Jakarta, Di tengah gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di sektor manufaktur, pemerintah dan pelaku ekonomi nasional menaruh fokus pada pertumbuhan inklusif guna menjaga stabilitas ketenagakerjaan.

Kepala Ekonom Bank Permata, Josua Pardede, menilai bahwa investasi dalam program prioritas pemerintah akan tetap mampu menyerap tenaga kerja.

“Kita sudah melihat kenyataan di lapangan, sudah terjadi PHK di berbagai industri manufaktur, namun kami tetap optimis bahwa investasi ke depan juga akan bisa menyerap tenaga kerja,” ujar Josua.

Ia juga menyampaikan bahwa program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan program pembangunan 3 Juta Rumah diperkirakan akan memberikan kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional tahun ini.

“Oleh karena itu, pemerintah mendorong penciptaan lapangan kerja formal yang menawarkan pendapatan lebih stabil,” ungkapnya.

Josua turut mencatat bahwa insentif pemerintah, seperti diskon listrik pada awal tahun, telah mengurangi beban pengeluaran masyarakat dan membuka ruang konsumsi lainnya.

“Deflasi dua bulan terakhir juga bisa dilihat sebagai sinyal adanya pengalihan pengeluaran masyarakat ke sektor lain. Dengan datangnya bulan Ramadan dan Idul Fitri, kita harap konsumsi masyarakat akan meningkat,” jelasnya.

Di sisi lain, Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker, Indah Anggoro Putri, menekankan pentingnya efisiensi operasional sebagai langkah pencegahan PHK.

“Lakukan efisiensi semaksimal mungkin, seperti mengurangi biaya iklan atau konsumsi,” katanya.

Ia juga menyarankan agar perusahaan mengutamakan dialog bipartit untuk mencari solusi bersama.

“Jika disepakati, penyesuaian seperti pengurangan shift, pengurangan tunjangan, atau fasilitas kerja bisa dilakukan,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Biro Humas Kemnaker, Sunardi Sinaga, menyatakan bahwa pemerintah akan memastikan hak-hak pekerja tetap terpenuhi.

“Kami akan bantu melalui bursa kerja dan pelatihan bagi masyarakat secara umum,” ujar Sunardi.

Dengan kombinasi kebijakan insentif, investasi produktif, dan jaminan sosial, pemerintah berupaya menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan mampu mencegah lonjakan PHK lebih lanjut.

**

Oleh: Adit Pratama )*

Pemerintah Indonesia bergerak cepat merespons kebijakan proteksionis yang diberlakukan Presiden Amerika Serikat Donald Trump berupa tarif impor sebesar 32 persen terhadap produk dari Indonesia. Kebijakan ini dinilai membawa potensi besar mengganggu kinerja ekspor nasional dan menekan sektor ketenagakerjaan, khususnya di industri padat karya yang banyak menyerap tenaga kerja.
Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Harris Turino, menyampaikan bahwa langkah prioritas pemerintah seharusnya difokuskan pada perlindungan terhadap perusahaan dalam negeri. Ia menilai bahwa perusahaan nasional tidak boleh dibiarkan menghadapi tekanan global secara mandiri, karena hal itu berisiko memicu kebangkrutan yang dapat berujung pada pemutusan hubungan kerja secara massal. Menurutnya, pemerintah dapat mengaktifkan berbagai instrumen fiskal seperti insentif pajak, subsidi, dan kemudahan pembiayaan sebagai bentuk dukungan konkret untuk menjaga stabilitas sektor usaha.
Harris juga menekankan perlunya strategi perdagangan yang dirancang secara cermat dan berbasis data. Ia berpandangan bahwa tim negosiasi perdagangan Indonesia perlu dibentuk dengan komposisi yang tidak hanya memahami isu hukum dan regulasi internasional, tetapi juga mampu merancang strategi yang adaptif dan menguntungkan secara jangka panjang.
Harris menilai bahwa pengambilan kebijakan saat ini harus lebih mengedepankan data konkret ketimbang sekadar asumsi. Selain itu, ia juga menggarisbawahi pentingnya kolaborasi lintas sektor, di mana kementerian-kementerian terkait perlu menyusun langkah bersama dalam mengatasi dampak kebijakan internasional ini secara komprehensif.
Sementara itu, Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Akhmad Ma’ruf, menyampaikan bahwa dunia usaha menyambut baik reaksi cepat pemerintah terhadap ancaman eksternal, namun tetap diperlukan tindakan lanjutan yang lebih terukur dan spesifik. Ia mengungkapkan bahwa kebijakan proteksionis AS dikhawatirkan dapat menurunkan daya saing produk ekspor Indonesia di pasar Amerika, yang selama ini menjadi salah satu tujuan utama bagi produk industri dalam negeri.
Ma’ruf memberikan perhatian khusus terhadap kondisi di Kepulauan Riau, yang menurutnya mulai mengalami tekanan akibat kebijakan tersebut. Ia menjelaskan bahwa industri hilirisasi dan manufaktur di wilayah itu menyumbang sekitar 25 persen dari total ekspor ke AS dan mempekerjakan sekitar 40 ribu tenaga kerja. Jika situasi ini tidak segera ditangani, maka risiko kehilangan lapangan kerja dalam skala besar tidak dapat dihindari.
Sebagai bentuk antisipasi, Ma’ruf mengusulkan lima langkah konkret. Pertama, percepatan proses perizinan untuk proyek-proyek industri strategis. Kedua, pemberian insentif fiskal kepada industri terdampak. Ketiga, penyusunan ulang strategi dagang bilateral. Keempat, pembentukan satuan tugas ekspor di wilayah prioritas. Dan kelima, penguatan diplomasi ekonomi ke negara-negara mitra dagang, termasuk Amerika Serikat. Ia juga menekankan perlunya strategi bersaing yang lebih tajam, mengingat negara tetangga seperti Malaysia saat ini mendapatkan keuntungan dari tarif yang lebih rendah berkat perjanjian perdagangan yang lebih baik.
Deputi Politik, Komunikasi, dan Opini Publik (PCO), Noudhy Valdryno, menyatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menyiapkan strategi menyeluruh untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional. Ia menjelaskan bahwa Presiden menyadari potensi ancaman dari kebijakan luar negeri negara lain terhadap perekonomian Indonesia, terutama di sektor yang padat karya. Oleh karena itu, pemerintah disebut telah merumuskan tiga strategi utama untuk menjaga keberlangsungan pertumbuhan ekonomi sekaligus melindungi pekerja.
Strategi pertama adalah penguatan kemitraan dagang global. Pemerintah berupaya memperluas kerja sama dengan negara-negara mitra potensial, termasuk melalui negosiasi perjanjian perdagangan bebas yang baru. Tujuannya adalah agar ketergantungan pada satu pasar dapat dikurangi, sehingga ekspor nasional menjadi lebih tahan terhadap guncangan global.
Langkah kedua adalah percepatan hilirisasi sumber daya alam. Pemerintah menilai bahwa dengan mengolah sumber daya alam menjadi produk bernilai tambah, Indonesia dapat menciptakan lebih banyak lapangan kerja, meningkatkan ekspor dalam bentuk produk jadi, serta mengurangi ketergantungan pada ekspor bahan mentah. Strategi ini juga dinilai mampu memperkuat struktur industri dalam negeri secara berkelanjutan.
Langkah ketiga adalah penguatan konsumsi dalam negeri. Noudhy menjelaskan bahwa di tengah ketidakpastian global, pemerintah melihat pasar domestik sebagai pilar utama ketahanan ekonomi. Berbagai skema stimulus sedang disiapkan, termasuk program bantuan sosial dan peningkatan daya beli masyarakat agar industri tetap dapat bergerak meskipun ekspor mengalami tekanan.
Selain ketiga strategi tersebut, pemerintah juga sedang mengkaji langkah-langkah jangka menengah seperti relokasi investasi ke wilayah yang memiliki biaya produksi lebih efisien, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan kerja yang relevan dengan kebutuhan pasar global. Pemerintah menilai bahwa ketahanan tenaga kerja sangat bergantung pada kemampuan adaptasi dan kesiapan menghadapi perubahan.
Secara keseluruhan, pemerintah menegaskan komitmennya untuk tidak membiarkan sektor industri nasional terganggu oleh kebijakan luar negeri yang merugikan. Upaya konkret telah dan akan terus dilakukan guna menjaga keberlangsungan usaha dan melindungi para pekerja dari potensi PHK. Melalui strategi yang adaptif, kolaboratif, dan berorientasi jangka panjang, pemerintah berharap Indonesia dapat semakin mandiri secara ekonomi dan tangguh menghadapi tekanan global.
)* Analisis Kebijakan Publik

Oleh: Briana Putri )*

Pemerintah terus menunjukkan komitmen kuat dalam memperkuat perlindungan sosial bagi pekerja, khususnya di tengah meningkatnya risiko Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) akibat dinamika ekonomi global dan regional. Melalui penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2025, negara mengambil langkah konkret untuk memperkuat program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) sebagai bentuk tanggung jawab terhadap kesejahteraan pekerja.
Regulasi baru ini merupakan revisi atas PP Nomor 37 Tahun 2021 dan menghadirkan sejumlah penyempurnaan substansial. Tujuan utama dari perubahan ini adalah memastikan bahwa pekerja yang terdampak PHK tetap mendapatkan perlindungan finansial yang layak, serta akses terhadap layanan pasar kerja dan pelatihan untuk kembali masuk ke dunia kerja. Langkah ini tidak hanya menunjukkan keberpihakan terhadap pekerja, tetapi juga memperkuat ketahanan sosial nasional di tengah tekanan ekonomi.
Salah satu pembaruan yang paling menonjol dari PP ini adalah penyesuaian tingkat iuran JKP. Sebelumnya, pekerja dan pemberi kerja diwajibkan menyetor iuran sebesar 0,46 persen dari total upah, kini diturunkan menjadi 0,36 persen. Penurunan ini dinilai dapat memberikan ruang fiskal tambahan bagi pelaku usaha sekaligus tetap menjamin keberlangsungan manfaat program.
Pemerintah juga memperpanjang batas waktu klaim manfaat JKP dari tiga bulan menjadi enam bulan. Hal ini memungkinkan pekerja yang terdampak PHK untuk memiliki jangka waktu lebih luas dalam mengakses bantuan, yang mencakup uang tunai, layanan penempatan kerja, dan pelatihan vokasi. Fleksibilitas baru ini memberikan peluang yang lebih besar bagi pekerja untuk beradaptasi dan mendapatkan pekerjaan baru yang sesuai dengan keahliannya.
Tidak hanya itu, PP Nomor 6 Tahun 2025 juga memberikan kepastian bahwa manfaat JKP tetap akan diberikan meskipun perusahaan tempat pekerja bernaung mengalami kebangkrutan atau menunggak iuran hingga enam bulan. Ketentuan ini penting karena memberikan perlindungan maksimal bagi pekerja tanpa membebani kondisi perusahaan yang tengah mengalami kesulitan finansial.
Dalam konteks implementasi, Kementerian Ketenagakerjaan bersama BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan diberi batas waktu 15 hari kerja untuk menyesuaikan sistem kepesertaan dan operasional sesuai regulasi yang baru. Ini menunjukkan adanya urgensi dan keseriusan pemerintah dalam memastikan kebijakan tidak berhenti pada tataran normatif, tetapi benar-benar bisa dirasakan dampaknya di lapangan.
Kepala Ekonom Bank Permata, Josua Pardede, melihat bahwa langkah pemerintah memperkuat jaminan sosial ini sangat penting di tengah tren peningkatan PHK di sektor manufaktur. Meskipun terjadi pengurangan tenaga kerja di sejumlah industri, ia menilai program prioritas pemerintah tetap mampu menciptakan lapangan kerja dan menjaga stabilitas konsumsi. Penurunan daya beli akibat perlambatan pendapatan dan meningkatnya pekerja informal, menurutnya, dapat diatasi dengan penciptaan lapangan kerja formal yang lebih masif.
Josua menilai bahwa kebijakan perlindungan sosial ini juga akan berdampak pada kepercayaan masyarakat untuk tetap melakukan konsumsi, terutama di masa-masa penting seperti Ramadan dan Idulfitri. Pemerintah sebelumnya juga telah memberikan stimulus seperti diskon listrik untuk meredam beban pengeluaran masyarakat, dan kebijakan itu turut mendorong peningkatan belanja masyarakat yang pada akhirnya berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi.
Sementara itu, Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kementerian Ketenagakerjaan, Indah Anggoro Putri, mendorong perusahaan agar mengupayakan efisiensi sebagai strategi utama dalam mencegah PHK massal. Langkah efisiensi yang dimaksud dapat dilakukan melalui pengurangan biaya operasional non-produktif, serta optimalisasi dialog bipartit untuk merancang penyesuaian kerja yang disepakati bersama. Upaya ini memberikan ruang bagi perusahaan dan pekerja untuk menghadapi tekanan ekonomi secara bersama, tanpa harus mengambil langkah ekstrem seperti PHK.
Indah juga menekankan pentingnya penyesuaian kerja seperti pengurangan jam kerja atau penundaan tunjangan dalam kondisi tertentu. Penyesuaian ini bukan hanya menjadi jalan tengah, tapi juga bukti bahwa pemerintah mendorong iklim hubungan industrial yang sehat dan kolaboratif.
Kepala Biro Humas Kementerian Ketenagakerjaan, Sunardi Sinaga, menyatakan bahwa pemerintah melalui Kemnaker juga memastikan bahwa seluruh hak pekerja yang terdampak PHK tetap dipenuhi. Selain itu, pemerintah aktif membuka akses pasar kerja baru melalui Bursa Kerja dan menyediakan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan. Langkah ini bukan hanya bersifat reaktif, tetapi juga proaktif dalam mempersiapkan tenaga kerja menghadapi tantangan masa depan.
Langkah pemerintah memperkuat JKP juga menjadi respons nyata terhadap berbagai peristiwa PHK besar-besaran pada awal 2025, seperti penutupan beberapa pabrik besar, termasuk Sritex di Sukoharjo dan sejumlah perusahaan di kawasan industri Cikarang dan Bekasi. Ribuan pekerja kehilangan pekerjaan akibat situasi ini, dan pemerintah segera turun tangan dengan pendekatan strategis, termasuk pemetaan peluang kerja alternatif di wilayah terdampak.
Kebijakan jaminan sosial yang diperkuat ini menjadi bagian integral dari visi besar pemerintah dalam membangun sistem ketenagakerjaan yang tangguh dan adil. Program JKP bukan hanya instrumen perlindungan saat terjadi PHK, tetapi juga sarana pemberdayaan untuk memulihkan produktivitas dan martabat pekerja. Dengan reformasi regulasi ini, pemerintah tidak hanya merespons krisis, tetapi juga menciptakan pondasi yang lebih kokoh untuk pasar tenaga kerja nasional.
Melalui kebijakan yang adaptif, komprehensif, dan responsif terhadap kondisi nyata di lapangan, pemerintah menunjukkan keberpihakan terhadap pekerja serta menjaga stabilitas sosial-ekonomi nasional. Penguatan jaminan sosial menjadi bukti bahwa negara hadir dan bertanggung jawab dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi yang dihadapi masyarakat pekerja.
)* Pengamat Kebijakan Publik

Jakarta – Pemerintah terus menunjukkan komitmennya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional melalui kebijakan yang strategis dan berdampak langsung.

Salah satu program unggulan yang kini menjadi simbol nyata keberpihakan negara terhadap kesejahteraan rakyat adalah Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana menegaskan bahwa MBG bukan hanya intervensi gizi untuk anak-anak, tetapi juga penggerak utama roda ekonomi nasional yang menjadi andalan dalam menciptakan pasar domestik baru.

“Program Makan Bergizi Gratis memiliki peran mendorong permintaan pasar untuk menciptakan pasar baru sekaligus menjadi pembeli utama produk lokal buatan anak bangsa,” ujar Dadan.

Ia menekankan bahwa pelaksanaan MBG akan membuka lapangan pekerjaan dalam jumlah besar, memperluas ruang tumbuh bagi pelaku usaha makanan dan minuman, serta meningkatkan ekonomi daerah secara menyeluruh.

Dadan Hindayana menambahkan bahwa MBG meningkatkan permintaan terhadap bahan pangan lokal, menciptakan efek domino positif di sektor pertanian, logistik, hingga industri pengolahan, dan menjadikan program ini sebagai pengungkit produktivitas wilayah, terutama daerah-daerah penghasil pangan yang kini memiliki pasar yang stabil dan berkelanjutan.

“Program MBG akan meningkatkan potensi kewirausahaan dan memacu perputaran ekonomi lokal yang sehat, serta menjadi stimulus utama bagi peningkatan daya beli masyarakat,” katanya.

Lebih dari sekadar program sosial, MBG merupakan bentuk nyata keberpihakan pemerintah terhadap masa depan bangsa. Pemenuhan gizi anak-anak melalui MBG akan menghasilkan generasi unggul, yang mampu bersaing di tingkat global, sekaligus memperkuat kualitas sumber daya manusia Indonesia dalam jangka panjang.

Pandangan serupa disampaikan oleh Chief Economist BCA, David Samuel, yang memberikan apresiasi tinggi terhadap dampak luas MBG bagi perekonomian nasional.

“Program MBG berdampak langsung pada sektor industri makanan dan minuman, transportasi, logistik, pengemasan, dan lainnya, karena dilakukan setiap hari dengan jumlah penerima manfaat yang besar,” jelas David.

Ia menilai bahwa MBG menciptakan ekosistem ekonomi baru yang sehat dan berkelanjutan, serta menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif dan merata.

“Kami melihat sangat besar dampaknya ketika memang ini berjalan semuanya,” pungkas David Samuel.

Dengan segala potensi dan dampak positifnya, Program Makan Bergizi Gratis tidak hanya menjadi solusi kesehatan masyarakat, tetapi juga transformasi besar dalam penguatan ekonomi nasional.

Pemerintah, melalui program ini, telah menunjukkan langkah konkret dalam membangun Indonesia yang mandiri, berdaya saing, dan berkelanjutan. [^]

Oleh : Irfan Aditya )*

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu langkah strategis pemerintah dalam memperkuat fondasi pembangunan sumber daya manusia Indonesia yang unggul dan berdaya saing. Di tengah tantangan stunting, kurang gizi, dan ketimpangan akses pangan di berbagai daerah, program ini hadir sebagai jawaban nyata atas kebutuhan dasar masyarakat, terutama anak-anak usia sekolah. Namun, kesuksesan pelaksanaan program ini tidak hanya bergantung pada ketersediaan anggaran atau bahan pangan, melainkan sangat ditentukan oleh infrastruktur yang memadai. Infrastruktur, dalam konteks ini, mencakup berbagai aspek mulai dari sarana fisik, sistem distribusi, hingga teknologi pendukung yang mendukung kelancaran, efisiensi, dan akuntabilitas pelaksanaan program.
Pertama, infrastruktur fisik seperti dapur umum, gudang penyimpanan bahan makanan, fasilitas pengolahan makanan, serta ruang makan yang layak di sekolah-sekolah menjadi fondasi utama. Tanpa fasilitas yang memadai, sulit membayangkan makanan dapat disiapkan dan disajikan secara higienis dan tepat waktu. Oleh karena itu, investasi dalam pembangunan dan rehabilitasi dapur sekolah, penyediaan alat masak industri, serta penyimpanan makanan berbasis standar keamanan pangan perlu diprioritaskan. Di wilayah terpencil atau kepulauan, tantangan infrastruktur lebih kompleks, sehingga diperlukan pendekatan yang adaptif, seperti pengadaan dapur portabel atau kolaborasi dengan komunitas lokal yang telah memiliki fasilitas serupa.
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, mengatakan infrastruktur menjadi kunci sukses pelaksanaan Program MBG untuk pemerataan penerima manfaat. Selain infrastruktur, dua kunci sukses lainnya dalam MBG, yakni anggaran yang telah disiapkan dan sumber daya manusia (SDM) terlatih. Kemudian, dia juga mengatakan ada empat standar dalam pelaksanaan MBG, yakni pemenuhan kebutuhan kalori, komposisi gizi, aspek higienis dan keamanan pangan. Diharapkan langkah serius ini mendukung optimisnya percepatan target MBG dengan mencapai 82,9 juta penerima manfaat pada September 2025.
Selain itu, sistem distribusi logistik menjadi bagian penting dari infrastruktur pendukung. Bahan pangan segar harus didistribusikan secara efisien dan tepat waktu dari produsen atau pusat logistik ke setiap sekolah penerima program. Untuk itu, dibutuhkan jaringan transportasi yang andal, mulai dari jalan yang layak, kendaraan pengangkut dengan sistem pendingin (cold chain), hingga manajemen logistik berbasis digital. Kolaborasi dengan koperasi petani, BUMDes, atau UMKM lokal bisa menjadi solusi dalam memperpendek rantai distribusi, sekaligus meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Dengan begitu, program ini tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi anak-anak, tetapi juga menggerakkan roda perekonomian lokal.
Infrastruktur teknologi juga memainkan peran vital dalam memastikan program berjalan secara transparan dan efisien. Platform digital untuk pencatatan penerima manfaat, manajemen stok bahan pangan, pemantauan kualitas makanan, hingga pelaporan pelaksanaan harian dapat mengurangi potensi penyimpangan dan mempercepat pengambilan keputusan. Teknologi berbasis data juga memungkinkan evaluasi secara real-time, memudahkan pemerintah dalam mengetahui daerah mana yang mengalami kendala, serta memberikan solusi yang cepat dan tepat sasaran. Selain itu, sistem pembayaran digital kepada penyedia jasa katering atau petani lokal akan mempercepat alur keuangan dan meningkatkan kepercayaan para pelaku di lapangan.
Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo mengatakan pihaknya bersama Badan Gizi Nasional telah menandatangani Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) terkait dukungan pembangunan infrastruktur pendukung program MBG, salah satunya dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Dapur SPPG akan dibangun secara permanen di lahan milik Kementerian PU dengan luas lahan sekitar 900 m˛ yang mencakup bangunan dapur 300 m˛ dan lahan parkir kendaraan. Untuk ukuran dan desain dapur, akan mengikuti standar yang sudah ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional.
Di samping itu, pendidikan gizi juga menjadi bagian tak terpisahkan dari infrastruktur lunak yang mendukung keberhasilan program. Anak-anak tidak hanya diberi makanan bergizi, tetapi juga dibekali pemahaman tentang pentingnya pola makan sehat. Guru dan tenaga kesehatan di sekolah dapat menjadi agen perubahan yang menginspirasi kebiasaan baik sejak dini. Dengan demikian, program ini bukan hanya soal makan gratis, tetapi investasi jangka panjang dalam membentuk generasi yang sehat secara fisik dan mental.
Kemudian yang tak kalah penting, pelibatan masyarakat dan sektor swasta merupakan strategi penguatan infrastruktur berbasis kolaboratif. Dunia usaha dapat berkontribusi melalui program tanggung jawab sosial (CSR), penyediaan peralatan masak, pelatihan gizi, atau pendampingan teknis bagi pelaksana program. Sementara itu, keterlibatan masyarakat dalam pengawasan dan evaluasi menjamin bahwa program benar-benar sampai kepada yang berhak menerima.
Melalui pembangunan infrastruktur yang menyeluruh baik fisik, digital, sosial, maupun kelembagaan, pelaksanaan program MBG dapat berjalan optimal, berkelanjutan, dan berdampak luas. Program ini bukan sekadar bantuan makanan, melainkan bentuk nyata komitmen negara dalam membangun masa depan yang lebih cerah melalui generasi yang sehat, cerdas, dan produktif. Dengan terus memperkuat infrastruktur sebagai fondasi pelaksanaan, Program MBG bukan hanya mungkin diwujudkan, tapi juga bisa menjadi teladan global dalam membangun generasi emas melalui pendekatan yang inklusif, sistematis, dan berkelanjutan.

)* Penulis merupakan Pengamat Kebijakan Publik

Oleh: Silvia AP )*

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu inisiatif nasional yang digagas untuk mengatasi tantangan gizi buruk dan stunting di Indonesia. Di tengah berbagai persoalan sosial dan ekonomi yang mendera sebagian besar masyarakat, terutama di daerah tertinggal dan pelosok, MBG hadir sebagai bentuk nyata perhatian negara terhadap kesehatan dan masa depan generasi muda.

Lebih dari sekadar memberi makan, program ini diharapkan menjadi motor penggerak perubahan sosial melalui peningkatan kualitas hidup anak-anak Indonesia sejak dini. Dalam menjalankan misi besar ini, partisipasi aktif berbagai elemen masyarakat menjadi kunci keberhasilan, termasuk kalangan intelektual muda yang siap terjun langsung mendampingi dan mendistribusikan semangat perubahan.

Badan Gizi Nasional (BGN) mencatat ada 30.000 Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia program MBG. Kepala BGN, Dadan Hindayana mengatakan 30.000 sarjana baru itu yang akan menjalankan program MBG. Dengan begitu, ia meyakini tidak ada Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) yang tidak tidak dipimpin oleh Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia.

Dadan mengatakan, para Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) tersebut menempuh studi di Unhan selama 3-4 bulan dengan rincian, 2 bulan pertama dididik untuk komponen cadangan (Komcad) dan 2 bulan sisanya untuk pendidikan teknis meliputi keamanan pangan, penyiapan makanan, hingga budi daya pertanian. Pada batch pertama, SPPI telah bekerja sejak Februari. Sementara batch kedua didanai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tambahan.

Menurut Dadan, pendidikan SPPI yang kini dikelola di bawah Kementerian Pertahanan akan selesai pada Juli 2025. Setelah lulus, setiap satuan pelayanan pemenuhan gizi akan dipimpin langsung oleh seorang SPPI, memastikan eksekusi program berjalan profesional dan terukur. Sebagai informasi, lulusan SPPI telah mendapatkan Pendidikan Dasar Militer (Diksarmil) dari Universitas Pertahanan (Unhan). Program SPPI ini dijalankan melalui kerja sama antara BGN dan Unhan.

Keterlibatan mereka bukan hanya sebagai pelaksana teknis di lapangan, tetapi juga sebagai agen perubahan yang mampu membawa perspektif baru dalam upaya perbaikan gizi nasional. Para sarjana ini akan bekerja langsung di tengah masyarakat, mendampingi pelaksanaan program, memastikan distribusi makanan yang bergizi berjalan sesuai standar, serta melakukan edukasi tentang pentingnya pola makan sehat dan kebersihan. Kehadiran mereka diharapkan mampu menjembatani kebijakan pemerintah dengan kebutuhan dan karakteristik masyarakat setempat.

Dalam konteks sosial, kehadiran para sarjana ini memiliki dampak signifikan. Mereka tidak hanya membawa semangat profesionalisme, tetapi juga menghidupkan kembali nilai-nilai gotong royong, empati, dan pelayanan kepada sesama. Dalam beberapa tahun terakhir, banyak lulusan perguruan tinggi yang merasa sulit mendapatkan pekerjaan atau tidak merasa relevan di tengah tantangan dunia kerja yang berubah cepat.

Program ini memberikan mereka ruang untuk mengaktualisasikan ilmu dan keterampilan, sekaligus menjadi bagian dari solusi nasional terhadap persoalan gizi dan pendidikan dasar. Melalui pendekatan ini, pemerintah tidak hanya memberdayakan sumber daya manusia muda, tetapi juga menanamkan nilai-nilai kepemimpinan sosial yang berkelanjutan.

Staf Ahli Kepala BGN, Ikeu Tanziha mengatakan bahwa setiap unit pelayanan yang tersebar di berbagai daerah diisi oleh tiga lulusan SPPI yang terbagi atas posisi manajer, administrasi dan ahli akuntansi, serta tenaga gizi. Ia memastikan bahwa program MBG mulai efektif pada Januari 2025 meskipun akan dijalankan secara bertahap, menyesuaikan unit pelayanan-unit pelayanan yang telah sepenuhnya siap. Seiring berjalan waktu, unit pelayanan akan terus bertambah dan diharapkan jumlah SPPI meningkat hingga mampu menjangkau seluruh kabupaten/kota di Indonesia.

Program MBG yang melibatkan 30.000 sarjana ini juga menjadi contoh model integrasi antara dunia pendidikan tinggi dan kebutuhan pembangunan nasional. Melalui keterlibatan langsung para lulusan perguruan tinggi dalam program-program strategis seperti MBG, terjadi transformasi cara pandang terhadap peran pendidikan tinggi dalam pembangunan.

Dari perspektif kebijakan publik, keberadaan 30.000 sarjana dalam program MBG mencerminkan pendekatan holistik dan progresif dalam pembangunan. Pemerintah tidak hanya memberikan bantuan, tetapi juga membangun kapasitas masyarakat melalui kehadiran sumber daya manusia berkualitas. Ini adalah bentuk investasi jangka panjang yang hasilnya mungkin tidak terlihat dalam hitungan hari, tetapi akan terasa dalam dekade ke depan. Anak-anak yang tumbuh sehat dan terdidik akan menjadi generasi penerus yang membawa Indonesia ke arah kemajuan yang lebih inklusif dan berkeadilan.

Disisi lain, Kepala BPOM, Taruna Ikrar menegaskan kembali dukungan penuh BPOM terhadap program MBG. Taruna mengungkapkan koordinasi dengan lintas kementerian/lembaga dalam rangka pengawalan MBG, baik di tingkat pusat maupun daerah, telah dilaksanakan sejak 2024. Tahun lalu, BPOM bekerja sama dengan Unhan telah menyelenggarakan pembekalan terkait keamanan pangan dan gizi terhadap 2.000 orang SPPI

Akhirnya, Program Makan Bergizi Gratis dengan dukungan berbagai pihak ini merupakan tonggak penting dalam pembangunan manusia Indonesia. Ia menyatukan antara semangat kemanusiaan, kepedulian sosial, dan intelektualitas dalam satu gerakan bersama. Di tangan para sarjana muda yang terjun langsung ke masyarakat, MBG bukan lagi sekadar program pemerintah, melainkan gerakan nasional untuk menjamin bahwa setiap anak Indonesia tumbuh dengan tubuh yang sehat, pikiran yang cerdas, dan hati yang penuh harapan.

)* Penulis adalah tim redaksi Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) Ideas

Oleh: Caleb Setiawan )*

Polemik mengenai revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) dan wacana Rancangan Undang-Undang Kepolisian (RUU Polri) berkembang bukan sekadar sebagai perdebatan hukum, tetapi telah memasuki ranah yang lebih luas dan kompleks. Gelombang penolakan yang muncul belakangan ini bukan hanya dibentuk oleh perbedaan pendapat, melainkan tampak diarahkan oleh narasi provokatif yang mengancam stabilitas nasional. Dalam situasi seperti ini, sikap kehati-hatian perlu dikedepankan, terutama mengingat pentingnya menjaga kedaulatan dan keamanan negara dari potensi disrupsi internal maupun eksternal.

Revisi UU TNI yang saat ini sedang dibahas sebenarnya memiliki semangat utama untuk memperkuat ketahanan nasional, meningkatkan profesionalisme prajurit, dan menyempurnakan peran institusi pertahanan dalam konteks zaman yang terus berkembang. Hal ini sejalan dengan pandangan Kepala Pusat Penerangan TNI, Mayjen Hariyanto, yang menilai bahwa perubahan tersebut tetap mengedepankan prinsip supremasi sipil serta tidak bertentangan dengan reformasi militer yang telah berlangsung sejak era awal 2000-an. Mekanisme dan kriteria yang diatur dalam rancangan undang-undang pun didesain dengan ketat, memastikan bahwa peran militer di luar struktur pertahanan hanya dilakukan dalam kerangka kebutuhan nasional yang objektif dan mendesak.

Namun demikian, narasi yang berkembang di ruang publik seolah diarahkan untuk menciptakan ketakutan dan kecurigaan. Penolakan terhadap perluasan peran prajurit aktif di kementerian dan lembaga sipil dibingkai sebagai ancaman terhadap demokrasi, padahal regulasi tersebut bertujuan mendukung efektivitas negara dalam menghadapi tantangan multidimensional, termasuk keamanan maritim, penanggulangan narkotika, dan ketahanan siber. Penyesuaian batas usia pensiun pun dianggap sebagai bentuk monopoli kekuasaan, padahal faktanya, hal ini justru bertujuan agar pengalaman dan kapasitas prajurit yang masih prima tetap dapat dimanfaatkan tanpa mengorbankan sistem regenerasi yang sudah berjalan.

Gelombang penolakan yang meluas dan terkoordinasi telah memunculkan kekhawatiran di kalangan pengamat strategis. Direktur Merah Putih Stratejik Institut (MPSI), Noor Azhari, memandang bahwa fenomena ini menunjukkan adanya pola yang menyerupai perang asimetris, di mana narasi-narasi provokatif digunakan untuk melemahkan institusi pertahanan nasional dari dalam. Ia mencermati korelasi antara peningkatan tensi geopolitik kawasan Asia-Pasifik dan upaya-upaya sistematis untuk mengganggu konsolidasi kekuatan negara-negara berkembang. Dalam konteks ini, Indonesia sebagai negara kepulauan yang strategis diyakini sedang menjadi sasaran dari agenda asing yang tidak menghendaki tumbuhnya kekuatan regional baru.

Indikasi keterlibatan aktor-aktor transnasional semakin menguat seiring dengan pola serupa yang pernah terjadi di beberapa negara lain. Pengalaman dari Eropa Timur dan Timur Tengah menunjukkan bagaimana isu demokrasi kerap dimanipulasi menjadi alat tekanan politik terhadap negara yang tengah menguatkan institusi pertahanannya. Di Indonesia, narasi penolakan yang dibentuk pun lebih sering dibangun melalui pendekatan emosional dan persepsi sepihak ketimbang pemahaman objektif terhadap isi revisi.

Kepala Staf Resimen Mahasiswa Indonesia, M. Arwani Deni, juga melihat bahwa arah polemik ini tidak dapat dilepaskan dari posisi Indonesia yang kini semakin strategis dalam konstelasi global, terlebih sejak masuk ke dalam BRICS. Keberpihakan Indonesia terhadap tatanan dunia multipolar menjadi perhatian bagi kekuatan global tertentu yang selama ini mendominasi arsitektur politik dan ekonomi internasional. Langkah Indonesia untuk memperkuat sistem pertahanannya dipandang sebagai ancaman terhadap status quo yang selama ini dikendalikan oleh poros Barat.

Penolakan terhadap revisi UU TNI juga dinilai sarat muatan geopolitik karena terjadi di tengah rivalitas kawasan, khususnya antara Amerika Serikat dan Tiongkok di kawasan Pasifik. Dalam situasi ini, berbagai kebijakan strategis Indonesia berpeluang menjadi target manuver kekuatan besar yang ingin mempertahankan pengaruhnya. Maka tidak mengherankan apabila setiap upaya peningkatan kapasitas militer Indonesia langsung dibenturkan dengan wacana anti-demokrasi, meskipun sejatinya tidak ada satu pasal pun yang mengindikasikan kembalinya militer ke politik.

Di sisi lain, wacana revisi UU Polri juga menjadi bahan spekulasi yang dibumbui dengan ketidakakuratan. DPR menegaskan bahwa belum ada pembahasan resmi terkait RUU tersebut, sehingga narasi yang dibangun di luar mekanisme resmi hanya akan memperkeruh situasi. Isu ini perlu diluruskan agar tidak dimanfaatkan sebagai bahan agitasi terhadap lembaga penegak hukum yang justru sedang diharapkan memperkuat profesionalisme dalam merespons tantangan zaman.

Indonesia membutuhkan kekuatan nasional yang kokoh dalam menghadapi tantangan global yang semakin kompleks. Dalam konteks ini, penguatan militer dan kepolisian merupakan bagian integral dari strategi jangka panjang untuk menjaga keutuhan negara. Ketika ada upaya untuk membingkai langkah strategis ini sebagai bentuk ancaman, maka masyarakat harus cermat memilah informasi dan tidak terjebak pada narasi provokatif.

Ketika opini publik diarahkan oleh provokasi yang tidak berdasar, maka bukan hanya diskursus kebangsaan yang terganggu, melainkan juga legitimasi terhadap lembaga-lembaga strategis negara. Untuk itu, sinergi antara pemerintah, akademisi, masyarakat sipil, dan media menjadi penting agar kebijakan yang dilahirkan demi kedaulatan bangsa tidak digiring ke dalam konflik horizontal yang merugikan semua pihak. Indonesia harus berdiri tegak sebagai bangsa yang tidak mudah diintervensi, baik oleh tekanan dalam negeri yang dimanipulasi maupun oleh kekuatan luar yang berkepentingan. Kewaspadaan kolektif menjadi kunci dalam menjaga stabilitas nasional agar tetap utuh, kuat, dan berdaulat.

)* Analisis Kebijakan Publik

Jakarta – Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal menyampaikan apresiasinya atas pelaksanaan program Cek Kesehatan Gratis (CKG) yang telah dimulai sejak 10 Februari 2025.

Menurutnya, program ini menjadi bukti nyata kehadiran negara dalam memastikan kesejahteraan rakyat melalui layanan kesehatan yang mudah dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat.

“Ini menjadi wujud kehadiran negara di APBN 2025! Pemerintahan Pak Prabowo Subianto terus memperkuat kesejahteraan masyarakat, termasuk dengan program CKG yang memberikan akses luas terhadap pelayanan kesehatan,” ujar Cucun.

Cucun menyebut, sejak awal dirinya telah mendukung penuh program ini ketika dibahas bersama pemerintah. “Saat itu saya pimpinan Badan Anggaran DPR dan menyambut baik program Pak Prabowo ini. Ini merupakan solusi konkret bagi masyarakat, terutama mereka yang kesulitan mengakses layanan medis,” tegasnya.

Program CKG dijalankan berdasarkan siklus hidup masyarakat dan terdiri atas tiga skema utama: CKG ulang tahun, CKG sekolah, dan CKG khusus ibu hamil dan balita.

Skema ulang tahun sudah dimulai sejak 10 Februari dan menyasar anak usia 0–6 tahun serta warga berusia 18 tahun ke atas. Pemeriksaan dilakukan di Puskesmas dan klinik yang bekerja sama, dalam rentang waktu 30 hari setelah hari ulang tahun.

“Program ini sangat bermanfaat. Masyarakat bisa mengetahui status kesehatannya lebih awal dan segera mengambil langkah medis jika diperlukan,” kata Cucun.

Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno juga memberikan apresiasi terhadap langkah pemerintah tersebut. Ia meyakini CKG dapat memperkuat sistem deteksi dini penyakit dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. “Kami yakin program ini mampu mencegah berbagai penyakit karena masyarakat jadi tahu lebih awal kondisi kesehatannya,” tuturnya.

Eddy menegaskan bahwa CKG melengkapi komitmen Presiden Prabowo dalam menjamin kesehatan masyarakat. “Setelah MBG berjalan, kini hadir CKG. Aksi nyata ini menunjukkan tidak ada rakyat yang ditinggalkan,” katanya.

Dukungan juga datang dari dunia internasional. Direktur Jenderal WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, memuji program CKG sebagai langkah kebijakan preventif yang penting. Ia menilai, deteksi dini seperti ini sangat efektif untuk meningkatkan peluang kesembuhan dan mencegah komplikasi penyakit yang lebih serius.

“Apresiasi WHO menggambarkan urgensi program ini secara global. Sekarang tinggal bagaimana implementasinya dijalankan secara optimal,” tutup Eddy.