Oleh Amalia Yusni Amri )*

Lebaran yang menjadi momen istimewa bagi masyarakat Indonesia untuk merayakan hari kemenangan bersama keluarga di kampung halaman telah usai, dan kini masyarakat bersiap untuk kembali beraktivitas. Untuk itu pemerintah berupaya memastikan kelancaran dan keselamatan arus balik jutaan pemudik menuju tempat tinggal dan tempat kerja mereka.  Arus balik Lebaran 2025 patut diapresiasi karena berlangsung dengan relatif lancar dan aman, berkat kesiapan dan koordinasi optimal lintas sektor.

Keberhasilan ini tidak terlepas dari peran aktif Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), yang telah memastikan pemerintah menyiapkan strategi matang dalam menghadapi lonjakan arus balik. Dalam koordinasinya, AHY melibatkan Kementerian Perhubungan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, serta lembaga-lembaga lain seperti Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri dan PT Jasa Raharja. Kolaborasi lintas sektor ini menjadi fondasi penting dalam menciptakan suasana perjalanan arus balik yang tidak hanya tertib, tetapi juga menjunjung tinggi aspek keselamatan.

AHY memproyeksikan puncak arus balik akan terjadi pada tanggal 6 April 2025, dan untuk itu ia meminta seluruh pihak untuk bersiap menghadapi berbagai skenario yang mungkin terjadi. Dengan demikian, berbagai potensi kemacetan maupun risiko kecelakaan lalu lintas dapat diminimalisasi. Pemerintah melalui Kemenko Infrastruktur memastikan bahwa kesiapan infrastruktur jalan, pengaturan lalu lintas, hingga sistem informasi bagi pemudik berjalan sinergis dan terintegrasi.

Sementara itu di lapangan, Korlantas Polri menjadi ujung tombak pengendalian arus balik. Kakorlantas Polri Irjen Pol. Agus Suryonugroho memimpin langsung penyusunan skema rekayasa lalu lintas yang diterapkan dalam dua tahap: lokal dan nasional. Strategi tersebut terbukti efektif, dimulai dari penerapan sistem one way lokal pada 3 April 2025 di jalur KM 188 hingga KM 70, dilanjutkan pada 4–5 April dengan rekayasa serupa di Jawa Tengah jika terjadi kepadatan di KM 414. Kemudian pada puncaknya, 6 April, diberlakukan one way nasional dari Kalikangkung sebagai bentuk respons cepat terhadap peningkatan volume kendaraan dari arah timur.

Langkah-langkah tersebut menunjukkan bagaimana skenario arus balik telah dipersiapkan secara sistematis dan fleksibel sesuai dengan dinamika di lapangan. Penyesuaian terhadap situasi nyata di ruas-ruas jalan utama merupakan bentuk konkret bahwa pemerintah tidak hanya sekadar merencanakan, tetapi juga eksekusi dan evaluasi lapangan berjalan optimal.

Hal ini diperkuat oleh apresiasi dari Direktur Utama PT Jasa Raharja, Rivan A. Purwantono, yang menilai bahwa langkah Korlantas dalam mengelola arus mudik dan balik tahun ini sangat efektif. Salah satu indikator keberhasilan yang bisa dilihat adalah menurunnya angka kecelakaan lalu lintas selama periode Operasi Ketupat 2025. Bila pada 2024 korban meninggal dunia tercatat 324 orang, hingga 31 Maret 2025 jumlahnya turun menjadi 223 orang. Penurunan signifikan ini merupakan buah dari perencanaan sistem transportasi yang lebih berkeselamatan dan pengawasan ketat di lapangan.

Meski demikian, keberhasilan ini bukan alasan untuk lengah. Semua pihak tetap diimbau untuk menjaga keselamatan dalam perjalanan, terutama karena banyak pemudik harus menempuh perjalanan panjang dan melelahkan. Pemudik diingatkan untuk mematuhi semua instruksi petugas di lapangan, mempersiapkan fisik dan kendaraan, serta mengatur waktu perjalanan dengan bijak, agar tak hanya perjalanan mudik yang menyenangkan, tetapi juga arus balik dapat berjalan lancar hingga ke tujuan akhir.

Slogan “Mudik Aman, Keluarga Nyaman” yang selama ini digaungkan, kini juga berlaku bagi arus balik. Kenyamanan dan keselamatan harus tetap menjadi prioritas utama. Oleh karena itu, seluruh elemen masyarakat pun layak memberikan apresiasi yang tinggi atas kerja keras dan kesiapan semua pihak yang telah menjamin kelancaran arus balik ini. Tak hanya aparat kepolisian, tetapi juga para petugas lapangan di rest area, pengatur lalu lintas lokal, petugas jalan tol, tenaga kesehatan, dan para relawan yang turut berjibaku membantu para pemudik.

Momentum positif arus balik 2025 ini juga memberikan pelajaran penting bahwa dengan koordinasi lintas sektor yang baik dan strategi berbasis data serta prediksi, tantangan besar seperti arus balik berjuta-juta pemudik pun dapat dikelola dengan sukses. Ke depan, semangat kolaborasi dan pelayanan publik yang berpihak pada keselamatan warga harus terus dipertahankan dan ditingkatkan.

Pemerintah juga terus mengembangkan teknologi transportasi berbasis digital yang mampu memberi informasi lalu lintas secara real-time kepada masyarakat, sehingga pengambilan keputusan dalam perjalanan bisa lebih bijak dan efisien. Tidak kalah penting, pembangunan infrastruktur jalan tol dan arteri juga terus dilanjutkan agar mampu menampung lonjakan arus tahunan secara berkelanjutan.

Dengan segala keberhasilan yang telah dicapai dalam pengelolaan arus balik Lebaran 2025, publik pantas memberikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah bekerja siang dan malam. Ini adalah bukti nyata bahwa negara hadir melayani rakyat, bahkan dalam situasi tersibuk sekalipun. Semoga tradisi mudik dan balik Lebaran di tahun-tahun mendatang bisa terus berlangsung dalam suasana aman, nyaman, dan penuh sukacita, sebagaimana yang telah ditunjukkan di tahun ini.

)* penulis merupakan pengamat keselamatan berkendara

JAKARTA – Kelancaran arus mudik Lebaran 2025 menjadi bukti nyata sinergi antara pemerintah, aparat kepolisian, dan masyarakat dalam menjaga ketertiban dan kenyamanan perjalanan.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, melalui Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri Irjen Agus Suryonugroho, menyampaikan apresiasi kepatuhan masyarakat terhadap aturan lalu lintas yang diberlakukan selama arus mudik.

“Keberhasilan ini adalah hasil dari sinergi antara Polri, pemerintah, dan masyarakat. Kami akan terus meningkatkan pelayanan demi kenyamanan bersama,” kata Irjen Agus

Para pemudik pun merasakan dampak positif dari strategi pengamanan dan rekayasa lalu lintas yang diterapkan. Sejumlah kebijakan seperti sistem one way, contraflow, serta penambahan rest area dan pos pengamanan terbukti efektif dalam mengurangi kemacetan dan meningkatkan kenyamanan perjalanan.

Seorang pemudik dari Jakarta ke Yogyakarta, Fandy mengungkapkan rasa puasnya terhadap kelancaran jalur mudik tahun ini.

“Saya sangat mengapresiasi kerja keras Polri dan stakeholder terkait. Jalur mudik tahun ini terasa lebih lancar, dan petugas selalu siap membantu,” ujarnya.

Kepala BMKG Dwikorita Karnawati menegaskan pentingnya koordinasi lintas sektor dalam memastikan keselamatan perjalanan, terutama di rute penyeberangan Jawa-Bali. BMKG juga telah mengoperasikan radar cuaca maritim guna mendukung sistem peringatan dini di wilayah perairan Ketapang-Gilimanuk.

“BMKG terus memantau kondisi cuaca secara real-time, terutama terkait potensi peningkatan gelombang dan kecepatan angin yang dapat mempengaruhi operasional penyeberangan,” kata Dwikorita.

Sementara itu, Menteri Perhubungan (Menhub), Dudy Purwagandhi memastikan pemerintah telah mempersiapkan berbagai fasilitas dan infrastruktur guna mendukung kelancaran arus balik.

“Kami ingin memastikan semua jalur transportasi, baik darat, laut, maupun udara, siap melayani pemudik dengan aman dan nyaman,” kata Dudy.

Dengan sinergi yang kuat antara pemerintah, aparat keamanan, dan masyarakat, arus mudik dan balik Lebaran 2025 berjalan lancar. Diharapkan tren positif ini dapat terus berlanjut di tahun-tahun mendatang guna memberikan kenyamanan optimal bagi seluruh pemudik.

(/rls)

[edRW]

Jakarta – Keberadaan Danantara diyakini mampu menjadi magnet bagi investor asing.

Direktur Political and Public Policy Studies, Jerry Massie mengatakan bahwa peluang besar bagi Indonesia dalam menarik investor asing semakin terbuka lebar melalui kerjasama strategis dengan Danantara.

Banyak faktor yang mendasari hal ini. Salah satunya adalah keberadaan sejumlah nama besar yang terlibat dalam pengurusan Danantara, seperti investor ternama asal Amerika, Ray Dalio, yang dikenal luas di dunia investasi global.

Kehadiran nama-nama besar seperti Dalio, serta sejumlah figur penting lainnya, memberikan daya tarik tersendiri bagi investor internasional untuk menanamkan modalnya di Indonesia.

“Dengan Danantara yang berhasil menembus 10 besar lembaga pemerintah dengan total aset fantastis lebih dari 10 ribu triliun, tentu saja ini menjadi magnet bagi investor untuk datang dan berinvestasi di Indonesia,” ujar Jerry Massie.

Menurut Jerry, hal ini membuka potensi besar bagi negara untuk menerima aliran investasi yang signifikan.

Selain faktor manajerial dan pengelolaan aset yang kuat, faktor kedua yang turut mendorong minat investor adalah nama besar Prabowo Subianto, yang telah lama dikenal di kancah internasional.

“Kunjungan kenegaraan Prabowo saat dilantik menjadi kunci penting dalam membangun hubungan bisnis dan kepercayaan publik internasional, baik dalam bentuk investasi pinjaman maupun investasi jangka panjang,” ujar Jerry.

Ini menciptakan peluang bisnis yang tidak hanya menguntungkan bagi Indonesia, tetapi juga memberikan potensi keuntungan bagi investor asing yang ingin berpartisipasi dalam pasar yang berkembang pesat.

Selain itu, Jerry juga menilai bahwa strategi pemerintahan yang ada perlu mengalami beberapa perubahan. Ia menekankan pentingnya pendekatan berbasis kejujuran, ketulusan, dan keterbukaan untuk menarik perhatian lebih banyak investor dari Eropa dan Amerika.

“Dengan model yang lebih terbuka dan transparan, Indonesia akan semakin menarik bagi investor global,” jelas Jerry Massie.

Sebelumnya, Policy Director FTSE Russell, Wanming Du, memandang bahwa investor global akan tertarik pada negara yang menginvestasikan kekayaannya untuk pengembangan infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi.

“Jika melihat contoh-contoh di masa lalu, di mana dana kekayaan negara berinvestasi pada potensi infrastruktur dasar, yang membantu mendukung pertumbuhan ekonomi, mendukung pertumbuhan tersebut. Dan hal ini akan mendatangkan banyak hal [investor asing], investasi asing, FDI, misalnya,” ujar Wanming Du.

Ia pun memuji bahwa langkah Indonesia membentuk Danantara sejalan dengan strategi yang diterapkan banyak negara dalam mengalokasikan kekayaan negara untuk mendorong pembangunan infrastruktur.

“Jadi menurut saya ini bagus, pastinya untuk pasar domestik,” katanya.

Oleh: Marian Jasinto)*

Pemerintah Indonesia semakin mengukuhkan komitmennya untuk mengelola Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan prinsip transparansi yang tinggi. Langkah ini tidak hanya bertujuan untuk memperbaiki kinerja BUMN, tetapi juga untuk menjaga kepercayaan publik terhadap keberadaan dan kontribusi perusahaan-perusahaan negara dalam perekonomian nasional.

Transparansi dalam pengelolaan BUMN mencakup berbagai aspek penting, mulai dari pengambilan keputusan strategis, pelaporan keuangan, hingga kebijakan manajerial. Dengan adanya transparansi, diharapkan para pemangku kepentingan, baik masyarakat, investor, maupun pihak terkait lainnya, dapat memperoleh informasi yang jelas dan akurat mengenai kondisi BUMN. Hal ini tentunya sangat penting untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan wewenang atau praktik korupsi yang bisa merugikan negara.

CEO Danantara, Rosan Roeslani, mengatakan proses pengalihan pengelolaan perusahaan BUMN kepada Danantara menunjukkan keyakinannya bahwa transisi ini akan berjalan dengan lancar dan memberikan dampak positif bagi perekonomian Indonesia. Dengan komitmennya untuk menjaga sentimen positif publik, Rosan tampaknya menyadari pentingnya menjaga kepercayaan masyarakat dalam setiap langkah strategis yang diambil oleh Danantara pasca pengalihan pengelolaan tersebut.

Langkah ini tentunya menjadi perhatian banyak pihak, mengingat perusahaan BUMN memiliki peran yang sangat vital dalam perekonomian nasional. Dalam beberapa tahun terakhir, pengelolaan BUMN memang menjadi sorotan utama, baik dari segi kinerja maupun tata kelola. Terutama dalam konteks meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan dana publik. Oleh karena itu, bagi publik, menjaga sentimen positif sangatlah penting, apalagi jika melibatkan perubahan besar seperti pengalihan saham dan pengelolaan dari pemerintah kepada sebuah entitas baru.

Tidak hanya itu, pengelolaan BUMN secara transparan juga menjadi upaya pemerintah untuk menjaga sentimen positif masyarakat terhadap kinerja perusahaan negara. Dalam dunia bisnis, sentimen positif sangat penting karena dapat mempengaruhi daya tarik investasi, baik domestik maupun asing. Ketika publik merasa yakin bahwa BUMN dikelola dengan baik dan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola yang sehat, maka tidak menutup kemungkinan bahwa sektor BUMN akan semakin mendapatkan dukungan yang luas dari berbagai pihak.

Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, mengatakan potensi masuknya investor dari sejumlah negara, termasuk Qatar, ke Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara, membuka peluang baru bagi perkembangan ekonomi Indonesia. Terlebih, sektor investasi asing menjadi salah satu pilar penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan memperkuat posisi Indonesia di pasar global. Namun, meskipun berita ini membawa angin segar, penting untuk mempertimbangkan potensi tantangan yang bisa timbul seiring dengan masuknya investor asing.

Keberadaan investor asing di sektor BPI Danantara bisa memberikan akses pada dana investasi yang lebih besar, yang tentunya akan mendukung berbagai proyek pembangunan strategis di Indonesia. Investasi asing tersebut tidak hanya akan meningkatkan kapasitas keuangan negara, tetapi juga membuka peluang bagi transfer teknologi dan peningkatan keterampilan dalam industri yang membutuhkan inovasi dan pengelolaan yang lebih efisien. Qatar, sebagai salah satu negara dengan cadangan dana besar, dapat membawa nilai tambah dengan pengalaman dan jaringan global yang dimilikinya, khususnya dalam sektor infrastruktur dan energi.

Dengan berbagai langkah yang diambil untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi, pemerintah berharap dapat meningkatkan kinerja BUMN secara keseluruhan. Hal ini menjadi semakin relevan mengingat peran BUMN yang sangat besar dalam perekonomian Indonesia. Selain sebagai penyumbang pendapatan negara, BUMN juga memiliki fungsi strategis dalam menyediakan layanan dasar yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, seperti sektor energi, transportasi, dan infrastruktur.

Pernyataan Menteri BUMN Erick Thohir mengenai keyakinannya bahwa Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) akan membawa dampak positif terhadap Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mencerminkan optimisme yang penuh harapan terhadap masa depan Danantara. Namun, seperti yang disampaikan Erick, tantangan besar yang dihadapi saat ini adalah bagaimana mengubah persepsi negatif publik yang sudah terbentuk terkait BPI Danantara. Meski demikian, Erick menegaskan bahwa untuk meraih hasil positif tersebut, dibutuhkan waktu.

Keyakinan bahwa Danantara akan memberikan dampak positif bagi IHSG tidak dapat dilepaskan dari perannya sebagai lembaga pengelola investasi strategis yang diharapkan dapat memperkuat ekonomi Indonesia. Investasi yang masuk melalui BPI Danantara memiliki potensi besar untuk meningkatkan likuiditas pasar dan memberikan dampak positif dalam jangka panjang. Keberadaan Danantara bisa menjadi sumber pendanaan yang krusial untuk pembangunan infrastruktur serta sektor-sektor penting lainnya yang memerlukan pembiayaan besar.

Pada saat yang bersamaan, pemerintah juga berupaya menjaga agar BUMN tetap berorientasi pada keberlanjutan dan efisiensi dalam operasionalnya. Pengelolaan yang efisien akan memungkinkan BUMN untuk bersaing dengan lebih baik di pasar global, sambil terus memberikan kontribusi positif bagi perekonomian domestik. Selain itu, pengelolaan BUMN yang baik dapat menciptakan dampak positif dalam hal penciptaan lapangan pekerjaan dan pemberdayaan ekonomi lokal.

Secara keseluruhan, komitmen pemerintah untuk mengelola BUMN secara transparan merupakan langkah yang sangat strategis dalam memastikan bahwa perusahaan negara berfungsi dengan optimal dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat. Dengan menerapkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi, pemerintah berharap dapat memaksimalkan potensi BUMN sebagai salah satu pilar utama perekonomian Indonesia yang terus berkembang.

)* Pengamat Ekonomi Digital – Ekonomi Inovasi Foundation

Jakarta – Pemerintah terus mendorong investasi asing sebagai bagian dari upaya mempercepat pembangunan ekonomi nasional. Salah satu langkah strategis yang tengah dijajaki adalah kerja sama dengan investor global melalui Daya Anagata Nusantara (Danantara), sebuah inisiatif yang dirancang untuk memperkuat ekosistem investasi di Indonesia.

Danantara hadir sebagai wadah yang menghubungkan modal asing dengan proyek-proyek strategis dalam negeri, mencakup sektor infrastruktur, energi, manufaktur, serta ekonomi digital. Pemerintah melihat potensi besar dari platform ini dalam menarik minat investor luar negeri, sekaligus menciptakan peluang kerja dan meningkatkan daya saing industri nasional di kancah global.

Kepala Badan Pengelola Investasi Danantara, Rosan Perkasa Roeslani mengatakan bahwa Danantara bisa menerima dana investasi dari negara lain dan membuka peluang joint venture. Joint venture adalah bentuk kerja sama antara dua atau lebih perusahaan yang sepakat untuk bekerja bersama dalam mencapai tujuan tertentu.

“Bisa (terima dari luar negeri). Kita bisa open untuk bersama dengan mereka. Kita terbuka kok, tadi disampaikan kita terbuka (untuk menerima joint venture),” kata Rosan

Menurut Rosan, keberadaan aset milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dikelola Danantara justru akan memberikan keyakinan dan kepastian bagi para investor yang ingin masuk ke Indonesia.

Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad mendengar kabar mengenai investor dari Qatar yang akan berinvestasi di Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara. Dasco mengatakan, selain dari Qatar, ada beberapa investor lain yang juga mau memasukkan uangnya ke Danantara.

“Kalau investor ada beberapa, yang saya dengar dari Qatar dan dari macam-macam dan terutama mereka akan masuk di Danantara,” ujar Dasco

Danantara menjadi instrumen yang dapat menjembatani kepentingan pemerintah, pelaku usaha domestik, dan investor asing.

Selain itu, keberadaan Danantara juga memberikan transparansi bagi investor, memastikan bahwa modal yang ditanamkan benar-benar digunakan untuk proyek yang berkelanjutan dan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi.

Danantara juga diharapkan menjadi sarana bagi perusahaan domestik untuk mengembangkan usahanya ke tingkat internasional. Dengan adanya kolaborasi antara modal asing dan pelaku usaha lokal, berbagai inovasi dan pengembangan produk dapat dilakukan secara lebih masif, mendukung daya saing industri dalam negeri di pasar global.

[edRW]

Oleh: Shafrudin Faiz *)

Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) membuktikan komitmennya dalam memperkuat kinerja Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai pilar utama ekonomi nasional. Dengan tata kelola yang baik dan strategi investasi yang terarah, Danantara menjadi motor penggerak transformasi ekonomi yang didorong oleh pemerintah. Langkah ini menegaskan bahwa kebijakan pemerintah dalam restrukturisasi BUMN berada di jalur yang tepat demi meningkatkan daya saing global.

Salah satu langkah strategis yang telah dilakukan adalah memastikan pengalihan kepemilikan saham BUMN ke Danantara berjalan lancar. CEO Danantara, Rosan Roeslani, menegaskan bahwa proses ini dilaksanakan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas tinggi sehingga mendapat kepercayaan penuh dari publik dan investor. Dengan adanya sistem tata kelola yang baik, transisi ini dipastikan akan memperkuat ekosistem bisnis nasional serta menciptakan stabilitas ekonomi jangka panjang.

Sebagai lembaga investasi, Danantara memiliki peran vital dalam mendukung sektor-sektor prioritas nasional. COO Danantara, Dony Oskaria, menjelaskan bahwa Danantara akan menjalankan dua pendekatan utama, yaitu holding operasional yang mengelola perusahaan BUMN dan holding investasi yang berfokus pada sektor strategis seperti ketahanan energi dan pangan. Strategi ini akan memastikan bahwa investasi negara dapat memberikan manfaat maksimal bagi kesejahteraan rakyat dan memperkuat posisi Indonesia sebagai pemain utama di pasar global.

Dalam implementasinya, pemerintah telah menyiapkan kerangka kerja yang solid untuk menjamin bahwa seluruh aset negara dikelola secara optimal dan efisien. Dengan pendekatan berbasis sinergi antar-BUMN, Danantara tidak hanya meningkatkan nilai perusahaan-perusahaan pelat merah, tetapi juga memastikan bahwa mereka mampu bersaing di tingkat internasional. Saat ini, tujuh BUMN besar telah berada di bawah pengelolaan Danantara, termasuk PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk, dan PT Pertamina (Persero). Ke depan, seluruh BUMN akan dikelola dalam sistem yang lebih terstruktur guna memperkuat daya saing ekonomi nasional.

Pemerintah menegaskan bahwa prinsip tata kelola yang baik menjadi prioritas utama dalam operasional Danantara. Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa entitas ini harus dijalankan dengan standar governance tertinggi untuk memastikan keberlanjutan dan stabilitas ekonomi. Oleh karena itu, pemilihan direksi Danantara dilakukan dengan mempertimbangkan pengalaman luas di sektor keuangan dan investasi. Langkah ini memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil akan berorientasi pada pertumbuhan ekonomi jangka panjang serta memberikan dampak positif bagi seluruh masyarakat.

Dari perspektif pasar keuangan, kehadiran Danantara telah memberikan efek positif yang nyata. Bahana Sekuritas mencatat bahwa kepastian tata kelola dalam manajemen Danantara telah meningkatkan kepercayaan investor, yang berdampak pada stabilitas pasar modal. Dengan kredibilitas yang kuat, diharapkan aliran modal asing kembali mengalir ke Indonesia, memperkuat nilai tukar rupiah serta mendorong pertumbuhan sektor investasi. Selain itu, kepastian dalam restrukturisasi BUMN juga menciptakan optimisme terhadap pemulihan ekonomi nasional secara lebih luas.

Keberhasilan Danantara dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga investasi strategis akan menjadi tonggak utama dalam transformasi ekonomi Indonesia. Dengan proyeksi dana kelolaan yang mencapai USD 900 miliar, Danantara dipersiapkan menjadi instrumen utama dalam pembangunan berkelanjutan. Investasi di sektor hilirisasi sumber daya alam, kecerdasan buatan, serta ketahanan pangan dan energi akan menjadi prioritas utama guna memperkuat kemandirian ekonomi nasional.

Selain itu, Danantara juga berkomitmen untuk mengoptimalkan sinergi antara perusahaan-perusahaan BUMN agar lebih inovatif dan kompetitif. Program transformasi digital menjadi salah satu aspek penting dalam strategi pengelolaan, yang mencakup penerapan teknologi berbasis data serta integrasi kecerdasan buatan untuk meningkatkan efisiensi operasional. Dengan pendekatan ini, Danantara diharapkan mampu mendorong produktivitas yang lebih tinggi serta mempercepat adaptasi industri terhadap perkembangan global.

Pemerintah telah merancang kebijakan yang progresif dan inovatif untuk memastikan Danantara menjadi katalisator dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dengan struktur yang lebih efisien, tata kelola yang lebih transparan, serta investasi yang selaras dengan kepentingan nasional, BUMN akan semakin berkontribusi dalam mewujudkan Indonesia sebagai kekuatan ekonomi global. Sinergi antara Danantara dan berbagai sektor ekonomi diharapkan menciptakan efek berganda yang akan memberikan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat.

Dalam jangka panjang, Danantara diharapkan membawa perubahan mendasar dalam pengelolaan BUMN. Dengan sistem yang terintegrasi dan profesional, potensi besar perusahaan-perusahaan pelat merah dapat dimanfaatkan secara optimal dan efisien. Hal ini akan mendorong sinergi antar-BUMN, meningkatkan daya saing industri nasional, serta memastikan bahwa perusahaan-perusahaan milik negara dapat memberikan manfaat maksimal bagi perekonomian Indonesia.

Dengan strategi yang terarah dan dukungan penuh dari pemerintah, Danantara telah membuktikan bahwa kebijakan ini merupakan langkah tepat dalam memperkuat peran BUMN dalam pembangunan nasional. Keberhasilan Danantara akan menjadi bukti konkret bahwa pengelolaan aset negara dapat dilakukan secara profesional dan memberikan manfaat besar bagi rakyat Indonesia.

*) Pengamat Ekonomi

JAKARTA — Pemerintah dan rakyat Indonesia menunjukkan kekompakan dalam menghadapi tantangan global, termasuk kebijakan kenaikan tarif impor yang diberlakukan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump.

“Dalam menghadapi tantangan global, termasuk kebijakan tarif baru Amerika Serikat, Presiden Prabowo menunjukkan ketajaman melihat dinamika geopolitik. Pemahaman mendalam tentang hubungan internasional dan perdagangan global menjadi kekuatan utama dalam menjaga stabilitas ekonomi Indonesia,” ujar Deputi Bidang Diseminasi dan Media Informasi Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO), Noudhy Valdryno.

Strategi pertama adalah memperluas mitra dagang Indonesia. Presiden Prabowo langsung mengajukan keanggotaan Indonesia dalam BRICS pada minggu pertama setelah dilantik.

“Langkah ini memperluas jejaring ekonomi Indonesia, melengkapi kerja sama multilateral seperti RCEP dan negosiasi keanggotaan di OECD,” jelas Noudhy.

Gebrakan kedua adalah percepatan hilirisasi sumber daya alam (SDA). Noudhy mencontohkan lonjakan nilai ekspor nikel dan turunannya dari hanya 3,7 miliar dolar AS pada 2014 menjadi 34,3 miliar dolar AS pada 2022. Presiden Prabowo juga meluncurkan BPI Danantara untuk mendanai dan mengelola proyek hilirisasi di sektor-sektor strategis.

Strategi ketiga adalah memperkuat konsumsi domestik.

“Presiden Prabowo juga akan mendirikan 80 ribu Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang bertujuan untuk memperkuat ekonomi desa, membuka jutaan lapangan pekerjaan baru, dan mendorong perputaran uang di daerah,” tutur Noudhy.

Senada, Kepala Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, menegaskan bahwa pemerintah sedang menghitung secara cermat dampak tarif resiprokal AS dan mengirimkan tim lobi tingkat tinggi ke Washington.

“Paralel dengan itu, pemerintah juga mengirimkan tim lobi tingkat tinggi untuk bernegosiasi dengan pemerintah US,” ucapnya.

Pemerintah juga tengah menyederhanakan regulasi untuk meningkatkan daya saing produk lokal.

“Agar produk-produk Indonesia bisa lebih kompetitif,” imbuh Hasan.

Soliditas antara pemerintah dan rakyat menjadi kunci kekuatan Indonesia dalam menghadapi tekanan global.

Jakarta – Menteri Kebudayaan RI Fadli Zon menyatakan dukungan penuhnya terhadap langkah strategis Presiden Prabowo Subianto dalam menghadapi kebijakan tarif resiprokal yang diumumkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada 2 April 2025 lalu. Fadli menilai langkah Presiden bukan hanya reaktif, tetapi juga menunjukkan kepemimpinan Indonesia dalam menyikapi ketegangan perdagangan global.

“Kita tak boleh gentar terhadap tekanan, justru ini saatnya Indonesia menunjukkan kepemimpinan di tengah ketidakpastian global,” ujar Fadli.

Fadli menjelaskan bahwa Presiden Prabowo mengusung tiga strategi utama, yakni memperluas kemitraan dagang strategis, mempercepat hilirisasi sumber daya alam, dan meningkatkan daya beli masyarakat melalui program-program kesejahteraan.

Ia menekankan pentingnya diversifikasi mitra dagang di tengah meningkatnya proteksionisme global.

“Diversifikasi mitra dagang menjadi keharusan, apalagi dengan kebijakan tarif Trump ini. Indonesia sudah bergerak dengan memperkuat kerja sama BRICS, ASEAN, dan negara-negara Global South,” tegasnya.

Fadli juga menyebut keseriusan pemerintah melalui aksesi ke RCEP, OECD, dan perjanjian seperti IEU-CEPA dan CP-TPP sebagai bagian dari perluasan pasar produk dalam negeri.

“Ini semua demi penguatan kedaulatan ekonomi,” imbuhnya.

Terkait kebijakan tarif AS, Fadli melihatnya sebagai bentuk unilateralisme baru. Indonesia terkena tarif 32 persen, tertinggi kedua di antara negara ASEAN setelah Kamboja.

“Dengan strategi yang tepat, kita bisa jadikan tantangan ini sebagai peluang untuk memperkuat ekonomi nasional,” ujarnya.

Fadli menegaskan bahwa seluruh jajaran Kabinet Merah Putih siap menjalankan strategi Presiden secara lintas sektor dan terintegrasi.

“Tiga gebrakan Presiden Prabowo adalah jalan kemandirian ekonomi. Indonesia tidak hanya bertahan, tapi memimpin,” pungkasnya.

Sementara itu, Presiden Prabowo telah melakukan telewicara dengan sejumlah pemimpin ASEAN, termasuk Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim, untuk menyusun respons kolektif.

“Hari ini saya berkesempatan melakukan diskusi melalui telepon dengan para pemimpin negara-negara ASEAN, termasuk Indonesia, Filipina, Brunei Darussalam, dan Singapura untuk memperoleh pandangan dan mengoordinasikan tanggapan bersama mengenai masalah tarif timbal balik oleh Amerika Serikat,” PM Anwar menyampaikan dalam pernyataan resminya.

Anwar menambahkan, pertemuan para menteri ekonomi ASEAN akan digelar pekan depan untuk mencari solusi terbaik atas dampak tarif tersebut.

“Insyaallah, pertemuan menteri ekonomi ASEAN minggu depan akan terus membahas masalah ini, dan mencari solusi terbaik bagi seluruh negara anggota,” ujarnya.

[]

Oleh: Faisal Wijaya*

Pemerintah bergerak cepat dan strategis dalam merespons kebijakan tarif impor baru Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Melalui pembentukan Tim Lobi Tingkat Tinggi, Indonesia menunjukkan kesiapan dan ketangguhan diplomatik dalam menghadapi tantangan global yang berpotensi mengganggu stabilitas ekonomi nasional. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO), Hasan Nasbi, menegaskan bahwa tim ini akan diberangkatkan segera ke Amerika Serikat untuk melakukan negosiasi langsung dengan pemerintah AS.

Langkah ini merupakan sinyal tegas bahwa Indonesia tidak tinggal diam menghadapi tekanan eksternal. Hasan menyebutkan bahwa tim lobi menjadi bagian dari strategi menyeluruh pemerintah yang juga mencakup penghitungan cermat atas dampak kebijakan tarif, serta deregulasi dalam negeri agar produk Indonesia semakin kompetitif di pasar global. Ini mencerminkan keseriusan pemerintah dalam mengelola risiko sekaligus memanfaatkan peluang dari dinamika perdagangan internasional.

Pernyataan Hasan diperkuat oleh Deputi PCO Noudhy Valdryno, yang menegaskan bahwa Presiden Prabowo sudah mengantisipasi gejolak global jauh sebelum kebijakan tarif Trump diumumkan. Presiden, menurut Noudhy, telah menyiapkan tiga langkah besar: memperluas mitra dagang, mempercepat hilirisasi sumber daya alam, serta memperkuat daya tahan konsumsi domestik. Langkah ini bukan sekadar reaktif, tapi bentuk kesiapan jangka panjang yang menunjukkan kepemimpinan visioner di tengah ketidakpastian global.

Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, turut mendukung langkah cepat pemerintah. Ia menilai pengiriman Tim Lobi adalah inisiatif yang tepat sebagai langkah awal diplomatik. Misbakhun mengingatkan bahwa ekspor Indonesia ke AS bernilai strategis, dengan produk padat karya seperti tekstil, garmen, dan alas kaki yang kini terancam oleh tarif 32 persen. Ia menekankan pentingnya efisiensi biaya produksi untuk menjaga daya saing, sekaligus mendorong implementasi arahan Presiden dalam deregulasi demi memperkuat struktur industri dalam negeri.

Tak hanya itu, Misbakhun juga menyoroti pentingnya stabilisasi nilai tukar rupiah yang bisa terdampak akibat ketidakpastian global dan potensi penurunan suku bunga oleh The Fed. Di tengah momentum libur Lebaran, ia menilai Bank Indonesia memiliki ruang untuk menyiapkan langkah stabilisasi yang tepat sebelum pasar kembali aktif. Kewaspadaan fiskal dan moneter menjadi bagian tak terpisahkan dalam strategi komprehensif menghadapi tarif Trump.

Dukungan kuat juga datang dari dunia usaha. Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia, Anindya Bakrie, menjelaskan bahwa Kadin akan mengirim delegasi ke Amerika Serikat pada awal Mei 2025. Mereka akan bertemu dengan US Chamber of Commerce dan menghadiri konferensi bisnis guna membuka ruang negosiasi lanjutan. Anindya melihat bahwa kebijakan Trump masih bersifat awal dan belum final, yang berarti Indonesia punya peluang untuk memperjuangkan kepentingan nasional di meja diplomasi.

Anindya menegaskan bahwa Indonesia memiliki nilai strategis di mata AS, baik sebagai anggota APEC, bagian dari ASEAN, negara Muslim terbesar, maupun pemimpin negara nonblok. Dengan diplomasi cerdas, kombinasi faktor-faktor ini dapat menjadi kekuatan dalam lobi politik dan ekonomi. Ia juga menekankan perlunya Indonesia membuka pasar alternatif di Asia Tengah, Turki, Eropa, Afrika, hingga Amerika Latin sebagai diversifikasi mitra dagang.

Dalam jangka panjang, kebijakan tarif AS bisa memengaruhi arus investasi langsung (FDI) maupun portofolio. Oleh karena itu, menurut Anindya, Indonesia perlu mengembangkan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) untuk menarik investor AS dan sekutunya, sekaligus menangkap peluang relokasi industri dari China. Hal ini akan memperkuat struktur ekspor dan menciptakan basis industri yang lebih solid di dalam negeri.

Di sektor energi dan pertahanan, Indonesia tetap punya ruang untuk memperkuat kerja sama dengan AS. Kebijakan Inflation Reduction Act dari AS membuka peluang ekspor produk energi bersih, termasuk nikel dan mineral strategis Indonesia, selama memenuhi standar lingkungan dan ketenagakerjaan yang ditetapkan. Dengan pendekatan selektif dan terukur, sektor-sektor potensial bisa tetap berkembang di tengah tantangan tarif.

Kebijakan tarif Trump memang menimbulkan guncangan, namun dengan langkah cepat pemerintah melalui pembentukan tim lobi dan berbagai strategi pendukung, Indonesia berada pada posisi yang cukup kuat untuk beradaptasi dan menavigasi tekanan tersebut. Kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan lembaga moneter menunjukkan bahwa Indonesia tidak hanya siap bertahan, tapi juga siap mengambil inisiatif dalam percaturan ekonomi global.

Dalam kondisi ini, tim lobi menjadi simbol ketangguhan diplomasi ekonomi Indonesia. Mereka bukan hanya utusan, tapi garda depan yang membawa kepentingan nasional ke meja negosiasi internasional. Dukungan luas dari legislatif, eksekutif, dan dunia usaha menjadi bukti bahwa bangsa ini bersatu untuk menjaga kepentingan ekonomi rakyat di tengah badai global.

*) Penulis merupakan Pengamat Kebijakan Ekonomi Universitas Dharma Persada

Oleh : Intan Putri Setyaningrum  )*

Kebijakan tarif tinggi yang diumumkan pemerintahan Donald Trump terhadap sejumlah negara mitra dagang, termasuk Indonesia, mengundang respons dari berbagai penjuru dunia. Namun, Indonesia tidak terpancing oleh narasi provokatif atau langkah reaktif. Sebaliknya, respons yang ditunjukkan mencerminkan kedewasaan bernegara dan soliditas internal. Masyarakat internasional pun menyaksikan bagaimana Indonesia menjadikan tantangan ini sebagai pemicu konsolidasi nasional yang lebih kuat dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Dalam menghadapi tekanan eksternal, fondasi persatuan dan kesatuan bangsa terbukti menjadi kekuatan utama yang tidak tergoyahkan. Tarik menarik kepentingan global yang semakin keras tidak membuat Indonesia terpecah atau goyah, justru semakin menyatukan seluruh elemen bangsa dalam satu tekad menjaga kedaulatan, kehormatan, dan martabat nasional. Pemerintah merespons situasi ini dengan langkah-langkah sistematis, rasional, dan elegan yang memperkuat posisi Indonesia sebagai negara besar dan berdaulat.

Noudhy Valdryno, Deputi Bidang Diseminasi dan Media Informasi Kantor Komunikasi Kepresidenan, menegaskan bahwa kebijakan luar negeri Indonesia senantiasa dilandaskan pada prinsip non-blok, diplomasi aktif, dan kepentingan nasional. Dalam menyikapi kebijakan tarif Trump, pemerintah tidak hanya bertahan secara ekonomis, tetapi juga menampilkan wajah diplomasi yang seimbang dan bermartabat. Indonesia tidak bersikap defensif, melainkan melakukan pendekatan yang solutif, baik dalam forum bilateral maupun multilateral.

Persatuan nasional dalam menghadapi kebijakan perdagangan global bukan sekadar slogan, tetapi telah menjadi kerja nyata yang diwujudkan melalui koordinasi antar-kementerian, sektor swasta, dan masyarakat sipil. Ketika tantangan global datang, seluruh elemen bangsa justru memperkuat sinergi untuk menjaga stabilitas nasional, memperluas pasar ekspor, serta mendorong transformasi ekonomi yang lebih berkelanjutan.

Dampak kebijakan Trump terhadap produk ekspor Indonesia memang menimbulkan tekanan pada sejumlah sektor, namun tekanan tersebut justru mendorong reformasi struktural yang lebih cepat dan mendalam. Pemerintah mendorong penguatan pasar domestik, hilirisasi industri, dan akselerasi penggunaan produk lokal. Strategi ini sejalan dengan arah pembangunan nasional yang menekankan kemandirian dan keberlanjutan ekonomi.

Dr. Diding S. Anwar, Ketua Bidang Penjaminan RGC FIA Universitas Indonesia, mengapresiasi konsistensi pemerintah dalam merespons dinamika global secara proporsional. Menurutnya, respons Indonesia tidak saja tepat secara ekonomi, tetapi juga menunjukkan kematangan politik luar negeri dan kekuatan institusi negara. Ia menilai langkah diversifikasi pasar ekspor dan perluasan hubungan dagang dengan negara-negara Asia, Timur Tengah, dan Afrika merupakan manuver strategis yang memperkuat posisi tawar Indonesia dalam perdagangan internasional.

Indonesia tidak terpancing untuk melawan dengan kebijakan balasan yang emosional. Pemerintah menunjukkan bahwa kekuatan diplomasi dan kepercayaan diri nasional jauh lebih efektif daripada reaksi yang konfrontatif. Pilihan ini membuktikan bahwa Indonesia memiliki ketangguhan karakter sebagai negara besar yang tidak mudah diguncang oleh manuver kekuatan global mana pun.

Bank Indonesia (BI) pun menunjukkan kesiapsiagaan tinggi dalam menjaga stabilitas makroekonomi nasional. Ramdan Denny Prakoso, Kepala Departemen Komunikasi BI, menyatakan bahwa pihaknya terus memantau pasar keuangan global dan domestik, serta melakukan intervensi strategis demi menjaga kestabilan nilai tukar rupiah. Langkah triple intervention yang dilakukan BI menjadi bukti bahwa stabilitas keuangan nasional menjadi prioritas utama yang tidak bisa dikompromikan dalam menghadapi gejolak eksternal.

Tidak kalah penting, kekuatan utama Indonesia dalam menghadapi kebijakan proteksionis global terletak pada semangat persatuan yang tidak pernah luntur. Semangat ini tidak hanya diwujudkan dalam narasi politik, tetapi juga dalam tindakan kolektif di berbagai lini kehidupan. Dari para pelaku usaha hingga petani dan nelayan di pelosok negeri, semuanya bergerak bersama dalam memperkuat ketahanan nasional.

Kebijakan pembangunan berbasis pemerataan, seperti program makan bergizi gratis dan koperasi Merah Putih, tidak hanya menjawab kebutuhan sosial, tetapi juga memperkuat rasa memiliki terhadap NKRI. Pemerintah menunjukkan bahwa upaya mempertahankan persatuan bangsa tidak hanya dilakukan lewat simbol-simbol formal, melainkan melalui kebijakan konkret yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

Dalam situasi dunia yang semakin multipolar, Indonesia tampil sebagai jangkar stabilitas di kawasan. Pendekatan yang konsisten, moderat, dan berbasis kepentingan nasional memperkuat citra Indonesia sebagai negara yang tidak mudah terprovokasi, namun tegas dalam menjaga kedaulatan. Kerja sama internasional tetap dijaga dengan prinsip kesetaraan dan saling menghormati, tanpa mengorbankan harga diri bangsa.

Ke depan, kebijakan luar negeri dan ekonomi Indonesia akan semakin diarahkan pada penguatan kemandirian nasional. Strategi ini sejalan dengan semangat zaman yang menuntut negara-negara berkembang untuk tidak hanya menjadi pasar, tetapi juga pemain utama dalam rantai pasok global. Indonesia mengambil posisi itu dengan tenang, sistematis, dan penuh perhitungan.

Pada akhirnya, kebijakan Trump tidak melemahkan semangat nasional, tetapi justru memperkuat tekad bersama untuk tetap bersatu dalam bingkai NKRI. Indonesia telah membuktikan bahwa persatuan bukan sekadar wacana, melainkan fondasi utama yang menopang eksistensi negara di tengah pusaran dinamika global. Inilah saatnya menunjukkan kepada dunia bahwa kekuatan Indonesia tidak hanya terletak pada sumber daya alam atau posisi geopolitik, tetapi pada kebersamaan dan semangat satu bangsa yang tidak tergoyahkan oleh apa pun.

)* Penulis Merupakan Pengamat Ekonomi Global