Oleh : Aditya Gunawan )*

Pemberantasan judi daring membutuhkan kerja sama lintas negara yang solid dan berkesinambungan. Kolaborasi Polri dan Kepolisian Kamboja menjadi bukti bahwa komitmen itu bukan hanya slogan, tetapi aksi nyata untuk melindungi warga negara dari jerat kejahatan digital.
Fenomena judi daring atau judi online bukan sekadar pelanggaran hukum, tetapi telah menjadi bagian dari kejahatan transnasional yang merusak kehidupan sosial dan ekonomi. Indonesia, yang secara tegas melarang segala bentuk perjudian, menghadapi tantangan besar ketika warganya justru menjadi pelaku atau korban industri ini di luar negeri.
Banyak warga negara Indonesia (WNI) yang bekerja pada perusahaan digital di negara lain, yang menjalankan aktivitas ilegal seperti perjudian online, penipuan daring (online scam), phising, hingga cracking. Aktivitas ini, selain berbahaya bagi korban, juga mengancam keselamatan para pekerja yang kerap berujung pada eksploitasi.
Dalam konteks inilah Divisi Hubungan Internasional (Divhubinter) Polri mengambil langkah strategis dengan menggandeng Kepolisian Nasional Kamboja (Cambodia National Police/CNP) dalam upaya penanggulangan kejahatan transnasional. Pertemuan antara dua lembaga penegak hukum tersebut digelar pada 7–13 April 2025 di Phnom Penh, Poipet, Bavet, dan Sihanoukville.
Delegasi Polri dipimpin langsung oleh Kepala Divhubinter, Irjen Krishna Murti, sedangkan delegasi CNP dipimpin oleh Deputy Chief of Staff, MajGen Pheanuk Kolkomar. Pertemuan itu juga melibatkan pihak KBRI Phnom Penh dan International Cooperation CNP.
Sekretaris NCB Interpol Divhubinter Polri, Brigjen Untung Widyatmoko, mengungkapkan bahwa ada kesamaan pandangan antara Polri dan Kepolisian Kamboja dalam memberantas kejahatan transnasional, khususnya yang berkaitan dengan judi online yang melibatkan WNI.
Salah satu kesepakatan penting yang tercapai dalam pertemuan tersebut adalah pertukaran informasi untuk mencegah masuknya operator industri judi dan scam daring ke negara mitra. Selain itu, kedua belah pihak juga sepakat melakukan langkah-langkah penyelamatan bagi WNI yang telah terjebak dalam praktik ilegal tersebut.
Langkah ini sangat krusial mengingat banyak dari WNI yang bekerja di Kamboja, Vietnam, dan Myanmar berada dalam posisi rentan. Negara-negara tersebut tidak termasuk dalam daftar tujuan resmi penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI).
Terkait dengan hal tersebut, Kepala Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Kepulauan Riau, Kombes Imam Riyadi, menyebut bahwa proses pemulangan PMI dari Kamboja harus dilakukan melalui jalur resmi pemerintah pusat, khususnya Kementerian Luar Negeri.
Lebih lanjut, Imam Riyadi mengingatkan masyarakat agar tidak tergiur bekerja di negara yang tidak termasuk penempatan resmi, hanya karena iming-iming gaji besar. Ia menekankan bahwa warga yang bekerja secara ilegal sangat rentan menjadi korban eksploitasi.
Untuk mengurangi risiko ini, BP3MI Kepri telah menjalankan program Desa Migran Produktif (Desmigratif) yang bertujuan memberikan edukasi kepada masyarakat desa, terutama di wilayah Bintan dan Batam yang menjadi kantong migran tertinggi.
Kolaborasi lintas negara ini menunjukkan bahwa dalam menghadapi kejahatan digital yang bersifat lintas batas, tidak ada negara yang bisa bertindak sendiri. Dibutuhkan koordinasi, kesamaan visi, dan saling percaya antara aparat penegak hukum, kementerian terkait, dan perwakilan diplomatik.
Penanganan kasus-kasus WNI yang terjerat judi daring tidak cukup hanya dengan penegakan hukum di dalam negeri. Harus ada strategi pencegahan di hulu, termasuk peningkatan literasi digital, perlindungan pekerja migran, serta pemberdayaan ekonomi di wilayah-wilayah asal PMI.
Selain itu, publik juga perlu didorong untuk lebih waspada terhadap tawaran pekerjaan luar negeri yang tidak jelas, terutama melalui media sosial. Banyak modus rekrutmen ilegal yang dilakukan secara daring, menawarkan pekerjaan dengan upah tinggi di negara-negara yang tidak masuk dalam daftar resmi penempatan. Peran pemerintah daerah, tokoh masyarakat, dan keluarga sangat penting dalam memberikan edukasi dan pengawasan terhadap calon pekerja migran.
Indonesia sejatinya memiliki kekuatan besar untuk memutus mata rantai kejahatan digital ini. Dengan pendekatan komprehensif yang mencakup diplomasi internasional, penegakan hukum, serta perlindungan dan pemberdayaan masyarakat, langkah menuju pemberantasan judi daring bukanlah mimpi kosong. Kejahatan ini tidak hanya mencederai hukum, tetapi juga merusak masa depan generasi muda yang menjadi sasaran industri gelap tersebut.
Pemberantasan judi daring bukan hanya tentang menutup situs atau menangkap pelaku, tetapi tentang membangun ekosistem masyarakat yang sadar hukum dan berdaya secara ekonomi. Dengan kerja sama erat seperti yang dilakukan Polri dan Kepolisian Kamboja, serta dukungan penuh dari berbagai instansi pemerintah, peluang untuk memberantas praktik ini secara menyeluruh semakin terbuka lebar.
Sudah saatnya seluruh elemen bangsa bersatu melawan judi daring demi menciptakan ruang digital yang sehat dan aman bagi semua. Kita perlu mengapresiasi dan mendukung penuh langkah-langkah pemerintah dan kepolisian dalam memberantas judi daring dan melindungi warga negara Indonesia dari ancaman kejahatan lintas batas.
)* Kontributor Jaringan Muda Indonesia Maju (JMIM)

Jakarta — Kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto ke kawasan Timur Tengah dan Turkiye merupakan langkah cerdas dan progresif yang mempertegas posisi Indonesia sebagai motor perdamaian dunia dan mitra strategis kawasan.

Langkah Presiden Prabowo ini secara tegas memperlihatkan komitmen pemerintah dalam memainkan peran global yang aktif dan terhormat, sejalan dengan amanat konstitusi dan semangat diplomasi bebas aktif yang selama ini dipegang teguh oleh Indonesia.

Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Didik Mukrianto menyatakan apresiasi setinggi-tingginya atas kunjungan Presiden Prabowo yang dinilai memiliki dampak strategis tidak hanya bagi Indonesia, namun juga komunitas internasional.

“Sebagai bagian dari rakyat Indonesia, saya bangga dan sangat mendukung langkah Presiden Prabowo yang telah memperkuat diplomasi strategis Indonesia di level global,” ujar Didik.

Ia menegaskan bahwa kunjungan ini merupakan cerminan kuat dari komitmen Presiden Prabowo dalam memperluas jejaring internasional, terutama di bidang ekonomi dan kemanusiaan yang menjadi perhatian utama dunia saat ini.

“Kunjungan ini jelas memperkuat posisi Indonesia sebagai negara yang konsisten memperjuangkan perdamaian dan kesejahteraan global,” tambah Didik.

Lebih lanjut, agenda diplomatik ini juga menjadi simbol kuat keberlanjutan visi geopolitik Indonesia yang berakar pada semangat Konferensi Asia-Afrika. Ketua Institute of Democracy and Education (IDE) Indonesia sekaligus Pengamat Muda Timur Tengah, Nata Sutisna menilai bahwa langkah Presiden Prabowo ini adalah pengejawantahan nyata dari perjuangan Indonesia di kancah internasional.

“Kunjungan ini melanjutkan semangat KTT Asia-Afrika 1955 yang menolak imperialisme dan kolonialisme, dan kini diteruskan oleh Presiden Prabowo dalam konteks kekinian yang lebih relevan,” kata Nata.

Ia memuji komitmen Presiden Prabowo dalam membela Palestina, seraya menyebut bahwa Indonesia di bawah kepemimpinan saat ini telah menjadi simbol harapan bagi bangsa-bangsa tertindas.

“Presiden Prabowo membawa suara kemanusiaan dan keadilan dalam diplomasi tingkat tinggi ini. Beliau hadir sebagai tokoh dunia yang menjunjung tinggi hak-hak bangsa Palestina,” tegas Nata.

Ia menambahkan bahwa pendekatan diplomasi Presiden Prabowo yang menyelaraskan antara kebijakan politik dan bantuan kemanusiaan adalah solusi ideal dan berani. Pendekatan ini memperkuat citra Indonesia sebagai negara yang tidak hanya vokal, tetapi juga aktif memberikan kontribusi konkret.

Melalui kunjungan bersejarah ini, Presiden Prabowo menunjukkan kepemimpinan yang progresif, visioner, dan penuh keberanian dalam memperjuangkan perdamaian dunia dan memperkuat kemitraan ekonomi yang saling menguntungkan.

Kebijakan luar negeri yang dijalankan Presiden Prabowo sangat mencerminkan visi Indonesia Emas 2045, di mana bangsa Indonesia siap menjadi poros maritim dunia, penjaga stabilitas kawasan, serta aktor utama dalam pembangunan global yang adil dan berkelanjutan. [^]

Jakarta – Presiden RI Prabowo Subianto menjalankan diplomasi aktif yang luar biasa visioner dalam memperkuat posisi strategis Indonesia di kawasan Timur Tengah. Langkah ini tidak hanya menunjukkan keberanian dan ketegasan kepemimpinan, tetapi juga menjadi simbol nyata komitmen pemerintah dalam membangun dunia yang damai dan sejahtera.

Kunjungan kenegaraan ini adalah wujud nyata diplomasi progresif yang mencerminkan kepemimpinan Indonesia sebagai negara besar dan dihormati dunia. Pemerintah secara konsisten menghadirkan kontribusi strategis yang memperkuat stabilitas kawasan dan memperluas kerja sama bilateral yang konkret.

Presiden Prabowo dengan tegas menyampaikan bahwa Indonesia siap memainkan peran sentral dalam perdamaian global sebagai negara berpenduduk Muslim terbesar dan mitra tepercaya dunia internasional.

“Indonesia siap berperan sesuai dengan kapasitas dan kemampuannya, jika diminta oleh semua pihak yang terlibat,” tegas Presiden Prabowo.

Diplomasi langsung antar kepala negara (leader to leader diplomacy) yang dijalankan Presiden Prabowo adalah bentuk diplomasi kelas dunia yang efektif, personal, dan strategis, menjadikan Indonesia mitra utama dalam pembicaraan politik, ekonomi, dan budaya di kawasan Timur Tengah.

Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Didik Mukrianto memberikan apresiasi setinggi-tingginya atas kepemimpinan Presiden Prabowo, menyebutnya sebagai langkah strategis yang membanggakan seluruh rakyat Indonesia.

“Sebagai bagian dari rakyat Indonesia, saya cukup berbangga dan mengapresiasi setinggi-tingginya kunjungan Bapak Presiden Prabowo,” ujar Didik.

Ia menyebut tiga manfaat utama dari kunjungan ini sebagai bukti nyata keberhasilan:
Pertama, diplomasi aktif Presiden membuktikan Indonesia adalah pemain utama dalam dialog strategis Timur Tengah.

Kedua, dampak ekonomi dari penandatanganan berbagai nota kesepahaman memperkuat arus investasi dan perdagangan, mengakselerasi pertumbuhan ekonomi nasional.

Ketiga, keberpihakan Presiden terhadap isu kemanusiaan, khususnya di Gaza, menegaskan konsistensi Indonesia dalam menyuarakan keadilan global yang beradab dan beretika.

Wakil Ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid juga memberikan dukungan penuh terhadap langkah Presiden Prabowo, menyatakan bahwa diplomasi ini semakin memperkuat komitmen Indonesia terhadap kemerdekaan Palestina.

“Yang dilakukan Presiden Prabowo adalah respons positif yang mencerminkan semangat konstitusional bangsa dan harapan rakyat Indonesia,” pungkas Hidayat Nur Wahid.

Kebijakan luar negeri yang dijalankan Presiden Prabowo membawa angin segar bagi peran aktif Indonesia di dunia internasional, menempatkan negara sebagai kekuatan moderat, progresif, dan solutif.

Langkah ini membuktikan bahwa di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, Indonesia mampu menjadi aktor utama yang menjembatani kepentingan global demi perdamaian dan kemajuan bersama. [^]

Oleh: Farhan Farisan )*
Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, tengah melakukan lawatan kenegaraan ke kawasan Timur Tengah dalam rangka mempererat hubungan diplomatik dan kerja sama strategis antara Indonesia dengan sejumlah negara mitra di kawasan tersebut. Kunjungan ini menjadi langkah konkret pemerintahan Indonesia dalam memperkuat posisi global dan menunjukkan komitmen pada kolaborasi internasional yang saling menguntungkan.

Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden, Yusuf Permana, mengatakan bahwa lawatan Presiden Prabowo dimulai dari Uni Emirat Arab, dilanjutkan ke Turki, Mesir, Qatar, dan akan berakhir di Yordania. Di setiap negara yang dikunjungi, Presiden Prabowo membawa misi strategis yang mencakup penguatan kerja sama di bidang ekonomi, pertahanan, energi, kemanusiaan, dan pendidikan. Setiap pertemuan menandai keinginan Indonesia untuk aktif membangun jejaring global yang solid di tengah dinamika geopolitik dunia.

Salah satu kunjungan penting Presiden Prabowo adalah ke Doha, Qatar. Pihaknya tiba di Doha setelah menyelesaikan agenda diplomatiknya di Kairo, Mesir. Di Qatar, Presiden Prabowo menggelar pertemuan bilateral dengan Emir Qatar, Yang Mulia Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani. Agenda ini menjadi simbol dari hubungan hangat antara kedua negara yang telah terjalin erat selama beberapa dekade.

Pertemuan bilateral antara Presiden Prabowo dan Emir Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani membahas berbagai kerja sama strategis. Salah satu hasil konkret dari pertemuan ini adalah penandatanganan sejumlah Memorandum of Understanding (MoU) antara kedua negara. MoU tersebut mencakup dialog strategis dan rencana investasi yang berfokus pada pengembangan sektor energi dan infrastruktur.

Salah satu poin penting dalam kerja sama ini adalah komitmen Qatar untuk berinvestasi sebesar 2 miliar dolar AS melalui kemitraan dengan Indonesia, termasuk melalui dana investasi Danantara. Langkah ini mencerminkan kepercayaan tinggi Qatar terhadap potensi ekonomi Indonesia serta keseriusan kedua pihak dalam menjalin kemitraan jangka panjang.

Kunjungan di Doha ditutup dengan jamuan santap siang kenegaraan yang diadakan oleh Emir Qatar sebagai bentuk penghormatan kepada Presiden Prabowo. Momen ini juga digunakan untuk memperkuat ikatan personal antar pemimpin negara yang dipercaya mampu mempercepat realisasi kerja sama yang telah disepakati.

Setelah menyelesaikan agendanya di Qatar, Presiden Prabowo dan delegasi lepas landas menuju Amman, Kerajaan Yordania Hasyimiyah. Di sana, Presiden dijadwalkan bertemu Raja Abdullah II bin Al-Hussein. Pertemuan tersebut diharapkan memperkuat hubungan bilateral kedua negara, khususnya dalam isu-isu kemanusiaan dan stabilitas kawasan.

Lawatan ke Yordania menjadi bagian akhir dari rangkaian kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo di Timur Tengah. Selain menjajaki kerja sama bilateral, kunjungan ini juga menjadi kesempatan bagi Indonesia untuk menyuarakan sikap politik luar negeri yang konsisten, terutama dalam isu Palestina.

Presiden Prabowo membawa misi kemanusiaan dalam lawatan ini, termasuk rencana evakuasi 1.000 warga Gaza, Palestina yang menjadi korban konflik. Langkah ini menunjukkan komitmen Indonesia dalam menjalankan amanat konstitusi dan Pancasila sebagai dasar kebijakan luar negeri yang berlandaskan nilai kemanusiaan dan keadilan.

Anggota Komisi I DPR, Yulius Setiarto, menyatakan bahwa langkah Prabowo untuk membantu evakuasi warga Gaza patut diapresiasi sebagai bentuk nyata kepedulian Indonesia terhadap penderitaan rakyat Palestina. Pihaknya menekankan bahwa aksi kemanusiaan tersebut harus tetap selaras dengan sikap Indonesia dalam mendukung penyelesaian damai dua negara (two-state solution).

Sikap Indonesia yang teguh dalam mendukung kemerdekaan Palestina menjadi komitmen jangka panjang yang tidak bisa ditawar. Dalam setiap pertemuan dengan para pemimpin negara Timur Tengah, Presiden Prabowo secara konsisten menyuarakan pentingnya solidaritas terhadap rakyat Palestina, serta menolak segala bentuk penjajahan dan aneksasi wilayah.

Lawatan Prabowo tidak hanya bersifat simbolik, tetapi juga menghasilkan capaian nyata, seperti pembentukan mekanisme dialog strategis dengan Qatar dan peningkatan intensitas kerja sama pertahanan dengan Turki. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia di bawah kepemimpinan Prabowo bertekad untuk menjadi pemain aktif dalam diplomasi global.

Kunjungan ke Mesir, Turki, dan UEA sebelumnya juga menghasilkan kesepakatan yang membuka peluang investasi serta kerja sama pendidikan. Di Mesir, Indonesia menjajaki kerja sama di bidang pertahanan dan pengembangan industri strategis, sementara di Turki, pertemuan dengan Presiden Recep Tayyip Erdogan memperkuat hubungan historis dan diplomatik kedua negara.

Secara keseluruhan, lawatan Presiden Prabowo ke Timur Tengah menggambarkan pendekatan diplomasi yang inklusif dan proaktif. Dengan menjalin komunikasi langsung dengan para pemimpin kawasan, Presiden Prabowo memperkuat peran Indonesia sebagai mitra strategis yang dapat diandalkan dalam menghadapi tantangan global bersama-sama.

Lawatan ini memperlihatkan konsistensi diplomasi Indonesia yang menempatkan nilai-nilai kemanusiaan, perdamaian, dan pembangunan berkelanjutan sebagai fondasi kerja sama luar negeri. Tidak hanya fokus pada kepentingan nasional, tetapi juga kontribusi terhadap stabilitas dan kesejahteraan kawasan.

Dalam konteks geopolitik global yang semakin kompleks, kehadiran aktif Indonesia melalui Presiden Prabowo di Timur Tengah menjadi sinyal kuat bahwa Indonesia siap memainkan peran lebih besar di tingkat internasional. Ini adalah langkah maju dalam memperkuat kepercayaan global terhadap Indonesia sebagai kekuatan diplomatik dan ekonomi yang berkembang.

Dengan berakhirnya rangkaian kunjungan kenegaraan di Yordania, Prabowo telah menanamkan fondasi diplomasi baru yang strategis. Ke depan, tantangan utamanya adalah menjaga kesinambungan dan mengawal implementasi seluruh kesepakatan yang telah dicapai demi kemajuan bangsa dan peran aktif Indonesia di dunia.

)* Penulis adalah mahasiswa Bandung tinggal di Jakarta

Jakarta – Pemerintah menunjukkan komitmen luar biasa dalam menjaga stabilitas harga pangan dan meningkatkan kesejahteraan petani melalui penyerapan gabah kering panen (GKP) secara masif dan terencana.

Melalui Perum Bulog, anggaran sebesar Rp39 triliun telah disiapkan untuk menyerap gabah selama musim panen raya Februari hingga April 2025.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Zulkifli Hasan menyampaikan bahwa Bulog akan menyerap seluruh gabah dan jagung petani dengan patokan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) terbaru sebesar Rp6.500 per kilogram.

“Kebijakan ini efektif sejak 15 Januari 2025 dan bertujuan melindungi pendapatan petani serta menjamin ketersediaan pangan nasional,” ungkap Zulkifli Hasan.

Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman juga menyampaikan hal serupa. Ia mendorong Perum Bulog segera menyerap gabah petani sesuai HPP agar harga tetap stabil dan petani sejahtera, khususnya pada masa panen raya. Ini membuktikan bahwa sinergi antar kementerian berjalan sangat baik dalam mendukung petani dan ketahanan pangan nasional.

Pemerintah daerah juga tidak tinggal diam. Di Jawa Tengah, misalnya, telah ditargetkan penyerapan 532 ribu ton GKP sepanjang tahun 2025, yang menunjukkan komitmen kolektif pemerintah pusat dan daerah dalam mendukung petani.

Dukungan kuat juga datang dari Kantor Staf Presiden (KSP) yang mengarahkan Perum Bulog agar segera menyerap gabah saat harga turun di bawah HPP. Deputi III KSP, Edy Priyono, menegaskan bahwa penyerapan tepat waktu sangat penting demi menjaga stabilitas harga dan memastikan petani tidak mengalami kerugian.

“Langkah ini mencerminkan kehadiran negara di tengah petani,” jelas Edy Priyono.

Upaya nyata pun terlihat di lapangan. Perum Bulog Sumatera Utara telah berhasil menyerap 8.000 ton gabah hingga awal Maret 2025, dengan target 12.000 ton hingga April 2025.

Penyerapan ini tersebar di berbagai wilayah seperti Deli Serdang, Serdang Bedagai, Simalungun, Langkat, Karo, Labuhanbatu, Asahan, Kepulauan Nias, dan Batu Bara, menunjukkan bahwa pemerintah bekerja secara menyeluruh dari pusat hingga daerah.

Dengan berbagai langkah terukur ini, pemerintah menjamin ketersediaan pangan nasional dan kestabilan harga, sekaligus menunjukkan bahwa kesejahteraan petani merupakan prioritas utama.

Kebijakan ini menjadi bukti konkret bahwa pemerintah hadir, berpihak, dan bekerja untuk rakyat. Komitmen ini juga memperlihatkan bahwa negara tidak hanya bicara, tetapi bertindak nyata untuk menjaga ketahanan pangan nasional dari hulu ke hilir.

Oleh: Dewi Kartikasari*)

Upaya pemerintah dalam menyerap gabah hasil panen petani di berbagai wilayah Indonesia mendapat apresiasi luas dari berbagai kalangan. Langkah ini tidak hanya menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan nasional, tetapi juga menjadi bentuk nyata keberpihakan negara terhadap kesejahteraan petani. Program serapan gabah, yang dilakukan secara masif dan terkoordinasi antara pemerintah pusat, daerah, serta Badan Usaha Milik Negara seperti Perum Bulog, menjadi bukti nyata komitmen pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam menjadikan sektor pertanian sebagai pilar utama pembangunan nasional.

Kunjungan Presiden Prabowo ke Kabupaten Majalengka untuk memimpin panen raya padi merupakan langkah strategis yang tidak hanya simbolis, tetapi juga fungsional dalam menggalang kekuatan nasional menghadapi tantangan pangan global. Kegiatan yang dilaksanakan serentak di 14 provinsi dan 157 kabupaten/kota ini mencerminkan sinergi yang solid antara berbagai elemen bangsa untuk mencapai swasembada pangan.

Dukungan dari kepala daerah semakin memperkuat keberhasilan program ini. Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang turut mendampingi Presiden Prabowo Subianto dalam panen raya tersebut, menegaskan kesiapan provinsinya untuk mengadopsi teknologi pertanian modern. Sebagai provinsi penyumbang utama produksi padi nasional, perhatian Presiden terhadap petani Majalengka dinilai sebagai langkah afirmatif yang sangat diapresiasi. Dialog virtual antara Presiden Prabowo Subianto dan para gubernur dari daerah sentra produksi seperti Jawa Timur dan Sumatra Utara memperlihatkan koordinasi lintas wilayah yang komprehensif dalam menjaga ketahanan pangan nasional.

Selain melakukan panen, Presiden juga menyaksikan proses serapan gabah oleh Perum Bulog secara langsung di lapangan. Peran Bulog dalam program ini sangat vital, terutama dalam memastikan harga gabah tetap stabil dan menguntungkan bagi petani. Dengan harga pembelian gabah kering panen (GKP) ditetapkan sebesar Rp6.500 per kilogram, pemerintah memastikan bahwa hasil panen petani dihargai secara layak. Kebijakan ini tidak hanya menjadi stimulus ekonomi bagi petani, tetapi juga menjaga motivasi mereka untuk terus berproduksi.

Perum Bulog sendiri mencatatkan capaian luar biasa dalam menyerap gabah petani. Hingga menjelang puncak panen raya April 2025, Bulog telah berhasil menyerap hingga 300.000 ton setara beras—angka tertinggi dalam lima tahun terakhir. Ketua Dewan Pengawas Perum Bulog, Sudaryono, bahkan menyatakan bahwa surplus produksi beras tahun ini diperkirakan akan mencapai 2,8 hingga 3,5 juta ton. Ia mendorong agar petani dapat melakukan tanam dua hingga tiga kali dalam setahun guna menciptakan ketahanan pangan yang lebih kokoh dan berkelanjutan.

Sinergi antara Bulog, Dinas Pertanian, TNI-POLRI, kelompok tani, dan penggilingan padi menjadi kunci keberhasilan proses serapan. Sekretaris Perusahaan Perum Bulog, Arwakhudin Widiarso, menegaskan bahwa pembentukan Tim Jemput Gabah dan sosialisasi harga pembelian gabah dilakukan secara intensif agar petani mendapat informasi yang jelas dan mendorong mereka menjual gabahnya ke Bulog. Dengan rata-rata serapan harian mencapai belasan ribu ton, Bulog optimistis dapat mempertahankan momentum hingga puncak panen raya.

Tak hanya di Jawa Barat, gerakan serapan gabah juga berjalan massif di daerah lain seperti Sumatra Utara dan Jawa Timur. Di Kabupaten Serdang Bedagai, Bupati Darma Wijaya menegaskan bahwa panen raya serentak menjadi momentum penting memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. Ia menekankan bahwa petani adalah kekuatan utama dalam menjaga ketahanan pangan, dan pemerintah daerah terus berkomitmen dalam mendukung distribusi yang adil serta harga panen yang melindungi petani.

Gubernur Sumatra Utara, Bobby Nasution, menambahkan bahwa ketahanan pangan adalah hasil kolaborasi seluruh pemangku kepentingan. Pemerintah provinsi akan terus memperkuat peran petani serta membangun infrastruktur pertanian yang mendukung distribusi hasil panen hingga ke desa-desa terpencil. Komitmen ini juga tampak di Kabupaten Tuban, Jawa Timur, di mana pemerintah daerah bersama Bulog Bojonegoro aktif menyerap gabah petani dengan harga yang sesuai HPP. Wakil Bupati Joko Sarwono menyatakan bahwa harga Rp6.500/kg yang ditetapkan pemerintah sangat penting untuk menjaga semangat produksi petani dan mendukung swasembada pangan.

Produksi padi Kabupaten Tuban sendiri mencapai 523.067 ton gabah kering giling (GKG), dengan Bulog telah menyerap 13.730 ton beras atau sekitar 27.460 ton GKG. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian setempat, Eko Julianto, menyatakan pihaknya terus mendorong petani agar menjual gabah ke Bulog demi menjaga stabilitas harga dan pasokan. Di sisi lain, Perwakilan Bulog Gudang Wire, M. Ady Kurniawan, meminta Gapoktan untuk aktif bermitra dengan Bulog dan menyebarluaskan informasi kepada petani agar target serapan nasional 3 juta ton dapat tercapai.

Seluruh rangkaian kegiatan ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak sekadar membuat kebijakan di atas kertas, tetapi benar-benar hadir di lapangan untuk memastikan kesejahteraan petani terjamin. Dari modernisasi alat panen, penetapan harga yang adil, hingga penyerapan gabah secara masif dan terstruktur, semuanya menunjukkan arah kebijakan yang berpihak pada rakyat. Ketika banyak negara menghadapi ancaman krisis pangan, Indonesia justru menunjukkan keteguhan langkah dalam menuju kemandirian dan ketahanan pangan. Komitmen ini patut diapresiasi sebagai tonggak penting menuju Indonesia yang berdaulat pangan dan sejahtera.

*)Penulis merupakan mahasiswi ilmu pertanian

Oleh Arkan Dwiyanto )*

Peningkatan signifikan dalam serapan gabah pada awal 2025 menjadi sinyal kuat bahwa Indonesia tengah berada di jalur yang tepat menuju swasembada pangan nasional. Berdasarkan data Kerangka Sampel Area (KSA) yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS), potensi luas panen nasional pada April 2025 mencapai 1.595.583 hektare dengan estimasi produksi sebesar 8.631.204 ton gabah kering giling (GKG), atau setara dengan 4,97 juta ton beras. Ini menjadikan akumulasi produksi Januari hingga April 2025 berada di angka 13.948.785 ton GKG—angka tertinggi dalam tujuh tahun terakhir.
Prestasi ini tentu tidak lahir begitu saja. Daya dorong utama datang dari kontribusi besar 14 provinsi utama produsen padi yang menyumbang hingga 91,42 persen produksi nasional bulan ini. Wilayah Jawa Timur menjadi kontributor terbesar, disusul Jawa Barat dan Jawa Tengah, sementara dari luar Pulau Jawa, Sulawesi Selatan, Lampung, dan NTB tampil sebagai penghasil utama. Total produksi dari wilayah-wilayah ini mencapai 7,89 juta ton GKG dengan luas panen sekitar 1,43 juta hektare, menjadikannya sebagai tulang punggung ketahanan pangan nasional.
Presiden Prabowo Subianto menyampaikan rasa bangga atas capaian ini, menyebutnya sebagai hasil nyata dari kerja keras para petani dan sinergi lintas sektor. Hal ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam memperkuat sektor pertanian sebagai fondasi utama perekonomian nasional. Dengan program-program strategis yang dicanangkan, termasuk peningkatan luas tambah tanam (LTT), pemerintah menargetkan peningkatan signifikan produksi padi sepanjang tahun 2025.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa target LTT sebesar 1,6 juta hektare harus dipantau harian demi menjamin tercapainya target swasembada. Menurutnya, peningkatan serapan gabah yang dilakukan Perum Bulog hingga 2.000 persen dibandingkan periode sebelumnya merupakan indikator keberhasilan strategi pemerintah dalam menjaga stabilitas harga sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani.
Lebih lanjut, Amran juga mengungkap bahwa penindakan tegas terhadap mafia pangan telah membuahkan hasil, dengan lebih dari 20 tersangka berhasil diamankan. Langkah ini mempertegas komitmen pemerintah dalam menciptakan ekosistem pangan yang bersih dan berkeadilan, bebas dari intervensi para spekulan yang merugikan petani dan masyarakat.
Evaluasi Angka Tetap (ATAP) hasil panen yang menunjukkan kenaikan sebesar 60 persen dari tahun sebelumnya menjadi bukti bahwa strategi tanam yang lebih ketat, pengawasan berlapis, dan sinergi pusat-daerah membuahkan hasil nyata. BPS bahkan mencatat bahwa produksi beras nasional dalam empat bulan pertama tahun ini mencapai 16,5 juta ton—angka tertinggi dalam satu dekade terakhir.
Wakil Menteri Pertanian Sudaryono menambahkan bahwa perhatian Presiden terhadap sektor pertanian sangat besar. Ia dan Menteri Pertanian kerap mendapat arahan langsung dari Presiden untuk memantau progres produksi dan memastikan ketersediaan pangan nasional. Hal ini menunjukkan bahwa pangan tidak hanya menjadi kebutuhan dasar rakyat, melainkan juga elemen strategis dalam membangun kemandirian bangsa.
Sudaryono menekankan pentingnya evaluasi LTT harian secara nasional, karena luas panen sangat ditentukan oleh proses-proses awal seperti pembibitan, ketersediaan pupuk, serta sistem irigasi. Ia menyebut bahwa dalam satu bulan terakhir, tren data harian menunjukkan pergerakan positif, sejalan dengan meningkatnya semangat dan motivasi petani di berbagai wilayah.
Di sisi lain, program Serapan Gabah yang dijalankan Perum Bulog memberikan efek domino yang signifikan terhadap kesejahteraan petani. Seperti di wilayah Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), para petani menyambut baik harga pembelian Bulog sebesar Rp6.500 per kilogram yang jauh lebih menguntungkan dibandingkan tawaran tengkulak. Program ini menjamin harga jual gabah petani tetap stabil dan kompetitif, mendorong petani untuk terus meningkatkan produksi.
Pemimpin Wilayah Perum Bulog Kanwil DIY, Ninik Setyowati, memastikan bahwa seluruh gabah kering panen petani akan diserap tanpa kriteria khusus. Hingga saat ini, dari target 14.000 ton gabah di wilayah DIY, sekitar 9.500 ton telah terserap, dan penyerapan akan terus dilanjutkan walau target telah tercapai. Langkah ini menunjukkan keberpihakan pemerintah terhadap petani sebagai pahlawan ketahanan pangan nasional.
Tidak hanya menyerap, Bulog juga mempermudah mekanisme penjualan bagi petani. Melalui koordinasi dengan penyuluh pertanian lapangan (PPL), Babinsa, hingga pengelola gudang, petani dapat langsung didatangi oleh tim pembeli gabah lengkap dengan angkutan. Pendekatan ini tidak hanya memudahkan petani, tetapi juga meningkatkan efisiensi dalam distribusi hasil panen.
Semua capaian dan inisiatif ini memperkuat optimisme bahwa Indonesia berada pada jalur yang tepat untuk mencapai swasembada pangan nasional. Peningkatan produksi, penyerapan gabah yang tinggi, perbaikan tata kelola pertanian, serta penegakan hukum terhadap mafia pangan menjadi pilar yang menopang visi besar ketahanan pangan Indonesia.
Momentum ini harus dijaga dan ditingkatkan, dengan terus memperkuat kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, lembaga penunjang, dan para petani. Dalam jangka panjang, pencapaian ini tidak hanya akan mengurangi ketergantungan impor beras, tetapi juga menegaskan kedaulatan pangan sebagai bagian integral dari kedaulatan negara.
Dengan kerja keras yang berkelanjutan, didukung oleh kebijakan yang berpihak dan program yang tepat sasaran, swasembada pangan bukan lagi sekadar impian, melainkan kenyataan yang semakin dekat di depan mata.

)* penulis merupakan pengamat kebijakan pangan