Jakarta – Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) berperan sebagai penyelenggara Konferensi Parliamentary Union of the OIC Member States (PUIC) yang ke-19. Pertemuan internasional tersebut mengambil lokasi di kompleks Gedung DPR yang berada di kawasan Senayan, Jakarta.

Di sela-sela pelaksanaan sidang PUIC, DPR RI berkesempatan melakukan sejumlah pertemuan Bilateral dengan pimpinan parlemen negara-negara OKI lainnya.

Ketua DPR RI, Puan Maharani menyebut, kesempatan ini tidak hanya sekadar kebanggaan dari segi administratif.

“Perhelatan sidang umum parlemen negara-negara OKI ini bukan semata-mata kehormatan administratif semata, tapi menjadi momentum strategis bagi Indonesia untuk menegaskan kembali perannya sebagai motor diplomasi dunia Islam yang demokratis, inklusif, dan berorientasi pada solusi,” kata Puan.

Menurut Puan, melalui dialog dan kebersamaan, para wakil rakyat diajak untuk berperan aktif dalam menciptakan masa depan yang damai, sejahtera, dan berkeadaban, tidak hanya bagi rakyat masing-masing, tetapi juga bagi umat manusia secara luas.

“DPR RI berkomitmen mengarahkan diskusi PUIC menuju solusi konkret untuk menjawab krisis multidimensi yang dihadapi banyak negara anggota OKI,” ungkapnya.

Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, Mardani Ali Sera menilai menjadi sangat penting untuk membangun lembaga yang kuat, transparan, dan akuntabel di tengah tantangan global saat ini, mulai dari ketegangan geopolitik, perubahan iklim, hingga ketidakpastian ekonomi.

“Pentingnya memperkuat kerja sama antarnegara anggota PUIC dalam membangun masa depan negara-negara Islam yang damai dan berkeadilan,” tutur Mardani.

Sidang PUIC ke-19 mengusung tema besar “PUIC Silver Jubilee – Good Governance and Strong Institutions as Pillar of Resilience”, yang didasarkan pada harapan agar negara-negara anggota OKI fokus pada pembangunan kekuatan kelembagaan dan tata kelola pemerintahan yang baik.

Momen sidang ini merupakan kesempatan besar bagi Indonesia untuk menunjukkan potensi kontribusi umat Islam Indonesia dalam membangun perdamaian dan kesejahteraan global, melalui penguatan kerjasama bilateral.

Indonesia, sebagai tuan rumah Sidang ke-19 PUIC memperkuat kerja sama yang solid di antara negara-negara Islam sebagai menjadi kekuatan baru untuk memperjuangkan keadilan global. [-RWA]

Jakarta – Konferensi ke-19 Persatuan Parlemen Negara Anggota OKI (PUIC) yang berlangsung pada 12–15 Mei 2025 di Gedung DPR RI, Jakarta, mengangkat isu tata kelola pemerintahan sebagai agenda utama.

Mengusung tema “PUIC Silver Jubilee – Good Governance and Strong Institutions as Pillar of Resilience”, konferensi ini menandai peringatan 25 tahun berdirinya PUIC sejak 1999 di Teheran.

Ketua BKSAP DPR RI, Mardani Ali Sera, menekankan pentingnya implementasi tata kelola pemerintahan yang baik di negara-negara OKI.

“Kami ingin menunjukkan bahwa Indonesia bukan hanya tuan rumah yang ramah, tapi juga membawa kontribusi nyata tentang bagaimana tata kelola yang baik dan institusi yang kuat bisa diterapkan secara luas di negara-negara Islam,” ujarnya.

Menurut Mardani, tema tersebut dipilih karena mayoritas anggota OKI masih dalam tahap pembangunan.

Mardani menyebut Indonesia turut mengundang Perdana Menteri Singapura dan Malaysia untuk berbagi pengalaman dalam membangun institusi yang kredibel dan sistem pemerintahan yang akuntabel.

“Kalau kita bertemu lagi dalam forum berikutnya, kita harap sudah menjadi negara-negara yang lebih baik, karena punya fondasi yang kuat: transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola yang adil,” tambahnya.

Ketua DPR RI, Puan Maharani menyatakan bahwa konferensi ini merupakan momen strategis yang mencerminkan kepemimpinan Indonesia di kancah diplomasi Islam.

“Menjadi tuan rumah PUIC 2025 bukan hanya soal menyelenggarakan acara, tapi juga menunjukkan kepemimpinan moral Indonesia di dunia Islam,” kata Puan.

Ia menegaskan bahwa DPR RI siap menjadi jembatan kerja sama antarparlemen negara-negara Islam dalam menghadapi tantangan global, termasuk perjuangan Palestina dan krisis kemanusiaan.

“PUIC ini bukan hanya seremoni, tapi forum untuk menghasilkan solusi konkret berbasis kolaborasi parlemen,” ujarnya.

Puan juga menyinggung momentum PUIC 2025 yang berdekatan dengan peringatan 70 tahun Konferensi Asia Afrika. Ia berharap semangat solidaritas Selatan-Selatan dapat kembali dihidupkan melalui forum ini.

Sementara itu, Sekjen DPR RI Indra Iskandar memastikan bahwa persiapan teknis konferensi telah dilakukan secara matang.

“Koordinasi dengan berbagai instansi sudah rampung. Tidak ada celah yang kami biarkan terbuka,” tegasnya.

Hingga kini, tercatat lebih dari 500 peserta dari negara anggota dan organisasi internasional telah mengonfirmasi kehadiran dalam konferensi yang akan memperkuat peran parlemen dunia Islam dalam pembangunan global.**

Jakarta – Konferensi ke-19 Parliamentary Union of the OIC Member States (PUIC) di Indonesia yang berlangsung 12 – 15 Mei 2025, dihadiri delegasi dari berbagai negara OKI dan negara-negara pengamat.

Dalam sambutannya di acara Cultural Dinner Delegasi PUIC 2025, Minggu (11/5), Ketua DPR RI, Puan Maharani mengatakan Indonesia sebagai tuan rumah PUIC ke-19 merasa sangat terhormat menerima kedatangan para delegasi dari berbagai negara sahabat. Menurutnya, sebagai negara dengan populasi Islam terbesar di dunia, Indonesia bangga dapat menjadi tuan rumah konferensi PUIC ke-19 yang sangat strategis.

“Merupakan kehormatan besar bagi saya untuk menyambut Anda semua di Museum Nasional Indonesia malam ini. Saat kita berkumpul di institusi ikonik ini, dikelilingi oleh kekayaan sejarah dan budaya bangsa kita, saya teringat akan kekuatan dari keberagaman dan pentingnya pertukaran budaya,” kata Puan.

Puan menuturkan Konferensi PUIC penting diadakan untuk membangun kerja sama dan kolaborasi antarbangsa. Ia menekankan bahwa DPR memiliki tanggung jawab besar membantu membentuk arah masa depan bangsa, terutama dalam menghadapi segala tantangan yang ada.

Lebih lanjut, Puan juga menyinggung pentingnya memperjuangkan perdamaian dan keharmonisan antarbangsa. Dalam kesempatan ini, ia pun mengajak para delegasi memanfaatkan konferensi parlemen negara OKI di DPR sebagai sarana saling belajar dan mempererat persahabatan antarnegara, apalagi perhelatan di Indonesia ini bertepatan dengan peringatan ke-25 tahun (silver jubilee) PUIC sejak didirikan pada 1999.

“Mari kita bekerja sama untuk memajukan perdamaian, kesejahteraan, dan kemajuan bagi seluruh umat manusia,” ajak Puan.

Sebelumnya, Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, Mardani Ali Sera menyampaikan bahwa kehadiran para delegasi mencerminkan komitmen PUIC untuk terus berkontribusi secara aktif dalam forum internasional dan memperkuat kerja sama antar negara anggota OKI.

Konferensi kali ini merupakan event PUIC yang ke-19 dan menjadi momen istimewa karena bertepatan dengan peringatan 25 tahun (silver jubille) berdirinya PUIC sejak pertama kali diselenggarakan pada tahun 1999.

Mengusung tema “PUIC Silver Jubilee – Good Governance and Strong Institutions as Pillar of Resilience” menjadi sebuah pijakan utama dalam seluruh rangkaian konferensi ke-19 PUIC. Tema yang mencerminkan komitmen negara-negara anggota OKI untuk memperkuat ketahanan nasional dan kolektif melalui tata kelola yang transparan, partisipatif, dan berintergritas.*

Jakarta – Indonesia menjadi tuan rumah dalam pertemuan global konferensi Parliamentary Union of the OIC (PUIC) tanggal 12 Mei sampai 15 Mei 2025. Posisi ini memperkuat peran Indonesia dalam lingkaran global.

Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan bahwa momen ini bukan sekadar kehormatan, tapi momentum strategis. Dirinya menyambut hangat kehadiran para delegasi peserta konferensi ke-19 PUIC.

“DPR RI menyambut delegasi dan menegaskan peran Indonesia sebagai motor diplomasi dunia Islam yang demokratis dan inklusif,” kata Puan

Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Mardani Ali Sera mengatakan bahwa penyelenggaraan Konferensi Ke-19 Uni Parlemen Negara Anggota Organisasi Kerja Sama Islam atau Parliamentary Union of the OIC (PUIC) merupakan bagian dari upaya berkelanjutan BKSAP DPR RI guna memperkuat diplomasi parlementer Indonesia di kancah internasional.

“Kami percaya, kerja sama yang solid di antara negara-negara Islam akan menjadi kekuatan baru untuk memperjuangkan keadilan global,” katanya.

Selain itu, dia juga memandang penting membangun lembaga yang kuat, transparan, dan akuntabel di tengah tantangan global saat ini, mulai dari ketegangan geopolitik, perubahan iklim, hingga ketidakpastian ekonomi.

Mardani Ali Sera menyebut konferensi itu juga akan menjadi forum membahas isu-isu penting seperti dukungan penuh terhadap perjuangan Palestina, perlindungan hak-hak minoritas muslim, dan penguatan kerja sama negara-negara Selatan (South-South Cooperation/SSC).

“Ini bukan hanya momen refleksi, melainkan juga peluang untuk memperbarui komitmen kita terhadap prinsip-prinsip perdamaian, keadilan, hak asasi manusia, dan pembangunan ekonomi,” kata Mardani dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu.

Ketua BKSAP DPR Mardani mengemukakan hal itu ketika memberikan pidato dalam acara Embassy Briefing penyelenggaraan Konferensi Ke-19 PUIC di Gedung Nusantara, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta.

Ia menegaskan pentingnya memperkuat kerja sama antarnegara anggota PUIC dalam membangun masa depan dunia Islam yang lebih damai dan berkeadilan.

Sedangkan Menteri Luar Negeri RI, Sugiono menegaskan komitmen Indonesia untuk berperan aktif dalam mendukung rakyat Palestina.

Menlu Sugiono menegaskan dukungan Indonesia untuk mewujudkan kemerdekaan Palestina berdasarkan Solusi Dua Negara (Two State Solution).

Dia juga menyampaikan bahwa Indonesia sangat siap memberikan perawatan medis bagi warga Palestina yang terluka dan mengalami trauma akibat perang. Dia menyebut hal ini akan dilakukan apabila para pemangku kepentingan menyetujuinya. **

Jakarta – Konferensi ke-19 Parliamentary Union of the OIC Member States (PUIC) mulai digelar Senin (12/5), di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Acara yang berlangsung hingga 15 Mei ini sekaligus menandai peringatan 25 tahun berdirinya PUIC.

Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan pelaksanaan PUIC di Indonesia adalah momen penting untuk memperkuat peran Indonesia dalam diplomasi dunia Islam.

“Ini kehormatan besar bagi Indonesia. DPR RI siap menyambut para delegasi dengan hangat, sekaligus menegaskan komitmen Indonesia terhadap diplomasi dunia Islam,” ujar Puan.

Puan menekankan bahwa menjadi tuan rumah PUIC bukan sekadar status administratif, tetapi juga peluang strategis untuk menunjukkan kepemimpinan Indonesia dalam berbagai isu global dan membangun harmonisasi antarnegara.

“Pentingnya nilai-nilai kemanusiaan, solidaritas, dan saling pengertian dalam membangun tatanan dunia yang lebih harmonis,” kata Puan.

Mengangkat tema “Good Governance and Strong Institutions as Pillars of Resilience”, Puan menilai hal tersebut relevan dengan kebutuhan negara-negara anggota OKI.

“Forum ini tidak akan menjadi ajang seremonial semata. Kita ingin memastikan hasil konkret dari diskusi, dengan tindak lanjut nyata melalui kerja sama antarparlemen,” tegas Ketua DPR RI tersebut.

Puan juga menyebut konferensi tahun ini memiliki makna khusus karena berdekatan dengan peringatan 70 tahun Konferensi Asia Afrika (KAA).

“Spirit Bandung 1955 masih relevan hari ini. PUIC menjadi panggung untuk memperkuat solidaritas global Selatan-Selatan,” kata Puan.

Sebelumnya, Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Mardani Ali Sera, mengatakan DPR akan mendorong pembahasan sejumlah isu prioritas seperti penguatan partisipasi perempuan dan pemuda, pembangunan berkelanjutan, dan lingkungan hidup.

“Kita akan menyuarakan sustainable development and environment antar negara-negara OKI serta mendorong kolaborasi yang lebih nyata antarparlemen,” ungkapnya.

DPR RI juga telah menyiapkan Senayan Declaration yang menjadi dokumen utama hasil konferensi.

Rangkaian sidang PUIC dijadwalkan berlangsung intensif selama empat hari ke depan dengan partisipasi pimpinan parlemen dari negara-negara OKI dan ASEAN. *

Jakarta – Sidang ke-19 Parliamentary Union of the OIC Member States (PUIC) tengah berlangsung di Jakarta, menandai langkah penting dalam memperkuat solidaritas antarnegara Islam. Dalam forum bergengsi ini, DPR RI tampil sebagai tuan rumah sekaligus pemimpin yang aktif dalam mendorong sinergi antarparlemen negara-negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI).

Ketua DPR RI, Puan Maharani, menyampaikan rasa terima kasih atas kehadiran para delegasi dari berbagai negara Islam dan menegaskan pentingnya kolaborasi parlemen untuk merespons tantangan global secara kolektif. “Ini merupakan kehormatan besar bagi Indonesia. DPR RI siap menyambut hangat para delegasi dari negara-negara sahabat,” ujar Puan.

Menurutnya, posisi Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar memberikan tanggung jawab moral dan strategis untuk memimpin diskursus di tingkat dunia Islam. “Menjadi tuan rumah PUIC bukan hanya sekadar status penyelenggara, tetapi juga bentuk nyata kepemimpinan Indonesia dalam memperkuat solidaritas antarparlemen dunia Islam,” tegas Puan.

Ia menambahkan bahwa konferensi ini menjadi ajang penting untuk menunjukkan wajah Islam yang demokratis, inklusif, dan solutif. “PUIC 2025 adalah momentum strategis untuk menegaskan peran Indonesia sebagai motor diplomasi Islam yang mampu menyatukan perbedaan dan menawarkan solusi konkret,” jelasnya.

Kehadiran para pemimpin parlemen dari seluruh dunia Islam juga dinilai sebagai sinyal positif atas kepercayaan internasional terhadap diplomasi Indonesia. “Forum ini akan menjadi ruang lintas batas berbasis diplomasi solusi, memperkuat kerja sama OKI dalam menghadapi tantangan global dan memperjuangkan nilai-nilai kemanusiaan,” ujar Puan.

Parlemen Indonesia tidak hanya menggelar forum ini dengan keramahan, tetapi juga mengedepankan substansi. Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Mardani Ali Sera, menekankan pentingnya tema konferensi tahun ini, yakni Good Governance and Strong Institutions as Pillar of Resilience. “Kami ingin menunjukkan bahwa kita tidak hanya ramah sebagai tuan rumah, tetapi juga memberikan kontribusi nyata melalui praktik tata kelola yang baik dan institusi yang kuat,” ujar Mardani.

Sebagai forum antarlembaga legislatif negara OKI yang berdiri sejak 1999 dan berkantor pusat di Teheran, PUIC bertujuan memperkuat kerja sama di berbagai bidang strategis, mulai dari politik hingga sosial budaya. Dalam konteks ini, DPR RI memanfaatkan sepenuhnya peran tersebut untuk mendorong dialog, konsensus, dan kemitraan berbasis nilai-nilai universal Islam yang damai dan progresif.

Kiprah DPR RI dalam forum ini mencerminkan wajah parlemen yang adaptif dan proaktif di panggung global. Di tengah dinamika geopolitik dan isu kemanusiaan yang kompleks, Indonesia melalui DPR RI berhasil memosisikan diri sebagai pelopor diplomasi parlemen Islam yang relevan dan inspiratif bagi dunia Muslim.

Jakarta – Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menjadi tuan rumah untuk Konferensi ke-19 Parliamentary Union of the OIC (PUIC), yang berlangsung pada 12 hingga 15 Mei 2025 di Gedung DPR, Jakarta. Acara ini sekaligus menjadi momentum peringatan 25 tahun berdirinya PUIC yang telah berkiprah sejak tahun 1999.

Ketua DPR RI, Puan Maharani, menyatakan bahwa menjadi tuan rumah konferensi ini bukan hanya sebuah kehormatan administratif, melainkan kesempatan penting bagi Indonesia untuk memperlihatkan kepemimpinan diplomatik dunia Islam yang mengedepankan demokrasi, inklusivitas, dan solusi konkret.

“Kami siap menyambut delegasi dengan hangat dan menjadikan acara ini ajang diplomasi yang melampaui seremonial,” ujar Puan.

Puan juga menekankan bahwa konferensi ini bertujuan untuk memperkuat solidaritas antarnegara OKI dan mendorong peran parlemen dalam menghadapi tantangan global. PUIC bertujuan untuk mempererat kerja sama antarparlemen negara-negara anggota OKI dalam bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya.

Indonesia, yang saat ini menjabat sebagai Presiden PUIC ke-19, mengusung tema “Good Governance and Strong Institutions as Pillars of Resilience” menekankan pentingnya tata kelola pemerintahan yang kuat dan transparan dalam memperkuat ketahanan dunia Islam.

Dalam konferensi tersebut, Puan berharap isu-isu penting seperti kemerdekaan Palestina dan perdamaian regional dapat menjadi fokus pembahasan.

“Diplomasi parlemen membutuhkan aksi nyata untuk menghadapi tantangan global,” tegasnya.

Diperkirakan sekitar 500 peserta dari negara-negara anggota OKI, termasuk sejumlah negara pengamat, akan turut ambil bagian dalam konferensi ini. Puan juga menyoroti bahwa kehadiran para pemimpin parlemen, termasuk dari negara ASEAN seperti Malaysia, menunjukkan kesuksesan penyelenggaraan PUIC di Indonesia.

Ia berharap acara ini dapat mempererat hubungan antarnegara anggota OKI dan mendorong kerja sama yang lebih terkoordinasi dalam berbagai bidang.

Puan menyebutkan bahwa semangat solidaritas global yang pernah tercermin dalam Konferensi Asia Afrika (KAA) 70 tahun silam akan menjadi fondasi utama dalam pelaksanaan pertemuan PUIC kali ini.

Dengan demikian, ia berharap PUIC 2025 menjadi ajang untuk memperjuangkan nilai-nilai kemanusiaan dan menciptakan dunia Islam yang lebih adil dan berdaulat.

Sementara itu, Iran menunjukkan antusiasme besar untuk hadir dalam konferensi ini, dengan mengirimkan 62 delegasi, termasuk ketua parlemen mereka. **

Oleh : Rivka Mayangsari*)
Indonesia telah memulai sebuah perhelatan internasional bergengsi yang menjadi bukti nyata kepemimpinannya dalam percaturan global dunia Islam. Pada 12 – 15 Mei 2025, Indonesia menjadi tuan rumah Konferensi ke-19 Parliamentary Union of the OIC (PUIC), atau Konferensi Parlemen Negara-Negara Anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI).
Penyelenggaraan konferensi ini diumumkan secara resmi oleh Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, Mardani Ali Sera. Ia menyampaikan bahwa konferensi yang digelar di bawah kepemimpinan Ketua DPR RI, Puan Maharani, akan menjadi momen istimewa karena bertepatan dengan peringatan 25 tahun berdirinya PUIC. Mardani menyatakan bahwa pada 12 – 15 Mei 2025, Indonesia menjadi tuan rumah pertemuan parlemen negara-negara OKI dan bahwa momentum ini sangat berarti karena sekaligus memperingati seperempat abad eksistensi PUIC.
Indonesia memilih tema besar “Good Governance and Strong Institution” atau “Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Institusi yang Kuat” sebagai landasan utama konferensi. Menurut Mardani, tema ini bukan sekadar slogan, melainkan refleksi atas komitmen Indonesia untuk mengajak negara-negara OKI memperkuat fondasi dalam negeri masing-masing guna menciptakan dunia Islam yang berdaulat, mandiri, dan adil. Ia menekankan bahwa momen ini tidak hanya untuk refleksi, tetapi juga menjadi peluang untuk memperbarui komitmen terhadap prinsip-prinsip perdamaian, keadilan, hak asasi manusia, dan pembangunan ekonomi.
Salah satu agenda utama dalam Konferensi PUIC ke-19 adalah pembahasan khusus mengenai isu Palestina. Dalam momentum yang sarat makna ini, Indonesia ingin mendorong negara-negara OKI untuk keluar dari sekadar kutukan dan kecaman verbal, menuju aksi nyata yang berdaya guna.
Mardani menggarisbawahi bahwa negara-negara OKI tidak seharusnya hanya marah terhadap negara-negara besar seperti Amerika Serikat atau sekadar mencaci, tetapi justru perlu membangun kekuatan institusi dan tata kelola pemerintahan yang baik di dalam negeri masing-masing.
Sesi khusus bertajuk Committee on Palestine direncanakan akan membahas secara mendalam kondisi terkini di Palestina, merumuskan langkah konkret ke depan, serta membentuk aliansi strategis antar-parlemen OKI. Mardani menekankan bahwa tujuan pertemuan ini bukan semata untuk mengutuk, tetapi untuk membangun aliansi kuat antara negara-negara anggota PUIC sebagai bentuk solidaritas kolektif.
Dengan memperkuat tata kelola internal, negara-negara OKI dapat meningkatkan kapasitas diplomatik dan pengaruh geopolitik mereka, serta lepas dari ketergantungan terhadap kekuatan luar. Langkah ini merupakan bagian dari strategi jangka panjang untuk menciptakan ketahanan kolektif dunia Islam.
Konferensi PUIC 2025 tidak hanya berbicara soal solidaritas Palestina. Lebih dari itu, pertemuan ini menjadi ajang bagi negara-negara anggota OKI yang sebagian besar merupakan negara berkembang dari Global Selatan untuk menyusun peta jalan bersama menuju tata dunia yang lebih adil, demokratis, dan inklusif.
Selama empat hari pelaksanaan, konferensi akan mencakup berbagai agenda penting: sidang pleno, pertemuan komite tetap, forum perempuan parlemen, hingga diskusi strategis lintas isu seperti inovasi legislatif, digital governance, dan inklusi sosial. Ini menjadi forum kolaboratif yang mempertemukan parlemen, organisasi internasional, dan masyarakat sipil dalam satu ruang dialog strategis.
Konferensi ini juga diharapkan menghasilkan resolusi-resolusi penting yang dapat menjadi referensi global dalam penguatan demokrasi parlementer di negara-negara Islam. Indonesia, sebagai tuan rumah, ingin menunjukkan perannya sebagai pelopor tata kelola parlemen yang modern dan responsif terhadap tantangan zaman.
Mardani menyatakan bahwa dengan adanya tata kelola yang baik dan institusi yang kuat, negara-negara OKI dapat menjadi lebih mandiri dan tidak lagi terlalu bergantung pada negara lain.
Kesiapan Indonesia menjadi tuan rumah konferensi ini merupakan simbol kepercayaan internasional terhadap peran strategis Indonesia di kancah global. Tak hanya menjadi negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, Indonesia juga membuktikan dirinya sebagai jembatan perdamaian, promotor demokrasi, dan pelopor pembangunan inklusif.
Melalui penyelenggaraan PUIC ke-19, Indonesia ingin menegaskan bahwa diplomasi parlemen adalah instrumen penting dalam membangun tata dunia baru yang lebih beradab. Kehadiran para delegasi parlemen dari puluhan negara OKI di Jakarta akan memperkuat posisi Indonesia sebagai motor penggerak kerja sama multilateral berbasis nilai-nilai keislaman yang progresif dan berkeadilan.
Mardani menegaskan bahwa bukan hanya kecaman yang diperlukan dalam isu Palestina, melainkan aliansi yang nyata dan kuat antaranggota PUIC.
DPR RI, sebagai tuan rumah, menyambut seluruh delegasi dengan tangan terbuka dan semangat kolaboratif. Konferensi PUIC 2025 diharapkan menjadi tonggak baru dalam perjalanan diplomasi parlemen dunia Islam, serta menjadi titik tolak menuju masa depan yang lebih kuat, berdaulat, dan berlandaskan keadilan.
Indonesia tidak hanya mempersiapkan agenda substansial, tetapi juga menjamin kesuksesan teknis dan logistik pelaksanaan konferensi ini. Pemerintah dan DPR RI bersinergi memastikan semua delegasi merasakan keramahtamahan Indonesia yang penuh semangat persaudaraan dan profesionalisme.
Indonesia sudah siap. Dunia Islam menatap ke Jakarta. Saatnya membuktikan bahwa dengan tata kelola yang baik dan institusi yang kuat, kita bisa membangun peradaban yang bermartabat.

*) Pemerhati politik

Oleh Rayyan Al Fattah )*
Indonesia kembali menunjukkan peran strategisnya dalam diplomasi global, khususnya di lingkup dunia Islam, dengan menjadi tuan rumah Konferensi ke-19 Uni Parlemen Negara Anggota Organisasi Kerja Sama Islam (PUIC) yang digelar pada 12–15 Mei 2025 di Kompleks Parlemen, Jakarta. Kesiapan dan kesediaan Indonesia menggelar forum internasional ini bukan sekadar bentuk penghormatan, melainkan cerminan nyata dari komitmen Indonesia dalam memperkuat peran parlemen sebagai fondasi demokrasi dan penopang stabilitas global, terutama di kawasan negara-negara Muslim.
Dengan mengangkat tema “PUIC Silver Jubilee – Good Governance and Strong Institutions as Pillar of Resilience,” konferensi ini mencerminkan kesadaran kolektif negara-negara anggota OKI akan urgensi tata kelola pemerintahan yang bersih serta penguatan lembaga yang tangguh. Dalam konteks global saat ini, di mana tantangan seperti perubahan iklim, krisis ekonomi, serta ketidakpercayaan terhadap kepemimpinan publik terus meningkat, pentingnya institusi yang efektif dan inklusif menjadi sorotan utama. Indonesia, dengan pengalamannya dalam perjalanan reformasi demokrasi dan pembangunan kelembagaan, memiliki legitimasi kuat untuk memimpin diskursus tersebut.
Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Mardani Ali Sera, menyampaikan bahwa seluruh persiapan konferensi telah difinalisasi secara menyeluruh, baik dari sisi agenda substansi, logistik, hingga sistem keamanan. Berbagai fasilitas untuk delegasi internasional telah dipastikan memenuhi standar tinggi, termasuk kesiapan ruang sidang dan bilik pertemuan bilateral. Koordinasi dengan unsur TNI dan Polri juga telah dilakukan demi menjamin keamanan optimal, mengingat banyaknya tokoh penting yang akan hadir.
Lebih dari itu, Indonesia akan mengundang pemimpin berpengaruh seperti Perdana Menteri Singapura dan Malaysia untuk berbagi pengalaman mengenai praktik tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan adaptif. Kehadiran mereka diharapkan bisa memberikan inspirasi kolektif bagi negara-negara Muslim dalam membangun institusi yang inklusif dan berdaya tahan.
PUIC sebagai forum parlemen negara-negara OKI memiliki posisi strategis dalam menjembatani kepentingan politik, ekonomi, dan kemanusiaan di dunia Islam. Dengan keanggotaan 54 negara dan 25 organisasi pengamat, forum ini adalah salah satu entitas multilateral paling representatif. Sebelumnya, Indonesia juga pernah sukses menjadi tuan rumah Konferensi PUIC ke-7 di Palembang pada 2012, dan kini kembali membuktikan kapasitasnya sebagai penyelenggara forum internasional berskala besar.
Komitmen Indonesia terhadap isu Palestina pun tetap menjadi bagian tak terpisahkan dari peran diplomatiknya. Ketua DPR RI, Puan Maharani, telah menyampaikan undangan kepada Ketua Parlemen Palestina untuk hadir dalam konferensi ini. Langkah tersebut mempertegas posisi Indonesia sebagai negara yang konsisten membela hak-hak rakyat Palestina di berbagai forum internasional. Konferensi PUIC 2025 diharapkan menjadi ajang penguatan dukungan nyata terhadap kemerdekaan Palestina, tak hanya melalui pernyataan politik, tetapi lewat langkah konkret yang disepakati bersama oleh parlemen negara-negara Islam.
Hingga awal Mei 2025, sebanyak 29 negara anggota dan tujuh negara pengamat telah mengonfirmasi kehadirannya. Total delegasi diperkirakan mencapai 400 peserta dari berbagai penjuru dunia. Jumlah ini menjadi bukti besarnya kepercayaan internasional terhadap Indonesia, khususnya dalam memfasilitasi dialog konstruktif lintas negara Islam.
Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, sebelumnya menegaskan bahwa lembaga legislatif telah mengerahkan semua sumber daya untuk menjamin keberhasilan konferensi ini, baik dari sisi teknis maupun substansi. Indonesia ingin memastikan bahwa pelaksanaan PUIC 2025 tidak hanya berlangsung lancar, namun juga memberikan dampak strategis jangka panjang terhadap penguatan kerja sama antarparlemen.
Selama empat hari pelaksanaan, agenda PUIC akan meliputi sidang pleno, forum komite tetap, pertemuan perempuan parlemen, serta diskusi tematik terkait inovasi legislasi, inklusivitas politik, dan tata kelola digital. Forum ini juga akan menjadi ruang penting untuk menjalin kolaborasi dengan organisasi internasional dan masyarakat sipil, dalam upaya membangun solidaritas lintas sektor menghadapi berbagai tantangan global.
Melalui penyelenggaraan PUIC 2025, DPR RI hendak menegaskan kembali pentingnya diplomasi parlemen sebagai sarana strategis memperkuat jejaring kerja sama antarnegara. Dalam tatanan dunia yang kian kompleks dan multipolar, peran parlemen sebagai jembatan dialog dan perumus kebijakan bersama menjadi sangat krusial.
Mardani Ali Sera pun berharap masyarakat turut memberikan dukungan terhadap konferensi ini, sebab keberhasilan penyelenggaraan PUIC akan memberikan citra positif bagi Indonesia di mata dunia. Lebih dari itu, ia menekankan bahwa forum ini menjadi momentum bagi Indonesia untuk memperlihatkan wajah demokrasi yang inklusif, progresif, dan mampu menjawab tantangan zaman.
Indonesia, sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia dan sistem demokrasi yang terus berkembang, memiliki potensi besar untuk menjadi motor penggerak transformasi global, khususnya di kawasan Global Selatan. Konferensi PUIC 2025 bukan hanya ajang diplomatik, melainkan amanah besar untuk membentuk arah masa depan umat Islam menuju tata dunia yang lebih adil, tangguh, dan berkelanjutan.

)* penulis merupakan pengamat kebijakan publik

Jakarta – Indonesia menjadi tuan rumah Konferensi Parlemen Organisasi Kerja Sama Islam (PUIC OKI) ke-19 yang digelar pada 12–15 Mei 2025. DPR RI sebagai tuan rumah memperkuat posisi Indonesia sebagai jembatan diplomasi dunia Islam dengan mengangkat tema “Good Governance and Strong Institutions as Pillars of Resilience.”

Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, Mardani Ali Sera, mengungkapkan tingginya antusiasme para delegasi negara-negara anggota
OKI dalam konferensi yang kali ini bertempat di kompleks DPR RI.

“Kalau dulu IPU (Inter-Parliamentary Union) diadakan di hotel, kali ini skalanya besar tapi bertempat di DPR, yang tentunya memiliki tantangan tersendiri karena karakter ruang sidangnya berbeda,” imbuhnya.

Mardani menjelaskan bahwa agenda penting dalam PUIC ke-19 adalah pembahasan mengenai tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance and Strong Institutions) sebagai fondasi negara yang lebih terbuka, akuntabel, transparan, serta memiliki birokrasi yang gesit dan maju.

“Dengan itu, banyak investasi bisa masuk, ekonomi berkembang, dan SDM kita meningkat. Itu PR-PR yang kita coba highlight, agar semua negara anggota betul-betul bisa bekerja keras untuk mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat,” pungkasnya.

Ketua DPR RI, Puan Maharani, menegaskan bahwa menjadi tuan rumah PUIC merupakan kehormatan sekaligus tanggung jawab besar bagi Indonesia.

“Kami ingin menjadikan forum ini sebagai momentum untuk memperkuat solidaritas negara-negara Islam dalam menghadapi tantangan global, sekaligus menegaskan peran Indonesia sebagai jembatan dialog dan kerja sama antarnegara Islam,” ujar Puan.

Dengan penyelenggaraan PUIC ke-19 ini, Indonesia tidak hanya menunjukkan kesiapan sebagai tuan rumah, tetapi juga menegaskan komitmennya dalam memperkuat kerja sama antarparlemen negara-negara Islam. Harapannya, konferensi ini mampu menghasilkan rekomendasi strategis yang mendorong perdamaian, pembangunan, dan kesejahteraan umat di tengah tantangan global yang semakin kompleks.