Jakarta – Dukungan terhadap komitmen Presiden RI Prabowo Subianto dalam memberantas korupsi terus mengalir dari berbagai elemen masyarakat. Salah satu langkah konkret yang disorot adalah dukungan Presiden terhadap percepatan pembahasan dan pengesahan Rancangan Undang-undang (RUU) Perampasan Aset.

Presiden Prabowo menyampaikan hal tersebut secara terbuka dalam pidatonya saat memperingati Hari Buruh Internasional di Lapangan Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat, Kamis (1/5/2025) lalu. Dalam kesempatan tersebut, Kepala Negara menegaskan bahwa pemerintah tidak akan memberi toleransi para koruptor, terutama mereka yang tidak bersedia mengembalikan hasil kejahatannya.

“Dalam rangka pemberantasan korupsi, saya mendukung Undang-undang Perampasan Aset,” tegas Presiden Prabowo dalam pidatonya yang disambut tepuk tangan ribuan massa yang hadir.

Menurut Presiden Prabowo, pengesahan RUU Perampasan Aset menjadi krusial untuk mendukung efektivitas penegakan hukum, serta memastikan bahwa para pelaku korupsi tidak hanya dihukum secara pidana, namun juga harus kehilangan seluruh aset hasil kejahatannya.

Langkah Presiden ini mendapat respons positif dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika menyatakan bahwa KPK mendukung penuh langkah pemerintah dalam menerapkan kebijakan pemiskinan terhadap koruptor.

“Bentuk pemiskinan ini tentunya perlu dibuat undang-undangnya. Undang-undang seperti apa nanti bentuknya kita juga perlu pembahasan bersama para penegak hukum, baik dari sisi yudikatif, eksekutif, maupun legislatif,” ujar Tessa.

Menurut Tessa, konsep pemiskinan terhadap koruptor merupakan salah satu strategi efektif dalam mengembalikan kerugian negara dan memberikan efek jera. Ia juga menyebut bahwa langkah ini sesuai dengan harapan masyarakat yang mendambakan tatanan pemerintahan bersih dan bebas dari praktik korupsi.

Tidak hanya lembaga negara, dukungan terhadap langkah Presiden juga datang dari kalangan akademisi. Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, Mahfud MD, menyampaikan apresiasinya terhadap komitmen Presiden Prabowo.

“Saya mengapresiasi peran Presiden Prabowo dalam pemberantasan korupsi. Ini adalah bentuk keseriusan negara dalam menangani kejahatan luar biasa yang tidak hanya merugikan keuangan negara, tapi juga merusak kepercayaan publik terhadap pemerintah,” ujar Mahfud.

Mahfud juga menekankan bahwa pidato Presiden harus diikuti dengan aksi nyata melalui kebijakan yang sistematis dan pelibatan seluruh pemangku kepentingan agar semangat pemberantasan korupsi tidak berhenti pada tataran wacana.

RUU Perampasan Aset sendiri telah lama dinanti publik sebagai salah satu solusi hukum dalam menyita dan mengembalikan aset negara yang digelapkan. Dengan adanya dukungan dari Presiden, diharapkan proses legislasi dapat berjalan lebih cepat dan menjadi landasan hukum yang kuat bagi upaya pemiskinan koruptor.

[-red]

Oleh : Rizky Ramadhan )*

Peluncuran Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) oleh Presiden Prabowo Subianto menandai babak baru dalam reformasi pendidikan nasional yang progresif dan strategis. Diluncurkan tepat pada peringatan Hari Pendidikan Nasional di SD Negeri Cimahpar 5, Kota Bogor, program ini mencerminkan kepemimpinan yang tanggap terhadap ketimpangan pendidikan di berbagai daerah dan berani mengambil langkah terobosan demi pemerataan kualitas pembelajaran. Indonesia kini tidak hanya bergerak, tetapi melompat menuju sistem pendidikan yang lebih adil, adaptif, dan berbasis masa depan.

PHTC menawarkan pendekatan baru dalam menyelesaikan problem klasik pendidikan, terutama terkait keterbatasan tenaga pengajar dan akses terhadap materi pembelajaran berkualitas. Salah satu inovasi paling signifikan adalah pemasangan layar televisi digital di seluruh sekolah di Indonesia, mulai dari kota-kota besar hingga pelosok daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Teknologi ini bukan sekadar perangkat tambahan, melainkan jembatan pengetahuan yang menyatukan kualitas pembelajaran antara sekolah pusat dan sekolah pinggiran.

Dengan keberadaan layar digital, siswa di daerah terpencil dapat mengakses pembelajaran yang sama dengan siswa di perkotaan. Materi yang disampaikan oleh para guru ahli dari berbagai bidang akan disalurkan secara langsung, efisien, dan interaktif. Ini adalah bentuk nyata dari konsep keadilan pendidikan: memberikan peluang yang setara bagi semua anak bangsa, tanpa membedakan latar belakang geografis dan sosial-ekonomi.

Target ambisius yang ditetapkan pemerintah—yakni memastikan seluruh sekolah telah memiliki perangkat digital ini pada pertengahan 2026—menunjukkan komitmen yang kuat terhadap perubahan struktural di dunia pendidikan. Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa langkah ini dirancang untuk membantu sekolah-sekolah yang mengalami kekurangan tenaga pendidik, sekaligus mendorong guru-guru yang ada agar lebih fokus pada pendampingan dan pembentukan karakter siswa.

Lebih dari sekadar memperkuat sarana belajar, PHTC juga didukung oleh intervensi terhadap infrastruktur fisik pendidikan. Tenaga Ahli Utama Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hariqo Satria, mengungkapkan bahwa banyak ruang kelas di Indonesia dalam kondisi rusak berat, terutama di daerah dengan akses pembangunan yang minim. Untuk menjawab tantangan tersebut, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp17,1 triliun guna memperbaiki 10.440 ruang kelas pada tahun 2025.

Langkah ini bukan hanya memperbaiki bangunan, tetapi memperkuat fondasi pendidikan secara menyeluruh. Sekolah yang aman dan nyaman akan meningkatkan motivasi belajar siswa, memperlancar kegiatan belajar mengajar, dan pada akhirnya turut berkontribusi pada peningkatan capaian akademik. Pendidikan bukan hanya soal kurikulum dan teknologi, tetapi juga tentang ekosistem yang mendukung tumbuh kembang siswa secara utuh.

Dalam pidatonya, Presiden Prabowo Subianto memberikan penghargaan tinggi kepada para guru yang telah bekerja tanpa pamrih demi mencerdaskan anak bangsa. Ia menyebut guru sebagai pahlawan tanpa tanda jasa yang layak mendapatkan apresiasi dan dukungan lebih. Pernyataan tersebut menjadi sinyal penting bahwa reformasi pendidikan yang dicanangkan juga menyasar peningkatan kesejahteraan dan kapasitas para pendidik sebagai aktor utama dalam sistem pembelajaran.

PHTC juga menjadi refleksi atas pendekatan kebijakan yang tidak hanya reaktif, tetapi visioner. Alih-alih menunggu distribusi merata tenaga pendidik atau menunggu hasil jangka panjang dari pelatihan guru, negara mengambil langkah taktis dengan menghadirkan materi berkualitas secara serentak. Inilah bentuk keberanian pemerintah dalam menerapkan solusi hybrid: menggabungkan teknologi, sumber daya manusia, dan sistem evaluasi berbasis hasil.

Lebih jauh, visi jangka panjang Presiden Prabowo terkait pendidikan sangat berorientasi pada hasil dan keberlanjutan. Ia berharap dalam dua dekade ke depan, anak-anak Indonesia mampu bersaing secara global, memiliki penghasilan tinggi, pekerjaan yang layak, dan kualitas hidup yang sehat dan cerdas. Dalam pandangan ini, pendidikan bukan hanya tanggung jawab kementerian, tetapi investasi jangka panjang negara terhadap kualitas sumber daya manusianya.

Sejalan dengan itu, Hariqo Satria menegaskan bahwa Presiden Prabowo menginginkan seluruh anak bangsa memiliki daya saing global dan tidak tertinggal oleh kemajuan negara lain. Visi ini sejalan dengan cita-cita Indonesia Emas 2045, di mana generasi muda saat ini akan menjadi motor penggerak pembangunan nasional yang kompetitif dan berkarakter kuat.

Transformasi pendidikan melalui PHTC tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan bagian dari pendekatan holistik terhadap pembangunan manusia. Reformasi ini membuka ruang partisipasi berbagai pihak: dari lembaga pendidikan, pemerintah daerah, komunitas guru, hingga dunia industri. Setiap pihak memiliki peran dalam menguatkan ekosistem pendidikan yang dinamis dan inklusif.

Yang juga perlu disorot adalah dimensi persatuan dalam narasi kebijakan ini. Presiden Prabowo mengajak seluruh elemen bangsa untuk bersatu dan bekerja sama dalam mewujudkan cita-cita pendidikan nasional. Semangat ini penting, sebab keberhasilan reformasi pendidikan hanya dapat dicapai melalui kerja kolektif dan sinergi yang kuat lintas sektor.

Melalui Program Hasil Terbaik Cepat, Indonesia sedang menunjukkan kepada dunia bahwa lompatan besar dalam pendidikan dapat dilakukan dengan keberanian, visi, dan strategi yang tepat. Bukan hanya tentang teknologi, tetapi tentang keadilan, efisiensi, dan keberpihakan pada masa depan bangsa.

Dari Kota Bogor, titik awal perubahan telah digerakkan. Dan dengan dukungan seluruh elemen masyarakat, transformasi ini akan terus bergulir, menjangkau setiap pelosok, dan membentuk generasi unggul yang akan membawa Indonesia menjadi negara besar, maju, dan berdaya saing tinggi di tingkat global.

)* Penulis merupakan Pemerhati Kebijakan Publik

Jakarta – Presiden Prabowo Subianto menyampaikan sejumlah pernyataan penting terkait agenda pemberantasan korupsi dalam pidatonya di peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) 2025 yang digelar di Lapangan Monas, Jakarta Pusat, Kamis (1/5) lalu.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden menegaskan komitmennya untuk menghapus budaya korupsi di Indonesia.

“Saudara-saudara sekalian, pemerintah yang saya pimpin bertekad untuk berusaha menghilangkan korupsi dari bumi Indonesia,” ucapnya dengan suara lantang.

Presiden mengakui bahwa perjuangan melawan korupsi bukanlah pekerjaan ringan.

Ia menyampaikan bahwa dirinya kerap mendapat ejekan dan ancaman atas langkah-langkah berani yang diambil.

“Saya tahu bahwa ini bukan pekerjaan ringan, ini pekerjaan berat. Saya tiap hari diejek, tiap hari diancam,” ungkap Prabowo.

Namun, Presiden Prabowo menegaskan bahwa tidak akan mundur dan siap mengorbankan segalanya demi bangsa.

“Tapi saya tidak gentar. Saya sudah katakan, saya rela, saya siap, saya ikhlas mati untuk bangsa dan rakyat saya,” tegasnya.

Presiden juga mendorong pengesahan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset. Ia menilai pemberantasan korupsi harus disertai pengembalian kerugian negara.

“Dalam rangka pemberantasan korupsi, saya mendukung UU perampasan aset, saya mendukung, enak saja sudah nyolong enggak mau kembalikan aset,” ujarnya.

Di akhir sambutannya, Prabowo kembali menegaskan tekad untuk menegakkan hukum dan melindungi kekayaan negara agar dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia.

“Saya berkali-kali mengatakan, saya akan tegakkan hukum mereka yang melanggar, hukum mereka yang mencuri kekayaan negara, akan saya tindak,” tegas Presiden.

Mendukung pernyataan Presiden, organisasi Mujadalah Kiai Kampung (MKK) menyampaikan apresiasi atas ketegasan Prabowo dalam memberantas korupsi.

Pendiri MKK, Najib Salim Atamimi, menyebut bahwa pidato Presiden Prabowo merupakan kabar baik bagi bangsa.

“Ini komitmen yang luar biasa dari Presiden Prabowo. Budaya koruptif, memang harus segera dihilangkan, diberantas dari Indonesia,” kata Najib.

Najib menegaskan bahwa semua pihak, terutama lembaga penegak hukum, harus mendukung langkah Presiden. Ia juga menekankan pentingnya kesadaran kolektif seluruh rakyat Indonesia dalam memerangi korupsi.

“Untuk memperbaiki bangsa ini, tidak hanya menjadi tugas pemerintah dan Presiden saja. Tapi seluruh rakyat Indonesia juga memiliki kewajiban,” pungkas Najib. (_)

Jawa Barat  Presiden Prabowo Subianto meluncurkan Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) sebagai langkah percepatan pemerataan kualitas pendidikan di seluruh Indonesia. Peluncuran program tersebut dilakukan dalam rangka Peringatan Hari Pendidikan Nasional di SD Negeri Cimahpar 5, Kota Bogor, Jawa Barat, Jumat (2/5)

Salah satu langkah konkret yang akan segera diterapkan dalam program ini adalah pemasangan layar televisi digital di seluruh sekolah. Fasilitas tersebut diharapkan dapat mendukung pembelajaran berbasis digital terutama di daerah yang kekurangan tenaga pendidik.

“Di situ kita bisa memberi pelajaran-pelajaran yang terbaik dan ini bisa bermanfaat untuk sekolah-sekolah apalagi di daerah terpencil, daerah tertinggal, daerah terluar ataupun di daerah-daerah kota dan sebagainya yang mengalami kesulitan mendapat bahan atau mendapat guru yang ahli di bidang-bidang tertentu,” ujar Presiden Prabowo dalam sambutannya.

Presiden menargetkan layar digital akan terpasang di seluruh sekolah pada pertengahan 2026. Ia menegaskan bahwa inisiatif ini akan sangat membantu guru dan siswa dalam meningkatkan mutu pembelajaran.

“Ini membantu sekolah-sekolah, membantu guru-guru di semua sekolah-sekolah di seluruh Indonesia,” lanjutnya.

Lebih lanjut, Presiden menekankan pentingnya kolaborasi dan persatuan dalam memajukan dunia pendidikan. Ia menyampaikan apresiasi kepada para guru yang selama ini telah menjadi garda terdepan dalam mencerdaskan bangsa.

“Sungguh-sungguh para guru ini adalah memang pahlawan yang sering tanpa tanda jasa. Saudara-saudara sekalian, untuk itu sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan marilah kita bersatu, marilah kita kerja sama, marilah kita rukun. Bangsa yang besar adalah bangsa yang rukun,” tutupnya.

Sementara itu, Tenaga Ahli Utama Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hariqo Satria, mengungkapkan bahwa banyak ruang kelas di Indonesia dalam kondisi rusak. Untuk mengatasinya, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp17,1 triliun guna memperbaiki 10.440 ruang kelas pada 2025.

“Presiden kita Bapak Prabowo ingin semua anak-anak di sini, 20 tahun lagi pendapatannya tinggi, mendapatkan pekerjaan layak, sehat, cerdas, dan bisa bersaing dengan anak dari negara mana pun,” ujar Hariqo.

Jakarta – Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) melaporkan bahwa realisasi investasi pada kuartal pertama tahun 2025 mencapai Rp465,2 triliun, yang setara dengan 24,4% dari target tahunan sebesar Rp1.905,6 triliun.

Menteri Investasi dan Hilirisasi, Rosan Roeslani, menyatakan realisasi investasi dalam kuartal 1/2025 tumbuh 15,9%.

“Pada saat bersamaan, kinerja penanaman modal menyerap tenaga kerja Indonesia sebanyak 594.104 orang,” jelasnya.

Rosan menuturkan, rincian investasi menunjukkan bahwa penanaman modal asing (PMA) mencapai Rp230,4 triliun, sementara penanaman modal dalam negeri (PMDN) mencapai Rp234,8 triliun.

“Realisasi investasi di luar Jawa tercatat mencapai Rp235,9 triliun, sedangkan di Pulau Jawa senilai Rp229,3 triliun,” imbuhnya.

Ia mengklaim bahwa pertumbuhan ini mencerminkan kepercayaan investor, baik domestik maupun internasional, terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

“Mereka melihat di bawah kepemimpinan Bapak Prabowo, peace and stability itu sangat baik dan terjaga,” tuturnya.

Ketua Fraksi Partai Gerindra DPR RI, Budisatrio Djiwandono, juga mengapresiasi capaian positif ini.

“Data ini menunjukkan bahwa di tengah ketidakpastian global, Indonesia tetap menjadi tujuan investasi yang menjanjikan,” ujarnya.

Ia menekankan pentingnya akses informasi yang akurat agar masyarakat dapat menilai keadaan perekonomian secara komprehensif.

Budisatrio menilai kepemimpinan Presiden Prabowo memiliki komitmen kuat untuk mendorong reformasi struktural dan meningkatkan kemudahan berinvestasi.

“Optimisme harus terus kita jaga, dengan tetap waspada dan bekerja keras,” tegasnya.

Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PKS, Amin Ak, turut mengapresiasi capaian investasi pemerintah.

“Kami menyambut gembira capaian tersebut. Gejolak ekonomi dunia saat ini harus dijadikan momentum agar Indonesia menjadi simpul penting dalam rantai pasok dunia,” katanya.

Ia berharap Danantara, yang dibentuk sebagai holding BUMN investasi, dapat memainkan peran penting dalam mendorong investasi strategis dan hilirisasi industri.

Amin menekankan bahwa Danantara harus beroperasi dengan prinsip good and clean governance (GCG) untuk menciptakan lapangan kerja dan kesejahteraan rakyat.

“Investasi yang masuk juga harus didorong untuk membawa alih teknologi dan meningkatkan nilai tambah ekspor nasional,” pungkasnya.

Dengan capaian investasi yang terus meningkat, narasi “Indonesia Gelap” semakin tidak relevan, dan sebaliknya, menunjukkan bahwa Indonesia berada di jalur yang tepat menuju pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Oleh: Andi Ramli*)

Narasi tentang Indonesia Gelap yang disuarakan oleh sejumlah pihak ternyata tidak sepenuhnya merepresentasikan kondisi kemajuan bangsa saat ini. Justru, banyak kemajuan dan optimisme yang sedang dibangun oleh pemerintah serta berbagai elemen masyarakat. Dalam menghadapi beragam tantangan, masyarakat diajak untuk melihat persoalan bangsa secara seimbang, bukan dengan narasi suram yang bisa melemahkan semangat kolektif membangun negeri.

Presiden Prabowo Subianto telah menunjukkan keterbukaan untuk berdialog dengan pihak-pihak yang menyuarakan kekecewaan terhadap kondisi negara, termasuk kelompok yang dikenal sebagai Indonesia Gelap. Presiden menyampaikan niatnya untuk memahami apa yang sebenarnya dimaksud dengan istilah tersebut dan menawarkan kerja sama dalam mengatasi hal-hal yang dinilai gelap. Baginya, jika memang ada sisi gelap di negeri ini, maka hal itu bukan untuk diperdebatkan secara terbuka semata, melainkan untuk diperbaiki bersama secara nyata.

Kelompok Indonesia Gelap sendiri bukanlah organisasi resmi, melainkan sekumpulan suara yang muncul dari kekecewaan terhadap pelanggaran hak asasi manusia, korupsi yang belum kunjung reda, dan krisis dalam demokrasi yang dirasa semakin memburuk. Mereka aktif menyuarakan tuntutan melalui kanal-kanal media sosial dan berbagai aksi sipil seperti Aksi Kamisan, yang telah lama menjadi simbol perlawanan terhadap ketidakadilan, terutama oleh Ibu Sumarsih yang memperjuangkan keadilan atas kematian putranya dalam Tragedi Semanggi.

Kelompok ini dikenal menyuarakan Asta Tuntutan Rakyat, yang mencakup delapan poin kritis terhadap kebijakan negara, mulai dari kembalinya militer ke jabatan sipil, pelemahan lembaga antikorupsi seperti KPK, degradasi demokrasi, hingga persoalan kesenjangan sosial, dominasi oligarki politik, serta hilangnya integritas intelektual di kalangan elite. Mereka menilai bahwa arah pembangunan saat ini mengabaikan substansi keadilan sosial dan demokrasi yang menjadi pilar negara.

Namun di sisi lain, pemerintah justru tengah mengusung beragam program yang diyakini akan membawa Indonesia menuju masa depan yang cerah. Salah satu program unggulan yang diperkenalkan adalah Makan Bergizi Gratis serta pembentukan 80.000 Koperasi Merah Putih, yang ditargetkan akan menggandakan modal dalam dua tahun.

Langkah besar ini tidak dijalankan sendiri, tetapi didampingi oleh pakar-pakar global seperti Ray Dalio, Jeffrey Sachs, Thaksin Sinawatara, serta dikawal langsung oleh dua mantan presiden, Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo. Pemerintah melihat bahwa dengan kolaborasi lintas generasi dan keahlian global, masa depan Indonesia bisa lebih menjanjikan.

Pentingnya dialog juga disorot oleh Presiden Prabowo sebagai upaya menciptakan partisipasi bermakna dalam demokrasi. Sebuah percakapan yang tidak melulu mempertentangkan pandangan, melainkan berangkat dari kesediaan untuk mendengar dan bekerja sama demi perbaikan kondisi. Dalam pandangannya, suara kritis bukan musuh negara, melainkan bagian dari dinamika demokrasi yang sehat. Apalagi ketika fungsi oposisi formal di parlemen tak lagi berjalan optimal, peran masyarakat sipil menjadi vital dalam menjaga keseimbangan demokratis.

Isu Indonesia Gelap juga disinggung oleh Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad dalam pertemuan dengan pimpinan serikat dan konfederasi buruh menjelang peringatan Hari Buruh Internasional. Dalam forum tersebut, Dasco menegaskan pentingnya kekompakan antara pemerintah, DPR, dan kelompok buruh untuk menghadapi tantangan global.

Menurutnya, tantangan ekonomi hanya bisa dihadapi jika semua pihak bersatu dan optimis terhadap masa depan. Ia menilai bahwa Indonesia memiliki masa depan yang terang, dilihat dari potensi sumber daya alam dan kualitas sumber daya manusia yang dimiliki.

Dalam kesempatan itu, Dasco juga menyampaikan bahwa Presiden Prabowo memiliki tekad untuk meningkatkan kesejahteraan buruh melalui rencana kenaikan upah hingga 10 persen. Ia berharap dengan kebijakan ini, daya beli masyarakat bisa terdongkrak dan pertumbuhan ekonomi semakin positif. Ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak menutup mata terhadap tuntutan masyarakat, tetapi justru berusaha merespons dengan kebijakan yang berpihak kepada kesejahteraan rakyat.

Sikap serupa juga ditunjukkan oleh Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia, Dr. KH. Marsudi Syuhud, yang menekankan bahwa narasi negatif seperti Indonesia Gelap bisa muncul ketika harapan masyarakat tidak sejalan dengan kenyataan. Menurutnya, dalam kondisi seperti ini, masyarakat harus bijak dan tidak terprovokasi. Ia mengajak semua pihak untuk tetap menjaga keseimbangan antara keinginan dan kemampuan, agar tidak terjebak dalam pesimisme yang justru merugikan.

1. Marsudi menilai bahwa kepemimpinan Presiden Prabowo membawa semangat optimisme yang sejalan dengan nilai-nilai agama, yaitu membangun dengan semangat kebersamaan, bukan saling menyalahkan atau menyebarkan ketakutan. Ia juga mengingatkan bahwa perbedaan pendapat harus disampaikan secara terbuka dan bertanggung jawab, bukan dengan cara yang memecah belah bangsa. Menurutnya, kritik yang membangun justru penting dalam membentuk arah pembangunan yang lebih baik dan inklusif.

Narasi Indonesia Gelap sepatutnya tidak dipandang sebagai ancaman, melainkan sebagai refleksi dari suara rakyat yang menginginkan perubahan. Namun, dalam negara demokratis, setiap narasi harus seimbang dengan fakta dan dilandasi oleh semangat membangun, bukan sekadar menyalahkan. Ketika suara kritis direspons dengan dialog dan langkah konkret seperti yang dilakukan pemerintah, maka sinyal positif untuk perbaikan menjadi nyata.

Masyarakat diharapkan tidak hanya terpaku pada gambaran suram yang terus didengungkan oleh sebagian kalangan, melainkan mulai terlibat secara aktif dalam proses perubahan. Masa depan bangsa tidak bisa ditentukan oleh satu sisi saja, baik oleh penguasa maupun oposisi. Masa depan Indonesia terang atau gelap sangat tergantung pada kolaborasi antara semua elemen bangsa. Oleh sebab itu, daripada larut dalam narasi kegelapan, mari bersama mendorong perubahan nyata dengan semangat optimisme, kerja sama, dan tanggung jawab bersama demi Indonesia yang lebih cerah.

*) Analis Politik Nasional – Forum Kajian Demokrasi Indonesia

Oleh: Arman Panggabean )*

Di tengah gencarnya isu negatif mengenai kondisi Indonesia, pemerintah justru menghadirkan fakta-fakta yang menunjukkan arah pembangunan nasional bergerak maju dan terukur. Selama 150 hari pertama masa kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, sejumlah capaian penting berhasil diraih, memberikan bukti nyata bahwa narasi tentang “Indonesia gelap” tidak berlandaskan realitas. Pemerintah bekerja secara progresif dan konkret, menjawab kritik dengan hasil yang bisa dirasakan langsung oleh rakyat.

Presiden Prabowo Subianto sejak awal telah menyiapkan kerangka kerja pemerintahan dengan pendekatan berbasis kebutuhan nyata rakyat. Ia menekankan bahwa kunci kebangkitan ekonomi nasional terletak pada kemandirian di sektor pangan, energi, dan air. Visi ini tidak sekadar slogan, tetapi diwujudkan dalam bentuk program nyata yang menghasilkan capaian strategis.

Dalam sektor pangan misalnya, pemerintah mencatatkan rekor tertinggi stok beras dalam 23 tahun terakhir, mencapai 3,4 juta ton, dan diproyeksikan meningkat hingga 4 juta ton. Ini menjadi jawaban atas kekhawatiran krisis beras yang sebelumnya sempat menghantui publik.

Langkah konkret di bidang pertanian juga tampak dari peningkatan serapan beras hingga 1,7 juta ton hanya dalam empat bulan pertama 2025. Pemerintah bergerak cepat memastikan distribusi hasil panen terserap maksimal, sembari memperbaiki infrastruktur pendukung seperti irigasi. Dua juta hektare lahan telah dipetakan untuk perbaikan jaringan irigasi demi mendukung produktivitas petani. Citra petani sebagai profesi yang kurang sejahtera pun diperbaiki melalui kebijakan pupuk yang lebih lancar dan pendistribusian yang lebih efisien, menghindari praktik perantara merugikan.

Presiden juga menunjukkan perhatian terhadap stabilitas harga pangan, terutama selama Ramadan. Pemantauan dilakukan langsung, bahkan hingga malam hari, untuk memastikan harga-harga bahan pokok tetap terkendali. Koordinasi lintas kementerian berjalan optimal dengan pos komando yang dibentuk di seluruh daerah. Hasilnya, masyarakat dapat menjalankan ibadah puasa dan merayakan Idulfitri tanpa tekanan harga yang melonjak.

Di sisi kesejahteraan sosial, pemerintah meluncurkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang telah menjangkau lebih dari tiga juta penerima manfaat. Program ini tidak hanya berfungsi sebagai intervensi gizi, tetapi juga sebagai investasi masa depan untuk membentuk generasi yang sehat dan cerdas. Selain itu, program cek kesehatan gratis difokuskan pada deteksi dini penyakit kronis seperti tuberkulosis, yang selama ini menjadi penyebab kematian tinggi di Indonesia akibat rendahnya kesadaran periksa dini.

Secara makro, kondisi ekonomi nasional menunjukkan tren positif. Presiden Prabowo menjelaskan bahwa inflasi Indonesia termasuk yang terendah di dunia, sementara rasio utang terhadap PDB berada di kisaran 39 persen—jauh lebih rendah dibandingkan banyak negara tetangga. Defisit fiskal Indonesia pun masih terkendali di bawah 3 persen. Hal ini menunjukkan kestabilan fundamental ekonomi yang dijaga dengan cermat oleh pemerintah.

Sebagai bagian dari reformasi manajemen aset negara, pemerintah meluncurkan Badan Pengelola Investasi Danantara. Lembaga ini mengelola aset negara secara profesional dengan nilai mendekati 1.000 miliar dolar AS. Prabowo menekankan pentingnya pengelolaan kekayaan negara dengan standar internasional agar dapat mendatangkan manfaat jangka panjang bagi pembangunan nasional.

Presiden juga mendorong efisiensi dan keadilan dalam kebijakan sosial melalui pembentukan data tunggal sosial-ekonomi nasional. Dengan sistem yang memungkinkan identifikasi rumah tangga berdasarkan nama dan alamat, penyaluran bantuan sosial kini lebih tepat sasaran dan transparan. Selain itu, penurunan biaya haji dan kenaikan gaji guru menjadi bentuk nyata keberpihakan negara terhadap kebutuhan dasar umat dan tenaga pendidik.

Wakil Menteri Pertanian, Sudaryono, menggarisbawahi pentingnya menyampaikan capaian ini kepada masyarakat luas sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah dalam mengedukasi publik. Ia menilai narasi “Indonesia gelap” yang berkembang di media sosial dan opini publik tidak sejalan dengan fakta di lapangan. Pemerintah, menurutnya, tidak anti kritik, tetapi tetap berkewajiban mengedepankan informasi positif yang benar agar rakyat tidak terperangkap dalam disinformasi. Ia menegaskan bahwa sektor pertanian, salah satu tulang punggung bangsa, telah mencatat banyak kemajuan, termasuk dalam ketersediaan pupuk dan hasil panen yang tinggi.

Sementara itu, Menteri Pertanian, Amran Sulaiman, menyampaikan bahwa capaian tertinggi stok beras dalam dua dekade terakhir adalah bukti dari strategi pemerintah yang berjalan efektif. Produksi beras yang diproyeksikan meningkat menjadi 34,6 juta ton tahun ini memperkuat optimisme terhadap ketahanan pangan nasional. Kesiapan pemerintah menghadapi puncak panen jagung nasional pun menunjukkan koordinasi yang baik dalam menyerap produksi dan menjaga stabilitas harga. Menurutnya, semua data ini telah terverifikasi oleh lembaga resmi seperti BPS dan Bulog, sehingga dapat menjadi dasar kebijakan yang akurat.

Capaian-capaian tersebut merupakan refleksi nyata dari kerja terukur dan visi strategis pemerintahan saat ini. Presiden Prabowo tidak sekadar menjanjikan perubahan, tetapi membuktikannya lewat program nyata yang menyentuh langsung kehidupan rakyat. Seluruh upaya tersebut menjadi jawaban paling kuat terhadap narasi kelam yang mencoba meminggirkan fakta. Pemerintah menunjukkan bahwa arah Indonesia bukan menuju kegelapan, tetapi menapaki jalan terang menuju kemandirian, stabilitas, dan kesejahteraan yang lebih merata.

)* Pengamat Kebijakan Sosial – Lembaga Sosial Madani Institute

Jakarta – Saat momentum Hari Buruh Internasional, para pimpinan serikat dan konfederasi buruh mengadakan pertemuan dengan sejumlah pejabat negara. Hadir dalam pertemuan tersebut antara lain Ketua Umum KSPSI Jumhur Hidayat, Presiden KSPI Said Iqbal, Presiden KSPSI Andi Gani, serta Ketua KSBSI Elly Rosita Silaban.

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad dalam sambutannya mengungkapkan rasa terima kasih atas kebersamaan para pimpinan serikat buruh yang hadir dalam acara silaturahmi. Ia menyatakan bahwa salah satu peran DPR adalah menjembatani aspirasi, dan pertemuan ini bertujuan untuk menyatukan suara antara pekerja dan pemerintah agar tetap kompak.

Dasco menekankan bahwa pekerja, pemerintah, dan DPR perlu tetap bersatu untuk menghadapi tantangan ekonomi global yang ada.

“Kita harus memiliki tekad yang sama, bahwa apapun yang mengancam kelangsungan ekonomi dan kehidupan negara, buruh, pekerja, dan pemerintah harus bersatu untuk menghadapinya, agar Indonesia bisa menjadi lebih cerah,” ujar Dasco.

Ia juga menyatakan bahwa Indonesia memiliki prospek yang sangat baik di masa depan berkat kekayaan alam yang dimiliki serta sumber daya manusia yang sebenarnya memiliki potensi besar.

Dasco juga menekankan komitmen Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan upah buruh hingga 10 persen dalam waktu dekat.

“Kita berdoa agar upah pekerja dapat dinaikkan secara bertahap, dan dalam waktu dekat, kenaikannya bisa mencapai 10 persen. Ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi kita,” jelasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), KH. Marsudi Syuhud, menyampaikan pandangannya mengenai narasi pesimisme yang beredar.

“Narasi pesimisme seperti ‘Indonesia gelap’ muncul ketika ekspektasi masyarakat tidak sejalan dengan realitas, terutama ketika menghadapi tekanan ekonomi atau penurunan pendapatan,” ujar Marsudi.

Ia juga menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara harapan dan kenyataan dalam mengelola sumber daya yang terbatas.

Marsudi juga menyoroti pentingnya optimisme dalam membangun negara.

“Pendekatan ini sejalan dengan ajaran agama yang menekankan pentingnya membangun dengan semangat optimisme dan kebersamaan, bukan dengan rasa takut atau saling menyalahkan,” tuturnya.

Ia menambahkan bahwa kritik harus disampaikan secara terbuka dan bertanggung jawab agar tidak menimbulkan perpecahan, tetapi menciptakan semangat bersama untuk membangun bangsa.

Marsudi menekankan agar masyarakat tidak mudah terprovokasi oleh narasi negatif, melainkan untuk melihat peluang dan upaya yang telah dilakukan pemerintah dalam menjaga kelancaran pembangunan nasional.

[edRW]

Oleh: Arifah Winarni *)

Pendidikan menjadi titik awal dari segala kemajuan bangsa. Di tengah tuntutan globalisasi dan tantangan kesenjangan pendidikan yang masih terjadi, langkah Presiden Prabowo Subianto dalam mendorong reformasi besar-besaran di sektor pendidikan patut diapresiasi. Pada momentum Hari Pendidikan Nasional 2025, Presiden meluncurkan Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) yang menyasar langsung pada jantung permasalahan pendidikan nasional: kualitas infrastruktur, kesenjangan akses, teknologi pembelajaran, dan kesejahteraan tenaga pendidik.

Pemerintah menargetkan renovasi terhadap 10.441 sekolah di seluruh Indonesia, baik negeri maupun swasta. Anggaran sebesar Rp 17,15 triliun telah dialokasikan untuk memperbaiki kondisi fisik sekolah agar lebih layak dan aman sebagai ruang belajar. Presiden Prabowo menyadari bahwa pendidikan yang baik tak mungkin terwujud tanpa ruang belajar yang memadai. Pembangunan ini bukan sekadar fisik, tetapi juga simbol dari kehadiran negara yang peduli terhadap masa depan generasi mudanya.

Selain renovasi fisik, program ini juga mencakup digitalisasi pembelajaran. Pemerintah akan mengadakan layar pintar dan materi pembelajaran digital untuk sekolah-sekolah di seluruh penjuru Indonesia. Langkah ini dinilai strategis untuk menjembatani kesenjangan kualitas pembelajaran antara kota dan daerah terpencil. Transformasi digital bukan hanya soal infrastruktur, tetapi juga pelatihan guru dalam menguasai teknologi.

Pendidikan tidak lepas dari faktor gizi dan kondisi sosial ekonomi peserta didik. Dalam kerangka PHTC, Presiden Prabowo juga menekankan pentingnya Program Makan Bergizi Gratis. Program ini dianggap sebagai solusi konkret mengatasi gizi buruk yang selama ini menjadi akar dari rendahnya konsentrasi dan prestasi belajar siswa. Program ini akan disinergikan dengan Sekolah Rakyat, yaitu sekolah yang menyediakan tempat tinggal dan makan layak bagi anak-anak dari keluarga tidak mampu.

Sementara itu, anak-anak dengan potensi luar biasa juga mendapatkan perhatian melalui pendirian Sekolah Unggulan Garuda. Sekolah ini disiapkan untuk mewadahi bakat-bakat istimewa yang selama ini tidak terakomodasi dalam sistem pendidikan umum. Pemerintah ingin memastikan bahwa setiap anak Indonesia, tanpa terkecuali, memiliki ruang untuk berkembang sesuai potensinya.

Langkah berani juga diambil dalam hal kesejahteraan guru. Presiden mendorong skema transfer langsung tunjangan guru ke rekening masing-masing guru. Guru honorer yang selama ini termarjinalkan, kini mendapatkan perhatian melalui bantuan khusus sebesar Rp 300.000 per bulan. Tidak hanya itu, pemerintah juga menyiapkan subsidi kuliah bagi guru yang belum menyelesaikan pendidikan D4 atau S1, dengan bantuan Rp 3 juta per semester.

Kebijakan ini mendapat dukungan luas dari berbagai kalangan. Tenaga Ahli Utama Kantor Komunikasi Kepresidenan Philips J. Vermonte menyatakan bahwa kebijakan ini adalah respons langsung terhadap ketimpangan akses pendidikan dan lemahnya dukungan terhadap anak-anak dari keluarga miskin. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu`ti menyebut bahwa tahun ini akan menjadi tonggak baru karena program prioritas ini menyentuh langsung aspek penting dunia pendidikan.

Dari sisi makro, pembangunan puluhan ribu sekolah dan program pendukung lainnya diperkirakan akan menggerakkan sektor konstruksi, membuka lapangan kerja, dan menciptakan efek berganda bagi ekonomi lokal. Pada saat yang sama, peningkatan daya beli masyarakat berpenghasilan rendah melalui berbagai bantuan akan memperkuat konsumsi domestik.

Tentu, tantangan tidak sedikit. Kepastian legalitas lahan untuk renovasi, integrasi data lintas sektor, serta pengawasan dalam proses seleksi penerima bantuan menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Namun, dengan dukungan dan kolaborasi aktif antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat sipil, tantangan ini bukan hal yang mustahil untuk diatasi.

Prabowo menekankan bahwa tidak boleh ada anak-anak yang putus sekolah hanya karena keterbatasan biaya.  Pemerintah akan berusaha keras membantu semua anak Indonesia untuk tetap belajar.

Senada dengan itu, Menteri Abdul Mu’ti mengingatkan bahwa kualitas guru adalah kunci dari keberhasilan pembangunan SDM nasional. Ia menyebut bahwa masih ada lebih dari 438 ribu guru yang belum memiliki rumah, sehingga program ini diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan mereka agar dapat mengajar dengan lebih baik.

Di sisi lain, Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar Widyasanti menegaskan pentingnya data yang akurat dalam menjalankan program. Ia menjelaskan bahwa data administrasi guru dari Kementerian Dikdasmen dipadukan dengan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) agar pelaksanaan program lebih tepat sasaran.

Sementara itu, Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho menegaskan komitmen institusinya untuk memastikan bahwa 20.000 unit rumah subsidi untuk guru benar-benar diterima oleh mereka yang berhak. Ia mengingatkan agar tidak ada penyalahgunaan yang membuat bantuan ini dinikmati oleh pihak yang tidak seharusnya.

Program pendidikan era Prabowo Subianto telah menandai arah baru pembangunan pendidikan nasional. Bukan hanya reformasi kurikulum atau peningkatan anggaran, tetapi juga penataan ulang seluruh ekosistem pendidikan yang mencakup siswa, guru, infrastruktur, hingga kesejahteraan. Dengan kebijakan yang menyentuh akar masalah, transformasi pendidikan Indonesia tampaknya berada di jalur yang tepat menuju kemajuan yang inklusif dan berkeadilan.

*) Penulis merupakan pemerhati kebijakan publik