Oleh : Andi Mahesa )*

Pemberantasan korupsi telah menjadi agenda nasional yang terus digalakkan oleh berbagai pihak. Namun, keberhasilan upaya ini tidak hanya bergantung pada keberanian aparat penegak hukum atau keberadaan regulasi semata. Di balik semua itu, terdapat peran strategis dari pemerintah daerah (Pemda) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang menjadi ujung tombak pengambilan kebijakan di level lokal. Sinergi antara dua institusi ini menjadi kunci penting dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel.

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Johanis Tanak, menekankan bahwa pemberantasan korupsi tidak bisa dilepaskan dari peran sentral Pemda dan DPRD. Menurutnya, aktor-aktor inilah yang menentukan arah pembangunan dan pengelolaan anggaran di daerah. Korupsi bukan sekadar soal besar kecilnya gaji pejabat, tetapi soal integritas hati dan pikiran. Gaji besar tidak menjamin seseorang bebas dari korupsi jika hatinya masih rakus

Pernyataan ini sangat relevan dalam konteks otonomi daerah saat ini, di mana Pemda memiliki kewenangan luas dalam mengelola sumber daya dan merancang kebijakan pembangunan. Sayangnya, kewenangan ini kerap disalahgunakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Korupsi dalam bentuk pengadaan barang dan jasa, penyalahgunaan anggaran, hingga suap dalam pengesahan APBD masih menjadi isu serius di berbagai daerah.

Tanak mengingatkan bahwa korupsi sejatinya adalah bentuk pengkhianatan terhadap rakyat. Dana publik yang digunakan dalam pembangunan berasal dari pajak dan kontribusi masyarakat. Maka dari itu, setiap rupiah yang dikorupsi berarti mengurangi hak rakyat atas pelayanan publik yang seharusnya mereka terima. Oleh karena itu, membangun pemerintahan daerah yang bersih tidak memerlukan formula rumit—cukup dengan tidak menyalahgunakan kewenangan dan menjaga hati tetap bersih.

Senada dengan itu, Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah I KPK, Agung Yudha Wibowo, menyatakan bahwa Pemda dan DPRD adalah dua aktor kunci dalam menentukan hitam-putihnya tata kelola daerah. Keduanya bisa menjadi benteng integritas, atau sebaliknya, menjadi celah besar bagi praktik koruptif. KPK akan terus mendukung langkah-langkah strategis di daerah, namun kami tidak bisa bekerja sendiri. Kolaborasi erat antara KPK, eksekutif, dan legislatif di daerah sangat diperlukan agar pemberantasan korupsi berjalan efektif.

Agung juga menyoroti pentingnya penguatan sistem pengawasan dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah. Ia mendorong agar Pemda dan DPRD bersama-sama mengidentifikasi potensi korupsi di setiap lini tata kelola, mulai dari perencanaan, penganggaran, hingga pelaksanaan program. Inventarisasi potensi korupsi dan penutupan celah kebocoran anggaran merupakan langkah preventif yang sangat penting.

Dalam praktiknya, kerja sama antara Pemda dan DPRD tidak selalu harmonis. Terkadang, dinamika politik dan kepentingan kelompok dapat mengganggu jalannya pemerintahan yang bersih. Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, menyarankan agar pembenahan sistem politik dan tata kelola pemerintahan juga menjadi prioritas dalam upaya pemberantasan korupsi. Tidak cukup hanya kepala daerah yang punya integritas, sistem politik dan pemerintahan yang sehat juga harus dibangun. KPK harus hadir lebih kuat di daerah, tidak hanya sebagai pencegah tetapi juga sebagai penengah dalam membangun kolaborasi yang sehat antara eksekutif dan legislatif.

Apa yang disampaikan Bobby Nasution menegaskan bahwa integritas individual perlu didukung oleh sistem yang mencegah terjadinya korupsi. Dengan sistem yang transparan, akuntabel, dan partisipatif, maka potensi penyalahgunaan kekuasaan dapat ditekan secara signifikan. Selain itu, keberadaan KPK sebagai fasilitator kolaborasi antara eksekutif dan legislatif di daerah juga menjadi terobosan penting dalam membangun sinergi antarlembaga.

Di sisi lain, upaya pemberantasan korupsi juga membutuhkan partisipasi aktif dari masyarakat. Pengawasan publik yang kuat akan memberikan tekanan moral dan politik bagi para pejabat daerah untuk bertindak secara etis dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, literasi antikorupsi perlu terus ditingkatkan di kalangan masyarakat, khususnya dalam hal pengawasan anggaran dan pelaksanaan program pemerintah daerah.

Tak dapat dipungkiri bahwa sejumlah daerah di Indonesia telah menunjukkan kemajuan dalam hal transparansi dan akuntabilitas. Penerapan sistem e-budgeting, e-planning, serta pelibatan masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) merupakan contoh nyata dari ikhtiar membangun tata kelola yang lebih baik. Namun demikian, praktik-praktik baik ini masih perlu diperluas dan direplikasi di daerah lain yang belum memiliki sistem serupa.
Dengan pendekatan yang lebih kolaboratif dan partisipatif, diharapkan agenda pemberantasan korupsi tidak hanya menjadi tugas KPK, tetapi menjadi gerakan bersama antara pemerintah daerah, DPRD, dan seluruh elemen masyarakat.

Pemberantasan korupsi bukanlah tugas satu atau dua lembaga semata, melainkan tanggung jawab bersama. Sinergi yang sehat antara Pemda dan DPRD menjadi pondasi utama dalam membangun tata kelola daerah yang bersih. Masyarakat sebagai bagian dari bangsa ini, memiliki peran untuk mendukung dan mengawal proses ini. Sudah saatnya seluruh pihak membangun negeri tanpa korupsi, dimulai dari daerah yang bebas dari penyalahgunaan kekuasaan hingga menciptakan Indonesia yang lebih bersih dan berkeadilan.

)* Penulis merupakan pengamat kebijakan publik

Oleh : Yola Amanda Sari )*

Pemberantasan korupsi masih menjadi prioritas utama dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan berintegritas di Indonesia. Di tengah upaya memperkuat birokrasi dan meningkatkan pelayanan publik, sinergi antarinstansi menjadi elemen penting dalam mengoptimalkan strategi antikorupsi. Dalam konteks ini, kolaborasi antara Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menandai penguatan komitmen kolektif pemerintah dalam menghadirkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

Sebagai motor penggerak reformasi birokrasi nasional, KemenPANRB memiliki peran strategis dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dukungan yang diberikan KemenPANRB terhadap penguatan kelembagaan KPK menunjukkan bahwa pemberantasan korupsi tidak dapat dijalankan secara sektoral, tetapi harus melalui pendekatan lintas sektor yang terkoordinasi. Menteri PANRB Rini Widyantini, saat audiensi dengan pimpinan KPK menegaskan kesiapan pihaknya untuk berkolaborasi dalam mendukung KPK menjalankan tugas dan fungsinya sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Rini menilai bahwa KPK memiliki peran sentral dalam proses pemberantasan korupsi nasional. Oleh karena itu, Kementerian PANRB siap memberikan dukungan sesuai kewenangan, termasuk dalam bentuk masukan strategis dan penguatan sistem kelembagaan, guna memastikan KPK dapat menjalankan peran pengawasan dan penindakan secara optimal. Pandangan ini merefleksikan semangat integratif yang dibutuhkan dalam menciptakan sistem pemerintahan yang antikorupsi secara berkelanjutan.

Sebagai implementasi konkret dari komitmen tersebut, KemenPANRB terus mendorong agenda reformasi birokrasi dan transformasi digital guna menutup ruang bagi penyimpangan anggaran di lingkungan birokrasi. Pemerintah telah memanfaatkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas dalam pelayanan publik. Sistem ini meminimalkan kontak langsung antara pelayan dan penerima layanan, sehingga risiko terjadinya praktik pungli dan gratifikasi dapat ditekan secara signifikan.

Komitmen pemerintah dalam pemberantasan korupsi juga tercermin dalam arah kebijakan pembangunan yang dituangkan dalam Astacita. Salah satu poin utama dalam dokumen tersebut adalah penguatan reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta pemberantasan korupsi dan narkoba. Ini merupakan penegasan bahwa antikorupsi bukan hanya agenda sektoral, tetapi bagian dari strategi pembangunan nasional yang lebih luas. Dalam semangat ini, Kementerian PANRB secara aktif terlibat dalam penyusunan regulasi dan kebijakan yang mendorong budaya integritas di sektor publik.

Ketua KPK Setyo Budiyanto dalam kesempatan yang sama menyampaikan apresiasi terhadap dukungan yang telah diberikan oleh KemenPANRB dan menilai sinergi yang telah terjalin menjadi fondasi penting bagi efektivitas pelaksanaan tugas-tugas pemberantasan korupsi. Menurutnya, hubungan kelembagaan yang harmonis ini harus terus diperkuat agar KPK dapat bekerja lebih efisien dan responsif dalam menjalankan mandat konstitusionalnya.

Setyo menekankan bahwa pemberantasan korupsi merupakan kerja bersama yang membutuhkan keterlibatan semua elemen pemerintahan. KPK tidak dapat bekerja sendirian dalam menghadapi tantangan yang semakin kompleks, terutama di tengah upaya peningkatan pembangunan dan alokasi anggaran yang semakin besar di berbagai sektor. Oleh karena itu, kolaborasi yang dibangun dengan KemenPANRB diharapkan dapat menjadi contoh sinergi antarlembaga yang efektif dan berorientasi pada hasil.

Lebih dari itu, dukungan KemenPANRB terhadap penguatan kelembagaan KPK mencerminkan pemahaman bahwa keberhasilan pemberantasan korupsi sangat bergantung pada tata kelola birokrasi yang sehat dan profesional. Reformasi di tubuh birokrasi merupakan pintu masuk untuk membangun fondasi yang kokoh dalam mencegah dan menindak praktik koruptif di lingkungan pemerintahan.

Dalam praktiknya, upaya ini juga harus diperkuat dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penerapan sistem merit, serta pengawasan berbasis teknologi informasi. KemenPANRB memiliki peran penting dalam memastikan bahwa setiap ASN bekerja berdasarkan prinsip integritas, akuntabilitas, dan pelayanan publik yang prima. Pelatihan antikorupsi, peningkatan literasi digital, dan evaluasi berkala terhadap kinerja birokrasi menjadi bagian tak terpisahkan dari strategi besar reformasi birokrasi

Ke depan, optimalisasi pemberantasan korupsi perlu terus dikembangkan dalam kerangka kebijakan yang terintegrasi, melibatkan semua kementerian dan lembaga, serta didukung oleh komitmen politik yang kuat dari pimpinan nasional. Kolaborasi antara KemenPANRB dan KPK menjadi bukti nyata bahwa pendekatan kolektif lebih efektif dibandingkan strategi sektoral. Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arah yang jelas bahwa pencegahan kebocoran anggaran dan pemberantasan korupsi harus menjadi prioritas di semua lini pemerintahan.

Dengan landasan regulasi yang kuat, dukungan teknologi yang mumpuni, serta komitmen yang konsisten dari para pemangku kebijakan, maka pemberantasan korupsi di Indonesia memiliki peluang besar untuk berhasil. Kolaborasi yang terjalin antara KemenPANRB dan KPK bukan hanya mencerminkan sinergi antarlembaga, tetapi juga menunjukkan bahwa pemerintah serius dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efisien, dan berpihak kepada kepentingan rakyat. Sebuah langkah penting menuju Indonesia yang lebih maju dan berintegritas

)* Penulis merupakan seorang Pegiat Anti Korupsi

Oleh: Rian Febri )*

Pemungutan Suara Ulang (PSU) yang diselenggarakan di berbagai daerah pasca putusan Mahkamah Konstitusi menunjukkan wajah demokrasi Indonesia yang semakin matang. Bukan hanya penyelenggara yang mendapat sorotan, tetapi peran serta masyarakat luas dalam memastikan pelaksanaan PSU berjalan damai, tertib, dan penuh tanggung jawab patut mendapatkan apresiasi tinggi. Dukungan publik terhadap proses demokrasi ini menjadi bukti bahwa kedewasaan politik bukan hanya milik elit, melainkan telah meresap ke akar rumput.

Masyarakat di berbagai wilayah menunjukkan bahwa mereka tidak sekadar menjadi objek dalam proses pemilu, tetapi juga subjek penting yang berperan aktif dalam menjaga kualitas demokrasi. Komitmen untuk ikut serta, menjaga ketertiban, dan menerima hasil pemilihan secara dewasa menjadi indikator penting bahwa demokrasi Indonesia sedang mengalami penguatan struktural dan kultural sekaligus. Kesadaran publik bahwa pemilihan umum bukan hanya ajang kompetisi, melainkan mekanisme penentuan kepemimpinan yang sah, menjadi fondasi utama keberhasilan PSU.

Di Kecamatan Marang Kayu, Kabupaten Kutai Kartanegara, dukungan terhadap pelaksanaan PSU datang langsung dari Ketua Pimpinan Anak Cabang Pemuda Pancasila, Yasser Paturusi. Meski baru menjabat dalam waktu singkat, ia menunjukkan komitmen untuk menjaga stabilitas keamanan selama tahapan PSU berlangsung. Yasser menyadari bahwa keberhasilan demokrasi bukan hanya soal siapa yang menang, tetapi bagaimana seluruh elemen masyarakat menjaga prosesnya tetap berjalan damai dan jujur.

Ia turut menggerakkan masyarakat untuk tidak terjebak dalam praktik yang merusak demokrasi, seperti politik uang, hoaks, dan provokasi. Kepemimpinan Yasser dalam mendorong deklarasi damai Pilkada Kukar 2025 menjadi contoh bagaimana tokoh lokal bisa menjadi motor penggerak stabilitas sosial-politik. Langkah ini turut memperkuat peran organisasi masyarakat dalam merawat demokrasi dari bawah, seiring dengan kerja keras penyelenggara dan pengawas pemilu di daerah.

Hal serupa juga terlihat di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, di mana Gerakan Masyarakat Peduli Demokrasi (GMPD) menyerukan agar seluruh elemen masyarakat bersatu untuk mendukung hasil PSU Pilkada yang telah berlangsung. Koordinator GMPD Banjarbaru, Rachmadi, mengungkapkan apresiasi terhadap pasangan kepala daerah terpilih yang menunjukkan sikap dewasa dalam menyikapi hasil PSU tanpa berlebihan.

Rachmadi juga memberikan penghargaan kepada KPU, TNI, Polri, serta semua pihak yang terlibat dalam memastikan kelancaran PSU, yang berjalan dengan tertib dan aman. Rachmadi menekankan bahwa kedewasaan politik yang ditunjukkan oleh semua pihak menjadi contoh baik dalam berpartisipasi dalam proses demokrasi.

Di Kabupaten Empat Lawang, Ketua PC NU, Muhammad Syaifullah, turut mengajak seluruh masyarakat untuk mendukung PSU yang berlangsung dengan aman dan damai. Bersama dengan 11 tokoh agama dan pemuda lainnya, Syaifullah menyatakan pentingnya menjaga kondusivitas selama dan setelah PSU.

Syaifullah menegaskan bahwa setiap pihak, baik yang terpilih maupun yang tidak terpilih, harus menerima hasil pemilihan dengan lapang dada dan menjaga kedamaian di masyarakat. Ia menyatakan bahwa dukungan untuk PSU yang aman dan damai harus datang dari seluruh lapisan masyarakat, karena itulah yang akan memastikan berjalannya demokrasi yang sehat dan menghormati hasil pilihan rakyat.

Proses Pemungutan Suara Ulang ini, meskipun merupakan tindak lanjut dari putusan Mahkamah Konstitusi, menunjukkan betapa besarnya tanggung jawab yang dimiliki oleh setiap individu dalam menjalankan hak pilihnya. Dalam situasi seperti ini, masyarakat bukan hanya bertindak sebagai pemilih, tetapi juga sebagai penjaga stabilitas dan kedamaian dalam demokrasi. Dukungan yang datang dari berbagai elemen masyarakat, seperti yang ditunjukkan oleh tokoh-tokoh dari Marang Kayu, Banjarbaru, dan Empat Lawang, menunjukkan bahwa meskipun terdapat perbedaan, semua pihak menyadari bahwa keamanan, kedamaian, dan kejujuran dalam pelaksanaan PSU adalah hal yang harus dijaga bersama.

Kedewasaan politik yang ditunjukkan oleh masyarakat dan berbagai pihak yang terlibat dalam PSU ini menjadi contoh penting bagi perkembangan demokrasi Indonesia. Sebagai negara dengan sistem pemerintahan yang demokratis, setiap warga negara memiliki kewajiban untuk menghormati proses pemilu, termasuk dalam pelaksanaan PSU, yang berfungsi sebagai mekanisme untuk memastikan bahwa hasil Pemilihan Kepala Daerah mencerminkan pilihan rakyat secara adil dan sah.

Pemungutan Suara Ulang ini tidak hanya menjadi momen penting dalam proses demokrasi, tetapi juga sebagai bukti bahwa masyarakat Indonesia semakin dewasa dalam menghadapi tantangan politik. Ini adalah langkah maju dalam mewujudkan demokrasi yang sehat, yang tidak hanya bergantung pada keputusan lembaga-lembaga negara, tetapi juga pada partisipasi aktif dan kesadaran politik masyarakat yang semakin berkembang. Ke depannya, diharapkan setiap pelaksanaan PSU dapat berjalan dengan lebih baik, dan demokrasi Indonesia semakin matang dalam memberikan ruang bagi setiap warga negara untuk berpartisipasi dalam menentukan arah pembangunan nasional.

Antusiasme publik terhadap PSU juga menggambarkan keberhasilan berbagai elemen dalam melakukan edukasi politik secara berkelanjutan. Sosialisasi yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu, tokoh masyarakat, dan organisasi sipil berhasil menumbuhkan kesadaran kolektif mengenai pentingnya menjaga integritas proses demokrasi.

Masyarakat kini tidak lagi melihat pemilu hanya sebagai ajang seremonial, tetapi sebagai pilar utama kehidupan berbangsa yang membutuhkan partisipasi aktif dan tanggung jawab bersama. Bahkan di wilayah yang sebelumnya rawan konflik, pelaksanaan PSU dapat berlangsung damai berkat keterlibatan semua pihak dalam menciptakan suasana yang kondusif.

)* Pemerhati Politik

Puncak Jaya — Aparat gabungan TNI kembali menunjukkan keberhasilannya dalam menjaga stabilitas keamanan di wilayah Papua Tengah. Melalui operasi militer yang digelar secara terukur dan profesional di Distrik Ilamburawi, Kabupaten Puncak Jaya, satu tokoh penting Organisasi Papua Merdeka (OPM), Nekison Enumbi alias Bumi Walo Enumbi, berhasil dilumpuhkan. Operasi tersebut digelar pada Sabtu (10/5/2025) oleh Satuan Tugas Gabungan TNI.

Nekison diketahui sebagai salah satu pimpinan kelompok bersenjata OPM di wilayah Yambi yang selama ini menjadi buronan karena keterlibatannya dalam berbagai aksi kekerasan dan teror bersenjata di Papua Tengah. Ia juga tercatat dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) Polres Puncak Jaya dengan nomor DPO/S-34/01/IV/2024/RESKRIM tertanggal 25 April 2024. Beberapa aksinya yang paling menonjol termasuk penyerangan terhadap personel Polsek Puncak Jaya pada 21 Januari 2025 dan penembakan terhadap seorang purnawirawan Polri pada 7 April 2025. Aksi-aksi tersebut menambah daftar panjang kekerasan yang dilakukan kelompok separatis bersenjata terhadap aparat keamanan dan masyarakat sipil.

“Keberhasilan ini merupakan bentuk nyata dari komitmen TNI untuk menjaga stabilitas keamanan dan melindungi masyarakat Papua dari ancaman teror bersenjata. Operasi ini dilakukan secara terukur berdasarkan informasi akurat dari Satgas Gabungan lainnya,” ujar Dansatgas Media Koops TNI Habema, Letkol Inf Iwan Dwi Prihartono.

Dalam kontak senjata yang terjadi, Nekison sempat memberikan perlawanan sengit namun akhirnya berhasil dilumpuhkan di tempat. Dari lokasi operasi, pasukan TNI mengamankan sejumlah barang bukti yang diduga kuat digunakan dalam berbagai aksi kekerasan. Di antaranya ditemukan tiga butir munisi kaliber 9 mm, satu selongsong peluru kaliber 5,56 mm, dua buah kapak, enam buah parang, serta dua unit alat komunikasi jenis HT. Selain itu, turut disita tiga sarung pistol, dua unit handphone GSM, satu unit handphone Android, empat busur panah, dan 90 buah anak panah.

Keberhasilan ini tidak hanya berdampak pada sisi taktis keamanan, tetapi juga memberikan pesan moral yang kuat bahwa negara tidak akan tinggal diam dalam menghadapi segala bentuk ancaman terhadap kedaulatan dan ketenteraman masyarakat.

Masyarakat di wilayah Puncak Jaya pun diimbau tetap tenang dan mendukung langkah-langkah penegakan hukum yang dilakukan aparat. Penindakan tegas terhadap tokoh OPM seperti Nekison Enumbi menjadi bukti bahwa pemerintah hadir dan tidak mentoleransi kekerasan yang mengganggu ketertiban umum.

Dengan keberhasilan ini, Satgas Gabungan TNI menegaskan komitmennya untuk terus mengamankan wilayah Papua dan memastikan bahwa masyarakat dapat menjalani kehidupan dengan aman, tenteram, dan bermartabat. ()

Puncak Jaya – Satgas gabungan TNI berhasil melumpuhkan salah satu aktor utama kekerasan bersenjata di Papua Tengah, Nekison Enumbi alias Bumi Walo Enumbi. Penindakan yang berlangsung di Distrik Ilamburawi, Kabupaten Puncak Jaya ini menandai kemajuan signifikan dalam penegakan hukum terhadap kelompok separatis bersenjata yang selama ini mengancam keamanan masyarakat Papua.

Komandan Satgas Media Komando Operasi TNI Habema, Letkol Inf Iwan Dwi Prihartono, menyatakan bahwa keberhasilan operasi ini tak lepas dari kerja yang terukur dan kolaborasi solid.

“Nekison adalah figur sentral di jaringan OPM wilayah Yambi, yang selama ini menjadi dalang berbagai aksi kekerasan terhadap aparat maupun warga sipil,” ujarnya.

Nekison Enumbi yang dikenal memiliki sejarah panjang aksi teror dinyatakan tewas dalam kontak senjata setelah sempat melakukan perlawanan. Dari lokasi operasi didapatkan sejumlah barang bukti, termasuk senjata tajam, amunisi, serta alat komunikasi yang diduga digunakan dalam koordinasi aksi OPM.

Keberadaan Nekison dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) Polres Puncak Jaya sejak April 2024 menjadi urgensi dalam operasi ini. Ia diduga kuat sebagai pelaku penembakan terhadap anggota kepolisian dan warga sipil, termasuk serangan terhadap Polsek Puncak Jaya pada Januari 2025 dan penembakan purnawirawan Polri bulan April lalu.

Lebih jauh, Nekison juga terkait dalam insiden penembakan terhadap tukang ojek pada 2024 dan penyerangan truk logistik di jalur strategis Distrik Tingginambut. Serangkaian kekerasan ini bukan hanya berdampak pada stabilitas keamanan, tetapi juga menghambat aktivitas ekonomi dan pelayanan publik di kawasan pedalaman Papua.

“Kejahatan yang dilakukan kelompok ini tidak terbatas pada aparat, tetapi telah menyasar warga biasa, fasilitas pendidikan, hingga tenaga kesehatan. Mereka juga memanfaatkan media sosial untuk memprovokasi dan membentuk opini negatif,” jelas Iwan.

Maka dari itu, Letkol Iwan dengan tegas menyerukan kepada masyarakat untuk tidak terpengaruh oleh konten-konten provokatif yang tidak berdasar.

“Kami mengimbau masyarakat untuk tetap tenang. Negara hadir untuk memastikan keamanan, dan setiap warga berhak hidup tanpa ancaman dari kelompok bersenjata,” tutupnya. [^]

Oleh : Ben Yikwa )*
Keberhasilan satuan gabungan TNI dalam menindak tegas salah satu tokoh kelompok bersenjata OPM, Nekison Enumbi alias Bumi Walo Enumbi, di Distrik Ilamburawi, Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah, mencerminkan efektivitas pendekatan keamanan yang terukur dan profesional. Penindakan ini menunjukkan bahwa negara hadir dalam melindungi masyarakat dari ancaman teror bersenjata yang selama ini mengganggu ketenteraman warga dan merongrong stabilitas kawasan.

Operasi yang berlangsung secara cepat dan akurat ini tidak terlepas dari kerja sama antarsatuan serta pemanfaatan informasi intelijen yang solid. Aparat menindak setelah memperoleh konfirmasi mengenai keberadaan target yang telah lama masuk dalam daftar pencarian orang. Penindakan dilakukan dengan pendekatan terukur sesuai prosedur yang berlaku. Saat situasi mengharuskan tindakan balasan atas perlawanan bersenjata, aparat merespons sesuai aturan, hingga target dinyatakan tewas di tempat.

Dalam proses tersebut, aparat turut mengamankan sejumlah barang bukti yang memperkuat indikasi bahwa target aktif dalam aktivitas bersenjata. Ditemukan berbagai perlengkapan seperti munisi, senjata tajam, alat komunikasi, dan barang-barang lainnya yang diduga kuat digunakan untuk menunjang operasi kelompok bersenjata. Penemuan tersebut mempertegas bahwa keberadaan tokoh ini tidak bisa dilepaskan dari serangkaian aksi kekerasan yang selama ini terjadi di wilayah Puncak Jaya.

Tokoh yang dilumpuhkan merupakan salah satu figur penting OPM wilayah Yambi dan telah dikaitkan dengan berbagai insiden penembakan terhadap aparat keamanan dan warga sipil. Aksinya beberapa kali menimbulkan korban jiwa dan ketakutan di tengah masyarakat. Dengan dilumpuhkannya figur ini, aparat telah mengeliminasi salah satu sumber utama ancaman bersenjata di wilayah pegunungan tengah Papua.

Langkah aparat ini dinilai penting dalam konteks menjaga kesinambungan pembangunan dan pelayanan publik. Aksi kelompok bersenjata selama ini kerap menghambat mobilitas masyarakat serta mengganggu jalur distribusi logistik dan bantuan. Oleh karena itu, keberhasilan penindakan di Puncak Jaya tidak hanya berarti keberhasilan dari sisi pertahanan, tetapi juga membuka ruang bagi stabilitas sosial dan ekonomi di daerah tersebut.

Penindakan ini menunjukkan bahwa aparat tidak hanya mengandalkan kekuatan fisik, tetapi juga kecermatan dalam mengumpulkan informasi dan melakukan analisis risiko. Situasi di lapangan dihadapi dengan kesiapsiagaan tinggi, mengingat target memiliki rekam jejak panjang dalam menggunakan kekerasan untuk menekan masyarakat maupun menantang aparat negara. Respon yang diberikan mencerminkan kesigapan dalam menegakkan hukum sekaligus melindungi keselamatan personel di lapangan.

Penting untuk dicatat bahwa operasi seperti ini tidak dilakukan tanpa dasar yang kuat. Setiap gerak langkah aparat telah melalui pertimbangan strategis, hukum, dan operasional. Keberhasilan di Ilamburawi memperlihatkan bahwa strategi penegakan hukum yang berbasis intelijen tetap menjadi pilar utama dalam menjaga ketertiban di daerah rawan. Aparat juga tetap menjaga proporsionalitas dalam bertindak, agar situasi kini jauh lebih aman dan terkendali berkat keberhasilan aparat.

Konsistensi penegakan hukum terhadap kelompok bersenjata seperti yang dilakukan di Puncak Jaya memberikan sinyal tegas bahwa tindakan kriminal bersenjata tidak mendapat tempat di wilayah hukum Indonesia. Langkah ini sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap aparat dalam menjalankan fungsinya menjaga keamanan dan ketertiban. Setiap individu atau kelompok yang mengancam nyawa, ketenangan, serta kedaulatan wilayah akan berhadapan dengan tindakan yang sah secara hukum dan konstitusi.

Penindakan terhadap tokoh bersenjata di Puncak Jaya juga menegaskan bahwa Papua Tengah bukan wilayah yang bisa dibiarkan menjadi zona bebas hukum. Ketika hukum ditegakkan dengan tegas dan profesional, dampak positifnya akan terasa luas, termasuk pada psikologi masyarakat yang selama ini merasa terancam. Dengan tertanganinya salah satu aktor utama kelompok bersenjata, masyarakat setempat kini memiliki ruang yang lebih aman untuk beraktivitas.

Aparat menunjukkan komitmen tinggi dalam menjaga keamanan Papua Tengah dengan langkah yang tidak hanya bertujuan menetralisasi ancaman, tetapi juga membangun iklim kepercayaan terhadap penegakan hukum. Operasi di Ilamburawi menjadi bukti bahwa strategi keamanan dapat berjalan efektif tanpa menimbulkan ekses terhadap warga yang tidak terlibat. Ketelitian dalam menjalankan operasi membuat hasilnya dapat diterima secara luas oleh masyarakat.

Dansatgas Media Koops TNI Habema, Letkol Inf Iwan Dwi Prihartono, menyampaikan bahwa keberhasilan ini lahir dari sinergi antara satuan serta pemanfaatan informasi yang akurat. Ia juga menegaskan bahwa penindakan ini merupakan wujud komitmen nyata TNI dalam menjaga stabilitas keamanan dan melindungi masyarakat Papua dari ancaman teror bersenjata. Penindakan dilakukan secara terukur dan sesuai dengan prosedur operasi yang berlaku, dengan dukungan penuh dari satuan gabungan di lapangan.

Dengan tertanganinya tokoh penting ini, aparat keamanan telah menyampaikan pesan kuat bahwa setiap bentuk ancaman terhadap keamanan nasional akan mendapatkan respons yang tegas dan terukur. Wilayah Puncak Jaya kini berada dalam situasi yang relatif lebih stabil, situasi kini jauh lebih aman dan terkendali berkat keberhasilan aparat, membuka ruang bagi pemulihan fungsi layanan dan aktivitas masyarakat. Penindakan ini adalah tonggak penting dalam upaya pemerintah menjaga stabilitas nasional secara berkelanjutan. keberhasilan ini mencerminkan efektivitas arahan kebijakan dari pemerintah pusat dalam menjaga keutuhan wilayah

)* Penggerak Komunitas Pemuda Papua

Oleh: Zakaria Mandacan*

Pemerintah terus menunjukkan komitmen nyatanya dalam menciptakan keamanan dan kedamaian di Papua melalui pendekatan yang terukur dan berlandaskan pada supremasi hukum. Operasi penindakan terhadap kelompok bersenjata Organisasi Papua Merdeka (OPM) di Kampung Kalome, Ilambobrawi, Kabupaten Puncak Jaya, adalah salah satu bukti nyata dari upaya sistematis negara melalui aparat keamanan untuk menegakkan hukum, menjaga stabilitas wilayah, dan melindungi rakyat di Papua dari ancaman kekerasan separatis.

Dalam operasi tersebut, aparat berhasil melumpuhkan salah satu buronan utama, Nekison alias Bumi Walo Enumbi. Ia tewas setelah berusaha melarikan diri ketika hendak ditangkap. Kepala Penerangan Kodam XVII Cenderawasih Kolonel Inf Candra Kurniawan mengatakan bahwa Bumi Walo sempat mencoba melarikan diri sehingga ditembak, dilumpuhkan, dan mengakibatkan meninggal. Penindakan ini dilakukan secara profesional dan berdasarkan informasi intelijen yang akurat, memastikan tidak ada korban dari pihak sipil.

Penangkapan ini merupakan titik penting dalam memutus rantai kekerasan yang telah lama menghantui wilayah Puncak Jaya. Bumi Walo Enumbi adalah figur sentral dalam sejumlah aksi teror bersenjata. Ia masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) sejak April 2024 dan terlibat dalam berbagai aksi brutal, termasuk penembakan terhadap anggota Polsek Puncak Jaya, purnawirawan Polri, hingga warga sipil tak bersenjata seperti tukang ojek. Kejahatan-kejahatan ini bukanlah bentuk perlawanan politik, melainkan tindakan terorisme yang mengorbankan nyawa demi agenda separatis.

Dalam operasi tersebut, aparat keamanan juga menyita sejumlah barang bukti berupa pistol, busur panah, parang, kampak, bendera bintang kejora, dokumen OPM, dan perangkat komunikasi. Temuan ini menunjukkan bahwa kelompok separatis tidak hanya mengandalkan kekuatan fisik untuk menciptakan ketakutan, tetapi juga menjalankan aktivitas propaganda untuk mengaburkan fakta dan menciptakan opini yang menyesatkan publik.

Komandan Satgas Media Koops TNI Habema, Letnan Kolonel Inf Iwan Dwi Prihartono menegaskan bahwa operasi penindakan ini adalah bagian dari pendekatan strategis TNI dalam menjaga stabilitas Papua secara keseluruhan. Ia menyebut bahwa tindakan kelompok OPM tidak hanya menyasar aparat keamanan, tetapi juga mengancam keselamatan masyarakat sipil melalui aksi teror dan disinformasi di media sosial. Hal ini mengganggu stabilitas dan memperlambat pembangunan di Papua.

Faktanya, kelompok separatis telah berkali-kali menyerang guru, tenaga kesehatan, dan warga sipil lain yang berkontribusi langsung terhadap pembangunan daerah. Mereka menebar kekacauan dengan tujuan menggagalkan upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat Papua melalui Otonomi Khusus dan program-program afirmatif lainnya. Dalam situasi ini, pendekatan terukur dan legal dari aparat negara menjadi langkah mutlak untuk mengembalikan rasa aman di tengah masyarakat.

Langkah aparat keamanan tidak berdiri sendiri. Pemerintah pusat, melalui berbagai kementerian dan lembaga, terus memperkuat pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, serta ekonomi rakyat di Papua. Namun, keberhasilan program-program ini sangat bergantung pada kondisi keamanan yang stabil dan bebas dari intimidasi bersenjata. Oleh karena itu, kehadiran aparat keamanan di Papua harus dipahami sebagai bentuk perlindungan negara terhadap rakyatnya, bukan sebagai ancaman.

Pernyataan tegas juga datang dari Staf Khusus Menteri Pertahanan bidang Kedaulatan NKRI, Lenis Kogoya. Ia mengungkapkan bahwa dirinya menjadi target dari TPNPB-OPM karena mendukung kebijakan Otonomi Khusus dan program pembangunan pemerintah pusat. Namun, ancaman itu tidak menggoyahkan komitmennya. Keteguhan Lenis menunjukkan bahwa perjuangan sejati untuk Papua bukan hanya dengan penindakan, melainkan juga dengan semangat membangun, melindungi, dan menyatukan.

Negara melalui TNI telah menunjukkan bahwa operasi keamanan bukan semata-mata tindakan represif, tetapi bagian dari langkah perlindungan jangka panjang. Pendekatan ini dilaksanakan dengan menghormati hukum nasional dan internasional, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia. Penindakan hanya menyasar kelompok bersenjata yang nyata-nyata membahayakan masyarakat.

Masyarakat di Papua membutuhkan ruang aman untuk tumbuh, belajar, dan berkembang. Pemerintah, bersama tokoh adat, agama, dan pemuda Papua, terus memperkuat sinergi untuk membangun narasi perdamaian dan kesejahteraan. Di saat yang sama, propaganda separatis harus dilawan dengan edukasi dan penyebaran informasi yang akurat dan membangun semangat persatuan.

Penindakan terhadap Nekison alias Bumi Walo Enumbi bukan hanya keberhasilan operasi penindakan, tetapi simbol bahwa negara hadir dan tidak tunduk pada intimidasi. Keamanan adalah prasyarat pembangunan, dan selama ada kelompok yang mengancamnya dengan kekerasan, maka negara wajib bertindak tegas. Stabilitas Papua adalah tanggung jawab bersama antara pemerintah, aparat keamanan, dan rakyat di Papua itu sendiri dalam semangat satu tanah air, satu bangsa, dan satu negara: Indonesia.

Keberhasilan aparat keamanan dalam menindak Nekison alias Bumi Walo Enumbi patut diapresiasi sebagai langkah nyata negara dalam melindungi rakyat dan menegakkan kedaulatan di Papua. Penindakan ini menunjukkan bahwa negara tidak tinggal diam terhadap segala bentuk ancaman separatis yang merusak ketertiban dan menghambat pembangunan. Ketegasan ini memberikan harapan baru bagi masyarakat Papua untuk hidup lebih aman, serta memperkuat kepercayaan bahwa pemerintah hadir dan bekerja demi terciptanya perdamaian yang berkelanjutan.

*Penulis merupakan aktivis pemuda Papua

Oleh : Zahra Hanifah )*

Rangkaian sidang PUIC OKI resmi dimulai, menandai langkah penting dalam upaya memperkuat solidaritas antarnegara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI). Forum ini mempertemukan parlemen dari negara-negara Muslim untuk membahas tantangan bersama dan menyusun langkah strategis yang mampu memperkuat posisi dunia Islam dalam tatanan global. Di tengah beragam isu kemanusiaan, geopolitik, dan pembangunan berkelanjutan, pertemuan PUIC menjadi momen yang tepat untuk membangun konsensus, memperluas kerja sama, dan meneguhkan nilai-nilai universal Islam yang damai dan solutif. Dalam forum tersebut, Indonesia kembali tampil menonjol sebagai pemrakarsa dialog dan penggerak sinergi yang konstruktif.

Dinamika global yang kompleks telah membawa dunia Islam pada titik refleksi mendalam. Ketimpangan sosial, konflik geopolitik, serta tantangan pembangunan memerlukan solidaritas yang lebih dari sekadar wacana. Di tengah arus besar ini PUIC hadir sebagai forum penting untuk memperkuat persatuan umat. Dalam forum ini, Indonesia tampil bukan hanya sebagai peserta aktif, melainkan sebagai poros yang memancarkan pengaruh konstruktif, inklusif, dan menyatukan.

Indonesia bukan pemain baru dalam lanskap diplomasi Islam. Pengalaman panjang dalam membangun konsensus, mengedepankan dialog, dan memperjuangkan keadilan menjadikannya mitra strategis bagi negara-negara anggota OKI. Melalui peranannya di PUIC, Indonesia memperlihatkan diplomasi parlemen yang berwawasan jauh ke depan, didukung oleh kekuatan moral dan reputasi sebagai negara Muslim demokratis terbesar di dunia.

Rangkaian sidang dan agenda PUIC tahun ini menegaskan pergeseran paradigma yang tengah terjadi. Isu-isu seperti krisis kemanusiaan, pendidikan Islam, peran perempuan, hingga ketahanan energi dan pangan telah diakui secara luas sebagai tantangan kolektif umat yang membutuhkan respon lintas negara. Indonesia memainkan peran penting dalam mengangkat isu-isu tersebut ke panggung utama, mendorong kerja sama lintas batas, dan menawarkan pendekatan solutif yang tidak mengedepankan dominasi, melainkan kolaborasi.

Keberhasilan ini tidak lepas dari kepemimpinan parlemen yang adaptif dan progresif. Ketua DPR RI, Puan Maharani, menyampaikan bahwa diplomasi parlemen harus mampu menjadi kekuatan lunak yang menjembatani perbedaan politik dan ideologis di antara negara-negara Muslim. Pernyataan ini menemukan maknanya dalam kiprah Indonesia di PUIC, di mana gagasan-gagasan yang diajukan tidak hanya diterima, tetapi juga dijadikan rujukan oleh banyak delegasi.

Ketua BKSAP DPR RI, Mardani Ali Sera, menekankan bahwa pendekatan dialog konstruktif bukan sekadar simbolik, tetapi bagian dari strategi diplomasi jangka panjang yang diakui luas sebagai pemimpin moral panutan dunia Islam. Citra ini diperkuat oleh stabilitas domestik yang relatif terjaga, serta komitmen terhadap demokrasi yang inklusif. Keberagaman yang dirawat dalam harmoni sosial menjadi bukti nyata bahwa nilai-nilai Islam dapat berjalan seiring dengan modernitas dan keterbukaan. Melalui forum PUIC, Indonesia mentransformasikan realitas ini menjadi kekuatan yang mampu menginspirasi negara anggota lain, sekaligus memantapkan posisinya sebagai simpul strategis di antara perbedaan kepentingan.

Inisiatif konkret juga menjadi keunggulan dalam pendekatan Indonesia. Dukungan terhadap Palestina, pendidikan Islam yang adaptif, penguatan ekonomi syariah, serta komitmen terhadap pengembangan teknologi digital untuk generasi muda Muslim menjadi bagian dari peta jalan kontribusi Indonesia. Langkah ini menunjukkan bahwa diplomasi tidak berhenti pada pidato, melainkan diwujudkan dalam aksi yang memberi manfaat jangka panjang.

Forum PUIC memberikan ruang bagi transformasi diplomasi Islam dari yang bersifat reaktif menjadi proaktif. Indonesia memanfaatkan ruang ini untuk membangun jaringan kerja sama antarparlemen yang bersifat setara dan saling memperkuat. Pendekatan ini berperan aktif dalam menjaga stabilitas dan membangun kepercayaan antarnegara dalam isu-isu sensitif dan menggerakkan sinergi di tengah keragaman sistem politik dan sosial yang dimiliki masing-masing negara anggota.

Keberadaan Indonesia di tengah forum ini juga membawa harapan baru akan kebangkitan dunia Islam yang lebih harmonis dan berdaya saing. Nilai-nilai keadaban, keadilan sosial, dan semangat kemanusiaan global menjadi fondasi utama diplomasi Indonesia. Dalam forum PUIC, nilai-nilai tersebut tidak hanya dibicarakan, tetapi dijadikan pedoman bersama dalam merumuskan resolusi dan kebijakan.

Ke depan, peran Indonesia diproyeksikan akan semakin besar. Keterlibatan aktif tidak hanya berasal dari parlemen, tetapi juga diharapkan tumbuh dari kalangan masyarakat sipil, pemuda, dan akademisi. Ini membuka peluang terbangunnya diplomasi multijalur yang lebih inklusif dan responsif terhadap perubahan zaman. Dengan menyelaraskan kekuatan institusi dan partisipasi publik, Indonesia dapat terus memperkuat pengaruhnya dalam membentuk masa depan dunia Islam yang damai, modern, dan bersatu.

Forum PUIC bukan sekadar ajang pertemuan tahunan, tetapi momentum kolektif untuk mengartikulasikan ulang arah perjuangan umat Islam di tengah tantangan global. Indonesia menunjukkan bahwa diplomasi tidak harus berbasis kekuatan militer atau ekonomi semata. Diplomasi berbasis nilai, pengalaman, dan empati mampu menjadi penggerak konsensus yang lebih kuat dan tahan uji.

Dalam pusaran geopolitik yang sering tidak menentu, kehadiran Indonesia sebagai jangkar stabilitas dan suara persatuan menjadi semakin relevan. Dunia Islam membutuhkan pemimpin yang mampu menjembatani perbedaan, membangun kepercayaan, dan memantik kerja sama sejati. Peran itu kini sedang dijalankan dengan mantap oleh Indonesia di panggung PUIC. Bukan hanya sebagai representasi satu negara, tetapi sebagai simbol semangat baru dalam merangkai masa depan umat Islam yang lebih inklusif dan berkeadilan.

)* Pemerhati Diplomasi Parlemen Negara-Negara Islam

Oleh: Ramadaniya Kurniyasih *)

Konferensi Parliamentary Union of the OIC Member States (PUIC) ke-19 di Jakarta pada Mei 2025 menjadi bukti bahwa diplomasi tidak selalu bertumpu pada kekuatan militer atau ekonomi. Budaya, parlemen, dan nilai kemanusiaan dapat menjadi instrumen ampuh untuk menurunkan ketegangan global dan memperkokoh solidaritas antarbangsa. Indonesia, sebagai tuan rumah, memanfaatkan momen ini untuk meneguhkan perannya sebagai jembatan dunia Islam. Di tengah eskalasi konflik geopolitik di berbagai belahan dunia, agenda memajukan kerja sama ekonomi, menangani ekstremisme, dan melindungi warisan budaya merupakan kebutuhan mendesak.

Rangkaian acara PUIC dibuka dengan Culture Dinner di Taman Arca Museum Nasional. Delegasi negara anggota disambut pemandu wisata dan penerjemah yang memastikan tiap narasi budaya terterjemahkan tepat. Pertunjukan tari tradisional dari berbagai daerah dan kisah masuknya Islam ke Nusantara menjadi jendela bagi para delegasi negara muslim dunia untuk memahami betapa eratnya hubungan agama dan tradisi lokal di Indonesia.

Dalam sambutannya, Menteri Kebudayaan Fadli Zon menegaskan bahwa Indonesia memiliki 1.340 suku dan 718 bahasa daerah, suatu fakta yang menjadikan keberagaman sebagai modal sosial yang tak ternilai. Ia menyebut bahwa hampir lima puluh ribu objek diduga cagar budaya dan lebih dari 29 ribu warisan tak benda telah terdata sebagai aset bangsa yang wajib dilindungi. Pengakuan lembaga dunia seperti UNESCO—mulai batik hingga tari saman—menegaskan bahwa produk budaya Nusantara telah menjadi bahasa universal yang dapat menjembatani perbedaan.

Fadli menambahkan bahwa warisan Islam di Indonesia—terpampang dalam pameran “The Light of Islamic Civilization”—membuktikan bahwa agama dapat berakulturasi tanpa menghapus tradisi setempat. Narasi ini penting untuk mematahkan stereotip bahwa Islam tidak dapat berkompromi dengan budaya lokal.

Sorotan utama sidang pleno PUIC adalah penderitaan rakyat Palestina. Delegasi Indonesia mengusulkan resolusi bersama yang tidak hanya mengecam agresi, tetapi juga menekankan pentingnya pelestarian lebih dari 195 situs budaya di Gaza yang rusak akibat konflik. Upaya ini sejalan dengan amanat konstitusi Indonesia untuk mendukung kemerdekaan semua bangsa yang tertindas.

Ketua DPR Puan Maharani menyambut para delegasi dengan menekankan arti penting diplomasi parlementer. Ia mengajak anggota legislatif negara anggota OKI untuk aktif menciptakan masa depan damai, sejahtera, dan berkeadaban, tidak hanya bagi rakyat sendiri, tetapi bagi umat manusia secara luas. Puan mengingatkan bahwa gedung bersejarah tempat konferensi berlangsung melambangkan perjuangan leluhur menjaga keutuhan bangsa di tengah perbedaan.

Pesan Puan tentang dialog antarparlemen menyoroti fungsi tambahan legislatif sebagai mediator ketika saluran eksekutif menemui jalan buntu. Dengan saling bertukar pengalaman membuat undang-undang, parlemen dapat membantu menyelaraskan kebijakan domestik dengan norma internasional seputar hak asasi manusia dan pembangunan berkelanjutan.

Di luar forum resmi, delegasi Indonesia mengadakan pertemuan bilateral dengan sejumlah negara untuk membahas rantai nilai halal, investasi pariwisata Islami, serta teknologi keuangan syariah. Penekanan diberikan pada sertifikasi halal yang saling diakui, penambahan rute penerbangan haji dan umrah, serta bidang pendidikan. Meski bersifat ekonomi, diskusi ini tetap menyentuh aspek kemanusiaan: menciptakan lapangan kerja, mengurangi kesenjangan, dan mendorong pemulihan.

Pertunjukan gamelan, pameran batik, serta penjajakan promosi kuliner halal Indonesia merupakan wujud soft power yang menegaskan citra moderat dan terbuka. Akan tetapi, implementasi kebijakan hasil PUIC memerlukan keseriusan semua pihak. Ada tiga tantangan: (1) harmonisasi regulasi nasional agar selaras dengan resolusi PUIC, (2) pengawasan anggaran untuk program pertukaran pelajar dan legislator muda, dan (3) konsistensi diplomasi budaya agar tidak terhenti di seremonial semata.

Dalam konteks itu, rencana World Culture Forum 2025 di Bali bertema “Culture for the Future” menjadi tindak lanjut konkret. Forum ini diharapkan menyatukan pembuat kebijakan, seniman, dan pelaku ekonomi kreatif untuk merumuskan platform perlindungan warisan di era digital, sambil menumbuhkan industri budaya sebagai mesin pertumbuhan.

Konfrensi PUIC OKI 2025 menunjukkan bahwa solidaritas dunia Islam tidak berhenti di mimbar retorik, melainkan dapat diterjemahkan dalam kerja sama konkret: perlindungan situs budaya, penguatan diplomasi parlementer, dan pengembangan ekosistem ekonomi halal. Indonesia, dengan warisan moderasi beragama dan budaya yang kaya, berhasil memosisikan diri sebagai teladan dan fasilitator.

Adanya konferensi ini mengandung pesan penting: ketika seni, tradisi, dan kemanusiaan dijadikan landasan kerja sama, runyamnya geopolitik dapat diredam. Tugas selanjutnya adalah memastikan setiap butir kesepakatan dibawa pulang dan diimplementasikan—mulai penyusunan anggaran beasiswa lintas negara, hingga pembentukan satuan tugas perlindungan warisan budaya di wilayah konflik.

PUIC OKI 2025 di Jakarta membuktikan kapasitas Indonesia menggabungkan diplomasi lunak budaya dengan diplomasi keras legislatif. Dengan hanya mengandalkan kekayaan budayanya sendiri, Indonesia mampu menggerakkan solidaritas global yang berorientasi pada perdamaian. Jika implementasi berjalan konsisten, forum ini akan tercatat sebagai tonggak baru kerja sama negara-negara Islam dalam membangun dunia yang lebih harmonis dan berkeadaban.

*) Penulis merupakan pemerhati isu perdamaian

Jakarta – Sidang pertama Konferensi ke-19 Parliamentary Union of the OIC Member States (PUIC) resmi digelar di Jakarta pada Senin (12/5/2025). Sebagai tuan rumah, Indonesia menyambut para pimpinan Parlemen dari negara-negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI).

Ketua DPR RI Puan Maharani mengungkapkan rasa bangganya atas kepercayaan yang diberikan kepada Indonesia.

“Indonesia merasa terhormat menjadi tuan rumah Konferensi ke-19 PUIC, dan kami menyambut para delegasi dari negara-negara sahabat dengan penuh kehangatan,” ujar Puan saat membuka forum.

Mengangkat tema Good Governance and Strong Institutions as Pillars of Resilience, konferensi ini menekankan pentingnya tata kelola pemerintahan yang transparan dan lembaga yang kuat sebagai fondasi ketahanan negara. Forum ini juga membahas isu demokrasi, stabilitas politik, dan tantangan global yang tengah dihadapi dunia Islam.

“Indonesia, melalui DPR RI, siap menjadi penghubung dalam mendorong dialog, kerja sama, dan perubahan di antara parlemen negara-negara Islam,” tegas Puan.

Konferensi ini bertepatan dengan peringatan 25 tahun berdirinya PUIC sejak tahun 1999. Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Mardani Ali Sera, menyebut persiapan telah dilakukan secara matang dari sisi substansi, logistik, hingga pengamanan.

“Ini adalah kehormatan sekaligus tanggung jawab besar bagi Indonesia untuk menjadi tuan rumah Konferensi PUIC ke-19. Kita ingin memastikan pelaksanaan ini berjalan sukses, substansial, dan memberikan dampak nyata dalam memperkuat solidaritas dunia Islam,” kata Mardani.

DPR RI juga mengangkat isu partisipasi perempuan dan pemuda dalam pembangunan, serta kerja sama negara OKI untuk pembangunan berkelanjutan dan isu lingkungan hidup.

“Kami membawa isu woman and youth participation, yakni bagaimana peran dan partisipasi perempuan dan generasi muda di negara muslim bisa diperkuat,” jelas Mardani.

Antusiasme peserta tinggi, dengan kehadiran delegasi dari Palestina, Kazakhstan, Iran, Turki, hingga Mozambik. Konferensi ini diharapkan memperkuat posisi Indonesia dalam diplomasi antarparlemen dunia Islam.*