Jakarta — Ikatan Alumni Universitas Indonesia (ILUNI UI) tengah memasuki fase penting dengan penyelenggaraan pemilihan Ketua Umum periode 2025–2028. Dari sejumlah kandidat, nama dr. Dewi Puspitorini, Sp.P, MARS, alumni Fakultas Kedokteran UI angkatan 1987, mendapat perhatian luas berkat gagasan segar yang menekankan kolaborasi lintas fakultas dan lintas generasi.

Dewi yang mendapat nomor urut 6 dalam pencalonan ini membawa visi besar bertajuk “Membangun ILUNI UI yang guyub, progresif, inklusif, dan berdampak nyata bagi alumni, almamater, dan bangsa menuju Indonesia Emas 2045.” Dengan semangat “guyub” sebagai poros gerak, Dewi mengajak alumni membangun solidaritas melalui tagline “U & I Guyub, U and I become Us.”

“Guyub bukan hanya soal kebersamaan, tapi kekuatan untuk bergerak maju secara kolektif,” tegas Dewi Puspitorini.

Salah satu program unggulan yang ditawarkan adalah digitalisasi total ILUNI UI melalui pengembangan platform UI Connect. Platform tersebut akan menjadi ruang interaktif yang mempertemukan alumni dari berbagai wilayah hingga mancanegara, sekaligus membuka ruang kolaborasi yang lebih efektif.

Dukungan terhadap Dewi juga datang dari Ketua Umum ILUNI Fakultas Kedokteran UI, Dr. Wawan Mulyawan. “Dewi adalah sosok yang mampu merangkul lintas fakultas dan generasi, dan sangat memahami tantangan yang dihadapi alumni saat ini,” ujar Wawan Mulyawan.

Kiprah panjang Dewi menambah bobot kepemimpinannya. Ia pernah menjabat sebagai Direktur Profesi Tenaga Kesehatan RSPAD serta dipercaya menjadi dokter pribadi Presiden. Di lingkungan organisasi alumni, Dewi pernah menjabat sebagai Sekretaris Umum ILUNI FKUI, Wakil Ketua Umum ILUNI FKUI, Sekum FIAKSI, hingga Ketua IKAMARS UI.

Selain fokus pada pemilihan, Dewi juga mendorong kegiatan nyata untuk memperkuat solidaritas alumni. Salah satunya melalui acara “Alumni UI We Care!” yang telah digelar pada Jumat, 15 Agustus 2025, di Gedung IASTH, Jakarta Pusat. Acara ini berlangsung sejak pukul 08.00 hingga 17.00 WIB dan melibatkan alumni lintas fakultas, mahasiswa tingkat akhir, fresh graduate, pelaku industri, profesional, hingga komunitas bisnis.

Kegiatan tersebut menghadirkan beragam acara, mulai dari job fair yang membuka peluang kerja di berbagai sektor industri, talkshow kewirausahaan, bazar kuliner UMKM alumni, pemeriksaan kesehatan gratis, hingga panggung hiburan.

Dengan visi inklusif, strategi digitalisasi, serta program yang konkret, Dewi Puspitorini menegaskan bahwa kepemimpinan ILUNI UI ke depan tidak hanya memperkuat internal organisasi, tetapi juga menghadirkan kontribusi nyata bagi masyarakat luas. Semangat kebersamaan inilah yang ia dorong sebagai landasan menjadikan ILUNI UI adaptif, modern, dan berdaya saing global.

Jakarta – Calon Ketua Umum Ikatan Alumni Universitas Indonesia (ILUNI UI) periode 2025–2028, dr. Dewi Puspitorini, Sp.P, MARS, menegaskan komitmennya menghadirkan organisasi alumni yang inklusif, modern, dan memberi dampak nyata bagi bangsa. Pernyataan itu ia sampaikan dalam kegiatan “Alumni UI We Care!” di Gedung IASTH, Jakarta Pusat, Jumat (15/8/2025).

Acara tersebut bukan hanya menjadi ajang temu alumni, tetapi juga menghadirkan program yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat. Rangkaian kegiatan meliputi job fair, talkshow kewirausahaan, bazar UMKM alumni, hingga layanan pemeriksaan kesehatan gratis.

“Guyub bukan sekadar kebersamaan, melainkan kekuatan untuk bergerak maju secara kolektif. Alumni UI harus menunjukkan peran nyata, tidak hanya di kampus, tapi juga di tengah masyarakat,” ujar Dewi Puspitorini.

Ia menjelaskan bahwa konsep kebersamaan melalui tagline “U & I Guyub, U and I become Us” akan diwujudkan dengan langkah konkret, salah satunya transformasi digital melalui platform UI Connect.

“Teknologi harus digunakan untuk mendekatkan, bukan membatasi. Dengan UI Connect, alumni dari seluruh dunia bisa tetap terhubung dalam satu ekosistem yang inklusif dan dinamis,” jelasnya.

Selain inovasi digital, Dewi juga menekankan pentingnya tata kelola organisasi yang profesional dan transparan. “ILUNI UI harus menjadi contoh organisasi yang bersih, terbuka, dan berdampak nyata bagi bangsa. Legitimasi lahir dari akuntabilitas yang konsisten,” tegas Dewi Puspitorini.

Ia turut menyoroti kesejahteraan alumni dengan merencanakan program dukungan terukur, mulai dari layanan kesehatan, dukungan psikologis, hingga bantuan finansial. “Kesejahteraan alumni, baik fisik maupun mental, adalah investasi untuk memperkuat peran ILUNI UI ke depan,” pungkasnya.

Dukungan untuk Dewi datang dari sejumlah alumni, salah satunya Ketua Umum ILUNI Fakultas Kedokteran UI, dr. Wawan Mulyawan. “Dewi memiliki visi yang jelas dan kapasitas nyata. Ia bisa memadukan kompetensi profesional dengan semangat kolaboratif untuk menyatukan keberagaman alumni,” kata Wawan.

Pemilihan Ketua Umum ILUNI UI dijadwalkan berlangsung pada 23–24 Agustus 2025 melalui sistem e-voting. Mekanisme ini diharapkan memperluas partisipasi sekaligus memperkuat legitimasi hasil pemilihan.

Melalui momentum “Alumni UI We Care!”, Dewi Puspitorini menegaskan arah baru ILUNI UI dengan visi inklusif, strategi digitalisasi, serta perhatian pada kesejahteraan anggota untuk mewujudkan organisasi yang adaptif dan berkontribusi nyata bagi bangsa.

Jakarta – Pemerintah semakin gencar dalam memberantas praktik judi daring dengan menyiapkan regulasi penggunaan Virtual Private Network (VPN) serta mengembangkan teknologi pemblokiran yang lebih efektif. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) menegaskan upaya ini merupakan bagian dari perlindungan ruang digital yang aman bagi masyarakat.

Asisten Deputi Koordinasi Perlindungan Data dan Transaksi Elektronik Kemenko Polhukam, Syaiful Garyadi, menyampaikan bahwa langkah ini diarahkan pada dua target utama. “Kami menargetkan dua output, yaitu teknologi blokir yang efektif dan regulasi VPN,” ujarnya dalam keterangan pers di Jakarta, Jumat.

Menurutnya, VPN kerap digunakan untuk mengakses konten terlarang seperti judi daring dan pornografi, sementara hingga kini belum ada aturan yang jelas mengenai penggunaannya. “Pembuatan aturan mengenai penggunaan VPN dimaksudkan untuk mencegah layanan ini dipakai mengakses konten negatif semacam itu,” kata Syaiful.

Syaiful juga menambahkan, Kementerian Komunikasi dan Digital setiap pekan memblokir ribuan konten ilegal. “Dalam sepekan, teman-teman Komdigi memutus akses ke 5.000 hingga 9.000 konten ilegal. Namun, setelahnya situs-situs baru kembali bermunculan. Ibarat pemadam kebakaran, api dipadamkan, tetapi sumber apinya tak pernah padam,” ujarnya.

Oleh karena itu, pemerintah berupaya mengembangkan teknologi yang lebih canggih agar pemblokiran akses dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan. “Kami ingin memastikan pemutusan akses tidak sekadar sementara, tapi benar-benar mampu menutup celah penyebaran konten ilegal,” tegas Syaiful.

Langkah tegas pemerintah ini mendapat apresiasi dari masyarakat, terutama mengingat dampak sosial yang ditimbulkan praktik judi daring. Sejumlah kalangan menilai kebijakan pengaturan VPN dan penguatan teknologi pemblokiran menunjukkan keseriusan pemerintah dalam melindungi warga dari kerugian finansial maupun kerusakan moral akibat judi daring.

Masyarakat pun berharap kebijakan ini segera terealisasi agar ruang digital di Indonesia semakin sehat dan aman. Dukungan publik menegaskan bahwa pemberantasan judi daring bukan hanya tugas pemerintah, tetapi juga menjadi bagian dari kesadaran bersama untuk menjaga generasi muda dari pengaruh negatif dunia maya.

Oleh: Aulia Sofyan Harahap )*

Komitmen pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto semakin terlihat nyata dalam upaya memberantas berbagai bentuk kejahatan yang merugikan bangsa. Tidak hanya soal pertambangan ilegal dan narkoba, isu perjudian daring kini menjadi perhatian serius. Judi online terbukti tidak hanya merusak perekonomian keluarga, tetapi juga menjerat generasi muda ke dalam lingkaran kemiskinan, kriminalitas, dan kerusakan moral.

Menteri Koordinator Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menilai Presiden Prabowo benar-benar serius menegakkan hukum tanpa pandang bulu. Ia menilai langkah-langkah konkret telah mulai diambil, mulai dari pencabutan izin usaha yang bermasalah hingga pembatalan hak guna usaha (HGU) terhadap tanah yang dibiarkan terlantar. Menurutnya, hal itu mencerminkan sikap pemerintah yang tegas dalam menghadapi segala bentuk pelanggaran hukum.

Lebih jauh, Yusril menekankan bahwa perhatian Presiden tidak hanya terfokus pada isu kehutanan atau agraria. Ia menjelaskan bahwa kepala negara juga menaruh perhatian besar terhadap masalah narkoba dan perjudian online yang semakin mengancam stabilitas sosial. Dalam pandangannya, kejahatan yang berkembang saat ini sebagian besar berhubungan dengan motif ekonomi, sehingga harus ditangani dengan pendekatan hukum yang tegas sekaligus sistematis.

Penegasan ini senada dengan sikap Presiden Prabowo dalam sidang tahunan MPR beberapa waktu lalu. Presiden mengungkapkan bahwa praktik ilegal, baik di sektor pertambangan maupun di ruang digital, menimbulkan kerugian besar bagi negara. Ia bahkan menyinggung keberadaan lebih dari seribu tambang ilegal yang diperkirakan menimbulkan kerugian hingga ratusan triliun rupiah. Dalam konteks serupa, judi daring juga menimbulkan kerugian sosial dan finansial yang tidak kalah serius.

Presiden menegaskan bahwa tidak ada pihak yang bisa menghalangi langkah pemerintah dalam memberantas praktik terlarang, bahkan jika yang terlibat adalah para pejabat tinggi atau mantan jenderal. Pesan keras ini menjadi cerminan bahwa pemerintah ingin menegakkan keadilan atas nama rakyat, tanpa memberi ruang pada kekuatan tertentu untuk bertindak sewenang-wenang.

Yusril menambahkan, penegakan hukum harus dilakukan sesuai aturan yang berlaku. Ia mencontohkan bahwa dalam kasus tambang ilegal, izin palsu atau kadaluarsa menjadi dasar pemerintah untuk mengambil langkah hukum yang tegas. Ia juga menyoroti praktik ekspor hasil tambang ilegal yang dananya kerap disimpan di luar negeri sehingga tidak memberikan manfaat bagi rakyat. Pernyataan tersebut memperkuat gambaran bahwa pemerintah ingin setiap kebijakan berpihak kepada kepentingan publik, bukan kepentingan segelintir orang.

Dalam konteks pemberantasan judi daring, langkah konkret juga telah diambil melalui Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam). Asisten Deputi Koordinasi Perlindungan Data dan Transaksi Elektronik, Syaiful Garyadi, menyebutkan bahwa pemerintah menargetkan dua capaian utama. Pertama, mengembangkan teknologi pemblokiran yang efektif, dan kedua, menyiapkan regulasi penggunaan Virtual Private Network (VPN) yang selama ini kerap disalahgunakan untuk mengakses konten terlarang, termasuk judi online.

Menurutnya, VPN memang menjadi celah yang sering dimanfaatkan untuk melewati sistem pemblokiran. Selama ini aturan yang jelas mengenai penggunaannya belum ada, sehingga masyarakat bisa dengan mudah mengakses konten ilegal. Dengan adanya regulasi baru, pemerintah berharap ruang digital di Indonesia bisa lebih terlindungi dari praktik-praktik berbahaya tersebut.

Syaiful juga menegaskan bahwa Kementerian Komunikasi dan Digital setiap pekan memblokir ribuan situs ilegal. Dalam sepekan, angka pemblokiran bisa mencapai 5.000 hingga 9.000 konten. Namun, tantangannya adalah situs serupa sering bermunculan kembali. Ia menggambarkan situasi ini ibarat pemadam kebakaran yang terus berusaha memadamkan api, sementara sumber apinya tidak pernah padam.

Untuk itulah, pengembangan teknologi pemblokiran menjadi sangat penting. Pemerintah tidak ingin sekadar melakukan pemutusan akses sementara, melainkan menutup celah secara permanen agar praktik judi daring bisa benar-benar diberantas. Langkah ini bukan hanya untuk melindungi masyarakat dari kerugian finansial, tetapi juga sebagai bentuk menjaga ketahanan moral dan sosial bangsa.

Upaya yang dilakukan pemerintah mendapat sambutan positif dari berbagai kalangan masyarakat. Banyak yang menilai regulasi VPN dan penguatan teknologi pemblokiran menjadi bukti nyata keseriusan negara dalam menjaga rakyatnya. Apresiasi publik ini sekaligus menunjukkan adanya kesadaran bersama bahwa judi daring adalah ancaman nyata yang harus dilawan, bukan hanya oleh aparat, tetapi juga oleh seluruh lapisan masyarakat.

Harapan publik pun mengemuka agar kebijakan ini segera diterapkan secara efektif. Masyarakat menginginkan ruang digital Indonesia menjadi lebih aman, sehat, dan produktif. Terlebih, banyak generasi muda yang rentan terjerumus ke dalam praktik perjudian online karena iming-iming keuntungan instan. Jika tidak ditangani secara serius, hal ini berpotensi menimbulkan masalah sosial yang jauh lebih besar di masa depan.

Pemerintah tampak menyadari betul risiko tersebut. Dengan pendekatan menyeluruh yang melibatkan penegakan hukum, regulasi teknologi, serta edukasi publik, peluang untuk membebaskan rakyat dari jerat judi daring semakin terbuka lebar. Seperti halnya penindakan terhadap tambang ilegal yang merugikan negara, pemberantasan judi daring juga menjadi bagian dari upaya mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pada akhirnya, komitmen Presiden Prabowo dan jajaran pemerintahannya menunjukkan tekad bahwa tidak ada kekuatan yang bisa menghalangi langkah pemberantasan kejahatan, termasuk perjudian daring. Keseriusan ini sejalan dengan semangat untuk menjadikan rakyat Indonesia benar-benar merdeka dari jerat judi daring, sekaligus membangun ruang digital yang bersih dan berdaya saing.

*)Pengamat Kebijakan Publik – Lembaga Kajian Kebijakan Publik Bentang Nusantara

Jakarta – Dalam momentum HUT ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia pada bulan Agustus 2025, penting bagi masyarakat menjaga kehormatan simbol negara, khususnya Bendera Merah Putih, di tengah maraknya tren pengibaran bendera bajak laut dari serial anime One Piece yang viral di media sosial. Fenomena ini menuai beragam tanggapan, terutama terkait batasan antara kebebasan berekspresi dan penghormatan terhadap simbol resmi negara.

Wakil Ketua MPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas), menyatakan bahwa dirinya memahami bendera One Piece sebagai bagian dari kreativitas dan ekspresi budaya populer. Namun, ia menegaskan bahwa penggunaan bendera negara telah diatur secara tegas dalam perundang-undangan.

“Kita semua bertanggung jawab untuk menjaga kehormatan simbol negara, sekaligus tetap membuka ruang dialog yang sehat dan membangun. Mari rayakan HUT ke-80 Kemerdekaan RI dengan penuh semangat, tetap kritis, namun selalu mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia,” kata Ibas.

Ia mengajak seluruh pihak, termasuk para muda-mudi bangsa, untuk menjadikan hari kemerdekaan sebagai momentum memperkuat cinta Tanah Air, menjaga persatuan, menjunjung simbol negara, serta tetap membuka ruang dialog yang sehat dan membangun.

“Kami memahami semangat kreativitas dan kecintaan terhadap budaya populer. Namun, kita perlu selalu mengingat bahwa Bendera Merah Putih adalah lambang persatuan dan kedaulatan bangsa Indonesia,” tuturnya.

Politikus Partai Demokrat ini menyebut bendera merah putih bukan sekadar simbol biasa. Tapi juga merupakan representasi perjuangan panjang bangsa, pengingat nilai-nilai Pancasila, dan lambang kuat dari semangat kebangsaan yang menyatukan seluruh elemen Indonesia.

“Menjelang peringatan HUT ke-80 Kemerdekaan RI pada 17 Agustus 2025, mari kita utamakan Merah Putih sebagai wujud cinta tanah air dan penghormatan kepada para pahlawan,” tegas Ibas.

Senada dengan Ibas, anggota Komisi III DPRD Kalimantan Tengah, Hero Harappano Mandouw, mengingatkan bahwa perayaan kemerdekaan harus berlangsung dengan penuh rasa hormat dan tertib.

“Kita semua tentu ingin merayakan kemerdekaan ini dengan meriah, tetapi jangan sampai euforia ini justru membuat kita lupa akan nilai-nilai luhur bangsa,” ujarnya.

Lebih lanjut, Hero menyoroti tren pengibaran bendera bajak laut One Piece yang viral di media sosial. Ia menegaskan bahwa tidak boleh ada upaya mengganti atau merendahkan simbol negara, yaitu bendera Merah Putih, yang telah diperjuangkan oleh para pendahulu bangsa.

“Bendera Merah Putih adalah identitas dan kebanggaan kita sebagai bangsa Indonesia. Jangan sampai ada pihak-pihak yang mencoba menggantinya dengan simbol lain, apapun alasannya,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Pringsewu, H. Muhammad Faizin, mengingatkan bahwa bendera nasional bukan sekadar kain berwarna, melainkan simbol kedaulatan, perjuangan, dan kehormatan bangsa. Ia menilai, meski pengibaran simbol fiksi di bawah Merah Putih mungkin dimaksudkan untuk hiburan, hal itu berpotensi menimbulkan multitafsir dan mencederai sakralitas simbol negara.

“Sebagaimana para pendiri bangsa dan para pahlawan telah memperjuangkannya dengan darah dan jiwa, maka sudah sepantasnya kita semua menghormatinya dengan penuh kesadaran dan adab,” tuturnya.

Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa dalam perspektif Islam, menghormati simbol-simbol yang telah disepakati sebagai bentuk penghargaan terhadap nilai bersama merupakan bagian dari adab dan hikmah.

“Kami sangat mengapresiasi kreativitas anak muda, namun ekspresi tersebut harus tetap berada dalam koridor etika, kepatutan, dan adab, baik secara keislaman maupun kebangsaan,” ungkapnya.*

Jakarta – Selama momentum peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Republik Indonesia, masyarakat diajak untuk menjaga kehormatan Bendera Merah Putih sebagai simbol utama kemerdekaan. Merah Putih bukan sekadar kain berwarna, melainkan lambang kedaulatan, harga diri, dan pengorbanan para pahlawan.

Karena itu, pemerintah menegaskan tidak seharusnya ada simbol lain yang dikibarkan berdampingan dengan Sang Saka.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyatakan Presiden Prabowo Subianto tidak mempermasalahkan pengibaran bendera bajak laut dari manga One Piece, Jolly Roger, selama dipahami sebagai ekspresi semata.

“Kalau sebagai bentuk ekspresi, it’s okay, enggak ada masalah,” kata Prasetyo.

Namun, ia menegaskan Presiden tidak ingin bendera tersebut disandingkan atau dipertentangkan dengan Merah Putih.

“Tapi, jangan ini dibawa atau dibentur-benturkan kepada, disandingkan, atau dipertentangkan dengan bendera Merah Putih,” ujarnya.

Prasetyo menekankan, Merah Putih adalah satu-satunya bendera yang wajib dikibarkan pada momentum kemerdekaan.

“Enggak seharusnya seperti itu, kita sebagai anak bangsa bendera Merah Putih itu satu-satunya,” tegasnya.

Ia juga mengingatkan agar tidak ada pihak yang menghasut masyarakat untuk lebih memilih mengibarkan simbol lain ketimbang Merah Putih.

“Membentur-benturkan itu dengan, misalnya ya, menghasut dalam tanda kutip ya, untuk lebih baik menggibarkan bendera ini daripada bendera Merah Putih. Itu kan enggak bener gitu, enggak boleh seperti itu,” kata Prasetyo.

Senada, Ketua DPRD Kota Pangkalpinang, Abang Hertza, turut mengecam tren di media sosial yang menyandingkan Merah Putih dengan simbol budaya populer asing. Menurutnya, hal tersebut menunjukkan kurangnya pemahaman generasi muda terhadap makna kemerdekaan.

“Generasi muda harus paham, kemerdekaan Indonesia tidak datang begitu saja, melainkan dari perjuangan panjang dan penuh pengorbanan. Jangan sampai kita melukai makna perjuangan itu dengan tindakan yang meremehkan simbol negara,” tegas Hertza.

Ia menambahkan bahwa Bendera Merah Putih merupakan lambang harga diri bangsa.

“Merah Putih bukan fashion statement. Itu lambang harga diri bangsa” Jelasnya..**

Jakarta – Ketua Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) RI, Prof. Dr. KH. Noor Achmad, MA., menyampaikan bahwa pemerintah Indonesia mengirimkan 800 ton bantuan kemanusiaan untuk masyarakat Palestina di Gaza. Pengiriman ini menjadi bagian dari misi Garuda Merah Putih II yang dilaksanakan bertepatan dengan peringatan HUT ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 2025.

“Kami siap. Tadi disampaikan 800 ton, bahkan jika 1.000 ton pun kami siap, baik itu dari Mesir maupun dari Yordania,” ujarnya saat pelepasan bantuan di Base Ops Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta.

Sebanyak 80 ton bantuan akan dikirim melalui jalur udara dengan metode airdrop bekerja sama dengan Satgas Garuda Merah Putih II, sementara sisanya disalurkan lewat jalur darat melalui Mesir dan Yordania.

Untuk jalur udara, dua pesawat C-130J Super Hercules TNI AU dari Skadron Udara 31 akan diberangkatkan dari Yordania pada 17 Agustus, dengan airdrop lanjutan pada 18, 19, dan 20 Agustus 2025.

Prof. Noor Achmad menegaskan, periode pengiriman bantuan dibuka sejak 1 hingga 24 Agustus 2025. Menurutnya, kesempatan ini dimanfaatkan secara optimal berkat inisiatif Presiden RI yang dinilainya sangat strategis.

“Kejelian Bapak Presiden dalam rangka untuk membantu rakyat Palestina ini sangat luar biasa dan perlu kita dukung bersama-sama,” katanya.

Sebagian bantuan BAZNAS sudah berada di Mesir dan Yordania. Dari Yordania, distribusi dilakukan melalui airdrop, sedangkan dari Mesir, BAZNAS bekerja sama dengan Bayt Zakat untuk mengupayakan masuknya 50 truk kontainer lewat perbatasan Rafah.

“Kami sudah punya barang di Mesir dan Yordania, tinggal bagaimana mendistribusikan yang ada di Yordania. Memang kalau dari Yordania itu harus melalui airdrop. Sementara dari Mesir kita juga terus berusaha memasukan 50 truk kontainer bekerja sama dengan Bayt Zakat melalui Rafah,” ucapnya.

Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto menjelaskan, misi kemanusiaan ini melibatkan 66 personel gabungan dari unsur TNI, kementerian/lembaga, dan media nasional.

“Satgas Garuda Merah Putih II menggunakan dua Pesawat Hercules 130J TNI AU dari Skadron Udara 31 dengan total 66 personel, terdiri dari unsur TNI, kementerian dan lembaga, dan media nasional, yang akan mendistribusikan total 800 ton bantuan kemanusiaan dari BAZNAS, dan dukungan bahan makanan dari Kemhan,” ujarnya.

Pengiriman bantuan melalui airdrop dipilih karena jalur darat di Gaza sangat berisiko akibat blokade dan ancaman serangan. Misi ini merupakan bagian dari operasi kemanusiaan internasional yang diikuti oleh 10 negara dan menjadi bukti komitmen Indonesia dalam memberikan dukungan langsung bagi rakyat Palestina.

[w.R]

[edRW]

Oleh : Arka Dwi Francesco )*

Indonesia kembali membuktikan diri sebagai bangsa yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Di tengah perayaan HUT ke-80 RI, pemerintah mengirimkan bantuan kemanusiaan ke Gaza melalui jalur udara. Langkah ini menunjukkan bahwa semangat kemerdekaan tidak hanya dimaknai sebagai kebanggaan nasional, tetapi juga sebagai momentum untuk berbagi dengan masyarakat dunia yang tengah menderita. Misi ini menjadi simbol solidaritas dan komitmen Indonesia dalam membantu rakyat Palestina di tengah krisis kemanusiaan yang semakin memburuk.

Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI), Jenderal TNI Agus Subiyanto menjelaskan bahwa misi ini melibatkan dua pesawat Super Hercules C-130J dari Skadron Udara 31. Misi tersebut mengerahkan 66 personel yang berasal dari unsur TNI, kementerian dan lembaga, media nasional, serta mitra pendukung. Keberhasilan misi ini merupakan hasil kerja sama lintas sektor yang solid dan terencana.

Keberhasilan tersebut juga mencerminkan komitmen Indonesia dalam menjaga citra sebagai bangsa yang peduli terhadap penderitaan kemanusiaan di seluruh dunia. Operasi lintas batas ini bukan hanya menunjukkan kapasitas militer, tetapi juga kepedulian moral yang menjadi bagian dari diplomasi pertahanan Indonesia. Melalui aksi nyata ini, pemerintah mengirimkan pesan bahwa keamanan dan kemanusiaan dapat berjalan beriringan, bahkan di tengah situasi yang penuh risiko.

Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan, Letjen TNI Tri Budi Utomo memaparkan bahwa metode pengiriman menggunakan sistem airdrop Low Cost Low Altitude (LCLA). Metode ini dinilai lebih aman dan efektif untuk menjangkau wilayah yang sulit diakses jalur darat. Pihaknya menambahkan bahwa misi ini melibatkan koordinasi dengan 10 negara lain, termasuk Yordania dan Mesir, guna memastikan keamanan dan kelancaran distribusi.

Penggunaan sistem airdrop LCLA menunjukkan kemampuan Indonesia dalam memanfaatkan teknologi militer untuk tujuan kemanusiaan. Strategi ini tidak hanya meminimalkan risiko bagi personel, tetapi juga mempercepat penyaluran bantuan di tengah situasi darurat. Koordinasi dengan berbagai negara sahabat menjadi bukti bahwa Indonesia mampu membangun jejaring internasional yang baik demi kemanusiaan, sekaligus memperkuat posisi diplomatik di kancah global.

Ketua Badan Amil Zakat Nasional (BASNAZ) RI, Prof. Dr. KH. Noor Achmad, MA., menjelaskan bahwa bantuan kali ini tidak hanya berupa logistik umum, tetapi juga air bersih yang menjadi kebutuhan mendesak warga Gaza. Bersama perusahaan swasta nasional, BAZNAS menyalurkan 224.000 liter air bersih yang mencakup 14.000 jiwa atau sekitar 2.800 kepala keluarga di empat titik di Gaza Utara. Pemilihan mitra lokal tersebut menjadi bentuk pernyataan bahwa perjuangan ini murni didasari semangat solidaritas bangsa.

Bantuan air bersih ini menjadi sangat penting mengingat kerusakan infrastruktur dan blokade yang membuat pasokan air di Gaza sangat terbatas. Noor Achmad menyampaikan bahwa pendistribusian dilakukan dengan sistem terkoordinasi dan pengawasan ketat untuk memastikan bantuan benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan. Kolaborasi BAZNAS dengan pihak swasta juga membuktikan bahwa peran kemanusiaan dapat dijalankan lintas sektor. Upaya ini memperlihatkan bahwa Indonesia tidak hanya mengirim bantuan, tetapi juga memberikan solusi yang relevan dengan kondisi di lapangan.

Koordinasi lintas lembaga menjadi kunci keberhasilan misi ini. Sinergi antar berbagai pihak menunjukkan bahwa Indonesia mampu menggabungkan kekuatan diplomasi dan logistik secara efektif. Selain itu, penggunaan jalur udara memungkinkan distribusi bantuan dilakukan tepat waktu tanpa terhambat oleh situasi darat yang tidak menentu. Kecepatan, ketepatan, dan keamanan menjadi prioritas utama dalam misi kemanusiaan ini sesuai standar operasi yang berlaku secara internasional.

Momentum pengiriman bantuan ini bertepatan dengan perayaan HUT kemerdekaan Indonesia yang ke-80. Hal ini mempertegas bahwa semangat kemerdekaan bukan hanya milik rakyat Indonesia, tetapi juga dapat dibagikan kepada masyarakat dunia yang sedang berjuang untuk hidup. Misi ini adalah bukti bahwa di tengah euforia nasional, pemerintah tetap menempatkan kemanusiaan sebagai prioritas. Perayaan kemerdekaan menjadi lebih bermakna ketika disertai aksi nyata membantu sesama.

Misi udara ke Gaza ini juga menjadi pelajaran bahwa solidaritas internasional memerlukan kesiapan sumber daya dan koordinasi yang matang. Keberhasilan ini sekaligus menegaskan kapasitas Indonesia sebagai negara yang mampu bergerak cepat dalam merespons panggilan kemanusiaan. Ke depan, misi serupa diharapkan dapat terus dilakukan untuk menjawab berbagai situasi kemanusiaan global. Indonesia memiliki modal kepercayaan internasional yang besar, dan hal ini harus dimanfaatkan untuk memperluas peran di tingkat global.

Tindakan ini menjadi teladan bahwa perayaan nasional tidak harus menutup mata terhadap penderitaan bangsa lain. Semangat kepedulian ini harus terus dijaga, dengan mengingat saudara-saudara di Palestina yang masih membutuhkan dukungan. Langkah-langkah nyata seperti ini diharapkan terus menginspirasi rakyat Indonesia untuk berbuat bagi kemanusiaan tanpa batas.

)* Penulis Merupakan Pengamat Sosial