Oleh : Jodi Mahendra )*

Setelah melewati masa-masa sulit akibat krisis finansial yang menyebabkan kebangkrutan, salah satu perusahaan tekstil terbesar di Asia Tenggara, PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex), kembali menunjukkan tanda-tanda kebangkitan. Perusahaan yang berbasis di Sukoharjo, Jawa Tengah ini sempat mengalami pukulan berat ketika harus memutus hubungan kerja dengan lebih dari 11.000 karyawannya sejak Agustus 2024. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran besar tidak hanya bagi para pekerja yang terdampak langsung, tetapi juga bagi ekosistem ekonomi lokal yang selama ini bergantung pada keberlangsungan industri tekstil tersebut.

Harapan kembali menyala pada awal 2025. Setelah melalui proses hukum yang panjang dan diawasi oleh tim kurator, Sritex berhasil menarik perhatian investor baru. Investor ini, yang hingga kini belum diungkapkan identitasnya secara resmi karena alasan kerahasiaan proses akuisisi, telah sepakat untuk menghidupkan kembali operasional pabrik Sritex secara bertahap. Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disperinaker) Sukoharjo, Sumarno, mengungkapkan bahwa proses perekrutan sudah dirancang secara bertahap, dimulai dengan ribuan pekerja di berbagai divisi utama.

Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli menyambut positif langkah ini dan menyatakan dukungannya. Pihaknya memastikan proses transisi ini berlangsung adil dan terbuka, serta memastikan hak-hak pekerja dipenuhi, baik yang direkrut kembali maupun yang masih dalam proses kompensasi, kementerian akan terus mengawal proses ini bersama kurator dan manajemen baru agar tidak terjadi pelanggaran ketenagakerjaan seperti yang terjadi sebelumnya.

Seiring dengan dibukanya kembali pabrik-pabrik di Sukoharjo, dampak positif mulai terasa di kalangan masyarakat sekitar. Banyak keluarga yang sebelumnya kehilangan sumber penghasilan utama kini melihat harapan baru. Tak hanya itu, kembalinya operasional Sritex juga memberi peluang bangkit bagi sektor pendukung lainnya seperti transportasi, katering, logistik, hingga pemasok bahan baku tekstil. Sektor UMKM yang selama ini menjadi mitra kerja Sritex pun mulai bersiap menyambut order yang sempat terhenti.

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi  mengatakan sekitar 8.000 an karyawan Sritex yang telah di PHK akan bisa bekerja kembali dengan skema yang baru. Lebih lanjut, pihaknya berharap semua pekerja yang selama ini menjadi karyawan di PT Sritex, kurang lebih ada 4 perusahaan. Kurang lebih di 8.000 sekian karyawan untuk bisa semuanya nanti akan kembali bekerja dengan skema yang baru.

Tim Kurator PT Sritex, Nurma Sadikin juga mengatakan setelah operasi nanti, akan ada rekrutmen pegawai baru di Sritex. Nantinya rekrutmen akan dibuka oleh penyewa alat berat yang baru yang sebelumnya dimiliki PT Sritex. Ia mengatakan kini sudah ada beberapa investor yang sudah dalam komunikasi untuk melakukan penyewaan alat berat tersebut. Maka dari itu, Tim Kurator sedang membuka opsi bagi para investor yang memang menggeluti bidang tekstil untuk bisa menyewa dan saat ini sudah ada beberapa investor yang sudah dalam komunikasi.

Sementara itu, cara pemerintah untuk melindungi 50 ribu buruh PT Sri Rejeki Isman Tbk. atau Sritex. Salah satunya, dengan menggunakan program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) bagi pekerja yang terkena PHK. Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Immanuel Ebenezer Gerungan mengatakan Program JKP hadir untuk membantu pekerja yang kehilangan pekerjaan agar tetap memiliki perlindungan sosial dan peluang untuk kembali ke dunia kerja.

Dengan fondasi yang mulai diperkuat kembali, Sritex kini berada di ambang transformasi besar. Jika proses revitalisasi ini berhasil, Sritex tak hanya akan kembali menjadi raksasa tekstil di Indonesia, tetapi juga mampu bersaing di pasar global dengan wajah baru yang lebih kuat, inklusif, dan berkelanjutan. Keberhasilan Sritex dalam membangun kembali kepercayaan pekerja, mitra bisnis, dan masyarakat akan menjadi kunci utama dalam perjalanan barunya. Kini, semua mata tertuju pada langkah strategis manajemen baru, sembari berharap bahwa apa yang sedang dibangun hari ini, akan menjadi fondasi kokoh bagi masa depan industri tekstil Indonesia.

)* Pemerhati masalah Sosial dan Kemasyarakatan

JAKARTA — Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Zulkifli Hasan, secara tegas menolak narasi “Indonesia Gelap” yang belakangan ramai disuarakan dalam sejumlah aksi unjuk rasa.

Dalam pidatonya pada acara Halal Bihalal dan pengumuman struktur kepengurusan baru PAN di Kantor DPP PAN, beberapa waktu yang lalu, Ia menyampaikan keyakinannya bahwa kondisi bangsa Indonesia tidak gelap’

“Indonesia hari ini, esok, akan terang seperti matahari di siang hari,” ujar Zulkifli Hasan dalam sambutannya.

Ia mengakui bahwa masih ada pihak-pihak yang pesimistis terhadap arah perjalanan bangsa. Namun, Zulkifli menilai respons terbaik terhadap kritik semacam itu bukanlah dengan retorika kosong, melainkan melalui kerja keras dan bukti nyata.

“Boleh saja sebagian mengatakan Indonesia gelap, tapi kita akan jawab dengan kerja-kerja nyata, dengan bukti-bukti nyata. Indonesia hari ini dan esok terang seperti matahari,” tegasnya.

Senada, pengamat intelijen Amir Hamzah juga mengkritisi penyebaran narasi “Indonesia Gelap” yang menurutnya bukan lahir secara organik dari masyarakat. Ia mencurigai adanya skenario politik di balik tema demonstrasi yang berlangsung serentak di berbagai kota.

“Demo yang terjadi di banyak kota dengan tema yang sama dalam waktu berdekatan menunjukkan adanya perencanaan. Ini bukan sekadar spontanitas dari masyarakat, melainkan ada aktor-aktor tertentu yang menggerakkan,” ujar Amir.

Ia menambahkan, isu ini sengaja digulirkan untuk merusak citra Presiden Prabowo dan membuka peluang bagi aktor politik lain. Menurutnya, framing ini berusaha menampilkan Prabowo sebagai pemimpin yang otoriter dan anti-kritik.

“Ada upaya untuk membentuk opini bahwa Prabowo adalah pemimpin otoriter, yang anti-kritik. Padahal, ini lebih kepada framing politik yang dimainkan oleh pihak tertentu,” pungkasnya.

*

[edRW]

Oleh : Andhika Pratama )*

Indonesia, sebagai salah satu negara dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah, terus memperkuat posisinya dalam industri minyak dan gas (migas) global. Di tengah dinamika geopolitik dan transisi energi yang mengguncang pasar internasional, investasi migas Indonesia mengambil arah strategis melalui dua pendekatan utama: optimalisasi pengelolaan komoditas migas dalam negeri dan perluasan ekspansi bisnis ke pasar luar negeri, terutama Amerika Serikat. Langkah ini tidak hanya mencerminkan ketahanan energi nasional, tetapi juga ambisi Indonesia untuk menjadi pemain yang lebih diperhitungkan dalam lanskap energi global.

Optimalisasi komoditas strategis migas di dalam negeri menjadi landasan utama dalam memperkuat fondasi industri energi nasional. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) terus mendorong peningkatan efisiensi produksi di sektor hulu migas, memperbaiki tata kelola blok-blok migas, serta merangsang investasi baru melalui penyempurnaan regulasi.

Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi atau Wakil Kepala BKPM Todotua Pasaribu mengatakan Pemerintah Indonesia akan mendorong perusahaan BUMN yang bergerak di sektor minyak dan gas bumi serta teknologi informasi atau IT untuk investasi di Amerika Serikat.

Selain itu, perusahaan migas nasional seperti Pertamina aktif melakukan transformasi operasional untuk memaksimalkan nilai dari aset-aset strategis yang dimiliki. Langkah-langkah seperti digitalisasi proses eksplorasi dan produksi, penguatan riset teknologi pengeboran, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia menjadi kunci dalam meningkatkan daya saing industri migas Indonesia.

Namun, optimalisasi dalam negeri saja tidak cukup. Untuk mengakselerasi pertumbuhan dan memperluas cakupan bisnis, ekspansi ke pasar internasional menjadi langkah strategis berikutnya. Amerika Serikat, sebagai salah satu pasar energi terbesar di dunia, menjadi tujuan utama ekspansi bisnis migas Indonesia.

Sekretaris SKK Migas Luky A. Yusgiantoro mengatakan, pentingnya sektor migas untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Sebab selain memberikan sumbangsih terhadap penerimaan negara, sektor ini juga memiliki efek ganda atau multiplier effect bagi masyarakat sekitar.

Investasi di AS memberikan berbagai keuntungan strategis. Pertama, pasar energi AS sangat terbuka dan kompetitif, sehingga mendorong perusahaan Indonesia untuk meningkatkan standar operasional dan teknologi. Kedua, investasi di AS membuka akses ke ekosistem energi yang maju, termasuk dalam bidang energi terbarukan dan teknologi rendah karbon, yang dapat diadaptasi dan diimplementasikan di tanah air. Ketiga, ekspansi ini memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok energi global, memperluas portofolio usaha, serta menciptakan diversifikasi pendapatan jangka panjang.

Contoh konkret dari ekspansi ini dapat dilihat dari partisipasi perusahaan migas Indonesia dalam proyek-proyek pengeboran dan pengolahan di beberapa wilayah kaya energi di AS seperti Texas dan Louisiana. Tidak hanya terbatas pada eksplorasi dan produksi minyak mentah, beberapa perusahaan juga menjajaki bisnis hilir seperti pengolahan LNG dan distribusi bahan bakar, yang memiliki nilai tambah tinggi. Keikutsertaan dalam proyek internasional ini juga membuka peluang bagi transfer teknologi dan pertukaran keahlian antara tenaga kerja Indonesia dan Amerika.

Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Wakil Kepala BKPM, Todotua Pasaribu  sektor minyak dan gas (migas) kini menjadi salah satu komoditas strategis yang bisa membuka jalan emas bagi perusahaan-perusahaan Indonesia untuk menembus pasar Amerika Serikat.

Penting untuk dicatat bahwa ekspansi bisnis migas ke luar negeri, termasuk ke AS, tetap harus memperhatikan prinsip keberlanjutan. Dengan meningkatnya kesadaran global terhadap perubahan iklim, perusahaan migas Indonesia harus mampu menyeimbangkan antara profitabilitas dan tanggung jawab lingkungan. Dalam hal ini, investasi hijau dan integrasi teknologi ramah lingkungan menjadi faktor penentu keberhasilan di masa depan. Pemerintah Indonesia juga diharapkan memberikan dukungan berupa kebijakan fiskal dan diplomasi ekonomi yang kondusif untuk memperkuat posisi perusahaan nasional di pasar global.

Momentum pertumbuhan investasi migas RI harus terus dijaga, terlebih dalam konteks transisi energi. Meskipun dunia sedang bergerak menuju sumber energi bersih, realitas menunjukkan bahwa migas masih memegang peran vital sebagai sumber energi primer dan bahan baku industri.

Oleh karena itu, Indonesia perlu memainkan peran ganda: sebagai produsen migas yang andal dan sebagai inisiator transisi energi yang bertanggung jawab. Dengan memanfaatkan keunggulan komparatif dan memperluas jangkauan strategis, Indonesia memiliki peluang besar untuk mengukuhkan kedaulatan energi sekaligus meraih manfaat ekonomi dari keterlibatan aktif di pasar global.

Ke depan, keberhasilan strategi investasi migas Indonesia akan sangat ditentukan oleh kemampuan sinergi antara pemerintah, BUMN, dan sektor swasta. Kolaborasi lintas sektor diperlukan untuk menciptakan ekosistem investasi yang sehat, inklusif, dan adaptif terhadap perubahan zaman. Dalam konteks ekspansi bisnis ke AS, diplomasi energi juga akan memainkan peran penting. Hubungan bilateral yang kuat antara Indonesia dan AS, terutama dalam bidang energi, akan membuka lebih banyak peluang kerja sama yang saling menguntungkan.

Dengan kombinasi antara optimalisasi komoditas migas di dalam negeri dan langkah ekspansi ke pasar internasional seperti AS, Indonesia berada di jalur yang tepat untuk mengukuhkan perannya dalam industri migas global. Strategi ini tidak hanya mengamankan pasokan energi nasional, tetapi juga membawa Indonesia ke arah kemandirian dan kedaulatan energi yang berkelanjutan.

)* Pengamat Kebijakan Isu Strategis

Sorong – Pemerintah Daerah dan aparat keamanan menegaskan penolakan terhadap gerakan separatis Negara Federal Republik Papua Barat (NFRPB) yang mulai muncul di wilayah Papua Barat Daya. Gerakan ini dinilai bertentangan dengan konstitusi dan mengancam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), serupa dengan Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang selama ini diketahui mengusung agenda separatisme bersenjata.

Bupati Raja Ampat, Orideko Burdam, dalam pernyataan resmi di Sorong, menolak keras segala bentuk aktivitas dan pernyataan NFRPB yang dinilai sebagai upaya pemisahan dari Indonesia.

“Apa yang dilakukan Abraham Goram dengan mengakui diri sebagai Staf Khusus NFRPB dan mengakui Negara Federal Republik Papua Barat merupakan sesuatu yang bertentangan dengan konstitusi,” jelas Orideko Burdam.

Bupati Burdam mengapresiasi langkah cepat Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dalam merespons gerakan ini.

Pernyataan Abraham Goram Gaman pada 14 April 2025 atas nama NFRPB dipandang sebagai bentuk makar yang tidak dapat ditoleransi. Burdam menegaskan bahwa Provinsi Papua Barat Daya, termasuk Raja Ampat, adalah bagian sah dan tidak terpisahkan dari NKRI.

“Saya mengajak seluruh komponen masyarakat Kabupaten Raja Ampat wajib menjaga persatuan dan kesatuan, serta menolak setiap upaya separatis yang dapat mengancam stabilitas dan keamanan daerah,” tambahnya.

Sementara itu, Danrem 181/PVT Brigjen TNI Totok Sutriono menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Polri dalam penegakan hukum terhadap NFRPB.

“Jadi nanti akan dilihat dari segi hukumnya apakah mereka bersenjata ataupun makar, maka TNI siap mendukung Polri dalam melakukan penegakan hukum,” tegas Brigjen Totok.

Ia juga mengingatkan bahwa Papua adalah bagian sah dari Indonesia berdasarkan hasil Pepera yang telah diakui dunia internasional, seraya menyinggung bahwa tidak boleh ada klaim sepihak seperti yang dilakukan kelompok separatis OPM.

“Dari Sabang sampai Merauke, itu wilayah kita. Jadi tidak ada pernyataan-pernyataan lain di luar itu… Bahwa sudah diputuskan pada saat Pepera itulah sahnya negara Indonesia yang diakui oleh dunia internasional,” katanya.

Wakapolda Papua Barat Daya, Kombes Pol Semmy Ronny Thaba menambahkan bahwa pihaknya sedang mendalami dugaan tindak pidana makar dengan ancaman hukuman hingga 12 tahun penjara.

“Kami pikir ini jadi satu-satunya upaya yang akan kita lakukan untuk menegaskan bagaimana negara hadir memberikan tindakan yang tegas kepada kelompok-kelompok yang mencoba untuk mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia,” tegasnya. [^]

JAKARTA – TNI membantah tuduhan Yayasan Keadilan dan Keutuhan Manusia Papua (YKKMP) mengenai keberadaan aparat di Kampung Yuguru, Distrik Mebarok, Kabupaten Nduga, sebagai bentuk intimidasi. Penegasan ini disampaikan sebagai respons atas narasi yang dinilai tidak seimbang dan berpotensi menyesatkan masyarakat luas terkait misi keamanan di wilayah rawan konflik tersebut.

Kepala Pusat Penerangan TNI Brigadir Jenderal Kristomei Sianturi menyampaikan bahwa penempatan pos aparat di wilayah Yuguru semata-mata bertujuan untuk melindungi warga dari aksi kekerasan kelompok separatis bersenjata yang telah berulang kali menargetkan masyarakat sipil.

“Kehadiran pos TNI di sana untuk memutus komunikasi dan ruang gerak gerombolan OPM serta melindungi masyarakat wilayah Yuguru dari intimidasi, ancaman, kebiadaban OPM seperti yang dilakukan terhadap guru-guru, tenaga kesehatan, serta warga pendulang beberapa waktu lalu,” ujar Kristomei Sianturi.

Ia menambahkan bahwa tuduhan pembongkaran rumah warga dan pendudukan fasilitas umum adalah bagian dari upaya propaganda untuk membangun persepsi negatif terhadap TNI. Menurutnya, narasi semacam ini kerap digunakan oleh simpatisan OPM untuk memutarbalikkan fakta.

“Pernyataan seperti ini biasa dilakukan gerombolan OPM dan pendukungnya sebagai propaganda dan intimidasi kepada masyarakat,” tambah Kristomei.

Sejalan dengan itu, Pangdam XVII/Cenderawasih Mayjen TNI Rudi Puruwito, S.E., M.M. menegaskan bahwa TNI tidak pernah menoleransi kekerasan terhadap warga sipil. Ia mengecam keras tindakan keji OPM yang membakar guru dan tenaga kesehatan di Distrik Anggruk.

“Serangan terhadap tenaga pendidik dan kesehatan adalah kejahatan kemanusiaan yang tidak dapat dibenarkan dalam situasi apa pun,” tegas Mayjen Rudi.

Pada 8 April lalu, serangan terhadap pendulang emas kembali terjadi dan mengakibatkan korban jiwa dari kalangan sipil. Kristomei Sianturi menegaskan bahwa narasi yang menyebut para korban adalah prajurit TNI merupakan hoaks yang sengaja disebar untuk memanipulasi persepsi publik.

“Propaganda yang disebarkan oleh OPM dan simpatisannya, yang menyebut korban adalah prajurit TNI, merupakan upaya manipulasi informasi untuk membenarkan tindakan brutal mereka. Padahal, yang menjadi korban adalah warga sipil tak bersalah,” pungkas Kristomei.

TNI menegaskan komitmennya untuk tetap berada di garda terdepan dalam menjaga stabilitas dan keselamatan masyarakat Papua. Koordinasi intensif terus dilakukan bersama aparat penegak hukum guna menindak pelaku kekerasan dan mengembalikan rasa aman warga di wilayah terdampak. [^]

Oleh : Loa Murib )*

Upaya kelompok separatis Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang terus menyuarakan pemisahan Papua dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) mendapat penolakan luas dari berbagai elemen bangsa. Narasi separatisme yang dibangun OPM tidak hanya bertentangan dengan prinsip kedaulatan negara, tetapi juga menjadi pemicu ketegangan sosial, instabilitas keamanan, dan hambatan serius bagi pembangunan yang tengah berjalan di Bumi Cenderawasih.

Keberadaan OPM dengan segala tindakan kekerasan dan propaganda politiknya telah menciptakan keresahan mendalam di tengah masyarakat Papua. Tindakan mereka tidak merepresentasikan kehendak rakyat Papua secara umum, tetapi lebih pada kepentingan sempit yang berpotensi merusak tatanan sosial dan menjerumuskan generasi muda ke dalam lingkaran konflik berkepanjangan. Sementara itu, pemerintah bersama rakyat Papua telah menunjukkan sinyal kuat untuk terus maju dalam bingkai persatuan Indonesia, menanggalkan berbagai bentuk provokasi yang dapat mengganggu kedamaian dan stabilitas daerah.

Penegasan tentang status Papua sebagai bagian sah dari Republik Indonesia juga disampaikan oleh Kepala Biro Informasi Pertahanan Setjen Kementerian Pertahanan RI, Brigjen TNI Frega Wenas Inkiriwang. Ia menyampaikan bahwa narasi OPM untuk memisahkan diri dari Indonesia tidak dapat diterima. Papua merupakan wilayah kedaulatan Indonesia yang diakui oleh dunia internasional sebagai bagian terintegrasi dari republik ini. Oleh karena itu, setiap upaya yang ingin memecah belah bangsa dan mengingkari fakta sejarah serta legalitas internasional harus dilawan secara tegas dengan pendekatan hukum, sosial, dan budaya.

Dukungan terhadap penolakan OPM juga datang dari perwakilan daerah Papua sendiri di lembaga tinggi negara. Anggota DPD RI Dapil Papua Barat Daya, Agustinus R. Kambuaya, menyampaikan pentingnya menjaga solidaritas seluruh elemen masyarakat agar tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu separatis. Menurutnya, stabilitas dan keamanan Papua adalah hasil dari persatuan, serta kesadaran kolektif untuk menjaga tanah leluhur dari rongrongan pihak-pihak yang ingin memecah belah bangsa. Upaya mempertahankan Papua dalam bingkai NKRI bukan semata tanggung jawab pemerintah pusat, tetapi juga menjadi bagian dari perjuangan masyarakat Papua yang cinta damai dan masa depan cerah.

Tanggapan keras terhadap keberadaan dan aksi OPM juga datang dari tokoh masyarakat Papua, Martinus Kasuay. Ia menilai bahwa langkah tegas harus diambil terhadap kelompok tersebut demi menciptakan situasi yang aman dan kondusif di Papua. Kekerasan bersenjata yang dilakukan OPM terhadap aparat keamanan maupun warga sipil tidak bisa ditoleransi. Aksi-aksi brutal mereka justru menghambat kemajuan Papua dan mencoreng perjuangan masyarakat adat yang sesungguhnya menginginkan kesejahteraan dan pembangunan. Oleh karena itu, negara harus hadir dengan penuh ketegasan demi melindungi warga Papua dari ancaman teror dan intimidasi kelompok separatis.

Penolakan terhadap keberadaan OPM juga mencerminkan kesadaran publik bahwa Papua adalah bagian integral dari Indonesia, bukan entitas yang terpisah. Selama ini, berbagai program pembangunan telah digulirkan pemerintah di Papua, baik dalam bentuk pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pendidikan, hingga penyediaan layanan kesehatan. Semua itu menunjukkan komitmen negara dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan di wilayah paling timur Indonesia tersebut. Narasi OPM yang kerap menyudutkan pemerintah sebagai pihak yang abai terhadap Papua sesungguhnya tidak berdasar dan menyesatkan.

Lebih dari itu, kelompok-kelompok yang mendukung OPM dan mencoba menyebarkan paham separatis di kalangan generasi muda patut diwaspadai. Pendidikan dan pemahaman kebangsaan harus diperkuat agar tidak ada ruang bagi propaganda yang menyusup melalui media sosial ataupun jaringan global yang mendukung separatisme. Pemerintah dan masyarakat perlu bergandeng tangan dalam menciptakan narasi tandingan yang membangun semangat kebangsaan dan memperkuat ikatan emosional rakyat Papua terhadap tanah air Indonesia.

Keamanan dan kedamaian Papua bukan hanya menjadi harapan masyarakat setempat, tetapi juga bagian dari tanggung jawab seluruh bangsa Indonesia. Segala bentuk kekerasan yang dilakukan OPM tidak hanya menargetkan aparat, tetapi juga warga sipil yang tidak bersalah. Ini merupakan bentuk pelanggaran HAM yang nyata, dan karena itu, masyarakat internasional pun tidak boleh lagi memberikan ruang apalagi dukungan terhadap eksistensi kelompok separatis ini. Dalam konteks hukum internasional, kedaulatan suatu negara yang telah diakui secara sah tidak bisa diganggu gugat, dan setiap tindakan separatis merupakan pelanggaran serius terhadap prinsip tersebut.

Penolakan terhadap keberadaan OPM seharusnya menjadi semangat bersama untuk mempercepat kemajuan Papua melalui sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan generasi muda. Proses pembangunan yang sedang berlangsung membutuhkan stabilitas dan kolaborasi semua pihak, bukan kekerasan yang menebar ketakutan. Oleh karena itu, seluruh elemen bangsa perlu memperkuat narasi kebangsaan, memperluas ruang dialog, dan memastikan bahwa aspirasi masyarakat Papua tersalurkan melalui cara-cara yang damai dan konstitusional.

Papua bukan tanah konflik. Papua adalah tanah damai, tanah budaya, dan tanah harapan. Generasi muda Papua berhak tumbuh dalam situasi yang aman dan sejahtera. Mereka tidak layak dijadikan korban ambisi politik segelintir kelompok yang tidak mewakili suara mayoritas. Kini saatnya semua pihak menutup rapat ruang bagi OPM dan mempertegas bahwa masa depan Papua hanya akan cerah dalam naungan NKRI yang bersatu, adil, dan makmur.

*)Penulis Adalah Mahasiswa Papua di Surabaya

Oleh: Maria Mambay )*

Upaya pemerintah dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di Papua merupakan bagian integral dari misi nasional untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Papua bukan sekadar wilayah geografis di ujung timur Indonesia, tetapi adalah bagian tak terpisahkan dari identitas dan kedaulatan nasional. Maka dari itu, segala bentuk ancaman terhadap keutuhan wilayah, baik secara fisik maupun ideologis, harus ditanggapi dengan kebijakan yang tegas, terukur, dan berkeadilan.

Salah satu ancaman yang terus muncul dalam beberapa dekade terakhir adalah gerakan separatis yang digaungkan oleh kelompok tertentu seperti Organisasi Papua Merdeka (OPM). Narasi pemisahan diri yang mereka usung, sebagaimana ditegaskan oleh Kepala Biro Informasi Pertahanan Kementerian Pertahanan RI, Brigjen TNI Frega Wenas Inkiriwang, adalah narasi yang tidak bisa diterima dan bertentangan dengan semangat kebangsaan. Menurutnya, upaya tersebut bukan hanya keliru dari sisi konstitusi, tetapi juga dapat memicu ketegangan dan konflik sosial di tengah masyarakat.

Penting untuk dicatat bahwa narasi separatis tidak mencerminkan kehendak masyarakat di Papua. Sebaliknya, gerakan ini lebih banyak diwarnai oleh kepentingan sempit kelompok tertentu yang berusaha mengeksploitasi kesenjangan sosial dan isu identitas demi keuntungan sendiri. Dalam realitasnya, seluruh warga di Papua memilih untuk berkontribusi dalam pembangunan nasional dan menikmati hasil dari kehadiran negara. Bahkan, keberadaan putra asli Papua dalam jajaran kabinet pemerintahan menjadi bukti bahwa negara hadir dan memberikan ruang partisipasi yang luas kepada masyarakat di Papua.

Di sisi lain, pemerintah juga menyadari bahwa keamanan tidak dapat dicapai hanya melalui pendekatan militer. Oleh karena itu, strategi yang digunakan bersifat multidimensional, melibatkan pembangunan ekonomi, pemberdayaan masyarakat, serta pendekatan dialogis yang menekankan pada rekonsiliasi dan keadilan. Program-program seperti swasembada pangan di Papua yang dijalankan melalui kerja sama antara Kementerian Pertahanan dan Kementerian Pertanian merupakan wujud nyata dari pendekatan pembangunan sebagai sarana menciptakan stabilitas.

Keterlibatan masyarakat dalam menjaga kamtibmas juga menjadi faktor kunci dalam menciptakan situasi yang damai. Ketua Majelis Rakyat Papua (MRP) Papua Barat, Judson Ferdinandus Waprak, menyampaikan bahwa kondisi di Papua Barat saat ini relatif aman dan kondusif. Masyarakat menunjukkan sikap dewasa dengan tidak mudah terprovokasi oleh narasi yang menyimpang dari semangat kebangsaan. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan kolaboratif antara pemerintah dan masyarakat telah membuahkan hasil positif dalam menjaga stabilitas.

Langkah tegas juga diambil oleh pemerintah daerah dalam menanggapi gerakan yang mencoba mengganggu kedaulatan negara, seperti klaim sepihak dari kelompok yang menamakan diri Negara Federal Republik Papua Barat (NFRPB). Dalam rapat tertutup yang dipimpin Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu, bersama unsur Forkopimda, diputuskan untuk menindak segala bentuk kegiatan inkonstitusional. Pemerintah provinsi menyatakan dengan jelas bahwa tidak ada tempat bagi gerakan separatis di Papua Barat Daya, dan setiap tindakan yang menyimpang dari konstitusi akan diproses secara hukum.

Penegakan hukum terhadap pelaku makar juga ditegaskan oleh Wakapolda Papua Barat Daya, Kombes Pol Semmy Ronny Tabhaa. Ia menyebutkan bahwa aparat kepolisian tidak akan mentoleransi pelanggaran hukum, baik dalam bentuk aksi langsung maupun penyebaran konten provokatif di media sosial. Setiap pelanggaran akan direspon dengan tindakan hukum yang tegas dan proporsional, demi menjaga ketertiban umum dan keutuhan negara.

Tidak kalah pentingnya, TNI sebagai penjaga kedaulatan negara juga menyatakan komitmennya untuk mendukung upaya penegakan hukum terhadap kelompok separatis. Danrem 181/PVT, Brigjen TNI Totok Sutriono, menegaskan bahwa jika ditemukan indikasi penggunaan senjata atau ancaman nyata terhadap kedaulatan, TNI siap bertindak sesuai mandat konstitusional. Ia menekankan bahwa keutuhan NKRI adalah harga mati, dan seluruh elemen bangsa harus bersatu dalam menjaganya.

Pendekatan yang lebih humanis dan berkelanjutan juga ditegaskan oleh Kementerian Hukum dan HAM melalui Dirjen Instrumen dan Penguatan HAM, Nickolay Aprilindo. Ia menyampaikan bahwa keamanan di Papua tidak cukup hanya mengandalkan kekuatan represif. Yang dibutuhkan adalah langkah-langkah rekonsiliasi yang melibatkan semua pihak dalam semangat damai dan kebersamaan. Menurutnya, keamanan yang berkelanjutan hanya bisa tercapai jika ada keadilan sosial dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Kesadaran kolektif dari masyarakat Papua pun mulai terbentuk. Anggota DPD RI dari Papua Barat Daya, Agustinus R. Kambuaya, menyuarakan pentingnya solidaritas sosial dan keteguhan sikap dalam menolak segala bentuk kekerasan dan provokasi. Ia menegaskan bahwa masa depan Papua akan cerah apabila seluruh elemen masyarakat bersatu menjaga kedamaian dan tidak mudah dihasut oleh pihak-pihak yang ingin memecah belah bangsa.

Melalui sinergi antara pendekatan keamanan, pembangunan berkelanjutan, serta rekonsiliasi sosial, pemerintah menunjukkan komitmen kuat untuk menjadikan Papua sebagai wilayah yang aman, damai, dan sejahtera. Dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, Papua bukan hanya dijaga secara teritorial, tetapi juga diberdayakan dan dikembangkan sebagai bagian dari cita-cita Indonesia yang adil dan makmur. Maka dari itu, menjaga Papua bukan hanya soal menjaga batas negara, tetapi juga tentang menjaga hati dan harapan seluruh anak bangsa yang tinggal di atas tanah yang sama.

*)Penulis merupakan Pemerhati Sosial dan Aktivis Muda Papua

JAKARTA – Di tengah beragam tantangan global dan dinamika ekonomi nasional, Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dr. KH. Marsudi Syuhud, MM, mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk tidak terjebak dalam narasi pesimisme seperti “Indonesia Gelap”. Menurutnya, narasi semacam ini justru dapat mengganggu semangat kolektif dalam membangun bangsa.

“Masyarakat harus bijak dalam menyikapi situasi. Keinginan manusia memang tidak terbatas, namun kemampuan dan anggaran negara tentu terbatas. Di sinilah pentingnya keseimbangan antara keinginan dan kenyataan,” ujarnya dalam sebuah forum nasional di Jakarta, Rabu (24/4).

KH. Marsudi menilai, Presiden Prabowo Subianto telah menunjukkan komitmen optimisme nasional dengan pendekatan yang menyeimbangkan antara realita dan harapan. Ia juga menekankan bahwa transparansi dalam komunikasi pemerintahan merupakan langkah strategis untuk mengelola ekspektasi masyarakat.

“Pemerintah sudah terbuka, menjelaskan tantangan dan strategi ke depan secara jujur. Jangan sampai kita terpancing narasi negatif yang hanya menumbuhkan rasa takut dan perpecahan,” lanjutnya.

Menurut KH. Marsudi, ajaran agama mengajarkan umat untuk tidak saling menyalahkan, melainkan bersatu dan tetap bersyukur dalam keterbatasan, demi melahirkan solusi bersama.

Sementara itu, pakar komunikasi politik Universitas Indonesia, Dr. Aditya Perdana, menambahkan bahwa keberhasilan Presiden Prabowo dalam merangkul berbagai kekuatan politik menjadi modal besar untuk menciptakan pemerintahan yang stabil dan inklusif.

“Presiden Prabowo telah menunjukkan sikap terbuka terhadap kritik. Ini mencerminkan demokrasi yang sehat. Justru yang diperlukan saat ini adalah komunikasi jujur agar masyarakat tidak kecewa oleh ekspektasi yang terlalu tinggi,” jelas Aditya.

Ia juga menyoroti pentingnya sinergi antara masyarakat dan pemerintah dalam menghadapi tekanan global. “Optimisme nasional harus dibangun dengan gerak langkah yang sama. Semua elemen bangsa perlu dijaga agar tidak terpecah oleh provokasi,” tambahnya.

Baik KH. Marsudi maupun Dr. Aditya menegaskan pentingnya belajar dari keberhasilan kolektif saat menghadapi pandemi COVID-19. Saat itu, kerja sama antara pemerintah, tokoh agama, dan masyarakat terbukti mampu membuahkan hasil nyata.

“Kita butuh kembali ke semangat seperti saat pandemi: gotong royong, komunikasi intensif, dan rasa saling percaya. Para kiai dari pusat hingga kampung saling bahu-membahu,” kenang KH. Marsudi.

Dalam situasi penuh tantangan ini, keduanya sepakat bahwa kritik adalah bagian penting dalam demokrasi, namun harus dibangun dengan tanggung jawab dan semangat kebersamaan.

“Bukan kebencian yang kita bangun, tetapi solusi. Pemerintah pun perlu secara rutin berdialog dengan masyarakat agar muncul kepercayaan dan rasa memiliki terhadap arah pembangunan nasional,” tutup Dr. Aditya.

Pesan penting dari para tokoh ini: Hindari narasi kelam, dan bangun masa depan cerah dengan persatuan, optimisme, serta semangat gotong royong demi Indonesia yang lebih cemerlang.

Jakarta — Dalam talkshow Sapa Indonesia Malam bertema “Jaga Persatuan untuk Indonesia Cemerlang”, dua tokoh nasional memberikan pandangan mendalam tentang pentingnya menjaga optimisme dan kebersamaan dalam menyongsong masa depan bangsa.

Dr. KH. Marsudi Syuhud, MM, Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia, menyampaikan bahwa keinginan manusia tidak pernah habis, sementara kemampuan dan sumber daya pasti memiliki batas. Oleh karena itu, keseimbangan antara keinginan dan kenyataan adalah kunci menghadapi tantangan bangsa. Ia menekankan bahwa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto telah mengambil langkah tepat dengan mengedepankan pendekatan yang realistis, namun tetap membangkitkan harapan publik.

“Bangsa ini tidak bisa dibangun dengan rasa takut atau saling menyalahkan. Kita butuh semangat, optimisme, dan solidaritas,” ujar Marsudi. Ia menilai bahwa narasi pesimisme yang sempat merebak kini mulai tergantikan dengan narasi positif berkat komunikasi terbuka dari pemerintah dan kebijakan pembangunan yang terukur.

Senada dengan itu, Dr. Aditya Perdana, pakar komunikasi politik dari Universitas Indonesia, menggarisbawahi kekuatan politik dan kelembagaan yang dimiliki Presiden Prabowo sebagai modal strategis dalam memperkuat stabilitas pemerintahan dan mempercepat pembangunan. Ia menilai kemampuan Presiden dalam merangkul berbagai kekuatan politik menunjukkan komitmen pada demokrasi inklusif.

“Keterbukaan terhadap kritik bukan kelemahan, justru kekuatan dalam demokrasi modern. Presiden Prabowo menunjukkan kedewasaan politik yang penting untuk menjaga kepercayaan publik,” kata Aditya. Ia juga mendorong pemerintah untuk terus menjalin komunikasi aktif dengan masyarakat dan memperkuat rasa kebersamaan di tengah tantangan global.

Keduanya sepakat bahwa menjaga persatuan nasional adalah pondasi utama dalam membangun Indonesia ke depan. Dengan kerja sama seluruh elemen bangsa, dan kepemimpinan yang kuat serta komunikatif, Indonesia diyakini mampu melangkah lebih percaya diri menuju masa depan yang cemerlang dan sejahtera bagi seluruh rakyat.

Jakarta – Jangan terus membangun diksi yang negatif, sebagai bangsa yang besar harus optimis. Narasi pesimis Indonesia gelap tidak sesuai dengan kondisi riil saat ini. Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dr. KH Marsudi Syuhud, MM, dalam sebuah diskusi di salah satu TV Nasional pada 24 April 2025.

Lebih lanjut Dr. Marsudi Syuhud menyampaikan keseimbangan antara kenyataan dan kenyataan dalam menghadapi situasi saat ini, terjadi ada keterbatasan sumber daya, karena pada dasarnya keinginan manusia tidak terbatas.

“Resolt kita alam kita sumber daya kita sebenarnya sangat melimpah, kedepan adalah bagaimana negara mampu menuangkan ini sebagai rejeki” ujarnya.

Presiden Prabowo telah menetapkan prioritas pembangunan sebagai pemimpin bangsa, Presiden telah melakukan pendekatan optimis dalam mengelola sumber daya untuk menyeimbangkan kebutuhan dan memunculkan narasi positif ditengah tantangan bangsa ini yang semakin kompleks. Penting bagi masyarakat untuk tidak mudah terprovokasi oleh narasi negatif, melainkan masyakarat melihat peluang dan upaya dalam menjaga laju pembangunan nasional saat ini.

Sedangkan Pakar Komunikasi dari Universitas Indonesia Dr. Adtiya Perdana menyampaikan bahwa demokrasi sangat kompleks yang menuntut partisipasi publik menjaga dan menghargai secara berkelanjutan.

Lebih lanjut Aditya mengatakan keberhasilan Presiden Prabowo Subianto merangkul berbagai kekuatan politik menjadi modal strategis dalam upaya percepatan pembangunan serta menciptakan stabilitas politik dan pemerintah kedepan.

Situasi ini seharusnya mendorong munculnya optimisme nasional bahwa pemerintahan semakin konstruktif dan inklusif.

“Hal ini seharusnya menjadi pendorong munculnya optimisme nasional, dengan keyakinan arah pemerintahan konstruktif” ujarnya.

Dalam menghadapi tantangan global Presiden bisa merangkul seluruh elemen masyakarat bersama untuk mencapai target wujudkan Indonesia yang lebih baik.

Para tokoh bangsa diharapkan terus menghimbau masyarakat untuk tetap memjaga harmoni, tidak menciptakan polarisasi serta terus memperkuat semangat untuk membangun Indonesia yang lebih kedepan.