Oleh : Andi Jatmiko )*

Indonesia kembali menunjukkan kepemimpinan globalnya dengan menjadi tuan rumah Konferensi Parlemen Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) ke-19 atau Parliamentary Union of the OIC Member States (PUIC) yang digelar pada 12–15 Mei 2025 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Penyelenggaraan acara ini menunjukkan kepercayaan dunia internasional terhadap kepemimpinan Indonesia dalam memimpin dunia Islam.

Pemilihan Indonesia sebagai tuan rumah bukan semata hasil dari rotasi biasa, tetapi lebih dari itu, mencerminkan reputasi diplomatik Indonesia yang semakin kokoh di kancah internasional, terutama di antara negara-negara Islam. Dalam forum ini, Indonesia bukan sekadar tuan rumah, tetapi juga pemimpin yang menawarkan narasi baru—mendorong penguatan tata kelola pemerintahan dan lembaga yang tangguh sebagai pilar ketahanan negara-negara OKI. Sebagaimana disampaikan Ketua BKSAP DPR RI Mardani Ali Sera, diplomasi Indonesia pada PUIC ke-19 ini lebih dari sekadar protes dan kecaman, melainkan seruan untuk membenahi diri agar negara-negara Islam menjadi lebih maju dan berdaya saing.

Tema konferensi yang diusung, Good Governance and Strong Institutions as Pillar of Resilience, mencerminkan arah yang progresif. Ini merupakan ajakan konkret agar negara-negara anggota OKI membangun sistem pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan adaptif terhadap perubahan global. Dengan institusi yang kuat, negara-negara OKI dapat memperkuat posisi tawar mereka dalam geopolitik dunia serta menciptakan kesejahteraan rakyat yang lebih merata dan berkeadilan.

Salah satu puncak dari forum ini adalah penyusunan Senayan Declaration, sebuah pernyataan sikap kolektif parlemen OKI yang secara tegas menyuarakan dukungan terhadap kemerdekaan Palestina. Dalam konteks ini, Indonesia mengedepankan diplomasi yang solutif, bukan sekadar simbolik. Menurut Mardani, deklarasi ini tidak hanya berisi kutukan terhadap agresi Israel, tetapi juga mendorong kerja sama konkret antarparlemen untuk membawa isu Palestina ke forum internasional dengan cara yang lebih sistematis dan berdampak.

Antusiasme peserta, khususnya dari Iran, menegaskan tingginya ekspektasi terhadap penyelenggaraan PUIC kali ini. Iran mengirimkan 62 delegasi, termasuk 15 anggota parlemen yang akan dipimpin langsung oleh Ketua Parlemen Iran. Kehadiran mereka dengan jet pribadi, meskipun harus menghadapi tantangan teknis akibat sanksi internasional, menunjukkan keseriusan untuk berpartisipasi aktif. Mardani mengungkapkan bahwa aspek logistik dan keamanan menjadi perhatian khusus, mengingat keterbatasan akses udara dan diplomasi teknis yang menyertainya. Dalam hal ini, kerja sama antara protokol DPR, Kementerian Luar Negeri, TNI, Polri, hingga Airnav membuktikan bahwa Indonesia siap menyelenggarakan forum ini secara profesional.

Kesiapan Indonesia tidak hanya terlihat dari sisi diplomasi dan logistik, tetapi juga dari sisi keamanan. Satuan Brimob Polda Metro Jaya telah melaksanakan simulasi dan pengecekan perlengkapan serta personel untuk memastikan keamanan maksimal selama acara berlangsung. Komandan Satuan Brimob Polda Metro Jaya Kombes Henik Maryanto menegaskan bahwa seluruh personel telah disiapkan secara profesional dan siap bertugas penuh tanggung jawab. Dukungan keamanan yang optimal menjadi fondasi penting agar seluruh delegasi merasa aman dan nyaman dalam menyampaikan pandangan serta menjalin kerja sama antarnegara.

Lebih jauh, PUIC ke-19 juga membuka ruang diplomasi bilateral yang sangat penting. Iran, misalnya, telah mengajukan permintaan resmi untuk melakukan pertemuan dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Ketua DPR RI Puan Maharani. Ini menunjukkan bahwa forum ini menjadi momen strategis untuk memperkuat hubungan antarnegara, khususnya dalam hal kerja sama antarparlemen, ekonomi, dan isu-isu strategis dunia Islam lainnya. Indonesia dapat memanfaatkan momentum ini untuk memperluas jejaring dan memperkuat posisi tawarnya dalam isu-isu global yang menyangkut dunia Islam.

Hal penting lainnya adalah peran aktif DPR RI, khususnya Ketua DPR RI Puan Maharani yang memimpin langsung jalannya konferensi. Ini bukan hanya penegasan terhadap posisi Indonesia sebagai pemimpin diplomasi parlemen Islam, tetapi juga menjadi simbol inklusivitas kepemimpinan perempuan dalam dunia politik internasional. Puan Maharani membawa pesan bahwa diplomasi parlemen tidak lagi bersifat elitis, tetapi menjadi jembatan yang membumi dan mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan serta solidaritas lintas negara.

Konferensi ini juga menjadi ajang pembuktian kemampuan institusi DPR RI sebagai tuan rumah kegiatan internasional berskala besar. Jika sebelumnya forum seperti IPU diselenggarakan di hotel, maka PUIC ke-19 dilakukan langsung di kompleks parlemen. Ini memberikan tantangan sekaligus peluang, karena Indonesia bisa menunjukkan kesiapan infrastruktur parlemen dan kualitas manajerialnya di hadapan dunia. Mardani bahkan menyebut ini sebagai salah satu forum terbesar yang pernah digelar di DPR RI.

Pada akhirnya, PUIC ke-19 bukan sekadar forum biasa. Ini adalah panggung bagi Indonesia untuk memimpin arah baru dalam diplomasi parlemen dunia Islam yang lebih modern, kolaboratif, dan berbasis pada prinsip good governance. Ini adalah momen memperkuat solidaritas negara-negara Islam dalam menghadapi tantangan global seperti konflik, ketimpangan ekonomi, dan ketidakstabilan politik. Melalui forum ini, Indonesia menunjukkan bahwa suara parlemen tidak hanya penting dalam politik domestik, tetapi juga sangat menentukan arah peradaban global.

Masyarakat Indonesia patut bangga dengan penyelenggaraan ini dan turut menjaga nama baik bangsa di mata dunia. Diperlukan dukungan seluruh elemen, baik dari lembaga negara, aparat keamanan, media, hingga warga masyarakat untuk memastikan kelancaran forum ini. Mari bersama-sama menyukseskan PUIC ke-19 sebagai wujud nyata kepemimpinan Indonesia di panggung diplomasi internasional dunia Islam.

)*Penulis adalah kontributor Jendela Baca Institute

Oleh: Nana Sukmawati )*
Indonesia tengah mempersiapkan diri dengan matang untuk menjadi tuan rumah Konferensi ke-19 Parliamentary Union of the OIC Member States (PUIC) yang akan digelar pada 12-15 Mei 2025 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Kegiatan ini merupakan forum strategis parlemen dari negara-negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) dan sekaligus menjadi bukti konkret peran aktif Indonesia dalam diplomasi global.

Persiapan Indonesia tidak hanya mencakup infrastruktur fisik dan logistik, tetapi juga koordinasi intensif antar lembaga negara. Sinergi antara parlemen, kementerian, aparat keamanan, dan lembaga pendukung lainnya menjadi dasar utama dalam memastikan keberhasilan forum internasional ini.

Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, Mardani Ali Sera, mengatakan bahwa dirinya akan mengawal langsung seluruh proses persiapan Konferensi PUIC ke-19. DPR RI bekerja sama dengan berbagai instansi untuk memastikan setiap aspek pelaksanaan sesuai dengan standar internasional, mulai dari penyusunan agenda hingga penerimaan tamu negara.

Dengan tema “Good Governance and Strong Institutions as Pillars of Resilience,” Konferensi PUIC 2025 menekankan pentingnya memperkuat tata kelola pemerintahan dan membangun institusi yang tangguh. Indonesia menaruh perhatian besar pada kelembagaan sebagai penopang stabilitas dan kemajuan bersama.

Forum ini juga menjadi wadah penting bagi Indonesia untuk berbagi pengalaman dalam membangun sistem pemerintahan yang inklusif dan responsif. Kehadiran pemimpin dan perwakilan negara sahabat diharapkan dapat mempererat kerja sama antarnegara anggota OKI.

Delegasi dari negara-negara sahabat, seperti Kazakhstan, Iran, Turki, Oman, Mozambik, Singapura, dan Malaysia, mencerminkan minat dan kepercayaan internasional terhadap Indonesia sebagai tuan rumah forum parlemen dunia Islam.

Persiapan teknis dan non-teknis tengah dilaksanakan dengan seksama. Penyiapan ruang sidang, fasilitas delegasi, serta sistem keamanan dilakukan secara terpadu dengan dukungan penuh dari TNI, Polri, dan pengawasan siber. Hal ini menunjukkan kesiapan penuh dari sektor pertahanan negara.

Sekretaris Jenderal DPR RI, Indra Iskandar, mengatakan bahwa pihaknya memastikan seluruh persiapan Konferensi PUIC ke-19 berjalan sesuai rencana. Koordinasi telah dilakukan dengan instansi terkait seperti Direktorat Jenderal Imigrasi, Bea Cukai, Angkasa Pura, dan AirNav Indonesia.

Komitmen kuat DPR RI terlihat dalam pematangan teknis yang mendetail, mulai dari penjemputan delegasi, akomodasi, protokol pengamanan, hingga skenario darurat yang telah diperiksa secara menyeluruh.

Sekretaris Jenderal DPR RI mengungkapkan bahwa hingga saat ini, 23 negara anggota OKI telah mengonfirmasi kehadirannya, dengan total 279 delegasi. Peserta diperkirakan mencapai 500 hingga 600 orang, termasuk perwakilan dari organisasi internasional dan negara sahabat ASEAN, seperti Malaysia dan Singapura.

Selain aspek logistik, konten dan substansi forum juga dipersiapkan secara matang. Indonesia mengundang tokoh-tokoh penting dari dalam dan luar negeri untuk menjadi pembicara yang akan mengangkat isu-isu strategis di bidang tata kelola, ekonomi, sosial, dan budaya.

Indonesia berharap bahwa forum PUIC ini akan memperkuat kolaborasi antarnegara Islam, memajukan solidaritas, kerja sama ekonomi, serta pertukaran pengetahuan antarparlemen. Hal ini sejalan dengan misi besar Indonesia untuk memainkan peran aktif di panggung global.

Penyelenggaraan PUIC ke-19 menjadi momentum emas bagi Indonesia untuk menunjukkan kapasitasnya sebagai negara demokrasi terbesar di dunia Muslim yang mampu memfasilitasi dialog dan kerja sama antarnegara sahabat.

Forum ini juga menjadi ajang bagi parlemen Indonesia untuk menunjukkan kinerja dan diplomasi parlementer di tingkat internasional. Sejalan dengan komitmen DPR RI, forum ini bertujuan memperkuat jejaring global yang inklusif dan produktif.

Keterlibatan semua pihak menjadi kunci dalam kesuksesan acara ini. Lembaga eksekutif, legislatif, aparat keamanan, hingga elemen masyarakat memiliki peran yang saling melengkapi dalam mendukung kelancaran kegiatan.

Dengan kerja kolektif yang solid, Indonesia optimistis dapat menyelenggarakan PUIC ke-19 dengan lancar, aman, dan berkesan bagi semua delegasi. Ini bukan hanya soal reputasi, tetapi juga tentang komitmen Indonesia dalam mengusung nilai-nilai perdamaian dan kerja sama global. Kesiapan ini tercermin dalam sinergi antar lembaga negara yang saling mendukung untuk memastikan kelancaran acara tersebut.

PUIC 2025 akan menjadi etalase diplomasi Indonesia yang memperlihatkan bagaimana harmoni antar-lembaga negara mampu menghadirkan acara internasional berkualitas tinggi. Konferensi ini juga berperan dalam memperkuat posisi Indonesia sebagai pemimpin di antara negara-negara Islam, baik dalam bidang diplomasi, ekonomi, maupun pembangunan perdamaian.

Kesiapan Indonesia dalam menyelenggarakan Konferensi ke-19 PUIC 2025 mencerminkan kapasitas nasional dalam mengelola kegiatan internasional berskala besar. Ini sekaligus memperkuat citra Indonesia sebagai negara yang tidak hanya aktif dalam diplomasi multilateral, tetapi juga mampu menghadirkan solusi strategis bagi negara-negara anggota OKI dalam membangun masa depan yang lebih inklusif, stabil, dan berkelanjutan.

Sinergi yang ditunjukkan oleh semua pemangku kepentingan dalam mempersiapkan PUIC ini merupakan cerminan nyata dari semangat gotong royong bangsa Indonesia. Kerja sama lintas lembaga yang erat ini memberikan keyakinan bahwa Indonesia mampu mengelola forum internasional besar dengan efisiensi dan profesionalisme.

Dengan semangat tersebut, Indonesia tidak hanya siap menyambut para tamu, tetapi juga siap menciptakan sejarah baru dalam kerja sama antarparlemen dunia Islam. Konferensi ini akan menjadi bukti nyata bahwa Indonesia siap memainkan peran penting dalam memperkuat solidaritas antarnegara Islam, serta berkontribusi terhadap tercapainya perdamaian dan kesejahteraan global.

)* Penulis adalah mahasiswa Palembang tinggal di Jakarta

Merauke – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu prioritas Presiden terpilih Prabowo Subianto kini mulai terasa dampaknya di berbagai daerah, termasuk Papua Selatan. Di Kabupaten Merauke, implementasi program MBG tidak hanya memperbaiki asupan gizi anak sekolah, tetapi juga memperkuat kehadiran negara serta menumbuhkan semangat kebangsaan di tengah masyarakat Papua.

Komandan Kodim 1707/Merauke, Letkol Inf Johny Novriyadi, yang turut mendukung pelaksanaan program MBG menyatakan bahwa kolaborasi antara TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat adalah kunci keberhasilan program ini.

“Program MBG ini bukan sekadar pemenuhan gizi, tapi sekaligus membuka lapangan kerja dan menggerakkan ekonomi lokal melalui dapur umum dan pasokan bahan makanan dari petani sekitar,” jelasnya.

Menurut Johny, dapur MBG di Merauke saat ini telah melayani lebih dari 3.000 siswa di tujuh sekolah. Ia menilai kabupaten Merauke patut dijadikan model nasional karena eksekusi program berjalan baik dan mendapat respons positif dari warga.

Staf Khusus Menteri Pertahanan Bidang Kedaulatan NKRI, Lenis Kogoya, yang merupakan tokoh Papua, menegaskan bahwa MBG adalah wujud keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, termasuk masyarakat Papua yang selama ini merasa tertinggal.

“Program MBG bukan hanya soal makan gratis. Ini adalah cara negara mengatakan: kalian penting, kalian bagian dari Indonesia,” kata Lenis Kogoya saat mendampingi tim monitoring di Merauke.

Menurutnya, program MBG telah membuka ruang dialog antara negara dan masyarakat akar rumput. Di beberapa lokasi, antusiasme siswa menyambut tim MBG menjadi bukti nyata perhatian negara begitu dirasakan.

“Saya lihat sendiri anak-anak menangis karena merasa diperhatikan. Mereka bilang baru kali ini negara hadir langsung membawa makanan sehat ke sekolah,” ungkap Lenis.

Program MBG di Papua kini tengah berkembang menjadi lebih dari sekadar layanan makanan. Program MBG kini menjadi simbol kehadiran negara yang tidak hanya berbicara dalam kebijakan pusat, tetapi juga menyapa langsung warga dimanapun berada. Dengan pendekatan yang menyeluruh dan mengedepankan kearifan lokal, MBG membuktikan bahwa pembangunan Indonesia tidak boleh lagi meninggalkan ujung timur sebagai halaman belakang. [^]

Oleh: Marianus Wenda *)

Pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Papua merupakan bagian tak terpisahkan dari visi besar Presiden Prabowo Subianto dalam memperkuat fondasi generasi emas Indonesia. Papua sebagai bagian integral dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tak boleh dibiarkan tertinggal dalam urusan pemenuhan gizi anak-anak sekolah, sekalipun pelaksanaannya menghadapi tantangan yang tidak ringan. Komitmen pemerintah pusat dalam menjangkau wilayah-wilayah paling timur Indonesia melalui program MBG adalah bentuk nyata kehadiran negara, meskipun kondisi keamanan dan sosial di lapangan menuntut pendekatan yang lebih adaptif.

Kenyataan bahwa sejumlah daerah di Papua masuk dalam kategori zona merah karena ancaman kelompok bersenjata menjadi peringatan bahwa pelaksanaan program harus dirancang dengan kecermatan tinggi. Di wilayah-wilayah seperti Yahukimo, Pegunungan Bintang, dan Puncak Jaya, keberadaan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) yang menamakan diri TPNPB-OPM telah menciptakan kekhawatiran terhadap keselamatan para petugas maupun penerima manfaat. Dalam konteks inilah, dukungan terhadap kebijakan nasional perlu dibarengi langkah-langkah taktis di lapangan, termasuk koordinasi lintas sektor antara pelaksana program dan pihak-pihak yang memahami dinamika lokal.

Staf Khusus Menteri Pertahanan Bidang Kedaulatan NKRI, Lenis Kogoya, menunjukkan peran strategis dalam menjembatani kebijakan pusat dengan kondisi sosial-budaya masyarakat Papua. Ia menilai pentingnya keterlibatan langsung tokoh-tokoh Papua dalam pelaksanaan MBG agar masyarakat tidak terjebak dalam propaganda yang menyesatkan. Beberapa isu yang sempat beredar di masyarakat, seperti kekhawatiran terhadap makanan yang dibagikan, merupakan bentuk disinformasi yang harus diluruskan melalui pendekatan persuasif dan dialog terbuka. Narasi semacam ini harus dilawan dengan komunikasi yang terbuka dan pendekatan yang menjunjung tinggi martabat masyarakat lokal.

Kesalahpahaman ini juga menunjukkan bahwa program MBG tidak cukup hanya didorong dari sisi logistik dan administrasi. Namun, harus dibarengi oleh komunikasi publik yang kuat dan terstruktur. Pemerintah perlu memastikan bahwa masyarakat memahami MBG sebagai program nasional yang berlaku untuk seluruh anak Indonesia, tanpa diskriminasi. Dengan demikian, kepercayaan publik akan tumbuh dan partisipasi masyarakat akan meningkat. Di sinilah pentingnya peran tokoh lokal seperti Lenis yang memahami seluk-beluk sosial di Papua serta dapat menjadi jembatan antara negara dan rakyat.

Dukungan terhadap MBG di Papua juga tercermin dari antusiasme masyarakat yang mulai menerima kehadiran program ini. Di beberapa daerah seperti Timika, Wamena, Nabire, dan Jayapura, anak-anak sekolah telah menunjukkan respons positif terhadap penyediaan makanan bergizi. Bahkan, muncul permintaan tambahan seperti sekolah gratis sebagai bentuk aspirasi dari masyarakat yang mulai percaya bahwa negara hadir untuk masyarakat Papua. Respons seperti ini harus dibaca sebagai sinyal positif bahwa pelaksanaan program sudah berada di jalur yang benar, meskipun masih banyak tantangan teknis yang harus diselesaikan.

Manokwari menjadi contoh lain bagaimana program MBG mulai membuahkan hasil konkret. Sebanyak sembilan sekolah menengah pertama di kabupaten tersebut telah mendapatkan manfaat dari program ini. Dinas Pendidikan setempat bersama instansi lain telah berperan aktif dalam mendukung keberhasilan teknis pelaksanaan MBG, kerja sama yang terjalin dengan instansi lain seperti TNI menunjukkan bahwa pelaksanaan lintas sektor bisa berjalan efektif ketika ada komunikasi yang terbuka dan tujuan yang sama. Rencana pembangunan Dapur Sehat di Distrik Prafi adalah langkah strategis untuk memperluas jangkauan program hingga ke wilayah pinggiran.

Efektivitas pelaksanaan MBG di sekolah juga dapat dilihat dari pengalaman SMP Negeri 1 Manokwari. Sekolah yang memiliki lebih dari seribu siswa itu berhasil mengatur penyaluran makanan bergizi sesuai dengan jumlah kehadiran siswa, tanpa mengalami gangguan berarti. Pengelolaan waktu istirahat menjadi tantangan tersendiri, tetapi hal ini mampu diatasi dengan penyesuaian jam belajar yang tetap berpihak pada kebutuhan siswa. Dampak positif lain yang dirasakan adalah berkurangnya kebutuhan uang jajan, yang secara tidak langsung mendidik anak-anak untuk mengelola keuangan pribadi sejak dini.

Melihat berbagai capaian ini, pelaksanaan MBG di Papua bukan hanya soal distribusi makanan, tetapi lebih luas dari itu, yakni menyangkut urusan keadilan sosial dan penguatan kehadiran negara di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar). Pemerintah melalui kebijakan ini sedang membangun fondasi kesehatan generasi muda, sekaligus mengikis kesenjangan antarwilayah yang selama ini masih dirasakan tajam. Hal ini menjadi modal penting untuk membangun rasa memiliki terhadap NKRI di kalangan masyarakat Papua, yang selama ini kerap merasa terpinggirkan.

Dengan semangat kerja sama dan keberanian pemerintah, tantangan seperti kondisi geografis dan keamanan justru menjadi pemicu untuk mempercepat pembangunan berkeadilan, program MBG menunjukkan bahwa dengan kehendak politik yang kuat, pemerintah bisa membangun dari pinggiran. Yang dibutuhkan adalah konsistensi dalam implementasi, kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah, serta keberanian untuk turun langsung ke masyarakat. MBG bukan sekadar program makan gratis, melainkan manifestasi keadilan yang diwujudkan dalam bentuk paling sederhana namun paling berdampak.

Dengan semangat itu, dukungan terhadap pelaksanaan MBG di Papua harus terus digelorakan. Tidak hanya oleh pemerintah, tapi juga oleh masyarakat luas, media, dan lembaga pendidikan. Karena memastikan setiap anak Papua mendapatkan makanan bergizi adalah cara paling konkret untuk membuktikan bahwa keadilan sosial bukan hanya wacana, melainkan kerja nyata yang bisa dirasakan hari ini, dan diwariskan untuk masa depan.

*) Pegiat Literasi / Komunitas Anak Papua Rantau

Jakarta – Pemerintah menargetkan pembangunan 53 Sekolah Rakyat (SR) baru pada tahun anggaran 2025 melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Inisiatif ini merupakan bagian dari program strategis nasional untuk memperluas akses pendidikan yang merata, inklusif, dan terjangkau, khususnya bagi masyarakat di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa Sekolah Rakyat tidak hanya berfungsi sebagai lembaga pendidikan, tetapi juga sebagai sarana pemberdayaan bagi keluarga miskin.

“Anak orang kurang mampu tidak boleh miskin. Kalau bapaknya pemulung, anaknya tidak boleh jadi pemulung. Kita harus berdayakan,” ujar Presiden.

Sekolah Rakyat dirancang sebagai sekolah berasrama (boarding school) dengan fasilitas lengkap: ruang kelas, asrama, tempat ibadah, kantin, serta sarana olahraga. Program ini menyasar anak-anak dari kelompok Desil 1 dan Desil 2 dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN)—kelompok masyarakat dengan tingkat kerentanan ekonomi tertinggi.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menyampaikan bahwa kesiapan infrastruktur telah mencapai tahap signifikan.

“Kami melaporkan per hari ini sudah ada lebih dari 50 lokasi, 53 lokasi lah tepatnya, yang siap untuk menyelenggarakan Sekolah Rakyat ini,” ujar Gus Ipul.

Ia menambahkan bahwa pelaksanaan program tidak hanya berfokus pada kurikulum, tetapi juga memperhatikan kesiapan menyeluruh, termasuk fasilitas penunjang dan keberadaan lahan.

“Yang berikutnya yang juga kami lakukan adalah persiapan sesuai arahan Presiden untuk membangun Sekolah Rakyat di tahun ini pula di 200 titik. Di kabupaten, kota atau provinsi yang benar-benar memenuhi syarat. Mulai dari penyediaan lahannya, kemudian memang berada di basis kemiskinan, dan tercukupinya kebutuhan-kebutuhan yang lain,” lanjutnya.

Program Sekolah Rakyat menjadi bagian penting dari visi Indonesia Emas 2045, dengan target setiap kabupaten memiliki minimal satu Sekolah Rakyat dalam lima tahun mendatang. Pemerintah membuka ruang kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk lembaga swadaya masyarakat dan sektor swasta, untuk memastikan keberhasilan program ini melalui dukungan yang berkelanjutan.

Jakarta – Pemerintah Indonesia membuka peluang besar bagi guru dan tenaga pendidik untuk berperan dalam Program Sekolah Rakyat, sebuah inisiatif strategis yang bertujuan untuk memperluas akses pendidikan hingga ke daerah-daerah yang selama ini belum sepenuhnya terlayani pendidikan formal. Program ini adalah salah satu langkah nyata pemerintah dalam mewujudkan pendidikan yang merata, inklusif, dan berkualitas bagi seluruh anak bangsa.

Sekolah Rakyat hadir sebagai sebuah model pendidikan berbasis komunitas yang dirancang untuk menjawab tantangan pemerataan pendidikan di seluruh wilayah Indonesia. Program ini memberikan ruang bagi para guru untuk tidak hanya mengajar di kelas, tetapi juga untuk berperan aktif sebagai agen perubahan sosial di lingkungan mereka. Dengan pendekatan yang lebih fleksibel dan berbasis pada kebutuhan lokal, Sekolah Rakyat bertujuan untuk menciptakan sistem pendidikan yang lebih relevan, efektif, dan berkelanjutan.

Dirjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen Kemendikbudristek, Iwan Syahril, menegaskan bahwa program ini terbuka bagi siapa saja yang memiliki kompetensi serta semangat untuk berkontribusi dalam dunia pendidikan.

“Kami membuka peluang bagi tenaga pendidik yang ingin berperan dalam membangun pendidikan dari akar rumput dan membawa perubahan yang signifikan di masyarakat,” ujarnya.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menyampaikan bahwa lebih dari 60.000 guru penggerak sedang disiapkan untuk mengikuti seleksi. Proses seleksi dilakukan secara profesional dan transparan bersama Kemendikbudristek, dengan memperhatikan kompetensi akademis dan kepedulian sosial yang tinggi dari calon pendidik.

“Kami ingin memastikan bahwa para guru yang terlibat memiliki kualitas dan keinginan untuk memberikan dampak positif bagi masyarakat,” pungkasnya.

Sementara itu, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti menjelaskan bahwa kebutuhan akan tenaga pendidik di Sekolah Rakyat sangat besar.

“Pemerintah telah menyiapkan dua skema perekrutan, yaitu redistribusi guru yang sudah ada dan pembukaan rekrutmen baru secara nasional,” tegas Abdul.

Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa setiap daerah memiliki tenaga pengajar yang cukup dan berkualitas.

Program Sekolah Rakyat juga membuka peluang bagi lulusan pendidikan dan aktivis sosial yang belum terserap di sektor formal untuk berpartisipasi dalam pembangunan pendidikan bangsa. Para peserta akan dibekali pelatihan khusus sebelum diterjunkan ke lapangan, agar dapat melaksanakan tugas mereka dengan penuh tanggung jawab.

Dengan semangat kolaborasi, gotong royong, dan pemerataan pendidikan, Sekolah Rakyat diharapkan menjadi penggerak utama dalam transformasi sistem pendidikan Indonesia, serta menciptakan masa depan yang lebih adil, cerdas, dan berdaya saing tinggi.

Oleh: Dhita Karuniawati )*

Dalam rangka meningkatkan akses pendidikan berkualitas bagi seluruh lapisan masyarakat, pemerintah Indonesia mengambil langkah strategis dengan mempercepat proses pembebasan lahan dan membuka rekrutmen besar-besaran untuk tenaga pengajar. Upaya ini menjadi bagian penting dari pelaksanaan Program Sekolah Rakyat, yang dirancang sebagai solusi pendidikan inklusif untuk menjangkau masyarakat di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), serta kawasan padat penduduk yang belum memiliki akses memadai terhadap fasilitas pendidikan.

Program Sekolah Rakyat merupakan inisiatif pendidikan berbasis komunitas yang digagas untuk mendekatkan sarana belajar kepada masyarakat miskin dan marjinal. Dengan konsep pendidikan gratis, kurikulum adaptif, serta pendekatan pengajaran yang holistik, program ini menjadi salah satu prioritas pemerintah dalam mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, khususnya dalam bidang pendidikan yang inklusif dan merata.

Salah satu tantangan utama dalam mewujudkan Sekolah Rakyat adalah ketersediaan lahan. Banyak daerah, khususnya wilayah padat atau terpencil, mengalami kendala administratif dan teknis dalam pengadaan lahan untuk fasilitas pendidikan. Menanggapi hal tersebut, pemerintah pusat, bekerja sama dengan pemerintah daerah dan Badan Pertanahan Nasional (BPN), mengeluarkan kebijakan percepatan pembebasan lahan.

Langkah ini ditujukan untuk memangkas birokrasi panjang yang selama ini menjadi hambatan, dengan menerapkan sistem satu pintu dan skema prioritas lahan untuk sektor pendidikan. Melalui Instruksi Presiden terbaru, proyek pembebasan lahan untuk Sekolah Rakyat dikategorikan sebagai program strategis nasional yang harus diselesaikan dalam tenggat waktu tertentu.

Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf bertemu dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid guna membantu pemerintah daerah dalam mencari lahan serta percepatan proses sertifikasi lahan untuk Sekolah Rakyat.

Saifullah Yusuf mengatakan adanya sejumlah kendala dihadapi beberapa pemerintah daerah, khususnya pemerintah kota, dalam memenuhi persyaratan lahan untuk pembangunan Sekolah Rakyat.

Dalam pertemuan itu, keduanya juga membahas beberapa permasalahan teknis mengenai status dan kepemilikan tanah.

Menanggapi hal tersebut, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid menyatakan komitmen memberikan dukungan terhadap program ini.

Nusron Wahid menegaskan proses sertifikasi lahan Sekolah Rakyat akan dipercepat dengan target penyelesaian maksimal dalam waktu dua bulan.

Sinergisitas antara Kementerian Sosial dan Kementerian ATR/BPN penting untuk mendukung pembangunan pendidikan berbasis kerakyatan melalui Sekolah Rakyat, yang menjadi bagian dari program prioritas pemerintah untuk meningkatkan akses pendidikan dan kesetaraan sosial.

Selain lahan, keberadaan tenaga pengajar merupakan komponen vital dalam keberhasilan Program Sekolah Rakyat. Pemerintah akan melakukan rekrutmen para tenaga pendidik yang akan ditempatkan di Sekolah Rakyat. Rekrutmen ini nantinya akan dilaksanakan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen). Jalur ini dirancang tidak hanya untuk lulusan pendidikan formal keguruan, tetapi juga untuk para profesional, relawan pendidikan, dan sarjana lintas disiplin ilmu yang memiliki komitmen terhadap pendidikan inklusif.

Dalam proses seleksinya, pemerintah menekankan pada aspek motivasi, kemampuan adaptasi, dan pemahaman terhadap konteks lokal. Program pelatihan intensif juga disiapkan bagi tenaga pengajar terpilih, termasuk pelatihan pengajaran berbasis komunitas, integrasi teknologi, serta metode pembelajaran kontekstual yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat sekitar.

Mendikdasmen Abdul Mu’ti mengatakan, setidaknya ada tiga kategori penerimaan tenaga pendidik untuk sekolah rakyat. Skema yang digunakan dalam penerimaan ini, yakni melalui seleksi guru Aparatur Sipil Negara (ASN). Rekrutmen yang pertama untuk guru, kedua kepala sekolah, dan yang ketiga untuk tenaga kependidikan.

Abdul Mu’ti menjelaskan, hal ini sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto, untuk memberikan pemerataan akses pendidikan bagi anak-anak miskin. Meski belum menetapkan jumlah kebutuhan tenaga pendidik sekolah rakyat, namun Kemendikdasmen siap berkoordinasi dengan pihak terkait.

Keberhasilan Program Sekolah Rakyat sangat bergantung pada kolaborasi lintas sektor. Pemerintah menggandeng berbagai pemangku kepentingan, mulai dari LSM, komunitas pendidikan, sektor swasta, hingga tokoh masyarakat lokal. Dalam implementasinya, sekolah-sekolah ini tidak hanya menjadi tempat belajar akademik, tetapi juga pusat pengembangan masyarakat, pelatihan keterampilan, dan literasi digital.

Masyarakat setempat dilibatkan secara aktif, baik dalam proses perencanaan, pembangunan, maupun pengelolaan sekolah. Model ini dipercaya dapat meningkatkan rasa memiliki dan keberlanjutan program di jangka panjang. Beberapa daerah bahkan sudah memulai inisiatif ini secara swadaya sebelum program nasional digulirkan, dan kini mendapatkan dukungan penuh dari pemerintah.

Program Sekolah Rakyat bukan hanya tentang membangun gedung sekolah baru, melainkan tentang menciptakan akses pendidikan yang adil dan bermutu untuk seluruh anak bangsa, tanpa terkecuali. Langkah percepatan pembebasan lahan dan pembukaan rekrutmen tenaga pengajar adalah bentuk konkret komitmen pemerintah dalam menghapus kesenjangan pendidikan dan mewujudkan cita-cita mencerdaskan kehidupan bangsa. Dengan sinergi semua pihak, Sekolah Rakyat diharapkan menjadi tonggak perubahan bagi masa depan pendidikan Indonesia yang lebih inklusif, merata, dan berkeadilan.

*) Penulis adalah Kontributor Lembaga Studi Informasi Strategis Indonesia

Oleh: Rizky Ridho )*

Pendidikan merupakan pilar utama dalam mewujudkan peradaban bangsa yang maju, mandiri, dan berdaya saing tinggi. Dalam menghadapi tantangan ketimpangan akses dan kualitas pendidikan, terutama di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, terluar), Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto menunjukkan komitmen luar biasa melalui inisiatif Sekolah Rakyat, sebuah terobosan yang progresif, inklusif, dan berbasis kebutuhan nyata masyarakat.

Sekolah Rakyat bukan sekadar simbol atau proyek sesaat, melainkan bentuk nyata dari upaya menghadirkan keadilan sosial dan pemerataan pendidikan bagi seluruh anak bangsa. Program ini menjadi jawaban atas kesenjangan pendidikan yang selama ini masih mengakar, sekaligus menjadi cermin keberpihakan negara kepada kelompok masyarakat termiskin dan termarjinalkan. Inisiatif ini menandai kebangkitan semangat gotong royong dalam pendidikan, dengan mengedepankan kolaborasi lintas sektor: pemerintah pusat dan daerah, organisasi masyarakat sipil, sektor swasta, media, hingga komunitas lokal.

Sekolah Rakyat dirancang sebagai institusi pendidikan non-formal yang fleksibel, kontekstual, dan berbasis komunitas. Model ini mengakomodasi kebutuhan anak-anak dari keluarga kurang mampu yang selama ini terpinggirkan dari sistem pendidikan formal. Pemerintah hadir secara aktif dan konkret melalui kebijakan yang adaptif: mulai dari legalisasi lembaga, dukungan operasional, pelatihan pengajar, hingga penyusunan modul pembelajaran yang kontekstual dan relevan dengan kebutuhan lokal.

Menteri Sosial, Saifullah Yusuf (Gus Ipul), menegaskan bahwa Kementerian Sosial (Kemensos) akan mulai mengoperasikan Sekolah Rakyat pada tahun ajaran 2025/2026. Program ini merupakan salah satu gagasan unggulan Presiden Prabowo, dengan Kemensos sebagai penanggung jawab pelaksana utama. Rekrutmen guru dan murid akan dilakukan oleh Tim Formatur Sekolah Rakyat, yang dipimpin oleh Mohammad Nuh. Hal ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam membangun sistem pendidikan alternatif yang berkualitas dan berkeadilan.

Gus Ipul menyampaikan bahwa kurikulum Sekolah Rakyat tengah dimatangkan bersama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), serta kementerian teknis lainnya. Salah satu ciri khas kurikulum ini adalah penguatan pendidikan karakter, yang ditanamkan melalui pola pendidikan 24 jam di lingkungan asrama. Peserta didik tidak hanya menerima materi akademik, tetapi juga dibekali keterampilan hidup dan budi pekerti yang kuat. Selain itu, sesuai arahan Presiden, mereka juga akan mendapatkan penguatan dalam bidang matematika, koding, serta bahasa Inggris, dengan pilihan tambahan bahasa Arab atau Mandarin.

Pemerintah telah menetapkan target ambisius: membangun 200 Sekolah Rakyat pada 2025, lengkap dengan asrama guru dan siswa, lapangan olahraga, dan fasilitas teknologi pendukung pembelajaran. Dengan konsep boarding school, siswa mendapatkan lingkungan belajar yang kondusif, intensif, dan berkelanjutan. Yang menarik, program ini tidak diskriminatif: anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem, termasuk mereka dengan IQ rendah, tetap menjadi bagian dari sasaran program. Ini membuktikan keberpihakan penuh pemerintah terhadap kelompok paling rentan dalam masyarakat.

Hingga kini, tercatat sebanyak 53 kabupaten/kota telah menyatakan kesiapan untuk membuka Sekolah Rakyat. Antusiasme daerah cukup tinggi, bahkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat terus melakukan survei terhadap lebih dari 80 kabupaten/kota lain untuk menyiapkan lokasi. Fakta ini memperlihatkan bahwa Sekolah Rakyat mendapat sambutan positif sebagai solusi pendidikan berbasis kerakyatan.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, menegaskan bahwa kurikulum Sekolah Rakyat dirancang dalam model multi-entry dan multi-exit, memungkinkan siswa masuk dalam waktu berbeda tetapi tetap menjalani proses pendidikan yang terintegrasi. Ini memberikan fleksibilitas sekaligus jaminan bahwa semua anak tetap mendapatkan pendidikan yang layak dan sesuai dengan potensi mereka masing-masing.

Ketua Tim Formatur, Mohammad Nuh, menambahkan bahwa kurikulum Sekolah Rakyat akan memadukan standar nasional dengan penyesuaian terhadap kondisi siswa miskin dan daerah tertinggal. Hal ini mencerminkan semangat untuk membangun sistem pendidikan yang adaptif dan transformatif, tanpa meninggalkan standar kualitas yang ditetapkan secara nasional.

Sekolah Rakyat bukan hanya proyek pembangunan gedung atau sekadar program alternatif, melainkan sebuah gerakan nasional untuk mentransformasi wajah pendidikan Indonesia dari akar rumput. Dengan semangat kolaboratif, seluruh elemen bangsa didorong untuk mengambil peran: dari perangkat desa, organisasi keagamaan, hingga perusahaan-perusahaan besar. Kontribusi masing-masing pihak, baik dalam bentuk dana, sumber daya manusia, maupun dukungan teknis, menjadi fondasi penting untuk keberlangsungan program ini.

Dengan keberadaan Sekolah Rakyat, tidak boleh ada lagi anak Indonesia yang tertinggal karena alasan kemiskinan, lokasi geografis, atau keterbatasan intelektual. Program ini menjadikan mimpi anak-anak Indonesia untuk belajar dan meraih masa depan sebagai tanggung jawab bersama. Pemerintah membuktikan bahwa pendidikan bukan semata kewajiban administratif, tetapi panggilan moral dan wujud nyata keberpihakan sosial.

Kolaborasi lintas sektor dalam mewujudkan Sekolah Rakyat adalah bukti kuat bahwa ketika negara, masyarakat, dan dunia usaha bersatu, maka pendidikan yang adil dan merata bukan lagi angan-angan. Ini adalah investasi jangka panjang untuk menciptakan generasi unggul yang akan membangun Indonesia Emas 2045.

)* Penulis adalah Kontributor Lembaga Studi Informasi Strategis Indonesia.

JAKARTA- Pembaruan sistem hukum pidana Indonesia memasuki babak penting dengan pembahasan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP). Setelah lebih dari empat dekade menggunakan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, kini muncul kebutuhan mendesak untuk menghadirkan sistem hukum acara pidana yang lebih adaptif, adil, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Prof. Dr. Ibnu Sina Chandranegara, Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta, menekankan pentingnya momentum ini sebagai jalan korektif terhadap orientasi penghukuman yang masih dominan dalam sistem peradilan saat ini.

“Sistem peradilan pidana harus terus didorong untuk menyeimbangkan antara efektivitas penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia sebagaimana semangat RUU KUHAP. RUU KUHAP harus menjadi alat untuk memilah secara adil siapa yang bersalah dan siapa yang tidak,” ujar Ibnu Sina.

Prinsip keadilan restoratif menjadi salah satu inovasi utama dalam rancangan ini. Penyelesaian perkara melalui dialog antara korban dan pelaku dinilai lebih mampu memulihkan relasi sosial serta menghindarkan beban pemidanaan yang tidak proporsional.

Adies Kadir, Wakil Ketua DPR dari Fraksi Golkar, menyebut bahwa penyusunan RUU KUHAP merupakan bagian dari pembenahan menyeluruh terhadap proses penegakan hukum di Indonesia.

“RUU ini akan menggantikan UU Nomor 8 Tahun 1981 dan memuat tata cara penegakan hukum pidana yang menjunjung hak asasi manusia serta mengawasi kinerja aparat penegak hukum,” tegas Adies.

RUU ini juga memperkuat peran advokat dalam mendampingi tidak hanya tersangka, tetapi juga saksi dan korban. Advokat diberikan ruang untuk mengajukan keberatan jika terjadi intimidasi dalam proses penyidikan. Selain itu, pemasangan CCTV di ruang pemeriksaan dan penahanan diwajibkan demi mencegah praktik kekerasan atau penyalahgunaan wewenang.

Habiburokhman, anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Gerindra, menekankan pelibatan masyarakat sebagai syarat mutlak dalam merumuskan produk hukum yang kredibel dan relevan.

“Keterlibatan publik sangat penting untuk memastikan regulasi ini tidak hanya legal, tetapi juga legitim dan solutif,” pungkas Habiburokhman.

Dengan semangat keterbukaan dan pembaruan menyeluruh, RUU KUHAP diharapkan menjadi fondasi kuat bagi sistem peradilan pidana yang lebih transparan, adil, dan humanis. Pemerintah bersama DPR RI telah menyiapkan langkah-langkah strategis untuk memastikan kesiapan aparatur, penguatan infrastruktur, serta pengawasan terhadap integritas pelaksana hukum. Namun dengan komitmen bersama, reformasi hukum acara pidana ini diyakini mampu menghadirkan keadilan yang menyentuh akar masalah dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat. [^]

Jakarta – Rancangan Undang-undang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) yang saat ini dibahas DPR RI menuai apresiasi dari berbagai pihak karena dinilai mengakomodasi pendekatan keadilan restoratif secara menyeluruh dalam sistem peradilan pidana.

Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menegaskan bahwa KUHAP baru membawa banyak pembaruan positif, terutama karena telah disesuaikan dengan KUHP baru yang mengedepankan prinsip restitusi, rehabilitasi, dan keadilan restoratif.

“KUHAP yang sedang kita bahas tidak mengubah struktur kewenangan penegak hukum. Polisi tetap sebagai penyidik utama dan jaksa tetap penuntut umum,” ujar Habiburokhman.

Ia menjelaskan, pembaruan KUHAP fokus pada pencegahan praktik kekerasan dalam proses penyidikan, termasuk kewajiban pemasangan CCTV di seluruh ruang pemeriksaan dan penahanan.

Lebih lanjut, ia menyoroti penguatan peran advokat. KUHAP baru memberi ruang lebih luas bagi advokat untuk menyampaikan keberatan atas intimidasi terhadap kliennya, serta mendampingi tidak hanya tersangka, tetapi juga saksi dan korban.

Ia menambahkan, pendekatan restoratif menjadi bagian penting dari RUU KUHAP, bahkan mendapat satu bab khusus.

“Mulai dari penyidikan, penuntutan, hingga persidangan bisa dilakukan dengan pendekatan restorative justice,” tegas politisi Partai Gerindra itu.

Ia mencontohkan penerapan keadilan restoratif dapat diberlakukan pada perkara ringan, seperti pencurian barang kebutuhan pokok

Menurutnya, dalam KUHAP baru, hakim dapat menyatakan perbuatan terbukti namun tidak menjatuhkan hukuman karena korban telah memaafkan pelaku.

Apresiasi terhadap RUU KUHAP juga datang dari Komisi Kejaksaan RI.

Ketua Komjak, Pujiyono Suwandi, menyatakan bahwa masyarakat selama ini hanya mengandalkan kebijakan internal institusi untuk menerapkan keadilan restoratif.

“Kini, keadilan restoratif telah masuk dalam norma hukum formal yang sedang dibahas bersama DPR,” ujarnya.

Menurutnya, pendekatan ini tidak semata menitikberatkan pada pemidanaan, melainkan pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat.

Pujiyono berharap keadilan restoratif dalam KUHAP nanti dapat diterapkan sejak tahap penyelidikan hingga proses persidangan.

“Bukan soal kuantitas penerapan, tapi soal kejelasan dasar hukumnya,” tegasnya.

Sementara itu, Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat, Sugeng Hariadi, menegaskan bahwa pihaknya telah menerapkan pendekatan ini pada sejumlah kasus ringan di wilayahnya dan siap mendukung pembaruan hukum acara pidana secara profesional.