Oleh : Septi Nur Aini )*
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diusung pemerintahan era Presiden Prabowo bukan sekadar kebijakan populis, tetapi dapat menjadi motor penggerak baru bagi perekonomian nasional dan dunia usaha. Di balik gagasan mulia untuk menekan angka stunting dan meningkatkan kualitas SDM, tersembunyi potensi besar yang mampu menggerakkan sektor hulu-hilir, menciptakan lapangan kerja, serta membangkitkan dunia usaha – dari petani, peternak, nelayan, hingga pelaku UMKM.

Gagasan ini sederhana namun berdampak luas. Jika dikaji lebih jauh, program ini akan membutuhkan pasokan bahan pangan dalam jumlah besar dan berkelanjutan, mulai dari telur, daging ayam, ikan, sayur, beras, buah, hingga produk olahan lainnya. Ini berarti, kebutuhan akan produk pertanian, perikanan, dan peternakan akan meningkat signifikan.
Kondisi ini memberi sinyal positif bagi petani dan nelayan yang selama ini kerap kesulitan mendapatkan pasar tetap dengan harga yang layak. Ketika program ini dijalankan dengan skema kemitraan yang melibatkan koperasi, BUMDes, dan pelaku usaha lokal, maka terjadi efek domino yang sehat seperti produksi meningkat, distribusi lancar, dan pendapatan masyarakat desa ikut naik. Program ini secara alami akan memutar roda ekonomi dari bawah.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana mengungkapkan, program MBG membawa dampak positif bagi industri kuliner Indonesia. Selain investasi masa depan melalui pemenuhan gizi anak, juga menyelamatkan bisnis restoran yang bangkrut. Pihaknya menjabarkan, program MBG memerlukan bantuan dari para mitra sebagai suplai makanan yang akan disalurkan kepada penerima manfaat. Sehingga sejumlah restoran-restoran dan catering-catering yang di daerah juga ikut terlibat.

Selain itu, dunia usaha di sektor pengolahan juga akan mendapat dorongan. Kebutuhan makanan sehat dan praktis untuk distribusi ke sekolah-sekolah membuka peluang bagi industri pengolahan makanan kecil dan menengah untuk tumbuh. UMKM katering, industri pengemasan, transportasi logistik makanan, hingga startup agritech dan foodtech punya potensi besar untuk masuk dan berperan dalam ekosistem program ini.

Bahkan, industri pendukung seperti produsen pakan ternak, alat pertanian, hingga produsen alat dapur skala industri pun akan ikut terkena imbas positif dari meningkatnya permintaan. Ini yang disebut sebagai multiplier effect. Kebijakan makan bergizi gratis, yang tampak sederhana di permukaan, ternyata bisa menjadi pemantik bagi pertumbuhan sektor-sektor strategis yang selama ini stagnan.

Wakil Gubernur Jateng, Taj Yasin mengatakan, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Percepatan Pelaksana Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Selain menjadi program nasional, program ini juga bisa membuka banyak lapangan kerja baru. Setiap rantai pasok makanan dari produksi, distribusi, hingga penyajian membutuhkan tenaga manusia. Pekerja di sektor pertanian dan peternakan akan meningkat, pengemudi logistik makanan akan dibutuhkan lebih banyak, hingga koki dan tenaga dapur skala lokal yang akan menyiapkan makanan bagi ribuan siswa setiap hari.

Jika dikelola dengan tepat, program ini bahkan bisa menghidupkan dapur-dapur umum berbasis komunitas dan koperasi. Ini akan memberdayakan ibu rumah tangga, kelompok perempuan, dan warga desa yang memiliki keterampilan memasak untuk terlibat langsung dalam pelaksanaan program. Maka idtak heran jika program ini bukan hanya soal makan gratis, tapi juga tentang pemberdayaan masyarakat secara menyeluruh.

Tentu, ada tantangan dalam pelaksanaan: mulai dari distribusi yang merata, pengawasan mutu makanan, hingga tata kelola anggaran yang transparan. Namun tantangan ini bisa diatasi jika program dikelola secara kolaboratif. Pemerintah pusat bisa menjadi pengarah kebijakan, sementara pelaksanaannya diserahkan ke daerah, koperasi, dan komunitas lokal yang lebih memahami konteks wilayah masing-masing.

Menteri PPN/Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy mengatakan MBG merupakan inisiatif strategis yang relevan untuk mencapai Trisula Pembangunan Nasional 2029, yaitu pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan, serta pengembangan SDM berkualitas. Selain itu, langkah ini merupakan komitmen konkret mewujudkan ketahanan pangan dan meningkatkan kualitas gizi masyarakat Indonesia.

Secara global, program ini juga bisa menjadi daya tarik baru dalam diplomasi sosial Indonesia. Ketika banyak negara fokus pada pemberian tunjangan langsung, Indonesia bisa tampil berbeda dengan menekankan intervensi berbasis pangan sehat. Jika berhasil, model ini bisa direplikasi di negara lain dan menjadikan Indonesia sebagai pionir dalam gerakan global pemenuhan gizi anak.

Oleh sebab itu, MBG bukan sekadar program sosial, tapi potensi stimulus ekonomi yang luar biasa. Ini adalah bentuk nyata investasi negara pada masa depan generasi muda, sekaligus penggerak ekonomi rakyat dari desa ke kota. Pemerintah dan dunia usaha perlu memandang program ini sebagai peluang strategis, bukan beban anggaran. Sebab ketika perut kenyang dan tubuh sehat, produktivitas meningkat dan dari sana, ekonomi akan bergerak maju.

)*Penulis merupakan pemerhati ekonomi

Oleh : Melki Douw)*

Kekejaman Organisasi Papua Merdeka (OPM) kembali menyingkap wajah asli dari gerakan separatis bersenjata yang selama ini menjadi duri dalam daging bagi perdamaian dan kemajuan Papua. Aksi-aksi brutal yang terus dilakukan oleh kelompok tersebut tidak hanya mencoreng nilai-nilai kemanusiaan, tetapi juga mengkhianati semangat persatuan bangsa dan cita-cita kesejahteraan rakyat Papua. Tidak ada satu pun tindakan mereka yang mencerminkan perjuangan yang ada hanyalah kekerasan, teror, dan penghambatan terhadap pembangunan.

banner 336×280
Serangan demi serangan terhadap masyarakat sipil, seperti pembunuhan keji terhadap para pendulang emas di Kali Silet, pembakaran fasilitas umum, dan ancaman terhadap guru serta tenaga kesehatan, menjadi bukti nyata bahwa OPM menjadikan ketakutan (teror) sebagai alat untuk mempertahankan eksistensi. Mereka bukanlah pejuang, melainkan kelompok teroris bersenjata yang menjadi ancaman langsung terhadap kehidupan damai di Papua.

Dandim 1715/Yahukimo, Letkol Inf Tommy Yudistyo, secara tegas membantah narasi palsu yang coba dibangun OPM, yang menyebut bahwa korban sebagai anggota TNI. Fakta sesungguhnya, para pendulang emas yang menjadi korban adalah warga sipil yang tengah bekerja mencari nafkah secara damai. Pernyataan ini sekaligus memperkuat bahwa OPM kerap memelintir informasi demi membenarkan aksi kekejaman yang mereka lakukan. Manipulasi dan kebohongan telah menjadi senjata tambahan mereka, selain senjata api.

Kepala Operasi Damai Cartenz, Brigjen Faizal Ramadhani, juga menjelaskan bahwa gangguan keamanan terus dilakukan OPM di wilayah-wilayah rawan. Serangan terhadap warga sipil, guru, dan tenaga medis menunjukkan bahwa OPM tidak memiliki batas dalam menyebarkan ketakutan. Kekejaman seperti ini hanya bisa dilakukan oleh kelompok yang sudah kehilangan moralitas dan kompas kemanusiaan. Mereka tidak hanya menyerang fisik warga, tetapi juga merusak mental dan psikologis masyarakat Papua.

Duka mendalam terus menyelimuti keluarga korban dan masyarakat luas. Banyak anak yang menjadi yatim, istri yang kehilangan suami, dan warga yang harus meninggalkan kampung halamannya demi menghindari teror OPM. Penderitaan ini adalah hasil langsung dari tindakan kejam kelompok separatis yang tidak mengenal belas kasih. Negara tidak boleh membiarkan satu pun aksi kekerasan seperti ini luput dari keadilan.

Pemerintah bersama TNI dan Polri akan terus hadir di tengah rakyat Papua untuk melindungi, mengayomi, dan memastikan bahwa rasa aman menjadi hak setiap warga negara.

Dalam menghadapi kekejaman OPM, ketegasan adalah satu-satunya jalan. Tidak ada ruang untuk toleransi terhadap kelompok bersenjata yang merongrong kedaulatan negara dan membahayakan keselamatan rakyat. Aparat TNI dan Polri telah menjalankan tugas konstitusional mereka dengan penuh tanggung jawab dan profesionalisme. Setiap langkah yang diambil bertujuan mulia: menegakkan hukum, melindungi rakyat, dan memulihkan stabilitas.

Kepala Pusat Penerangan Mabes TNI, Brigjen Kristomei Sianturi, menegaskan bahwa pendekatan humanis dan dialogis tetap menjadi fondasi dalam operasi keamanan. Namun, bila keselamatan masyarakat terancam, maka tindakan tegas dan terukur menjadi keharusan. Pendekatan pembinaan teritorial terus dijalankan sebagai bentuk nyata kehadiran negara di setiap pelosok Papua, untuk memastikan tidak ada satu pun warga yang merasa ditinggalkan.

Pemerintah pun tidak tinggal diam. Kepemimpinan Presiden Prabowo telah menunjukkan komitmen kuat untuk membangun Papua secara menyeluruh. Melalui pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit, hingga akses internet di wilayah pedalaman, pemerintah membuktikan bahwa Papua adalah prioritas nasional. Kebijakan afirmatif seperti Otonomi Khusus dan Dana Desa merupakan bentuk perhatian nyata negara terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua.

Namun, semua usaha mulia ini tidak akan maksimal jika terus dihadang oleh kelompok separatis bersenjata. OPM adalah penghambat utama dari kemajuan dan kesejahteraan Papua. Mereka tidak membawa solusi, melainkan kehancuran. Aksi kekerasan dan keji yang mereka lakukan terhadap guru, tenaga medis, dan pekerja pembangunan, menunjukkan bahwa mereka tidak pernah berpihak pada rakyat Papua. Mereka bukanlah pembela, melainkan perusak masa depan dan kedamaian.

Masyarakat internasional harus membuka mata dan melihat kebenaran. Tindakan OPM bukanlah perjuangan politik atau hak menentukan nasib sendiri. Ini adalah aksi teror yang terang-terangan melanggar hukum dan hak asasi manusia. Dunia tidak boleh terjebak dalam propaganda yang dibangun oleh kelompok yang jelas-jelas menjadikan kekerasan sebagai jalan utama.

Seluruh komponen bangsa harus bersatu mendukung pemerintah dan aparat keamanan dalam menuntaskan gangguan dari OPM. Penegakan hukum yang tegas harus terus dilanjutkan, bersamaan dengan percepatan pembangunan dan penguatan sosial masyarakat. TNI dan Polri adalah garda terdepan dalam menjaga kedaulatan dan keamanan nasional, dan dukungan terhadap mereka merupakan kewajiban moral seluruh rakyat Indonesia.

Mengutuk aksi kekejaman OPM adalah bentuk pembelaan terhadap kemanusiaan. Mendukung ketegasan aparat adalah wujud keberpihakan kepada rakyat Papua yang ingin hidup damai dan sejahtera. Negara hadir bukan hanya sebagai penjaga keamanan, tetapi juga sebagai pelayan pembangunan dan penjaga harapan.

Papua adalah bagian utuh dari Indonesia. Rakyat Papua adalah saudara sebangsa yang memiliki hak yang sama untuk merasakan kemajuan dan keadilan. Dengan ketegasan aparat, komitmen pemerintah, dan dukungan seluruh rakyat Indonesia, Papua akan terus melangkah maju menuju masa depan yang damai, aman, dan sejahtera.

)* Mahasiswa asal Papua tinggal di Surabaya

Oleh: Dominggus Alam *)

Konflik berkepanjangan di Papua yang melibatkan Organisasi Papua Merdeka (OPM) terus meninggalkan luka mendalam bagi masyarakat sipil. Kekerasan yang mereka lakukan, seperti penembakan, penyanderaan, dan ancaman terbuka terhadap aparat keamanan serta warga tak berdosa, bukan hanya melanggar prinsip kemanusiaan, tetapi juga menghambat upaya membangun perdamaian dan kesejahteraan di tanah Papua. Salah satu insiden terbaru adalah penembakan terhadap mantan Kapolsek Mulia di Puncak Jaya, sebuah aksi yang kembali menegaskan betapa kejamnya metode yang digunakan oleh OPM. Kekejaman semacam ini bukanlah cerminan aspirasi rakyat Papua yang sesungguhnya, melainkan tindakan segelintir pihak yang justru memperburuk kehidupan masyarakat yang mereka klaim perjuangkan.

banner 336×280
TPNPB-OPM kerap membungkus aksinya dalam narasi perjuangan kemerdekaan, namun realitas di lapangan jauh dari mulia. Korban utama dari kekerasan ini adalah rakyat Papua sendiri—guru yang mengajar anak-anak di pedalaman, tenaga medis yang berjuang menyelamatkan nyawa, hingga warga biasa yang hanya ingin menjalani hari dengan aman. Penembakan terhadap eks Kapolsek Mulia, sebagaimana dilaporkan oleh berbagai media, adalah bukti nyata bahwa target mereka tidak terbatas pada aparat keamanan, tetapi juga siapa saja yang dianggap menghalangi agenda mereka. Tindakan ini bukan sekadar kejahatan terhadap individu, melainkan serangan terhadap stabilitas dan harapan masyarakat luas untuk hidup damai. Pernyataan terbaru Juru bicara TPNPB-OPM, Sebby Sambom yang menyebutkan kesiapan untuk “berperang melawan tentara Indonesia hingga dunia kiamat” semakin memperkeruh situasi.

Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Mabes TNI, Brigadir Jenderal Kristomei Sianturi menyebut tantangan perang TPNPB-OPM hanyalah propaganda semata yang ditujukan untuk menakut-nakuti masyarakat sipil. Menurut Brigjen Kristomei, sikap militan ini bukanlah strategi perjuangan yang konstruktif, melainkan upaya untuk menciptakan ketakutan dan kekacauan di tengah rakyat Papua. Narasi perang yang mereka gaungkan tidak hanya menunjukkan sikap penolakan terhadap dialog, tetapi juga ketidakpedulian terhadap dampak nyata yang dirasakan oleh warga setempat.

Kita harus tegas menyatakan bahwa kekerasan bukan solusi. Aspirasi politik atau sosial, betapapun sahihnya, dapat disuarakan melalui saluran damai dan demokratis—bukan dengan senjata yang hanya melahirkan penderitaan. Meskipun sering dikritik atas pendekatan keamanannya di Papua, pemerintah telah menunjukkan komitmen untuk memperbaiki kondisi di wilayah Papua melalui kebijakan otonomi khusus, pembangunan infrastruktur seperti jalan Trans Papua, serta peningkatan akses pendidikan dan kesehatan. Sayangnya, kelompok seperti OPM justru kerap menargetkan proyek-proyek tersebut. Insiden penyerangan terhadap pekerja proyek Trans Papua di masa lalu adalah bukti kontradiksi antara retorika “pembebasan” yang mereka usung dan realitas kehancuran yang mereka tinggalkan.

Masyarakat Papua berhak hidup dalam damai, bebas dari ancaman dan ketakutan. Kekejaman OPM tidak boleh dibiarkan menjadi narasi dominan yang membayangi kehidupan sehari-hari. Dunia internasional, termasuk organisasi hak asasi manusia, perlu mengambil sikap tegas dengan mengutuk tindakan kekerasan yang dilakukan oleh kelompok bersenjata ini. Selama ini, sorotan sering kali hanya tertuju pada respons pemerintah atau aparat keamanan, sementara pelanggaran yang dilakukan oleh OPM cenderung luput dari perhatian media. Padahal, perdamaian sejati di Papua hanya dapat tercapai jika OPM bersedia meletakkan senjata dan memilih jalan dialog serta rekonsiliasi.

Propaganda intimidasi yang disebarkan OPM, sebagaimana disebutkan oleh pihak TNI, juga menunjukkan bahwa tujuan mereka bukan semata-mata kemerdekaan, melainkan mempertahankan kekuasaan dan pengaruh melalui ketakutan. Ini terlihat dari pola serangan mereka yang sering kali tidak memiliki target strategis yang jelas, tetapi lebih bertujuan untuk menciptakan teror. Dalam konteks ini, masyarakat sipil menjadi pihak yang paling dirugikan. Anak-anak kehilangan akses pendidikan karena sekolah ditutup akibat konflik, keluarga tercerabut dari kampung halaman mereka, dan perekonomian lokal terhenti karena ketidakstabilan. Jika OPM benar-benar peduli pada rakyat Papua, mengapa justru rakyat yang mereka jadikan korban.

Sebagai satu bangsa, kita perlu memperkuat solidaritas dengan rakyat Papua. Memastikan keadilan sosial terwujud dan membangun kepercayaan adalah langkah penting untuk meredam konflik. Pemerintah terus mendorong pendekatan yang lebih inklusif, melibatkan tokoh masyarakat adat, agama, dan pemuda Papua dalam proses pengambilan keputusan. Hal ini sebagai bentuk demokrasi dan pengakuan atas eksistensi masyrakat Papua dalam bingkai NKRI. Namun, lagi-lagi OPM selalu menciptakan teror dengan alibinya menjaga Papua. Padahal OPM sendiri yang menjadi problematik dalam perwujudan Papua damai.

Kekejaman OPM harus dilawan dengan narasi kemanusiaan yang lebih kuat, bahwa setiap nyawa berharga, dan tidak ada ideologi yang dapat membenarkan pengorbanan rakyat tidak bersalah. Mari kita bangun Papua yang damai, bukan dengan darah dan peluru, tetapi dengan tangan terbuka, hati yang penuh harapan, dan komitmen untuk masa depan yang lebih baik. Kekerasan hanya akan melahirkan luka baru, sementara perdamaian menawarkan jalan keluar bagi semua pihak.

*) Pemuda Papua Peduli Perdamaian – Asosiasi Anak Papua Barat

Oleh: Rikcy Rinaldi

Dinamika ekonomi global kembali diuji setelah Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, yang kini kembali menjabat, memutuskan untuk menaikkan tarif impor terhadap berbagai negara mitra dagang, termasuk Indonesia. Kebijakan sepihak tersebut sontak memicu kekhawatiran pasar dunia, termasuk tekanan terhadap nilai tukar rupiah. Meski Trump menunda implementasi tarif tersebut selama 90 hari, pemerintah Indonesia tetap melakukan berbagai upaya negosiasi untuk mencegah dampak yang lebih luas terhadap perekonomian nasional.

banner 336×280
Namun, pemerintah Indonesia merespons dengan kepala dingin. Alih-alih bersikap reaktif, strategi yang diambil adalah pendekatan terukur, terkoordinasi, dan fokus pada stabilitas jangka panjang.

Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menegaskan bahwa Indonesia berpegang teguh pada prinsip perdagangan internasional yang adil dan saling menguntungkan. Beliau menekankan bahwa pemerintah tidak akan gegabah dalam menghadapi kebijakan proteksionis AS, melainkan akan menempuh jalur diplomasi yang aktif dan bermartabat. Prabowo juga menyatakan bahwa Indonesia tidak tertutup terhadap kemungkinan pembukaan kerja sama bilateral baru selama tetap menjaga kepentingan nasional sebagai prioritas utama.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, yang tetap menjabat dalam Kabinet Prabowo setelah sebelumnya bertugas di era Presiden Joko Widodo, menjadi sosok sentral dalam menjaga arah kebijakan fiskal. Dalam forum ASEAN Finance Ministers di Kuala Lumpur pada awal April 2025, Sri Mulyani menjelaskan bahwa Indonesia masih memiliki ruang fiskal yang cukup dan cadangan devisa yang kuat untuk menjaga kestabilan ekonomi nasional. Ia juga menyatakan bahwa pemerintah siap menggunakan insentif fiskal secara selektif untuk meredam dampak tekanan eksternal.

Langkah konkret segera diambil, mulai dari pemberian insentif pajak bagi pelaku ekspor yang terdampak kebijakan tarif, hingga percepatan restitusi PPN dan pelonggaran bea masuk atas bahan baku impor untuk industri padat karya. Pemerintah menilai bahwa ketahanan sektor industri adalah kunci menghadapi ketidakpastian global, karena dampaknya langsung terasa di tingkat lapangan kerja dan produktivitas.

Selain strategi jangka pendek, pemerintah juga merancang kebijakan jangka menengah yang berorientasi pada transformasi pasar ekspor. Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, menyebut bahwa negara-negara di kawasan Afrika Timur, Timur Tengah, dan Asia Selatan menjadi target baru untuk penetrasi pasar Indonesia. Ia menekankan pentingnya diversifikasi pasar agar Indonesia tidak lagi terlalu bergantung pada satu atau dua mitra dagang besar.

Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, turut mendukung penuh arah kebijakan ini. Beliau menginstruksikan kementerian terkait untuk menyusun peta jalan ekspor nasional yang lebih lincah dalam merespons tren global. Menurutnya, dunia saat ini berubah terlalu cepat untuk bersandar pada strategi lama. Karena itu, hilirisasi industri dan penciptaan nilai tambah di dalam negeri juga menjadi prioritas besar dalam pembangunan ekonomi nasional.

Sektor moneter pun mendapat perhatian serius. Meskipun Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo, tidak banyak muncul dalam sorotan media bulan ini, pemerintah memastikan bahwa koordinasi tetap berjalan erat dengan otoritas moneter. Bank Indonesia terus menjaga stabilitas nilai tukar melalui intervensi pasar dan pengelolaan cadangan devisa, namun tekanan tidak diletakkan pada nilai tukar nominal semata. Fokus utama tetap pada penguatan fundamental ekonomi nasional agar rupiah stabil secara alamiah.

Di tingkat domestik, Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, secara aktif berdialog dengan pelaku usaha, baik melalui forum formal maupun pertemuan langsung dengan asosiasi industri. Ia menyampaikan bahwa pemerintah tidak hanya ingin memadamkan api sesaat, tapi juga membangun sistem ekonomi yang tahan terhadap gejolak global. Menurutnya, suara pelaku usaha penting untuk menentukan arah insentif dan relaksasi yang benar-benar berdampak.

Langkah-langkah pemerintah mendapat dukungan dari berbagai pihak. Mantan Wakil Presiden Republik Indonesia, Boediono, yang juga dikenal sebagai ekonom senior, menyampaikan bahwa pemerintah perlu terus menjaga keseimbangan antara kebijakan fiskal dan moneter agar risiko eksternal tidak berdampak luas terhadap pelaku usaha domestik. Ia menekankan pentingnya pengelolaan eksposur risiko secara hati-hati agar stabilitas jangka panjang tetap terjaga.

Di sisi lain, respons publik terhadap kebijakan ekonomi pemerintah tergolong sangat positif. Walaupun terdapat peningkatan pembelian emas sebagai bentuk lindung nilai, kegiatan konsumsi dan belanja masyarakat tetap menunjukkan tren yang stabil. Berdasarkan survei nasional yang dirilis awal April 2025, sebanyak 67 persen responden menyatakan puas terhadap langkah-langkah pemerintah dalam menjaga perekonomian di tengah gejolak global. Angka ini mencerminkan tingkat kepercayaan publik yang sangat tinggi.

Diplomasi ekonomi juga diperkuat. Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan dan Kementerian Luar Negeri telah mengirim delegasi ke Washington DC untuk membicarakan kemungkinan penyesuaian tarif dan membuka peluang kesepakatan dagang bilateral baru. Pemerintah juga memperkuat posisi tawar melalui kerja sama regional, termasuk mempercepat ratifikasi Comprehensive Economic Partnership Agreements (CEPA) dengan negara-negara Eropa dan Asia.

Dengan langkah-langkah tersebut, pemerintah Indonesia menunjukkan bahwa tekanan eksternal tidak membuat arah kebijakan nasional kehilangan fokus. Justru sebaliknya, ketegangan global menjadi momentum untuk mempercepat transformasi ekonomi nasional agar lebih mandiri, berkelanjutan, dan berdaya saing tinggi.

*)Pengamat Isu Strategis

Oleh : Dirandra Falguni )*

Kebijakan tarif resiprokal sebesar 32 persen yang diumumkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump terhadap barang-barang impor dari lebih dari 180 negara, termasuk Indonesia, kembali mengguncang stabilitas perdagangan global. Di tengah tekanan tersebut, Pemerintah Indonesia memilih untuk tidak gegabah. Pemerintah justru mengambil pendekatan negosiasi sebagai langkah strategis yang dinilai lebih konstruktif dan menjanjikan dalam jangka panjang.

banner 336×280
Dalam sarasehan ekonomi yang digelar di Menara Mandiri Jakarta, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menegaskan bahwa Indonesia memilih jalur negosiasi karena Amerika Serikat tetap merupakan mitra strategis. Presiden Prabowo Subianto juga mendukung penuh langkah ini, sambi menegaskan pentingnya membangun kekuatan ekonomi nasional yang tangguh dan tidak terlalu bergantung pada negara lain.

Airlangga juga menekankan bahwa pendekatan diplomatik telah dimulai melalui komunikasi intensif dengan perwakilan diplomatik AS dan asosiasi pengusaha nasional seperti KADIN dan Apindo. Pemerintah juga tengah menyiapkan proposal konkret kepada U.S Trade Representative, dengan fokus pada revitalisasi Trade and Investment Framework Agreement (TIFA) yang sudah lama menjadi landasan kerja sama bilateral sejak 1996.

Langkah ini dinilai tepat, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo agar Indonesia menjadi negara yang efisien, ramping, dan tidak manja terhadap guncangan eksternal. Terdapat kemungkinan menurutnya bahwa Presiden Trump membantu Indonesia agar menjadi negara maju.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani menambahkan ketergantungan ekspor Indonesia terhadap AS tidak sebesar negara lain. Meskipun Amerika adalah mitra dagang kedua terbesar Indonesia, masih banyak alternatif pasar ekspor yang potensial. Hal ini menjadi landasan logis bagi Indonesia untuk mendiversifikasi tujuan ekspor, termasuk menjajaki peluang di kawasan ASEAN dan BRICS.

Indonesia tidak bergerak sendiri. Airlangga menyampaikan bahwa negara-negara ASEAN akan menggelar pertemuan regional pada 10 April untuk mengkalibrasi sikap bersama. Inisiatif ini menunjukkan bahwa ASEAN sebagai komunitas ekonomi dapat menjadi blok regional yang tangguh menghadapi tekanan global.

Tak hanya itu, keanggotaan Indonesia dalam New Development Bank (NDB) yang didirikan oleh negara-negara BRICS menjadi bukti bahwa Indonesia memiliki poros alternatif untuk menjalin kerja sama ekonomi internasional. Kunjungan Wakil Perdana Menteri Rusia ke Jakarta pada 14 April juga membuka peluang kerja sama ekonomi baru yang menjanjikan.

Menanggapi kebijakan tarif tinggi dari AS, pemerintah tidak hanya mengandalkan diplomasi, tetapi juga menyusun strategi ekonomi yang terkoordinasi. Pemerintah tengah menyiapkan proposal deregulasi Non-Tariff Measures (NTMs), termasuk pelonggaran kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) di sektor teknologi informasi dan komunikasi. Tujuannya adalah untuk mempertahankan daya saing produk Indonesia di pasar internasional.

Pemerintah juga mempertimbangkan peningkatan impor dari AS dalam sektor-sektor strategis seperti minyak dan gas (migas), sebagai bagian dari strategi negosiasi. Selain itu, stimulus fiskal dan non-fiskal, termasuk penurunan tarif bea masuk, PPN dan PPh impor, akan diberikan untuk menjaga keseimbangan perdagangan bilateral serta mendukung penguatan ekspor Indonesia.

Menurut data Kementerian Perdagangan, Indonesia mencatatkan surplus perdagangan dengan AS sebesar US$14,34 miliar pada 2024, dengan kontribusi utama berasal dari sektor mesin dan perlengkapan elektrik, pakaian, serta alas kaki. Sebaliknya, AS mengalami defisit perdagangan sebesar US$17,9 miliar. Fakta ini menunjukkan bahwa Indonesia memiliki daya tawar yang cukup kuat dalam proses negosiasi.

Sementara itu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), juga ikit menyuarakan dukungannya terhadap pendekatan yang diambil pemerintah. Ia menyebut strategi negosiasi dan diplomasi yang dilakukan saat ini sebagai bagian dari dual track strategy, yaitu menggabungkan upaya komunikasi bilateral dengan penguatan regional melalui ASEAN.

SBY menilai strategi ini sangat relevan di tengah dinamika global yang kompleks. SBY juga mengingatkan pentingnya intervensi otoritas moneter dan fiskal dalam menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan pasar saham agar tidak terjebak dalam gejolak pasar bebas. Kalau diserahkan kepada mekanisme pasar semata, bisa jadi nilai saham dan rupiah kita diganjar secara berlebihan.

Selain itu, SBY menekankan pentingnya memperkuat fundamental ekonomi nasional, menciptakan lapangan kerja, serta menjaga kesehatan fiskal termasuk pengendalian utang. Menurutnya, krisis global seperti ini bisa menjadi peluang untuk memperkuat daya saing produk dalam negeri.

Kebijakan tarif Trump memang telah memicu reaksi beragam dari negara-negara mitra dagang AS. Pengamat ekonomi Anthony Budiawan dari PEPS, mayoritas negara memilih jalur diplomasi ketimbang retaliasi. Bahkan blok besar seperti Uni Eropa pun menunjukkan sinyal melunak dan membuka ruang negosiasi.

Fakta ini menunjukkan bahwa pendekatan yang dipilih Indonesia bukanlah kelemahan, melainkan sebuah strategi cerdas yang mengedepankan kestabilan dan kepentingan jangka panjang. Dalam ekonomi global yang saling terhubung, pendekatan agresif bisa menimbulkan efek domino yang tidak diinginkan.

Di tengah ketidakpastian global dan ancaman tarif tinggi dari AS, Indonesia menempuh jalan moderat namun strategis melalui diplomasi ekonomi yang terkoordinasi dan komprehensif. Dengan kombinasi antara penguatan ekonomi domestik, diversifikasi ekspor, aliansi regional, serta strategi fiskal yang terukur, Indonesia tidak hanya bertahan, tetapi juga mengambil posisi proaktif dalam merespons tantangan global.

Pendekatan negosiasi bukan berarti tunduk, melainkan bentuk kecerdasan diplomatik untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional sambil memperkuat fondasi ekonomi yang mandiri dan berdaya saing tinggi. Dalam lanskap perdagangan global yang terus berubah, langkah ini menjadi simbol kebijakan luar negeri dan ekonomi yang matang serta berorientasi pada masa depan.

)* Kontributor Beritakapuas.com

Oleh : Kenzie Al Ghifari )*

Presiden Prabowo Subianto bergerak cepat dalam merespons dinamika geopolitik yang kian tak menentu di tingkat global. Kepala Negara langsung memimpin kunjungan kerja kenegaraan ke kawasan Timur Tengah pada Rabu, 9 April 2025.

banner 336×280
Lawatan tersebut bukan sekadar simbol diplomatik, melainkan manuver strategis dalam mengukuhkan posisi Indonesia sebagai pemain aktif dalam peta hubungan internasional yang terus bergeser.

Dalam momen awal kunjungannya, Presiden Prabowo mengadakan pertemuan tertutup dengan Presiden Uni Emirat Arab, Sheikh Mohamed bin Zayed, di Istana Qasr Al Shatie, Abu Dhabi. Pertemuan personal tersebut berlangsung dengan agenda yang sangat substansial, yaitu membahas perkembangan geopolitik dan geoekonomi dunia serta menggali peluang kerja sama strategis antara kedua negara.

Presiden RI ke-8, Prabowo Subianto secara tegas menunjukkan komitmennya untuk tetap berada di garis depan dalam menjalin kemitraan ekonomi yang konkret dan saling menguntungkan di tengah bayang-bayang ketidakpastian ekonomi global.

Langkah konkret dalam pertemuan tersebut langsung terealisasi melalui penandatanganan sejumlah dokumen penting, baik berupa nota kesepahaman (MoU) maupun surat pernyataan minat (LoI) yang melibatkan berbagai sektor potensial.

Penandatanganan tersebut menjadi sinyal kuat bahwa Indonesia tidak hanya bersuara di panggung diplomasi, tetapi juga bergerak nyata mengamankan peluang kerja sama ekonomi jangka panjang.

Kepala Negara kemudian melakukan dialog secara langsung dan bertemu dengan Presiden Recep Tayyip Erdogan. Keduanya membahas penguatan kerja sama dalam bidang industri, perdagangan, pendidikan, dan kebudayaan. Hubungan antara Indonesia dan Turki yang sudah lama terjalin kini diperluas menjadi lebih komprehensif dan strategis.

Kunjungan kerja Presiden Prabowo berlangsung dalam konteks geopolitik yang sedang mengalami tekanan tinggi. Kebijakan proteksionis Presiden Amerika Serikat Donald Trump memicu ketegangan baru dalam perdagangan global.

Penetapan tarif impor yang agresif oleh pemerintah AS berpotensi menciptakan instabilitas ekonomi lintas benua. Dalam situasi tersebut, Presiden Prabowo memilih jalur diplomasi aktif untuk memastikan bahwa Indonesia tidak menjadi korban dari gelombang ketidakpastian global, melainkan justru mengambil peran sebagai penentu arah kerja sama baru.

Teuku Rezasyah, dosen Hubungan Internasional Universitas Padjadjaran, memandang langkah Presiden Prabowo sebagai strategi cerdas dalam menyiasati perubahan besar dalam geopolitik dunia.

Menurutnya, negara-negara di Timur Tengah saat ini memang sedang mencari mitra ekonomi baru yang dapat dipercaya di tengah ketidakpastian hubungan mereka dengan Amerika Serikat. Sementara itu, nyatanya Indonesia memiliki potensi besar sebagai alternatif strategis yang menjanjikan stabilitas, pasar domestik yang kuat, dan sumber daya manusia yang produktif.

Dalam pandangan Teuku Rezasyah, kehadiran Presiden Prabowo di kawasan Timur Tengah menjadi representasi kejelasan arah kebijakan luar negeri Indonesia. Melalui lawatan tersebut, Indonesia secara terbuka menunjukkan kesiapan untuk menjadi bagian dari solusi, bukan hanya menjadi penonton dalam dinamika politik global.

Strategi itu mengangkat citra Indonesia sebagai negara yang berani mengambil inisiatif demi memperkuat perekonomian nasional dan menjalin hubungan internasional yang setara dan konstruktif.

Pujian terhadap langkah Presiden Prabowo juga datang dari Direktur Eksekutif Human Studies Institute (HSI), Rasminto. Ia menilai bahwa tantangan yang dihadapi Indonesia saat ini sangat kompleks.

Di satu sisi, konflik di Timur Tengah memanas, dan di sisi lain, ekonomi dunia sedang menghadapi ketegangan akibat rivalitas dagang antarkekuatan besar. Dalam kondisi tersebut, Presiden Prabowo tidak menunjukkan sikap pasif. Sebaliknya, Kepala Negara bersama jajaran pemerintahannya justru mengambil langkah yang progresif melalui diplomasi luar negeri yang cerdas dan berani.

Menurut Rasminto, kunjungan ke Timur Tengah mencerminkan komitmen kuat Presiden Prabowo untuk menjaga arah kebijakan luar negeri tetap kokoh dan konsisten. Indonesia tidak boleh bergantung pada satu blok kekuatan ekonomi saja.

Dengan membuka jaringan kerja sama yang luas, terutama dengan negara-negara kunci di kawasan Timur Tengah, Presiden Prabowo memperluas ruang gerak diplomatik Indonesia dan meminimalisir ketergantungan yang dapat berisiko terhadap kedaulatan ekonomi nasional.

Presiden Prabowo juga memperlihatkan bahwa diplomasi tidak cukup hanya disampaikan melalui pidato atau konferensi internasional. Ia memilih terjun langsung ke wilayah yang menjadi pusat dinamika geopolitik dunia. Kunjungan kerja tersebut membawa misi besar: menjaga stabilitas nasional melalui kerja sama internasional yang berlandaskan kepercayaan dan kepentingan bersama.

Presiden Prabowo telah memberikan contoh konkret bagaimana seorang kepala negara dapat memainkan peran aktif dalam menghadapi kompleksitas geopolitik global. Ketika negara-negara besar memilih memanaskan ketegangan melalui adu kebijakan ekonomi dan pengaruh militer, Indonesia di bawah kepemimpinannya justru tampil sebagai negara yang mendorong dialog, kemitraan, dan stabilitas regional.

Melalui diplomasi aktif yang diwujudkan dalam kunjungan kerja ke Timur Tengah, Presiden Prabowo menegaskan bahwa Indonesia bukan hanya sekadar penonton dalam percaturan dunia.

Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, menjadikan Indonesia mampu mengambil peran sebagai aktor penting yang siap menyumbangkan kontribusi positif dalam menciptakan keseimbangan baru dalam hubungan antarnegara. Langkah tersebut patut diapresiasi tinggi sebagai wujud nyata kepemimpinan yang visioner dan berorientasi pada masa depan bangsa. (*)

)* Penulis adalah kontributor Jendela Baca Institute

Oleh: Eleine Pramesti *)

Swasembada pangan merupakan tujuan strategis yang ingin dicapai oleh Indonesia demi mewujudkan ketahanan pangan nasional dan mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan pangan. Dengan populasi yang terus bertambah, kebutuhan pangan semakin meningkat, pemerintah bersama Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) berperan penting dalam menciptakan sistem pangan yang berkelanjutan dan mandiri. Kolaborasi antara pemerintah dan dunia usaha menjadi kunci dalam membangun ekosistem pertanian yang kuat, inovatif, dan berdaya saing.

banner 336×280
Pemerintah, sebagai pemangku kebijakan utama, bertanggung jawab dalam menyediakan regulasi yang mendukung penguatan sektor pertanian, mulai dari perencanaan kebijakan, penyediaan infrastruktur, hingga pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman mengatakan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia berperan penting untuk mewujudkan swasembada pangan yang ditargetkan Presiden Prabowo Subianto. Kementan dan Kadin secara resmi telah menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) untuk memperkuat sinergi dalam program swasembada pangan berkelanjutan. Amran menegaskan bahwa sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, sektor pertanian saat ini menjadi prioritas karena menjadi pilar bagi empat program utama pemer.

Di sisi lain, Kadin berperan sebagai mitra strategis yang menjembatani kepentingan dunia usaha dengan kebijakan pemerintah. Melalui jaringan luas dan kapabilitas dalam investasi, Kadin mampu memberikan solusi konkret dalam hal pembiayaan, pemasaran, hingga penguatan rantai pasok pangan. Dengan adanya keterlibatan pelaku usaha, proses modernisasi pertanian menjadi lebih cepat, efisien, dan berbasis pada permintaan pasar yang lebih akurat.

Ketua Umum Kadin, Anindya Bakrie mengatakan komitmennya untuk mendukung penuh program swasembada pangan. Ia menilai Kementerian Pertanian telah membuktikan bahwa efisiensi tidak harus mengorbankan kinerja dan produksi. Anindya juga menyoroti perhatian besar pemerintahan Presiden Prabowo terhadap sektor pertanian. Kadin pun berkomitmen untuk mendukung program pemerintah.

Pentingnya peran pemerintah dalam menciptakan kebijakan yang berpihak kepada petani dan pelaku usaha di sektor pertanian tidak bisa diabaikan. Regulasi mengenai insentif bagi petani dan investor di sektor agribisnis menjadi faktor penting dalam menarik minat generasi muda untuk terjun ke dunia pertanian. Selain itu, kebijakan subsidi pupuk, alat pertanian modern, serta akses terhadap pembiayaan juga harus terus diperkuat agar petani memiliki daya saing tinggi dalam memproduksi bahan pangan secara efisien.

Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, mengajak kepala daerah mengawal program percepatan swasembada pangan. Pihaknya diperintahkan oleh Presiden Prabowo mengawal Menteri Pertanian dan Menko Pangan untuk mencapai swasembada.

Selain regulasi, infrastruktur pertanian juga menjadi elemen vital dalam mendukung swasembada pangan. Pemerintah telah berupaya membangun jaringan irigasi, jalan usaha tani, serta gudang penyimpanan hasil pertanian guna memastikan distribusi pangan lebih efektif dan efisien. Namun, masih terdapat tantangan besar dalam hal pemerataan infrastruktur pertanian, terutama di daerah-daerah terpencil yang masih sulit dijangkau. Oleh karena itu, kolaborasi dengan sektor swasta melalui skema investasi publik-swasta menjadi solusi yang dapat dioptimalkan.

Dalam konteks modernisasi pertanian, peran Kadin dalam mendorong adopsi teknologi digital dan inovasi pertanian berbasis smart farming menjadi aspek krusial. Dengan teknologi digital, petani dapat memperoleh informasi pasar secara real-time, mengoptimalkan penggunaan pupuk dan pestisida, serta meningkatkan efisiensi produksi melalui otomatisasi sistem pertanian. Platform e-commerce pertanian yang mulai berkembang juga memberikan peluang lebih luas bagi petani untuk menjual hasil panennya langsung ke konsumen, tanpa melalui rantai distribusi yang panjang.

Selain itu, diversifikasi pangan menjadi strategi lain yang perlu diperkuat dalam mewujudkan swasembada pangan. Pemerintah dan Kadin perlu mendorong pengembangan komoditas pangan alternatif seperti sagu, sorgum, dan umbi-umbian sebagai sumber karbohidrat yang dapat melengkapi ketergantungan terhadap beras. Program edukasi kepada masyarakat mengenai pola konsumsi pangan yang lebih beragam juga harus diperkuat agar ketahanan pangan tidak hanya bergantung pada satu jenis komoditas saja.

Aspek pembiayaan dalam sektor pertanian juga merupakan tantangan yang perlu diatasi dengan strategi yang matang. Perbankan dan lembaga keuangan memiliki peran dalam menyediakan skema kredit yang ramah bagi petani dan pelaku agribisnis. Dalam hal ini, Kadin dapat berperan dalam menghubungkan pelaku usaha dengan lembaga keuangan guna memastikan adanya akses modal yang cukup bagi pengembangan usaha pertanian. Skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) pertanian yang telah berjalan perlu terus dikembangkan agar dapat menjangkau lebih banyak petani di seluruh Indonesia.

Dalam menghadapi tantangan global seperti perubahan iklim dan ketidakpastian ekonomi, ketahanan pangan nasional harus didukung oleh sistem produksi yang berkelanjutan. Pemerintah dan Kadin memiliki peran dalam mendorong penerapan praktik pertanian berkelanjutan, seperti pertanian organik, agroforestry, dan penggunaan energi terbarukan dalam proses produksi pangan.

Kerja sama antara pemerintah dan Kadin dalam mewujudkan swasembada pangan tidak hanya berdampak pada stabilitas ekonomi nasional tetapi juga pada kesejahteraan masyarakat. Dengan sistem pangan yang mandiri dan berkelanjutan, Indonesia dapat mengurangi ketergantungan terhadap impor pangan serta memastikan ketersediaan bahan pangan bagi seluruh rakyatnya. Oleh karena itu, sinergi yang kuat antara kebijakan pemerintah dan peran dunia usaha harus terus diperkuat guna mewujudkan cita-cita besar swasembada pangan nasional.

)* Penulis adalah Jurnalis Energi di Greenpeace Resources Institute

Oleh : Ahmad Dzul Ilmi Muis )*

Presiden Prabowo Subianto memulai lawatan kenegaraan ke kawasan Timur Tengah pada Rabu, 9 April 2025 lalu. Agenda tersebut tidak sekadar menjadi kegiatan diplomatik seremonial, melainkan menunjukkan arah strategis Indonesia dalam memperluas jejaring ekonomi internasional.

banner 336×280
Dengan memprioritaskan hubungan bilateral yang konkret, Presiden RI ke-8, Prabowo Subianto menunjukkan bahwa Indonesia siap mengukuhkan perannya sebagai mitra ekonomi utama di tengah ketegangan geopolitik dan krisis global.

Langkah awal Presiden Prabowo ditandai dengan pertemuan tertutup bersama Presiden Uni Emirat Arab, Sheikh Mohamed bin Zayed, di Istana Qasr Al Shatie, Abu Dhabi. Pertemuan tersebut bukan hanya simbol kehormatan diplomatik, tetapi juga menjadi ruang strategis untuk mendalami dinamika geopolitik dan geoekonomi dunia.

Di tengah kecamuk proteksionisme global, kedua kepala negara mengidentifikasi berbagai potensi kerja sama strategis yang bisa dikembangkan lebih lanjut, mulai dari sektor energi, infrastruktur, hingga teknologi.

Pemerintah Indonesia tidak hanya menghadirkan diplomasi simbolik dalam lawatan itu. Melalui proses perundingan yang intens, delegasi dari kedua negara berhasil menyepakati dan menandatangani sejumlah nota kesepahaman (MoU) serta surat pernyataan minat (LoI). Hal tersebut menegaskan bahwa kerja sama yang dijalin tidak berhenti di level wacana, melainkan langsung diterjemahkan ke dalam aksi konkret yang menguntungkan kedua belah pihak.

Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden, Yusuf Permana, menyampaikan bahwa penyusunan dan penandatanganan dokumen-dokumen tersebut merupakan hasil langsung dari diskusi mendalam antara kedua kepala negara.

Penandatanganan itu menjadi pijakan penting dalam membangun kerja sama ekonomi jangka panjang yang adaptif terhadap tantangan global. Yusuf menekankan bahwa bentuk-bentuk kerja sama yang tercipta akan langsung dikawal oleh kementerian dan lembaga terkait guna menjamin implementasi berjalan sesuai rencana.

Selanjutnya, Presiden Prabowo bertemu langsung dengan Presiden Recep Tayyip Erdogan. Dalam pertemuan tersebut, kedua pemimpin membahas penguatan kerja sama di bidang industri, perdagangan, pendidikan, dan kebudayaan.

Hubungan bilateral Indonesia-Turki telah berlangsung lama dan mencerminkan kedekatan historis serta nilai strategis yang saling melengkapi. Dalam konteks perdagangan global yang semakin tidak stabil, adanya hubungan bilateral tersebut mampu semakin memperluas kerja sama ekonomi dengan mitra non-tradisional seperti Turki menjadi langkah taktis yang patut diapresiasi.

Kunjungan tersebut berlangsung di tengah meningkatnya tensi perdagangan dunia yang dipicu oleh kebijakan tarif tinggi Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Dunia tengah menghadapi tantangan serius dalam menjaga stabilitas ekonomi global.

Ketika proteksionisme kian menguat dan rivalitas ekonomi antarkekuatan besar makin tajam, Indonesia merespons situasi itu dengan memperluas jaringan kerja sama dan membuka jalur alternatif dalam hubungan internasional. Alih-alih terjebak dalam eskalasi konflik dagang, Indonesia memilih bergerak proaktif melalui pendekatan diplomasi ekonomi yang konstruktif.

Dosen Hubungan Internasional Universitas Padjadjaran, Teuku Rezasyah, menilai bahwa Timur Tengah memiliki posisi strategis dalam kebijakan luar negeri Indonesia saat ini. Ia menyoroti kemungkinan negara-negara kawasan tersebut untuk merelokasikan investasi ke negara mitra baru jika ketidaknyamanan dengan Amerika Serikat terus meningkat.

Dalam perspektif itu, Indonesia memiliki peluang besar untuk tampil sebagai mitra ekonomi alternatif yang andal. Dengan menawarkan stabilitas politik, potensi pasar domestik, dan sumber daya manusia yang melimpah, Indonesia mampu menarik minat negara-negara kaya minyak untuk menjalin kerja sama yang saling menguntungkan.

Teuku Rezasyah juga menekankan bahwa Indonesia nyatanya mampu menjaga konsistensi dalam diplomasi ekonomi dan memastikan bahwa semua perjanjian bilateral yang dihasilkan dari kunjungan tersebut ditindaklanjuti dengan tindakan nyata. Menurutnya, efektivitas kunjungan kenegaraan yang Presiden Prabowo lakukan kemudian mampu menghasilkan pengelolaan dan implementasi dari hasil kesepakatan di tingkat teknis.

Presiden Prabowo telah mengirimkan sinyal kuat bahwa pemerintahannya tidak sekadar menunggu perubahan arah kebijakan global, tetapi mengambil inisiatif untuk membentuk ekosistem kerja sama baru.

Langkah tersebut mencerminkan transisi strategi luar negeri Indonesia dari diplomasi pasif menjadi diplomasi aktif berbasis kepentingan nasional. Ketika negara-negara besar saling bersaing dalam kekuatan militer dan ekonomi, Indonesia memilih memosisikan diri sebagai jembatan kerja sama yang berlandaskan stabilitas, saling menghormati, dan keuntungan bersama.

Kemitraan strategis dengan negara-negara Timur Tengah juga berkontribusi terhadap misi besar pemerintah RI di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam memperkuat ketahanan ekonomi nasional.

Potensi kerja sama di bidang energi, teknologi, pendidikan, dan infrastruktur menjadi modal penting dalam mendukung agenda pembangunan jangka panjang. Selain itu, kerja sama pendidikan dan kebudayaan yang turut dibahas dalam kunjungan tersebut memperluas cakrawala hubungan diplomatik menjadi lebih berkelanjutan dan multidimensional.

Kunjungan Presiden Prabowo ke Timur Tengah merepresentasikan arah baru diplomasi Indonesia yang lebih berani, proaktif, dan berbasis kepentingan ekonomi nasional. Dalam menghadapi tekanan eksternal yang makin kompleks, penguatan hubungan bilateral dengan kawasan strategis seperti Timur Tengah menjadi langkah realistis untuk menjaga keberlanjutan pembangunan.

Diplomasi ekonomi tidak lagi sekadar pelengkap dari kebijakan luar negeri, melainkan telah menjelma sebagai instrumen utama dalam mengamankan kepentingan nasional Indonesia di panggung global. (*)

)* Penulis adalah alumni FISIP Unair

Oleh: Safrudin Mu’is *)

Pembangunan infrastruktur bendungan menjadi salah satu agenda utama dalam memastikan ketahanan pangan nasional. Pemerintah, melalui berbagai proyek strategisnya, telah menunjukkan komitmen penuh dalam mewujudkan swasembada pangan. Keberadaan bendungan tidak hanya menjamin ketersediaan air bagi sektor pertanian, tetapi juga mendukung ekosistem energi terbarukan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar. Dengan semakin banyaknya bendungan yang siap dioperasikan, langkah konkret menuju kemandirian pangan semakin nyata.

banner 336×280
PT Waskita Karya (Persero) Tbk, sebagai salah satu BUMN konstruksi, telah menyelesaikan pembangunan dua bendungan strategis, yaitu Bendungan Rukoh di Aceh dan Bendungan Jlantah di Jawa Tengah. Kedua bendungan ini akan segera diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto dan diyakini mampu meningkatkan produktivitas pertanian di wilayahnya masing-masing. Pembangunan infrastruktur ini sejalan dengan Asta Cita Presiden, yang menitikberatkan pada kemandirian bangsa, termasuk dalam sektor pangan.

Corporate Secretary Waskita Karya, Ermy Puspa Yunita, menjelaskan bahwa Bendungan Rukoh dirancang untuk mengairi lahan irigasi seluas 11.950 hektar dengan pola tanam yang intensif, sehingga memungkinkan petani untuk meningkatkan hasil panennya secara signifikan. Sementara itu, Bendungan Jlantah akan mendukung suplai air bagi lahan seluas 1.494 hektar di Kecamatan Jatiyoso dan Jumapolo, Kabupaten Karanganyar. Dengan meningkatnya Indeks Pertanaman di daerah tersebut, produktivitas pertanian diharapkan dapat meningkat secara berkelanjutan. Infrastruktur ini menjadi bukti nyata bahwa pemerintah hadir untuk mendukung para petani dan memastikan ketahanan pangan nasional tetap terjaga.

Selain sebagai sumber irigasi, kedua bendungan ini juga memiliki peran dalam penyediaan air baku dan energi. Seperti halnya Bendungan Rukoh mampu menyediakan air baku sebanyak 0,90 meter kubik per detik dan berpotensi menjadi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dengan kapasitas 140 megawatt. Di sisi lain, Bendungan Jlantah dapat menyuplai air baku hingga 150 liter per detik serta berpotensi menghasilkan energi dari Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLMTH) sebesar 0,625 megawatt. Dengan demikian, proyek ini tidak hanya mendukung sektor pertanian, tetapi juga berkontribusi pada ketersediaan energi hijau.

Pemerintah, melalui Kementerian BUMN berupaya mendorong pembangunan infrastruktur bendungan sebagai bagian dari strategi besar dalam mencapai swasembada pangan. Pembangunan bendungan tidak hanya sekadar membangun waduk air, tetapi juga membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar. PT Waskita Karya, sesuai dengan arahan pemerintah, turut memastikan bahwa proyek-proyek ini menyerap tenaga kerja lokal, sehingga memberikan manfaat ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat.

Selain Bendungan Rukoh dan Jlantah, PT Waskita Karya juga masih mengerjakan beberapa proyek bendungan lainnya, seperti Bendungan Bener, Tiga Dihaji, Mbay, Jragung, Cibeet, dan Karangnongko. Sepanjang tahun 2024, beberapa bendungan strategis telah diresmikan, termasuk Bendungan Karian pada Januari, Margatiga dan Leuwikeris pada Agustus, serta Temef pada Oktober. Semua proyek ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam membangun infrastruktur yang mendukung ketahanan pangan dan air.

Sementara itu, Pengamat Pertanian dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), Khudori, menilai bahwa dengan alokasi anggaran yang tepat, target swasembada beras dapat dicapai dengan mudah. Pemerintah telah menyiapkan berbagai instrumen kebijakan, termasuk anggaran untuk Kementerian Pertanian dan Kementerian Pekerjaan Umum, serta subsidi yang memastikan sawah dapat ditanami secara optimal. Dengan langkah-langkah konkret ini, pemerintah tidak hanya mengejar swasembada dalam jangka pendek, tetapi juga memastikan keberlanjutannya dalam jangka panjang.

Namun, keberlanjutan swasembada pangan tidak hanya bergantung pada pembangunan infrastruktur bendungan. Khudori menekankan bahwa pemerintah juga harus memastikan adanya anggaran yang cukup untuk menjaga produktivitas pertanian dari tahun ke tahun. Selain itu, penting bagi pemerintah untuk mengoptimalkan lahan pertanian yang sudah ada, seperti proyek food estate di Merauke. Fokus utama seharusnya pada peningkatan efisiensi lahan yang sudah tersedia sebelum membuka lahan baru. Dengan cara ini, keseimbangan antara produksi pangan dan pelestarian lingkungan dapat terjaga.

Langkah lain yang juga perlu diperhatikan adalah perlindungan terhadap lahan pertanian produktif. Konversi lahan pertanian menjadi kawasan non-pertanian harus dikendalikan agar tidak mengurangi kapasitas produksi pangan nasional. Pemerintah harus memastikan bahwa setiap kebijakan terkait penggunaan lahan tetap berpihak pada ketahanan pangan dan kesejahteraan petani.

Di sisi lain, peningkatan produktivitas pertanian juga perlu didukung oleh riset dan pengembangan (R&D). Dengan inovasi di bidang pertanian, produktivitas lahan dapat terus meningkat tanpa harus membuka lahan baru. Penguatan investasi di bidang penelitian pertanian perlu dilakukan agar Indonesia dapat menghasilkan varietas unggul, teknologi irigasi yang lebih efisien, serta sistem pertanian yang lebih adaptif terhadap perubahan iklim.

Keberhasilan proyek-proyek bendungan seperti Rukoh dan Jlantah menunjukkan bahwa pemerintah telah berada di jalur yang benar dalam memastikan ketahanan pangan nasional. Dengan kombinasi kebijakan yang tepat, optimalisasi lahan pertanian, serta dukungan terhadap riset dan inovasi, Indonesia semakin dekat menuju kemandirian pangan yang berkelanjutan. Pemerintah telah bekerja keras untuk memastikan ketersediaan air bagi pertanian, dan dukungan penuh dari berbagai pihak akan semakin mempercepat pencapaian tujuan swasembada pangan.

*) Peneliti dari Pancasila Madani Institute

Barito Utara, Kalteng — Pemerintah Daerah (Pemda) menegaskan dukungan total terhadap program swasembada pangan nasional yang kini menjadi prioritas utama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Program ini merupakan langkah strategis dalam membangun kemandirian ekonomi nasional dan memperkuat ketahanan pangan jangka panjang.

Presiden Prabowo Subianto secara tegas menyampaikan bahwa arah pembangunan Indonesia kini berfokus pada swasembada pangan, energi, dan air, serta industrialisasi nasional guna menciptakan nilai tambah dalam negeri yang berkelanjutan.

banner 336×280
“Karena itu swasembada pangan menjadi sasaran kita, swasembada energi, swasembada dan manajemen air yang baik dan tentunya industrialisasi supaya nilai tambah ada di Republik kita,” ujar Presiden Prabowo.

Langkah ini mencerminkan ketegasan dan visi besar Presiden Prabowo dalam memastikan kedaulatan ekonomi Indonesia di tengah dinamika global. Presiden juga menegaskan bahwa kemandirian ekonomi adalah warisan para pendiri bangsa yang kini diwujudkan secara nyata melalui program-program pemerintah.

Sesuai arahan Presiden, Zulkifli Hasan (Menteri Koordinator Bidang Pangan) menyampaikan bahwa pemerintah kini mempercepat program peningkatan produksi protein hewani nasional sebagai bagian dari upaya menyuplai gizi rakyat Indonesia secara mandiri.

“Kita akan coba memperbesar ke sana. Mudah-mudahan tahun ini akan dibangun dua puluhan ribu hektar tambak di Jawa. Dan di luar Jawa nanti akan dibangun untuk udang dan lain-lain, tapi ada juga pengembangan ikan tangkap,” terang Zulkifli Hasan.

Inisiatif ini merupakan bentuk konkret dukungan pemerintah dalam merevitalisasi sektor perikanan dan budidaya tambak yang berdampak langsung terhadap peningkatan ketahanan pangan nasional.

Tak hanya fokus pada produksi, pemerintah juga menyiapkan pembangunan pabrik pakan ternak untuk mendukung produktivitas sektor peternakan dan perikanan. Program ini juga bertujuan untuk menstabilkan harga komoditas jagung sebagai bahan utama pakan.

“Di samping itu, kita juga akan membangun pakan, karena pakan ini penting. Kuncinya, ayam dan ikan itu ada di pakan,” tambahnya.

Komitmen penuh terhadap program pemerintah juga ditunjukkan oleh daerah. Taufik Nugraha (Ketua Komisi II DPRD Barito Utara) mengajak seluruh instansi daerah untuk bergerak cepat dan efektif dalam mendukung target swasembada pangan nasional, khususnya untuk komoditas strategis seperti padi dan jagung.

“Salah satunya adalah dengan menggali potensi lingkungan sekitar dan memanfaatkan lahan pekarangan untuk menciptakan ketahanan pangan tingkat rumah tangga,” kata Taufik.

Ia juga menekankan pentingnya inovasi dan pelayanan publik yang unggul demi menghadapi tantangan global dan mewujudkan cita-cita Presiden Prabowo Subianto dalam memperkuat ketahanan pangan nasional.

Langkah-langkah ini menunjukkan bahwa sinergi pusat dan daerah telah berjalan secara optimal. Pemerintah di semua tingkatan bergerak selaras, menunjukkan bahwa program swasembada pangan merupakan bukti nyata keberhasilan kepemimpinan nasional saat ini. [^]