Oleh: Silvia AP )*

Langkah pemerintah Indonesia membentuk Satuan Tugas (Satgas) Deregulasi menandai sebuah respons strategis dalam menghadapi dinamika perdagangan global yang semakin kompleks, terutama pasca kebijakan tarif impor baru yang diberlakukan oleh Amerika Serikat. Situasi ini bukan hanya berkaitan dengan isu ekonomi semata, tetapi juga menjadi refleksi dari bagaimana negara berkembang seperti Indonesia menyusun taktik diplomasi ekonomi dalam kerangka global yang sarat kepentingan.

Amerika Serikat (AS), sebagai salah satu mitra dagang utama Indonesia, memiliki posisi strategis dalam peta ekspor nasional. Namun, kebijakan proteksionisme yang semakin menguat di bawah dalih melindungi industri dalam negeri AS telah menciptakan tekanan tersendiri bagi negara-negara mitra, termasuk Indonesia. Tarif impor yang diberlakukan tidak hanya menyasar produk manufaktur, tetapi juga komoditas unggulan yang selama ini menjadi andalan ekspor Indonesia, seperti produk karet, tekstil, dan elektronik. Dengan diterapkannya tarif tambahan tersebut, biaya ekspor meningkat signifikan dan menurunkan daya saing produk Indonesia di pasar AS. Hal ini berdampak langsung pada sektor industri dalam negeri, terutama sektor padat karya yang rentan terhadap fluktuasi permintaan global.

Menyadari kompleksitas tantangan yang ada, pemerintah Indonesia pun mengambil langkah taktis. Presiden Prabowo Subianto membentuk Satuan Tugas Deregulasi (Satgas Deregulasi) untuk menghadapi ancaman tarif impor yang diterapkan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.

Satgas itu dibentuk seiring upaya pemerintah melobi AS untuk menghapus tarif 32 persen untuk barang-barang Indonesia. Salah satu tawaran dari Indonesia adalah mempermudah aturan impor-ekspor dengan AS. Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan Satgas Deregulasi akan mengurus pelonggaran sejumlah aturan impor-ekspor dengan AS. Salah satu tugas Satgas Deregulasi adalah mengurusi kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) yang rencananya akan direlaksasi atau fleksibilitas TKDN, khususnya sektor Information, Communication and Technology (ICT).

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto merespons serangan tarif dagang Presiden AS Donald Trump tanpa perlawanan balik. Presiden prabowo mengatakan justru Indonesia bersedia membuka pintu impor untuk AS. Presiden memerintahkan anak buahnya untuk tak lagi membatasi impor menggunakan kuota, juga meminta syarat TKDN dikaji ulang. Dua aturan itu memang menjadi sorotan Perwakilan Perdagangan Amerika Serikat (USTR) terkait penentuan tarif 32 persen untuk Indonesia.

Selain itu, pembentukan Satgas Deregulasi merupakan sinyal kuat bahwa pemerintah tidak tinggal diam dalam menghadapi tekanan eksternal. Langkah ini mengirimkan pesan ke pelaku usaha bahwa negara hadir memberikan solusi nyata untuk menjawab tantangan global. Dalam jangka pendek, deregulasi diharapkan mampu memberikan ruang bernapas bagi dunia usaha untuk menyesuaikan strategi bisnisnya. Dalam jangka panjang, deregulasi yang konsisten dan terukur akan membentuk struktur ekonomi nasional yang lebih tangguh dan adaptif terhadap gejolak eksternal.

Menteri Perdagangan, Budi Santoso mengatakan bahwa Satgas Deregulasi nantinya akan bekerja mengevaluasi dan menyederhanakan berbagai aturan teknis yang selama ini menyulitkan pelaku usaha. Pembentukan satgas ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam merespons tantangan global, sekaligus menjawab tuntutan pasar internasional. Dalam konteks hubungan dagang dengan AS, deregulasi dipandang penting agar produk Indonesia makin kompetitif.

Budi mengatakan, konsep kerja Satgas nantinya akan dibahas bersama antar kementerian dan lembaga (K/L) terkait. Setelah terbentuk, tim ini akan mengkaji aturan yang berpotensi disederhanakan atau dihapus demi mendukung iklim perdagangan yang lebih sehat. Respons ini juga memperlihatkan bahwa pemerintah memahami pentingnya kolaborasi antara sektor publik dan swasta. Satgas Deregulasi bukan hanya forum internal pemerintah, tetapi menjadi titik temu dialog antara pembuat kebijakan dan pelaku usaha.

Langkah deregulasi yang diambil juga tidak berarti melemahkan fungsi kontrol dan pengawasan negara. Justru, dengan menyederhanakan regulasi yang tumpang tindih dan berlebihan, efektivitas pengawasan bisa ditingkatkan. Regulasi yang terlalu banyak dan tidak harmonis sering kali menciptakan celah bagi ketidakpastian hukum, dan dalam beberapa kasus, menjadi sumber korupsi. Oleh karena itu, deregulasi yang dirancang dengan prinsip tata kelola yang baik akan memperkuat posisi negara sebagai fasilitator pembangunan, bukan sebagai penghambat.

Dalam kerangka kebijakan luar negeri, langkah ini juga bisa dibaca sebagai bentuk penyesuaian strategis terhadap geopolitik ekonomi global. Indonesia tidak hanya bersikap reaktif terhadap kebijakan AS, tetapi juga proaktif dalam memperkuat struktur ekonominya dari dalam.

Dampak dari tarif impor AS memang tidak bisa dihindari sepenuhnya, tetapi melalui kebijakan deregulasi yang tepat, tekanan tersebut bisa diminimalkan. Misalnya, jika proses perizinan ekspor dapat dipangkas dari yang sebelumnya memakan waktu mingguan menjadi hanya beberapa hari, maka efisiensi ini akan meningkatkan kecepatan respon industri terhadap permintaan pasar luar negeri. Hal ini memberikan nilai tambah tersendiri di tengah ketidakpastian perdagangan internasional.

Di sisi lain, partisipasi publik juga menjadi faktor kunci dalam mendorong efektivitas deregulasi. Masyarakat, akademisi, dan pelaku usaha harus dilibatkan dalam proses konsultasi dan pengawasan kebijakan. Media massa dan platform digital bisa dimanfaatkan untuk menciptakan ruang dialog yang konstruktif serta untuk memastikan bahwa proses deregulasi berjalan secara transparan. Dengan begitu, kepercayaan publik terhadap pemerintah akan meningkat, yang pada akhirnya memperkuat legitimasi kebijakan deregulasi itu sendiri.

)* Penulis adalah tim redaksi Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) Ideas

Jakarta – Pemerintah menegaskan komitmennya dalam memperkuat kedaulatan ekonomi nasional melalui kehadiran Danantara, sebuah langkah konkret yang didesain sebagai pengelola kekayaan negara berbasis digital secara profesional, transparan, dan inklusif.

Presiden RI Prabowo Subianto menekankan bahwa Danantara bukan sekadar platform, tetapi merupakan strategi besar menuju kemandirian ekonomi nasional.

“Danantara bukan sekadar platform, tetapi sebuah terobosan besar yang kami harapkan dapat membawa Indonesia ke puncak kejayaan ekonomi di era digital,” tegas Prabowo.

Prabowo menambahkan bahwa Danantara adalah langkah strategis untuk memperkuat kedaulatan ekonomi dan menciptakan masa depan yang lebih cerah bagi seluruh rakyat Indonesia.

CEO Danantara, Rosan Perkasa Roeslani, juga berujar bahwa Danantara akan difokuskan pada dampak nyata, bukan sekadar angka atau keuntungan jangka pendek.

“Kami tidak hanya fokus pada angka dan keuntungan, tetapi juga pada dampak yang nyata bagi masyarakat. Semua proses pengelolaan kami dilakukan dengan transparansi dan profesionalisme,” ujar Rosan.

Pendekatan ini sekaligus menandai pergeseran paradigma dalam pengelolaan kekayaan negara dari sekadar mengejar profit semata menjadi instrumen pembangunan yang berdampak langsung pada pengurangan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, serta peningkatan kualitas hidup masyarakat di seluruh penjuru negeri.

Senada dengan itu, Dony Oskaria selaku COO Danantara dan Wakil Menteri BUMN, menyebut bahwa Danantara adalah simbol transformasi dalam tata kelola aset negara.

“Danantara adalah langkah konkret dari pemerintah untuk memastikan bahwa kekayaan negara dikelola dengan sebaik-baiknya, serta membuka peluang bagi seluruh rakyat Indonesia untuk ikut serta dalam pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,” jelasnya.

Lebih dari sekadar entitas digital, Danantara diharapkan menjadi motor penggerak ekonomi yang menjembatani kepentingan negara dan masyarakat. Melalui pendekatan berbasis teknologi dan prinsip good governance, Danantara akan mendorong investasi produktif, hilirisasi industri, dan pemerataan pembangunan antardaerah.

Dengan visi mewujudkan ekonomi yang mandiri, berkeadilan, dan inklusif, kehadiran Danantara menjadi bukti bahwa pemerintah serius membangun fondasi ekonomi baru yang tahan krisis dan mampu menjawab tantangan zaman.

Jakarta – Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) semakin menarik perhatian investor asing berkat komitmennya terhadap transparansi dan tata kelola yang baik. Dengan aset yang ditargetkan mencapai lebih dari $900 miliar, Danantara berfokus pada sektor-sektor strategis seperti energi terbarukan, kecerdasan buatan, dan ketahanan pangan.

Presiden Prabowo Subianto menyebut Qatar siap melaksanakan kerja sama investasi dengan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara Indonesia) senilai US$ 2 miliar (sekitar Rp 33,5 triliun).

“Saya kira pertemuan sangat baik sangat produktif kita sepakat untuk segera tingkatkan kerja sama,” ungkap Presiden Prabowo.

Selain itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan investor asal Rusia berminat berinvestasi di Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau BPI Danantara.

”Investor di Danantara tentu berinvestasi yang sifatnya sangat strategis. Investor asal Rusia sangat berminat di bidang pengolahan aluminium dan energi,” kata Airlangga.

Luhut Binsar Pandjaitan, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), mengungkapkan bahwa Danantara memiliki kemampuan untuk menggalang dana dari investor asing dengan mudah. Menurutnya melalui Danantara, Indonesia dapat mengumpulkan dana sekitar USD 20–25 miliar, yang kemudian dapat digunakan untuk investasi strategis.

“Lihat keuntungannya, kita (Danantara) bisa menggalang dana dengan mudah, misalnya USD 20-25 miliar. Jadi, kita bisa berinvestasi sendiri,” kata Luhut.

Dengan fokus pada pengelolaan yang transparan, penerapan standar ESG, dan kolaborasi dengan mitra global, Danantara diharapkan dapat memperkuat posisi Indonesia sebagai destinasi investasi utama di Asia Tenggara. Langkah-langkah strategis ini tidak hanya akan meningkatkan arus investasi asing tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Oleh : Andi Mahesa )*

Di tengah tantangan ekonomi global yang kian kompleks dan kompetitif, Indonesia mengambil langkah progresif melalui pembentukan Daya Anagata Nusantara (Danantara), sebuah entitas strategis yang dirancang untuk memperkuat peran Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam mewujudkan tata kelola ekonomi yang lebih efisien, transparan, dan berdaya saing tinggi. Kehadiran Danantara merupakan manifestasi komitmen pemerintah dalam membawa BUMN naik kelas dari sekadar entitas usaha nasional menjadi pilar ekonomi dengan standar global.

Sebagaimana disampaikan oleh Wakil Menteri BUMN, Aminuddin Ma’ruf, Danantara bukan sekadar perusahaan baru, melainkan sebuah entitas yang mencerminkan babak baru dalam peradaban ekonomi Indonesia. Didesain sebagai katalisator transformasi, Danantara memiliki misi besar: menjadikan BUMN lebih visible, efisien, akuntabel, serta mampu bersaing di tingkat nasional dan internasional. Hal ini sejalan dengan aspirasi untuk membentuk BUMN yang tidak hanya berorientasi laba, tetapi juga mampu berkontribusi besar terhadap penguatan ekonomi nasional dalam jangka panjang.

Danantara hadir dengan pendekatan terstruktur dalam pengelolaan aset dan investasi strategis BUMN. Dalam lanskap ekonomi yang menuntut adaptasi cepat dan pengambilan keputusan berbasis data serta risiko, entitas seperti Danantara menjadi kebutuhan mendesak. Pemerintah, melalui Kementerian BUMN, memproyeksikan Danantara sebagai mitra kerja utama yang akan bekerja di belakang layar untuk memastikan BUMN beroperasi dalam kerangka efisiensi dan daya saing global.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan bahwa Danantara memiliki peran penting dalam menjaga kedaulatan dan ketahanan ekonomi nasional. Dalam menghadapi situasi global yang dinamis dan penuh ketidakpastian, strategi optimalisasi aset menjadi sangat penting. Danantara akan bertugas mengelola aset BUMN secara lebih terkoordinasi dan produktif, serta melakukan investasi yang tidak hanya menguntungkan secara finansial, tetapi juga memberikan dampak positif yang berkelanjutan bagi masyarakat dan lingkungan. Peran ini sangat relevan dalam konteks transformasi ekonomi hijau dan pembangunan berkelanjutan yang menjadi agenda nasional maupun global.

Pendekatan ini menempatkan Danantara dalam posisi unik, tidak hanya sebagai investor atau pengelola aset, tetapi sebagai orkestrator sinergi BUMN. Dalam ekosistem BUMN yang begitu besar dan kompleks dengan lebih dari 100 entitas usaha yang tersebar di berbagai sektor, peran koordinatif Danantara menjadi sangat strategis. Ia akan mengisi kekosongan dalam integrasi kebijakan investasi, restrukturisasi bisnis, hingga pengelolaan dividen dan permodalan yang selama ini seringkali dilakukan secara parsial.

Sementara, menurut Ekonom senior INDEF, Aviliani, bahwa Danantara memiliki kapabilitas untuk menjadi tulang punggung dalam reformasi struktural BUMN. Dengan kewenangan yang lebih besar dalam pengelolaan investasi dan dividen, serta kemampuan untuk melakukan restrukturisasi, Danantara dapat menjadi motor penggerak efisiensi dan fokus pada pencapaian tujuan ekonomi jangka panjang. Pengelolaan aset yang terintegrasi tidak hanya akan memperkuat struktur permodalan BUMN, tetapi juga meningkatkan kemampuan ekspansi bisnis dan penetrasi ke pasar global.

Fungsi-fungsi ini pada akhirnya bertujuan untuk menjadikan BUMN sebagai pemain utama yang tidak hanya melayani kebutuhan dalam negeri, tetapi juga mampu bersaing di kancah internasional. Upaya ini sejalan dengan visi Indonesia Emas 2045, di mana BUMN diharapkan menjadi ujung tombak dalam mempercepat industrialisasi, transformasi digital, dan transisi energi hijau.

Selain itu, Danantara juga akan mendorong tata kelola yang lebih profesional dan transparan, dua nilai yang sangat penting dalam membangun kepercayaan publik dan investor. Dengan pengelolaan yang berbasis prinsip good corporate governance, Danantara diharapkan mampu menjadi contoh bagi entitas lain dalam ekosistem BUMN, sekaligus memperkuat daya tarik investasi asing yang tengah menjadi prioritas nasional.

Langkah pemerintah membentuk Danantara juga merupakan refleksi dari keberanian untuk melakukan lompatan besar dalam reformasi BUMN. Ini adalah langkah yang visioner, tetapi juga realistis, karena berpijak pada kebutuhan aktual dan tantangan jangka panjang. Transformasi ini menandai era baru BUMN sebagai agen pembangunan yang tidak hanya dituntut menghasilkan dividen bagi negara, tetapi juga menciptakan nilai tambah dan membawa dampak positif bagi masyarakat luas.

Kini, Danantara bukan sekadar entitas bisnis biasa. Ia adalah simbol tekad bangsa untuk menjadikan BUMN sebagai instrumen ekonomi kelas dunia yang berkontribusi nyata terhadap kesejahteraan rakyat. Kehadiran Danantara membawa harapan baru bagi perekonomian Indonesia. Di masa depan, dengan pengelolaan yang tepat dan terintegrasi, Danantara akan menjadi pendorong utama bagi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, serta membantu Indonesia mencapai status sebagai negara dengan perekonomian terbesar dan termaju di Asia.

Pemerintah telah memberikan arahan dan kebijakan yang jelas dalam pembentukan lembaga ini, namun dukungan dari seluruh lapisan masyarakat juga sangat diperlukan untuk memastikan keberhasilan Danantara sebagai kekuatan baru ekonomi Indonesia. Oleh karena itu, masyarakat sudah sepatutnya mendukung kehadiran Danantara sebagai bagian dari upaya besar pemerintah dalam memperkuat kinerja BUMN. Dukungan ini tidak hanya berupa apresiasi, tetapi juga partisipasi aktif dalam mengawal dan mengawasi kinerjanya agar tetap berada pada jalur yang akuntabel dan profesional. Dengan dukungan publik yang kuat, Danantara akan memiliki legitimasi sosial yang penting dalam menjalankan mandat strategisnya.

)* Penulis merupakan Mahasiswa yang tinggal di Jakarta.

Oleh : Dirandra Falguni )*

Komitmen investasi Qatar senilai US$2 miliar ke Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) menjadi tonggak penting dalam penguatan kerja sama ekonomi Indonesia-Qatar. Pengumuman ini disampaikan langsung oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, usai menghadiri CEO Forum di Doha, Qatar, Minggu, 13 April 2024. Momentum ini tidak hanya mencerminkan keberhasilan diplomasi ekonomi Indonesia, tetapi juga menjadi bukti nyata meningkatnya kepercayaan dunia internasional terhadap stabilitas dan potensi pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Dalam pernyataannya kepada media, Presiden Prabowo menyebut pertemuannya dengan Emir Qatar, Sheikh Tamim bin Hamad Al-Thani, berlangsung sangat produktif dan penuh antusiasme. Kedua negara sepakat untuk memperkuat kerja sama ekonomi melalui pembentukan dana bersama senilai US$2 miliar yang akan disalurkan melalui Danantara. Presiden Prabowo mengatakan Yang Mulia Emir menyampaikan langsung minatnya untuk berinvestasi di Danantara Indonesia. Angka tersebut sangat signifikan dan menunjukkan keseriusan Qatar dalam menjalin kemitraan jangka panjang dengan Indonesia.

Keberhasilan diplomasi ini tidak terjadi dalam ruang hampa. Kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo ke Qatar dimulai dengan upacara resmi di Istana Amiri Diwan yang diiringi penghormatan militer serta pengumandangan lagu kebangsaan kedua negara. Serangkaian pertemuan bilateral, dialog empat mata, hingga penandatanganan nota kesepahaman (MoU) strategis menegaskan eratnya hubungan diplomatik dan ekonomi kedua negara. Hadir pula dalam rombongan Indonesia sejumlah menteri penting, termasuk Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Investasi Rosan Roeslani, hingga Duta Besar Indonesia untuk Qatar Ridwan Hassan.

Investasi strategis dari Qatar ini menjadi angin segar bagi ekonomi Indonesia. Dana sebesar US$2 miliar (sekitar Rp32 triliun) akan digunakan untuk mendanai berbagai proyek pembangunan dan strategis nasional. Chief Investment Officer (CIO) BPI Danantara, Pandu Sjahrir, mengungkapkan bahwa alokasi dana ini akan difokuskan pada sektor-sektor krusial seperti ketahanan pangan, energi, hilirisasi bahan mentah, infrastruktur digital, serta sektor kesehatan dan pariwisata. Investasi ini bukan hanya soal menanam modal, tapi juga transfer pengetahuan dan teknologi. Investasi tersebut harus membawa nilai tambah yang bisa meningkatkan produktivitas dan output nasional.

Selain itu, Presiden Prabowo mengungkapkan bahwa Indonesia juga akan berinvestasi di Qatar dalam skema kerja sama dua arah. Ini menunjukkan hubungan yang setara dan saling menguntungkan antara dua negara, bukan hubungan yang timpang. Keputusan ini mencerminkan visi besar Presiden Prabowo dalam membangun kemitraan strategis global berbasis kepercayaan, transparansi, dan saling menghormati.

Investasi Qatar melalui Danantara juga memperkuat posisi Indonesia sebagai destinasi utama investasi asing di kawasan Asia Tenggara. Danantara, yang dibentuk sebagai badan pengelola investasi strategis nasional, tengah memainkan peran sentral dalam pembiayaan Proyek Strategis Nasional (PSN). Bersama Kementerian PPN/Bappenas, Danantara telah menandatangani MoU untuk memperkuat kolaborasi dalam pengelolaan dan pembiayaan proyek-proyek besar, termasuk proyek non-APBN yang dinilai berpotensi besar secara ekonomi.

Beberapa proyek PSN yang tengah dibidik untuk dibiayai melalui skema investasi Danantara antara lain pembangunan jalan tol terintegrasi di Sumatera, pengembangan lapangan abadi wilayah kerja Masela di Maluku, serta kawasan industri dan logistik yang mendukung swasembada energi. Menteri PPN/Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy menyebut kerja sama ini sebagai langkah strategis dalam mendongkrak pertumbuhan ekonomi nasional hingga ke angka 8 persen sebagaimana ditargetkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029.

Komitmen investasi Qatar juga memberikan sinyal kuat kepada komunitas global bahwa Indonesia di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto memiliki stabilitas politik dan arah kebijakan ekonomi yang jelas. Iklim investasi yang semakin kondusif, kepastian hukum, serta upaya reformasi birokrasi yang terus dilakukan menjadi daya tarik tersendiri bagi investor internasional.

Lebih dari itu, investasi ini diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja baru, menggerakkan sektor riil, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara luas. Pemerintah Indonesia telah menyatakan komitmennya untuk memastikan setiap bentuk investasi membawa dampak langsung kepada rakyat, baik melalui pembangunan infrastruktur, penguatan industri strategis, maupun melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Kunjungan Presiden Prabowo ke Qatar bukanlah langkah terpisah, melainkan bagian dari rangkaian diplomasi ekonomi ke Timur Tengah yang juga mencakup Yordania dan negara-negara lainnya. Setelah dari Qatar, Presiden Prabowo melanjutkan lawatan kenegaraan ke Amman untuk bertemu dengan Raja Abdullah II guna membahas kerja sama bilateral. Ini menunjukkan keseriusan pemerintah Indonesia dalam membuka pintu diplomasi yang lebih luas, memperkuat hubungan antarnegara, serta menjaring peluang kerja sama baru di sektor-sektor strategis.

Investasi Qatar di Danantara adalah cerminan dari kepercayaan internasional terhadap Indonesia. Ini bukan sekadar angka dalam laporan keuangan, melainkan simbol kepercayaan bahwa Indonesia adalah negara besar dengan potensi yang luar biasa. Di tangan pemerintahan yang proaktif dan berorientasi pada kerja sama internasional seperti pemerintahan Prabowo Subianto, Indonesia berada di jalur yang tepat menuju kemajuan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Melalui langkah ini, Indonesia menunjukkan pada dunia bahwa kerja sama global bukan hanya soal keuntungan ekonomi semata, melainkan juga tentang membangun masa depan yang lebih baik bersama. Dan antara Indonesia dan Qatar, masa depan itu kini dimulai.

)* penulis adalah pengamat kebijakan publik

JAKARTA – Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto terus mengupayakan diplomasi adaptif dalam merespons adanya tekanan tarif dagang akibat kebijakan proteksionisme dari Presiden Amerika Serikat, Donald Trump.

Pengamat intelijen dari Sekolah Tinggi Intelijen Negara (STIN), Dr. Stepi Anriani, menilai pendekatan diplomasi adaptif merupakan langkah realistis dalam mencegah fragmentasi ekonomi global yang terjadi.

“Indonesia perlu memperkuat struktur ekonomi domestik, menarik investasi, dan membangun trust global sebagai middle power,” jelasnya.

Dosen Sekolah Tinggi Intelijen Negara tersebut juga menekankan pentingnya penguatan intelijen ekonomi dan inisiasi forum Global South Economic Dialogue sebagai solusi strategis dalam menghadapi adanya perang tarif secara kolektif.

Sementara itu, delegasi menteri Kabinet Merah Putih telah diberangkatkan ke Washington DC untuk melakukan negosiasi intensif selama masa penangguhan pengenaan tarif hingga 9 Juni 2025.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyatakan bahwa Indonesia menjadi salah satu negara pertama yang mendapat undangan untuk bernegosiasi di Washington.

“Indonesia adalah salah satu negara yang mendapat kesempatan pertama untuk diundang ke Washington,” ungkapnya

Tim negosiasi terdiri dari enam pejabat tinggi, termasuk diantaranya yakni Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Keuangan Sri Mulyani, hingga Wakil Menteri Luar Negeri Arrmanatha Nasir.

Para delegasi tersebut melakukan perundingan dengan USTR, Department of Treasury, dan Department of Commerce, membahas proposal non-paper yang mencakup relaksasi tarif, NTMs, kerja sama investasi, hingga penguatan sektor keuangan.

Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi, Todotua Pasaribu, menekankan bahwa pelonggaran kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) hanya berlaku untuk produk dari sektor teknologi asal AS.

“Relaksasi kewajiban pemenuhan TKDN itu sebatas untuk barang-barang dari AS, tidak berlaku secara general,” tegasnya.

Negosiasi juga mencakup penurunan PPN dan PPh impor. Menko Airlangga menyoroti bahwa isu utama AS bukan hanya sekedar tarif semata, namun juga pada hambatan non-tarif.

“Mereka isunya kebanyakan di non-tariff barrier sama di PPN impor,” ujarnya.

Untuk diketahui, Indonesia berencana menambah impor dari AS senilai US$18-19 miliar, terutama pada produk pertanian, teknologi, dan energi.

Langkah ini ditujukan untuk menyeimbangkan neraca dagang.

Sebelum Perang Tarif yang disaksikan seluruh dunia pada tahun 2025 ini, perang dagang 2018-2020 telah terjadi namun tidak secara vulgar terekspos, niscaya demikian hal itu menyebabkan perdagangan dunia turun 3% dan GDP global turun 0,8%.

Tarif 32% yang dikenakan pada impor dari Indonesia bukan angka kecil, sementara Tiongkok menghadapi situasi yang lebih parah dengan adanya balasan perang tarif akibat Transhipment yang digagasnya.

Hal ini telah menciptakan Ancaman Fragmentasi Ekonomi Global,
Fragmentasi ini tidak hanya berdampak pada perubahan rantai pasok global, tata kelola ekonomi global tetapi juga pada pembentukan blok-blok ekonomi baru yang berpotensi mengisolasi negara-negara tertentu.

Pengamat intelejen yang juga Dosen Anslis Inyelijen di STIN Dr. Stepi Anriani mengatakan, bahwa ada 3 sikap yang dapat terjadi dari pembentukan blok- blok ekonomi global.

“Pertama, negara-negara melawan dominasi AS dengan membentuk blok ekonomi baru;
atau Kedua, dunia ikut skenario AS dan semakin tunduk pada hegemoni Amerika Serikat.
Ketiga, sikap Negara-negara yg mencoba bernegosiasi dan netral, lebih lunak dalam memposisikan diri,” jelas Dr. Stepi Anriani di Jakarta, Selasa 15 April 2025.

Dinamika Geopolitik dan Posisi Indonesia di Indo-Pasifik

Persaingan strategis antara negara-negara major power tidak hanya termanifestasi dalam bentuk perang dagang, tetapi juga meningkatnya ketegangan di berbagai flashpoint global.
Konflik yang masih berlangsung antara Rusia dan Ukraina, eskalasi situasi di Gaza dan Timur Tengah, serta memanasnya ketegangan di Laut Tiongkok Selatan menjadi catatan utama dalam dinamika Lingkungan strategis.
Sejak Peacefull Rise China 3 dekade lalu sukses membuka berbagai alternatif Bargaining position China dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi 8-10% maka China menjadi penantang hegemoni AS. Tata kelola perekonomian dunia perlahan berubah dan memiliki implikasi terhadap stabilitas regional dan global, apalagi dengan banyaknya kerja sama multilateral, KTT dan pertumbuhan ekonomi BRICS.
Salah satu flashpoint Lingkungan strategis yang cukup rentan adalah Indo-Pasifik. Wilayah yang strategis ini berada di depan langsung Indonesia, dengan kekuatan militer yang sudah tergelar, dunia harus bersiap menghadapi skenario terburuk, yaitu pecahnya perang terbuka di sejumlah kawasan sebagai konsekuensi dari ketegangan ini.

Peran Indonesia Menghadapi Perang Tarif
Indonesia secara geopolitik berada di kawasan Indo Pasifik yang menjadi wilayah strategis. Sebagai kawasan sentral, Indo Pasifik merupakan episentrum pertumbuhan ekonomi, inovasi teknologi, dan diskursus isu-isu kawasan.
Indonesia perlu mengambil peran strategis dalam mencegah konflik terbuka di kawasan.
Beberapa hal yang perlu dipersiapkan dan diperankan lebih kuat oleh Indonesia adalah :
Prioritas pertama dengan memperkuat struktur ekonomi domestik, menjaga daya beli masyarakat, serta menjaga stabilitas harga sehingga ketahanan ekonomi nasional terbangun.
 Berupaya menarik investasi untuk pembangunan dan penciptaan lapangan pekerjaan. Kolaborasi dengan pengusaha lokal dan luar negeri.
Diversifikasi perdagangan dan Kemitraan strategis dengan berbagai multilateral.
Memperkuat ASEAN Economic Forum dan solidaritas negara ASEAN +
Diplomasi Adaptif dalam menanggapi Perang Tarif Trump
 Meningkatkan Trust Public di dalam negeri, kawasan dan global dengan muncul sebagai “middle power” dan memberikan solusi.
 Penguatan Intelijen Ekonomi untuk Deteksi Dini. Indonesia perlu memperkuat peran intelijen ekonomi dalam memantau dinamika global, mendeteksi dini ancaman dampak perang tarif, dan melindungi sektor strategis. Sinergi antara intelijen, pembuat kebijakan, dan pelaku usaha akan meningkatkan kesiapsiagaan nasional terhadap tekanan ekonomi eksternal.
 Inisiasi Platform Konsultatif Global Selatan.

Indonesia dapat memimpin pembentukan Global South Economic Dialogue Initiative sebagai forum konsultatif negara-negara berkembang untuk berbagi strategi menghadapi perang tarif dan memperkuat posisi tawar bersama di panggung global. Inisiatif ini mencerminkan kepemimpinan Indonesia sebagai middle power yang proaktif, kolaboratif, dan visioner dalam mendorong sistem ekonomi global yang lebih adil dan inklusif.

Tentunya bukan hal yang mudah bagi Indonesia untuk memposisikan diri sebagai pihak yang netral dan bersahabat, namun negosiasi-diplomasi dan kemitraan harus terus diupayakan.

Momentum krisis harus dapat mendorong transformasi ekonomi, percepatan digitalisasi, dan transisi menuju ekonomi hijau dan energi terbarukan.

Indonesia perlu aktif mengembangkan perdagangan di kawasan potensial seperti Eropa, Asia Selatan, Timur Tengah sebagai alternatif dari ketergantungan barang-barang yang berasal dari AS.

Strategi Pemerintah Indonesia membangun hubungan baik dengan timur tengah menunjukkan berbagai alternatif diplomasi untuk melindungi kepentingan nasionalnya.

Kunjungan Pemerintah ke berbagai negara juga mencerminkan posisi Indonesia sebagai kekuatan menengah (middle power) yang berusaha memainkan peran penyeimbang di tengah persaingan kekuatan besar.

Indonesia perlu memperkuat ketahanan domestiknya sekaligus mengedepankan Solidaritas.
Dalam pergaulan Indonesia diperlukan kolaborasi sebagai kunci dalam menghadapi tantangan global saat ini.

Indonesia, dengan posisi strategisnya di kawasan Indo-Pasifik, memiliki peluang dan tanggung jawab untuk berkontribusi pada stabilitas dan kemakmuran bersama.
Indonesia harus dapat melihat peluang di situasi krisis dan kondisi genting sekalipun.

Negosiasi dan komunikasi yang disusun pemerintah untuk menyikapi Perang Tarif merupakan hal yang positif dan perlu didukung.
Hal ini perlu diikuti pula dengan pembangunan fundamental baik sisi ketahanan ekonomi dalam negeri dan perbaikan berbagai infrastruktur ketahanan nasional.

Oleh karena itu, dalam menghadapi fragmentasi ekonomi global dan eskalasi ketegangan geopolitik, Indonesia tidak cukup hanya bertahan tetapi harus tampil sebagai middle power yang aktif membangun solusi, serta memperkuat intelijen ekonomi sebagai instrumen strategis untuk menjaga kepentingan nasional di tengah ketidakpastian global.

oleh Dr.Stepi Anriani.,M.Si**

Sebelum Perang Tarif yang disaksikan seluruh dunia pada tahun 2025 ini, perang dagang 2018-2020 telah terjadi namun tidak secara vulgar terekspos, niscaya demikian hal itu menyebabkan perdagangan dunia turun 3% dan GDP global turun 0,8%.

Tarif 32% yang dikenakan pada impor dari Indonesia bukan angka kecil, sementara Tiongkok menghadapi situasi yang lebih parah dengan adanya balasan *perang tarif* akibat Transhipment yang digagasnya.

Hal ini telah menciptakan Ancaman Fragmentasi Ekonomi Global,

Fragmentasi ini tidak hanya berdampak pada perubahan rantai pasok global, tata kelola ekonomi global tetapi juga pada pembentukan blok-blok ekonomi baru yang berpotensi mengisolasi negara-negara tertentu.

Terdapat 3 Sikap utama yang mungkin terjadi yaitu :

Pertama, negara-negara melawan dominasi AS dengan membentuk blok ekonomi baru;

atau Kedua, dunia ikut skenario AS dan semakin tunduk pada hegemoni Amerika Serikat.

Ketiga, sikap Negara-negara yg mencoba bernegosiasi dan netral, lebih lunak dalam memposisikan diri.

Dinamika Geopolitik dan Posisi Indonesia di Indo-Pasifik

Persaingan strategis antara negara-negara *major power* tidak hanya termanifestasi dalam bentuk perang dagang, tetapi juga meningkatnya ketegangan di berbagai flashpoint global.

Konflik yang masih berlangsung antara Rusia dan Ukraina, eskalasi situasi di Gaza dan Timur Tengah, serta memanasnya ketegangan di Laut Tiongkok Selatan menjadi catatan utama dalam dinamika Lingkungan strategis.

Sejak *Peacefull Rise China* 3 dekade lalu sukses membuka berbagai alternatif Bargaining position China dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi 8-10% maka China menjadi penantang hegemoni AS. Tata kelola perekonomian dunia perlahan berubah dan memiliki implikasi terhadap stabilitas regional dan global, apalagi dengan banyaknya kerja sama multilateral, KTT dan pertumbuhan ekonomi BRICS.

Salah satu flashpoint Lingkungan strategis yang cukup rentan adalah Indo-Pasifik. Wilayah yang strategis ini berada di depan langsung Indonesia, dengan kekuatan militer yang sudah tergelar, dunia harus bersiap menghadapi *skenario terburuk*, yaitu pecahnya perang terbuka di sejumlah kawasan sebagai konsekuensi dari ketegangan ini.

Peran Indonesia Menghadapi Perang Tarif

Indonesia secara geopolitik berada di kawasan Indo Pasifik yang menjadi wilayah strategis. Sebagai kawasan sentral, Indo Pasifik merupakan episentrum pertumbuhan ekonomi, inovasi teknologi, dan diskursus isu-isu kawasan.

Indonesia perlu mengambil peran strategis dalam mencegah konflik terbuka di kawasan.

Beberapa hal yang perlu dipersiapkan dan diperankan lebih kuat oleh Indonesia adalah :

Prioritas pertama dengan memperkuat struktur ekonomi domestik, menjaga daya beli masyarakat, serta menjaga stabilitas harga sehingga ketahanan ekonomi nasional terbangun.

 Berupaya menarik investasi untuk pembangunan dan penciptaan lapangan pekerjaan. Kolaborasi dengan pengusaha lokal dan luar negeri.

Diversifikasi perdagangan dan Kemitraan strategis dengan berbagai multilateral.

Memperkuat ASEAN Economic Forum dan solidaritas negara ASEAN +

Diplomasi Adaptif dalam menanggapi Perang Tarif Trump

 Meningkatkan Trust Public di dalam negeri, kawasan dan global dengan muncul sebagai “middle power” dan memberikan solusi.

 Penguatan Intelijen Ekonomi untuk Deteksi Dini. Indonesia perlu memperkuat peran intelijen ekonomi dalam memantau dinamika global, mendeteksi dini ancaman dampak perang tarif, dan melindungi sektor strategis. Sinergi antara intelijen, pembuat kebijakan, dan pelaku usaha akan meningkatkan kesiapsiagaan nasional terhadap tekanan ekonomi eksternal.

 Inisiasi Platform Konsultatif Global Selatan.

Indonesia dapat memimpin pembentukan Global South Economic Dialogue Initiative sebagai forum konsultatif negara-negara berkembang untuk berbagi strategi menghadapi perang tarif dan memperkuat posisi tawar bersama di panggung global. Inisiatif ini mencerminkan kepemimpinan Indonesia sebagai middle power yang proaktif, kolaboratif, dan visioner dalam mendorong sistem ekonomi global yang lebih adil dan inklusif.

Tentunya bukan hal yang mudah bagi Indonesia untuk memposisikan diri sebagai pihak yang netral dan bersahabat, namun negosiasi-diplomasi dan kemitraan harus terus diupayakan.

Momentum krisis harus dapat mendorong transformasi ekonomi, percepatan digitalisasi, dan transisi menuju ekonomi hijau dan energi terbarukan.

Indonesia perlu aktif mengembangkan perdagangan di kawasan potensial seperti Eropa, Asia Selatan, Timur Tengah sebagai alternatif dari ketergantungan barang-barang yang berasal dari AS.

Strategi Pemerintah Indonesia membangun hubungan baik dengan timur tengah menunjukkan berbagai alternatif diplomasi untuk melindungi kepentingan nasionalnya.

Kunjungan Pemerintah ke berbagai negara juga mencerminkan posisi Indonesia sebagai kekuatan menengah (middle power) yang berusaha memainkan peran penyeimbang di tengah persaingan kekuatan besar.

Indonesia perlu memperkuat ketahanan domestiknya sekaligus mengedepankan Solidaritas.

Dalam pergaulan Indonesia diperlukan kolaborasi sebagai kunci dalam menghadapi tantangan global saat ini.

Indonesia, dengan posisi strategisnya di kawasan Indo-Pasifik, memiliki peluang dan tanggung jawab untuk berkontribusi pada stabilitas dan kemakmuran bersama.

Indonesia harus dapat melihat peluang di situasi krisis dan kondisi genting sekalipun.

Negosiasi dan komunikasi yang disusun pemerintah untuk menyikapi Perang Tarif merupakan hal yang positif dan perlu didukung.

Hal ini perlu diikuti pula dengan pembangunan fundamental baik sisi ketahanan ekonomi dalam negeri dan perbaikan berbagai infrastruktur ketahanan nasional.

Oleh karena itu, dalam menghadapi fragmentasi ekonomi global dan eskalasi ketegangan geopolitik, Indonesia tidak cukup hanya bertahan tetapi harus tampil sebagai middle power yang aktif membangun solusi, serta memperkuat intelijen ekonomi sebagai instrumen strategis untuk menjaga kepentingan nasional di tengah ketidakpastian global.

*Dr.Stepi Anriani.,M.Si

Pengamat Intelijen dan Keamanan Nasional,

Dosen Analisis Intelijen di Sekolah Tinggi Intelijen Negara (STIN)

Oleh : Rafasya Ghani  )*

Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto bergerak cepat menanggapi gelombang tekanan ekonomi global yang ditimbulkan oleh kebijakan proteksionisme Presiden Amerika Serikat, Donald Trump.

Dalam menghadapi perang tarif yang dikenakan sebesar 32% terhadap produk ekspor asal Indonesia, pemerintah mengedepankan strategi diplomasi adaptif sebagai bentuk respons yang terukur dan strategis.

Delegasi tingkat tinggi dari Indonesia telah diberangkatkan menuju Washington DC untuk melakukan negosiasi langsung dengan jajaran pejabat utama pemerintah AS. Selama periode tenggat penundaan pengenaan tarif oleh Trump hingga 9 Juni 2025, pemerintah memanfaatkan waktu secara maksimal untuk memperjuangkan kepentingan ekonomi nasional melalui jalur diplomatik.

Tim negosiator terdiri dari enam tokoh utama yang merepresentasikan kekuatan diplomatik dan ekonomi Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Wakil Ketua Dewan Energi Nasional Mari Elka Pangestu, Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono, serta Wakil Menteri Luar Negeri Arrmanatha Nasir, menjadi garda depan dalam merumuskan kesepakatan yang mampu meredam dampak buruk dari kebijakan tarif Trump.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menyebutkan bahwa Indonesia menjadi negara pertama yang diundang ke Washington sebagai mitra dialog strategis. Langkah ini menunjukkan pengakuan atas posisi Indonesia sebagai kekuatan menengah (middle power) yang memiliki kapasitas diplomatik cukup kuat di tengah tekanan ekonomi global.

Negosiasi dilakukan secara intensif dengan U.S. Trade Representative, Secretary of Treasury, dan Secretary of Commerce. Fokus utama dalam upaya negosiasi tersebut yakni mencakup proposal non-paper terkait relaksasi tarif dan hambatan non-tarif, kerja sama investasi, sektor keuangan, serta penyusunan kerangka perdagangan bilateral yang lebih inklusif dan seimbang.

Salah satu isu krusial yang disoroti ialah kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). Pemerintah menyepakati relaksasi terbatas hanya untuk sektor teknologi informasi dan komunikasi (ICT) yang berasal dari Amerika Serikat.

Menurut Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi Todotua Pasaribu, keputusan ini bersifat selektif dan tidak akan mengganggu eksistensi perusahaan dari negara lain yang telah taat aturan TKDN sebesar 35%.

Di sisi fiskal, pemerintah menawarkan relaksasi berupa penurunan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) impor dan Pajak Penghasilan (PPh) Impor untuk produk asal AS. Tarif PPh 22 impor untuk barang dengan API dipangkas dari yang sebelumnya 2,5% kini menjadi 0,5%, khusus untuk produk elektronik, seluler, dan laptop. Sedangkan bea masuk yang semula 5-10% disesuaikan menjadi 0-5%.

Langkah berikutnya berupa peningkatan investasi bilateral. Pemerintah mendorong BUMN seperti Pertamina dan perusahaan teknologi untuk semakin memperluas investasi di Amerika Serikat. Strategi ini menjadi bagian dari kompromi yang dirancang agar perusahaan-perusahaan AS juga memperbesar porsi investasinya di Indonesia.

Selain itu, pemerintah menyampaikan komitmen untuk meningkatkan volume impor dari AS senilai US$18-19 miliar sebagai upaya untuk menyeimbangkan neraca perdagangan. Komoditas yang direncanakan meliputi produk agrikultur seperti gandum dan kedelai, peralatan teknik, serta energi seperti LPG dan LNG.

Sementara itu, pengamat intelijen dan keamanan nasional, Dr. Stepi Anriani, menilai bahwa perang tarif akibat adanya kebijakan proteksionisme Presiden Amerika Serikat Donald Trump memicu ancaman fragmentasi ekonomi global yang lebih dalam.

Fragmentasi tersebut berpotensi untuk mengubah struktur rantai pasok internasional dan semakin mempercepat terbentuknya blok-blok ekonomi baru. Dalam kondisi ini, Indonesia sebenarnya dihadapkan pada tiga opsi, antara lain: melawan hegemoni AS, tunduk pada skenario dominasi AS, atau memainkan peran sebagai penengah yang netral namun strategis.

Dr. Stepi menggarisbawahi pentingnya memperkuat struktur ekonomi domestik sebagai tameng utama. Menurutnya, stabilitas harga dan daya beli masyarakat menjadi fondasi yang sama sekali tidak boleh tergantikan dalam menghadapi tekanan eksternal. Upaya menarik investasi, memperluas kemitraan multilateral, dan meningkatkan kapasitas intelijen ekonomi menjadi agenda prioritas untuk meningkatkan ketahanan nasional.

Posisi geografis Indonesia di jantung Indo-Pasifik membuat negara ini tidak bisa hanya menjadi penonton saja dalam dinamika global yang kian memanas. Ketegangan di Laut Tiongkok Selatan, konflik di Timur Tengah, serta perseteruan AS-Tiongkok, memerlukan ketangguhan diplomasi Indonesia yang tidak hanya reaktif, tetapi juga proaktif dan visioner.

Diplomasi adaptif yang dijalankan pemerintah bukan hanya sekadar untuk merespons kebijakan sepihak dari AS, tetapi juga sekaligus menandai adanya transformasi peran Indonesia di kancah global.

Sebagai negara dengan posisi strategis dan sejatinya memiliki kekuatan ekonomi menengah, Indonesia juga dapat memimpin inisiatif baru seperti Global South Economic Dialogue Initiative untuk membentuk platform konsultatif bagi negara-negara berkembang lain dalam upaya untuk menghadapi dinamika ekonomi global yang penuh ketidakpastian seperti sekarang ini.

Dengan seluruh strategi tersebut, pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden  RI kedelapan, Prabowo Subianto terus berupaya untuk menjadikan Tanah Air bukan hanya sebagai negara yang mampu bertahan di tengah badai global, melainkan juga sekaligus sebagai bangsa berkekuatan yang mampu membentuk arus.

Dalam menghadapi Perang Tarif akibat kebijakan proteksionisme Donald Trump, diplomasi adaptif bukan sekadar pilihan, melainkan kebutuhan mendesak yang akan menentukan posisi Indonesia dalam percaturan ekonomi internasional ke depan. (*)

)* Penulis adalah pengamat ekonomi

Jakarta – Pemerintah melalui Divisi Hubungan Internasional (Divhubinter) Polri memperkuat kerja sama dengan Kepolisian Kamboja untuk mengatasi maraknya praktik judi daring atau judi online (judol) dan penipuan daring (online scam) yang kerap menjerat warga negara Indonesia (WNI). Kolaborasi ini ditujukan untuk menyelamatkan WNI dari industri ilegal yang semakin berkembang di kawasan Asia Tenggara.

“Banyak kami dapati WNI yang bekerja pada industri online yang di Indonesia dilarang (gambling online, scamming online, phising, cracking),” ungkap Sekretaris NCB Interpol Divhubinter Polri, Brigjen Untung Widyatmoko.

Menindaklanjuti hal tersebut, Divhubinter Polri menggelar pertemuan bilateral dengan pihak Cambodia National Police (CNP) yang berlangsung pada 7–13 April 2025 di Phnom Penh, Poipet, Bavet, dan Sihanoukville.

Pertemuan ini dipimpin langsung oleh Kadiv Hubinter Polri Irjen Krishna Murti bersama Deputy Chief of Staff CNP, MajGen Pheanuk Kolkomar. Hadir pula perwakilan KBRI Phnom Penh serta International Cooperation CNP.

Brigjen Untung menegaskan bahwa Polri dan CNP memiliki visi yang sama dalam memberantas kejahatan transnasional di kawasan ASEAN di bawah koordinasi Aseanapol dan Interpol.

“Terkait upaya pencegahan kejahatan transnasional dilakukan kesepakatan untuk saling bertukar informasi dan pencegahan kedatangan para pelaku operator serta upaya penyelamatan WNI yang menjadi korban dari industri scamming,” jelasnya.

Di sisi lain, Kepala Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Kepulauan Riau (Kepri), Kombes Imam Riyadi, menyatakan bahwa pemulangan pekerja migran Indonesia (PMI) dari Kamboja harus mengikuti prosedur resmi pemerintah pusat melalui Kementerian Luar Negeri.

“Kementerian P2MI bersama Kemenlu bisa mengakses atau berkomunikasi dengan KBRI di Kamboja,” katanya.

Ia juga mengimbau masyarakat, khususnya di Kepulauan Riau agar tidak tergiur bekerja di negara yang bukan tujuan resmi penempatan PMI seperti Kamboja, Vietnam, dan Myanmar.

“Jangan tergiur dengan upah yang besar,” ujarnya.

BP3MI Kepri pun aktif menjalankan program Desa Migran Produktif (Desmigratif) di Bintan dan Batam sebagai upaya preventif.