BUMN yang baru, status direksi, komisaris, dan dewan pengawas tetap dipandang sebagai penyelenggara negara. Oleh karena itu, KPK memiliki dasar hukum yang kuat untuk menindak jika terjadi dugaan korupsi. “KPK berpandangan tetap memiliki kewenangan menindak jajaran pengurus BUMN jika terdapat penyalahgunaan wewenang atau perbuatan melawan hukum yang menyebabkan kerugian negara,” ujarnya.

Setyo menambahkan, kewenangan tersebut tertuang dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a dan b UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK, serta diperkuat dengan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 62/PUU-XVII/2019. Putusan MK itu menegaskan bahwa keuangan negara yang dipisahkan seperti yang dikelola BUMN tetap masuk dalam kategori keuangan negara, sehingga pengelolaannya tidak lepas dari pengawasan hukum.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan bahwa selain aspek penindakan, KPK juga menaruh perhatian pada aspek pencegahan. Direksi, komisaris, dan pengawas BUMN tetap diwajibkan melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) serta gratifikasi yang diterima. “UU 28 Tahun 1999 menjadi landasan bahwa pejabat BUMN merupakan penyelenggara negara yang wajib menjaga integritas,” ujar Budi.

Sementara itu, Anggota Komisi VI DPR RI Asep Wahyuwijaya menegaskan bahwa pengurus dan manajemen BUMN tidak kebal hukum. Ia mencontohkan jika terdapat penyimpangan dalam pengelolaan dana negara, seperti subsidi untuk rakyat melalui PLN atau Pertamina, maka pelakunya dapat dikenai delik pidana korupsi. “Mereka tetap bisa ditindak jika melanggar prinsip Business Judgment Rule,” kata Asep.

Dengan demikian, sinkronisasi regulasi yang ada diyakini tetap mendukung pemberantasan korupsi di tubuh BUMN demi mewujudkan kemakmuran rakyat melalui kinerja optimal perusahaan negara. Sinergi antar-regulasi ini dapat memperkuat tata kelola BUMN yang bersih, transparan, dan akuntabel.