Oleh: Moeini Syakir *)

Momentum peresmian Terminal Khusus Haji dan Umrah di Terminal 2F Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, pada 4 Mei 2025, menandai tonggak penting dalam upaya pemerintah meningkatkan kualitas layanan jamaah yang akan menunaikan ibadah ke Tanah Suci. Presiden Prabowo Subianto didampingi sejumlah menteri dan pejabat tinggi negara meresmikan fasilitas seluas 27.400 meter persegi tersebut, yang dirancang khusus untuk menyambut sekitar 6,1 juta penumpang haji dan umrah tiap tahun.

Menurut Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, hadirnya terminal khusus akan membuat proses keberangkatan menjadi lebih lancar, nyaman, dan memungkinkan jamaah untuk beribadah dengan khusyuk. Ia menyebut tiga lantai bangunan ini sudah dilengkapi masjid seluas 3.000 meter persegi, lounge berkapasitas hingga 3.000 orang, serta area parkir bus yang memadai. Infrastruktur penunjang lain, seperti 20 counter check-in dan ruang tunggu keluarga, dirancang agar proses penanganan agen perjalanan serta interaksi jamaah dengan keluarga pengantar dapat berlangsung tertib dan nyaman.

Peresmian Terminal 2F bukan hanya proyek Kemenhub semata, melainkan hasil kolaborasi lintas kementerian dan BUMN. Menteri BUMN Erick Thohir menegaskan bahwa Danantara melalui InJourney Airports mengambil peran penting dalam mendanai dan mengawasi revitalisasi seluruh fasilitas ini. Menurut Erick, terminal baru ini juga telah memudahkan akses transportasi publik—baik bus DAMRI maupun kereta bandara—dari dan menuju Jakarta, sehingga keluarga jamaah maupun operasional logistik haji dapat berjalan mulus.

Presiden Prabowo mengapresiasi kerja keras semua pihak yang terlibat. Ia mengingatkan bahwa setiap tahun jumlah jamaah haji dan umrah Indonesia bisa mencapai dua juta orang, dan banyak di antaranya adalah lansia yang membutuhkan perhatian khusus. Oleh karena itu, kehadiran fasilitas khusus ini dianggapnya sangat tepat untuk memastikan keamanan dan kenyamanan jamaah sejak sebelum masuk pesawat hingga tiba di Arab Saudi. Menteri Agama Nasaruddin Umar juga hadir, menekankan bahwa kualitas pelayanan embarkasi merupakan bagian penting dari pembinaan manasik dan keamanan ibadah haji.

Dari sisi operasional penerbangan, Keberangkatan haji akan dilayani oleh maskapai Garuda Indonesia, Saudi Airlines, dan Lion Air, dengan seluruh penerbangan reguler dan carter terpusat di Terminal 2F sejak Maret 2025. Jalan masuk dan keluar bandara pun disesuaikan agar jadwal take-off dan landing dapat diatur tanpa tumpang tindih dengan penerbangan komersial lain di Terminal 1 dan 3.

Revitalisasi terminal ini memberikan dampak ekonomi makro yang signifikan. Proyek konstruksi dan beautifikasi terminal mempekerjakan ribuan tenaga kerja lokal—mulai arsitek, tukang, petugas kebersihan, hingga teknisi sistem digital. Dampak berganda ini turut menyemarakkan ekonomi kawasan Tangerang dan sekitarnya, mendorong permintaan restoran, hotel, dan layanan transportasi. Pemerintah daerah pun mendapat peningkatan PAD dari aktivitas jasa terminal baru.

Langkah ini sebagai perwujudan prinsip pelayanan publik yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Ibadah haji merupakan salah satu rukun Islam yang wajib dijalankan sekali seumur hidup bagi yang mampu, sehingga pemerintah perlu memastikan akses dan fasilitasnya tidak menjadi beban. Kebijakan semacam ini juga selaras dengan visi Nawacita Presiden yang menekankan kehadiran negara dalam memberi pelayanan prima bagi rakyat.

Dalam perspektif keagamaan, hadirnya Terminal Khusus Haji dan Umrah juga mencerminkan spirit kepedulian umat Islam terhadap sesama Jemaah. Dengan fasilitas yang memadai, jemaah dapat menunaikan rangkaian ibadah dengan tenang dan fokus, tanpa terganggu oleh kecemasan logistik. Hal ini selaras dengan nilai ukhuwah Islamiyah, di mana keharmonisan dan kenyamanan dalam beribadah menjadi bentuk nyata rasa hormat umat kepada satu sama lain serta penghormatan negara terhadap tradisi dan hak beribadah setiap warganya.

Tantangan ke depan adalah memastikan fasilitas ini berjalan optimal dan berkelanjutan. Relokasi rute bus, integrasi data jamaah dengan sistem Keimigrasian, serta kesiapan antrean check-in harus dipantau secara real time. Bupati Tangerang, wali kota, hingga aparat keamanan (TNI/Polri) perlu terlibat aktif dalam pengamanan dan kelancaran arus penumpang.

Keberhasilan Terminal 2F membuka peluang untuk mereplikasi konsep terminal khusus haji dan umrah di bandara-bandara besar lainnya. Dengan menyiapkan layanan pendukung yang terpadu—termasuk fasilitas manasik, medis, dan ruang tunggu keluarga—pemerintah dapat meningkatkan citra Indonesia sebagai negara yang serius mendukung ibadah rakyatnya.

Peresmian Terminal Khusus Haji dan Umrah di Soekarno-Hatta merupakan bukti nyata komitmen pemerintah dalam meningkatkan pelayanan publik, khususnya bagi jamaah haji dan umrah. Dengan dukungan lintas kementerian, BUMN, dan aparat daerah, fasilitas modern ini akan memudahkan perjalanan spiritual jutaan rakyat Indonesia. Meski tantangan pengelolaan dan pengawasan tetap ada, keberhasilan jangka pendek—diukur dari kelancaran keberangkatan dan kepuasan jamaah—harus dijaga agar investasi sosial dan ekonomi ini memberikan manfaat berkelanjutan. Semoga langkah ini dapat menjadi inspirasi bagi perbaikan layanan publik lainnya di berbagai sektor strategis.

*) Penulis merupakan Pemerhati Kebijakan Publik dan Keagamaan

Oleh :  Reza Ramadhan )*

Pemerintah menunjukkan komitmen kuat dalam memberikan layanan terbaik bagi jemaah haji Indonesia melalui berbagai program konkret dan terobosan seperti terminal khusus dan gagasan penurunan biaya ibadah haji serta perkampungan Indonesia. Sejumlah upaya terus dilakukan demi memastikan ibadah suci ini dapat dijalankan dengan nyaman, aman, dan semakin terjangkau oleh masyarakat.

Salah satu langkah signifikan diwujudkan dengan diresmikannya Terminal Khusus Haji dan Umrah di Bandara Soekarno-Hatta oleh Presiden Prabowo Subianto pada Minggu, 4 Mei 2025. Terminal yang berlokasi di Terminal 2F ini dirancang modern, luas, dan nyaman, serta mampu menampung hingga 94 juta orang per tahun. Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menegaskan bahwa pemerintahannya akan bekerja sekeras tenaga untuk memberi pelayanan terbaik bagi jemaah haji dan umrah, sembari terus menekan biaya agar lebih murah.

Terminal baru ini juga dilengkapi dengan jalur Makkah Route, sebuah inovasi layanan yang memungkinkan jemaah Indonesia menjalani proses imigrasi Arab Saudi langsung di Indonesia melalui 10 konter khusus. Dengan begitu, jemaah tidak perlu lagi mengantre panjang di bandara kedatangan di Arab Saudi, yang selama ini menjadi salah satu titik kelelahan dan ketidaknyamanan.

Namun, upaya pemerintah tidak berhenti pada penyediaan fasilitas fisik semata. Presiden Prabowo juga mengarahkan Kementerian Agama serta Badan Penyelenggara Haji dan Umrah (BP Haji) untuk mencari solusi konkret dalam menurunkan biaya haji, bahkan berharap bisa lebih rendah dari negara lain seperti Malaysia. Saat ini, pemerintah sudah berhasil menurunkan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2025 menjadi Rp89,41 juta, atau turun Rp4 juta dari tahun sebelumnya. Dampaknya, Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) yang dibayarkan langsung oleh jemaah juga turun menjadi Rp55,43 juta.

Langkah efisiensi ini tentu sangat berarti, terutama bagi calon jemaah yang telah menabung dan menunggu bertahun-tahun untuk berangkat ke Tanah Suci. Presiden menilai jamaah menabung dan menunggu lama, maka sudah sewajarnya mereka mendapatkan layanan yang layak dan biaya yang rasional.

Untuk mendukung upaya efisiensi lebih lanjut, pemerintah menggalang diplomasi aktif dengan Pemerintah Arab Saudi. Salah satu rencana yang kini tengah dijajaki adalah pembangunan Perkampungan Indonesia di dekat Masjidil Haram, yang akan menjadi tempat akomodasi khusus bagi jemaah asal Indonesia. Presiden Prabowo telah menyampaikan niat ini langsung kepada Putra Mahkota Arab Saudi, Pangeran Muhammad bin Salman, dan menyatakan bahwa sambutan yang diterima sangat positif.

Jika rencana pembangunan Perkampungan Indonesia ini terwujud, maka bukan hanya kenyamanan jemaah yang akan meningkat secara signifikan, tetapi juga efisiensi biaya yang dapat ditekan lebih jauh. Pemerintah pun sudah menugaskan Menteri Agama dan penasihat khusus urusan haji untuk membahas teknis rencana ini dengan otoritas Kerajaan Arab Saudi.

Di sisi lain, Kementerian Agama juga terus membenahi layanan domestik. Sekretaris Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Arfi Hatim, menyatakan bahwa seluruh asrama haji di 14 embarkasi nasional sudah siap melayani jemaah dengan standar layanan satu atap (one stop service). Mulai dari pemeriksaan kesehatan, pembagian perlengkapan haji, hingga proses imigrasi dilakukan dalam satu sistem terintegrasi, sehingga mempercepat dan mempermudah proses keberangkatan jemaah.

Digitalisasi juga turut dihadirkan untuk meningkatkan kenyamanan. Melalui aplikasi “Munah Osah”, jemaah kini dapat mengetahui nomor kamar dan langsung masuk ke asrama tanpa perlu membawa tas kabin, yang biasanya merepotkan. Terobosan seperti ini menjadi bukti nyata bahwa pelayanan haji terus disempurnakan seiring perkembangan teknologi.

Semua kebijakan ini menunjukan bahwa pemerintah tidak sekadar mengelola ibadah haji sebagai kewajiban administratif, tetapi menjadikannya sebagai bentuk pelayanan spiritual yang bermartabat bagi umat Islam Indonesia. Melalui berbagai sinergi antara lembaga, diplomasi internasional, hingga pembenahan dalam negeri, ibadah haji kini semakin manusiawi dan berorientasi pada kepuasan jemaah.

Patut diapresiasi pula bahwa pemerintah menunjukkan semangat keadilan dalam kebijakan pembiayaan. Jika dibandingkan dengan Malaysia yang memberikan subsidi besar kepada jemaah berpenghasilan rendah melalui Lembaga Tabung Haji, Indonesia pun tengah menempuh jalur serupa, meski dalam bentuk efisiensi menyeluruh untuk menekan beban jemaah secara umum. Hal ini menjadi catatan positif bahwa negara hadir dalam urusan ibadah umatnya, bukan hanya sebagai fasilitator tetapi juga sebagai pengayom.

Langkah-langkah yang ditempuh saat ini merupakan fondasi kuat bagi perbaikan berkelanjutan dalam penyelenggaraan haji. Komitmen Presiden Prabowo yang ditunjukkan melalui arahan langsung kepada kementerian terkait mencerminkan keseriusan negara dalam merespons harapan umat Islam. Presiden bahkan menegaskan belum merasa puas dan akan terus mendorong agar biaya haji bisa ditekan semurah mungkin tanpa mengorbankan kualitas pelayanan.

Dengan kuota haji Indonesia yang mencapai 221.000 orang tahun ini, pemerintah dihadapkan pada tantangan besar, tetapi juga peluang untuk menunjukkan kapasitas terbaik dalam melayani rakyatnya. Semua ikhtiar ini bukan semata proyek infrastruktur atau kebijakan teknis, melainkan bentuk pengabdian pemerintah kepada umat yang hendak menunaikan rukun Islam kelima dengan khidmat.

Masyarakat selayaknya memberikan apresiasi terhadap seluruh program pemerintah ini. Dari terminal haji yang modern, layanan digital yang efisien, diplomasi yang strategis, hingga penurunan biaya secara bertahap—semua merupakan bagian dari tekad pemerintah untuk memuliakan ibadah haji sebagai perjalanan spiritual yang sakral. Komitmen yang tulus ini patut didukung dan dijaga bersama.

)* Penulis adalah pengamat kebijakan publik

Jakarta Đ Aparat penegak hukum kembali mencatatkan prestasi gemilang dalam upaya pemberantasan kejahatan siber, khususnya judi daring. Melalui kerja kolaboratif lintas lembaga, Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri berhasil mengungkap jaringan besar judi daring lintas negara yang melibatkan ribuan rekening dan pelaku dari berbagai negara.

Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri, Komjen Pol. Wahyu Widada mengungkapkan bahwa pengungkapan ini merupakan tindak lanjut dari laporan yang disampaikan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Berdasarkan hasil analisis tersebut, terdapat 5.885 rekening yang terindikasi digunakan dalam transaksi terkait judi daring.

ŇDari penyelidikan yang dilakukan, kami berhasil menyita uang senilai Rp 75 miliar, yang terdiri dari Rp 61 miliar dari 164 rekening serta uang tunai sebesar Rp 14 miliar. Ribuan rekening lainnya saat ini sedang dalam proses pemblokiran dan penyelidikan lebih lanjut,Ó ujar Komjen Wahyu.

Selain penyitaan rekening dan dana, Dittipidsiber Bareskrim juga telah menangani 17 berkas perkara judi daring. Dua di antaranya telah mendapatkan putusan hukum dari pengadilan. Salah satu situs besar yang berhasil diungkap adalah h55.hiwin.care, yang diketahui menjadi platform utama dalam menjalankan aktivitas jaringan judi daring tersebut. Para tersangka diduga kuat berasal dari luar negeri, khususnya dari Tiongkok.

Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri, Brigjen Pol. Himawan Bayu Aji, menambahkan bahwa pihaknya telah melimpahkan para tersangka ke Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (Jampidum) Kejaksaan Agung.

ŇPara tersangka diserahkan bersama barang bukti yang cukup signifikan, di antaranya dua unit mobil, sembilan ponsel, lima komputer, dua modem, lima kartu ATM, lima buku tabungan, satu token bank, serta uang tunai Rp475 juta, 25.000 dolar AS, 1.000 dolar Singapura, dan dana di rekening senilai Rp5 miliar lebih,Ó jelas Brigjen Himawan.

Keberhasilan ini mencerminkan komitmen kuat aparat penegak hukum dalam menjaga keamanan ruang digital Indonesia. Langkah tegas terhadap jaringan judi daring internasional ini juga menjadi bentuk dukungan konkret terhadap arahan Presiden Republik Indonesia untuk menindak tegas kejahatan siber yang merusak tatanan sosial dan ekonomi nasional.

Pemerintah melalui Polri dan lembaga terkait akan terus memperkuat koordinasi serta pengawasan sistem keuangan digital agar tidak dimanfaatkan oleh pihak-pihak tak bertanggung jawab.

Langkah tegas OJK ini menjadi cerminan kehadiran negara dalam melindungi masyarakat dari praktik kejahatan ekonomi berbasis digital. Namun, upaya pemberantasan judi daring dan pinjol ilegal membutuhkan partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat.

Masyarakat diimbau untuk tidak terlibat dalam aktivitas judi daring dalam bentuk apa pun. Selain melanggar hukum, judi daring berpotensi merusak moral, ekonomi keluarga, serta membuka jalan bagi kejahatan terorganisir lintas negara. Waspadai ancaman siber yang mengintai dan mari bersama menjaga ruang digital Indonesia yang sehat dan aman.

*) Oleh : Andi Mahesa

Perang terhadap kejahatan siber, khususnya praktik judi daring, kembali menunjukkan hasil konkret dan membanggakan. Baru-baru ini, Kepolisian Republik Indonesia melalui Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri berhasil mengungkap jaringan besar judi daring lintas negara yang melibatkan ribuan rekening serta pelaku dari berbagai latar belakang kewarganegaraan. Aksi tegas ini menandai tonggak penting dalam upaya pemerintah menjaga ruang digital nasional dari infiltrasi kejahatan terorganisir yang memanfaatkan kemajuan teknologi.
Langkah strategis ini patut diapresiasi tinggi, mengingat tantangan yang dihadapi tidak hanya bersifat teknis tetapi juga berskala global. Judi daring bukan lagi sekadar pelanggaran hukum di dunia maya, melainkan telah menjelma menjadi jaringan kejahatan transnasional yang menyasar masyarakat dengan berbagai modus manipulatif, merusak tatanan sosial, dan mengganggu stabilitas ekonomi rumah tangga.
Kabareskrim Polri, Komjen Pol Wahyu Widada, menjelaskan bahwa pengungkapan kasus ini merupakan hasil kerja intelijen yang solid antara Bareskrim Polri dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Berdasarkan laporan resmi PPATK, terdapat 5.885 rekening yang terindikasi digunakan dalam aktivitas judi daring. Angka ini mencerminkan skala operasi yang sangat besar dan kompleks, melibatkan ribuan individu yang tersebar di dalam dan luar negeri.
Dari hasil penyelidikan aparat, sebanyak Rp 75 miliar berhasil disita sebagai bagian dari proses penegakan hukum. Rinciannya, Rp 61 miliar berasal dari 164 rekening yang telah dibekukan, sedangkan sisanya senilai Rp 14 miliar merupakan uang tunai yang berhasil diamankan. Ribuan rekening lainnya kini tengah dalam proses pemblokiran dan penyelidikan lanjutan, yang menunjukkan bahwa penindakan belum berakhir dan proses hukum akan terus berjalan hingga tuntas.
Lebih lanjut, Komjen Wahyu mengungkap bahwa Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim telah menangani 17 berkas perkara terkait judi daring, dan dua di antaranya telah memperoleh putusan hukum dari pengadilan. Ini menandakan bahwa proses hukum tidak berhenti di pengungkapan, tetapi dilanjutkan hingga ada kepastian hukum bagi para pelaku.
Salah satu situs yang berhasil dibongkar dalam operasi ini adalah h55.hiwin.care, sebuah platform yang diketahui menjadi basis operasi dari jaringan judi daring internasional tersebut. Pelaku utamanya diduga berasal dari China, yang mempertegas bahwa kejahatan ini memang bersifat lintas batas dan membutuhkan kerja sama penegakan hukum lintas negara yang solid.
Tidak hanya berfokus pada pemblokiran rekening, aparat juga berhasil menangkap para pelaku dan menyerahkannya kepada Kejaksaan Agung. Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri, Brigjen Pol Himawan Bayu Aji, menyatakan bahwa tersangka telah dilimpahkan ke Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (Jampidum) Kejaksaan Agung lengkap dengan barang bukti.
Barang bukti tersebut mencakup dua unit mobil, sembilan ponsel, lima komputer, dua modem, lima kartu ATM, lima buku tabungan, satu token bank, uang tunai sebesar Rp475 juta, 25.000 dolar Amerika Serikat, 1.000 dolar Singapura, serta uang dalam rekening senilai lebih dari Rp5 miliar. Nilai dan bentuk barang bukti ini mencerminkan dimensi ekonomi dari kejahatan yang ditanganiŃbukan sekadar hobi ilegal, tetapi operasi bisnis gelap yang melibatkan infrastruktur digital dan finansial canggih.
Keberhasilan pengungkapan ini merupakan bukti nyata bahwa pemerintah tidak tinggal diam dalam menghadapi gelombang kejahatan digital. Presiden RI sendiri telah memberikan arahan tegas untuk memberantas segala bentuk perjudian, termasuk dalam bentuk daring. Dukungan terhadap langkah-langkah Polri dan lembaga terkait seperti PPATK, Kejaksaan Agung, serta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia dalam hal pengawasan dan pemblokiran rekening, menjadi pilar penting dalam mengatasi ancaman ini secara sistemik.
Langkah-langkah terpadu seperti ini menunjukkan bahwa negara hadir dalam melindungi warganya dari dampak destruktif judi daring. Tidak hanya menyasar pelaku utama, tetapi juga memutus aliran dana dan jejaring keuangan yang menopang operasional sindikat. Ini merupakan pendekatan holistik yang harus terus dijaga dan diperkuat ke depan.
Judi daring bukan hanya melanggar hukum, tetapi juga menyasar aspek psikologis dan sosial masyarakat. Banyak kasus menunjukkan bahwa korban judi daring mengalami kerugian finansial besar, konflik dalam keluarga, bahkan berujung pada tindakan kriminal lainnya seperti pencurian, penipuan, dan kekerasan domestik. Judi daring menjerat korban dalam siklus kecanduan yang merusak masa depan individu maupun lingkungan sosialnya.
Lebih dari itu, praktik judi daring juga dapat menjadi sumber pendanaan bagi aktivitas ilegal lain seperti pencucian uang, perdagangan manusia, hingga pendanaan jaringan kriminal internasional. Oleh karena itu, pengungkapan jaringan besar seperti yang dilakukan Bareskrim Polri bukan hanya keberhasilan teknis, tetapi juga bagian dari upaya menjaga kedaulatan hukum dan keamanan nasional.
Keberhasilan aparat dalam melumpuhkan jaringan judi daring ini perlu menjadi momentum refleksi bagi seluruh elemen masyarakat. Pemerintah dan aparat penegak hukum telah menjalankan tugasnya dengan maksimal, kini saatnya masyarakat berperan aktif menjaga diri dan lingkungannya dari jebakan judi daring.
Waspadai iklan-iklan judi yang menyusup di media sosial dan aplikasi digital. Ajari anak-anak dan generasi muda untuk menjauhi segala bentuk perjudian dengan pendekatan edukatif dan persuasif. Laporkan aktivitas mencurigakan di dunia maya kepada pihak berwenang, karena keamanan digital adalah tanggung jawab bersama.

*) Penulis merupakan Mahasiswa yang tinggal di Jakarta.

Jakarta – Pemerintah menegaskan bahwa pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dalam beberapa waktu terakhir bukanlah cerminan dari memburuknya kondisi ekonomi nasional. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan bahwa fluktuasi kurs rupiah lebih dipengaruhi oleh tekanan global ketimbang faktor domestik.

ŇPergerakan nilai tukar (rupiah) lebih mencerminkan dinamika global, dan tidak selalu sama atau identik dengan kondisi fundamental Indonesia,Ó ujar Sri Mulyani

Menurut data Kementerian Keuangan, rata-rata nilai tukar rupiah pada periode Januari-Maret 2025 berada di level Rp16.443 per dolar AS. Sementara itu, nilai tukar pada akhir Maret tercatat sebesar Rp16.829 per dolar AS. Pemerintah sendiri dalam asumsi makro APBN 2025 menargetkan nilai tukar rupiah berada pada kisaran Rp16.000 per dolar AS.

Sri Mulyani menjelaskan bahwa dinamika global saat ini memegang peranan besar dalam membentuk tekanan terhadap mata uang negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Harapan pasar terhadap penurunan suku bunga acuan oleh Bank Sentral AS, The Fed, tertahan akibat inflasi yang masih tinggi dan pasar tenaga kerja yang tetap ketat.

ŇHal ini membuat The Fed semakin hati-hati dalam menurunkan suku bunga, sehingga mendorong aliran modal kembali ke Amerika Serikat dan memperkuat indeks dolar AS,Ó ujarnya.

Situasi global juga diperburuk dengan terpilihnya kembali Donald Trump sebagai Presiden AS, yang langsung mengambil langkah-langkah kebijakan tarif yang agresif terhadap sekitar 70 negara mitra dagang AS. Kebijakan tarif resiprokal ini, menurut Menkeu, telah memicu gejolak besar di pasar keuangan global dan meningkatkan ketidakpastian di kuartal pertama 2025.

ŇIni menyebabkan nilai tukar terhadap dolar AS di banyak negara mengalami penyesuaian, tak terkecuali Indonesia,Ó imbuh Sri Mulani.

Meski demikian, pergerakan rupiah menunjukkan tanda-tanda penguatan. Pada pembukaan perdagangan, rupiah menguat sebesar 0,27% atau 46 poin menjadi Rp16.715 per dolar AS. Bahkan hingga penutupan, rupiah menguat signifikan sebesar 158 poin ke posisi Rp16.603 per dolar AS.

Sementara itu, Pengamat Mata Uang, Ibrahim Assuaibi, memproyeksikan pergerakan rupiah masih akan fluktuatif dalam waktu dekat, namun cenderung menguat.

ŇUntuk perdagangan Senin depan, mata uang rupiah fluktuatif namun ditutup menguat di rentang Rp16.540 hingga Rp16.610 per dolar AS,Ó ucap Ibrahim.

Pemerintah tetap optimistis bahwa fundamental ekonomi Indonesia kuat dan stabil. Kebijakan fiskal dan moneter terus diselaraskan untuk menjaga daya saing dan ketahanan ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global yang tinggi.

Jakarta – Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) kembali menjadi sorotan setelah mengalami fluktuasi dalam beberapa pekan terakhir. Namun demikian, pemerintah dan para pelaku ekonomi menegaskan bahwa kondisi ini bukan cerminan dari pelemahan fundamental ekonomi nasional, melainkan akibat dari dinamika perekonomian global yang sedang berlangsung.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan tekanan terhadap nilai tukar rupiah sepanjang 2025 lebih banyak dipengaruhi dinamika global, bukan karena pelemahan fundamental ekonomi domestik.

ŇPergerakan nilai tukar lebih mencerminkan dinamika global, dan tidak selalu sama atau identik dengan kondisi fundamental Indonesia,Ó kata Sri Mulyani.

Data Kementerian Keuangan mencatat rata-rata nilai tukar rupiah pada JanuariĐMaret 2025 sebesar Rp16.443 per dolar AS. Sementara itu, pada akhir Maret, kurs rupiah sempat menyentuh Rp16.829 per dolar AS, jauh dari asumsi APBN 2025 sebesar Rp16.000 per dolar AS.

Sri Mulyani mengatakan gejolak global sebagai penyebab utama pelemahan ini. Harapan pelonggaran suku bunga oleh bank sentral AS (The Fed) belum terwujud karena inflasi AS masih tinggi dan pasar tenaga kerja tetap kuat. Hal ini mendorong capital inflow kembali ke AS, menguatkan indeks dolar dan melemahkan mata uang di negara berkembang.

Situasi diperburuk oleh kebijakan ekonomi Presiden AS terpilih, Donald Trump. Pemerintahannya menerapkan tarif resiprokal terhadap sekitar 70 negara mitra dagang, termasuk negara-negara yang memiliki surplus perdagangan dengan AS.

ŇKebijakan tarif yang cukup agresif itu memicu gejolak di sektor keuangan global,Ó ungkap Sri Mulyani.

Ketidakpastian pasar meningkat drastis, membuat banyak mata uang termasuk rupiah, mengalami penyesuaian pada kuartal I 2025.

Meski tertekan, rupiah menunjukkan penguatan terbatas pada pembukaan perdagangan 30 April 2025, naik 46 poin atau 0,27 persen ke level Rp16.715 per dolar AS, dari sebelumnya Rp16.761.

Analis Doo Financial Futures, Lukman Leong, mengatakan bahwa penguatan ini seiring optimisme terhadap perundingan kebijakan tarif A
S yang tengah berlangsung, memberi harapan stabilitas jangka pendek bagi rupiah.
Pemerintah mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum terverifikasi. Stabilitas ekonomi nasional, menurut berbagai indikator, masih terjaga dengan baik. Langkah-langkah antisipatif terus dilakukan agar rupiah tetap stabil dan ekonomi nasional tidak terdampak signifikan oleh ketidakpastian global.

Dengan fondasi ekonomi yang kuat dan koordinasi antar-lembaga yang solid, Indonesia diyakini mampu melewati tantangan ini dengan tetap menjaga momentum pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan.

Oleh: Dhita Karuniawati )*

Di tengah dinamika global yang penuh ketidakpastian, pemerintah Indonesia menunjukkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan dalam menghadapi potensi pelemahan ekonomi. Faktor eksternal seperti konflik geopolitik, perubahan suku bunga global, serta fluktuasi harga komoditas menjadi tantangan serius yang dapat memengaruhi stabilitas ekonomi nasional. Untuk itu, pemerintah menyiapkan sejumlah langkah strategis guna menjaga daya tahan perekonomian Indonesia dan memastikan keberlanjutan pertumbuhan di masa depan.
Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati menyampaikan sejumlah jurus Pemerintah Republik Indonesia (RI) untuk menghadapi pelemahan ekonomi di tengah ketidakpastian global.
Sri Mulyani mengatakan, berdasarkan data Dana Internasional Moneter (IMF) proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia dikoreksi menjadi 4,7 persen, atau turun 0,4 persen poin dari sebelumnya sebesar 5,1 persen.
Pihaknya mengakui, salah satu alasan munculnya koreksi dari IMF itu karena adanya kebijakan tarif resiprokal Amerika Serikat (AS) yang bisa menyebabkan perlambatan di berbagai kegiatan. Dari mulai kegiatan perdagangan pasti, karena dengan kenaikan tarif yang cukup tinggi. Bahkan belum adanya ketidakpastian hubungan antara retaliasi yang dilakukan oleh Tiongkok dan respon dari Amerika Serikat.
Meskipun Indonesia koreksinya diperkiraan hanya 0,4 persen poin, Sri Mulyani memastikan bahwa Indonesia akan terus meningkatkan dari sisi respons kebijakan kita sendiri. Pertama, seperti yang sudah disampaikan oleh Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dengan Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan Indonesia masih akan terus melakukan negosiasi terhadap kebijakan tarif yang ditetapkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Dengan proses negosiasi yang hingga saat ini masih berlangsung, pemerintah berharap agar Indonesia tidak terkena dampak langsung yang besar dari penerapan kebijakan tersebut.
Kemudian yang kedua, Presiden Prabowo Subianto telah meminta supaya dilakukan rancangan langkah-langkah deregulasi yang tujuannya tidak melulu merespons terhadap apa yang dilakukan oleh Amerika Serikat. Tetapi, lebih kepada meningkatkan kemampuan potensi Indonesia untuk tumbuh lebih tinggi melalui berbagai langkah-langkah perbaikan iklim investasi. Langkah-langkah ini yang terus dirumuskan dan tentu akan terus dimonitor dan dijalankan sehingga confidence dari perekonomian di dalam negeri dan pelaku ekonomi bisa terjaga atau bahkan diperkuat.
Sri Mulyani memastikan, hal-hal itu yang saat ini akan diupayakan pemerintah Indonesia untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi. Dengan adanya kebijakan tarif resiprokal tidak hanya Indonesia yang terdampak perekonomiannya, tetapi seluruh negara tanpa terkecuali.
Sementara itu, Chief Economist Citi Indonesia, Helmi Arman meyakini tarif perdagangan yang diumumkan Pemerintah Amerika Serikat (AS) terhadap perekonomian Indonesia tidak akan berdampak signifikan, meskipun sistem perdagangan global akan berubah secara signifikan.
Helmi menjelaskan proyeksi tiga lapisan tarif yang akan diterapkan AS terhadap negara-negara mitra dagangnya. Lapisan pertama, tarif terendah sekitar 10 persen, diperkirakan akan dikenakan pada negara-negara yang memiliki hubungan ekonomi dan politik erat dengan AS, seperti Jepang dan Korea Selatan. Lapisan kedua, tarif tertinggi di atas 50 persen, kemungkinan akan ditujukan kepada Tiongkok sebagai kompetitor strategis.
Helmi mengatakan meskipun dampak perang tarif akan terasa, analisis Citi menunjukkan dampaknya terhadap Indonesia relatif lebih moderat dibandingkan negara lain, berkat rasio ekspor dan investasi asing terhadap PDB yang lebih rendah.
Lapisan ketiga, tarif menengah antara 10 persen dan tarif tertinggi, akan dikenakan pada negara-negara dengan hubungan kuat baik dengan AS maupun Tiongkok. Indonesia, bersama beberapa negara ASEAN lainnya seperti Vietnam, diperkirakan termasuk dalam lapisan tarif menengah ini.
Dampak dari kebijakan tarif AS ini akan bersifat langsung dan tidak langsung. Dampak langsung berupa potensi penurunan ekspor ke AS akibat melemahnya permintaan (demand) dan hilangnya daya saing (competitiveness) produk-produk ekspor Indonesia dibandingkan negara-negara yang dikenai tarif lebih rendah.
Sementara dampak tidak langsung meliputi penurunan ekspor ke negara-negara selain AS akibat melemahnya perekonomian global dan penurunan investasi akibat terganggunya rantai pasokan global.
Helmi mengatakan, dampak moderat terhadap Indonesia atas tarif AS itu karena rasio ekspor terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan rasio Penanaman Modal Asing (FDI) terhadap PDB lebih besar. Vietnam, misalnya, diperkirakan akan mengalami dampak yang lebih signifikan.
Upaya pemerintah tentu tidak dapat berjalan efektif tanpa partisipasi aktif dari masyarakat dan dunia usaha. Kesadaran akan pentingnya efisiensi, inovasi, dan adaptasi terhadap perubahan menjadi kunci dalam menjaga daya saing di era global. Sektor swasta diharapkan terus berinvestasi, meningkatkan kualitas produk, dan membuka lebih banyak kesempatan kerja. Sementara itu, masyarakat diharapkan mendukung program pemerintah melalui konsumsi produk lokal dan pemanfaatan fasilitas yang telah disediakan.
Pelemahan ekonomi adalah ancaman nyata yang tidak dapat diabaikan, terutama di tengah ketidakpastian global yang semakin kompleks. Meskipun demikian, sejumlah indikator menunjukkan bahwa perekonomian Indonesia tetap berada dalam jalur yang positif. Pemerintah Indonesia, melalui berbagai kebijakan strategis, berkomitmen untuk menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan. Dengan sinergi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat, Indonesia diyakini mampu melewati tantangan dan menciptakan masa depan ekonomi yang lebih tangguh dan sejahtera.

*) Penulis adalah Kontributor Lembaga Studi Informasi Strategis Indonesia

Oleh: Farhan Farisan )*
Tantangan ekonomi global semakin kompleks akibat gejolak geopolitik, kebijakan proteksionisme, serta ketidakpastian pasar keuangan internasional. Ketegangan antara negara-negara besar seperti Amerika Serikat dan Republik Rakyat Tiongkok berdampak pada rantai pasokan global dan fluktuasi harga komoditas, yang pada akhirnya turut mempengaruhi stabilitas ekonomi di Indonesia.

Pemerintah menunjukkan respons cepat dan strategis untuk mengantisipasi dampak eksternal ini. Salah satunya adalah melalui upaya negosiasi perdagangan dengan mitra strategis seperti Amerika Serikat. Dalam konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan bahwa pembahasan dengan pihak AS tetap berjalan di luar jadwal resmi, menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menjaga keseimbangan hubungan dagang bilateral.

Sri Mulyani juga menekankan bahwa situasi di AS masih sangat cair, dengan kebijakan mereka turut dipengaruhi oleh ketegangan dagang global, termasuk dengan Tiongkok. Oleh karena itu, Indonesia merespons dengan mengajukan lima strategi utama dalam rangka memperkuat posisi ekonomi nasional sekaligus menciptakan relasi yang saling menguntungkan dengan AS.

Langkah pertama adalah menawarkan penyesuaian tarif bea masuk terhadap produk-produk tertentu dari AS. Pendekatan ini dimaksudkan sebagai langkah konstruktif yang menciptakan keseimbangan baru dalam hubungan dagang bilateral, bukan sebagai tindakan represif. Pemerintah ingin menunjukkan bahwa Indonesia tetap terbuka, namun tegas dalam menjaga kepentingan nasional.

Selanjutnya, pemerintah juga menyatakan komitmennya untuk meningkatkan impor produk-produk dari AS, terutama komoditas seperti migas, peralatan teknologi tinggi, dan produk pertanian yang tidak diproduksi di dalam negeri. Ini diharapkan memperkuat kerja sama ekonomi kedua negara, sekaligus meningkatkan ketahanan energi dan teknologi Indonesia.

Reformasi fiskal dan kepabeanan juga menjadi fokus utama. Pemerintah berkomitmen membenahi sistem perpajakan dan bea cukai untuk meningkatkan efisiensi serta transparansi, menciptakan iklim usaha yang lebih kompetitif dan menarik bagi investor asing maupun domestik.

Dalam hal hambatan non-tarif, pemerintah melakukan penyesuaian kebijakan seperti Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dan pengelolaan kuota impor. Selain itu, deregulasi terhadap berbagai persyaratan teknis di sejumlah kementerian dan lembaga tengah dipercepat guna memberikan kemudahan akses pasar bagi produk asing, tanpa mengorbankan perlindungan industri lokal.

Indonesia juga menyiapkan kebijakan responsif menghadapi lonjakan impor melalui mekanisme trade remedies. Hal ini penting untuk menjaga daya saing industri dalam negeri agar tidak tergerus oleh produk asing dengan harga yang tidak wajar atau praktik dumping.

Pemerintah memandang reformasi ini sebagai langkah penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, menjaga stabilitas makroekonomi, serta memastikan keberlanjutan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Harapannya, daya saing ekspor Indonesia meningkat, sekaligus mempererat hubungan strategis dengan AS.

Sementara itu, Ekonom FEB UGM, Muhammad Edhie Purnawan, mengatakan bahwa tantangan utama ekonomi Indonesia saat ini berasal dari ketidakpastian global yang dipicu oleh geopolitik, proteksionisme perdagangan, dan volatilitas pasar keuangan. Kondisi ini melemahkan nilai tukar rupiah, menekan ekspor, serta menggerus daya beli masyarakat.

Menurut Edhie, bank-bank nasional perlu berinovasi dalam memperkuat likuiditas dan manajemen risiko agar mampu beradaptasi dengan tantangan era digital. Dengan fintech yang semakin agresif menyasar segmen milenial, bank konvensional harus melakukan investasi besar pada teknologi seperti open banking dan kecerdasan buatan, sekaligus memperkuat pertahanan terhadap ancaman siber.

Langkah konkret yang perlu ditempuh pemerintah dan Bank Indonesia (BI) adalah memperkuat koordinasi moneter dan fiskal, menjaga ketahanan pangan, mendorong digitalisasi UMKM, serta memanfaatkan diplomasi ekonomi. Strategi ini penting untuk memperkuat kedaulatan ekonomi di tengah ketegangan global yang terus berubah.

Edhie juga menekankan pentingnya mempertahankan BI-Rate serta menjaga rasio kredit yang sehat. Operasi pasar terbuka tetap menjadi instrumen utama dalam menjaga stabilitas rupiah di tengah tekanan dari aliran modal keluar akibat tingginya suku bunga global dan konflik geopolitik.

Selain itu, BI perlu menjaga stabilitas nilai tukar melalui kebijakan suku bunga yang adaptif serta intervensi terukur di pasar valas. Pemerintah juga harus melakukan realokasi belanja negara ke sektor-sektor yang paling terdampak oleh ketegangan dagang global.

Ekonom Mirae Asset Sekuritas, Karinska Salsabila Priyatno, mengatakan bahwa menjaga pertumbuhan ekonomi di kisaran 4,75% memerlukan keseimbangan antara dukungan fiskal dan reformasi struktural. Efisiensi pengeluaran, peningkatan pendapatan dari sektor perpajakan, serta pengelolaan utang yang bijak adalah langkah-langkah yang tidak bisa ditawar.

Negosiasi tarif dengan AS masih berlangsung dinamis, dengan beberapa sektor seperti energi dan pertanian sedang dalam tahap evaluasi. Pemerintah menegaskan bahwa semua tawaran tetap berpijak pada kepentingan nasional, terutama dalam menjaga ketahanan energi dan transfer teknologi.

Karinska juga menyoroti pentingnya perlindungan terhadap infrastruktur digital seperti QRIS dan GPN. Keberlangsungan sistem pembayaran nasional harus dijaga agar Indonesia tidak terjebak dalam ketergantungan digital yang membahayakan kedaulatan ekonomi di masa depan.

Pekan ini, perhatian pasar akan tertuju pada rilis data CPI bulan April dan pertumbuhan PDB kuartal pertama tahun 2025. Kedua indikator ini menjadi tolok ukur penting dalam melihat ketahanan konsumsi domestik di tengah tingginya suku bunga dan tekanan global.

Dengan berbagai strategi dan kolaborasi lintas sektor, Indonesia diharapkan mampu melewati tantangan global dengan kepala tegak. Kunci utamanya adalah sinergi kebijakan, stabilitas makro, keberpihakan pada sektor produktif, serta adaptasi terhadap perubahan global yang cepat dan dinamis.

)* Penulis adalah mahasiswa Bandung tinggal di Jakarta

Jakarta – Pemerintah memastikan bahwa sumber pendanaan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes Merah Putih) akan berasal dari pinjaman yang disalurkan oleh Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).

Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menegaskan bahwa dana pinjaman pembentukan Kopdes Merah Putih berasal dari Himbara. Untuk skema pendanaan juga akan tetap mengedepankan prinsip akuntabilitas dan kelayakan usaha.

ŇKopdes Merah Putih tidak akan menggunakan dana hibah dari APBN. Semuanya berbasis pinjaman komersial yang disalurkan melalui bank Himbara dengan plafon maksimal Rp 5 miliar per koperasi,Ó ujar Zulhas.

Menteri Koperasi (Menkop), Budi Arie mengungkapkan bahwa pembentukan koperasi ini tidak hanya sekadar program politik, tetapi dirancang agar koperasi benar-benar menjadi entitas bisnis produktif yang mampu membiayai dirinya sendiri, termasuk membayar cicilan pinjaman dari keuntungan usaha yang dijalankan.

ŇDana desa bisa dijadikan penjamin. Jika koperasi gagal membayar cicilan, maka bisa dipotong dari dana desa yang diterima. Namun, kami yakin Kopdes akan untung, bahkan bisa mencapai laba bersih minimal Rp 1 miliar per tahun karena didukung subsidi pemerintah untuk distribusi pangan dan pupuk,Ó tuturnya.

Sementara itu, Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Ahmad Riza Patria menjelaskan, pemerintah akan mencicil pinjaman dari bank negara itu dalam jangka waktu 10Đ15 tahun lamanya. Adapun sumber dana cicilan itu datang dari pos dana desa yang sudah masuk dalam APBN.

ŇPemerintah menargetkan membangun 80 ribu koperasi desa selama masa pemerintahan Presiden Prabowo. Nanti pembangunan dari koperasi menggunakan dana dari Himbara begitu juga modal usahanya dari Himbara,Ó kata Riza.

Hingga akhir April 2025, sebanyak 5.200 Kopdes telah terbentuk dari target 80.000 koperasi di seluruh Indonesia. Pemerintah menargetkan agar koperasi ini menjadi instrumen utama dalam membangun ekonomi desa yang mandiri, memangkas rantai distribusi pangan, serta memberantas praktik tengkulak dan rentenir.

Program ini merupakan bagian dari agenda strategis nasional dalam rangka mewujudkan kedaulatan pangan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat desa, sejalan dengan visi pembangunan ekonomi kerakyatan di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Perlu diketahui, Kopdes Merah Putih merupakan koperasi multifungsi yang dirancang untuk menangani distribusi pangan, pupuk, dan kebutuhan pokok secara langsung ke masyarakat dengan harga yang terjangkau. Selain itu, koperasi ini diharapkan menjadi wadah penguatan ekonomi lokal yang dimiliki dan dikelola oleh masyarakat desa itu sendiri.

Program ini tidak hanya ditujukan untuk mempercepat pemerataan ekonomi nasional, tetapi juga sebagai alat pemberdayaan dan kemandirian desa dalam menghadapi berbagai tantangan ekonomi, seperti rantai distribusi yang panjang dan ketergantungan pada tengkulak. [^]

Jakarta – Pemerintah Indonesia meluncurkan program Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes Merah Putih) sebagai langkah strategis memperkuat ekonomi desa secara nasional. Program ini menargetkan pembentukan 80.000 koperasi di seluruh Indonesia sepanjang tahun 2025. Kopdes Desa Merah Putih yang akan diluncurkan pada 12 Juli 2025 oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto membawa harapan baru sekaligus tantangan besar dalam upaya membangun ekonomi nasional dari level akar rumput.

Tokoh koperasi pemuda dan mantan Ketua Kokesma ITB, Turino Yulianto mengataan Koperasi Desa Merah Putih adalah upaya besar Presiden Prabowo untuk mentransformasi struktur ekonomi dari yang sebelumnya oligarkis menjadi ekonomi rakyat yang berbasis pemerataan.
ÓKoperasi ini akan berperan penting dalam memperbaiki tata niaga perekonomian di pedesaan dan menjadi sarana pendistribusian kesejahteraan yang paling efektif, sebagai keberhasilan koperasi pengelolaan potensi unggulan desa, pengiriman pupuk, dan usaha desa yang lainÓ, kata Turino.

Sebelumnya juga Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, menyambut baik inisiatif ini dan menilai koperasi desa akan menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi di wilayah pedesaan.

ŇKoperasi Desa Merah Putih akan menjadi lokomotif baru bagi pembangunan desa yang berbasis kemandirian ekonomi. Dengan koperasi, hasil pertanian, peternakan, dan UMKM bisa langsung diserap dan dikelola dari desa, bukan lagi tergantung ke kota,Ó ujarnya.

Khofifah menambahkan bahwa koperasi akan memperpendek rantai distribusi serta memberikan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat desa.

ŇKita ingin masyarakat desa menjadi tuan rumah di kampungnya sendiri. Dengan koperasi, masyarakat tidak hanya jadi pelaku, tetapi juga pemilik dan pengelola usaha bersama,Ó ucapnya.

Sementara itu, Menteri Koperasi dan UKM, Budi Arie Setiadi menyatakan bahwa pemerintah telah menyiapkan skema pendanaan hingga Rp 5 miliar untuk mendukung operasional masing-masing koperasi.

ŇKoperasi ini akan menjadi pusat ekonomi terpadu di desa. Mulai dari simpan pinjam, toko sembako, logistik, hingga klinik desa. Ini akan mengubah wajah desa dalam waktu cepat,Ó tuturnya.

Program Koperasi Desa Merah Putih menjadi wujud nyata semangat gotong royong dalam kerangka ekonomi modern, dan diharapkan menjadi tonggak penting dalam mewujudkan desa maju, mandiri, dan sejahtera.