Jakarta – Pemerintah Indonesia melalui Satuan Tugas (Satgas) Deregulasi mengambil langkah strategis memangkas aturan-aturan yang dianggap menghambat kelancaran ekspor-impor, terutama dalam hubungan dagang dengan Amerika Serikat (AS). Langkah ini menjadi bagian dari strategi diplomasi ekonomi Indonesia untuk melobi AS agar mencabut tarif bea masuk 32% terhadap sejumlah produk RI.

“Tadi sudah dijelaskan Pak Menko Perekonomian (Airlangga Hartarto), akan membentuk tim Satgas Deregulasi,” ungkap Menteri Perdagangan Budi Santoso.

Menteri Perdagangan Budi Santoso, berharap pembentukan satgas ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam merespons tantangan global, sekaligus menjawab tuntutan pasar internasional.

Satgas Deregulasi dibentuk sebagai bentuk sinergi antar kementerian dan lembaga terkait, dengan mandat utama melakukan evaluasi serta menyederhanakan regulasi yang menjadi kendala dalam proses logistik.

Satgas ini juga menunjukkan keseriusan pemerintah dalam merespons tantangan global, sekaligus menjawab tuntutan pasar internasional.

Sementara itu, Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah membentuk satuan tugas deregulasi ini sesuai instruksi Presiden Prabowo. melalui satgas ini, pemerintah berharap bisa menerbitkan paket-paket kebijakan dalam waktu singkat.

“Deregulasi itu semua yang kemarin diarahkan Bapak Presiden, baik itu terkait dengan ekspor, impor, Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) yang kaitannya dengan Information and Communication Technology (ICT),” ucap Airlangga.

Pemerintah Indonesia berencana untuk mengompensasi delta ekspor impor dengan Amerika Serikat yang besarnya mencapai US$ 18 miliar. Dia pun menyebut produk agrikultur sebagai komoditas yang banyak diimpor dari AS, seperti kedelai, gandum, dan kapas. Salah satu deregulasi yang menjadi instruksi dari Presiden Prabowo Subianto adalah terkait penghapusan kuota impor.

Secara makro, berbagai kebijakan ini mulai menunjukkan dampak positif terhadap kinerja perdagangan Indonesia. Efisiensi prosedur, kemudahan akses layanan, dan pengurangan beban regulasi diharapkan menjadi fondasi bagi peningkatan daya saing produk Indonesia di pasar global.

Kondisi ini sekaligus memberikan sinyal positif bagi investor asing bahwa Indonesia serius menciptakan iklim perdagangan yang kondusif dan modern, mendukung visi percepatan pemulihan ekonomi dan transformasi industri nasional.

*

[edRW]

Jakarta – Dukungan terhadap rencana revisi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) terus menguat. Pemerintah dan sejumlah pemangku kepentingan menilai revisi tersebut krusial untuk menjawab dinamika lapangan dan memperluas perlindungan serta pemberdayaan terhadap pelaku UMKM di Indonesia.

Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan, menegaskan bahwa UMKM adalah fondasi utama perekonomian daerah dan nasional.

“UMKM adalah tulang punggung perekonomian nasional. Kontribusinya terhadap PDB nasional mencapai sekitar 60 persen dan menyerap lebih dari 90 persen tenaga kerja,” ujarnya.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat bahkan telah memfasilitasi 200 ribu pelaku UMKM di 14 kabupaten dan kota dengan legalitas usaha dan akses Kredit Usaha Rakyat (KUR) bersubsidi bunga. Hingga April 2025, realisasi penyaluran KUR di Kalbar mencapai Rp844 miliar dari target Rp3 triliun.

Di tingkat nasional, Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyebut revisi UU UMKM akan mulai dibahas dalam dua bulan ke depan. Ia menekankan pentingnya menjadikan UU ini sebagai payung hukum yang inklusif.

“Insyaallah, dua bulan ke depan kami akan membentuk tim pokja untuk mengusulkan revisi Undang-Undang UMKM dan kewirausahaan,” kata Maman.

Salah satu hal yang akan dimasukkan dalam revisi adalah pengakuan terhadap warga binaan lapas dan pengemudi ojek online sebagai pelaku UMKM. Maman menilai kebijakan ini merupakan bentuk afirmasi terhadap kelompok rentan yang juga memiliki usaha mandiri.

“Supaya kalau memang yang diproses secara hukum silakan personalnya, tetapi usahanya jangan sampai runtuh ataupun kolaps,” tegasnya.

Melalui revisi ini, para pelaku UMKM—termasuk ojol dan warga binaan—akan memperoleh akses ke pembiayaan KUR, subsidi LPG 3 kg, pelatihan SDM, dan insentif pajak.

“Akan diberikan akses pembiayaan KUR… mulai dari 1 juta sampai 100 juta tanpa agunan tambahan,” tambah Maman.

Pemerintah berharap revisi UU UMKM ini akan semakin memperkuat daya tahan ekonomi rakyat dan menjadikan UMKM sebagai penggerak utama perekonomian inklusif, tangguh, dan berkeadilan.

[edRW]

Oleh: Khairul Imam )*

Pemerintah Indonesia menunjukkan keseriusannya dalam menghadapi maraknya praktik judi online yang menyasar berbagai lapisan masyarakat. Melalui pendekatan berbasis literasi digital, pemerintah mengambil langkah strategis untuk menanggulangi penyebaran konten judi online secara lebih menyeluruh. Upaya ini tidak hanya ditujukan pada pemblokiran teknis, tetapi juga bertumpu pada penguatan pemahaman masyarakat terhadap risiko dan bahaya dari praktik perjudian di ruang digital.

Kementerian Komunikasi dan Digital bekerja sama dengan Kementerian Koordinator Pemberdayaan Masyarakat mendorong kampanye literasi digital secara masif. Fokus dari program ini adalah membangun kesadaran publik terhadap bahaya tersembunyi yang dibawa oleh judi online, terutama yang dibungkus dalam bentuk hiburan semu dan janji keuntungan cepat. Edukasi digital dianggap menjadi fondasi penting dalam mencegah masyarakat terjerat dalam ilusi keuntungan instan yang justru menjerumuskan ke dalam kerugian finansial dan sosial.

Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, menyampaikan bahwa kampanye literasi akan dilaksanakan melalui berbagai kanal komunikasi, baik online maupun luring, yang mencakup pertemuan komunitas, pelatihan, serta edukasi berbasis lokal. Tujuannya adalah menjangkau kelompok masyarakat yang selama ini kurang tersentuh informasi terkait bahaya judi online. Ia menekankan pentingnya edukasi sebagai langkah antisipatif karena pemutusan akses situs saja tidak cukup jika akar masalahnya—yakni adiksi dan ketidaktahuan—tidak diselesaikan.

Sejalan dengan itu, Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, menilai bahwa judi online merupakan bentuk penipuan modern yang mengancam ketahanan sosial dan ekonomi masyarakat. Menurutnya, literasi digital tidak hanya memberikan pemahaman teknis, tetapi juga menanamkan nilai-nilai sosial dan moral agar masyarakat tidak mudah terjerat godaan digital yang bersifat merusak. Pemerintah, ujarnya, mengerahkan seluruh instrumen yang dimiliki, termasuk peran aktif pendamping desa, kader pembangunan, hingga penggerak sosial, untuk menyampaikan pesan-pesan edukatif secara langsung di lingkungan masing-masing.

Muhaimin meyakini bahwa dengan literasi yang baik, masyarakat bisa membangun daya tahan terhadap jebakan konten digital yang menyesatkan. Langkah ini merupakan bagian dari misi besar untuk menciptakan ekosistem digital yang aman dan sehat. Pemerintah tidak hanya menargetkan pencegahan secara individu, melainkan juga menciptakan kesadaran kolektif yang mendukung pemberantasan judi online secara sistemik.

Komitmen pemerintah dalam memberantas penyebaran judi online juga diperkuat dengan keterlibatan aktif dari Pemerintah. Direktur Kemitraan Komunikasi Lembaga dan Kehumasan, Kemkomdigi., Marroli J. Indarto menegaskan bahwa literasi digital menjadi ujung tombak dalam upaya preventif. Ia menyampaikan bahwa pendekatan edukatif ini telah dirancang untuk menjangkau seluruh lapisan masyarakat, dari kota hingga pelosok desa, melalui kemitraan dengan pemerintah daerah hingga ke tingkat kelurahan.

Marroli menekankan perlunya keterlibatan generasi muda sebagai garda terdepan dalam menyebarkan semangat digital yang positif. Generasi ini dinilai memiliki potensi besar sebagai relawan digital yang tidak hanya melek teknologi, tetapi juga bisa menjadi agen perubahan di lingkungannya masing-masing. Dengan pemahaman yang tepat, generasi muda dapat mengenali modus judi online yang seringkali disamarkan dalam bentuk game, hadiah, atau tautan menarik lainnya.

Dalam pelaksanaannya, pemerintah juga terus mengingatkan masyarakat agar tetap waspada terhadap konten digital yang mencurigakan. Literasi digital bukan hanya tentang mengenali teknologi, tetapi juga membangun pola pikir kritis terhadap informasi dan situs yang dikunjungi. Dengan keterampilan ini, masyarakat diharapkan dapat mengambil keputusan yang lebih bijak dan tidak terjebak dalam konten berbahaya.

Program literasi digital yang kini dijalankan tidak bersifat seremonial. Pemerintah telah merancangnya sebagai bagian dari strategi jangka panjang untuk mengubah cara masyarakat berinteraksi dengan dunia digital. Dalam konteks pemberantasan judi online, pendekatan ini dinilai lebih holistik karena menyasar akar persoalan yang kerap diabaikan, yaitu kurangnya pemahaman dan minimnya edukasi yang sistematis.

Pemerintah juga menyadari bahwa kerja sama lintas sektor mutlak diperlukan dalam menjalankan program ini. Tidak hanya kementerian dan lembaga pusat yang bergerak, namun juga dibutuhkan keterlibatan aktif dari masyarakat sipil, organisasi lokal, dan para pemangku kepentingan lainnya. Sinergi semacam ini dianggap penting untuk memastikan bahwa pesan edukatif menjangkau seluas mungkin dan diterima dengan baik oleh masyarakat.

Di tengah meningkatnya kejahatan digital yang memanfaatkan kecanggihan teknologi, respons pemerintah dengan pendekatan literasi digital layak diapresiasi. Langkah ini mencerminkan pemahaman bahwa solusi terhadap tantangan digital tidak semata melalui tindakan pemblokiran, tetapi juga lewat pembentukan pola pikir masyarakat yang cerdas dan tangguh dalam menghadapi dinamika dunia maya.

Dengan strategi komprehensif yang terus dikembangkan dan pelibatan seluruh elemen bangsa, literasi digital bukan hanya menjadi alat edukasi, tetapi juga fondasi dalam membangun ketahanan sosial terhadap ancaman digital. Pemerintah, melalui kolaborasi antar kementerian dan dukungan masyarakat, bertekad untuk terus melindungi publik dari bahaya judi online dan memastikan ruang digital Indonesia tetap aman, sehat, dan produktif.

)* Pemerhati Kebijakan Publik

Jakarta – Dalam sebuah langkah strategis, konsorsium perusahaan energi Indonesia dan Amerika Serikat (AS) menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) untuk melakukan eksplorasi dan pengembangan sumber daya minyak dan gas bumi (migas). Kerja sama ini bertujuan untuk memperkuat ketahanan energi nasional serta membuka peluang baru bagi investasi dalam sektor migas.
Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Todotua Pasaribu mengatakan, perusahaan di sektor migas sebetulnya sudah banyak melakukan investasi di luar negeri. Untuk migas di antaranya yang merupakan anak perusahaan dari PT Pertamina.
“Buka perusahaan atau kita lihat line up bisnisnya, karena kan sebenarnya beberapa investasi kita yang di luar kan sudah pernah terjadi, salah satunya itu industrinya oil and gas melalui anak perusahaan Pertamina,” kata Todotua.
Untuk perusahaan BUMN di sektor migas arah investasinya akan beragam, bisa dalam bentuk akuisisi sumur, bisa di upstream, ataupun midstream.
“Tapi sebagian besar seperti itu, kan kalian punya referensi lah, selama ini sih BUMN kita itu punya strategic berinvestasi di luar seperti apa,” tuturnya.
Sementara itu, Vice President Corporate Communication Pertamina, Fadjar Djoko Santoso mengatakan, perusahaan masih menunggu arahan pemerintah.
“Pertamina membuka peluang kerja sama atau investasi dengan mitra, termasuk perusahaan AS untuk keuntungan kedua belah pihak,” kata Fadjar.
Selain itu, Pelaksana Harian (Plh) Dirjen Migas Kementeria Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Tri Winarno menyebut sektor hulu migas menjadi fokus utama.
Salah satu proyek yang dibidik adalah Proyek Pikka di Alaska, yang dikembangkan oleh Santos dan Repsol. Proyek tersebut sempat menarik minat PT Pertamina Hulu Energi (PHE) tahun lalu untuk masuk sebagai pemilik saham minoritas.
“Investasi potensial di hulu. Cuma belum, kan sekarang ini masih perundingan. Belum fix, masih finalisasi,” kata Tri.
Pemerintah memastikan dukungan penuh dalam bentuk diplomasi ekonomi, fasilitasi regulasi, serta kemitraan strategis dengan pihak-pihak terkait di AS. Upaya ini juga diharapkan dapat mempererat hubungan bilateral Indonesia AS, khususnya di bidang energi dan investasi.
Dengan adanya kolaborasi ini, Indonesia semakin menunjukkan komitmennya untuk memanfaatkan teknologi mutakhir dalam sektor energi dan membuka potensi pasar global untuk pengembangan migas yang lebih berkelanjutan.

Sukoharjo – Pemerintah kembali menunjukkan keberhasilannya dalam menyelamatkan industri strategis nasional. PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex), perusahaan tekstil kebanggaan Indonesia, akan segera kembali beroperasi berkat dukungan penuh dari pemerintah melalui fasilitasi pengambilalihan oleh investor baru.

Langkah penyelamatan ini menjadi angin segar bagi lebih dari 10.000 eks pekerja Sritex, yang sebelumnya terdampak akibat kebangkrutan perusahaan pada Oktober 2024. Kini, harapan untuk kembali bekerja dalam waktu dekat semakin nyata.

Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menegaskan bahwa proses pengambilalihan telah selesai secara tuntas, sebagai bentuk keseriusan pemerintah dalam melindungi dunia usaha dan tenaga kerja.

“Sudah clear, Sritex sudah clear, nggih. Sudah, sebentar lagi operasional,” ujarnya dengan optimis.

Dukungan juga datang dari dunia usaha. Wakil Sekretaris Apindo Solo, Sri Saptono Basuki, menyampaikan apresiasi terhadap langkah cepat pemerintah pusat yang mengawal proses ini hingga tuntas. Menurutnya, percepatan operasional akan menjaga keberlangsungan aset dan mendorong pemulihan ekonomi daerah.

“Syukur bisa di bulan Mei atau Juni, itu kan jadi bagus buat mereka,” ucapnya.

Lebih lanjut, Basuki menekankan bahwa kebijakan ini akan mencegah pengangguran massal, dan menciptakan stabilitas iklim usaha yang sehat dan produktif.

“Kalau banyak yang menganggur Apindo juga resah karena iklimnya jadi tidak kondusif,” tambahnya.

Kembalinya Sritex ke jalur produksi bukan sekadar kabar baik bagi para pekerja, melainkan juga membawa efek domino positif terhadap UMKM, sektor perdagangan, hingga transportasi lokal. Pemerintah terbukti sigap menjaga denyut nadi ekonomi masyarakat.

“Ketika mereka punya pekerjaan akan mengangkat daya belilah,” jelas Basuki, menegaskan bahwa langkah ini juga akan meningkatkan daya beli masyarakat secara langsung.

Lebih menggembirakan, investor baru akan menyerap sekitar 10.000 pekerja dari Sritex dan tiga anak perusahaannya. Ini adalah bukti konkret bahwa pemerintah berhasil menciptakan ekosistem investasi yang sehat dan pro-rakyat.

Sebagian dari eks buruh telah mulai menandatangani kontrak kerja baru, sebagaimana disampaikan oleh Menteri Ketenagakerjaan Yassierli.
“Sedang proses, sudah tanda tangan kontrak,” tegasnya.

Ia menambahkan bahwa proses administrasi kini tengah difinalisasi antara tim kurator dan pemegang saham baru, sebagai bagian dari tata kelola yang transparan dan efisien yang terus didorong oleh pemerintah.

“Produksinya jalan lancar, itu yang kita harapkan,” imbuh Yassierli, menegaskan bahwa pemerintah mengawal penuh seluruh transisi ini demi memastikan keberhasilan jangka panjang.

Dengan proses transisi yang hampir rampung, publik kini menantikan kebangkitan baru dari Sritex sebagai simbol sukses pemulihan industri tekstil nasional di bawah kepemimpinan pemerintah yang visioner dan berpihak pada rakyat.

[edRW]

JAKARTA — Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Eddy Soeparno, menanggapi munculnya narasi “Indonesia Gelap” yang digaungkan oleh sejumlah kelompok. Menurutnya, cara terbaik membangun bangsa adalah dengan semangat optimisme, bukan pesimisme.

“Pandangan pesimisme tentu akan melihat gelap dan jalan buntu. Pandangan optimis percaya bahwa selalu akan ada cahaya di ujung terowongan. Kita pilih yang mana? Saya pilih optimis bahwa Indonesia akan cerah dan maju,” kata Eddy Soeparno.

Ia menekankan pentingnya menjadi bagian dari solusi, bukan memperkeruh suasana dengan narasi-narasi yang merusak harapan publik. Eddy menegaskan bahwa kontribusi positif jauh lebih dibutuhkan dalam mendorong kemajuan bangsa.

“Daripada jadi bagian yang mengutuk kegelapan, saya memilih untuk menjadi pihak yang menyalakan lilin. Pemerintah memberikan ruang seluas-luasnya bagi berbagai pihak untuk memberikan ide, gagasan dan bahkan masukan. Manfaatkan sebaik-baiknya ruang itu, tapi sebaiknya tidak menyebarkan pesimisme,” lanjut Doktor Ilmu Politik lulusan UI tersebut.

Menurut Eddy, pemerintah saat ini telah membuktikan keberpihakannya terhadap rakyat kecil melalui berbagai kebijakan yang konkret. Mulai dari pembebasan utang UMKM, bantuan kepada nelayan, hingga perhatian Presiden Prabowo kepada pengecer gas LPG 3 kg yang didominasi oleh pedagang kecil.

Senada dengan Eddy, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, juga menolak narasi negatif tersebut.

Luhut menyebut narasi “Indonesia Gelap” lebih mencerminkan pandangan pribadi, bukan realitas objektif bangsa.

“Kalau ada yang bilang Indonesia gelap, yang gelap kau, bukan Indonesia,” kata Luhut seperti dikutip dari Antara.

Ia juga menampik isu kurangnya lapangan kerja.

“Ada orang bilang di sini lapangan kerja kurang. Di mana yang lapangan kerja kurang? Di Amerika juga bermasalah, di mana saja bermasalah,” ujarnya.

Luhut mengajak masyarakat untuk tidak hanya melihat kekurangan, tetapi juga mensyukuri dan mendukung capaian pembangunan yang sudah ada.

Oleh: Silvia AP )*

Di tengah dinamika ekonomi global yang menantang, langkah strategis Pemerintah yang mendorong investor dalam mengambil alih PT Sri Rejeki Isman Tbk atau yang lebih dikenal dengan Sritex membawa angin segar bagi industri tekstil nasional. Perusahaan yang sempat berjaya sebagai salah satu eksportir tekstil terbesar di Asia Tenggara ini telah melewati masa sulit dalam beberapa tahun terakhir, terutama akibat tekanan finansial dan beban utang yang menumpuk. Namun, dengan masuknya pemodal baru, harapan akan kebangkitan Sritex dan revitalisasi sektor tekstil nasional kembali terbuka lebar.

Pengambilalihan ini bukan sekadar perubahan kepemilikan saham atau restrukturisasi keuangan semata. Di balik transaksi ini tersembunyi optimisme yang kuat bahwa Sritex bisa kembali bangkit sebagai pemain utama dalam industri tekstil. Para investor yang masuk membawa visi baru, strategi restrukturisasi yang lebih terarah, serta sumber daya yang cukup untuk memulihkan operasional perusahaan secara menyeluruh. Hal ini tentunya menjadi sinyal positif bagi ribuan pekerja yang menggantungkan hidupnya pada keberlangsungan perusahaan ini.

Gubenur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi mengatakan telah memastikan sebanyak 10.000 mantan pekerja yang sebelumnya terkena PHK akan kembali bekerja dalam waktu dekat. Ahmad Luthfi juga menegaskan bahwa masalah yang selama ini menghambat jalannya bisnis Sritex sudah dapat diselesaikan. Dia menyebut Sritex sedang dalam tahap akhir proses take over.

Selama bertahun-tahun, Sritex dikenal sebagai perusahaan tekstil terpadu yang mengelola seluruh rantai produksi, mulai dari pemintalan benang, penenunan kain, pencelupan, hingga konveksi. Model bisnis vertikal ini pernah menjadikan Sritex sebagai contoh sukses dari efisiensi produksi dan daya saing ekspor. Namun, seiring berjalannya waktu, tantangan eksternal seperti fluktuasi harga bahan baku, kenaikan biaya energi, serta perubahan tren konsumsi global, membuat perusahaan ini harus menghadapi tekanan besar.

Akibat krisis keuangan yang berkepanjangan, Sritex sempat masuk dalam proses penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU). Kondisi ini menciptakan ketidakpastian bagi seluruh pemangku kepentingan, mulai dari kreditur hingga pekerja. Dalam situasi tersebut, masuknya investor baru menjadi titik balik yang sangat krusial.

Selain itu, pengambilalihan ini juga menunjukkan bahwa industri manufaktur Indonesia, termasuk tekstil, masih memiliki daya tarik di mata investor. Meskipun persaingan global semakin ketat, terutama dengan dominasi negara-negara seperti China, India, dan Bangladesh, Indonesia tetap memiliki keunggulan kompetitif, baik dari sisi tenaga kerja, sumber daya, maupun potensi pasar domestik yang besar. Jika dikelola dengan strategi yang tepat, industri tekstil nasional bisa kembali menjadi tulang punggung ekspor non-migas dan penyumbang devisa yang signifikan.

Tidak hanya dari Gubernur Jawa Tengah, dukungan untuk kebangkitan Sritex juga datang dari pemerintah. Menteri Ketenagakerjaan, Prof. Yassierli mengatakan proses pemulihan usaha Sritex menunjukkan perkembangan positif. Menurutnya, aset Sritex masih sangat potensial dan pasar industri tekstil pun masih terbuka lebar. Oleh karena itu, pemerintah berharap kegiatan produksi perusahaan bisa berjalan kembali dalam waktu dekat.

Harapan juga tertuju pada aspek ketenagakerjaan. Para pekerja yang sebelumnya terancam kehilangan pekerjaan kini bisa melihat masa depan yang lebih cerah. Perusahaan yang sehat secara finansial tentu lebih mampu memberikan kepastian kerja, meningkatkan kesejahteraan karyawan, dan menciptakan lingkungan kerja yang lebih kondusif. Tidak hanya itu, program pelatihan ulang, peningkatan keterampilan, serta integrasi teknologi baru dalam proses produksi diharapkan bisa membuka peluang kerja yang lebih luas dan lebih berkualitas di masa mendatang.

Langkah investor mengambil alih Sritex seakan menjadi sinyal bahwa industri tekstil Indonesia belum selesai, bahkan justru berada di ambang fase baru yang lebih progresif. Keputusan ini menegaskan bahwa dengan pendekatan yang tepat, komitmen yang kuat, dan strategi yang terukur, perusahaan yang sempat terguncang pun bisa kembali bangkit. Lebih dari itu, keberhasilan proses ini akan menjadi pembelajaran penting bagi perusahaan lain di sektor yang sama, bahwa perubahan dan inovasi adalah kunci bertahan di tengah tekanan zaman.

Keterlibatan pemerintah juga akan sangat menentukan keberhasilan revitalisasi ini. Dukungan kebijakan industri yang kondusif, kemudahan akses terhadap pembiayaan, hingga penguatan infrastruktur logistik akan memperkuat daya saing sektor tekstil. Di sisi lain, pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaan standar ketenagakerjaan dan perlindungan lingkungan juga menjadi bagian dari tanggung jawab negara untuk memastikan bahwa kebangkitan industri ini tidak mengorbankan nilai-nilai sosial.

Wakil Sekretaris Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Solo, Jawa Tengah, Sri Saptono Basuki berharap, rencana operasional PT Sritex dengan investor baru tersebut bisa direalisasikan secepatnya. Basuki juga meminta Pemkab Sukoharjo memberikan perhatian dan mendorong agar rencana PT Sritex beroperasi lagi dengan investor baru terlaksana.

Bagi para pekerja, kembalinya Sritex ke jalur pertumbuhan adalah kabar yang dinantikan. Setelah bertahun-tahun hidup dalam ketidakpastian, kini mereka memiliki harapan baru untuk kembali bekerja dalam sistem yang lebih baik, lebih manusiawi, dan lebih berkelanjutan. Dalam konteks yang lebih luas, ini bukan hanya kebangkitan satu perusahaan, tetapi cerminan dari potensi industri tekstil nasional yang sesungguhnya.

)* Penulis adalah tim redaksi Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) Ideas

Oleh : Ricky Rinaldi )*

Dalam upaya memperkuat kedaulatan energi nasional, Pemerintah Indonesia terus menunjukkan komitmen kuat melalui berbagai langkah strategis. Salah satu kebijakan visioner yang kini dijalankan adalah mendorong investasi di sektor minyak dan gas (migas) luar negeri, termasuk di Amerika Serikat. Langkah ini mencerminkan keberanian dan kecerdasan pemerintah dalam menghadapi tantangan energi global dengan pendekatan jangka panjang yang berorientasi pada kemandirian nasional.

Pemerintah menyadari bahwa kedaulatan energi adalah fondasi utama dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Energi yang cukup, terjangkau, dan berkelanjutan adalah kunci untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, realita yang ada menunjukkan bahwa Indonesia masih bergantung pada impor energi, khususnya BBM dan LPG, yang menyebabkan kerentanan terhadap gejolak pasar global.

Dengan penuh ketegasan, pemerintah mengambil langkah terobosan: berinvestasi langsung pada sumber migas luar negeri. Tidak tanggung-tanggung, Amerika Serikat—negara dengan industri migas termaju di dunia—dipilih sebagai mitra strategis. Ini bukan hanya menunjukkan keberanian dalam mengambil keputusan besar, tetapi juga mencerminkan kualitas kepemimpinan nasional yang berorientasi pada solusi nyata, bukan wacana kosong.

Dukungan terhadap langkah ini juga disampaikan langsung oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia. Ia mengungkapkan bahwa Indonesia berencana meningkatkan impor minyak mentah dan gas petroleum cair (LPG) dari Amerika Serikat hingga mencapai nilai sekitar US$10 miliar. Strategi ini merupakan bagian dari negosiasi dagang Indonesia-AS yang tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga memperkuat posisi Indonesia dalam jaminan pasokan energi nasional. Ia menegaskan bahwa Kementerian ESDM mendukung penuh ekspansi kerja sama energi dengan AS demi tujuan jangka panjang kedaulatan energi Indonesia.

Langkah konkret juga datang dari Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi, Todotua Pasaribu, yang menyebut bahwa sektor migas menjadi prioritas dalam agenda investasi strategis Indonesia di Amerika Serikat. Ia menjelaskan bahwa bentuk investasi tersebut dapat berupa akuisisi sumur migas, pengembangan sektor hulu hingga proyek midstream seperti pembangunan kilang lepas pantai. Delegasi pemerintah bahkan telah dijadwalkan berangkat ke AS untuk menjajaki peluang kerja sama lebih lanjut, menandai keseriusan dalam merealisasikan kebijakan ini.

Melalui BUMN energi seperti PT Pertamina (Persero), pemerintah mulai memperluas portofolio investasi di luar negeri, termasuk di ladang minyak dan gas di Amerika Serikat. Investasi ini dilakukan dalam bentuk akuisisi blok migas, kerja sama teknis, serta penguasaan aset strategis yang secara langsung bisa menghasilkan lifting untuk Indonesia. Amerika Serikat menjadi pilihan tepat karena memiliki stabilitas politik dan ekonomi, serta teknologi migas yang sangat maju. Pemerintah dengan cermat melihat peluang ini sebagai bagian dari diversifikasi sumber energi nasional. Investasi ini akan memberikan kepastian pasokan, mengurangi beban impor, serta memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok energi global.

Investasi migas di Amerika Serikat bukan sekadar transaksi bisnis, melainkan bukti nyata keberhasilan diplomasi ekonomi yang dijalankan pemerintah. Melalui pendekatan strategis dan hubungan bilateral yang baik, pemerintah Indonesia berhasil menempatkan diri sebagai mitra yang diperhitungkan dalam dunia energi internasional. Langkah ini juga sejalan dengan upaya membangun citra positif Indonesia sebagai negara yang aktif dan progresif dalam merespons tantangan global. Indonesia tidak lagi hanya sebagai pasar, tetapi sebagai pemain penting dalam industri energi dunia.

Kebijakan ini memberikan dampak langsung dan jangka panjang bagi Indonesia. Dengan memiliki sumber migas di luar negeri, pemerintah dapat menjamin pasokan energi dalam negeri secara lebih stabil dan efisien. Investasi ini juga mendatangkan devisa melalui keuntungan dari hasil produksi, dividen, dan kontribusi pajak. Melalui kolaborasi teknis, sumber daya manusia Indonesia dapat memperoleh keahlian baru dan meningkatkan daya saing nasional. Langkah ini akan memperkuat kapasitas BUMN sebagai garda depan kedaulatan energi Indonesia, sekaligus mendorong kemajuan industri energi nasional secara menyeluruh. Di tengah ketidakpastian geopolitik dan fluktuasi harga minyak, diversifikasi sumber energi menjadi langkah bijak yang sangat diperlukan.

Pemerintah tidak menutup mata terhadap pentingnya transisi energi menuju sumber yang lebih bersih. Investasi migas ini bukan berarti mengabaikan energi terbarukan, tetapi menjadi bagian dari strategi jangka menengah untuk menjamin pasokan sambil menyiapkan infrastruktur energi hijau. Langkah ini menunjukkan bahwa pemerintah mampu menyeimbangkan antara kebutuhan energi hari ini dan komitmen jangka panjang terhadap lingkungan hidup. Dengan pendekatan bertahap dan realistis, Indonesia bisa mencapai target net-zero emission pada 2060 tanpa mengorbankan stabilitas ekonomi dan kesejahteraan rakyat.

Investasi migas di Amerika Serikat merupakan bagian dari kebijakan luar negeri dan ekonomi yang cerdas, berani, dan berpihak pada kepentingan nasional. Pemerintah di bawah kepemimpinan saat ini menunjukkan keseriusan dalam mengamankan masa depan energi Indonesia, tidak hanya melalui eksplorasi domestik, tetapi juga dengan memperluas sayap ke pasar global. Ini adalah bukti bahwa kedaulatan energi bukan hanya mimpi, tetapi visi yang sedang diwujudkan dengan langkah-langkah konkret. Dukungan rakyat Indonesia sangat dibutuhkan agar kebijakan ini terus berjalan dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi bangsa.

Dengan komitmen yang kuat, strategi yang terencana, dan dukungan semua pihak, Indonesia berada di jalur yang tepat menuju masa depan energi yang mandiri, berdaulat, dan berkelanjutan.

*)Pengamat Isu Strategis