Jakarta – Sekretaris Jenderal DPR RI, Indra Iskandar menegaskan bahwa DPR RI telah memastikan kesiapan hampir 100 persen dalam menyelenggarakan Konferensi ke-19 Parliamentary Union of the OIC Member States (PUIC) yang akan digelar pada 12–15 Mei 2025 di Jakarta.

“Dari sisi perencanaan, kami sangat siap. Hari ini kami lakukan konfirmasi ulang teknis dengan instansi-instansi terkait, mulai dari imigrasi, bea cukai, Angkasa Pura, hingga AirNav,” ujar Indra saat memberikan keterangan resmi pada Jumat, 2 Mei 2025.

Kesiapan ini mencakup seluruh aspek teknis dan substansi acara, menjadi cerminan keseriusan Indonesia dalam menyukseskan forum parlemen internasional yang strategis ini. Rangkaian simulasi teknis dan pengecekan logistik telah dilakukan secara komprehensif bersama Professional Conference Organizer (PCO) yang ditunjuk. Mengingat skala dan pentingnya acara ini, keterlibatan berbagai pihak sangat diperlukan guna menjaga standar pelayanan serta pengamanan yang tinggi.

Konferensi PUIC ke-19 ini menjadi ajang strategis bagi parlemen negara-negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) untuk membahas berbagai isu global, termasuk solidaritas terhadap Palestina, kerja sama pembangunan, serta tantangan geopolitik di dunia Islam.

Setidaknya 23 negara telah mengonfirmasi kehadirannya, dengan total 279 delegasi yang dipastikan akan hadir. Jumlah ini masih berpotensi bertambah seiring dengan komunikasi yang terus berlangsung dengan sejumlah negara lainnya.

“Kami memperkirakan akan ada antara 500 hingga 600 peserta, termasuk delegasi dan perwakilan organisasi internasional,” jelas Indra.

Selain itu, DPR RI juga telah mengundang tokoh-tokoh penting dari kawasan Asia Tenggara, seperti Perdana Menteri Malaysia dan Perdana Menteri Singapura, sebagai bentuk diplomasi yang inklusif dan terbuka. Kehadiran mereka berpotensi memperkuat posisi Indonesia sebagai poros strategis dalam kerja sama kawasan dan dunia Islam.

Konferensi ini direncanakan akan dibuka secara resmi oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Hal ini menjadi penanda penting bahwa pemerintah pusat memberikan dukungan penuh terhadap kegiatan ini.

Tagar #PrabowoDiMataDunia turut mencuat sebagai simbol apresiasi publik terhadap peran aktif Indonesia dalam diplomasi internasional, khususnya melalui kepemimpinan Presiden Prabowo yang dinilai proaktif dalam memperkuat hubungan antarnegara Muslim.

Forum PUIC diharapkan menjadi ruang dialog produktif bagi para anggota parlemen untuk merumuskan solusi atas berbagai tantangan bersama, baik dari aspek ekonomi, sosial, maupun politik.

“Momentum ini sangat penting bagi Indonesia untuk memperkuat diplomasi antarparlemen, sekaligus menunjukkan kapasitas kita sebagai tuan rumah yang mampu menyelenggarakan forum internasional dengan standar tinggi,” tutup Indra.

Jakarta – Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) terus menunjukkan komitmennya dalam memperkuat diplomasi parlemen dan citra Indonesia di kancah internasional melalui partisipasi aktif dalam Konferensi Persatuan Parlemen Negara-Negara Anggota Organisasi Kerja Sama Islam (PUIC).

Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, Mardani Ali Sera, menjelaskan bahwa penyelenggaraan Konferensi Ke-19 PUIC tidak hanya menjadi momen refleksi, tetapi juga kesempatan untuk memperbaharui komitmen Indonesia terhadap prinsip-prinsip perdamaian, keadilan, hak asasi manusia, dan pembangunan ekonomi.

“Ini bukan hanya momen refleksi, melainkan juga peluang untuk memperbarui komitmen kita terhadap prinsip-prinsip perdamaian, keadilan, hak asasi manusia, dan pembangunan ekonomi,” ujar Mardani dalam keterangan yang diterima di Jakarta.

Sekjen DPR, Indra Iskandar, juga menegaskan pentingnya konferensi ini sebagai ajang untuk menunjukkan kemampuan Indonesia dalam menyelenggarakan acara internasional berskala besar, sekaligus memperkuat posisi Indonesia di mata dunia internasional.

“Forum ini tidak hanya menjadi agenda diplomasi parlemen, tapi juga membawa nama baik dan kredibilitas Indonesia sebagai tuan rumah acara internasional berskala besar,” ungkap Indra.

Fokus utama konferensi ini adalah penguatan tata kelola yang baik dan institusi sebagai pilar ketahanan, isu yang semakin relevan mengingat tantangan geopolitik, krisis kemanusiaan, dan tekanan global terhadap dunia Islam. Indra juga menekankan pentingnya kerjasama lintas instansi untuk memastikan kelancaran seluruh rangkaian acara.

“Sinergi antarinstansi sangat penting agar seluruh rangkaian kegiatan berjalan lancar dan mencerminkan citra baik Indonesia di mata dunia internasional,” lanjut Indra.

Lebih lanjut, Indra menegaskan bahwa Konferensi Ke-19 PUIC merupakan bagian dari upaya berkelanjutan BKSAP DPR RI untuk memperkuat diplomasi parlementer Indonesia di tingkat internasional. Ia menambahkan, kerja sama yang solid antara negara-negara Islam akan menjadi kekuatan baru dalam memperjuangkan keadilan global.

“Kami percaya, kerja sama yang solid di antara negara-negara Islam akan menjadi kekuatan baru untuk memperjuangkan keadilan global,” ujar Indra.

Pernyataan tersebut mencerminkan tekad DPR RI untuk menjadikan diplomasi parlemen sebagai alat strategis dalam memperluas pengaruh positif Indonesia di tataran internasional. Selain isu Palestina, DPR juga menekankan pentingnya kerjasama konkret dalam bidang ekonomi, pemberdayaan pemuda dan perempuan, serta penanggulangan islamofobia.

Dengan berpartisipasi dalam Konferensi PUIC ke-19, Indonesia berupaya memperkuat perannya dalam membangun konsensus di antara negara-negara Islam serta memperjuangkan kepentingan bersama melalui jalur diplomasi yang konstruktif dan inklusif. –

[edRW]

Oleh: Ahmad Hasan )*

Indonesia kembali menegaskan peran strategisnya di dunia Islam dengan menjadi tuan rumah Konferensi ke-19 Parliamentary Union of the OIC Member States (PUIC) atau Uni Parlemen Negara Anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI). Kegiatan ini tidak sekadar menjadi ajang diplomasi formal antarnegara, tetapi juga momentum penting dalam membangun narasi baru tentang solidaritas, kemandirian, dan peran umat Islam dalam tata dunia global yang tengah bergejolak.

PUIC, sebagai organisasi yang mempertemukan parlemen dari negara-negara anggota OKI, bukan sekadar wadah musyawarah legislatif. Ia adalah simbol aspirasi kolektif dari lebih dari satu setengah miliar umat Muslim di dunia, yang tersebar di berbagai benua dan latar belakang politik. Oleh karena itu, ketika Indonesia memfasilitasi konferensi ini, maknanya tidak hanya terletak pada sisi protokoler, melainkan pada kontribusi aktif untuk memperkuat ukhuwah Islamiyah dalam dimensi kenegaraan dan kelembagaan.

Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR, Mardani Ali Sera mengatakan pentingnya penguatan kolaborasi antarnegara anggota PUIC guna membentuk masa depan dunia Islam yang lebih harmonis dan berlandaskan keadilan. Pernyataan ini disampaikannya pada saat kegiatan Embassy Briefing menjelang pelaksanaan Konferensi PUIC ke-19 yang berlangsung di Gedung Nusantara, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta.

Adapun konferensi dijadwalkan berlangsung di Jakarta pada 12 hingga 15 Mei 2025. Dalam kesempatan tersebut, Mardani juga mengutip Surah Al-Hujurat ayat 13 dari Alquran, yang mengandung pesan tentang pentingnya persatuan dan saling memahami antarbangsa.

Dengan mengangkat tema “Good Governance and Strong Institutions as Pillars of Resilience”, Mardani menegaskan urgensi membangun institusi yang tangguh, transparan, dan bertanggung jawab, terlebih di tengah dinamika global yang penuh tantangan seperti konflik geopolitik, krisis iklim, dan ketidakstabilan ekonomi.

Konferensi ini juga menjadi wadah penting untuk membahas sejumlah isu strategis, di antaranya dukungan terhadap perjuangan bangsa Palestina, perlindungan hak-hak minoritas Muslim di berbagai wilayah, serta mendorong kerja sama antara negara-negara berkembang melalui skema kerja sama Selatan-Selatan (South-South Cooperation).

Ia menambahkan bahwa penyelenggaraan kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen berkelanjutan BKSAP dalam memperkuat peran diplomasi parlemen Indonesia di tingkat global. Menurutnya, solidaritas yang kokoh di antara negara-negara Islam dapat menjadi kekuatan baru dalam mendorong keadilan dan kesetaraan di tataran internasional.

Di sisi lain, Sekjen DPR RI, Indra Iskandar menegaskan bahwa DPR RI telah siap hampir 100 persen menyelenggarakan Konferensi ke-19 PUIC. Ia menyampaikan, seluruh aspek teknis dan substansi acara telah dipersiapkan dengan matang, termasuk koordinasi lintas instansi demi memastikan kelancaran acara berskala internasional ini.

Konferensi PUIC ke-19 memperlihatkan bahwa kekuatan umat Islam tidak terletak semata-mata pada jumlah populasi atau potensi ekonomi, tetapi pada kemampuan untuk menyatukan agenda bersama. Dalam berbagai sesi diskusi dan pertemuan bilateral, sejumlah isu penting mencuat: mulai dari nasib Palestina, konflik di Sudan dan Suriah, hingga upaya kolektif melawan narasi anti-Islam yang makin menguat di ruang-ruang digital. Indonesia tidak hanya menjadi tuan rumah pasif, tetapi turut mengarahkan diskursus menuju arah yang lebih konstruktif.

Salah satu catatan penting dari konferensi ini adalah kesadaran kolektif untuk memperkuat diplomasi parlemen Islam dalam menghadapi dominasi narasi dari kekuatan global non-Muslim. Selama ini, diplomasi antarnegara terlalu banyak dibebani kepentingan eksekutif dan aktor negara besar. Dengan menguatkan dimensi legislatif, negara-negara Islam berupaya membangun ruang dialog yang lebih terbuka, representatif, dan responsif terhadap suara masyarakat. Forum seperti PUIC bisa menjadi arena penting dalam merumuskan strategi advokasi bersama atas nama keadilan, kemanusiaan, dan keberagaman budaya Islam.

Bagi Indonesia sendiri, pelaksanaan konferensi ini menegaskan kembali politik luar negeri yang bebas aktif, serta peran aktif dalam membangun peradaban dunia yang lebih adil. Dalam sejarahnya, Indonesia konsisten mendukung perjuangan Palestina, mendorong perdamaian di dunia Islam, serta memperjuangkan kemandirian ekonomi umat. Dalam forum seperti PUIC, semua itu diperkuat dengan kemitraan nyata, bukan hanya melalui pernyataan solidaritas.

Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, Indonesia dapat memperkenalkan nilai-nilai seperti Pancasila, kebhinekaan, dan moderasi beragama sebagai model alternatif bagi dunia Islam yang plural. Keberhasilan Indonesia dalam menjaga harmoni antarumat beragama, meskipun belum sempurna, tetap menjadi inspirasi bagi banyak negara Islam yang tengah berjuang keluar dari konflik sektarian. Dalam konteks ini, konferensi PUIC di Indonesia menjadi panggung untuk menegaskan bahwa Islam dan demokrasi bisa berjalan beriringan, saling memperkuat, dan membentuk sistem sosial-politik yang adil.

Konferensi PUIC ke-19 juga menjadi ajang refleksi bagi negara-negara Islam untuk meninjau kembali posisi umat dalam percaturan global. Banyak negara Muslim yang memiliki potensi besar namun belum mampu menjadi aktor utama dalam tatanan dunia baru. Melalui forum ini, diskursus tentang masa depan dunia Islam diarahkan pada penguatan peran umat dalam menciptakan perdamaian global, keadilan ekonomi, dan ketahanan budaya. Indonesia, dengan segala kekuatan dan tantangannya, tampil sebagai pemimpin moral dan politik yang dapat menjadi penentu arah bagi kebangkitan umat Islam global.

)* Analis Media dan Opini Keislaman di Markaz Al-Muqawwim

Oleh : Jodi Mahendra )*

Indonesia kembali menunjukkan kiprahnya di panggung diplomasi global dengan menjadi tuan rumah Konferensi ke-19 Parliamentary Union of the OIC Member States (PUIC) yang dijadwalkan berlangsung pada 12 hingga 15 Mei 2025 di Jakarta. Forum yang digelar di Kompleks Parlemen DPR RI, Senayan, ini menghadirkan delegasi parlemen dari puluhan negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), menandai sebuah momen penting dalam sejarah diplomasi parlemen Indonesia dan memperkuat peran strategis Indonesia di dunia Islam dan global.

Penunjukan Indonesia sebagai tuan rumah tidak datang secara kebetulan. Ini merupakan bentuk kepercayaan internasional terhadap kemampuan Indonesia, khususnya DPR RI, dalam mengelola forum multilateral dan berperan aktif dalam isu-isu global. Ketua DPR RI, Puan Maharani, dalam berbagai pernyataan publik menyampaikan bahwa penyelenggaraan konferensi ini merupakan bagian dari strategi besar diplomasi parlemen Indonesia yang terus diperkuat dalam beberapa tahun terakhir. Indonesia aktif dalam berbagai forum parlemen internasional, seperti Asian Parliamentary Assembly (APA), dan telah membentuk lebih dari 100 Grup Kerja Sama Bilateral (GKSB) dengan parlemen negara-negara sahabat.

PUIC sebagai forum parlemen bagi negara-negara anggota OKI yang membahas berbagai isu strategis, mulai dari perdamaian dunia, kerja sama antaranggota, hingga isu-isu hak asasi manusia dan pembangunan berkelanjutan. Dalam konteks tersebut, posisi Indonesia sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia memberikan legitimasi moral dan politik yang kuat untuk mengambil peran kepemimpinan. Konferensi ini menjadi panggung bagi Indonesia untuk menyoroti sejumlah isu penting yang menjadi perhatian global, seperti Islamofobia, ketidakadilan terhadap rakyat Palestina, hingga tantangan terhadap hak perempuan dan anak di wilayah konflik.
Menjelang konferensi ini, Indonesia telah menunjukkan keseriusannya dalam menyampaikan agenda-agenda penting melalui partisipasi aktif dalam konferensi PUIC sebelumnya. Dalam Konferensi PUIC ke-18 yang digelar di Abidjan, Pantai Gading, pada 2023, delegasi Indonesia yang dipimpin oleh Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Periode 2019-2024, Fadli Zon, menyuarakan berbagai gagasan progresif. Indonesia mendorong adanya regulasi internasional yang menjamin kebebasan berpendapat tanpa merusak kohesi sosial, serta menekankan pentingnya dialog antaragama dan antarbudaya untuk memerangi stereotip negatif terhadap Islam yang masih marak terjadi di banyak negara.

Selain itu, Indonesia juga memperjuangkan perlindungan perempuan dan anak-anak yang hidup di bawah pendudukan atau situasi konflik bersenjata. Gagasan ini mendapat perhatian dari banyak negara peserta dan menjadi dasar bagi penguatan kerja sama antarparlemen dalam membentuk legislasi yang berpihak pada kelompok rentan.

Di sisi lain, penyelenggaraan konferensi ini tidak hanya memiliki dimensi diplomatik, melainkan juga bernilai strategis dari sisi domestik. Indonesia memanfaatkan kesempatan ini untuk menunjukkan kepada dunia kapasitas kelembagaan parlemen dalam mengelola perhelatan internasional dengan efisien dan transparan. Sekretariat Jenderal DPR RI bersama Sekretariat Jenderal PUIC bahkan telah menandatangani nota kesepahaman (MoU) guna memastikan kelancaran dan kualitas pelaksanaan konferensi. Kesiapan infrastruktur, logistik, serta pengamanan menjadi bagian dari upaya menampilkan citra positif Indonesia di mata internasional.

Di era ketika isu-isu global menuntut solusi kolektif, peran forum seperti PUIC menjadi sangat penting. Forum ini memungkinkan negara-negara mayoritas Muslim membentuk kesepahaman dan posisi bersama atas isu-isu global yang menyentuh dunia Islam, termasuk konflik Palestina-Israel, perubahan iklim, pengungsi, serta tantangan pembangunan pascapandemi. Dalam konteks ini, Indonesia memiliki potensi besar menjadi jembatan antara dunia Islam dan komunitas global secara luas, mengingat posisi geografis, populasi, dan rekam jejaknya dalam menjaga stabilitas dan keberagaman.

Lebih jauh, menjadi tuan rumah Konferensi PUIC juga mencerminkan tekad Indonesia untuk memainkan peran yang lebih aktif dalam membentuk tatanan dunia yang lebih adil dan inklusif. Ini sejalan dengan politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif, yang tidak hanya mementingkan kepentingan nasional semata, tetapi juga turut berkontribusi dalam menjaga perdamaian dan keamanan global. Sebagaimana dikatakan oleh para pimpinan parlemen Indonesia, diplomasi parlemen adalah instrumen penting yang melengkapi diplomasi eksekutif dalam menciptakan pengaruh internasional.

Penting untuk dicatat bahwa pelaksanaan Konferensi PUIC ke-19 juga memberi ruang bagi diplomasi ekonomi dan budaya. Dengan hadirnya ratusan delegasi asing, peluang untuk promosi pariwisata, produk dalam negeri, dan investasi menjadi terbuka lebar. Berbagai agenda pendamping seperti pameran budaya dan ekonomi diharapkan dapat memperkenalkan kekayaan khasanah Indonesia kepada dunia Islam.

Menjadi tuan rumah Konferensi ke-19 PUIC bukan sekadar prestasi seremonial, melainkan sebuah pernyataan tegas tentang kesiapan Indonesia menjadi pemimpin opini, fasilitator dialog, dan penjaga nilai-nilai kemanusiaan dalam komunitas internasional. Dengan posisi strategis dan rekam jejak yang konsisten dalam mempromosikan perdamaian serta kerja sama antarbangsa, Indonesia memperkuat pijakannya sebagai aktor penting dalam diplomasi global, khususnya di dunia Islam.

)* Penulis adalah Pemerhati Masalah Sosial dan Kemasyarakatan

Oleh : Dirandra Falguni )*

Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto menunjukkan komitmen kuat untuk menghadirkan kesejahteraan bagi para guru di Indonesia. Salah satu langkah nyata yang tengah menjadi sorotan adalah kebijakan pemberian tunjangan kepada guru honorer berpenghasilan rendah, yang akan mulai direalisasikan pada Juli 2025 mendatang. Program ini bukan hanya menjadi bentuk keberpihakan negara kepada para pendidik, tetapi juga menjadi bukti bahwa pemerintahan saat ini benar-benar hadir dalam menjawab kebutuhan dasar tenaga pengajar.

Seperti disampaikan oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, program tunjangan untuk guru honorer ini dirancang untuk memberikan bantuan langsung sebesar Rp300.000 per bulan kepada sekitar 310 ribu guru honorer di seluruh Indonesia. Program ini ditujukan kepada guru-guru honorer yang belum tersertifikasi, berada dalam desil pendapatan 1 hingga 10, serta tidak menerima bantuan sosial lainnya dari Kementerian Sosial. Dengan skema ini, pemerintah secara tepat sasaran mengarahkan bantuannya kepada mereka yang paling membutuhkan.

Tidak berhenti di situ, Presiden Prabowo juga menggulirkan program bantuan pendidikan sebesar Rp3 juta per bulan bagi guru-guru honorer yang belum menyelesaikan pendidikan jenjang D-4 atau S-1. Program ini diharapkan mampu mempercepat peningkatan kualitas tenaga pendidik, sekaligus memperkuat pondasi pendidikan nasional dari sisi sumber daya manusia.

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah juga melakukan reformasi dalam sistem penyaluran tunjangan, terutama bagi guru Aparatur Sipil Negara (ASN) di daerah. Kini, penyaluran dilakukan secara langsung ke rekening guru, memangkas birokrasi yang sebelumnya kerap menghambat dan memperlambat pencairan hak-hak guru. Langkah ini terbukti efektif dan mendapat apresiasi dari para pendidik.

Seorang guru pembimbing konseling di SMAN 4 Tangerang Selatan, Dwi Agus Wibowo, menyampaikan bahwa sistem penyaluran langsung ini mempercepat dan memastikan hak guru diterima dengan transparan. Proses verifikasi data guru saat ini berjalan lancar dan tidak mengganggu proses penyaluran tunjangan. Pihaknya menuturkan bahwa pada masa transisi tidak ada kendala, di sisi lain soal waktu pada tahap verifikasi data guru merupakan hal yang wajar dan tidak mengganggu proses penyaluran tunjangan.

Hal senada disampaikan oleh guru Bahasa Indonesia di sekolah yang sama Siti Rukiyah, bahwa kini tunjangan yang diterima tidak lagi tertunda seperti sebelumnya. Siti Rukiyah mengatakan pemberian tunjangan lebih cepat dari biasanya, sebelumnya kadang diterima mendekati tengah tahun dan dirapel dua triwulan. Pihaknye menghaturkan rasa terima kasih kepadasemua pihak yang terlibat memperlancar distribusi Tunjangan Profesi Guru (TPG) tersebut.

Hingga triwulan pertama tahun 2025, data menunjukkan sebanyak 587.905 guru ASN Daerah (atau sekitar 40% dari total 1.476.964 guru) telah menerima transfer langsung tunjangan. Ini melampaui target awal yang dipatok pemerintah hanya sekitar 200 ribuan guru. Keberhasilan ini tak lepas dari kolaborasi antara guru, pemerintah daerah, dan Kementerian, khususnya dalam pemutakhiran data melalui Data Pokok Pendidikan (Dapodik), validasi rekening di Info GTK, dan percepatan penerbitan SK Tunjangan Profesi (SKTP).

Beberapa daerah mencatat persentase penyaluran tertinggi, seperti Kabupaten Karangasem di Bali (93%), Provinsi Papua Selatan (92%), dan Kota Bengkulu (91%). Capaian ini menunjukkan bahwa dengan sistem yang akuntabel dan efisien, hak-hak guru bisa dipenuhi dengan lebih baik.

Di wilayah lain seperti Maluku Utara, pemerintah provinsi turut memperkuat komitmennya terhadap peningkatan kesejahteraan guru. Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Maluku Utara, Abubakar Abdullah, menyebutkan bahwa percepatan sertifikasi guru menjadi prioritas utama Gubernur Sherly Laos. Saat ini, baru 50% dari sekitar 5.800 guru yang telah memiliki sertifikat pendidik.

Pemprov Maluku Utara menjalankan berbagai program berbasis APBN seperti pembayaran tunjangan sertifikasi, insentif guru daerah terpencil, serta penyaluran Program Indonesia Pintar (PIP). Selain itu, kegiatan teknis seperti ujian praktik SMK yang tidak tercakup dalam BOSDa turut dibiayai oleh APBD, mencerminkan dukungan menyeluruh terhadap dunia pendidikan di daerah.

Di Kota Sukabumi, Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) terus memperjuangkan peningkatan kesejahteraan guru. Ketua PGRI Kota Sukabumi, Roni Abdurahman, mengungkapkan pihaknya mendorong pemulihan tunjangan kinerja guru PNS dan P3K yang sempat tertunda. Selain itu, ia menegaskan pentingnya mempercepat pencairan tunjangan bagi 78 guru honorer yang telah memiliki sertifikat Pendidikan Profesi Guru (PPG). Pihak kami terus mendorong agar tunjangan para guru dibayarkan dengan salah satu caranya adalah diberikan SK oleh pemerintah daerah.

Upaya menyeluruh dari pemerintah pusat hingga daerah ini menunjukkan bahwa pendidikan memang menjadi prioritas pembangunan nasional. Kesejahteraan guru adalah prasyarat utama untuk menghadirkan pendidikan yang berkualitas dan merata. Tanpa guru yang sejahtera, sulit membayangkan terciptanya generasi unggul yang mampu bersaing di masa depan.

Presiden Prabowo Subianto telah memberi sinyal jelas bahwa kesejahteraan guru bukan sekadar wacana, melainkan agenda nyata yang dilaksanakan secara konkret. Mulai dari pemberian tunjangan untuk guru honorer, transfer langsung tunjangan profesi, hingga dorongan peningkatan kualifikasi pendidik, semuanya merupakan langkah maju dalam menyejahterakan pahlawan tanpa tanda jasa.

Pemerintah hadir, dan kehadiran itu dirasakan nyata oleh para guru (bukan hanya di kota besar), tetapi juga hingga ke pelosok negeri. Harapannya, semangat dan perhatian ini dapat terus dipertahankan dan diperluas, karena kualitas pendidikan Indonesia hanya bisa sekuat tenaga pendidiknya. Dan guru, adalah fondasi masa depan bangsa.

)* Pengamat Kebijakan Pemerintah

Jakarta – Pemerintah terus mengintensifkan kerja sama perdagangan internasional sebagai respons strategis terhadap ancaman kebijakan tarif tinggi dari Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Donald Trump. Fokus utama diarahkan pada percepatan penyelesaian perundingan Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (I-EU CEPA) yang dinilai menjadi jalan keluar konkret di tengah ketegangan perdagangan global.

Langkah ini diperkuat dalam pertemuan virtual antara Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Komisioner Perdagangan Uni Eropa, Maros Sefcovic, di mana keduanya menyepakati pentingnya menjaga momentum perundingan serta menyelesaikan isu-isu teknis yang masih mengganjal.

“Kita sepakat untuk terus bekerja sama memanfaatkan momentum yang ada sembari menjunjung rule of law,” ujar Airlangga Hartarto.

Ia menegaskan, percepatan perundingan I-EU CEPA tidak hanya memperluas akses pasar bagi produk Indonesia ke Eropa, tetapi juga memperkuat daya tahan ekonomi nasional terhadap fluktuasi kebijakan eksternal yang tidak menentu.

“Penuntasan perundingan ini akan membuka lebih banyak peluang perdagangan dan investasi dengan negara-negara anggota Uni Eropa,” tambah Airlangga.

Situasi perdagangan global yang semakin terfragmentasi akibat pendekatan proteksionis Amerika Serikat mendorong Indonesia untuk mengembangkan jejaring mitra dagang di kawasan non-tradisional. Diversifikasi ini dianggap krusial dalam menjaga stabilitas ekspor dan mendukung pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

Ajib Hamdani, Analis Kebijakan Ekonomi dari Apindo, menyampaikan bahwa langkah pemerintah memperluas kerja sama ke kawasan seperti Amerika Selatan, Afrika, hingga Asia Tengah merupakan kebijakan yang visioner.

“Ini saat yang tepat untuk memperkuat daya saing dan membangun ekosistem bisnis yang efisien dan berbiaya rendah,” tegas Ajib Hamdani.

Dukungan juga datang dari sektor industri. Syofi Raharja, CEO PT Oxytane Mitra Indonesia, mendorong pelaku usaha untuk lebih proaktif membuka pasar baru, terutama yang belum terdampak oleh konflik tarif.

“Kalau produk kita berkualitas, dinamika seperti perang dagang tidak akan jadi masalah besar,” tutup Syofi Raharja.

Upaya pemerintah dalam menguatkan diplomasi dagang ini menegaskan kesiapan Indonesia menghadapi tantangan global, sembari mendorong perekonomian nasional yang lebih tangguh dan berkelanjutan. [^]

[edRW]

Jakarta – Pemerintah Indonesia menanggapi dengan tegas kebijakan Amerika Serikat yang memberlakukan tarif impor sebesar 32 persen terhadap sejumlah produk ekspor nasional. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan bahwa Indonesia tidak akan tunduk pada tekanan sepihak dari negara mana pun.

“Indonesia adalah negara merdeka yang tidak bisa ditekan oleh kebijakan sepihak dari negara mana pun,” ujar Prabowo di Jakarta.

Menurutnya, Indonesia memiliki prinsip untuk menjaga martabat dan kedaulatan ekonomi, serta memperjuangkan sistem perdagangan yang adil, setara, dan saling menguntungkan.

Pemerintah memilih langkah diplomatik dengan mengedepankan dialog. Delegasi tingkat tinggi telah dikirim ke Washington untuk membahas jalan keluar terbaik.

“Kami terbuka untuk berdiskusi, namun kami akan tetap menjaga prinsip untuk melindungi kepentingan nasional dan tidak mengorbankan sektor-sektor strategis,” tegas Prabowo.

Ia menilai bahwa negosiasi harus dilakukan dari posisi yang kuat, bukan dalam posisi tertekan oleh keputusan sepihak.

Presiden juga menekankan pentingnya memperkuat ketahanan ekonomi nasional.

“Saya mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersatu mendukung sektor-sektor yang terdampak, seperti industri padat karya dan UMKM,” katanya.

Hal ini, menurut Prabowo, menjadi momentum bagi Indonesia untuk memperkuat daya saing domestik dan memperluas pasar ekspor ke negara-negara non-tradisional.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menambahkan bahwa pemerintah tengah menyusun lima kesepakatan strategis dengan pihak AS untuk memitigasi dampak kebijakan tarif.

“Kami sudah bertemu Menteri Keuangan AS Scott Bessent dan menyampaikan kesiapan Indonesia untuk bernegosiasi demi solusi yang lebih adil,” ujar Sri Mulyani.

Ia menegaskan bahwa Indonesia tidak menolak kerja sama, namun akan tetap menjaga kedaulatan ekonominya. Sri Mulyani juga melaporkan hasil kunjungannya kepada Presiden Prabowo.

“Presiden menyambut baik langkah-langkah ini dan mendukung penuh upaya tim ekonomi nasional,” katanya.

Menurut Sri Mulyani, sinergi antara diplomasi dan penguatan ekonomi dalam negeri menjadi kunci menghadapi tantangan global.

Pemerintah Indonesia menegaskan bahwa langkah-langkah yang diambil bersifat responsif, terukur, dan kolaboratif. Indonesia tidak hanya berfokus pada solusi jangka pendek, tetapi juga mempersiapkan kebijakan jangka panjang yang akan memperkuat posisi Indonesia di pasar global.

Pemerintah berkomitmen menjaga stabilitas ekonomi domestik, melindungi pelaku usaha nasional, dan memastikan bahwa Indonesia tetap berdiri tegak sebagai negara yang dihormati di panggung internasional.-

[edRW]

Oleh: Dhita Karuniawati )*

Kebijakan ekonomi global kerap mengalami perubahan seiring dengan dinamika politik internasional. Salah satu kebijakan yang pernah menciptakan riak besar dalam perdagangan internasional adalah kebijakan tarif tinggi yang diusung oleh Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. Melalui pendekatan proteksionisme yang agresif, Trump memberlakukan tarif tinggi terhadap sejumlah barang impor, terutama dari Tiongkok dan negara-negara mitra dagang lainnya. Kebijakan ini membuka celah dan tantangan baru, termasuk bagi Indonesia. Namun, di balik tantangan tersebut, pemerintah Indonesia melihat peluang strategis untuk memperkuat posisi ekonomi nasional dan menggenjot ekspor ke pasar Amerika Serikat dan negara-negara lain yang terdampak.

Kebijakan tarif Trump, yang dikenal dengan “perang dagang AS-Tiongkok”, dimulai pada 2018 ketika pemerintah AS menerapkan bea masuk tinggi terhadap barang-barang impor dari Tiongkok senilai ratusan miliar dolar. Langkah ini dilakukan sebagai bentuk tekanan terhadap Tiongkok terkait praktik perdagangan yang dinilai tidak adil, termasuk tuduhan pencurian hak kekayaan intelektual, subsidi negara, dan ketidakseimbangan neraca perdagangan. Sebagai balasan, Tiongkok pun mengenakan tarif serupa terhadap barang-barang asal Amerika.

Efek domino dari perang dagang ini tidak hanya dirasakan oleh kedua negara tersebut, tetapi juga oleh negara-negara berkembang yang menjadi bagian dari rantai pasok global, termasuk Indonesia. Dalam situasi ini, pemerintah Indonesia berupaya sigap membaca dinamika global dan memanfaatkan kondisi tersebut sebagai peluang untuk memperluas pasar ekspor dan menarik investasi asing.

Presiden Prabowo telah merancang tiga strategi utama guna menyikapi situasi global, termasuk kebijakan tarif dari pemerintah AS. Salah satu langkah awal yang diambil Presiden adalah dengan mengupayakan keanggotaan Indonesia dalam sejumlah kelompok negara besar, seperti BRICS (Brasil, Rusia, India, Cina, dan Afrika Selatan), sebagai upaya memperkuat posisi Indonesia dalam skema perdagangan global.

Indonesia juga aktif dalam berbagai perjanjian perdagangan multilateral, termasuk RCEP, yang melibatkan negara-negara ASEAN bersama Australia, Jepang, Korea Selatan, dan Selandia Baru, serta memiliki akses ke organisasi penting seperti OECD, yang mewakili 64 persen perdagangan dunia, dan terlibat dalam perjanjian seperti CP-TPP, IEU-CEPA, dan I-EAEU CEPA.

Strategi kedua yang dijalankan oleh Prabowo adalah pemanfaatan sumber daya alam secara maksimal melalui program hilirisasi industri agar nilai tambah produk Indonesia meningkat. Sedangkan strategi ketiga berfokus pada penguatan daya beli masyarakat.
Pemerintah Indonesia akan mereformasi sejumlah regulasi untuk merespons kebijakan tarif resiprokal dari Amerika Serikat. Rencana ini mencakup revisi aturan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) serta perubahan kebijakan lisensi dan kuota impor.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah telah menyiapkan satuan tugas deregulasi guna mematangkan langkah ini. Aturan-aturan yang akan diubah pemerintah Indonesia yakni revisi kewajiban Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), penyesuaian tarif bea masuk untuk produk-produk AS, deregulasi pertimbangan pertek (peraturan teknis) dan revisi lisensi kuota impor, Reformasi administrasi perpajakan dan bea cukai, serta reformasi aturan traded remedies (instrumen perlindungan perdagangan). Sejumlah pelaku usaha dan ekonom dalam konferensi bisnis NTV Insight menilai kebijakan tarif impor baru yang diumumkan Presiden Donald Trump bisa menjadi peluang bagi Indonesia untuk memperluas pasar ekspor.

Analis Kebijakan Ekonomi dari Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Ajib Hamdani, mengatakan kebijakan tarif Trump seharusnya menjadi pendorong agar pemerintah memperluas kerja sama bilateral dan regional. Indonesia perlu memperkuat fondasi ekonomi domestik dengan membangun ekosistem bisnis yang efisien dan berbiaya rendah. Ia juga menekankan pentingnya revitalisasi sektor padat karya sebagai strategi jangka panjang.

Hal senada disampaikan oleh CEO PT Oxytane Mitra Indonesia Syofi Raharja. Ia mengajak pengusaha untuk berani menjajaki pasar di negara-negara yang selama ini dianggap asing. Selama produk Indonesia berkualitas, Indonesia tidak perlu khawatir dengan dinamika perang tarif.

Sementara ekonom dari Strategic ASEAN International Advocacy & Consultancy (SAIAC), Shaanti Shamdasani mengatakan Indonesia harus memanfaatkan situasi ini untuk memperluas pasar ekspor. Indonesia tidak harus fokus ke Amerika Serikat karena negara kita sudah baik dan memiliki sumber daya untuk bertahan. Kebijakan tarif dari AS sebagai alarm peringatan yang datang terlambat. Apa yang dialami Indonesia saat ini seharusnya terjadi 10 tahun lalu. Sekarang saatnya benahi ketergantungan impor dan membuat rencana substitusi.

Sementara itu, Presiden Direktur Nusantara TV Don Bosco Selamun menyatakan dinamika perang dagang yang dilontarkan Trump sebagai momentum penting bagi Indonesia untuk mengembangkan pasar besar lain di luar AS. Begitu Donald Trump mengumumkan soal tarif itu, semua urusan multilateral bisa berubah menjadi bilateral.

Kebijakan tarif tinggi era Donald Trump memang sempat menciptakan ketegangan dalam sistem perdagangan internasional. Namun, dalam setiap tantangan global selalu terdapat peluang yang bisa dimanfaatkan, tergantung pada kejelian dan kecepatan respons pemerintah. Indonesia, melalui berbagai kebijakan dan reformasi, telah menunjukkan sikap proaktif dalam menghadapi dinamika ini.

Dengan terus meningkatkan daya saing nasional, memperkuat diplomasi ekonomi, dan menciptakan iklim investasi yang kondusif, Indonesia berpotensi menjadi pemain penting dalam rantai pasok global yang baru pasca-perang dagang. Ke depan, komitmen pemerintah untuk memperkuat fundamental ekonomi dan menjaga stabilitas nasional akan menjadi kunci untuk menjadikan krisis sebagai lompatan menuju kemajuan.

)* Penulis adalah Kontributor Lembaga Studi Informasi Strategis Indonesia

Oleh: Farhan Farisan )*

Pemerintah menunjukkan respons cepat dan strategis dalam menghadapi dampak kebijakan tarif impor yang diberlakukan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump. Kebijakan tersebut, yang menaikkan tarif terhadap berbagai produk dari negara mitra dagang termasuk Indonesia, menimbulkan tantangan bagi perekonomian nasional yang bergantung pada sektor ekspor dan hubungan dagang global.

Langkah antisipatif pemerintah terlihat dari penguatan kerja sama bilateral dan multilateral yang dijalankan secara intensif, terutama dengan negara-negara mitra strategis seperti Jepang. Dalam situasi penuh tekanan akibat perang dagang global, Indonesia mampu menjaga kestabilan ekonomi melalui diversifikasi pasar ekspor dan penguatan sektor domestik.

Bank Indonesia (BI) memprediksi bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini akan tetap positif meskipun terpengaruh oleh kebijakan tarif AS. Dampak langsung dan tidak langsung dari kebijakan tersebut direspons melalui penguatan fundamental ekonomi nasional dan pengendalian inflasi.

Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI, Ramdan Denny Prakoso, mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2025 diprakirakan berada di titik tengah kisaran 4,7-5,5 persen secara tahunan (year on year/yoy). Ini mencerminkan optimisme terhadap kemampuan Indonesia dalam menjaga stabilitas di tengah dinamika eksternal.

Pada triwulan I 2025, ekonomi Indonesia mencatat pertumbuhan sebesar 4,87 persen (yoy), sedikit melambat dibandingkan triwulan sebelumnya yang mencapai 5,02 persen (yoy). Perlambatan ini sebagian dipengaruhi oleh ketidakpastian global akibat kebijakan proteksionisme yang meningkat di berbagai negara.

Kinerja ekonomi Indonesia tetap ditopang oleh konsumsi rumah tangga yang tumbuh sebesar 4,89 persen (yoy). Kenaikan konsumsi ini didorong oleh aktivitas masyarakat selama masa libur tahun baru dan Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Idul Fitri, yang meningkatkan perputaran uang di berbagai sektor perdagangan dan jasa.

Investasi juga mencatatkan pertumbuhan sebesar 2,12 persen (yoy), didukung oleh iklim investasi yang tetap kondusif berkat kepastian regulasi serta dukungan kebijakan fiskal yang mendorong realisasi proyek strategis nasional.

Meski konsumsi pemerintah terkontraksi sebesar 1,38 persen (yoy) akibat normalisasi belanja pasca Pemilu 2024, pengeluaran lembaga nonprofit yang melayani rumah tangga (LNPRT) tumbuh positif sebesar 3,07 persen (yoy), mencerminkan kontribusi sektor sosial terhadap penguatan ekonomi.

Dari sisi eksternal, ekspor Indonesia tumbuh sebesar 6,78 persen (yoy), didukung oleh permintaan mitra dagang utama serta pertumbuhan ekspor jasa, khususnya pariwisata. Sektor ini menjadi salah satu andalan dalam memperkuat cadangan devisa dan menciptakan lapangan kerja.

Dari sisi lapangan usaha, pertumbuhan pada triwulan I 2025 didorong oleh sektor industri pengolahan, perdagangan, serta transportasi dan pergudangan. Momen Ramadan dan Idul Fitri mendorong lonjakan permintaan domestik yang memperkuat aktivitas produksi dan distribusi barang.

Sektor pertanian turut memberikan kontribusi positif dengan panen raya padi dan jagung yang memperkuat ketahanan pangan nasional. Sementara itu, sektor jasa tetap stabil seiring meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat.

Secara spasial, wilayah Sulawesi, Maluku, dan Papua (Sulampua) mencatatkan pertumbuhan ekonomi tertinggi, menunjukkan pemerataan pembangunan yang terus diupayakan pemerintah di luar Pulau Jawa. Jawa dan Sumatera tetap menjadi kontributor utama PDB nasional.

Selain itu, Menteri Koordinator Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengatakan bahwa kerja sama perdagangan Indonesia dengan Jepang tetap berjalan meskipun situasi global menghadapi ketegangan akibat perang dagang. Pemerintah tetap fokus menjaga hubungan dagang yang saling menguntungkan dengan negara mitra seperti Jepang.

Baru-baru ini, Utusan Khusus Perdana Menteri Jepang, Fumio Kishida, bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto di Bogor untuk membahas kelanjutan kerja sama dalam kerangka Asia Zero Emission Community (AZEC). Pertemuan tersebut menjadi bukti nyata diplomasi ekonomi Indonesia yang proaktif dan terukur.

Dalam pertemuan itu, Jepang menyampaikan komitmen mereka melalui proyek-proyek konkret, termasuk proyek geothermal 80 MW di Muara Laboh, Sumatera Barat, senilai sekitar 500 juta dolar. Proyek ini menandakan kepercayaan investor asing terhadap stabilitas dan potensi ekonomi Indonesia.

Airlangga menyebut bahwa Indonesia memiliki lebih dari 170 nota kesepahaman (MoU) dengan Jepang, mencerminkan eratnya hubungan ekonomi kedua negara. Kerja sama ini memberikan ruang bagi diversifikasi sumber pertumbuhan ekonomi di tengah tekanan tarif dari AS.

Pemerintah juga memperkuat koordinasi antar-lembaga untuk menyesuaikan kebijakan fiskal dan moneter dalam menghadapi dampak kebijakan tarif Trump. Langkah-langkah seperti insentif pajak dan stimulus sektor riil terus dioptimalkan untuk menjaga momentum pertumbuhan.

Respons cepat pemerintah terhadap tantangan global ini menunjukkan kesiapan Indonesia dalam mengelola risiko eksternal melalui kebijakan yang inklusif dan terarah. Pendekatan strategis yang ditempuh pemerintah patut diapresiasi sebagai bentuk kepemimpinan ekonomi yang tangguh.

Langkah-langkah tersebut bukan hanya menjaga stabilitas ekonomi jangka pendek, tetapi juga memperkuat pondasi jangka panjang bagi Indonesia untuk menjadi kekuatan ekonomi regional yang mandiri dan adaptif.

Oleh karena itu, pemerintah mendorong percepatan transformasi digital dan peningkatan daya saing industri dalam negeri sebagai upaya jangka panjang untuk mengurangi ketergantungan terhadap pasar eksternal yang rentan terhadap fluktuasi kebijakan global, termasuk kebijakan tarif dari negara mitra dagang utama seperti Amerika Serikat.

)* Penulis adalah mahasiswa Bandung tinggal di Jakarta