JAKARTA — Acara Cultural Dinner dalam rangkaian Sidang ke-19 Parliamentary Union of the OIC Member States (PUIC) berlangsung meriah di Taman Arca, Museum Nasional Indonesia, Jakarta Pusat, Minggu (11/5).

Mengangkat tema “Opening the Heart in the Harmony of Moonlight”, kegiatan ini menjadi panggung diplomasi budaya sekaligus memperkuat narasi damai Islam.

Upaya untuk melakukan diplomasi budaya, sejatinya sudah tercermin dalam bagaimana hidup sehari-hari masyarakat di Indonesia dengan keberagamannya yang luar biasa.

Menteri Kebudayaan, Fadli Zon, menyampaikan bahwa keberagaman budaya Indonesia adalah kekuatan utama bangsa dalam berdiplomasi dan mempererat kerja sama global.

Dengan banyaknya suku bangsa serta bahasa daerah di Indonesia, maka hendaknya hal tersebut patut untuk terus dirawat dan dipromosikan ke dunia.

“Indonesia memiliki 1.340 suku bangsa dan 718 bahasa daerah. Ini bukan sekadar angka, melainkan refleksi dari tradisi, ekspresi budaya, serta warisan yang harus kita rawat dan promosikan ke dunia,” ucap Fadli dalam sambutannya.

Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya Islam yang damai dan harmonis dengan budaya lokal.

Melalui pendekatan budaya, perdagangan serta kearifan lokal, Islam bisa terus meluas di Indonesia.

“Islam datang ke Indonesia bukan dengan kekerasan, tapi melalui budaya, perdagangan, dan kearifan lokal. Itulah mengapa Islam dan tradisi di Indonesia menyatu dengan damai,” tambahnya.

Dalam acara ini, para delegasi dari negara-negara OKI diajak berkeliling museum dengan pendampingan pemandu dan translator, sebelum menikmati sajian budaya berupa pertunjukan tari-tarian tradisional serta narasi sejarah masuknya Islam ke Indonesia.

Ketua DPR RI, Dr. (H.C.) Puan Maharani, turut hadir dan menyampaikan pentingnya forum ini dalam memperkuat diplomasi parlementer dan solidaritas antarnegara Muslim.

“Kami merasa terhormat menjadi tuan rumah forum penting ini. Lewat dialog dan kebersamaan, kita bisa menciptakan dunia yang lebih beradab dan sejahtera,” ungkap Puan.

Ia juga menyoroti nilai historis lokasi kegiatan dengan menyatakan bahwa Gedung Museum Nasional Indonesia menjadi saksi sejarah perjuangan bangsa untuk kembali mengingat nilai kemanusiaan, solidaritas dan saling pengertian.

“Gedung ini adalah saksi sejarah perjuangan bangsa. Dari sinilah kita diajak mengingat kembali nilai-nilai kemanusiaan, solidaritas, dan saling pengertian,” tambahnya.

Sebagai komitmen nyata dalam diplomasi budaya, Indonesia akan menjadi tuan rumah World Culture Forum 2025 di Bali, bertema “Culture for the Future”.**

JAKARTA — Kegiatan Cultural Dinner dalam rangkaian Sidang ke-19 Parliamentary Union of the OIC Member States (PUIC) berlangsung meriah di Taman Arca, Museum Nasional Indonesia, Jakarta Pusat.

Mengusung tema “Opening the Heart in the Harmony of Moonlight”, acara ini menjadi platform penting dalam memperkenalkan kekayaan budaya Indonesia sekaligus memperkuat diplomasi budaya.

Menteri Kebudayaan Fadli Zon dalam sambutannya menekankan bahwa kekayaan budaya Indonesia menjadi modal utama dalam mempererat kerja sama global.

Pasalnya, Indonesia sendiri memang memiliki keberagaman yang sangat luar biasa namun masyarakat di dalamnya bisa saling hidup rukun berdampingan dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika.

“Indonesia memiliki 1.340 suku bangsa dan 718 bahasa daerah. Ini bukan sekadar angka, melainkan refleksi dari tradisi, ekspresi budaya, serta warisan yang harus kita rawat dan promosikan ke dunia,” ujarnya pada Minggu (11/5)

Fadli juga menyoroti pentingnya akulturasi Islam dan budaya lokal, yang telah membentuk Indonesia menjadi negara dengan tradisi Islam yang damai.

Sampai saat ini, penyebarluasan Islam di Indonesia sejak awal memang sama sekali tanpa adanya kekerasan, namun dengan pendekatan budaya, perdagangan dan kearifan lokal.

“Islam datang ke Indonesia bukan dengan kekerasan, tapi melalui budaya, perdagangan, dan kearifan lokal. Itulah mengapa Islam dan tradisi di Indonesia menyatu dengan damai,” tambahnya.

Sebelum acara dimulai, delegasi dari negara-negara anggota OKI dipandu oleh pemandu wisata yang dilengkapi dengan terjemahan untuk mengenal lebih dekat sejarah dan warisan budaya Indonesia.

Para tamu juga disuguhi dengan berbagai pertunjukan tari tradisional serta narasi mengenai sejarah masuknya Islam ke Indonesia.

Ketua DPR RI, Dr. (H.C.) Puan Maharani, menyampaikan rasa terima kasih atas kehadiran para tamu undangan dan menegaskan pentingnya kerja sama antarnegara.

“Kami merasa terhormat menjadi tuan rumah forum penting ini. Lewat dialog dan kebersamaan, kita bisa menciptakan dunia yang lebih beradab dan sejahtera,” ungkap Puan.

Ia juga menyoroti nilai historis Museum Nasional Indonesia yang menjadi saksi sejarah perjuangan bangsa.

“Gedung ini adalah saksi sejarah perjuangan bangsa. Dari sinilah kita diajak mengingat kembali nilai-nilai kemanusiaan, solidaritas, dan saling pengertian,” lanjutnya.

Sebagai langkah nyata dalam diplomasi budaya, Indonesia akan menjadi tuan rumah World Culture Forum 2025 di Bali, yang bertema “Culture for the Future”. (*)

Jakarta — Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia siap menjadi tuan rumah Konferensi ke-19 Parliamentary Union of the OIC Member States (PUIC) atau Persatuan Parlemen Negara-negara Anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) yang akan berlangsung pada 12–15 Mei 2025 di Jakarta. Konferensi ini menjadi momentum penting bagi Indonesia untuk memperkuat peran diplomasi parlemen di tingkat global, khususnya di antara negara-negara Muslim.

Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, Mardani Ali Sera, menyatakan bahwa konferensi ini mengangkat tema “Good Governance and Strong Institutions as Pillars of Resilience” sebagai wujud komitmen untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik dan membangun institusi yang kuat di negara-negara anggota OKI.

“Konferensi ini adalah kehormatan sekaligus tanggung jawab besar bagi Indonesia. Kami ingin memastikan pelaksanaan berjalan sukses, substansial, dan memberikan dampak nyata dalam memperkuat solidaritas dunia Islam,” kata Mardani.

Mardani menambahkan bahwa Konferensi PUIC ke-19 menjadi momen bersejarah karena bertepatan dengan peringatan 25 tahun berdirinya PUIC yang didirikan pada tahun 1999. Isu-isu strategis yang akan diangkat meliputi partisipasi perempuan dan generasi muda di negara-negara Muslim, serta pembangunan berkelanjutan dan perlindungan lingkungan lintas negara anggota.

“DPR akan membawa isu woman and youth participation, yakni tentang peran aktif perempuan dan anak muda dalam pembangunan, serta penguatan kolaborasi antarparlemen dalam isu lingkungan dan pembangunan berkelanjutan,” jelasnya.

Konferensi PUIC kali ini juga menjadi panggung penting bagi Indonesia untuk menampilkan wajah demokrasi yang inklusif, modern, dan solutif. Ratusan delegasi dari berbagai negara akan hadir, dengan total peserta yang diproyeksikan mencapai 400 orang dari 54 negara anggota dan 11 negara pengamat. Hingga saat ini, sebanyak 35 negara anggota dan 8 negara pengamat telah menyatakan konfirmasi kehadiran.

Indonesia juga akan mengundang pemimpin-pemimpin negara sahabat, seperti Perdana Menteri Singapura dan Malaysia, untuk berbagi praktik terbaik dalam bidang tata kelola pemerintahan yang efektif dan transparan.

Mardani memastikan seluruh persiapan teknis telah dimatangkan, termasuk penataan ruang sidang, area pertemuan bilateral, hingga pengamanan dengan melibatkan TNI-Polri. Protokol diplomatik standar internasional pun akan diterapkan demi menjamin kelancaran konferensi.

“Forum ini juga merupakan bentuk nyata kontribusi Indonesia dalam mendorong kerja sama konkret antarparlemen negara Muslim di bidang sosial, budaya, dan ekonomi,” tambahnya.

DPR melalui BKSAP berharap konferensi PUIC ini tidak hanya menjadi forum diskusi, tetapi juga menghasilkan deklarasi dan langkah nyata yang memperkuat solidaritas serta menjawab tantangan global yang dihadapi dunia Islam saat ini.

“Kesuksesan penyelenggaraan PUIC akan memperkuat citra positif Indonesia di mata internasional dan memperkokoh posisi strategis DPR dalam diplomasi antarparlemen global,” tutup Mardani.

Dengan semangat kolaborasi dan inklusivitas, Indonesia bertekad menjadikan PUIC ke-19 sebagai tonggak penting penguatan solidaritas dan kerja sama negara-negara Muslim menuju masa depan yang lebih tangguh dan berdaya saing. **

Jakarta – Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) akan menjadi tuan rumah Konferensi ke-19 Parliamentary Union of the OIC Member States (PUIC) atau Persatuan Parlemen Negara-Negara yang tergabung dalam Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), yang akan digelar pada 12–15 Mei 2025 di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Konferensi ini akan menjadi momen penting bagi diplomasi parlemen Indonesia, sekaligus menandai peringatan 25 tahun berdirinya PUIC sejak 1999. Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Mardani Ali Sera, menyampaikan bahwa persiapan konferensi berjalan dengan baik dari sisi substansi agenda, logistik, hingga pengamanan.

“Ini adalah kehormatan sekaligus tanggung jawab besar bagi Indonesia untuk menjadi tuan rumah Konferensi PUIC ke-19. Kita ingin memastikan pelaksanaan ini berjalan sukses, substansial, dan memberikan dampak nyata dalam memperkuat solidaritas dunia Islam,” kata Mardani.

Mardani menekankan bahwa DPR RI akan mengangkat isu-isu strategis dalam sidang umum parlemen negara OKI tersebut. Di antaranya adalah peningkatan partisipasi perempuan dan generasi muda dalam pembangunan, serta kerja sama antar negara anggota dalam mendukung agenda pembangunan berkelanjutan (sustainable development) dan pelestarian lingkungan.

“Kami membawa isu woman and youth participation, yakni bagaimana peran dan partisipasi perempuan dan generasi muda di negara muslim bisa diperkuat. Selain itu, juga penting untuk membahas pembangunan berkelanjutan dan isu lingkungan hidup di forum ini,” jelas Mardani.

Lebih lanjut, Mardani menyebut bahwa penyelenggaraan PUIC ke-19 di Indonesia akan menjadi ajang penting untuk memperkuat kerja sama konkret antarparlemen negara Islam di bidang ekonomi, sosial, dan budaya. Konferensi ini juga diharapkan menjadi wadah untuk mendorong terciptanya perdamaian dan harmoni di kawasan-kawasan konflik, khususnya di dunia Islam.

Menurutnya, antusiasme negara-negara peserta cukup tinggi. Sejumlah duta besar dari negara anggota seperti Palestina, Kazakhstan, Iran, Turki, hingga Mozambik telah menyatakan komitmennya untuk hadir langsung di Jakarta.

“Pelaksanaan PUIC di Indonesia kian mengokohkan peran diplomasi parlemen Indonesia di kancah dunia. Ini juga menjadi bentuk nyata komitmen DPR untuk aktif dalam isu-isu global yang relevan dengan kepentingan umat Islam,” ujarnya.

Ia juga mengajak masyarakat Indonesia untuk turut memberikan dukungan atas pelaksanaan konferensi tersebut. Mardani meyakini, suksesnya penyelenggaraan PUIC ke-19 akan berkontribusi besar dalam membangun citra positif Indonesia di mata dunia internasional.

“Ini momentum strategis yang tidak hanya penting bagi DPR, tetapi juga bagi Indonesia secara keseluruhan dalam memperkuat posisi sebagai negara demokratis dengan populasi Muslim terbesar di dunia,” pungkas Mardani.

Dengan semangat solidaritas, keterbukaan, dan kerja sama, DPR RI berharap konferensi PUIC ke-19 di Jakarta akan menjadi tonggak baru dalam upaya membangun masa depan yang lebih inklusif dan berkelanjutan di dunia Islam. [-red]

Jakarta – Indonesia siap menyambut pelaksanaan The 19th Session of the Conference of the Parliamentary Union of the OIC Member States (PUIC) atau Konferensi Parlemen Negara-Negara Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) yang akan digelar di Jakarta pada 12–15 Mei 2025. Berbagai persiapan teknis, keamanan, hingga diplomatik terus dimatangkan guna menyukseskan perhelatan internasional ini.

Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Mardani Ali Sera, mengungkapkan tingginya antusiasme negara peserta, terutama dari Iran. Iran dijadwalkan mengirimkan 62 delegasi, termasuk 15 anggota Parlemen yang akan dipimpin langsung oleh Ketua Parlemen Iran menggunakan jet pribadi.

“Dan itu memerlukan banyak pengaturan teknis bagaimana media mereka connect dengan media Parlemen kita, protokol mereka connect dengan protokol kita, siapa yang jemput, siapa yang nerima. Plus untuk security karena Iran ini masih disanksi sama Amerika, mereka perlu dari awal, kan nggak semua ruang udara bisa mereka lewati, nggak semua pangkalan bandara bisa mereka singgahi,” ujar Mardani,

Mardani menyebut keterbatasan jalur udara dan bandara yang bisa diakses Iran menjadikan logistik dan keamanan sebagai perhatian serius. Ia pun memuji kesiapan tim Indonesia, mulai dari protokol, TNI, Polri, hingga Airnav, yang terus berkoordinasi secara intens.

Tak hanya hadir dalam sidang, Iran juga telah mengajukan permintaan untuk melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Ketua DPR RI Puan Maharani.

“Sedang kita usahakan, dan mudah-mudahan itu bisa segera terwujud,” tambah Mardani.

Sementara itu, pengamanan di lapangan juga terus diperkuat. Komandan Satuan Brimob Polda Metro Jaya, Kombes Pol. Henik Maryanto, memimpin langsung pengecekan kesiapan personel dan logistik di Batalyon C Pelopor, Pamulang, Tangerang Selatan.

“Kami dari Satuan Brimob Polda Metro Jaya berkomitmen untuk memberikan pengamanan terbaik bagi acara Konferensi Parlemen OKI. Seluruh personel dan perlengkapan telah kami siapkan secara maksimal,” tegas Henik.

PUIC merupakan forum parlemen negara-negara anggota OKI yang dibentuk untuk memperkuat kerja sama di bidang legislatif. Sidang ke-19 ini akan dihadiri oleh ratusan delegas. *

Jakarta – Indonesia kembali menunjukkan eksistensinya sebagai aktor kunci dalam diplomasi internasional, khususnya di dunia Islam, dengan menjadi tuan rumah Konferensi ke-19 Parliamentary Union of the OIC Member States (PUIC) yang akan digelar pada 12 hingga 15 Mei 2025 di Jakarta.

Penyelenggaraan forum ini menjadi bukti kepercayaan negara-negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) terhadap peran strategis Indonesia, terutama DPR RI, dalam menjembatani dialog antarnegara muslim dan memperkuat solidaritas global.

Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, Mardani Ali Sera, menegaskan bahwa konferensi ini tidak sekadar ajang retorika, tetapi menjadi panggung nyata dalam membangun kapasitas internal negara-negara anggota.

“Karena kami berpendapat kita perlu mengerjakan PR kita menjadi negara maju dengan mewujudkan good governance dan strong constitution,” ujar Mardani.

Sesuai pernyataan Mardani, Forum ini mengangkat tema “Good Governance and Strong Institutions as Pillar of Resilience” ini tidak hanya menjadi peringatan 25 tahun berdirinya PUIC, tetapi juga momen penting bagi Indonesia untuk mendorong agenda-agenda strategis seperti tata kelola pemerintahan yang baik dan penguatan institusi demokratis di negara-negara Islam.

Mardani juga menambahkan bahwa sekitar 35 negara anggota OKI telah mengonfirmasi kehadirannya, menunjukkan antusiasme dan kepercayaan terhadap Indonesia sebagai tuan rumah. Ia menilai kerja sama antarparlemen negara Islam merupakan kekuatan potensial dalam mendorong keadilan global.

“Kami percaya, kerja sama yang solid di antara negara-negara Islam akan menjadi kekuatan baru untuk memperjuangkan keadilan global,” ungkapnya.

Ketua DPR RI, Puan Maharani, menyampaikan bahwa Indonesia berkomitmen menjadikan PUIC ke-19 sebagai forum yang profesional dan berorientasi pada hasil konkret. Ia menilai forum ini merupakan kehormatan sekaligus tanggung jawab besar bagi Indonesia.

“Menjadi tuan rumah PUIC merupakan kehormatan dan tanggung jawab besar bagi Indonesia. Kami ingin menjadikan forum ini sebagai momentum memperkuat solidaritas negara Islam dalam menghadapi tantangan global, sekaligus menegaskan peran Indonesia sebagai jembatan dialog dan kerja sama antarnegara Islam,” jelas Puan.

Lebih lanjut, Puan menekankan pentingnya menjunjung diplomasi dan dialog sebagai jalan utama dalam menyelesaikan konflik global. Hal ini sejalan dengan nilai-nilai dasar Indonesia sebagai negara demokrasi terbesar di dunia Muslim, yang senantiasa mengedepankan penyelesaian damai dalam konflik internasional.

Dengan menjadi tuan rumah Konferensi PUIC ke-19, Indonesia tidak hanya memainkan peran sebagai fasilitator pertemuan antarparlemen negara-negara Islam, tetapi juga meneguhkan posisinya sebagai pemimpin opini dan penjaga stabilitas di tengah dinamika geopolitik dunia Islam dan global.

JAKARTA — DPR RI memastikan kesiapan hampir 100 persen dalam menyelenggarakan Konferensi ke-19 Parliamentary Union of the OIC Member States (PUIC) yang akan digelar pada 12–15 Mei 2025 di Jakarta. Persiapan teknis dan substansi terus dimatangkan melalui koordinasi lintas instansi untuk menjamin kelancaran forum parlemen negara-negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) tersebut.

Sekretaris Jenderal DPR RI, Indra Iskandar, menegaskan bahwa semua aspek teknis telah dikonfirmasi ulang, mulai dari keimigrasian, kepabeanan, pengelolaan bandara, hingga layanan navigasi udara.

“Kami sangat siap. Tidak ada satu celah pun yang kami lewatkan. Simulasi dan pengecekan teknis sudah dilaksanakan bersama Professional Conference Organizer (PCO),” ujar Indra di Jakarta.

Ia menyebutkan, sejauh ini sudah ada 23 negara yang mengonfirmasi kehadiran dengan total 279 delegasi. Jumlah peserta diperkirakan mencapai 500 hingga 600 orang, termasuk utusan organisasi internasional.

“Angka ini masih mungkin bertambah, mengingat beberapa negara telah menyatakan minat hadir namun belum memberi konfirmasi resmi,” tambahnya.

Selain negara-negara anggota OKI, Setjen DPR RI juga mengundang sejumlah pemimpin negara sahabat di kawasan ASEAN, seperti Perdana Menteri Malaysia dan Perdana Menteri Singapura. Kehadiran mereka masih menunggu kepastian jadwal.

Konferensi ini juga menjadi tonggak penting dalam memperkuat kerja sama antarparlemen negara-negara Muslim. Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Mardani Ali Sera, menekankan pentingnya persatuan dan kolaborasi di antara bangsa-bangsa Islam.

“Keberagaman adalah kekuatan. Kita perlu mempererat hubungan dan mendorong kerja sama yang lebih strategis,” ujar Mardani.

Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa pelaksanaan Konferensi PUIC ke-19 bertepatan dengan peringatan 25 tahun berdirinya PUIC, yang menjadikannya momentum penting untuk merefleksikan pencapaian dan memperbaharui komitmen bersama terhadap nilai-nilai perdamaian, keadilan, hak asasi manusia, dan pembangunan berkelanjutan.

“Forum ini juga menjadi bagian dari upaya diplomasi parlementer Indonesia untuk berperan aktif dalam membangun tatanan dunia yang lebih adil dan berimbang,” tegas Mardani.

Ketua DPR RI, Puan Maharani, turut menegaskan komitmen Indonesia untuk menjadi tuan rumah yang profesional dan berorientasi pada hasil.

“Ini bukan hanya kehormatan, tetapi juga tanggung jawab besar bagi Indonesia. Kami ingin menjadikan PUIC sebagai wadah strategis untuk memperkuat solidaritas negara-negara Islam dalam menghadapi tantangan global,” ucap Puan.

Dengan persiapan yang matang dan antusiasme tinggi dari negara-negara peserta, Konferensi ke-19 PUIC diharapkan tidak hanya sukses secara teknis, tetapi juga substantif, menghasilkan kesepakatan konkret yang memperkuat kerja sama antarparlemen negara Islam di masa depan.

Indonesia bersiap menyambut Konferensi ke-19 Parlemen Negara-Negara Anggota Organisasi Kerja Sama Islam (PUIC) pada 12–15 Mei 2025 di Jakarta.

Forum yang menghadirkan parlemen negara-negara anggota OKI ini, menjadi panggung strategis untuk memperkuat diplomasi ekonomi, tata kelola pemerintahan, serta solidaritas antarnegara Islam.

Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, Mardani Ali Sera, menegaskan bahwa tema “Good Governance and Strong Institutions as Pillars of Resilience” mencerminkan kebutuhan negara-negara OKI untuk memperkuat institusi dan tata kelola.

“Kami ingin menyebarkan bahwa kita bukan cuma host yang ramah, tapi juga memberi oleh-oleh berupa praktik baik tata kelola pemerintahan. Sehingga saat bertemu lagi, negara-negara OKI sudah melangkah lebih maju,” ujarnya.

Mardani menyebut mayoritas negara OKI masih dalam kategori berkembang, sehingga penting untuk membangun institusi kuat. Indonesia juga mengundang Perdana Menteri Malaysia dan Singapura untuk berbagi pengalaman pembangunan berbasis tata kelola yang baik.

Ia menambahkan bahwa isu Palestina tetap menjadi prioritas.

“Palestina selalu ada di hati kita. Semua peserta akan memakai syal bermotif bendera Palestina saat pembukaan, sebagai simbol solidaritas,” tegasnya.

Mardani juga mengungkapkan bahwa PUIC memiliki komite-komite tematik seperti perempuan, pemuda, dan pembangunan berkelanjutan untuk memperluas kerja sama lintas sektor.

Dalam memperkuat hubungan bilateral, Mardani menyambut positif kehadiran 16 delegasi Aljazair, yang disebut sangat antusias menjalin kerja sama dengan Indonesia.

Wakil Ketua BKSAP DPR RI, Muhammad Husein Fadlulloh, menekankan dimensi ekonomi forum ini.

“Indonesia ingin memperkuat kerja sama ekonomi, terutama sektor produk halal. Dengan populasi Muslim terbesar, kita berpotensi jadi pemimpin industri halal di bidang pangan dan fashion,” katanya.

Ia juga menyoroti pentingnya membangun pasar-pasar baru antarnegara OKI untuk menghadapi krisis global.

“Isu sosial dan kemanusiaan seperti hak perempuan dan anak juga dibahas, apalagi dalam konteks Palestina. Kami dukung solusi adil untuk Palestina, dengan fokus pada hak asasi manusia,” lanjut Husein.

Ia menambahkan bahwa Indonesia telah menunjukkan komitmen keterwakilan perempuan di parlemen yang kini mencapai 22%.

“Kami terus berusaha tingkatkan partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan,” katanya.

Dengan target 500–600 peserta dari 54 negara dan observer, PUIC ke-19 diharapkan menjadi bukti komitmen Indonesia dalam memajukan kerja sama ekonomi, politik, dan kemanusiaan di dunia Islam.**

Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Mardani Ali Sera, menegaskan bahwa kerja sama antarnegara Islam dalam forum Parliamentary Union of the OIC Member States (PUIC) penting untuk menciptakan masa depan dunia Islam yang damai dan berkeadilan.Konferensi PUIC ke-19 berlangsung di Jakarta pada 12–15 Mei 2025.

“Al-Qur’an dalam Surah Al-Hujurat ayat 13 mengajarkan bahwa keberagaman adalah kekuatan. Karena itu, kita harus saling mengenal, mempererat solidaritas, dan mendorong kolaborasi antarparlemen negara-negara muslim,” ujar Mardani.

Ia menyebut, konferensi kali ini menjadi momen istimewa karena bertepatan dengan 25 tahun berdirinya PUIC.

“Ini bukan sekadar peringatan, tapi juga saatnya memperbarui komitmen terhadap perdamaian, keadilan, hak asasi manusia, dan pembangunan ekonomi,” katanya.

Dengan mengangkat tema “Good Governance and Strong Institutions as Pillars of Resilience”, forum ini disebut Mardani relevan menghadapi tantangan global seperti krisis iklim, ketegangan geopolitik, dan ketidakpastian ekonomi. Ia menekankan pentingnya institusi yang kuat, transparan, dan akuntabel di negara-negara Islam.

Selain itu, isu-isu seperti dukungan terhadap Palestina, perlindungan hak minoritas Muslim, dan kerja sama Selatan-Selatan turut menjadi agenda utama.

“Kami percaya, kolaborasi yang solid antarnegara Islam adalah kekuatan baru untuk memperjuangkan keadilan global,” tutup Mardani.

Wakil Ketua BKSAP DPR RI, Muhammad Husein Fadlulloh, menyoroti pentingnya mendorong kolaborasi ekonomi di antara negara anggota OKI.

“Indonesia punya potensi besar di industri halal, khususnya di sektor pangan dan fashion. Kita ingin memperluas pasar dan mengurangi ketergantungan pada kekuatan ekonomi global,” ujarnya.

Ia menambahkan, tantangan global seperti perang dagang dan ketegangan politik harus dihadapi dengan kerja sama antarnegara OKI.

“Kami ingin menunjukkan bahwa ekonomi dunia Islam bisa tumbuh pesat jika kita saling mendukung,” kata Husein.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal DPR RI, Indra Iskandar, memastikan bahwa persiapan penyelenggaraan konferensi telah mencapai hampir 100 persen.

“Kami sudah melakukan pengecekan menyeluruh dengan instansi seperti imigrasi, bea cukai, dan Angkasa Pura. Tidak ada celah yang kami lewatkan,” jelasnya.

Ia menyampaikan bahwa sejauh ini 23 negara telah mengonfirmasi kehadiran, dengan total 279 delegasi. PUIC ke-19 diperkirakan akan dihadiri oleh 500 hingga 600 peserta dari 54 negara anggota dan organisasi internasional.**

Jakarta – Iran menunjukkan antusiasme tinggi dalam menghadiri The 19th Session of the Conference of the Parliamentary Union of the OIC Member States (PUIC) atau Sidang Parlemen Negara-Negara Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) yang akan digelar di kompleks parlemen, Jakarta, pada 12–15 Mei 2025 mendatang.

Hal tersebut diungkapkan oleh Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Mardani Ali Sera, yang menyebutkan bahwa Iran bahkan telah menyiapkan kehadiran delegasi dalam jumlah besar sebagai bentuk keseriusan mereka. Sebanyak 62 delegasi dari Iran akan hadir, termasuk 15 anggota parlemen yang dipimpin langsung oleh Ketua Parlemen Iran.

“Dan itu memerlukan banyak pengaturan teknis bagaimana media mereka connect dengan media Parlemen kita, protokol mereka connect dengan protokol kita, siapa yang jemput, siapa yang nerima,” jelas Mardani.

Menariknya, delegasi Iran dijadwalkan tiba menggunakan jet pribadi, yang menjadi indikasi lain dari komitmen tinggi negara tersebut untuk terlibat aktif dalam sidang tahunan yang menjadi forum penting bagi parlemen negara-negara Islam tersebut.

Tak hanya hadir dalam forum resmi, Iran juga telah mengajukan permintaan untuk melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden RI, Prabowo Subianto, serta Ketua DPR RI, Puan Maharani. “Sedang kita usahakan, dan mudah-mudahan itu bisa segera terwujud,” kata Mardani.

Menurut Mardani, antusiasme Iran ini selaras dengan tren positif dari negara-negara anggota OKI lainnya. Dari total 54 negara anggota, sebanyak 34 negara telah memastikan kehadirannya dengan total 429 delegasi. Tak hanya itu, 8 dari 11 negara berstatus pengamat juga menyatakan siap hadir.

“Ini akan menjadi salah satu perhelatan terbesar yang pernah diselenggarakan di lingkungan DPR RI,” ujarnya. Ia membandingkan dengan penyelenggaraan Inter-Parliamentary Union (IPU) sebelumnya yang digelar di hotel, sementara PUIC kali ini digelar langsung di kompleks DPR RI, yang memberikan tantangan tersendiri, terutama dalam aspek teknis dan protokoler.

Mardani memuji kesiapan tim Sekretariat Jenderal DPR RI dan BKSAP yang telah bekerja sama dengan berbagai pihak untuk merancang secara rinci aspek teknis penyelenggaraan, mulai dari penataan media, alur protokol, hingga pengamanan.

Lebih lanjut, ia menyebut bahwa selain Iran, negara seperti Aljazair juga telah mengajukan keinginan untuk melakukan pertemuan bilateral dengan pejabat tinggi Indonesia. Ini menunjukkan bahwa sidang PUIC tidak hanya menjadi forum diplomasi multilateral, tetapi juga membuka ruang kerja sama bilateral yang strategis.

“Dengan itu banyak investasi masuk, ekonomi berkembang, SDM kita meningkat. Itu PR-PR yang kita coba highlight agar semua negara oke betul-betul bisa bekerja keras mengunjutkan kesejahteraan bagi masyarakat,” pungkasnya.

Sidang PUIC ke-19 ini diharapkan menjadi momentum penguatan diplomasi parlemen Indonesia serta memperkuat kerja sama antarnegara Islam di berbagai sektor strategis, termasuk pembangunan, perdamaian, dan kesejahteraan rakyat. Kehadiran aktif Iran dan negara-negara lainnya menjadi sinyal kuat bahwa forum ini kian mendapat tempat penting di tataran diplomasi global. [-red]