Oleh : Kenzo Malik )*

Judi daring atau judi online tidak lagi sekadar menjadi persoalan moral, tetapi telah menjelma sebagai ancaman serius terhadap ketahanan sosial dan ekonomi bangsa. Dalam beberapa waktu terakhir, pemerintah mulai memberikan perhatian yang lebih besar terhadap praktik judi digital ini, menyadari bahwa dampaknya jauh lebih luas dari sekadar kerugian finansial individu. Judi daring kini disebut sebagai salah satu penyebab munculnya gelombang kemiskinan baru, terutama di kelompok rentan masyarakat.

Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, menyampaikan bahwa judi daring telah menjadi penyebab meningkatnya kemiskinan yang bersifat laten. Ia menggambarkan bahwa kemiskinan yang diakibatkan oleh praktik judi online kini menjadi fenomena baru yang harus diwaspadai. Lebih lanjut, Ia menegaskan bahwa kegiatan tersebut bukan hanya tidak produktif, melainkan juga menjebak masyarakat dalam siklus kehilangan dan keputusasaan.

Tentunya, pernyataan tersebut mengandung pesan penting bahwa kemiskinan bukan hanya lahir dari minimnya akses terhadap sumber daya ekonomi, tetapi juga dari pola konsumsi dan perilaku yang salah. Judi daring adalah contoh konkret bagaimana ketergantungan pada permainan untung-untungan bisa menghancurkan stabilitas rumah tangga, bahkan menjerumuskan generasi muda pada lingkaran ketidakpastian.

Kita tidak bisa menutup mata terhadap realitas ini. Masyarakat, terutama dari kalangan ekonomi bawah, seringkali tergoda oleh iming-iming kemenangan instan. Dalam praktiknya, mereka justru mengalami kerugian berulang tanpa pernah benar-benar mendapatkan hasil yang dijanjikan.

Lebih menyedihkan lagi, sebagian besar dari mereka menyadari bahwa peluang untuk menang sangat kecil, namun tetap terjebak karena sifat adiktif dari permainan tersebut. Seperti yang disampaikan Menko Muhaimin, banyak pelaku judi daring yang terus bermain meski sadar bahwa hasilnya akan nihil. Hal ini menegaskan bahwa judi daring bukan hanya penipuan digital, tapi juga eksploitasi psikologis.

Dalam konteks yang lebih luas, maraknya judi daring menunjukkan lemahnya kewaspadaan masyarakat terhadap. Ketika dunia maya berkembang begitu cepat, belum semua pihak siap dengan sistem pengendalian yang mumpuni. Judi daring tumbuh subur karena ketiadaan filter dan minimnya edukasi masyarakat dalam menghadapi konten berisiko tinggi. Ini menjadi tantangan besar bagi negara, terutama dalam upaya memberdayakan masyarakat secara menyeluruh.

Namun, langkah konkret telah dilakukan. Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mencatat telah memblokir lebih dari 1,3 juta konten yang berkaitan dengan judi daring, sejak pemerintahan baru berjalan pada Oktober 2024 hingga April 2025. Data ini mencakup lebih dari satu juta situs judi serta ribuan konten perjudian yang beredar melalui media sosial. Menteri Komdigi, Meutya Hafid, menyebut bahwa data tersebut mencerminkan betapa besarnya ancaman judi daring terhadap ketertiban ruang digital nasional.
Dalam hal ini, menarik untuk mencermati pendekatan Komdigi yang menerapkan sistem pengawasan berbasis waktu. Platform digital kini diwajibkan menindaklanjuti konten berisiko tinggi seperti judi dalam waktu maksimal empat jam. Sementara untuk konten negatif lainnya, batas waktu penanganan adalah 24 jam. Ini menandai era baru dalam pengelolaan ruang digital, di mana kecepatan dan ketegasan menjadi kunci utama.

Tak berhenti sampai di situ, Komdigi juga telah menerbitkan regulasi khusus yang fokus pada perlindungan anak di dunia digital. Peraturan Pemerintah tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak di Ruang Digital hadir untuk mempertegas komitmen negara dalam menjaga generasi muda dari paparan konten yang merusak. Judi daring, dalam konteks ini, sangat relevan karena banyak anak dan remaja yang menjadi sasaran iklan terselubung maupun konten gamifikasi yang menjerumuskan.

Semua kebijakan ini menggarisbawahi satu hal penting yakni pembangunan ruang digital yang aman bukan hanya tanggung jawab negara. Pemerintah memang berada di garis depan pengambilan kebijakan dan penegakan hukum, tetapi efektivitasnya bergantung pada keterlibatan semua pihak. Dunia pendidikan, lembaga sosial, tokoh agama, bahkan sektor filantropi, memiliki peran vital dalam membangun kesadaran dan literasi digital masyarakat.

Seperti yang disampaikan Menko Muhaimin, tantangan bangsa kita memang kompleks. Banyak problem yang harus diselesaikan secara cepat dan kolaboratif. Oleh karena itu, perang terhadap judi daring harus dilihat sebagai bagian dari gerakan besar pemberdayaan masyarakat. Masyarakat yang kuat dan mandiri tidak mungkin tumbuh di atas fondasi ilusi dan ketergantungan pada perjudian. Yang dibutuhkan adalah ekosistem digital yang mendidik, menguatkan, dan memberi ruang tumbuh bagi kreativitas serta produktivitas anak bangsa.

Diperlukan pendekatan lintas sektor yang tidak hanya menekankan pada aspek pemblokiran atau represif, tetapi juga edukatif dan preventif. Kampanye nasional anti-judi daring harus digaungkan di sekolah-sekolah, komunitas, dan ruang publik lainnya. Literasi digital yang kuat akan menjadi benteng pertama bagi masyarakat dalam menyeleksi informasi dan godaan dunia maya.

Dengan semangat kolektif dan langkah nyata dari berbagai elemen bangsa, kita bisa menghentikan laju penyebaran judi daring yang kian meresahkan. Lebih dari itu, kita sedang membangun masa depan digital Indonesia yang sehat, aman, dan berpihak pada kepentingan rakyat banyak. Perang melawan judi daring bukan sekadar soal moral, melainkan perjuangan untuk melindungi kualitas hidup masyarakat dan menjaga ketahanan sosial bangsa.

)* Penulis adalah kontributor Jaringan Muda Indonesia Maju

Jakarta – Pemungutan Suara Ulang (PSU) yang digelar di sejumlah wilayah Indonesia pada 2025 menunjukkan antusiasme tinggi dari masyarakat untuk memastikan proses demokrasi berjalan dengan transparan dan berkualitas. Keterlibatan warga dalam PSU ini dipandang sebagai bentuk partisipasi aktif dalam menjaga integritas pemilu dan memperkuat legitimasi hasil yang sah.

Ketua KPU Pasaman Sumatera Barat, Taufiq di Lubuk Sikaping, menyatakan bahwa pelaksanaan PSU merupakan bagian dari mekanisme korektif dalam sistem demokrasi yang harus dijalankan secara profesional. KPU Kabupaten Pasaman mencatat sebanyak 143.049 pemilih datang ke TPS menggunakan hak pilihnya pada PSU tanggal 19 April 2025 lalu. Angka tersebut menunjukan tingkat partisipasi masyarakat pada PSU Pilkada Pasaman sangat tinggi melawati target 60 persen.

“Dari data yang kami himpun yang sudah final ada 143.049 pemilih menggunakan hak suaranya dengan persentase 65,19 persen partisipasi pemilih dari 218.980 DPT dalam PSU Pilkada Pasaman 2024,” terang Taufiq.

Di tempat lain, Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur, Salehuddin, menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan PSU di Kutai Kartanegara (Kukar) yang berjalan baik, damai, dan demokratis. Ia menilai bahwa pelaksanaan tersebut patut menjadi contoh, mengingat tantangan yang ada seperti kondisi banjir yang sempat menyebabkan relokasi Tempat Pemungutan Suara (TPS).

“Kami menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan PSU di Kukar yang berlangsung aman dan damai. Ini patut contoh, terlebih di tengah kondisi kondisi banjir yang sempat memaksa relokasi beberapa TPS, namun tetap dapat dijalankan secara tertib dan transparan,” ujarnya.

Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Ribka Haluk menegaskan pihaknya berkomitmen penuh mendukung kelancaran dan kesuksesan pelaksanaan PSU Pilkada. Ini bentuk komitmen pemerintah dalam memastikan bahwa setiap tahapan demokrasi berjalan dengan baik, transparan, dan memenuhi asas keadilan bagi seluruh masyarakat di daerah yang bersangkutan.

“PSU merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam memastikan setiap tahapan demokrasi berjalan secara baik, transparan, dan adil bagi seluruh masyarakat. Karena itu, seluruh pihak terkait diminta agar memastikan tidak ada kendala yang menghambat jalannya proses tersebut,” tuturnya.

Partisipasi masyarakat dalam PSU menjadi cerminan kedewasaan politik warga negara. Dengan dukungan aktif dari masyarakat, pemerintah daerah, dan penyelenggara, PSU dapat berjalan dengan aman, tertib, dan menghasilkan kepemimpinan yang sah dan berkualitas. Ini adalah contoh nyata bahwa pelaksanaan demokrasi Indonesia semakin matang.

Oleh: Bara Winatha*)

Pemungutan Suara Ulang (PSU) merupakan bagian dari mekanisme demokrasi yang dirancang untuk menjamin keadilan dan integritas dalam proses pemilihan umum. Dalam praktiknya, PSU merupakan instrumen konstitusional yang menunjukkan komitmen pemerintah dalam menegakkan keadilan pemilu dan memperkuat kepercayaan rakyat terhadap proses demokrasi yang ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, dukungan dari seluruh elemen bangsa sangat diperlukan agar PSU berlangsung secara kondusif dan transparan.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Mochammad Afifuddin, menyampaikan bahwa lembaganya telah menetapkan jadwal pelaksanaan PSU tahap IV dan V yang akan berlangsung pada dua waktu, yakni 24 Mei dan 6 Agustus 2025. Pada tanggal 24 Mei, PSU akan diselenggarakan di Kabupaten Mahakam Ulu, Kabupaten Pesawaran, dan Kota Palopo. Sementara itu, PSU di Provinsi Papua dan Kabupaten Boven Digoel dijadwalkan berlangsung pada 6 Agustus mendatang.

Afifuddin mengungkapkan bahwa seluruh proses pendanaan dan logistik untuk kelima wilayah tersebut sedang dalam tahap penyelesaian. Untuk Kota Palopo dan Kabupaten Pesawaran, proses serupa juga tengah berlangsung, dengan sebagian anggaran telah ditransfer dan sisanya dalam tahap koordinasi dengan pemerintah daerah. Adapun untuk Boven Digoel dan Papua, pengalokasian dana masih menunggu proses penyelesaian NPHD dari pemerintah daerah setempat.

Berdasarkan data terakhir, logistik untuk wilayah Pesawaran dan Palopo telah terpenuhi 100 persen. Sementara itu, kesiapan logistik di Mahakam Ulu masih berada pada angka 69 persen, dan untuk Papua serta Boven Digoel masih dalam tahap awal. Ia juga menyampaikan optimisme bahwa wilayah yang dijadwalkan PSU pada bulan Mei akan siap sesuai tenggat waktu. Di sisi lain, pelaksanaan PSU sepenuhnya disiapkan dengan matang oleh pemerintah, baik dari sisi teknis, administratif, maupun pengawasan yang semakin diperkuat secara menyeluruh yang ketat.

Anggota Bawaslu RI Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa, Totok Hariyono, menyatakan bahwa pengawasan menyeluruh menjadi mutlak demi menjamin bahwa setiap tahapan PSU berjalan sesuai aturan. Totok menyoroti pentingnya pencegahan terhadap pelanggaran yang berulang, mengingat PSU sendiri merupakan hasil dari putusan MK atas pelanggaran sebelumnya. Oleh karena itu, Bawaslu memperketat pengawasan sejak tahap awal, termasuk pendistribusian logistik, masa kampanye, hingga hari pemungutan suara.

Pengawasan tidak dapat berjalan efektif tanpa sinergi antara Bawaslu pusat dan daerah. Di Mahakam Ulu, Bawaslu pusat memberikan dukungan penuh terhadap langkah-langkah yang diambil oleh Bawaslu daerah, selama berada dalam koridor hukum. Koordinasi juga dilakukan dengan aparat keamanan untuk mengantisipasi potensi gangguan, terutama di daerah yang masuk dalam kategori rawan konflik. Hal ini penting demi memastikan pemilih dapat menyalurkan hak suaranya tanpa tekanan atau intimidasi.

Lebih dari sekadar proses administratif, PSU merupakan bukti nyata komitmen pemerintah dalam menyempurnakan demokrasi yang berkualitas dan bertanggung jawab. Ia meyakini bahwa pengalaman PSU dapat menjadi pembelajaran berharga bagi seluruh lapisan masyarakat untuk meningkatkan kualitas pemilu ke depan. Dalam hal ini, keterlibatan aktif masyarakat juga menjadi penentu dalam menciptakan pemilu yang adil dan transparan. Bawaslu bahkan telah menyiapkan saluran pengaduan yang mudah diakses oleh publik untuk melaporkan setiap indikasi pelanggaran.

Semangat mendukung kelancaran PSU juga datang dari kalangan muda, yang mulai menyadari pentingnya partisipasi aktif dalam menjaga kualitas demokrasi. Ketua Pemuda Kalsel Bersatu, Al Madani Akbar, menyampaikan bahwa para pemuda di Kalimantan Selatan mengambil peran sebagai agen perubahan. Mereka terlibat aktif dalam merespons berbagai isu yang berkembang di masyarakat, termasuk upaya pelurusan informasi yang menyesatkan atau hoaks yang dapat memperkeruh situasi menjelang PSU.

Al Madani menyatakan bahwa pemuda memegang peran strategis dalam menjaga agar pelaksanaan PSU tidak lagi menjadi pemicu konflik baru. Ia menekankan bahwa Pemerintah terus memastikan bahwa setiap proses pemilu, termasuk PSU, berjalan tepat waktu demi menjamin kesinambungan kepemimpinan yang berpihak pada rakyat, sehingga penting untuk menghormati hasil PSU yang dilaksanakan sesuai prosedur. Dalam forum tersebut, Pemuda Kalsel Bersatu menegaskan komitmennya untuk mengawal PSU hingga tuntas, dengan tetap menjunjung tinggi prinsip hukum dan demokrasi.

Selain pemuda, keterlibatan akademisi dan masyarakat sipil turut memperkuat legitimasi PSU. Dalam kesempatan yang sama, sejumlah tokoh masyarakat dan lembaga pemantau pemilu menyampaikan pentingnya menghargai keputusan penyelenggara pemilu, selama proses yang dijalankan telah memenuhi ketentuan konstitusi. Mereka juga mendorong agar setiap lembaga pemantau bekerja secara independen dan profesional, agar menjadi mitra konstruktif pemerintah dalam mengawal PSU secara profesional dan berintegritas tinggi.

Dukungan terhadap kelancaran PSU sejatinya harus diwujudkan secara konkret. Masyarakat dapat berkontribusi dengan menjaga keamanan lingkungan, tidak menyebarkan provokasi, serta melaporkan apabila menemukan pelanggaran selama proses ini berlangsung. PSU ini memberikan ruang koreksi atas kekeliruan masa lalu, dan pada saat yang sama memperkuat legitimasi hasil pemilu. Oleh karena itu, mendukung PSU secara kondusif dan transparan adalah bentuk tanggung jawab bersama dalam menjaga integritas demokrasi.

Sebagai langkah evaluatif, baik KPU maupun Bawaslu telah menyampaikan bahwa seluruh tahapan PSU akan ditinjau ulang setelah pelaksanaan, guna memperbaiki potensi kelemahan dalam aspek hukum dan administratif. Evaluasi ini menjadi penting untuk memastikan bahwa PSU serupa tidak perlu terjadi kembali di masa depan. PSU ini juga diharapkan dapat menjadi acuan nasional dalam membangun pemilu yang bermartabat dan dipercaya publik.

*)Penulis merupakan pengamat sosial dan kemasyarakatan

Jakarta – Sebagai motor utama perekonomian, industri pengolahan mencakup berbagai subsektor strategis seperti makanan dan minuman, tekstil, logam, kimia, serta farmasi. Pertumbuhan subsektor-sektor ini menjadi indikator utama dari perkembangan ekonomi nasional secara umum.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa sektor industri pengolahan menjadi penyumbang utama pertumbuhan ekonomi berdasarkan lapangan usaha pada kuartal I-2025. Pertumbuhan sektor ini tercatat sebesar 4,55% dan memberikan kontribusi sebesar 19,25% terhadap perekonomian nasional pada periode tersebut.

“Pertumbuhan 4,55% pada industri pengolahan dipacu oleh meningkatnya permintaan dari dalam maupun luar negeri,” ujar Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti.

Pertumbuhan sektor industri pengolahan pada kuartal I-2025 terutama ditopang oleh subsektor industri makanan dan minuman yang mencatat pertumbuhan sebesar 6,04%.

Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang Kartasasmita, mengatakan Peningkatan Manufacturing Value Added (MVA) berdampak pada posisi Indonesia masuk dalam negara manufaktur global.

“Indonesia mengungguli jauh dibandingkan negara Asean lainnya, seperti Thailand dan Vietnam yang nilai MVA-nya hanya setengah dari nilai MVA Indonesia” tegas Agus.

Selain itu, industri logam dasar mengalami pertumbuhan signifikan sebesar 14,47%, yang didorong oleh lonjakan permintaan ekspor, terutama untuk komoditas besi dan baja. Di sisi lain, lapangan usaha perdagangan mengalami pertumbuhan sebesar 5,03% dan memberikan kontribusi 13,22% terhadap total pertumbuhan ekonomi nasional pada kuartal I-2025.

Sementara itu, sektor pertanian mencatatkan pertumbuhan tertinggi yakni 10,52%, dengan kontribusi sebesar 12,66%. Adapun pertumbuhan positif pada sektor pertanian didorong oleh tanaman pangan yang melonjak 42,26%, seiring musim panen padi dan jagung serta kenaikan produksi kedua komoditas tersebut. Sektor peternakan juga mencatat pertumbuhan sebesar 8,83%, dipicu oleh meningkatnya konsumsi daging dan telur selama Ramadan dan Idulfitri.

Secara keseluruhan, ekonomi Indonesia pada kuartal I-2025 tumbuh sebesar 4,87%. Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku tercatat sebesar Rp5.695,9 triliun, sedangkan atas dasar harga konstan mencapai Rp3.264,5 triliun. Dibandingkan dengan kuartal IV-2024, ekonomi Indonesia mengalami kontraksi sebesar 0,98%.

Namun di tengah kontribusi besarnya, sektor industri kini menghadapi tantangan baru dalam bentuk provokasi sistematis yang berpotensi melemahkan fondasi ekonomi nasional. Oleh karena itu, diperlukan kewaspadaan kolektif terhadap segala bentuk provokasi ekonomi yang bisa mengganggu kestabilan pembangunan. Perlu penguatan narasi berbasis data dan capaian konkret di lapangan, untuk memperlihatkan bahwa sektor industri pengolahan tetap menjadi kekuatan utama dalam menopang pemulihan dan pertumbuhan ekonomi nasional.

***

Jakarta – Pemerintah membantah tegas narasi pelemahan ekonomi nasional yang beredar, dengan menampilkan data konkret pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I-2025. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 4,87 persen secara tahunan (year-on-year/yoy). Dengan angka tersebut, Indonesia menempati peringkat kedua tertinggi dalam pertumbuhan ekonomi di antara negara-negara G20, hanya di bawah China yang mencatatkan pertumbuhan 5,4 persen.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menilai capaian ini sebagai bukti bahwa perekonomian Indonesia tetap tangguh meski menghadapi tantangan global. “(Ekonomi) Indonesia tumbuh 4,87 persen dan untuk negara G20, kita pertumbuhannya nomor dua tertinggi di bawah China yang tumbuh 5,4 persen,” ujar Airlangga. Ia menambahkan bahwa angka tersebut bahkan lebih tinggi dibandingkan sejumlah negara lainnya seperti Malaysia (4,4 persen), Singapura (3,3 persen), dan Spanyol (2,9 persen).

Airlangga juga menyampaikan bahwa kinerja ini merupakan hasil dari sinergi berbagai kebijakan pemerintah yang menjaga stabilitas ekonomi nasional. Ia optimistis bahwa ke depan, pertumbuhan ekonomi dapat dipacu lebih tinggi lagi. “Perkembangan selanjutnya akan kita lihat di kuartal berikutnya. Karena kita lihat di kuartal berikutnya ini diharapkan anggaran pemerintah sudah mulai berjalan sehingga momentum pertumbuhan bisa dijaga,” tambahnya.

Di sisi lain, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyampaikan bahwa Pertumbuhan ekonomi 4,87 persen merupakan bukti nyata ketangguhan dan keberhasilan pemerintah dalam mengelola ekonomi nasional di tengah tekanan global yang sangat kompleks. “Pertumbuhan 4,87 persen, saya rasa, banyak yang pernah memprediksi jauh di bawah. Artinya, hasil 4,87 persen ini baik,” tegas Erick.

Erick juga menyoroti adanya tanda-tanda perbaikan di sektor keuangan domestik, termasuk nilai tukar rupiah yang mulai menguat serta pemulihan pasar modal. “Tentu, posisi ini baik dan kalau kita lihat juga bagaimana juga rupiah sudah mulai kembali ke arah yang baik. Bursa juga sudah mulai bounce back,” tambahnya. Menurutnya, pemerintah akan terus berfokus menjaga daya beli masyarakat serta memastikan harga pangan tetap stabil, sebagai upaya menjaga kesinambungan pertumbuhan.

BPS mencatat, Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia atas dasar harga berlaku mencapai Rp5.665,9 triliun, sementara atas dasar harga konstan (ADHK) sebesar Rp3.264,5 triliun. Lima lapangan usaha utama – industri pengolahan, perdagangan, pertanian, konstruksi, dan pertambangan – menjadi penyumbang terbesar terhadap PDB nasional dengan kontribusi total sebesar 63,96 persen.

Pemerintah menegaskan bahwa fokus ke depan adalah menjaga momentum pertumbuhan, memperkuat daya beli masyarakat, serta menstimulasi sektor-sektor strategis yang menjadi motor penggerak ekonomi nasional. Capaian ini membuktikan bahwa narasi pelemahan ekonomi tidak berdasar dan tidak mencerminkan kondisi faktual perekonomian Indonesia saat ini. [^]

Oleh Andini Setyaningsih )*

Perekonomian Indonesia kembali menunjukkan performa yang solid pada kuartal I tahun 2025, dengan mencatat pertumbuhan sebesar 4,87 persen (yoy). Capaian ini menempatkan Indonesia sebagai negara dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi kedua di antara negara-negara anggota G20, hanya berada di bawah Tiongkok yang tumbuh sebesar 5,4 persen. Peringkat ini menjadi bukti bahwa fundamental ekonomi nasional tetap terjaga di tengah ketidakpastian global yang masih berlangsung.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menegaskan bahwa posisi Indonesia sebagai negara dengan pertumbuhan ekonomi tinggi di G20 merupakan sinyal positif yang harus terus dijaga. Bahkan, pertumbuhan Indonesia berhasil melampaui negara-negara besar lain seperti Malaysia (4,4 persen), Singapura (3,3 persen), dan Spanyol (2,9 persen). Airlangga optimistis momentum ini akan berlanjut di kuartal-kuartal berikutnya seiring dengan mulai berjalannya realisasi anggaran pemerintah.

Optimisme tersebut turut diperkuat oleh data dari Badan Pusat Statistik (BPS). Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, mengungkapkan bahwa sektor industri pengolahan menjadi kontributor terbesar dalam struktur Produk Domestik Bruto (PDB) dari sisi lapangan usaha, dengan pertumbuhan sebesar 4,55 persen dan kontribusi 19,25 persen terhadap total PDB kuartal I-2025. Pertumbuhan sektor ini didorong oleh peningkatan permintaan domestik dan luar negeri.

Amalia menjelaskan lebih lanjut bahwa industri makanan dan minuman mencatatkan pertumbuhan signifikan sebesar 6,04 persen, terutama karena tingginya permintaan selama bulan Ramadan dan Idulfitri. Sementara itu, industri logam dasar mengalami lonjakan pertumbuhan hingga 14,47 persen seiring meningkatnya permintaan global terhadap komoditas seperti besi dan baja. Bahkan industri kulit, barang dari kulit, dan alas kaki pun tumbuh sebesar 6,95 persen, didorong oleh peningkatan ekspor dan konsumsi domestik.

Selain sektor industri, sektor pertanian juga menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi nasional. Menurut Amalia, sektor ini tumbuh paling tinggi, yakni sebesar 10,52 persen, dengan kontribusi sebesar 12,66 persen terhadap PDB kuartal I-2025. Lonjakan ini dipicu oleh panen raya padi dan jagung serta meningkatnya permintaan pangan selama musim perayaan. Subsektor peternakan pun mencatatkan pertumbuhan signifikan sebesar 8,83 persen, didorong oleh permintaan daging dan telur.

Sektor transportasi dan pergudangan mencatatkan pertumbuhan sebesar 9,01 persen dan memberikan kontribusi 8,99 persen terhadap perekonomian. Kenaikan ini tidak terlepas dari peningkatan mobilitas masyarakat selama momen libur Tahun Baru, Hari Raya Nyepi, dan Idulfitri, serta meningkatnya aktivitas jasa pengiriman dan kurir. Sementara itu, sektor perdagangan tumbuh 5,03 persen dan sektor penyediaan akomodasi dan makan minum tumbuh 5,75 persen. Meski sektor akomodasi mengalami sedikit kontraksi akibat menurunnya tingkat hunian kamar, sektor makanan dan minuman tetap tumbuh tinggi sebesar 7,21 persen.

Meski data ekonomi menunjukkan tren positif, tantangan global tetap harus diantisipasi. Deputi Bidang Perencanaan Makro dan Pembangunan Bappenas, Eka Chandra Buana, menyampaikan bahwa target pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun 2026 dipatok antara 5,8 persen hingga 6,3 persen. Namun, ia juga mengingatkan adanya potensi risiko perlambatan akibat guncangan eksternal. Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya menjaga stabilitas eksternal melalui penguatan neraca pembayaran nasional dan pengendalian defisit transaksi berjalan.

Dalam konteks ini, pemerintah menargetkan pertumbuhan konsumsi masyarakat pada kisaran 5,5 persen hingga 5,8 persen, konsumsi pemerintah antara 6,8 persen hingga 8 persen, dan investasi antara 6,2 persen hingga 7,2 persen. Untuk sektor perdagangan internasional, strategi industrialisasi akan terus didorong agar Indonesia dapat meningkatkan ekspor produk berteknologi menengah hingga tinggi. Tujuannya adalah agar neraca pembayaran tetap surplus dengan cadangan devisa mencapai USD 171 miliar, yang cukup untuk membiayai enam bulan impor.

Di tengah capaian positif tersebut, masyarakat harus tetap waspada terhadap narasi yang menyesatkan mengenai kondisi ekonomi nasional. Tidak sedikit pihak yang sengaja menyebarkan informasi keliru untuk menciptakan persepsi bahwa ekonomi Indonesia sedang melemah. Narasi seperti ini dapat mengganggu stabilitas psikologis publik dan kepercayaan pasar, padahal data empiris menunjukkan kondisi sebaliknya.

Perlu diingat bahwa sentimen publik dan persepsi terhadap ekonomi sangat memengaruhi dinamika pasar dan investasi. Oleh karena itu, masyarakat perlu bijak dalam menyikapi informasi ekonomi, terutama yang beredar di media sosial. Pemerintah telah bekerja keras menjaga stabilitas makroekonomi, mendorong pertumbuhan sektoral yang inklusif, serta memastikan distribusi hasil pembangunan merata ke seluruh wilayah, termasuk Kawasan Timur dan Barat Indonesia.

Masyarakat harus menjadi bagian dari proses pemulihan dan transformasi ekonomi nasional dengan memperkuat konsumsi domestik, mendukung produk dalam negeri, dan tetap optimis terhadap prospek pertumbuhan ke depan. Pemerintah juga terus membuka ruang partisipasi masyarakat melalui program-program pembangunan inklusif, sehingga manfaat pertumbuhan tidak hanya dirasakan oleh pelaku usaha besar, tetapi juga oleh UMKM dan masyarakat.

Dengan sinergi antara kebijakan pemerintah, kinerja sektor-sektor strategis, serta partisipasi aktif masyarakat, Indonesia memiliki peluang besar untuk terus mencatatkan pertumbuhan ekonomi yang tangguh dan berkelanjutan. Narasi pelemahan ekonomi harus dilawan dengan literasi dan fakta, bukan dengan ketakutan dan provokasi.

)* penulis merupakan pemerhati kebijakan ekonomi

Oleh: Alfin Prasetya*
Di tengah dinamika ekonomi global yang tidak menentu, Indonesia kembali menunjukkan resiliensinya. Pertumbuhan ekonomi nasional yang mencapai 4,87% secara tahunan (year-on-year) pada kuartal I-2025 menjadi bukti nyata bahwa ekonomi Indonesia tidak sedang melemah, melainkan terus bertumbuh dengan fondasi yang semakin kuat. Lebih menggembirakan lagi, pencapaian ini menempatkan Indonesia di peringkat kedua tertinggi dalam kelompok negara G20, hanya berada di bawah Tiongkok yang mencatatkan pertumbuhan 5,4%. Momentum ini mencerminkan kerja keras dan ketepatan arah kebijakan pemerintah serta daya tahan sektor riil nasional.

Pendorong utama pertumbuhan ekonomi pada periode ini adalah sektor industri pengolahan yang tumbuh 4,55% dan memberikan kontribusi sebesar 19,25% terhadap total Produk Domestik Bruto (PDB). Hal ini memperkuat posisi industri pengolahan sebagai tulang punggung perekonomian nasional. Pertumbuhan tersebut didorong oleh kombinasi permintaan domestik dan ekspor, terutama pada subsektor makanan dan minuman, logam dasar, serta industri kulit dan alas kaki. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Amalia Adininggar Widyasanti, menjelaskan bahwa pertumbuhan industri pengolahan mencerminkan respons positif terhadap dinamika permintaan musiman dan global. Industri pengolahan tumbuh 4,55% didorong oleh permintaan domestik dan luar negeri. Ini menegaskan bahwa industri manufaktur Indonesia tidak hanya melayani pasar dalam negeri, tetapi juga mampu bersaing di pasar global.

Amalia juga merinci bahwa subsektor makanan dan minuman tumbuh 6,04% berkat peningkatan konsumsi selama Ramadan dan Idulfitri, sementara industri logam dasar tumbuh pesat hingga 14,47% karena tingginya permintaan ekspor, khususnya untuk produk besi dan baja. Tidak kalah signifikan, industri kulit dan alas kaki tumbuh 6,95% akibat lonjakan permintaan domestik serta peningkatan ekspor. Capaian ini memperlihatkan bahwa sektor pengolahan Indonesia tidak hanya bertahan, tetapi juga berkembang dalam berbagai lini produksi dan segmen pasar.
Pertumbuhan ekonomi nasional juga ditopang oleh sektor lain seperti perdagangan yang tumbuh 5,03%, pertanian 10,52%, serta transportasi dan pergudangan sebesar 9,01%. Pertumbuhan tinggi di sektor pertanian, khususnya tanaman pangan yang melonjak hingga 42,26%, menunjukkan keberhasilan panen raya serta meningkatnya permintaan domestik terhadap komoditas pokok. Sementara sektor transportasi mendapat dorongan dari peningkatan mobilitas masyarakat selama masa libur hari besar keagamaan. Semua ini mencerminkan bahwa ekonomi Indonesia sedang bergerak secara inklusif dan merata di berbagai lapisan.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menekankan bahwa posisi Indonesia sebagai negara dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi kedua di G20 adalah pencapaian yang tidak bisa dianggap remeh. Bahkan, Indonesia melampaui negara-negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura, serta jauh lebih baik dibandingkan Jerman dan Korea Selatan yang mencatat kontraksi. Airlangga optimis bahwa di kuartal-kuartal berikutnya, pertumbuhan akan terus terjaga, terutama dengan mulai bergulirnya anggaran belanja pemerintah yang akan menambah stimulus terhadap perekonomian nasional.

Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengajak seluruh pihak untuk tetap optimis di tengah proyeksi Dana Moneter Internasional (IMF) yang memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2025 akan mencapai 4,7%. Menurutnya, proyeksi dari lembaga internasional seperti IMF merupakan hal wajar, namun tidak boleh menjadi alasan untuk melemahkan semangat nasional. Ia menegaskan bahwa pondasi ekonomi Indonesia saat ini cukup kuat, dengan inflasi terkendali, konsumsi rumah tangga yang stabil, serta iklim investasi yang terus dijaga. Prasetyo juga menyoroti pentingnya sinergi antara pemerintah, dunia usaha, pekerja, dan masyarakat luas dalam menjaga pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Pemerintah sendiri terus menunjukkan keseriusannya dalam menciptakan iklim investasi yang lebih baik melalui peninjauan regulasi-regulasi yang selama ini menghambat masuknya modal. Langkah strategis ini menjadi salah satu fondasi penting dalam menjaga keberlanjutan pertumbuhan sektor pengolahan dan industri secara umum. Tidak hanya membuka ruang ekspansi usaha, tetapi juga memperkuat daya saing nasional di tengah persaingan global yang semakin ketat.

Dalam konteks jangka panjang, sektor pengolahan menjadi pilar penting transformasi ekonomi Indonesia dari ekonomi berbasis komoditas mentah menuju ekonomi bernilai tambah tinggi. Strategi hilirisasi, penguatan rantai pasok domestik, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi elemen yang tidak bisa ditinggalkan. Terlebih lagi, dengan semakin terbukanya pasar global, kemampuan industri dalam mengolah bahan baku menjadi produk akhir akan menentukan posisi Indonesia dalam rantai nilai dunia.

Namun demikian, tantangan ke depan tetap ada. Fluktuasi harga global, dampak kebijakan proteksionisme negara lain, serta ketidakpastian geopolitik masih dapat memengaruhi dinamika ekonomi Indonesia. Untuk itu, pemerintah bersama seluruh pelaku ekonomi perlu terus menjaga stabilitas makro, mempercepat reformasi struktural, serta memperkuat kolaborasi lintas sektor.

Akhirnya, pertumbuhan ekonomi kuartal I-2025 yang kuat dan kontribusi sektor pengolahan yang signifikan menjadi bukti bahwa ekonomi Indonesia tidak hanya bertahan, tetapi juga berkembang dengan pijakan yang kokoh. Momentum ini harus dijaga dengan optimisme yang rasional, kerja sama yang solid, serta kebijakan yang adaptif dan inklusif. Dengan demikian, Indonesia tidak hanya akan menjadi pemain penting di tingkat regional, tetapi juga mampu bersaing di panggung ekonomi global.

*Penulis merupakan pengamat ekonomi

Jakarta, – Presiden Republik Indonesia menegaskan komitmennya untuk mencapai Zero Accident dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Pernyataan ini disampaikan usai rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto dan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), di Istana Negara, Jakarta.

Presiden menyatakan bahwa keselamatan, kesehatan, dan ketepatan sasaran menjadi prioritas utama dalam menjalankan MBG, yang saat ini telah menjangkau *3,3 juta anak* di seluruh Indonesia hingga April 2025. ”Program ini bukan hanya tentang pemberian makanan, tetapi tentang membangun masa depan generasi emas Indonesia. Tidak boleh ada kecelakaan, kesalahan distribusi, apalagi penyalahgunaan,” ujar Presiden.

Kepala BGN menegaskan, pihaknya telah menerapkan sistem pengawasan berlapis, mulai dari standar keamanan pangan, distribusi logistik, hingga pelatihan petugas lapangan. “Kami menargetkan Zero Accident di seluruh lini program MBG, sejalan dengan arahan Presiden. Semua pihak, termasuk mitra distribusi dan penyedia makanan, wajib mengikuti protokol ketat yang telah ditetapkan,” kata Kepala BGN.

Sebagai informasi, Program MBG merupakan salah satu program prioritas nasional yang bertujuan memastikan anak-anak usia sekolah mendapatkan asupan bergizi untuk mendukung pertumbuhan fisik dan kecerdasan. Selain memperhatikan kualitas makanan, pemerintah juga terus memperluas cakupan program, dengan target mencapai 10 juta anak penerima manfaat pada akhir 2025.

Dalam upaya memastikan kelancaran pelaksanaan program, pemerintah juga menggandeng lembaga pengawas independen dan membuka saluran pengaduan masyarakat secara real-time. Setiap laporan akan ditindaklanjuti dengan cepat untuk mencegah terjadinya kecelakaan atau ketidaksesuaian prosedur.

Presiden mengajak seluruh elemen bangsa, baik pemerintah daerah, swasta, maupun masyarakat, untuk bersama-sama mengawasi dan mendukung keberhasilan Program MBG. ”Anak-anak kita adalah masa depan bangsa. Kita tidak boleh lengah sedikit pun,” tegas Presiden.

Jakarta – Program unggulan pemerintah Makan Bergizi Gratis (MBG) terus menunjukkan progres signifikan. Hingga akhir April 2025, sebanyak 3,3 juta siswa di berbagai wilayah Indonesia telah menerima manfaat dari program ini, melampaui target awal yang ditetapkan Badan Gizi Nasional (BGN).

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hinayana, menyampaikan bahwa capaian tersebut merupakan bukti keberhasilan awal implementasi program MBG, yang digagas sebagai bagian dari komitmen Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia melalui intervensi gizi sejak dini.

“Sejauh ini sesuai dengan target, karena sebetulnya target kami sampai April itu adalah 3 juta penerima manfaat. Alhamdulillah, sudah tercapai bahkan lebih,” ujar Dadan.

Dadan menambahkan, BGN kini tengah memfokuskan upaya untuk mengejar target baru yaitu menjangkau 6 juta siswa pada Agustus 2025. Pada akhir Mei atau awal Juni, pihaknya berharap jumlah penerima manfaat dapat mencapai angka 4 juta siswa.

“Pak Presiden tadi mengarahkan kepada kami agar kami tetap semangat untuk berkarya, bekerja lebih teliti, lebih cermat. Karena ini adalah program strategis, program untuk investasi SDM masa depan,” ungkap Dadan.

Selain itu, Anggota Komisi IX DPR RI, Irma Suryani turut mengapresiasi capaian tersebut dan menekankan pentingnya peningkatan sistem pengawasan di lapangan. Pihaknya mengakui bahwa MBG merupakan program baru dengan tantangan yang besar, tetapi manfaat jangka panjangnya sangat pengaruh.

“Mengelola program MBG bukan perkara mudah, ini adalah program baru dengan anggaran besar dan target output yang masif. Kita juga harus jujur mengakui bahwa ini bukan pekerjaan sederhana,” kata Irma.

Tak hanya petugas BGN, Irma juga mengajak seluruh pihak untuk ikut aktif dalam pengawasan di lapangan. Menurutnya, keberhasilan program ini sangat bergantung pada keterlibatan semua pihak.

Program Makan Bergizi Gratis diharapkan tidak hanya menekan angka stunting, tetapi juga meningkatkan konsentrasi belajar dan prestasi siswa. Dengan pendekatan yang menyeluruh dan kolaboratif, pemerintah optimis MBG menjadi pondasi penting dalam membentuk generasi masa depan yang lebih sehat dan cerdas.
(*)