Yahukimo, Papua Pegunungan – Upaya pemulihan keamanan di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan, terus mengalami kemajuan positif pasca serangan yang dilakukan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Distrik Anggruk. Sinergi antara TNI, Polri, dan pemerintah daerah melalui Operasi Damai Cartenz membuahkan hasil dalam menciptakan kembali rasa aman di tengah masyarakat.

Brigjen Pol. Dr. Faizal Ramadhani, Kepala Operasi Damai Cartenz, menyampaikan bahwa pendekatan humanis menjadi pilar utama dalam menjaga stabilitas kawasan. “Kami memprioritaskan langkah persuasif dan dialogis agar masyarakat merasa dilindungi dan dihargai,” ujarnya.

Langkah tersebut diperkuat dengan berbagai kegiatan sosial dan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan secara intensif di distrik-distrik terdampak. Kombes Pol. Adarma Sinaga, Wakil Kepala Operasi Damai Cartenz-2025, menjelaskan pentingnya mempererat hubungan antara aparat dan masyarakat. “Kami hadir tidak hanya untuk menjaga keamanan, tetapi juga untuk membangun harapan dan kepercayaan,” ungkapnya.

Dalam aspek informasi publik, kehadiran komunikasi yang terbuka menjadi bagian penting dari strategi pengamanan. Kombes Pol. Yusuf Sutejo, Kasatgas Humas Damai Cartenz, menggarisbawahi perlunya edukasi kepada warga terkait potensi penyebaran informasi palsu. “Kami terus mengajak masyarakat untuk menyaring informasi yang beredar agar tidak mudah terprovokasi,” katanya.

Brigjen TNI Kristomei Sianturi, Kepala Pusat Penerangan TNI, menambahkan bahwa pihaknya telah mengerahkan pasukan ke wilayah rawan guna memastikan perlindungan terhadap tenaga pengajar dan kesehatan. “TNI akan terus mendampingi dan melindungi mereka yang bertugas di garis terdepan kemanusiaan,” tegasnya.

Langkah penguatan keamanan juga dilanjutkan dengan evakuasi kemanusiaan terhadap puluhan guru dan tenaga medis. TNI dan aparat gabungan secara aktif melakukan penjagaan wilayah dan pengejaran terhadap pelaku.

AKBP Heru Hidayanto, Kapolres Yahukimo, mengungkapkan telah ditemukan sejumlah bukti kuat di lokasi kejadian. “Kami mengimbau para pelaku segera menyerahkan diri. Proses hukum akan ditegakkan secara adil dan tegas,” tandasnya.

Sementara itu, Bupati Didimus Yahuli menyatakan bahwa pemerintah daerah berkomitmen memastikan aktivitas warga berjalan normal. “Kami menjamin keamanan dan terus bekerja sama dengan aparat agar masyarakat dapat beraktivitas dengan tenang,” tutupnya.

Kolaborasi antara TNI, Polri, dan Pemda membuka jalan bagi Yahukimo untuk kembali menata kehidupan yang damai, aman, dan bermartabat. [^]

Jakarta – PT Pertamina (Persero) memastikan bahwa kualitas dan takaran bahan bakar minyak (BBM) di setiap Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) tetap terjaga, khususnya pada periode mudik Lebaran 2025. Hal ini didukung oleh serangkaian pengujian yang telah dilakukan di berbagai SPBU oleh Pertamina bersama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Wakil Direktur Utama Pertamina, Wiko Migantoro, mengungkapkan bahwa sekitar 79% dari total 7.800 SPBU telah menjalani pengujian, dengan hasil yang menunjukkan bahwa kualitas serta takaran BBM sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

“Sekitar 79% dari SPBU kita yang berjumlah total 7.800 telah kita lakukan tes dan hasilnya cukup baik, baik dari sisi kualitas maupun dari sisi takaran,” ujar Wiko.

Wiko menjelaskan bahwa pengujian ini merupakan bagian dari upaya Pertamina untuk memberikan kepastian kepada masyarakat mengenai kualitas BBM yang digunakan selama perjalanan. Ia menambahkan bahwa proses pengecekan dilakukan secara berlapis mulai dari kilang, terminal penerima, kapal pengangkut, hingga nozzle SPBU sebagai titik akhir.

“Checking di SPBU adalah titik akhir yang kita check. Sebetulnya sebelum sampai SPBU, kita telah melakukan pengecekan di tujuh titik, mulai dari terminal penerima, kapal dan terakhir di nozzle SPBU,” jelasnya.

“Jadi masyarakat tidak perlu khawatir mengenai kualitas BBM kita,” katanya.

PT Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan juga mengonfirmasi hal yang sama dengan memastikan bahwa produk BBM seperti Pertalite, Pertamax, dan Pertamax Turbo yang dijual di Samarinda telah memenuhi spesifikasi yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas). Hasil ini diperoleh dari uji laboratorium yang dilakukan di PT Kilang Pertamina Internasional Balikpapan.

Area Manager Communication, Relation & CSR Regional Kalimantan, Edi Mangun, mengungkapkan bahwa investigasi dilakukan setelah menerima laporan dari konsumen. Sampel BBM di beberapa SPBU di Samarinda diuji di laboratorium terakreditasi untuk memastikan kualitas bahan bakar yang diterima oleh konsumen.

“Hasil pengujian yang dilakukan menunjukkan bahwa produk Pertamina seperti Pertalite, Pertamax, dan Pertamax Turbo telah sesuai dengan kualitas yang telah ditetapkan oleh Dirjen Migas,” jelas Edi.

Proses pengujian tersebut mencakup berbagai parameter fisik dan kimia dari bahan bakar, seperti kandungan oktan, kestabilan, dan tingkat emisi. Edi menegaskan bahwa Pertamina berkomitmen untuk terus menjaga kualitas produk agar konsumen merasa nyaman dan aman dengan bahan bakar yang digunakan.

Sebagai bentuk transparansi dan layanan kepada masyarakat, Pertamina mengimbau masyarakat yang memiliki pertanyaan atau ingin memberikan masukan terkait produk BBM untuk menghubungi Pertamina Call Center di nomor 135. //

Jakarta – PT Pertamina (Persero) memastikan bahwa kualitas dan takaran bahan bakar minyak (BBM) di setiap Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) tetap terjaga, khususnya pada periode mudik Lebaran 2025. Hal ini didukung oleh serangkaian pengujian yang telah dilakukan di berbagai SPBU oleh Pertamina bersama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Wakil Direktur Utama Pertamina, Wiko Migantoro, mengungkapkan bahwa sekitar 79% dari total 7.800 SPBU telah menjalani pengujian, dengan hasil yang menunjukkan bahwa kualitas serta takaran BBM sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

“Sekitar 79% dari SPBU kita yang berjumlah total 7.800 telah kita lakukan tes dan hasilnya cukup baik, baik dari sisi kualitas maupun dari sisi takaran,” ujar Wiko.

Wiko menjelaskan bahwa pengujian ini merupakan bagian dari upaya Pertamina untuk memberikan kepastian kepada masyarakat mengenai kualitas BBM yang digunakan selama perjalanan. Ia menambahkan bahwa proses pengecekan dilakukan secara berlapis mulai dari kilang, terminal penerima, kapal pengangkut, hingga nozzle SPBU sebagai titik akhir.

“Checking di SPBU adalah titik akhir yang kita check. Sebetulnya sebelum sampai SPBU, kita telah melakukan pengecekan di tujuh titik, mulai dari terminal penerima, kapal dan terakhir di nozzle SPBU,” jelasnya.

“Jadi masyarakat tidak perlu khawatir mengenai kualitas BBM kita,” katanya.

PT Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan juga mengonfirmasi hal yang sama dengan memastikan bahwa produk BBM seperti Pertalite, Pertamax, dan Pertamax Turbo yang dijual di Samarinda telah memenuhi spesifikasi yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas). Hasil ini diperoleh dari uji laboratorium yang dilakukan di PT Kilang Pertamina Internasional Balikpapan.

Area Manager Communication, Relation & CSR Regional Kalimantan, Edi Mangun, mengungkapkan bahwa investigasi dilakukan setelah menerima laporan dari konsumen. Sampel BBM di beberapa SPBU di Samarinda diuji di laboratorium terakreditasi untuk memastikan kualitas bahan bakar yang diterima oleh konsumen.

“Hasil pengujian yang dilakukan menunjukkan bahwa produk Pertamina seperti Pertalite, Pertamax, dan Pertamax Turbo telah sesuai dengan kualitas yang telah ditetapkan oleh Dirjen Migas,” jelas Edi.

Proses pengujian tersebut mencakup berbagai parameter fisik dan kimia dari bahan bakar, seperti kandungan oktan, kestabilan, dan tingkat emisi. Edi menegaskan bahwa Pertamina berkomitmen untuk terus menjaga kualitas produk agar konsumen merasa nyaman dan aman dengan bahan bakar yang digunakan.

Sebagai bentuk transparansi dan layanan kepada masyarakat, Pertamina mengimbau masyarakat yang memiliki pertanyaan atau ingin memberikan masukan terkait produk BBM untuk menghubungi Pertamina Call Center di nomor 135. //

Jakarta – Pemerintah berkomitmen untuk memastikan kualitas bahan bakar minyak (BBM) yang beredar di masyarakat tetap terjaga dengan pengawasan yang ketat dan berkala.

Langkah ini bertujuan agar masyarakat dapat menggunakan BBM yang berkualitas tinggi, aman untuk kendaraan, dan ramah lingkungan. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk mendukung ketahanan energi dan mengurangi dampak buruk terhadap lingkungan.

Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Yuliot, menegaskan bahwa setiap liter BBM yang didistribusikan telah melalui serangkaian uji mutu yang ketat.

“Kami memiliki sistem pengawasan yang memastikan BBM yang dijual, baik Pertalite maupun Pertamax, memenuhi standar kualitas yang ditetapkan. Pengawasan ini mencakup akurasi takaran di SPBU, agar konsumen menerima jumlah BBM yang sesuai dengan harga yang dibayar. Pengawasan ketat ini juga bertujuan untuk menghindari penyelewengan atau ketidaksesuaian kualitas produk yang bisa merugikan masyarakat,” ujar Yuliot.

Kepala LEMIGAS, Mustafid Gunawan, menjelaskan bahwa pengujian rutin dilakukan di berbagai titik SPBU di seluruh Indonesia.

“Kami secara konsisten menguji sampel BBM yang ada di pasaran, dan memastikan semuanya sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Hal ini memastikan kualitas BBM yang digunakan kendaraan masyarakat tidak hanya aman, tetapi juga mendukung kinerja mesin yang optimal,” jelas Mustafid.

Wakil Ketua Komisi XII DPR, Bambang Haryadi, juga menambahkan bahwa pengujian kualitas BBM tidak hanya dilakukan pada produk Pertamina, tetapi juga pada produk BBM dari perusahaan lain.

“Kami memastikan seluruh BBM yang beredar memenuhi standar kualitas yang dapat diandalkan. Ini menjadi langkah penting untuk menjamin keadilan bagi semua pihak di pasar BBM,” tegas Bambang.

Dengan pengawasan yang terus diperketat dan transparansi hasil pengujian, pemerintah berharap kepercayaan masyarakat terhadap BBM yang mereka konsumsi semakin meningkat. Hal ini tidak hanya bermanfaat bagi performa kendaraan, tetapi juga mendukung kelestarian lingkungan dan ketahanan energi Indonesia secara keseluruhan. [^]

Jayapura – Komitmen pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap tenaga pendidik di wilayah rawan kembali diperkuat melalui respons cepat terhadap insiden kekerasan di Distrik Anggruk, Papua Pegunungan. Kunjungan langsung Bupati Yahukimo Didimus Yahuli bersama Dandim 1715 ke Rumah Sakit Angkatan Darat (RSAD) Marthen Indey, Jayapura, menjadi bukti nyata kepedulian terhadap guru-guru kontrak yang menjadi korban.

“Tidak ada keraguan saat mengutus mereka ke pedalaman karena mereka adalah guru misionaris yang memiliki keteguhan luar biasa,” ujar Didimus Yahuli.
Ia menyampaikan bahwa pemerintah daerah akan terus memperkuat dukungan kepada para tenaga pendidik, termasuk dalam aspek pengamanan dan kesejahteraan.

Langkah tegas dan cepat pemerintah bersama aparat keamanan juga mendapat apresiasi luas dari masyarakat Nusa Tenggara Timur di Papua. Matheius Mamun Sare, Wakil Ketua II Bidang Hukum dan Advokasi IKF NTT Papua, menilai tindakan pemerintah telah memberikan rasa aman dan keadilan.

“Kami mengutuk keras tindakan keji ini dan memberikan dukungan penuh kepada pemerintah dan aparat keamanan dalam upaya menjaga keselamatan masyarakat,” tegas Matheius Mamun Sare.

Dukungan senada disampaikan Stanis Sike Dosinaen, Ketua IKF NTT Papua, yang mengapresiasi kerja sama lintas pihak dalam proses evakuasi dan perlindungan guru.
“Kami berterima kasih kepada semua pihak yang telah membantu, dari proses evakuasi, perawatan korban, hingga upaya pengamanan tenaga pendidik di Papua Pegunungan,” ungkap Stanis Sike Dosinaen.

Sementara itu, Melky Weruin, Sekretaris IKF NTT Papua, menyoroti dedikasi Rosalia Sogen yang patut dijadikan teladan.
“Rosalia adalah sosok guru yang mengabdikan diri sepenuhnya untuk kemajuan pendidikan di daerah terpencil,” tegas Melky Weruin.

“Kami yakin pemerintah dan aparat keamanan akan terus bekerja secara maksimal demi menciptakan rasa aman di seluruh wilayah Papua,” tutup Melky Weruin.
Dari sisi penegakan hukum, Brigjen Pol Faizal Ramadhani, Kepala Operasi Damai Cartenz-2025, menegaskan bahwa pihaknya sudah melakukan olah TKP dan mengidentifikasi pelaku.

“Pelaku telah melakukan tindakan brutal, namun kami tidak tinggal diam. Proses pengejaran akan terus dilakukan hingga pelaku tertangkap dan diadili,” ujar Faizal Ramadhani.

Ia memastikan bahwa negara hadir dan tidak akan mentoleransi setiap bentuk kekerasan terhadap tenaga pendidik.

“Ini adalah tanggung jawab bersama, dan kami siap menjaga keamanan demi masa depan pendidikan di Papua,” tutupnya.
komitmen pemerintah dalam melindungi tenaga pendidik di seluruh wilayah Indonesia terus ditunjukkan secara nyata. Dukungan penuh terhadap keamanan, kesejahteraan, dan keberlangsungan tugas para guru menjadi prioritas utama dalam pembangunan sumber daya manusia. Melalui sinergi antarlembaga dan kolaborasi masyarakat, pemerintah memastikan bahwa para pendidik dapat menjalankan tugasnya dengan rasa aman dan penuh semangat. Prinsip kehadiran negara dalam setiap situasi menjadi fondasi kuat bagi terwujudnya pendidikan yang merata dan berkeadilan di seluruh pelosok negeri. {^}

Oleh: Yoel Wanimbo

Pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik adalah pilar utama dalam pembangunan nasional. Di balik kemajuan sebuah bangsa, terdapat kontribusi nyata dari para tenaga pendidik, tenaga kesehatan, serta aparatur layanan publik yang bekerja dengan dedikasi tinggi, bahkan dalam situasi paling menantang. Oleh karena itu, pemerintah menegaskan komitmennya untuk menjamin keamanan dan keselamatan mereka, terutama yang bertugas di wilayah rawan dan terpencil.

Pemerintah terus menunjukkan komitmen dalam memberikan perlindungan maksimal kepada tenaga pendidik di seluruh pelosok negeri, termasuk di wilayah yang memiliki tantangan geografis dan sosial. Penanganan cepat terhadap berbagai dinamika di lapangan menjadi bukti bahwa keselamatan para pelayan publik adalah prioritas utama dalam agenda nasional. Setiap kebijakan dan langkah nyata yang diambil bertujuan untuk memastikan bahwa para pengabdi bangsa dapat menjalankan tugasnya dengan aman, nyaman, dan bermartabat.

Kunjungan langsung Bupati Yahukimo Didimus Yahuli bersama jajaran TNI ke Rumah Sakit Angkatan Darat (RSAD) Marthen Indey di Jayapura menjadi simbol kuat bahwa negara hadir secara konkret di lapangan. Guru yang menjadi korban, Rosalia Sogen, tidak hanya mendapat perhatian medis maksimal, tetapi juga dukungan moril sebagai wujud penghormatan atas pengabdiannya. Dalam pernyataannya, Bupati Yahuli menegaskan bahwa guru di pedalaman adalah pejuang kemanusiaan yang harus mendapat perlindungan dan penghargaan setinggi-tingginya.

Tindakan cepat dari pemerintah daerah, TNI, dan Polri menunjukkan bahwa koordinasi lintas sektor telah berjalan efektif. Pendekatan ini juga menunjukkan bahwa keselamatan para pelayan publik bukan hanya urusan satu lembaga, melainkan tanggung jawab bersama sebagai bangsa. Kolaborasi ini pun mendapat apresiasi luas dari berbagai elemen masyarakat sipil.

Stanis Sike Dosinaen, Ketua IKF NTT Papua, menyampaikan penghargaan atas langkah cepat yang diambil pemerintah. Menurutnya, reaksi yang tanggap dan terukur memberikan rasa aman bagi masyarakat luas, sekaligus menunjukkan bahwa Papua Pegunungan menjadi perhatian utama pemerintah. Ketua IKF NTT Papua, Stanis Sike Dosinaen, juga menekankan pentingnya sinergi semua pihak, mulai dari unsur pemerintah daerah hingga masyarakat lokal dalam proses evakuasi dan perlindungan guru.

Lebih jauh, keberpihakan pemerintah terhadap tenaga pendidik, kesehatan, dan layanan publik lainnya tercermin dalam langkah-langkah pengamanan yang sistematis. Kepala Operasi Damai Cartenz-2025, Brigjen Pol Faizal Ramadhani, memastikan bahwa proses hukum berjalan sesuai prosedur. Pelaku kekerasan telah teridentifikasi dan proses pengejaran terus berlangsung. Komitmen aparat dalam menegakkan hukum secara profesional menunjukkan bahwa tidak ada toleransi terhadap tindakan yang mengganggu stabilitas dan keamanan masyarakat.

Apa yang terjadi di Yahukimo menjadi contoh konkret bahwa negara sigap hadir ketika warganya menghadapi tantangan. Namun, kebijakan perlindungan ini tidak berhenti di sektor pendidikan. Pemerintah terus memperluas cakupannya dengan menjamin keamanan tenaga kesehatan dan petugas layanan publik lainnya yang juga menghadapi risiko tinggi, khususnya di daerah 3T (terdepan, terluar, tertinggal).

Tenaga kesehatan yang bekerja di pelosok memiliki peran vital dalam memastikan akses layanan kesehatan yang merata. Sama halnya dengan aparat sipil negara lainnya yang menjaga jalannya layanan publik di daerah-daerah sulit. Oleh sebab itu, pemerintah menetapkan pendekatan perlindungan yang komprehensifguna menciptakan rasa aman dan kenyamanan dalam bertugas.

Kebijakan ini juga selaras dengan visi besar pembangunan nasional yang inklusif dan berkeadilan. Negara hadir bukan hanya untuk membangun infrastruktur fisik, tetapi juga untuk membangun manusia Indonesia yang unggul dan terlindungi. Keamanan pelayan publik menjadi fondasi utama dalam menciptakan lingkungan kerja yang produktif dan berkelanjutan.

Komitmen ini semakin diperkuat dalam kerangka mewujudkan visi Indonesia Emas 2045, di mana kualitas sumber daya manusia menjadi penentu keberhasilan bangsa. Setiap individu yang mendedikasikan diri untuk kemajuan masyarakat, terutama di wilayah-wilayah sulit, adalah aset berharga yang harus dijaga dan diberi perlindungan optimal oleh negara.

Pemerintah, melalui berbagai program lintas kementerian dan lembaga, terus mengembangkan skema pengamanan terpadu. Mulai dari peningkatan koordinasi antarinstansi, penyediaan fasilitas pendukung, hingga optimalisasi peran aparat keamanan di lapangan, semuanya diarahkan untuk menjamin bahwa tidak ada satu pun tenaga pendidik, tenaga kesehatan, maupun pelayan publik yang merasa bekerja sendirian tanpa dukungan negara.

Ke depan, semangat kolaboratif antara pemerintah pusat dan daerah, TNI-Polri, serta masyarakat sipil akan terus diperkuat. Perlindungan terhadap pelayan publik tidak hanya penting dalam konteks keamanan, tetapi juga sebagai bentuk penghargaan terhadap pengabdian mereka dalam membangun Indonesia dari pinggiran.

Melalui komitmen ini, pemerintah menegaskan bahwa keselamatan adalah hak dasar yang tidak bisa ditawar. Tidak ada pembangunan tanpa rasa aman. Dan tidak ada keadilan tanpa perlindungan yang merata.

Dengan langkah nyata dan keberpihakan penuh terhadap pelayan publik, Indonesia menegaskan diri sebagai negara yang tidak hanya hadir dalam kata-kata, tetapi bekerja dalam aksi.

Pada akhirnya, komitmen pemerintah untuk menjamin keamanan tenaga pendidik, tenaga kesehatan, aparatur layanan publik, dan seluruh masyarakat bukanlah sekadar respons sesaat terhadap insiden, melainkan bagian dari fondasi negara dalam membangun kehidupan berbangsa yang aman, adil, dan berperadaban. Dengan terus mengedepankan perlindungan, kolaborasi, dan keberpihakan terhadap mereka yang mengabdi di garis terdepan, Indonesia menapaki masa depan dengan keyakinan bahwa setiap jengkal negeri ini dijaga oleh semangat gotong royong dan kehadiran negara yang nyata.
)* Aktivis Pemuda Papua

Oleh: Eleine Pramesti )*

Dalam upaya menjaga kualitas bahan bakar minyak (BBM) yang didistribusikan kepada masyarakat, Pertamina menggandeng tiga lembaga independen untuk memastikan standar mutu yang ketat. Keberadaan lembaga-lembaga ini sangat krusial dalam menjamin bahwa setiap tetes BBM yang diproduksi dan dipasarkan oleh Pertamina memenuhi standar nasional maupun internasional. Upaya ini juga menunjukkan komitmen Pertamina dalam menghadirkan energi yang bersih, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan kendaraan serta industri di Indonesia.

Ketiga lembaga independen yang bertugas dalam pengawasan dan pengujian BBM Pertamina adalah Lemigas, Persero, dan TUV Rheinland Indonesia. Masing-masing memiliki peran spesifik dalam mengawal kualitas BBM mulai dari tahap produksi, distribusi, hingga pemakaian oleh konsumen. Dengan adanya keterlibatan pihak ketiga yang kompeten, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan BBM semakin terjamin.

Lemigas yang didirikan pada 11 Juni 1965, berwenang memeriksa dan menentukan standar mutu pelumas yang beredar di pasar tanah air. Lemigas telah terakreditasi Komite Akreditasi Nasional (KAN) dengan nomor LSPr-077-IDN pada lingkup 18 komoditi pelumas dan elpiji atau liquid petroleum gas (LPG).

Pada awalnya, Lemigas menjadi sebuah lembaga yang memberikan pelayanan berupa penelitian, pengembangan, dan pendidikan untuk seluruh pemangku kebijakan terkait di bidang migas di Indonesia. Didukung dengan fasilitas 47 laboratorium serta satu laboratorium kalibrasi dan pemeliharaan, Lemigas memperkuat layanan dengan menghadirkan jasa analisis laboratorium, jasa konsultasi, jasa survei lapangan, jasa sertifikasi, dan jasa pengujian komersial lainnya. Sejak 1 April 2015, Lemigas resmi berstatus sebagai Badan Layanan Umum (BLU) secara penuh.

Kepala Balai Besar Pengujian Migas (Lemigas), Mustafid Gunawan mengatakan pengujian terhadap bahan bakar minyak (BBM) Pertamina telah sesuai dengan standar dan spesifikasi teknis yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Ditjen Migas) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Mustafid menegaskan pihaknya selalu rutin melakukan pengujian terhadap sampel yang spesifikasinya sesuai dengan permintaan Ditjen Migas.

Selanjutnya, Persero atau PT Surveyor Indonesia (PTSI) didirikan pada 1 Agustus 1991 dengan misi awal membantu Pemerintah RI dalam memperlancar aliran barang modal dan peralatan. Didukung oleh kantor cabang yang tersebar di 22 negara, Surveyor Indonesia menjalankan fungsi pemeriksaan kualitas dan kuantitas barang sebelum dikirim (PSI). Dengan berakhirnya penugasan dalam membantu Pemerintah RI, PTSI merumuskan misi sebagai perusahaan jasa surveyor dalam arti luas, mulai dari memberikan layanan berupa pemeriksaan teknis, pengkajian, survei, penilaian pengawasan, audit, hingga konsultasi.

Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Simon Aloysius Mantiri mengatakan Pertamina bersama Balai Besar Pengujian Migas (Lemigas), Surveyor Indonesia dan TUV Rheinland Indonesia melakukan uji BBM di 75 titik SPBU, termasuk di Terminal Pertamina Plumpang. Hasil dari pengujian tersebut menunjukkan bahwa kualitas BBM Pertamina sudah sesuai dengan standar pemerintah. Hal itu dilakukan dalam upaya Pertamina kembali memperoleh kepercayaan publik atas kualitas BBM di SPBU-nya, imbas kasus korupsi tata kelola minyak mentah dan produksi kilang yang menyeret sejumlah pejabatnya.

Adapun TUV Rheinland Indonesia adalah lembaga sertifikasi asal Cologne, Jerman yang terakreditasi KAN dengan nomor LSPr-026-IDN. Diklaim telah beroperasi lebih dari 150 tahun, tepatnya pada 1872, TUV Rheinland Group mempunyai lebih dari 22.000 karyawan di lebih dari 50 negara dan menghasilkan pendapatan tahunan mencapai 2,4 miliar euro.

Sejak 2006, TUV Rheinland resmi menjadi anggota United Nations Global Compact untuk mempromosikan keberlanjutan dan memerangi korupsi. Di Indonesia, kantor pusat perusahaan tersebut beralamat di Menara Karya Lantai 3 dan 10, Jalan HR Rasuna Said Blok X-5 Kav 1-2, Jakarta.

Pada tahun buku 2023, TUV Rheinland mencatatkan pendapatan 2,44 miliar euro atau sekitar Rp 41 triliun (asumsi kurs Rp16.993), dengan 49,9 persen di antaranya dihasilkan di luar Jerman. Pendapatan sebelum bunga dan pajak (EBIT) yang dibukukan sebesar 103,9 juta euro.

Keberadaan tiga lembaga independen dalam pengawasan kualitas BBM Pertamina membawa berbagai manfaat. Dengan adanya pengujian dan sertifikasi dari lembaga independen, konsumen dapat lebih yakin bahwa BBM yang digunakan aman dan sesuai dengan spesifikasi teknis. Transparansi dalam pengawasan BBM juga membuat masyarakat lebih percaya terhadap produk yang mereka konsumsi sehari-hari. Selain itu, hasil penelitian dari Lemigas dan Sucofindo membantu Pertamina dalam mengembangkan produk BBM yang lebih efisien dan ramah lingkungan.

Dengan adanya pengawasan ketat dari lembaga-lembaga independen ini, kualitas BBM yang dipasarkan di Indonesia semakin terjamin. Konsumen mendapatkan bahan bakar yang lebih bersih, efisien, dan tidak merusak mesin kendaraan mereka. Selain itu, dengan meningkatnya standar BBM, emisi karbon dari kendaraan bermotor dapat ditekan sehingga berdampak positif terhadap lingkungan.

Jaksa Agung, Sanitiar Burhanuddin juga menyampaikan bahwa kualitas BBM Pertamina yang beredar sudah sesuai dengan standar. Hal itu untuk menyikapi kekhawatiran masyarakat mengenai dugaan kualitas BBM Pertamax tidak standar, imbas dari terjadinya kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Subholding dan Kontraktor Kontrak Kerjasama (KKKS) tahun 2018–2023.

)* Penulis adalah pengamat energi

Oleh: Farhan Farisan )*

PT Pertamina (Persero) terus berkomitmen untuk memastikan kualitas Bahan Bakar Minyak (BBM) yang dipasok ke masyarakat tetap terjaga dengan baik. Dalam upaya menjaga standar kualitas, Pertamina secara rutin melakukan pengecekan di berbagai Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di seluruh Indonesia. Hingga saat ini, pengecekan telah dilakukan di sekitar 79% SPBU yang beroperasi di bawah naungan Pertamina.

Wakil Direktur Utama Pertamina, Wiko Migantoro, mengatakan bahwa perseroan selalu menjamin kualitas BBM yang disalurkan melalui setiap nozzle di SPBU. Upaya ini dilakukan agar masyarakat dapat terus menikmati bahan bakar yang berkualitas tinggi dan sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Pengecekan kualitas BBM ini mencakup berbagai aspek, mulai dari kadar oktan, ketahanan terhadap pengendapan, hingga tingkat kebersihan bahan bakar. Hasilnya menunjukkan bahwa kualitas BBM Pertamina tetap terjaga dengan baik, dengan hasil uji sampel menunjukkan angka yang sesuai atau bahkan lebih baik dari yang dipersyaratkan.

Selain itu, VP Corporate Communication Pertamina, Fadjar Djoko Santoso, mengatakan bahwa hingga saat ini, pengecekan kualitas BBM telah dilakukan pada 6.198 SPBU dari total 7.842 SPBU yang dikelola oleh Pertamina. Pengecekan ini mencakup uji sampel kualitas Research Octane Number (RON) atau angka oktan di berbagai laboratorium milik Pertamina.

Hasil uji sampel menunjukkan bahwa BBM jenis Pertalite memiliki rata-rata RON 90,4, Pertamax di RON 92,37, Pertamax Green di RON 97,32, dan Pertamax Turbo di RON 98,33. Angka-angka ini membuktikan bahwa BBM yang didistribusikan oleh Pertamina telah memenuhi standar spesifikasi yang ditetapkan.

Selain itu, Pertamina juga terus mengembangkan teknologi untuk meningkatkan kualitas BBM yang mereka produksi. Salah satu inovasi yang sedang dikembangkan adalah penggunaan bahan bakar ramah lingkungan, yang tidak hanya meningkatkan efisiensi mesin kendaraan tetapi juga mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan.

Pertamina menekankan pentingnya transparansi dalam penyaluran BBM kepada masyarakat. Oleh karena itu, perseroan secara berkala mengumumkan hasil pengecekan kualitas BBM yang dilakukan di berbagai SPBU. Ini bertujuan untuk memberikan jaminan kepada masyarakat bahwa BBM yang mereka gunakan telah melalui proses pengujian yang ketat.

Pengecekan tidak hanya dilakukan di SPBU, tetapi juga di terminal bahan bakar dan kilang minyak. Di beberapa lokasi, Pertamina bahkan melakukan uji laboratorium tambahan untuk memastikan bahwa setiap tetes BBM yang sampai ke konsumen berada dalam kondisi terbaik.

Dalam menghadapi musim mudik dan lonjakan konsumsi BBM, Pertamina juga meningkatkan frekuensi pengecekan dan distribusi bahan bakar. Langkah ini diambil untuk mengantisipasi peningkatan kebutuhan energi masyarakat serta memastikan pasokan BBM tetap stabil dan berkualitas.

Di sisi lain, Pertamina juga menggandeng berbagai pihak, termasuk lembaga pengawas independen dan akademisi, untuk melakukan pengujian silang terhadap kualitas BBM mereka. Dengan cara ini, Pertamina memastikan bahwa seluruh proses produksi dan distribusi berjalan sesuai standar yang ditetapkan.

Masyarakat diharapkan dapat lebih tenang dalam menggunakan BBM dari Pertamina, mengingat langkah-langkah preventif yang telah dilakukan oleh perusahaan. Dengan adanya jaminan kualitas ini, konsumen dapat merasakan manfaat maksimal dari bahan bakar yang mereka gunakan.

Ke depan, Pertamina berencana untuk terus meningkatkan pengawasan dan pengecekan terhadap seluruh rantai distribusi BBM. Upaya ini diharapkan dapat semakin meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap produk-produk BBM dari Pertamina.

Selain memastikan kualitas, Pertamina juga berkomitmen untuk menjaga takaran BBM agar sesuai dengan yang seharusnya. Hal ini dilakukan melalui inspeksi berkala terhadap peralatan pengisian BBM di SPBU.

Dalam upaya meningkatkan layanan, Pertamina juga menyediakan layanan pengaduan bagi masyarakat yang ingin memberikan masukan atau melaporkan adanya keluhan terkait BBM yang mereka beli di SPBU.

Peningkatan kualitas BBM juga sejalan dengan visi Pertamina untuk mendukung program energi bersih yang dicanangkan oleh pemerintah. Dengan terus melakukan inovasi dalam bidang bahan bakar, Pertamina berharap dapat berkontribusi dalam upaya mengurangi emisi karbon di Indonesia.

Pertamina juga mengajak masyarakat untuk lebih peduli terhadap penggunaan BBM yang lebih ramah lingkungan. Kampanye edukasi terkait penggunaan BBM dengan kadar oktan yang lebih tinggi pun terus digalakkan.

Di tengah persaingan global, Pertamina berupaya untuk tetap menjadi pemimpin dalam industri energi di Indonesia. Salah satu cara yang dilakukan adalah dengan menjaga kualitas produk agar selalu berada dalam kondisi terbaik.

Pemerintah juga terus memberikan dukungan kepada Pertamina dalam menjaga kualitas BBM di Tanah Air. Sinergi antara Pertamina dan pemerintah menjadi kunci dalam memastikan pasokan BBM tetap terjaga.

Dengan berbagai langkah yang telah diambil, Pertamina optimistis dapat terus menghadirkan produk BBM berkualitas bagi masyarakat. Hal ini diharapkan dapat mendukung mobilitas masyarakat dan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Masyarakat pun diimbau untuk tetap menggunakan BBM yang sesuai dengan kebutuhan kendaraan mereka, serta membeli bahan bakar di SPBU resmi Pertamina guna memastikan keaslian dan kualitas produk.

Ke depan, Pertamina akan terus meningkatkan kualitas produk mereka melalui berbagai inovasi dan teknologi terkini. Dengan demikian, BBM Pertamina tidak hanya memenuhi standar nasional, tetapi juga siap bersaing di tingkat global.

)* Penulis adalah mahasiswa Bandung tinggal di Jakarta

Jakarta – Maraknya praktik judi daring (judol) di masyarakat menjadi ancaman serius bagi tatanan sosial dan kesejahteraan ekonomi warga. Anggota DPR RI, Rio Dondokambey, menegaskan pentingnya peran generasi muda dalam memerangi fenomena ini, yang semakin merugikan masyarakat luas.

Menurutnya, dampak negatif judi daring tidak hanya menguras keuangan individu, tetapi juga mendorong masyarakat untuk melakukan peminjaman, baik melalui jalur konvensional maupun online. Lebih jauh, banyak pelaku judi daring rela menggadaikan atau menjual aset berharga demi terus bermain.

“Mau sehebat apa pun bermain judi online, tetap akhirnya kalah. Lama-lama habis dan terlilit utang,” ujar Rio.

Ia menjelaskan bahwa mekanisme judi daring dirancang sedemikian rupa untuk membuat pemain merasa diuntungkan pada awalnya.

“Akun yang baru bermain biasanya akan diberi kemenangan agar merasa mendapat uang cepat. Namun, semakin lama bermain, mereka justru akan mengalami kekalahan,” tambahnya.

Rio menyatakan Komisi XI DPR RI terus mengedukasi masyarakat agar tidak terjebak dalam jebakan judi daring. Sebagai langkah konkret, pihaknya telah mendorong perbankan untuk lebih selektif dalam memantau transaksi yang terindikasi terkait dengan aktivitas ini.

“Hasilnya, 10 ribu rekening bank yang terindikasi terkait dengan judi online telah berhasil diblokir,” ungkapnya.

Selain itu, Rio menyoroti peran Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) dalam memberantas praktik judi daring melalui langkah-langkah pemantauan dan pemblokiran platform ilegal.

“Solusi jangka panjang ada di Kemkomdigi, sebagai mitra kerja Komisi I DPR RI,” tegasnya.

Upaya pemberantasan judi daring juga dilakukan melalui kerja sama internasional. Divisi Hubungan Internasional (Divhubinter) Polri, berhasil memulangkan 29 warga negara Indonesia (WNI) dari Filipina yang diduga terlibat dalam kejahatan judi daring dan penipuan online. Mereka ditangkap oleh otoritas keamanan Filipina karena bekerja di perusahaan judi online ilegal.

SES National Central Bureau (NCB) Interpol Indonesia, Brigadir Jenderal Polisi Untung Widyatmoko, mengatakan setibanya di Indonesia, 29 WNI tersebut menjalani proses pemeriksaan lebih lanjut oleh Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri guna menentukan apakah mereka korban atau pelaku.

“Kami lakukan pendalaman dan memisahkan antara terduga korban dan pelaku,” ujarnya.

Upaya pemberantasan judi daring membutuhkan sinergi dari pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat. Dengan langkah-langkah yang terkoordinasi dan kesadaran kolektif, diharapkan fenomena judi daring dapat diminimalisir demi melindungi generasi muda dan menjaga stabilitas sosial ekonomi negara.